blog.ub.ac.idblog.ub.ac.id/kidungs/files/2013/12/materi-hukum-FIX.docx · Web viewPEMBAHASAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL Hukum Bisnis atau Business Law adalah keseluruhan

HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi dunia selalu berkembang dalam mengalami

kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berfikir

manusia. Transaksi bisnis didunia semakin mudah untuk dilakukan. Seiringnya

dengan perkembangan perdagangan bebas didunia tidak membatasi individu atau

kelompok untuk melakukan transaksi internasional.

Akan tetapi, perdagangan bebas tetap memiliki hukum-hukum yang

mengikat didalamanya. Diantaranya hukum dalam transaksi bisnis internasional

yang dimana mengatur kegiatan komersial lintas batas negara yang dilakukan

individu atau perusahaan yang berkewarganegaraan yang berbeda.

Hukum transaksi bisnis internasional, dalam kaitannya, mempunyai

hubungan erat dengan hukum perdata internasional, yaitu sebagai kajian hukum

perdata internasional yangbehubungan dengan perbedaan bahasa, yang harus

dituntaskan melalui kontrak bisnis internasional. Dalam dunia perdagangan

internasional, terbukti berdaya guna dan bertepat guna sebagai salah satu sarana

transaksi dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah hukum transaksi

internasional harus dikembangkan salah satu instalasi untuk mewujutkan transaksi

internasional.

PEMBAHASAN

A. HUKUM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

Hukum Bisnis atau Business Law adalah keseluruhan dari peraturan -

peraturan hukum,baik yang tertulis maupun tidak tertulis,yang mengatur hak

dan kewajiban yang timbul dari perjanjian- perjanjian maupun perikatan-

perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.

Hukum transaksi bisnis internasional adalah hukum yang dipergunakan

sebagai dasar transaksi bisnis lintas antar negara, yaitu perangkat kaidah, asas-

asas, dan ketentuan hukum, termasuk institusi dan mekanismenya, yang

digunakan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi bisnis dalam

hubungan dengan objek transaksi, prestasi pada pihak, serta segala akibat yang

timbul akibat transaksi.

Menurut pengertian diatas hukum sebagai dasar transaksi bisnis yang

digunakan sebagai kewajiban dalam suatu transaksi bisnis.

B. PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISINIS MELALUI MEKANISME

HUKUM

Perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar-perusahaan

yang bersifat lintas batas negara dapat dilakukan secara publik maupun privat.

Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas

perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik,

seperti peraturan perundangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional,

bilateral maupun universal, yang dimaksudkan demikian. Perlindungan secara

privat dapat dilakukan dengan cam memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum

yang bersifat privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Dalam dunia bisnis, jenis hukum yang kedua justru merupakan jenis yang

sangat populer. Jenis ini digunakan secara luas oleh masyarakat bisnis yang

terlibat transaksi lintas batas negara. Beberapa alasan yang mengakibatkan

penggunaan seperti itu adalah: pertama, berubahnya orientasi masyarakat

internasional pasca Perang Dunia II ke arah pembangunan ekonomi global;

Kedua,pesatnya pertumbuhan kebijakan, bentuk dan materi transaksi bisnis

internasional;Ketiga, kurang lengkapnya materi hukum publik (sistem perundang-

undangan) berkaitan dengan variasi bentuk dan materi transaksi.

Alasan yang ketiga berkaitan dengan masalah kekosongan, ketidakpastian,

dan lemahnya perlindungan hukum publik terhadap pihak-pihak yang melakukan

transaksi. UU No. 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing, misalnya,

kurang menampung aspek-aspek materi penanaman modal asing sehingga pelaku

transaksi untuk melindungi kepentingan bisnisnya, merasa perlu mengembangkan

bentuk kontrak tertentu seperti joint venture agreement, untuk mengatur dan

melindungi kepentingan mereka.

Akan tetapi, pada sisi lain, luasnya kesempatan untuk menentukan perlindungan

hukum sendiri, dengan cara menentukan sendiri hukum yang dipilih untuk

mengatur dan melindungi kepentingan mereka melalui sistem kontrak yang

mereka bentuk, juga merupakan persoalan tersendiri. Kebebasan berkontrak

sering kali menimbuikan risiko yang justru timbul dari sifat - sifat hukum

kontrak.Risiko ini sering kali berakibat fatal terhadap pelaksanaan prediksi -

prediksi bisnis, bahkan dapat menimbulkan berbagai kerugian yang sering kali

tidak diperhitungkan karena risiko demikian itu dapat menghadirkan

ketidakefisienan.Oleh karena itu, pengetahuan tentang hukum kontrak adalah

faktor yang sangat penting dalam rangka transaksi bisnis yang aman dan dalam

rangka pelaksanaan akibat-akibat transaksi secara konsisten.

C. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

Perdagangan internasional, secara umum , berkembang kearah

perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Negara – Negara semakin memahami

arti pasar bebas (free trade), termasuk manfaat – manfaat yang dapat diperoleh

dari mekanisme perdagangan tersebut.

Contoh kebijakan perdagangan internasional : kehadiran WTO, dan

kerjasama – kerjasama perdagangan lainnya, seperti AFTA dan APEC,

mengakibatkan perdagangan dunia terdorong kearah perdaganga yang lebih bebas

dan terbuka. Perdagangan, melalui bentuk – bentuk kerjasama itu, juga

diusahakan terbebas dari praktik bisnis curang (unfair business practices) seperti

system proteksi, tariff dan non tarif sehingga dapat berkembang dalam iklim yang

lebih kondusif.

Keadaan ini menghadapkan semua Negara dan perusahaan domestic pada

dua pilihan tertutup, yaitu bersaing memanfaatkan peluang pasar atau menjadi

korban dan dimanfaatkan sebagai peluang.

Indonesia sendiri telah lama mengubah strategi perdagangan luar

negerinya, antara lain :

1. Ditandai peningkatan peran aktif Indonesia dalam pendesainan pasar bebas

(free trade) baik pada kawasan ASEAN (ASEAN free trade area), asia

pasifik (Asia Pasific Economics Cooperation), maupun dunia (WTO).

2. Mendorong ekspansi produk dan pasar perusahaan – perusahaan

domestiknya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Hukum transaksi bisnis internasional pada dasarnya adalah hal yang

mengikat sebuah transaksi lintas antar negara agar terjadi/tercipta perdagangan

yang adil (fair trade). Pentingnya pengenalan akan hukum transaski bisnis

internasional agar terhindar dari unfair trade. Oleh karenanya dibuatlah

kebijakan-kebijakan yang berlaku di masing-masing negara demi kepentingan

perdagangan negara itu sendiri.

Perlindungan transaksi bisnis dibutuhkan bagi pelaksana transaksi bisnis

internasional. Perlindungan hukum terhadap hubungan antar individu atau antar-

perusahaan yang bersifat lintas batas negara dimaksudkan agar kepentingan-

kepentingan antar individu atau perusahaan dapat terlindungi, sehingga luasnya

kesempatan untuk menentukan perlindungan hukum sendiri, dengan cara

menentukan sendiri hukum yang dipilih untuk mengatur dan melindungi

kepentingan mereka melalui sistem kontrak yang mereka bentuk, juga merupakan

persoalan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

http://search.4shared.com/postDownload/BKvdXgA0/perlindungan_kepentingan_bisni s .html

http://umihanasumi.blogspot.com/2011/03/kebijakan-perdagangan-internasional.html

Bagus Wyasa Putra,Ida.Tanpa Tahun.Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional.Bandung: Refika Aditama

UNFAIR TRADE PRACTICES DAN ANTI-DUMPING CODE

LATAR BELAKANG

Dalam kegiatan bisnis, para pelaku bisnis memiliki tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang maksimal. Pihak produsen senantiasa berusaha

berbuat maksimal untuk memperluas pasarnya ke berbagai negara, sementara

pemerintah yang meletakkan kepentingan tidak sedikit terhadap perdagangan

demikian, juga melakukan berbagai upaya untuk memperbesar produksi dalam

negerinya, memperlancara ekspor hasil-hasil produksi nasionalnya, terasuk

melindungi produsen dan pasar dometiknya melalui kerja sama internasional

ataupun melalui sistem tarif (Ida Bagus Wyasa Putra, 2000 : 9).

Usaha-usaha yang dilakukan produsen dalam rangka memperoleh

keuntungan yang sebesar-besarnya membuat adanya persaingan yang tidak sehat

(unfair trade practices). Salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat adalah

adanya dumping. Adanya dumping membuat produk negeri terancam, untuk itu

biasanya dilakukan perlindungan terhadap produsen dalam negeri, yaitu dengan

antidumping.

Bagi negara produsen, terutama negara berkembang, praktek antidumping

yang umumnya dilakukan oleh negara-negara industri maju, sering kali menjadi

kerugian dan perdagangan yang tidak adil. Antidumping tidak selalu diberlakukan

sebagai mana mestinya, tetapi sering digunakan sebagai perisai untuk sekadar

melindungi pasar domestiknya. Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan

tuduhan dumping atau secara semena-mena menolak produk yang berasalah dari

negara-negara berkembang yang kebetulan berkedudukan sebagai pengekspor.

Dengan adanya praktik antidumping yang berbentuk demikian hakikatnya juga

merupakan unfair trade practices. Di satu sisi negara-negara berkembang

dibanjiri produk-produk negara industri maju, sementara negara-negara

berkembang tidak mendapat kesempatan yang sama untuk memperluas pasarnya

(Ida Bagus Wyasa Putra, 2000 : 10).

Untuk mengatasi adanya unfair trade practices, salah satunya adalah

dengan dibentuknya GATT atau General Tariffs and Trade. Dengan adanya

ketentuan dalam GATT, semua pelaku bisnis seharusnya benar-benar memahami

GATT agar dalam pelaksanaan bisnis tidak ada lagi pratik-paktik unfair trade

practices.

PEMBAHASAN

1. UNFAIR TRADE PRACTICES

Bentuk umum unfair trade practices yang dipersoalkan dalam kaitan

dengan GATT adalah masalah dumping. Penekanan bentuk dasar dumping adalah

pemberlakuan diskriminasi harga oleh produsen antara dua pasar nasional. Pasar

nasional yang dimaksud adalah pasar domestik negara eksportir dan pasar asing

negara pengimpor. Diskriminasi harga, sejauh tidak merugikan negara pengimpor,

merupakan hal yang wajar dalam konsep maupun praktik perdagangan. Dalam

pasar internasional, diskriminasi harga dapat terjadi karena desakan kondisi yang

mengakibatkan produsen melakukan penurunan harga. Penurunan ini dapat terjadi

sebagai akibat rangkaian proses produksi dan pemasaran yang didahului produksi

yang berlebihan.

Dumping menunjuk pada pemberlakuan harga lebih rendah terhadap

barang-barang ekspor yang dijual di pasaran asing negara pengimpor dan

disbanding dengan harga normal yang diberlakuakan di pasaran domestik negara

pengekspor. Dumping, sebagai bentuk diskriminasi harga, umumnya dilakukan

berdasarkan beberapa alaasan. Pertama, untuk mengembangkan pasar, yaitu

dengan cara memberikan insentif, melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah,

kepada pembeli pada pasar yang dituju. Kedua, adanya peluang, pada kondisi

pasar, yang memungkinkan penentuan harga secara lebih leluasa, baik di dalam

pasar ekspor maupun di dalam pasar domestik. Ketiga, untuk mempersiapkan

kesempatan bersaing dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik dengan

cara memanfaatkan strategi penetapan harga yang progresif. Dumping dianggap

sebagai ancaman apabila penurunan harga dari suatu produk dilakukan melampau

kewajaran secara merugikan atau secara bertentangan dengan hukum.

Prof. Viner , berdasarkan motive of the dumper dan the continuity of his

dumping, mengklasifikasikan dumping atas tiga bentuk, yaitu:

sporadic dumping

dumping as intermittent

duping as persistent

Dumping mengakibatkan kerugian yang luas terhadap produsen, masyarakat

maupun negara tuan rumah. Akibat yang paling praktis dari dumping adalah

menyempitnya pangsa pasar produsen negara tuan rumah. Penyempitan ini dapat

mengakibatkan penurunan pendapatan produsen negara tuan rumah. Kemerosotan

pendapatan, lebih jauh dapat mengakibatkan penurunan daya bayar perusahaan

terhadap ongkos tenaga kerja, penurunan kemampuan pembiayaan perusahaan,

akhirnya penurunan daya produksi dan daya ekspor. Akibat lebih jauh dari kondisi

ini adalah pengangguran dan menurunnya daya hidup perusahaan.

Dengan adanya unfair trade practices, dibentuklah GATT atau General

Tariffs and Trade. Tujuan dasar GATT adalah mengantisipasi pertumbuhan

perdagangan lintas batas negara yang sangat pesat dan melindungi semua pihak

dari akibat buruk suatu perilaku menyimpang dalam praktik perdagangan. Pasal

VI GATT menyatakan,

In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any

dumped product an anti-dumping duty…

(Pasal VI, ayat 2)

Menurut ketentuan ini, setiap negara anggota GATT yang terkena dumping

dapat melakukan tindakan pembalasan berupa pembebanan kewajiban

antidumping yang seimbang. Bentuk kewajiban ini, yaitu :

pembebanan bea khusus atas barang-barang impor

pembebanan bea khusus terhadap barang impor

Jumlah bea khusus yang dapat dibebankan dapat dirumuskan sebagai

berikut :

BK < HE - NW

Keterangan :

BK = Bea Khusus

HE = Harga Ekspor

NW = Nilai Wajar

Ditentukan juga bahwa, tindakan pembalasan hanya dapat dilakukan dalam

hal terdapat suatu kondisi yang dapat dinilai sebagai threatens material injury

terhadap industry domestik negara tuan rumah akibat adanya dumping.

Pasal VI GATT, dalam praktik, sering kali disalgunakan. Ketentuan ini

sering digunakan sebagai dasar untuk melakukan proteksi oleh negara importir.

Pada umumnya dilakukan oleh negara maju atau produsen negara maju sebagai

dasar untuk melakukan tuduhan dumping terhadap produsen negara berkembang.

(Ida Bagus Wyasa Putra, 2000 : 11-15).

Di Indonesia dalam beberapa pasal dalam UUPK(Undang-Undang

Perlindungan Konsumen) bab VI yang berisi tentang perbuatan yang dilarang

bagi pelaku usaha1. Beberapa pasal tersebut adalah sebagai berikut.

2. ANTI-DUMPING CODE

1. Pembentukan anti dumping code

Anti dumping code merupakan penjabaran pasal VI GATT tentang

penjabaran penerapan ketentuan tersebut. Code ini dibentuk dan dilengkapi

selama Kenedy Round, dan mendapat persetujuan negaranegara GATT dalam

Tokyo Round. Dengan namaAgreement on Implementation of Article VI of the

General Agreement on Tarifs and Trade. Didukung oleh 25 negara terutama

negara Eropa Amerika Serikat, Australia, tanpa satupun negara dari kawasan Asia.

Dasar pemebentukan Code ini adalah kehendak untuk mengatur penerapan

klausula antidumping secara lebih konstruktif.

2. Antidumping code

Kewajiban anti dumping hanya dapat dibebankan sesuai dengan batas batas

sebagaimana ditentukan didalam Pasal VI perjanjian GATT, yaitu bahwa

penerapan demikian hanya dapat dilakukan sesuai dengan penjabaran proses dan

prosedur sebagaimana ditentukan di dalam anti dumping code.

Materi antidumping code diklasifikasikan atas dua bagian, yaitu :

Antidumping Code

Bagian ini meliputi ketentuan tentang :

a. Penentuan ada tidaknya dumping

1UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 1999TENTANGPERLINDUNGAN KONSUMEN

b. Penentuan ada tidaknya kerugian material

c. Prosedur administrasi dan penyelidikan

d. Kewajiban antidumping dan tindakan tindakan pendahuluan

e. Tindakan anti dumping pihak ketiga.

Final Provision

Memuat ketentuan tentang sifat anti dumping code yaitu open for

acceptance, kewajiban negara-negara anggota GATT berkenaan dengan

keterikatan mereka terhadap antidumping code, dan pembentukan a

comitee on anti dumping practices.A comitee on anti dumping practices

itu sendiri adalah wakil-wakil anggota perjanjian. Komite ini bersidang

setahun sekali, untuk membicarakan permasalahan sekitar pengaruh

penerapan hukum antidumping.

a. Determinations of Dumping

Suatu produk dinilai termasuk kualifikai dumping jika barang tersebut

diperdagangkan didalm pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari

niai normalnya atau jika harga ekspor produk itu lebih rendah dari harga

normal yang berlaku untuk barang yang sejenis di negara importir tempat

barang ekspor itu dipasarkan. Barang yang sejenis adalah barang yang

serupa.

Dalam hal suatu produk tidak diimpor langsung dari negara asal,

tetapi ekspor ke negara.

b. Penentuan Kerugian

Penentuan kerugian dilakukan hanya dalam hal terdapat pemasaran

produk ekspor yang secara nyata menimbulkan kerugian atau anacaman

kerugian, termasuk retardasi terhadap perusahaan domestik negara

pengimpor. Badan yang berwenang harus memperhatikan kedua aspek

dari akibat dumping, baik akibat dumping maupun keseluruhan faktor

yang berpengaruh terhadap industri.

Penentua kerugian harus didasarkan pada keseluruhan faktor yang

mempunyai hubungan tetap dengan industry yang dinilai dirugikan.

Perhitungan berdasarkan faktorfaktor ini harus dilakukan secara kumulatif,

tidak secara representatif, atau hanya dengan menggunakan satu faktor

terdominan saja.

c. Penyelidikan permulaan

Penyelidikan terhadap dugaan dumping dilakukan berdasarkan

permohonan pihak yang dirugikan. Jika inisiatif penyelidikan itu

datangnya dari badan yang berwenang, penyelidikan demikian dapat

dilakukan jika terdapat bukti tentang kedua hal tersebut (pasal 5a).

d. Bukti

Bukti Dumping seharusnya berbentuk tertulis. Bukti demikian berhak

untuk dengan kesempatan sama diajukan oleh setiap pihak yang

berkepentingan dengan proses penyelidikan itu. Setiap pihak dapat

meminta informasi berkenaan dengan kasus kepada badan yang

berwenang, kecuali informasi demikian bersfiat rahasia dalam kaitan

dengan penyelesaian kasus (pasal 6b). Penting dicatat bahwa, selama

penyelidikan setiap pihak mendapat hak yang sama untuk melindungi atau

membela kepentingannya (pasal 6g)

e. Penyesuaian harga

Proses Anti Dumping tanpa kewajiban atau pembebanan anti dumping

dutyDihentikan jika eksportir menerima kewajiban untuk melakukan

penyesuaian harga atas dumping yang dituduhkan (pasal 7a). Dalam hal

eksportir tidak menawarkan usaha untuk menyesuaikan harga atau jika

tawaran demikian yang diusulkan oleh badan yang berwenang ditolak oleh

eksportir, penyelidikan dengan sendirinya harus diteruskan.

f. Kewajiban anti dumping dan tindakan sementara

Pada prinsipnya kewajiban demikian tidak boleh melampaui tingkat

dumping yang terjadi. Jika hal itu terjadi kewajiban demikian harus

dievaluasi dan diperbaiki secepatnya (pasal 8c). Dalam hal jaminan yang

sebanding telah diberikan terhadap kewajiban yang telah dibebankan,

kewajiban demikian tidak akan dibebankan. Sebaliknya jika jaminan

demikian tidak diberikan atau tidak dipenuhi, kewajiba dumping dapat

dibebankan tanpa batas (without limitation) (pasal 8e). kewajiban anti

dumping hanya dapat diterapkan selama atau terbatas hingga saat telah

dipulihnya kerugian akibat dumping (pasal 9a). kepentingan untuk

memperpanjang pembebanan itu ditentukan oleh badan yang berwenang

dengan memberitahukan pihak pihak yang berkepentingan (pasal 9b).

tindakan sementara (provisional measure) hanya dapat diterapkan untuk

dua kondisi yaitu pertama jika telah ditentukan bahwa terdapat dumping

yang merugikan, kedua telah terdapat bukti yang cukup berkenaan dengan

kerugian itu (pasal 10a). tindakan ini dapat berbentuk pengharusan

pemberian jaminan atau ketiadaan dana untuk kepentingan pelaksanaan

kewajiban, sejumlah tidak melampaui perkiraan kewajiban anti dumping

yang telah ditetapkan atau tidak melampaui tingkat dumping yang

diperkirakan (pasal 10b). Pembebanan kewajiban ini hanya dapat

dilakukan jika badan yang berwenang telah terlebih dahulu memberi tau

perwakilan Negara eksportir dan secara langsung pihak pihak yang

bersangkut, baik mengenai alasan pengambilan keputusan, kriteria yang

digunakan, maupun alasan lain yang berkaitan dengan kepentingan umum

(pasal 10c). Batas waktu pembebanan kewajiban ini diharuskan sesingkat

singkatnya, atau tidak boleh melampaui kurun waktu tiga bulan, atau atas

penetapan badan yang berwenang berdasarkan kepentingan pihak importer

dan eksportir, maksimum 6 bulan (pasal 10d). Kewajiban anti dumping

tidak dapat diterapkan berlaku surut (rektroactivity), atau hanya diterapkan

setelah adanya keputusan sesuai dengan pasal 8a dan 10a, kecuali :

pertama, penentuan kerugian material, dilakukan tanpa provisional

measure, atau jika barang yang terkena kewajiban anti dumping, telah

mengakibatkan kerugian, dihindarkan dari kewajiban selama kurun waktu

kewajiban itu seharusnya dibebankan. Kedua, karena adanya penghentian

penilaian dumping, misalnya karena adanya keraguan terhadap kebenaran

kasus tersebut. Ketiga, karena oleh badan berwenang ditentukan bahwa

telah berlangsung dumping yang merugikan dan terdapat kerugian yang

diakibatkan oleh tindakan dumping yang sifatnya sporadic.

g. Pembebanan anti dumping untuk kepentingan Negara ketiga (third

country).

Tuntutan pembebanan kewajiban anti dumping untuk kepentingan

Negara ketiga harus dibuat oleh Negara ketiga yang berkepentingan.

Tuntutan itu harus dilengkapi dengan data yang diperlukan seperti harga

yang bersifat dumping dan kerugian yang diakibatkan oleh dumping.

Selanjutnya Negara ketiga harus memberikan dukungan untuk segala

informasi yang telah diperlukan untuk keperluan pemeriksaan dumping

(pasal 12a,b). Badan berwenang Negara importer harus melakukan

pemeriksaan dumping dalam kaitan dengan industry yang dirugikan

meliputi seluruh pengaruh terhadap produk ekspor Negara tersebut, tetapi

terbatas hanya terdapat barang yang diimpor oleh Negara importer,

ataupun produk ekspor sejenis dalam arti keseluruhan (pasal 12c).

penetapan perlu tidaknya pembebanan kewajiban sepenuhnya ditentukan

oleh Negara importer.

Anti Dumping Code

WTO agreement bahkan mengakibatkan timbulnya ikatan otomatis terhadap

semua Negara, termasuk yang tidak ikut dalam putaran Tokyo, untuk secara

otomatis menyetujui dan menaati Code tersebut karena Code on Anti-Dumping

and Subsidies yang disepakati dalam putaran Uruguay merupakan bagian

integral dari GATT1994 yang akan dilaksanakan melalui kerangka WTO. Hal

ini dapat menjadi hal yang menyenangkan bagi usaha Indonesia karena

pemerintah Indonesia yang semula belum menentukan sikap terhadap code

tersebut, juga berkenaan dengan kuatnya usulan dunia usaha kepada

pemerintah untuk segera menandatangani Anti-Dumping Code kini telah

menerima kode tersebut.

Koreksi juga harus dilakukan oleh pihak produsen dan pihak eksportir. Mereka

penting sadar bahwa perbuatan tidak jujur yang dilakukan dalam praktek

perdagangan dapat merugikan Negara. Salah satu tumpuan kesempatan

perluasan pasar internasional bagi suatu Negara dalam kepercayaan Negara

pengimpor atau importer terhadap sikap Negara pengekspor. Sangat

dipersoalkan apakah Negara pengekspor bersikap terbuka dan adil atau tidak.

KESIMPULAN

1. Unfair trade practices yang dipersoalkan dalam perspektif GATT adalah

dumping dan penerapan anti dumping yang tidak rasional.

2. Dumping adalah diskriminasi harga dalam bentuk pemberlakuan harga ekspor

dipasaran domestik negara importir oleh eksportir, lebih rendah dari harga

yang diberlakukannya dalam pasar domestik.

3. Dumping, menurut pasal VI GATT, dikualifikasikan sebagai tindakan yang

dapat dipersalahkan dan dijadikan sanksi pembalasan jika mengakibatkan

kerugian material atau ancaman kerugian terhadap industri domestik negara

importir yang memproduksi barang sejenis.

4. Bentuk pembalasan yang dapat dilimpahkan adalah bea khusus yang

berbentuk anti dumping duties dan countervailing duties.

5. Penimpaan kewajiban itu harus melalui proses dan proseddur yang ditentukan

dalam pasal VI GATT dan Anti Dumping Code

6. Proses itu Antara lain meliputi penentuan ada tidaknya dumping, penentuan

kerugian, penyelidikan permulaan, pembuktian, penyesuaian harga atau

tindakan lain yang ditentukan oleh badan yang berwenang, dan berbagai

persayratan lain yang harus dipenuhi oleh Negara yang terkena

dumping/pihak yang melakukan dumping.

7. Dalam rangka perlindungan kepentingan Indonesia, Indonesia perlu segera

meratifikasi antidumpingcode, memngingat anti dumping code memiliki

system penanganan dumping dan antidumping yang bersifat spesifik, berlaku

dan dapat diterapkan hanya diantara Negara penandatangan (anggota).

DAFTAR PUSTAKA

Bagus Wyasa Putra, Ida. 2000. Aspek -aspek hukum Perdata internasional dalam

transaksi bisnis internasional. Bandung :PT` Refika Aditama Bandung.

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN

UNIFIKASI HUKUM PERDATA

PENTINGNYA UNIFIKASI

PluralismehukumdalamsistemhukumperdataInternasionalmerupakansumbermas

alah yang sangatberpengaruhterhadapkegiatanbisnisInternasional. Setiap

negara memiliki sistem hukum perdata nasionalnya sendiri sehingga ragam

hukum perdata internasional ada sebanyak ragam negara yang ada.

Masalah ini mengakibatkan timbulnya keraguan dan kekhawatiran pihak-

phak pelaku bisnis terhadap keamanan, kepastian, dan jaminan perlindungan

hukum yang mungkin mereka peroleh. Keragaman tersebut juga merupakan

sebab sengketa yang berpengaruh terhadap konsistensi penerapan prediksi-

prediksi bisnis, efisiensi dan akhirnya keuntungan yang akan diperoleh .

Keragaman demikian juga sering mengakibatkan batalnya suatu transaksi karena

tidak sahnya kontrak.

Seluruh sistem hukum yang ada di dunia pada prinsipnya dapat

diklasifikasikan atas dua kelompok besar, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental

(Civil Law System) dan sistem hukum Anglo Saxon (Common Law System).

Perbedaan prinsip kedua sistem hukum ini adalah prinsip yang pertama

mengutamakan prinsip hukum tertulis, sedangkan sistem yang kedua

mengutamakan sistem hukum kebiasaan. Dalam hal penentuan status personil,

sistem hukum Anglo Saxon mengutamakan prinsip domisili, sedangkan sistem

hukum Eropa Kontinental mengutamakn prinsip nasionalitas.Perbedaan ini akan

melahirkan akibat-akibat yang sangat besar terhadap kepastian dan

perlindungan hukum dalam hubungannya dengan hukum perdata internasional.

Dalam bidang perdagangan internasional, dapat dilihat contoh-contoh

yang berkaitan dengan penentuan hukum yang berlaku, penetuan sahnya

kontrak, dan pengakuan dan pelaksanaan keputusan forum asing di dalam

wilayah suatu negara. Menurut negara-negara yang menganut Common law

system, hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak adalah hukum post-box,

yaitu hukum tempat penerima penawaran (post-box theory). Sementara itu,

menurut negara-negara yang menganut Civil Law system, hukum yang berlaku

adalah hukum negara tempat jawaban atas penerimaan penawaran itu diterima

kembali oleh pihak yang melakukan penawaran.

Dalam bidang angkutan udara dapat dilihat soal-soal yang berkaitan

dengan penentuan limit tanggung jawab pengangkut. Setiap negara menganut

limit tangggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, perlindungan hukum

(pembayaran santunan korban) antara satu negara dengan negara lainnya juga

berbeda-beda, bergantung tempat tuntutun itu diajukan.

Perspektif hukum perdata internasional mengklasifikasikan dua jenis jalan

menuju unifikasi, yaitu penyatuan hukum dan penyatuan kaidah-kaidah hukum.

Pengertian penyatuan hukum adalah tindakan pengubahan sistem hukum

perdata internasional intern negara-negara, yang berhubungan dengan masalah

tersebut, menjadi satu sistem hukum perdata internasional yang diberlakukan di

negara pembentuk atau negara yang menerima untuk diikat oleh konvensi

tersebut.

Penyatuan kaidah-kaidah hukum sendiri adalah tindakan untuk

menyatukan hanya kaidah-kaidah hukum perdata internasional negara-negara

yang meneytujui tindakan demikian untuk dibentuk satu kesatuan kaidah yang

kelak digunakan oleh hakim-hakim atau pengadilan untuk memutuskan untuk

perkara yang dihadapinya. Dengan demikian, kelak yang seragam adalah

keputusan hakim dari negara anggota konvensi tersebut.

Konferensi Den Haag 1893Motivasi pertemuan ini adalah menjajaki kemungkinan dilakukannya

unifikasi dalam bidang hukum perdata internasional. Konferensi ini pada mulanya

hanyalah melibatkan negara-negara intern Eropa, tetapi berangsur-angsur

melibatkan negara-negara seperti Jepang, Inggris, Turki, Israel dan Republik

Persatuan Arab, Amerika Serikat, Canada dan Amerika Latin.

Hingga kini telah dibahas puluhan topik penting dan telah dihasilkan sekitar

26 konvensi yang bersubstansi sangat vital dalam kaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang bersifat perdata lintas batas negara. Konvensi-konvensi itu antara

lain:

1. Convention Relating to Civil Procedure ( March 1, 1954)

Konvensi ini mengatur masalah sistematik pembuktian di luar negeri,

bantuan hukum secara prodeo, paksaan badan terhadap orang asing

dalam perkara-perkara perdata, dan hal hal lain yang berkaitan dengan

proses berperkara yang menempatkan orang asing sebagai pihak.

2. Convention on the Law Aplicable to International Sales of Goods ( June

15, 1955)

Konvensi ini mengatur hukum yang harus dipakai dalam transaksi jual beli

internasional. Prinsip yang dianut tetap memperhatikan beberapa

pengecualian yakni hukum dari pihak penjual.

3. Convention Concerning the Recognition of Legal Personalities of Foreign

Companies, Assosiation and Foundation ( June 1, 1956)

Konvensi ini mengatur tentang pengakuan terhadap badan hukum,

badanusaha, perkumpulan dan yayasan-yayasan asing yang beroperasi

di wilayah suatu negara. Prinsip yang dianut bahwa hukum yang berlaku

adllah tempat dimana usaha itu didirikan.

4. Convention on the Jurisdiction of the Selected Forum in the Cases of

International Sales of Good ( Appril 15, 1958)

Konvensi ini mengatur tentang pilihan forum dan pilihan hakim yang

ditentukan sendiri oleh para pihak sehubungan dengan jual beli

internasional yang dilakukannya.

5. Convention Aboloshing the Requirements of Legalization for Foreign

Public Documents ( Oct. 5, 1961)

Konvensi ini mengatur penghapusan syarat legalisasi dokumen-dokumen

yang telah dibuat di luar negeri yang hendak dipergunakan dalam suatu

perkara yang sedang berlangsung di muka pengadilan negara lain.

6. Convention on Testamentary Disposition ( Oct. 5, 1961)

Konvensi ini mengatur tentang bentuk formal suatu tesatamen yang

dibuat di luar negeri.

7. Convention on the Service Abroad of Judical and Extra-Judical

Documents in Civil or Commercial Metter ( Nov 15, 1965)

Konvensi ini mempermudah cara penyampaian panggilan dan

pemberitahuan resmi dalam perkara-perkara perdata yang diselesaikan di

luar negeri.

8. Convention on the Choice of Court ( Nov 15, 1965)

Konvensi ini menegaskan diakuinya prinsip kebebasan para pihak

memilih forum pengadilan, hukum dan hakim untuk menyelesaikan

sengketa-sengketa yang timbul dari kontrak yang dibuatnya.

9. Convention of Recognition and Execution of Foreign Judgements in Civil

and Commercial Matters (1966)

Konvensi ini mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan

dalam perkara dagang yang diucapkan hakim di luar negeri di forum luar

negeri.

10. Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial

Matter (1968)

Konvensi ini dimaksudkan untuk memudahkan pemanggilan dan

pendegaran bukti-bukti yang berada di luar negeri bagi suatu proses

pengadilan perkara perdata dan dagang yang berlangsung di dalam suatu

negara.

11. Convention on the Law Applicable of Traffic Accident (1968)

Konvensi ini mengatur tentang hukum yang berlaku terhadap

pertanggung jawab sipil yang bersifat non-contractual yang muncul dari

kecelakaan perjalanan, dimanapun kecelakaan itu diadili. Prinsip yang

dianut adalah hukum perdata internasional internal negara tempat

kecelakaan itu terjadi.

Inisiatif Global1. Inisiatif Unidroid

Unidroid adalah sebuatan umum untuk Institut Unifikasi Hukum Perdata.

Unidroid merupakan badan internasional yang dibentuk atas sponsor Liga

Bangsa-bangsa berkedudukan di Roma, dan bertujuan menciptakan cara

untuk mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan ketentuan-ketentuan

hukum perdata dari negara-negara anggotanya dan mempromosikan

penerimaan hukum perdata yang uniform.

2. InisiatifLigaBangsa-Bangsa

Beberapa prestasi penting dalam unifikasi hukum perdata internasional

yang telah dicapai oleh lembaga ini adalah Konvensi Jenewa (1930,

1931, 1932) dan Konvensi Jenewa (1927).

Inisiatif PBB

a. Dalam Bidang Hukum Dagang Internasional (UNCITRAL)

Komisi ini dibentuk berdasarkan Resolusi PBB 2205 (XXI), 17

Desember 1966 dan bertugas mengembangkan dan meningkatkan

harmonisasi progresif dalam bidang hukum dagang internasional.

b. Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri

Kelebihan Konvensi New York adalah dihapuskannya syarat timbal

balik di dalam Konvensi Jenewa 1927. Teranglah bahwa Konvensi

New York sangat mengutamakan efisiensi dan sifat praktis dan

kepentingan bisnis terutama dari segi pengakuan dan pelaksanaan

suatu keputusan asing.

c. Tentang Milik Perindustrian

Perhatian PBB terhadap masalah ini berkaitan erat dengan perhatian

PBB terhada pembangunan ekonomi internasional dan pembangunan

ekonomi di negara-negara berkembang.

INISIATIF REGIONAL 1. Komisi ekonomi regional PBB dan badan regional lainnya

Atas dukungan PBB, usaha-usaha unifikasi regional juga menunjukkan

perkembangan yang pesat. Badan-badan yang aktif dalam bidang

iniantaralain, ECE (Economic Commission for Europe), AALCC (Asian

African Legal Consultative Committee), Negara-negara Amerika Latin,

Negara-negara Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg) dan Negara-

negara Afrika (Organization of African Unity)

2. Negara-negara Asia-Afrika

Kerja sama negara-negara Asia-Afrika dalam unifikasi hukum perdata

dilakukan melalui suatu komite konsultatif hukum yang disebut Asian

African Legal Consultative Committee (AALCC). Komite ini dilahirkan di

New Delhi (1951), bermarkas di New Delhi dan bertujuan untuk

menyiapkan usulan-usulan aman demen dan modifikasi yang

telahdisiapkanoleh UNCITRAL untukmenyesuaikan draft itu dengan

karakteristik kebutuhan Negara-negara Asia-Afrika. Hasilnya takerja

komiteini adalah Arbitration Center, yang berkedudukan di Kuala Lumpur

dan di Kairo (1979). Pusat ini kemudian mengadakan kerjasama dengan

World Bank, khususnya dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa

penanaman modal.

3. Usaha Negara-negara ASEAN

Kendatipun telah memiliki ASEAN Control, sebagai dasar kerjasama

hukum, unifikasi regional hukum perdata intern negra-negara ini belum

menunjukkan hasil. Kalaupun ada, kerjasama itu umumnya bersifat

bilateral. Oleh karena itu, kerjasama pada tingkat regional tetap

merupakan kebutuhan yang harus secepatnya direalisasikan. Hal ini

penting bagi kerjasama perdagangan intern ASEAN, terutama setelah

terbentuknya AFTA (ASEAN Free Trade Area).

Usaha-Usaha Organisasi Non Pemerintah1. Usaha International Chamber of Commerce

Rules of Consiliation and Arbitration of the ICC adlah salah satu ahsil

penting dari usaha komite ini dalam bidang penyeragaman pandangan

tentang penyelesaian sengketa dagang.

2. Usaha International Maritime Committee (IMC)

Komite ini menyelenggarakan unifikasi hukum maritim perdata pada

tingkat global. Salah satu hasilnya adalah Convention for the unification

Certain Rules Relating to Bills of Lading.

3. Dalam bidang angkutan udara

Hasil penting dalam bidang angkutan udara adalah Konvensi Wasarwa

1929 yang ditandatangani di Wasarwa pada 12 Oktober 1929. Konvensi

ini mengatur prinsip dan limit tanggung jawab pengangkut terhadap

korban kecelakaan angkutan udara. Pengangkut menurut prinsip ini,

berkewajiban membayar ganti rugi dalam hal terjadi kerugian atau

meninggalnya penumpang selama proses pengangkutan, kecuali

pengangkut telah mengambil tindakan pencegahan sebagaimana

seharusnya.

Konvensi ini setelah Perang Dunia II mengalami banyak perubahan,

bahkan dalam soal substansinya, dapat dikatakan sangat mendasar.

Dalam perkembangan selanjutnya, International Law association, telah

membentuk Komite Hukum Udara (Air Law Committee) untuk

menyelenggarakan remisi terhadap Konvensi Wasarwa.

Lahirnya IATA (International Air Transport Association) yang

merupakan suatu asosiasi non pemerintah, beranggotakan perusahaan-

perusahaan angkutan udara yang lahir karena gagalnya akomodasi

Konvensi Chicago terhadap kebutuhan-kebutuhan bisnis angkatan udara.

Asosiasi ini juga berinisiatif dalam pembentukkan hukum dan berfungsi

menyiapkan peraturan-peraturan yang berlaku intern mereka dalam soal

bisnis angkutan udara.

DaftarPustakaEndangSaefullahWiradirpadja, TinjauanSingkatatasBerbagaiPerjanjian

Internasionaldi BidangAngkutanUdara, Lisan, Bandung, 1990.

Sudargo Gautama, Capita SelektaHukumPerdataInternasional, Alumni; Bandung,

1983.

___, PengantarHukumPerdataInternasional Indonesia, Binacipta, Bandung,

1978.

___, Indonesia danArbitraseINternasional, Alumni, Bandung, 1986.

___, Indonesia danArbitraseINternasional, Alumni, Bandung, 1992.

___, PerkembanganArbitraseDagangInternasional di Indonesia, Eresco,

Bandung,

1989.

___, Soal-soalAktualHukumPerdataInternasional, Aluni, Bandung, 1981.

___, HukumPerdataInternasionalHukum yang Hidup, Alumni, Bandung 1983.

___, ArbitraseDagangInternasional, Alumni, Bandung, 1986.

___, HukumPerdataInternsional Indonesia, Jilid III, Bagian 2, buku ke-8,

Alumni, Bandung, 1987.

___, KontrakDagangInternasional, Alumni, Bandung, 1976.

Zwaan, Tanja L. M., and De Leon, Pablo MJ Mendes, Air and Space Laws De

LegeFerenda, MartinusNijhoff, London, 1992.

KONTRAK BISNIS INTERNASIONALKONTRAK SEBAGAI INSTRUMEN DALAM HUBUNGAN BISNIS

Kontrak menurut UU KUH Perdata dalam Buku 2 bab 1 tentang Periktan

pasal 1313, menyebutkan Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam

dunia bisnis kontrak diperlukan oleh para pelaku bisnis sebagai instrument

penting yang senantiasa membingkai hubungan hukum dan mengamankan

transaksi bisnis. Untuk mengamnakan transaksi bisnis

Menurut Subekti, kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Dasar yuridisnya mengacu kepada hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian

yang menganut suatu sistem terbuka, maka dalam pembuatan kontrak masih tetap

diizinkan memasukkan klausul-klausul yang telah disepakati para pihak. Hal ini

dikenal dengan kebebasan berkontrak. Kebebasan ini tetap mempunyai rambu-

rambu, yaitu tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan

kesusilaan. Jika hal ini tetap terjadi, maka kontrak dianggap batal demi hukum.

Syarat sahnya suatu kontrak terdapat pula dalam hukum perjanjian. Berupa:

sepakat, cakap, hal tertentu dan causa yang halal.

Asas-Asas Hukum Dalam Kontrak

1. Asas Konsensualitas

Asas di mana persetujuan dapat terjadi sesuai dengan kehendak (persesuaian

pendapat). Ini terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata.

2. Asas Mengikat Sebagai UU (pacta sunt servanda)

Asas ini menjadi tidak ada dalam 3 hal:

a. Ada paksaan

b. Ada kekhilafan

c. Ada penipuan

3. Asas Itikad Baik

Menurut Subekti, itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti berkenaan

dengan kejujuran.

Menurut Prof. Wry, Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap

yang lain seperti patut, sopan, tanpa tipu daya, tanpa akal-akalan, tidak melihat

kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepeningan orang lain.

Itikad baik yaitu suatu sikap batin atau kejiwaan manusia yang jujur, terbuka dan

tulus ikhlas. Sedangkan jika dihubungkan dengan pasal 1338 (3) dapat

disimpulkan bahwa itikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan kontrak.

Hal tersebut berarti bahwa selain ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak

yang wajib dilaksanakan oleh para pihak, juga ketentuan yang tidak tertulis yang

berfungsi sebagai penambah dari ketentuan atau kontrak tersebut.

Kontrak

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang pihak, yang dimana

orang di dalamnya dituntut untuk melakukan suatu hal yang biasa disebut prestasi.

Kontrak sama dengan perjanjian.

Muatan kontrak:

- Selalu komersial

- Selalu tertulis

- Berkaitan dengan dunia internasional

- Ditentukan oleh kontraknya sendiri

Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis adalah:

a. Perjanjian dalam bentuk tertulis yang substansinya disetujui oleh para pihak

yang siisnya bermuatan bisnis.

b. Perjanjian dua belah pihak atau lebih yang isinya bermuatan komersial

Kontrak binsnis dibagi dalam 4 bagian:

Ø Bisa dibuat di bawah tangan dan bermaterai (olek kedua belah pihak)

Ø Kontrak bisnis yang didaftarkan oleh notaris

Ø Kontrak bisnis yang dilegalisasi oleh notaris

Ø Kontrak bisnis yang dibuat di depan notaris dan dituangkan dalam akta notaris

Ada beberapa kontrak bisnnis yang dalam UU harus dibuat dalam akta notaries

(UU No.40/2007). Misalnya PT tanpa lebih dari satu pemegang saham, yang

terdiri dari saham mayoritas dan saham minoritas.

Sedangkan contoh perjanjian bisnis yang bersifat internasional adalah bursa

saham.

Kontrak bisnis berdimensi publik adalah suatu kontrak bisnis di mana salah satu

pihak adalah pemerintah (publik),. Pemerintah dan aparat hukumnya dalah subjek

hukum yang mewakili dimensi publik, yang merupakan sumber hukum

adminstrasi negara, tapi hubungannya bersifat privat/perdata (hubungan

kesederajatan)

Tahapan Kontrak Bisnis

-Tahap kesepakatan

-Tahap pembuatan kontak Tahap penelaahan

-Tahap negosiasi rancangan kontrak

-Tahap penandatangan kontrak bisnis

-Tahap pelaksanaan kontrak bisnis

Penyelesaian Kontrak Bisnis

Tahap penyelesaian sengketa kontrak bisni

-Secara musyawarah Forum pengadilan

(Non litigasi)

- Konsiliasi (islah) – Arbitrase internasional

- Mediasi (orang lain) – Arbitrase nasional

– Pengadilan

Anatomi Kontrak

1. Judul Kontrak (Heading/Contract Title)

Judul kontrak haruslah dapat mengidentifikasikan inti kontrak yang syarat-syarat,

ketentuan-ketentuan atau klausula-klasulanya diatur di dalamnya. Harus ada

korelasi dan relevansi antara judul dan isi kontrak.

2. Tempat dan Tanggal Penandatanganan Kontrak

Standar pembukaan dari kontrak pada umumnya memuat tempat dan tanggal

penandatanganan kontrak. Terkadang tunduk pada keharusan formal tertentu,

misla pada akta jual beli, akta notarial.

Tanggal penandatanganan kontrak dapat menetukan keabsahan kapasitas para

pihak serta keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak.

Alasannya, kesepakatan-kesepakatan itu hanya sah bila tidak bertentangan dengan

hukum yang berlaku pada tanggal penandatanganan kontrak.

3. Komparisi (Perbandingan)

Istilah ini sebenarnya digunakan untuk menandai suatu bagian pembukaan dari

akta-akta notaris, dan karena bagian itu memang menyebutkan pihak-pihka yang

menghadap notaris.

Komparisi memuat identifikasi dari para pihak yang melibatkan dan mengikatkan

diri di dalam suatu kontrak.

Yang dapat menjadi pihak dalam kontrak adalah subjek hukum, yang

diklasifikasikan sebagai manusia dan badan hukum.

Untuk dapat menjadi subjek hukum, manusia dan badan hukum harus memenuhi

syarat kecakapan bertindak (bekwaamheid). Kecakapan manusia harus dibuktikan

dengan identitasnya. Akan tetapi untuk menjadi pihak dalam suatru kontrak,

seseorang yang mewakili suatu badan hukum sebagai subjek hukum harus

memenuhi syarat tambahan, yaitu bahwa dia juga memiliki kewenangan bertindak

(bevoegdheid).

4. Recitals (Pertimbangan-Pertimbangan Umum Kontrak)

Berisikan kondisi umum dari para pihak yang akan membuat suatu kontrak,

berisikan kemampuan modal, teknologi, pengalaman yang handal, pangsa pasar

dan sebagainya.

Contoh kontrak franchise:

Tempat di mana franchisor membangun sistem yang unik dan berhasil

bertahan untuk mengoperasikan bisnis, identifikasi dari bisnis serta sistem

franchise.

Menggambarkan merek dagang, jasa, dan tanda-tanda lain, copy rights,

logo, pembeda lainnya.

Peranan Konsultan Hukum Dalam Setiap Tahapan Kontrak

Konsultan hukum disebut pula in house of council. Di masa sekarang ini, hamper

setiap perusahaan atau badan instansi peemrintahan memiliki suatu divisi di mana

sarjana hukum bertempat. Divisi ini punya banyak sebutan. Dalam departemen

disebut biro hukum, dalam perusahaan swasta disebut divisi hukum atau legal

department. Ada juga perusahaan yang memasukkannya dalam bidang personalia.

Orang-orang yang tergabung dalam IHC adalah orang-orang yang bekerja dalam

divisi hukum. IHC harus dibedakan dengan independent council yang bukan

bagian dari perusahaan.

Penting mengetahui peranan konsultan hukum dalam tahapan kontrak. Yang

menggunakan IHC tidak bekerja sama dengan konsultan hukum apabila instansi

peemrintah atau perusahaan tidak menunjuk konsultan hukum independen. Perlu

diketahui bahwa walaupun satu perusahaan atau invesasi pemerintah sudah punya

IHC, namun untuk transaksi-transaksi bisnis yang tertentu, biasanya tetap

menunjuk konsultan hukum independen, yang dianggap sangat memahami dan

menguasai transaksi bisnis yang dilakukan.

Dalam keadaan demikian, seorang IHC harus dapat bekerja sama dengan

konsultan hukum yang ditunjuk oleh perusahaan atau instansi pemerintahnya.

Peranan IHC dalam tahapa kontrak :

Tahap kesepakatan para pihak

Dalam tahapan ini peranan dari IHC kurang dominan. Karena pihak-pihak yang

hendak mengikatkan diri jarang sekali menyertakan IHC dalam perundangan

awal, karena ada kekhawatiran dengan kehadiran orang hukum/IHC akan merusak

hubungan yang telah dibina para pihak.

Tahap pembuatan/penelaahan rancangan kontrak bisnis

Pada tahap ini terhadap apa yang telah disepakati oleh para pihak maka peran IHC

sangat dominan. Karena dia yang harus menafsirkan bentuk-bentuk kesepakatan

itu dalam bahasa hukum.

Seorang IHC dapat diminta:

- Membuat rancangan kontrak bisnis yang akan dinegosiasi atau disepakati oleh

para pihak.

- Melakukan telaah/review terhadap kontrak bisnis yang telah dipersiapkan oleh

para pihak.

Perbedaan peran ini tergantung pada pada diminta atau tidaknya IHC

mempersiapkan sebuah rancangan kontrak. Apabila ia diminta, maka IHC harus

membuat dan mempersiapkan rancangan kontrak yang dikehendaki pihak yang

menyuruh. Tapi bila tidak diminta membuat atau mempersiapkan rancangan

kontrak maka seorang IHC punya tanggung jawab untuk memeriksa isi yang

diatur dalam rancangan kontrak yang telah disiapkan pihak lain. Terlepas dari

peran yang diemban dalam salah satu dari dua peran yang dilakukan oleh IHC,

maka IHC itu dituntut untuk dapat menterjemah transaksi bisnis yang hendak

dilakukan oleh para pihak dan senantiasa mengakomodasi hal-hal yang telah

disepakati oleh para pihak pada pembicaraan awal dalam rancangan kontrak yang

hendak disepakati/ditandatangani. Selain itu, IHC harus mampu melindungi

kepentingan kliennya dalam klausula-klausula yang ada dalam rancangan kontrak.

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan IHC harus senantiasa bersikap

jujur, adil dan proporsional.

Penyusunan Kontrak Bisnis

Pemahaman Akan Latar Belakang Transaksi

Latar belakang yang merupakan keinginan dari para pihak untuk

mengadakan transaksi yang akan dirumuskan dalam bentuk kontrak.

Menetapakna judul atau title dari suatu kontrak yang mencerminkan esensi

ketntuan-ketentuan dari kontrak yang bersangkutan.

Yang Diperlukan Adalah:

1. Wawasan bidang transaksi yang akan dirumuskan

2. Pengetahuan dan kemampuan berpikir secara yuridis

Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan wawasan berakibat kerugioan yang

besar, karena transaksi yang dituju menjadi bias.

3. Pengenalan dan pemahaman akan para pihak

4. Pengenalan dan pemahaman akan objek transaksi

Penyusunan Garis Besar Transaksi

1) Perlu diketahui mana “hulu” dan “hilir” nya dari transaksi yang akan

dilaksanakan.

2) Menghindari petualang dalam transaksi bisnis.

3) Skema transaksi yang transparan dan konklusif.

4) Proyek merupakan setimbun tindakan dan langkah yang harus dilaksanakan itu

dirumuskan dalam kontrak sebagai deretan dari aneka hak dan kewajiban yang

timbal balik sifatnya.

Perumusan Pokok-Pokok Kontrak

a. Mana pesan yang menonjol, yang merupakan pokok dari suatu kontrak.

Dalam keadaan ideal, pesan pokok dari para pihak bersifat komplementer, dalam

arti pesan pokok dari yang satu mengimbangi pesan pokok dari pihak yang lain.

b. Perumusan pokok-pokok kontrak.

Pokok-pokok tersebut harus dirumuskan dengan cermat dan akurat, karena:

© Rumusan tentang pokok-pokok kontrak itu menentukan keruntutan

(kesinambungan logis) dari ketntuan-ketntuan pelaksanaan dari suatu kontrak.

© Keruntutan itu menentukan apakah hubungan timbal balik dari berbagai hak

dan kewajiban yang akan berlaku bagi para pihak ditetapkan secara adil dan

masuk akal. Keruntutan ini perlu diperhatikan, karena kadang-kadang dapat

terjadi bahwa suatu pihak memang hendak mempencundangi pihak lain jauh hari

sebelum mereka benar-benar saling mengikatkan diri.

Kontrak Nominaat dan Kontrak Innominat

Kontrak Nominaat

Jual beli

Adalah suatu perjanjian timbal balik dengan mana pihak yang satu

(penjual) berjanjia untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan

pihak yang lain berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang

sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Barang yang menajdi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu dan jelas atau

dengan kata lain setidak-tidaknya ditentukan oleh jumlah dan wujudnya.

Saat terjadinya jual beli, unsur pokok dalam jual-beli adalah barang dan harga

sesuai dengan asas konsensualitas yang menjiwai hukum perjanjian, yang

memberikan penafsiran bahwa perjanjian jual beli itu sudah tercipta sejak tercapai

kata sepakat mengenai harga dan barang.

Sebenarnya asas konsensualitas berasal dari kata consensus yang berarati adanya

kesepakatan, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu juga dikehendaki pihak

lain. Tercapainya kata sepakat juga dapat diucapkan dengan kata-kata/bahasa

isyarat ataupun dengan bukti yang dilakukan secara tertulis.

Kerugian-kerugian penjual ada 2:

- Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

- Menanggung kualitas atau kenikmatan barang yang diperjualbelikan dan

menanggung cacat tersembunyi.

Kewajiban menjernihkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut

hukum diperlukan adalah mengalihkan hak milik atas barang yang

diperjualbelikan. Oleh karena itu, hukum perdata mengenal 3 macam barang yaitu

barang bergerak, tetap dan tidak bertubuh.

Hukum perdata juga mengenal 3 macam penyerahan seperti:

Untuk barang bergerak, cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang

tersebut.

Untuk barang tetap maka dilakukan dengan perbuatan balik nama dalam

pasal 616 BW, penyerahan atau penunjukan atas barangbaik bergerak maupun

tidak bergerak dilakukan dengan pengunguman akta yang bersangkutan.

Barang tak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan cessie,

sebagaimana diatur dalam pasal 613 BW.

Negosiasi Kontrak

Menurut Balck’s law Dictionary, “Proses untuk menyerahkan dan

mempertimbangkan penawaran-penawaran sampai suatu penawaran

diterima………………”

Sifat Negosiasi Kontrak

Positif

Negosiasi yang kooperatif, jika para pelaku negosiasi hendak mencapai suatu

kontrak yang bersifat kerja sama. Jadi, sifat positif itu diperoleh dari maksud

orang memulai sesuatu yang baru dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Negative

Negosiasi yang kompetitif, jika para pelaku negosiasi hendak mencapai suatu

perdamaian. Suatu negosiasi untuk mencapai perdamaian bersifat negative karena

melalui negosiasi itu orang hendak mengakhiri sesatu yang negative, yaitu

perselisihan atau sengketa itu.

Win-Win Attitude

Suatu sikap yang dilandasi oleh itikad bahwa negosiasi kontrak itu sedapat

mungkin pada akhirnya akan menghasilkan suatu kontrak yang menguntungkan

secara timbal balik.

Strategi Dasar Dalam Teknik Negosiasi

1. Membangun kepercayaan

2. Memenangkan komitmen

3. Mengelola tantangan

4. Mengkompromikan jalan keluar

Interpretasi Dalam Kontrak

Ini diatur dalam pasal 1342-1351. Pada dasrnya, kontrak yang dibuat harus

dimengerti para pihak.

Isi kontrak dibedakan atas dua macam:

1. Kata-kata yang jelas

2. Kata-kata yang tidak jelas

Untuk melakukan penafsiran, maka harus diperhatikan beberapa aspek:

a. Jika kata-katanyadalam kontrak menimbulkan berbagai macam penafsiran maka

harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat kontrak tersebut.

b. Jika suatu kontrak memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki

pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dilaksanakan.

c. Jika kata-kata dalam kontrak terdapat 2 macam pengertiannya, maka harus

dipilih yang paling selaras sifatnya (perjanjian).

d. Jika dalam kontrak terjadi keragu-raguan maka harus ditafsirkan menurut

kebiasaan dalam negeri/ di tempat dibuatnya perjanjian tersebut. Dan selama

menguntungkan orang yang membuat kontrak tersebut.

KARATERISTIK KONTRAK BISNIS INTERNASIONALStudi bisnis internasional mulai berkembang sejak akhir PD II dan

memberi dimensi baru bagi studi ekonomi dan manajemen. Salah satu disiplin

ilmu yang dianggap dekat dengan studi bisnis internasional, adalah ekonomi

internasional dan perdagangan internasional. Adapun yang membedakan antara

ekonomi internasional/ perdagangan internasional dengan bisnis internasional

adalah sebagai berikut:

“Ekonomi internasional (perdagangan internasional), menitikberatkan

perhatiannya kepada hubungan ekonomi antar Negara. Sedangkan bisnis

internasional, focus perhatiannya adalah pelaku (perusahaan)yang memainkan

peran dalam bisnis internasional”

Alasan yang melatarbelakangi pengembangan bisnis internasional, adalah:

Dari segi pertumbuhan ekspor, produsen nasional menghadapi peluang pasar

dalam negeri yang semakin terbatas. Terobosan melalui ekspor memperluas

kemungkinan peluang bagi produk-produk mereka di Negara lain.

Bisnis internasional bersifat luas dan multidimensional, maka pelaku

bisnis atau perusahaan perlu memiliki kawasan yang luas dalam menjalankan

kegiatannya. Seperti yang dikatakan Pang Lay Kim, bahwa bisnis internasional

merupakan arena bagi hampir semua unsur seperti politik, ekonomi dan

diplomasi. Hubungan internasional secara nyata ikut berperan, mempengaruhI dan

bersaing serta bekerja sama dalam bisnis internasional.

Sebagaimana dinyatakan oleh Moyer, bidang bisnis internasional

meminjam beberapa disiplin akademis termasuk ekonomi internasional,

antropologi budaya dan ilmu politik.

Oleh karena itu, studi bisnis internasional biasanya meliputi hal-hal sebagai

berikut:

Operasi perusahaan dalam negeri di luar negeri (investasi)

Perdagangan ekspor dan impor. Bidang studi ini telah sejak lama menarik

para ekonom, karena arus perdaangan internasional memiliki dampak

besar bagi pembangunan dan kegiatan ekonomin local.

Manajemen perbandingan. Membandingkan perusahaan dalam dan luar

negeri.

Perbandingan sistem ekonomi.

Analisis bisnis fungsional, yang meliputi permasalahan international,

keuangan internasional dan manajemen internasional.

Kegiatan perusahaan multinasional di Negara-negara lain, tidak berbeda

jauh dari kegiatan pemasaran internasional sebagai sub fungsi dari bisnis

internasional. Phillips kotler, membedakan strategi-strategi perusahaan dalam

pemasaran internasional sebagai berikut:

1. Kegiatan ekspor yang terdiri atas ekspor langsung dan tidak langsung

2. Kegiatan usaha patungan yang terdiri atas:

Lisensi, hak untuk menggubakan proses manufacturing yang mengandung

royalti pembayaran, Kontrak pabrik local untuk menghasilkan produksi Kontrak

manajerial.

Dalam kegiatan dan perumusan strategi bisnis, perusahaan internasional

biasanya mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, tidak hanya ekonomi

tetapi juga sosial-budaya politik dan kedaulatan hukum.

Konsep kepentingan nasional dan pandangan hidup masyarakat setiap Negara

berbeda karena itu perusahaan multinasional tidak bisa secara bebas

mengendalkikan seluruh kegiatannya di Negara tuan rumah.

Perbedaan kepentingan nasional tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik

perusahaan internasional dengan mitra usahanya, masyarakat, konsumen, tenaga

kerja lokal tuan rumah.

Aspek Sosial-Budaya

Perbedaan struktur sosial budaya, yang mirip hasil produk budaya

masyarakat maju, merupakan kendala bagi perusahaan internasional. Suatu

perusahaan asing secara sadar/ tidak, membawa tata nilai budaya negara asalnya,

yang berlainan dengan tata nilai masyarakat setempat, sehingga memungkinkan

terjadinya bentrokan sosial budaya antar kedua belah pihak.

Aspek sosial budaya ini dapat mempengaruhi fungsi-fugsi manajemen,

pemasaran, sumber daya manusia, produksi, dan strategi perusahaan.

Aspek poltik

Aspek politik tergolong kritis dalam perlusan operasi perusahaan

internasional. Perusahaan multinasional biasanya melakukan analisis resiko

politik terhadap negara yang menjadi wilayah operasinya tidak mengherankan

bagi suatu perusahaan untuk tidak melakukan investasi di negara yang mengalami

peperangan atau instabilitas politik dalam negeri sikap ini didasari akan

kekhawatiran akan perubahan situasi politik yang bisa merugikan operasi

perusahan multinasional.

Aspek ekonomi

Lingkungan ekonomi beserta perubahannya, baik didalam maupun di luar

negeri, berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan internasional. Pertumbuhan dan

perubahan struktur ekonomi, yang merupakan unsur penting, sering menjadi

perhatian oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam melakukan kegiatan

bisnis internasionalnya. Unsur-unsur tersebut turut menentukan tingkat penawaran

dan pemasaran dalam kegiatan bisnis internasional.

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS DAN

UNIFIKASI HUKUM PERDATAPENTINGNYA UNIFIKASI

Pluralisme hokum dalam system hukum perdata internasional merupakan

sumber masalah dalam kegiatan bisnis . masalah ini antara lain mengakibatkan

timbulnya keraguan dan kekhawatiran pihak-pihak pelaku bisnis terhadap

keamanan, kepastian dan jaminan perlindungan hukum yang mereka peroleh

maka pluralisme sangat berpengaruh terhadap konsistensi penerapan prediksi-

prediksi bisnis yang pada akhirnya sering mengakibatkan batalnya suatu transaksi

karena tidak sahnya kontrak.

Seluruh system hukum di dunia pada prinsipnya dapat diklasifikasikan atas dua

kelompok besar ,yaitu:

a)Eropa Kontinental (civil law system) :

a.1) mengutamakan sistem hukum tertulis

a.2) mengutamakan prinsip nasionalitas

a.3) hukum yang berlaku adalah hokum Negara tempat jawaban atas penerimaan

penawaran itu diterima kembali oleh pihak yang melakukan penerimaan

b)Anglo Saxon (common law system) :

b.1) mengutamakan system hokum kebiasaan

b.2) menguatamakan prinsip domisili,

b.3) hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak adalah hokum post-box

yaitu ,hokum tempat penerimaan Dalam bidang penanaman modal menurut

hukum Indonesia ( Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1967 , tentang Penanaman Modal

Asing ) ,perusahaan dibentuk dengan bentuk badan hukum (PT) Indonesia adalah

berstatus atau berkewarganegaraan Indonesia.

Fungsi unifikasi HPI antara lain :

untuk melenyapkan keraguan terhadap jaminan kepastian dan

perlindungan hukum

untuk melapangkan lintas hubungan internasional dalam bidang

keperdataan ,termasuk bisnis internasional

DUA SISTEM UNIFIKASI Istilah unifikasi sama dengan makna pengharmonisan (harmonazition)

keragaman sistem hukum yang ada untuk membentuk uniformitas system hokum

yang di berlakukan untuk semua negara yang menerimanya .

Dalam persfektip hukum perdata internasioanl jalan menuju unifikasi ini dapat

diklasifikasikan atas dua jenis yaitu:

penyatuan hukum

Penyatuan hukum adalah tindakan pengubahan sistem hukum perdata

internasional intern negara-negara , yang turut serta dalam tindakan demikaian itu,

menjadi system hokum perdata internasional (konvensi) yang diberlakukan di

antara mereka atau termasuk terhadap pihak (Negara) lain yang menerima untuk

di ikat oleh konvensi demikian.

penyatuan kaidah-kaidah hukum

Penyatuan kaidah-kaidah hukum adalah tindakan untuk menyatukan

(hanya) kaidah-kaidah hokum perdata internasional negara-negara yang

menyutujui tindakan demikian untuk dibentuk satu kesatuan kaidah (konvensi)

yang kelak dapat di gunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara yang

dihadapinya .

KONFERENSI DEN HAAG 1893

Konferensi ini pada mulanya melibatkan negara-negara intern Eropa, dan

kemudian melibatkan negara-negara dikawasan Asia seperti : jepang (1904),

inggris (1951), Turki (1956) , Israel dan Republik Persatuan Arab (1960) ,

Amerika Serikat (1964) , Canada (1968) , Negara-negara Amerika Latin.

Sejak Tahun 1951 konferensi ini ini mencapai bentuk permanen , konferensi ini di

selenggarakan empat Tahun sekali secara berkala , hingga kini telah di bahas

puluhan topik penting dan di hasilkan sekitar 26 konvensi

Konvensi yang bersifat perdata lintas batas Negara itu anatara lain :

1.C) Convention Relating to Civil Procedure (March 1, 1954)

Mengatur masalah sistematik pembuktian di luar negeri, yaitu dengan cara

commission rogatoire , juga mengenai syarat penyetoran uang jaminan ongkos

perkara terhadap orang asing (sautio judicatum sovi)

2.C) Convention on the Law Aplicable to International Sales of Goods (june

15,1955)

Mengatur tentang hukum yang harus dipakai dalam transaksi jual beli ,

dan beberapa pengecualian terhadap pihak penjual

3.C) Convention Concerning the Recognition of legal Personalities of Foregin

Companies , Association and Foundation (june 1,1956)

Konferensi ini mengatur tentang pengakuan terhadap badan hukum ,badan

usaha , perkumpulan dan yayasan – yayasan asing yang beroperasi di wilayah

suatu Negara ,adalah bahwa hokum berlaku , yaitu hokum tempat dimana badan

usaha itu didirikan (place of incorporation).

4.C) Convention on the Jurisdiction of The Selected Forum in the cases of

International sales of Good (April 15,1958)

Konvensi ini mengatur tentang pilihan forum dan pilihan hakim yang

ditentukan sendiri oleh para pihak sehubungan dengan jual beli internasional yang

dilakukannya.

5.C) Convention Abolisihing Requirements of Legalization for Foreign Public

Documents (Oct 5,1961)

Konvensi ini mengatur tentang penghapusan syarat legalisasi dokumen-

dokumen yang telah dibuat di luarnegeri yang hendak di pergunakan dalam suatu

perkara yang sedang berlangsung dimuka pengadilan negara lain.

6.C) Convention on Testamentary Dispositions (Oct 5,1961)

Konvensi ini mengatur tentang bentuk formal suatu testament yang di buat

di luar negeri .konvensi ini mengutamakan prinsip p=favour testamentis.

7.C) Convention on the Service Abroad of Judicial and Extra-Judicial

Documents in Civil or Commercial Metters (Nov 15,1965)

Konvensi ini mempermudah cara penyampaian panggilan dan

pemberitahuan resmi perkara-perkara perdata yang diselsaikan di luar negeri .

8.C) Convention on the Choice Court (Nov 15, 1965 )

Konvensi ini menegaskan diakuinya prinsip kebebasan para pihak memilih

forum pengadilan, hukum , dan hakim untuk menyelsaikan sengketa- sengketa

yang timbul dari kontrak yang dibuatnya

9.C) Convention on Recognition and Execution of Foreign Judgments in Civil

and Commercial Matters (1966)

konvensi ini mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan

dalam perkara perdata dagang yang diucapkan hakim di luar negeri di forum luar

negeri

10.C) Convention on the Taking of Evidance Abroad in Civil or Commercial

Matters (1968)

Konvensi ini di maksudkan untuk memudahkan pemanggilan dan

pendengaran saksi-saksi yang berada di luar negeri ,memudahkan pengambilan

bukti-bukti yang berada diluarnegeri ,bagi sutu proses di pengadilan perkara-

perkara perdata dan dagang yang berlangsung berada di suatu negara .

11.C) Convention on the Law Applicable to Trafic Accident (1968)

Konvensi ini imengatur tentang hokum yang berlaku terhadap tanggung

jawab sipil yang bersifat non-contractual ,yang muncul dari kecelakaan perjalanan

di manapun kecelakaan itu di adili.

INISIATIF GLOBAL

1. Inisiatif Unidroit

Unidroit adalah sebutan umum untuk insitut Unifikasi Hukum Perdata.Unidroit

merupakan badan internasional yang dibentuk atas seponsor Liga Bangsa-

Bangsa , berkedudukan di Roma ,bertujuan menciptakan cara untuk

mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan ketentuan-ketentuan hokum perdata

dari negera-negara anggotanya dan mempromosikan penerimaan system hokum

perdata yang uniform.

Usaha dan hasil-hasil penting dari badan ini adalah :

a) konvensi uniform tentang jual beli internasional benda-benda

bergerak(Convention Relating to a Unifrom law The International Sale of Goods-

1964)

b) kontrak jual beli benda-benda bergerak (Convention Relating to a Unifrom Law

on the Formation of Contracts for the International sale of goods(1964)

pertemuan badan ini adalah :

1) membahas masalah metodologi unifikasi hokum untuk tingkat

universal ,regional dan juga tingkat federal

2) membahas masalah hakim setiap negara terhadap bentuk hukum uniform ini

3) membahas masalah karakteristik unifikasi

4) masalah teknis berkenaan dengan pemberian bantuan untuk negara -negara

berkembang dalam pembentukan unifromitas hokum dari pertemuan itu

menghasilkan a body of uniform law doctrin

2. Inisiatif Liga Bangsa-Bangsa

Beberapa prestasi penting dalam unifikasi HPI adalah, konvensi Jenewa

tentang Wesel (1930) ,Cek ( 1931) protocol-protokol Jenewa (1932) tentang

klusula-klusula arbitrase ,dan konvensi Jenewa (1927) tentang pelaksanaan

keputusan arbitrase luar negeri

3. Inisiatif PBB

a. Dalam Bidang Hukum Dagang Internasional (UNCITRAL)

Pada tanggal 20 Desember 1965 telah menetapkan sebuah resolusi ,

Resolusi PBB 2102 (XX) , yang di maksudkan untuk mempromosikan

pembangunan HPI yang progresif ,khususnya dalam bidang

perdagangan ,kelahiran Resolusi ini di prngaruhi oleh akibat perbedaan system

hokum antar Negara dalam bidang itu.

PBB berdasarkan usul wakil Hunguria , telah membentuk komisi hokum

perdagangan UNCTRAL (united Nations Commission on International trade

Law) ,di bentuk berdasarkan Resolusi PBB 2205 (XXI). ,17 Desember 1966 dan

bertugas untuk meningkatkan harmonisasi progresif dalam bidang hokum dagang

internasional

Hasil terpenting lembagaini adalah UNCITRAL arbitration rules, konvensi

jual beli internasional dan konvensi tentang pengangkutan barang dari laut .Rules

Arbitrase UNCITRAL mengatur tentang proses penyelsaian sengketa melelui

arbitrase.

b. Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri

untuk masalah ini PBB telah membentuk sebuah konvensi New York

(1958 menggantikan Konvensi Jenewa (1927).Kelebihan Konvensi New York

adalah di hapuskannya syarat timbale balik dan syarat permintaan exequatur

double, yang yang sebelumnya ditampung di dalam konvensi Jenewa 1927.

c. Tentang Milik Perindustrian

perhatian PBB terhadap masalah ini adalah adanya kerja sama PBB

dengan United International Bureau for the Protection of Industrial

Property ,tentang model Law for Develoving Countries on Inventions (1965).

INISIATIF REGIONAL

1. Komisi Ekonomi Regional PBB dan Badan Regional Lainnya.

Atas dukungan PBB usaha-usaha Unifikasi badan-badan regional yang

aktif dalam bidang ini antara lain:ECE (Economic Commission for

Europe),AALCC (Asian African Legal Consultative Committee).

2. Negara-negara Asia Afrika

Kerja sama melalui Negara-negara Asia Afrika ,dalam unifikasi perdata

dilakukan melalui suatu komite konsultatif hokum yang di sebut Asian African

Legal Consultative Committee .komite didirikan di New Delhi (1951) bertujuan

untuk menyiapkan ususlan-usulan amandemen dan modifikasi yang telah

disiapkan oleh UNCITRAL ,untuk menyesuaikan draft itu dengan karakteristik

kebutuhan Asia Afrika ..hasil kerja nyata dari komite ini adalah Arbitration

Center. Berkedudukan di kuala lumpur dan kairo (1979)

3.Usaha Negara-negara ASEAN

Kendatipun telah memiliki ASEAN Concord ,sebagai dasar kerjasama

hokum, ini belum menunjukan hasil .Olehkarenaitu kerjasama pada tingkat

regional harus secepatnya direalisasikan .Hal ini penting terutama setelah

terbentuknya AFTA (ASEAN Free Trade Area)

USAHA ORGANISASI – ORGANISASI NON PEMERINTAH

1. Usaha International Chamber of Commerce

Rules of Conciliation and Arbitration of The ICC adalah salah satu hasil

penting dari usaha komite ini dalam bidang penyeragaman pandangan tentang

penyellsaian sengketa dagang .

2. Usaha International Maritime Committee (IMC)

Komite ini menyelenggarakan unifikasi hokum maritime perdata pada

tingkat global .salah satu hasilnya adalah convention for the unification of Certain

Rules Relating to Bills of Lading.

3. Dalam bidang angkutan udara

Dalam bidang angkutan udara adalah Konvensi Warsawa 1929

(convention for the Unification of Certain Rulles Relating to International

Transportion Warsaw Convention 1929) di tandatangani di warsawa pada 12

oktober 1929

Konvensi ini menganut prinsip berkewajiban membayar ganti rugi dalam hal

terjadi kerugian atau meninggalnya penumpang selama proses pengangkutan ,

kecuali pengangkut telah mengambil tindakan pencegahan sebagaimana

seharusnya (psl 17,18,20 konvensi)

Konvensi ini setelah perang dunia II mengalami banyak perubahan

misalnya :perubahan yang dilakukan dengan protokol The Hauque 1955

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN BISNIS

MELALUI KECERMATAN BERKONTRAK

(CHOICE OF LAW)SumberMasalah dalam Berkontrak

Kontrak tidak selalu menguntungkan pihak pemakainya. Dalam keadaan

tertentu bentuk hukum ini bahkan dapat menyulitkan pemakainya. Mereka harus

berhadapan dengan risiko-risiko, yang kadang-kadang sulit diperhitungkan sejak

awal, yang timbul dan sifat-sifat dasar kontrak. Dua sumber masalah yang sering

menjadi pemicu timbulnya sengketa adalah: pertama, kecermatan dalam

berkontrak, dan kedua, itikad baik para pihak (good faith).

Sumber pertama berkaitan dengan wawasan hukum pihak-pihak

pembentuk kontrak, keahlian para pihak menggunakan saluran-saluran hukum

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kontrak, Kemampuan para

pihak atau kuasa hukumnya memperhitungkan risiko yang dapat timbul dan setiap

klausula yang ditetapkan dalam kontrak, kemampuan bernegosiasi, kemampuan

memperhitungkan kelengkapan materi kontrak dan kecermatan dalam membuat

rumusan-rumusan klausula yang dapat memperkecil risiko dan membangun

kontrak yang bersifat bersih, terbuka, dan adil (bonaficle).

Sumber kedua berkaitan dengan kejujuran dn kualitas mental para pihak.

Tidak sedikit pelaku bisnis menyimpan niat atau strategi bisnis, untuk

mewujudkan

Pengertian mi ditransformasikan dan pengertian hukum perdata irternasonai.

Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasioncal Indonesia, 1987

(seianjutnya disebut Sudnrgo Gautama H) him. 3, 21 dan 26. Lihat juga Sunaryati

Hartono, Pokokpokok Hukum Perdata Intentasional, 1989 him. 12. Juga Sudargo

Gautama, Kantrak Dagang Inte,nasionai, 1976 (seianjumya disebut Sudargo

Gautama 111), him. 7.

° Sudargo Gautama I, oci, him. 175.

° Sudargo Gautama, Kapita Seiecta Hukum Perdata Internasionai, 1983

(aeianjumya disebut Sudargo Gautama IV), hIm. 72.

target-target bisnisnya, yang secara sengaja disembunyikan atau tidak

dimasukkan sebagai item pembicaraan dalam negosiasi. Target-target demikian

dalam dunia bisnis sering disebut irrtplied target, yaitu target bisnis yang secara

sengaja tidak ditawarkan Secara eksplisit dalam proses negosiasi dan secara diam

- diam hendak diwujudkat melalui kelemahan-kelemahan klausula pihak lawan

yang secara sengaja dikoridisikan demikian,

Sumber tersebut juga berkaitan dengan konsistensi atau perubahan sikap

mental (mental stream) para pihak. Dalam kondisi tertentu, entah karena keadaan

yang terdesak yang membuat suatu pihak terpaksa berbuat apa saja sekadar untuk

mempertahankan kelanjutan usahanya atau karena ingin melipatkan keuntungan

dengan jalan pintas, pihak-pihak tententu sering kali berubah pikir dan

menyimpangi apa yang semula disepakatmnya dalam kontnak. WaIaupun sangat

dikecam, karena bertentangan dengan prinsip-pninsip hukum kontrak, praktek-

praktek itu sangat sulit dihapuskan. Para penganut teori hukum alam (natural law)

memaklumi keadaan demikian sebagai sifat almiah suatu tradisi bisnis. Oleh

karena itu, sebagai kompensasinya, mereka menganjurkan masyarakat untuk tidak

berusaha melenyapkannya, tetapi meredam dampak buruk sifat demikian melalui

pemanfaatan kecerdasan dan kecermatan benkontrak. Sebuah kontrak harus

dibentuk dengan memperhitungkan segala kondisi yang berpengaruh, baik yang

ada pada saat kontrak dibentuk maupun yang mungkin timbul di kemudian hari

saat kontrak dilaksanakan. Hakikat suatu negosiasi bisnis dan pembentukan

kontrak bisnis adalah pengaturan materi bisnis dan perhitungan terhadap risiko

yang mungkin timbul.

Sumber penting masalah yang juga sangat berpenganuh terhadap

penyusunan kontrak yang adil adalah berkembangnya fenomena kontrak standar.

Kontrak ini, dalam perspektif praktek bisnis Indonesia, umumnya disodorkan

secara sepihak oleh pihak mitra asing kepada pihak mitra Indonesia. Pihak

Indonesia, terhdap kontrak-kontrak demikian ini, sering kali lalai, atau jika

disadari, sering kali gagal melakukan koreksi terhadap bagian-bagian kontrak

yang dapat meruikan. Kelalaian atau kegagalan itu umumnya disebabkan oleh dua

hal: pertama, kuatnya bargaining position mitra asing; atau kedua, lalainya mitra

Indonesia terhadap rumusan-numusan perjanjian yang dapat merugikan pihaknya.

Sebab pertama, umumnya disebabkan oleh keterpusatan modal, keahlian,

manajemen, informasi, dan faktor-faktor produksi lainnya pada pihak mitra asing,

serta kelebihan mereka dari segi pengalaman berkontrak atau bernegosiasi.

Sementara itu sebab yang kedua umumnya disebabkan oleh keahlian pihak asing

dalam merumuskan klausula kontrak sehingga tampak sederhana, lugas, dan

mutualistis.

Sumber-sumber masalah demikian, untuk keperluan perlindungan

kepentingan bisnis, pembentukan kontrak yang wajar dan adil, sebaiknya

dipelajari secara cermat agar dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindari

risiko-risiko berkontrak yang merugikan.

Lemahnya Perlindungan Hukum di Indonesia

Masalah lemahnya jaminan perlindungan hukum Indonesia terhadap

kepentingan pihak mitra Indonesia merupakan akibat dan lemahnya sistem hukum

kontrak yang berlaku di Indonesia, termasuk kurang progresifnya Indonesia dalam

memanfaatkan potensi hukum internasional untuk keperluan perlindungan

demikian itu.

Sistem hukum kontrak Indonesia, hingga saat ini, masih didasarkan

kepada Pasal 1338 KUH Perdata (BW) yang mensyaratkan terbentuk dan sahnya

perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. Padahal dewasa ini cenderung

berkembang bentuk-bentuk kontrak standar yang umumnya, diberlakukan oleh

pihak mitra asing. Kontrak standar adalah formulasi kontrak yang rumusannya

telah ditentukan (ditetapkan) secara sepihak oleh salah sam pihak transaksi, dalam

konteks mi, mitra asing yang akan menjadi mitra bisnis pihak mitra Indonesia.

Pihak Indonesia, umumnya, memiliki kesempatan sangat kecil untuk

menegosiasikan kepentingannya. Transaksi yang berlaku adalah transaksi take it

or leave it, mau menerima atau tidak, dan karena alasan-alasan tertentu, pihak

Indonesia umumnya cenderung menerima. Pola-pola seperti ini harus dihindari

dengan cara-cara berkontrak yang lebih baik. Pihak mitra Indonesia harus

mengusahakan perlindungan hukum sendiri, sementara ketentuan hukum nasional

belum mengakomodasikan kebutuhan demikian itu, untuk keperluan perlindungan

kepentingan bisnisnya melalui mekanisme dan cara-cara berkontrak yang lebih

cermat.

Sebab-sebab lain yang juga sangat berpengaruh terhadap kelemahan

demikian itu adalah kurang progresifnya Indonesia memanfaatkan fasilitas -

fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh hukum internasional. Terdapat

sejumlah ketentuan yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan itu,

seperti: GATT Anti-Dumping Code, dau beberapa konvensi intemasional penting

lamnnya seperti Convention on the law applicable tointernational sales of goods

(1955).

Kendatipun kini terdapat perkembangan yang sangat menggembirakan,

yaitu dengan aktifnya keterlibatan Indonesia dalam pendesainan dan

penandatanganan perjanjian-perjanjian yang bersifat melindungi pelaku bisnis,

seperti penandatanganan WTO Agreement, harus disadani bahwa kapasitas

perjanjian itu sangatlah terbatas, yaitu terbatas pada transaksi-transaksi bisnis

yang dilakukan dalam kerangka WTO. Dalam hal penyelesaian sengketa, juga

ditentukan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa (Disputes Settlement Body) WTO

hanya berurusan dengan sengketa-sengketa yang timbul dan akibat pelaksanaan

perjanjian

( WTO Agreement) dan sama sekali tidak berkaitan dengan penjanjian yang

bersifat privat, yang dibuat untuk suatu transaksi antar perusahaan. Jika suatu

perusahaan merasa dirugikan akibat tindakan proteksi suatu negara, keluhan itu

harus disampaikan kepada pemerintahnya yang akan menyelesaikan hal tersebut

melalui kenangka penyelesaiari sengketa WTO.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa untuk masalah-masalah yang

bersifat privat; yang berkaitan dengan transaksi bisnis internasional, tetap berlaku

hukum kontrak. Oleh karena itu, subyek bisnis, tetap harus mengusahakan

perlindungan sendiri melalui kontrak yang dibentuk dan akibat-akibat perilaku

curang mitra bisnisnya.

Cara Berkontrak

Masalah di atas tidak dapat dihindari dengan cara menghindarkan

penggunaan kontrak dalam suatu transaksi bisnis. Hingga saat ini belum ada

instrumen hukum lain yang dapat digunakan sebagai instrumen pengganti, untuk

menggantikan kedudukan kontrak sebagai instrumen pengikat suatu hubungan

bisnis. Sejak abad ke-16 masyarakat bisnis telah mengakui instrumen itu sebagai

satu-satunya instrumen yang paling sesuai dengan sifat-sifat bisnis yang

mengutamakan kelenturan dan efisiensi.

Belakangan, pengakuan tersebut dikukuhkan oleh berbagai kecenderungan

yang muncul dalam praktek bisnis internasional, seperti perkembangan berbagai

bentuk kontrak, sesuai dengan obyek atau materinya.

Masyarakat bisnis sebaiknya mengetahui tata cara berkontrak14yang aman, yang

dapat menghindarkan mereka dan risiko-risiko merugikan. Secara praktis dapat

digunakan cara-cara berikut. Pertama, memilih mitra bisnis secara selektif.

Hendaknya dipilih mitra yang bonafide atau memiliki neputasi dan kapasitas

“GATT 1994, Tantangan dan Peluang, XI-1. ‘ Mengensi tahap-tahap dan

cara-cara mi, dapat diperiksa Schaber, Gordon D and Rohwer, Claude D.,

Contracts in a Nutshell, Second Edition, West Publishing Co, St. Paul. Minn.,

1984. Jugs Lusk, Harold F., Business Law, Richard D. Irwin, INC., Homewood,

Illinois, 1966, hIm. 82-323.

bisnis yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaring informasi

yang selengkap-lengkapnya. Kedua, memanfaatkan jasa konsultan yang memiliki

kualifikasi keahlian untuk menyusun draft maupun untuk me-view kontrak.

Ketiga, menyediakan informasi selengkap-Iengkapnya tentang sifat dan kapasitas

bisnis yang akan digelar. Keempat, memanfaatkan jasa negosiator yang

profesional. Jasa ini umumnya tersedia pada konsultan tertentu yang sekaligus

menyediakan jasa mediasi. Kelima, merumuskan kontrak secara ringkas, cermat

dan selengkap-Iengkapnya, termasuk pencantuman klausula-klausula pilihan

hukum dan penyelesaian sengketa.

Secara ringkas, upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan dua cara

yaitu, pertama, memilih mitra bisnis yang bonafide, dan kedua, memanfaatkan

jasa konsultan yang memiliki kualifikasi keahlian dalam bidang itu.

Dalam kehidupan praktis, para pelaku bisnis sebaiknya mengetahui

berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk kontrak, seperti status,

kapasitas, dan bonafiditas setiap pihak, karakteristik obyek kontrak, serta masalah

pilihan hukum dan pilihan terhadap bentuk penyelesaian sengketa yang akan

digunakan.

Setiap pihak sebaiknya mengetahui secara pasti status dan potensi

ekonomis pihak yang akan dijadikan mitra kontraknya. Dalam hal kerja sama

modal atau pemasaran, sebaiknya diketahui: statusnya, sebagai induk atau cabang

perusahaan; permodalan, omset, dan luas pasarnya; bonafiditas serta riwayat

perkembangan dan praktek bisnisnya. Kelalaian terhadap hal ini dapat melahirkan

berbagai masalah yang berkaitan dengan penuntutan tanggung jawab terhadap

akibat pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak, luas kewajiban

yang harus dilaksanakan sehubungan dengan kerja sama yang dibentuk, porsi

pembagian keuntungan yang dihasilkan kerja sama, luas tanggung jawab setiap

pihak terhadap pihak ketiga, dalam hal tirnbul kerugian terhadap pihak ketiga

akibat penerapan kontrak yang dibuat.

Hal kedua yang harus dicermati adalah masalah obyek kontrak. Para pihak

sebaiknya mengetahui dengan pasti karakteristik obyek kontrak yang akan

diperjanjikannya, serta implikasi dan setiap rumusan kontrak yang dibentuk

sehubungan dengan obyek tersebut. Kelalaian terhadap hal ini dapat menimbulkan

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan serta akibat - akibat

pelaksanaan kontrak, termasuk keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Para pihak juga perlu menentukan hukum yang akan digunakan sebagai

dasar dan kontrak yang dibentuk, termasuk sistem hukum dan cara penyelesaian

sengketa yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, secara

langsung maupun tidaklangsung, dan akibat penerapan kontrak. Masalah ini

sangat penting terutama dalam kaitan dengan kontrak yang dibuat untuk keperluan

transaksi bisnis internasional. Untuk keperluan ini, para pihak sebaiknya

mengetahui dengan pasti sistem hukum (dornestik nasional) suatu negara yang

akan dipilih sebagai dasar kontrak maupun dasar penyelesaian sengketa.

Pengalaman terhadap hal ini dapat menimbulkan masalah berupa kekaburan status

atau kesahan kontrak yang dibentuk; kekacauan dalam penyelesaian sengketa,

karena kekaburan sikap terhadap lembaga penyelesaian sengketa yang akan

digunakan; dan ketidakjelasan hukum yang dipilih sebagai dasar penyelesaian

sengketa. Simpul akhir dan masalah-masalah ini adalah inefisiensi, yang dapat

berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan prediksi - prediksi bisnis serta

pewujudan keuntungan.

Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase

PendahuluanPenyelesaian sengketa yang bersifat sederhana dan efektif adalah idaman penyelesaian yang menjadi favorit bagi setiap pihak yang terlibat dalma suatu transaksi bisnis. Sudah tak bisa disangkal lagi bahwa suatu sengketa adalah penghambat mutlak bagi perwujudan ide-ide bisnis.Hal ini menjadi sangat pwerlu diperhatikan terutama dalam kaitan dengan visi bisni yang mendasari kegiatan demikian itu, yaitu efisiensi dan profit.PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

A. Melalui ArbitraseKelebihan Arbitrase adalah setiap sengketa hukum yang muncul dari kontrak dagang internasional pada dasarnya dapat diselesaikan melalui peradilan nasional suatu Negara atau arbitrase, yang sepenuhnya dapat ditentukan oleh pihak-pihak bersangkutan.Akan tetapi pada kenyataanya terdapat kecenderungan pihak asing lebih memilih arbitrasesebagai forum penyelesaian sengketa.Alasan dari seringnya kecenderungan ini adalah:a. Tidak terdapat badan peradilan internasional yang dapat mengadili

sengketa-sengketa dagang internasional.b. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat cepat dan murah. Sifat

cepat berhubungan dengan proses dan prosedur arbitrase yang cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur biasa. Sifat ini sangat dibutuhkan masyarakat bisnis sehubungan dengan sifat bisnis internasional yaitu efisiensi dan berorientasi kepada profit.

c. Tidak banyak formalitas.d. Dapat dihindarkan dari efek negatif suatu publikasi. Hal ini sangat

penting sehubungan dengan sifat confidentio dari pertimbangan-pertimbangan arbiter dalam memutuskan perkara. Tidak seluruh hal yang berkaitan dengan sengketa yang diputus baik untuk diketahui umum.

e. Kekhawatiran terhadap kualitas forum peradilan nasional.f. Pembebasan diri dari forum hakim nasional. Hal ini dilakukan dengan

menetapkan arbitration clause dalam kontrak, yaitu klausula tentang forum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Melalui klausula itu para pihak menentukan bahwa mereka, jika kelak timbul sengketa dari ikatan bisnis yang dibentuknya, akan menggunakan

forum arbitrase luar negeri, seperti arbitrase menurut ICC (International Chamber of Commerce) Paris.

g. Pencegahan terjadinya forum shopping. Forum Shopping adalah cara pemilihan forum penyelesaian sengketa oleh para pihak, yang dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya.

h. Pencegahan pengadilan ganda terhadap kasus yang sama. Hal ini sering timbul akibat perbedaan penafsiran para pihak.

Kelemahan Arbitrase dan Jalan KeluarnyaKelemahan paling mendasar dari forum arbitrase adalah pada pelaksanaan keputusannya. Misalnya, pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri berkenaan dengan asset atau harta perusahaan yang terletak di negara pihak yang dikalahkan.Suatu keputusanarbitrase dapat sama sekali kehilangan kekuatannya jika salah satu pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tidak memenuhi syarat bonafiditas. Jika hal demikian tidak ada, suatu forum arbitrase dapat menjadi forum yang sangat lemah, seperti:

a. Berubahnya forum arbitrase menjadi forum yang sangat mahal. Hal ini dapat terjadi jika pihak yang kalah mengelak untuk melaksanakan kewajiban, tidak mentaati keputusan.

b. Forum ini digunakan untuk menghindari kewajiban, misalnya dengan cara membuat penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang unsur-unsur perjanjian, misalnya terhadap unsur penentuan adanya sengketa dan unsur kewenangan arbitrase.

c. Forum ini digunakan untuk melakukan penyelundupan hukum . Misalnya, menggunakan forum itu untuk forum shopping. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap syarat penentuan adanya sengketa dan yurisdiksi arbitrase.

Perumusan Klausula ArbitrasePenentuan penggunaan dan pilihan arbitrase akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis sebaiknya dinyatakan dengan tegasdalam kontrak bisnis yang dibentuk. Hal ini penting berkenaan dengan keragaman jenis arbitrase, nasional, regional, universal, seperti: URA (Uncitral Arbitration Rules);Arbitrase AALCC(Asian African Legal Concultative Committee); dan Arbitration rules dari ICC (International Chamber of Commerce), disamping masing-masing ketentuan itu memang menghendaki agar arbitration clause dalam setiap kontrak yang dibentuk dinyatakan dengan tegas.

Prosedur Arbitrase Menurut ICC (ARICC)

1. Pengajuan PermintaanPermintaan dapat diajukan langsung atau melalui suatu komite nasional kepada Sekretariat Arbitrase. Permintaan harus berisi:a. Nama lengkap,keterangan, dan alamat-alamat para pihak.b. Tuntutan penuntut.c. Persetujuan, khususnya ersetujuan tentang pilian arbitrase atau

dokumen dan informasi lainnya yang dapat menjelaskan sengketa.d. Hal-hal yang bersifat khusus, seperti masalah kebangsaan arbiter,

jumlah arbiter, dan lain-lain.2. Sekretariat

Sekretariat akan mengirim dokumen gugatan itu kepada tergugat untuk dijawab sebagaimana mestinya.

3. Jawaban TergugatTergugat, dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan dokumen gugatan, harus membuat komentar tentang jumlah arbiter, prosedur pemilihan, dan penunjukannya. Bersamaan dengan itu ia juga harus membuat sanggahan dan melengkapinya dengan dokumen yang relevan.

4. Counterclaim Jika tergugat ingin sekaligus mengajukan sanggahan(counterclaim), dalam waktu yang sama, tergugat juga harus mengirim sanggahan demikian itu kepada Sekretariat.

5. Pemeriksaan Pemeriksaan perkara oleh hakim arbitase dilakukan segera setelah para pihak memenuhi syarat dan prosedur pendahuluan.

6. KeputusanPemeriksaan tersebut akan diakhiri dengan pengambilan keputusan atas persetujuan pihak-pihak. Batas pengambilan keputusan adalah 6 bulan. Keputusan yang telah ditandatangani hakim akan diberitahukan kepada para pihak oleh Sekretariat. Keputusan itu bersifat final.

Prosedur Arbitrase Menurut BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)Prosedur penggunaan jasa badan arbitrase menurut Peraturan Prosedur Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (PRABANI) adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Permohonan itu harus memuat:

a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak.b. Uraian singkat tentang duduk perkara.c. Petitum.

d. Dilampiri perjanjian yang memuat klausula arbitrase.e. Dilampiri surat kuasa, dalam hal permohonan itu diajukan melalui

pihak lain yang diberi kuasa untuk itu.f. Penunjukan arbiter atau penyerahan hal itu kepada BANI.

2. Pemeriksaan PerkaraArbitrase akan memeriksa perkara, sesuai dengan PRA-BANI, melalui suatu proses persidangan setelah para pihak memenuhi seluruh proses atau syarat pendahuluan. Proses dan syarat pendahuluan itu antara lain:a. Melunasi biaya administrasi pendaftaran.b. Penetapan yurisdiksi arbitrase, menyatakan penerimaan atau

penolakan terhadap hal itu.c. Jika diterima, dilanjutkan dengan penetapan arbiter.

Sidang tersebut diakhiri oleh para pihak.3. Gugurnya Gugatan

Gugatan dinyatakan gugur jika pada hari yang ditetapkan penggugat tanpa alasan yang sah tidak dating menghadiri siding.

4. Penetapan Keputusan Penetapan keputusan dilakukan berdasarkan proses pemeriksaan perkara. Keputusan itu berlaku sebagai keputusan final (menikat secara langsung) bagi para pihak.

5. Isi KeputusanKeputusan berisi antara lain:jangka waktu pelaksanaan kewajban menurut keputusan, serta jalan keluarnya dalam hal kewajiban pemenuhan demikian tidak dilakukannya.

UNCITRAL Arbitration RulesArbitration Rukes of Nations Commission on International Trade Law

(AR UNCITRAL-UAR) adalah Kaidah hukum yang dimaksudkan untuk mengatur penyelesaian sengketa dagang yang timbul dari sengketa dagang internasional, yang oleh para pihak, melalui suatu arbitration clause, ditunjukkan oleh para pihak sebagai kaidah untuk dasar penyelesaian sengketanya. Kidah ini bersifat optional, artinya tidak mengikat para pihak untuk memilih atau memakainya. UNCITRAL tidak mendirikan lembaga arbitrase (arbitration institution) berkenaan dengan rules itu. Sistem yang dianut adalah bahwa para pihak dapat memilih lembaga arbitrase tertentu (ad hoc arbitration) untuk menyelesaikan sengketanya, yang dalam melaksanakan fungsinya melakukan UAR. Hal ini dilakukan dengan cara menempatkan klausula tertentu, berkaitan dengan hal itu, didalam kontraknya.

Ruang Lingkup UAR

UAR hanya berlaku untuk sengketa antara para pihak yang secara tegas ( in writing) menyatakan di dalam kontraknya bahwa sengketa mereka akan diselesaikan melalui rules tersebut.

Komposisi Badan ArbitraseKomposisi arbitrase yang dibentuk didasarkan kepada persetujuan pihak-pihak. Jumlah arbiter dapat 1 atau 3.

Pengangkatan ArbiterJika dalam waktu 15 hari belum diperoleh kesepakatan tentang jumlah arbiter bersifat tunggal (1 orang), akan diangkat 3 arbiter.

Penyalahgunaan terhadap ArbiterPenyalahgunaan ini dapat dilakukan dalam hal arbiter yang telah dipilih bersikap tidak adil atau dalam pengaruh pihak lain.

Tempat ArbitraseDalam hal para pihak tidak menentukan tempat arbitrase, temat itu akan ditentukan oleh panitia arbitrase.

BahasaBahasa yang akan ditentukan oleh arbiter setelah pengangkatannya.

Statement of ClaimHarus dinyatakan secara tertulis. Statement demikian harus berisi:a. The name of the partiesb. A statementof the facts supporting the claimc. The pont at issuesd. The relief of remedy sought

Hal ini juga berlaku terhadap statement of defence.

Amandement of ClaimAmandemen terbatas hanya berkaitan dengan arbitration clause yang dibuat itu tidak diperkenankan. Kepada para pihak dapat pula diminta dokumen-dokumen yang diperlukan.

Keputusan ArbitraseJika arbitrase dipimpin oleh 3 orang hakim, keputusan akan diambil berdasarkan pola mayoritas. Keputusan dapat menyangkut seluruh atau sebagian substansi tuntutan. Keputusan itu dibuat dalam bentuk tertulis. Keputusan tidak akan memuat pertimbangan-pertimbangan dan akan dimumkan dengan persetujuan para pihak.

Pengakhiran PemeriksaanPemeriksaan perkara atau acara arbitrase dapat diakhiri selama prosesnya berlansung jika para pihak memintanya demikian atau telah membuat perjanjian damai selama prose situ.

Koreksi Putusan

Koreksi putusan dapat dilakukan berdasarkan permintaan para pihak. Permintaan itu diajukan kepada Panitia Arbitrase.

Keputusan TambahanPara pihak dalam waktu 30 hari sejak keputusan diumumkan, dapat meminta keputusan tambahan, jika ada elemen-elemen tuntutan yang diberi putusan.

Biaya ArbitraseBiaya Arbitrase hendaknya reasonable, dipertimbangkan berdasar factor kesulitan kasusu. Biaya perkara umumnya dibayar oleh pihak yang kalah.

ARBITRASE DAGANG INTERNASIONALSuatu arbitrase dapat dikatakan internasional bila

1. Para pihak saat membuat perjanjian memiliki tempat usaha di negara yang berbeda

2. Tempat arbitrase saat perjanjian ditentukan terletak di luar Negara masing-masing pihak.

3. Tempat pelaksanaan perjanjian sebagian besar berada di luar Negara asal kedua belah pihak yang berhubungan paing erat dengan obyek sengketa

4. Obyek perjanjian arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu Negara

Dengan demikian, arbitrasi dagang internasional adalah arbitrase yang menangani sengketa-sengketa yang timbul dari perdagangan internasional.

Hukum yang Harus DipakaiOleh karena kontrak dagang internasional melibatkan pihak-pihak yang terikat hukum yang berbeda, masalah pilihan hukum yang harus dipakai adalah masalah pertama yang akan timbul pada arbitrase. Partij Autonomie adalah suatu prinsip yang mengakui kewenangan perseorangan untuk memilih sendiri hukum yang berlaku bagi perjanjian yag mereka buat. Para arbiter tidak bisa melanggar atau memakai hukum lain yang tela disepakati sebelumnya. Katakanlah kedua belah pihak telah memilih hukum Cina untuk diterapkan dalam sengketa mereka, maka hukum Cina-lah yang harus mereka jadikan pedoman untuk semua pengambilan keputusan yang akan mereka buat.

Penentuan Hukum yang Dipakai Dalam Hal Tidak Adanya Pilihan Hukum1.Presumed Intention of the Parties

Salah satu cara yang digunakan oleh hakim-hakim Inggris adalah dengan melakukan analisis terhadap hukum yang hendak kedua belah pihakberlakukan, hukum yang ada di pikiran kedua belah pihak untuk diterapkan tetapi tidak ada ke-absahan sama sekali bahwa mereka memilih hukum tersebut.

Masalah fatal dalam cara kerja ini adalah kemungkinan menjelmanya hipotesis bahwa pilihan hukum yang hakikatnya merupakan pilihan hukum para hakim, bukan pilihan hukum para pihak

2.Lex Loci ContractusMenurut prinsip ini, hukum yang seharusnya dipakai adalah hukum tempat

dimana suatu kontrak terbentukPrinsip ini mempunyai kelemahan bahwa di kebanyakan kasus, para

pelaku bisnis yang membuat kontrak seringkali tidak bertatap muka secara langsung, bisa melalui web-cam, telfon seluler atau semua media komunikasi yang telah menjadi keharusan di zaman modern ini

3.Post Box Theory and Theory of ArrivalTeori ini adalah teori yang terbentuk untuk mengatasi kelamahan dari teori

Lex Loci Contraxus. Teori ini mengatakan hukum yang diterpkan dalam suatu perjanjian bilamana tidak adanya pilihan hukum oleh para pihak adalah system hukum dimana pihak yang menerima tawaran berada atau hukum tempat dimana pihak penawar berada.

4.Lex Loci SolutionisPrinsip ini juga diarahkan untuk mengatasi kelemahan dari Lex Loci

Contractus. Menurut teori ini, hukum yang harus diterapkan adalah hukum tempat dimana substansi kontrak dilaksanakan.

Persoalan yang kemudian timbul adalah berkenaan dengan kenyataan bahwa suatu kontrak tidak selalu dilaksanakan di suatu tempat.

5.The Most Characteristic Connection TheoryMenurut teori ini, hukum yang diterapkan adalah hukum dari pihak yang

memiliki titik taut yang paling karakteristik dari suatu kontrak ataupun pelaksanaannya.