PENGANTAR HUKUM BISNIS

11

BUMN BUMN Nama Anggota:Nama Anggota:

1.1.Dissa melinaDissa melina

2.2.Siska anoraSiska anora

3.3.Cintia putri ayuCintia putri ayu

4.4.Rezy ferdianaRezy ferdiana

5.5.RahmadiRahmadi

6.6.M. iqbal fastabiqulM. iqbal fastabiqul

7.7.Rabbil alaminRabbil alamin

BADAN USAHA MILIK NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASAR UU NO. 19 TH 2003BERDASAR UU NO. 19 TH 2003

• BUMN adalah badan usaha yang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.kekayaan negara yang dipisahkan.

• Macam BUMN berdasar UU No. 19 Th Macam BUMN berdasar UU No. 19 Th 2003 terdiri dari: PERSERO dan PERUM.2003 terdiri dari: PERSERO dan PERUM.

33

MODAL BUMNMODAL BUMN

• Modal BUMN merupakan dan berasal Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dari kekayaan negara yang dipisahkan.dipisahkan.

• Peyertaan modal negara dalam rangka Peyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan BUMN pendirian atau penyertaan BUMN bersumber dari:bersumber dari:a. APBN;a. APBN;b. Kapitalisasi Cadangan;b. Kapitalisasi Cadangan;c. Sumber lainnya.c. Sumber lainnya.

44

Lanjutan …Lanjutan …

• Penyertaan modal negara dlm rangka Penyertaan modal negara dlm rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas pendirian BUMN atau perseroan terbatas dananya berasal dari APBN ditetapkan dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan PP (Ps 4 ayat (3) UU BUMN).dengan PP (Ps 4 ayat (3) UU BUMN).

• Setiap perubahan penyertaan modal Setiap perubahan penyertaan modal negara, berupa penambahan maupun negara, berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau PT ditetapkan dg PP. Persero atau PT ditetapkan dg PP. pengecualian bagi penambahan pengecualian bagi penambahan penyertaan modal negara yg berasal dari penyertaan modal negara yg berasal dari kapitalisasi cadangan & sumber lainnya.kapitalisasi cadangan & sumber lainnya.

55

Direksi BUMN Wajib Direksi BUMN Wajib Menerapkan Menerapkan

Good Corporate Governance Good Corporate Governance (GCG)(GCG)1.1. TransparansiTransparansi

2.2. KemandirianKemandirian

3.3. AkuntabilitasAkuntabilitas

4.4. KewajaranKewajaran

Prinsip GCGPrinsip GCG•TransparansiTransparansi, yaitu keterbukaan dalam , yaitu keterbukaan dalam

melaksanakan proses pengambilan melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;relevan mengenai perusahaan;

•KemandirianKemandirian, yaitu suatu keadaan dimana , yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai degan peraturan perundang-tidak sesuai degan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; korporasi yang sehat;

66

•AkuntabilitasAkuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, , yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;terlaksana secara efektif;

•PertanggungjawabanPertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di , yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

•KewajaranKewajaran ( (fairnesfairnes), yaitu keadilan dan ), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (undangan yang berlaku (Bacelius RuruBacelius Ruru, , 2001; Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-2001; Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-117/M.MBU/2002, Pasal 3).117/M.MBU/2002, Pasal 3).

77

88

Lain-lainLain-lain

• Merger, Konsolidasi & Akuisisi BUMN Diatur Merger, Konsolidasi & Akuisisi BUMN Diatur melalui PPmelalui PP

• Privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN Privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yg berbentuk Persero.yg berbentuk Persero.

• Perjan bersifat Departemental Agency, berdasar Perjan bersifat Departemental Agency, berdasar UU BUMN 2003 dinilai sudah tidak cocok lagi dg UU BUMN 2003 dinilai sudah tidak cocok lagi dg kondisi skrg, fasilitas negara yg diberikan kpd kondisi skrg, fasilitas negara yg diberikan kpd Perjan sering disalahgunakan oleh para direksi Perjan sering disalahgunakan oleh para direksi yang bermental birokratis, maka dlm UU tsb yang bermental birokratis, maka dlm UU tsb Perjan tdk dimasukkan sbg BUMN.Perjan tdk dimasukkan sbg BUMN.

• UU BUMN mempertegas dan memperjelas UU BUMN mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sbg Regulator.lembaga pemerintah sbg Regulator.

99

Perbedaan PERSERO & Perbedaan PERSERO & PERUMPERUM

• PengaturanPengaturanPersero: Bab II Pasal 10-34 UU No. 19 Th Persero: Bab II Pasal 10-34 UU No. 19 Th 2003.2003.Perum: Bab III , Ps 35-62 UU No. 19/2003Perum: Bab III , Ps 35-62 UU No. 19/2003

• Pendirian:Pendirian:Persero & Perum: Diusulkan olehMenteri Persero & Perum: Diusulkan olehMenteri kepada Presiden dg pertimbangan kepada Presiden dg pertimbangan Menteri teknis dan Menteri Keuangan Menteri teknis dan Menteri Keuangan

1010

• Maksud & Tujuan:Maksud & Tujuan:Persero: Persero:

a) Menyediakan barang dan/atau jasa yang a) Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;

b) mengejar keuntungan guna meningkatkan b) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.nilai perusahaan.

Perum: Perum: Menyelenggarakan usaha yang bertujuan Menyelenggarakan usaha yang bertujuan

utk kemanfaatan umum berupa penyediaan utk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yg berkualitas dg harga yg barang atau jasa yg berkualitas dg harga yg terjangkau oleh masy berdasarkan prinsip terjangkau oleh masy berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.pengelolaan perusahaan yang sehat.

m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06m.kholil/hk.bisnis/fh-uns/12-12-06 1111

Lanjutan…Lanjutan…

• ORGAN:ORGAN:Persero: RUPS, Direksi dan Komisaris.Persero: RUPS, Direksi dan Komisaris.Perum: Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.Perum: Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.

• Sifat Usaha: Sifat Usaha: Persero: Profit OrientedPersero: Profit OrientedPerum: Public Service dan Profit Oriented seimbang.Perum: Public Service dan Profit Oriented seimbang.

1212

Lanjutan …Lanjutan …

• Modal:Modal:Persero: Seluruh saham atau 51 Persero: Seluruh saham atau 51 persen dimiliki oleh Pemerintah RIpersen dimiliki oleh Pemerintah RIPerum: Seluruh modal dimiliki oleh Perum: Seluruh modal dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.negara dan tidak terbagi atas saham.

• Kewenagan Tertinggi:Kewenagan Tertinggi:Persero: a) RUPS b) MenteriPersero: a) RUPS b) MenteriPerum: Dewan PengawasPerum: Dewan Pengawas

• Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum pemilik modal pada Perum

• Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakankewenangan mengatur kebijakan

• Komisaris adalah organ Persero yang bertugas Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan danmelakukan pengawasan dan

• memberikan nasihat kepada Direksi dalam memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

..1313

• Dewan Pengawas adalah organ Perum yang Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perummenjalankan kegiatan pengurusan Perum ..

• Direksi adalah organ BUMN yang Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilanluar pengadilan

1414

1515

PRIVATISASI BUMNPRIVATISASI BUMN

• Pertama kali privatisasi diatur dalam PP No. Pertama kali privatisasi diatur dalam PP No. 5 th 1990 yang berkenaan dg BUMN yg 5 th 1990 yang berkenaan dg BUMN yg menjual sahamnya di Pasar Modal.menjual sahamnya di Pasar Modal.

• Privatisasi adalah penjualan saham Persero, Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dlm rangka meningkatkan kinerja pihak lain dlm rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bg negara dan masyarakat, serta bg negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (Psl 1 angka (2) UU BUMN No. masyarakat (Psl 1 angka (2) UU BUMN No. 19 Th 2003). 19 Th 2003).

1616

ALASAN PRIVATISASI BUMNALASAN PRIVATISASI BUMN

• Alasan EfisiensiAlasan Efisiensi

• Alasan FiskalAlasan Fiskal

1717

Tujuan Privatisasi BUMN pada Tujuan Privatisasi BUMN pada UmumnyaUmumnya

1.1. Tujuan KeuanganTujuan Keuangan

2.2. Tujuan jasa-jasa & OrganisasiTujuan jasa-jasa & Organisasi

3.3. Tujuan EkonomiTujuan Ekonomi

4.4. Tujuan PolitikTujuan Politik


Maksud Privatisasi berdasar Maksud Privatisasi berdasar Ps 74 ayat (1) UU No. 19 Th Ps 74 ayat (1) UU No. 19 Th

200320031.1. Memperluas kepemilikan masy atas Persero;Memperluas kepemilikan masy atas Persero;2.2. Meningkatkan efisiensi & produktivitas Meningkatkan efisiensi & produktivitas

perusahaan;perusahaan;3.3. Menciptakan struktur keuangan & menejemen Menciptakan struktur keuangan & menejemen

keuangan yg baik/kuat;keuangan yg baik/kuat;4.4. Menciptakan struktur industri yg sehat & Menciptakan struktur industri yg sehat &

kompetitif;kompetitif;5.5. Menciptakan Persero yg berdaya saing & Menciptakan Persero yg berdaya saing &

berorientasi global;berorientasi global;6.6. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro,

dan kapasitas pasar.dan kapasitas pasar.


Tujuan Privatisasi berdasar Tujuan Privatisasi berdasar Ps 74 ayat (2) UU No. 19 Th Ps 74 ayat (2) UU No. 19 Th

20032003Privatisasi dilakukan dengan tujuan Privatisasi dilakukan dengan tujuan

untuk meningkatkan kinerja dan nilai untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham masyarakat dalam pemilikan saham persero.persero.


Konsekuensi Privatisasi Konsekuensi Privatisasi BUMNBUMN

• Konsekuensi Konsekuensi terbaikterbaik adalah dapat adalah dapat menciptakan persaingan, efisiensi menciptakan persaingan, efisiensi dan kekayaan serta keberhasilan;dan kekayaan serta keberhasilan;

• Konsekuensi Konsekuensi terburukterburuk adalah adalah terdapatnya pergeseran monopoli terdapatnya pergeseran monopoli milik negara yang tidak sensitif dg milik negara yang tidak sensitif dg monopoli swasta yang lebih sensitif monopoli swasta yang lebih sensitif thd lingkungan.thd lingkungan.

2121

Persero yg Tidak Dapat Persero yg Tidak Dapat diPrivatisasidiPrivatisasi

(Ps 77 UU N0. 19 Th 2003)(Ps 77 UU N0. 19 Th 2003)1.1. Persero yg bidang usahanya berdasarkan Persero yg bidang usahanya berdasarkan

per-UU hanya boleh dikelola oleh BUMN.per-UU hanya boleh dikelola oleh BUMN.2.2. Persero yg bergerak disektor usaha yg Persero yg bergerak disektor usaha yg

berkaitan dg pertahanan & keamanan berkaitan dg pertahanan & keamanan negara.negara.

3.3. Persero yg bergerak disektor tertentu yg Persero yg bergerak disektor tertentu yg oleh pemerintah diberikan tugas khusus utk oleh pemerintah diberikan tugas khusus utk melaksanakan kegiatan tertt yg berkaitan dg melaksanakan kegiatan tertt yg berkaitan dg kepentingan masy.kepentingan masy.

4.4. Persero yg bergerak di bidang usaha sumber Persero yg bergerak di bidang usaha sumber daya alam yg secara tegas berdasarkan daya alam yg secara tegas berdasarkan perUU dilarang utk diprivatisasi.perUU dilarang utk diprivatisasi.


Pelaksanaan PrivatisasiPelaksanaan Privatisasi

• Persero yg dapat diprivatisasi hrs sekurang-kurangnya Persero yg dapat diprivatisasi hrs sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: a) industri usahanya kompetitif; b) memenuhi kriteria: a) industri usahanya kompetitif; b) industri usahanya yg unsur teknologinya cepat berubah (Ps industri usahanya yg unsur teknologinya cepat berubah (Ps 76 UU BUMN).76 UU BUMN).

• Privatisasi hrs diputuskan RUPS atau sejenisnya, bagi BUMN Privatisasi hrs diputuskan RUPS atau sejenisnya, bagi BUMN Persero harus seijin Menteri sbg pemegang saham.Persero harus seijin Menteri sbg pemegang saham.

• Privatisasi BUMN dilakukan oleh sebuah Komite Privatisasi, Privatisasi BUMN dilakukan oleh sebuah Komite Privatisasi, yg dibentuk oleh Menteri Negara BUMN yg didalamnya yg dibentuk oleh Menteri Negara BUMN yg didalamnya dipimpin oleh Presiden sbg penasihat dan Meneg BUMN c.q. dipimpin oleh Presiden sbg penasihat dan Meneg BUMN c.q. Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Kemeneg BUMN. Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Kemeneg BUMN. (lihat Pasal 79 ayat (2) UU No. 19 Th 2003).(lihat Pasal 79 ayat (2) UU No. 19 Th 2003).

• Hasil privatisasi disetorkan kpd Kas Negara.Hasil privatisasi disetorkan kpd Kas Negara.

2323

Teknik atau Cara PrivatisasiTeknik atau Cara Privatisasi

1.1. Penawaran Umum (Penawaran Umum (Initial Public OfferingInitial Public Offering/IPO)/IPO)2.2. Penemopatan langsung (Penemopatan langsung (Direct PlacementDirect Placement), yaitu ), yaitu

penjualan saham perush s.d. 100% kpd pihak2 penjualan saham perush s.d. 100% kpd pihak2 lain dg cara negosiasi, umumnya melalui tender.lain dg cara negosiasi, umumnya melalui tender.

3.3. Privat PlacementPrivat Placement, yaitu penjualan langsung se , yaitu penjualan langsung se satu investor secara borongan.satu investor secara borongan.

4.4. Management Buy-OutManagement Buy-Out (MBO) atau bila karyawan (MBO) atau bila karyawan turut berpartisipasi disebut turut berpartisipasi disebut Management and/or Management and/or Employee Buy-Out Employee Buy-Out (MEBO); adalah pembelian (MEBO); adalah pembelian saham mayoritas oleh suatu konsursium yang saham mayoritas oleh suatu konsursium yang diorganisasi dan dipimpin oleh manajemen diorganisasi dan dipimpin oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan.perusahaan yang bersangkutan.

2424

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Selesai – alhamdulillahSelesai – alhamdulillah

WassalamWassalam

Pertanyaan :Pertanyaan :• Tika : persero yang DI dikecualikan Tika : persero yang DI dikecualikan

privatisasiprivatisasi

• Chairani : apakah prinsip Gcg sama Chairani : apakah prinsip Gcg sama dengan yang dipasar modal dengan yang dipasar modal

2525

• Untuk melindungi para investorUntuk melindungi para investor

2626

• Mekanisme :Mekanisme :

2727

PENGANTAR HUKUM BISNIS

Education