Bimtek UU ASN UnSri

8/18/2019 Bimtek UU ASN UnSri

1/59


2/59


3/59


4/59


5/59


6/59


7/59


8/59


9/59


10/59


11/59


12/59


13/59

No Institusi Kewenangan

1 Kementerianbidang PAN

kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan , koordinasi dakebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN

2 KASN kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan danmenjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadapkode etik dan kode perilaku ASN

3 LAN kewenangan penelitian pengkajian kebijakan Manajemen ASN , ppenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN

4 BKN kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN , pengawasan danpelaksanaan norma standar prosedur, dan kriteria Manajemen


14/59


15/59


16/59

FUNGSI TUGAS KEWENANGANmengawasipelaksanaannorma dasar,kode etik dankode perilakuASN, sertapenerapan SistemMerit dalamkebijakan danManajemen ASNpada Instansi

Pemerintah

menjaga netralitasPegawai ASN;

melakukanpengawasan ataspembinaan profesiASN; dan

c. melaporkanpengawasan danevaluasi pelaksanaankebijakan ManajemenASN kepada Presiden.

mengawasi setiap tahapan proses pengiTinggi mulai dari pembentukan panitia spengumuman lowongan, pelaksanaan secalon, penetapan, dan pelantikan Pejaba

mengawasi dan mengevaluasi penerapankode etik dan kode perilaku Pegawai ASN

meminta informasi dari pegawai ASN dmengenai laporan pelanggaran norma ddan kode perilaku Pegawai ASN;

memeriksa dokumen terkait pelanggarankode etik dan kode perilaku Pegawai ASN

meminta klarifikasi dan/atau dokumen yInstansi Pemerintah untuk pemeriksaan pelanggaran norma dasar serta kode etiPegawai ASN.


17/59

FUNGSI TUGAS KEWE

pengembangan standar kualitas

pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;

pembinaan pendidikan dan pelatihan

kompetensi manajerial Pegawai ASN;

penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan kompetensi manajerial PegawaiASN baik secara sendiri maupun bersama-

sama lembaga pendidikan dan pelatihan

lainnya;

pengkajian terkait dengan kebijakan dan

Manajemen ASN; dan

melakukan akreditasi lembaga pendidikan

dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri

maupun bersama lembaga pemerintah

lainnya.

meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen

ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan;

membina dan menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi;

merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan

dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional; menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan

pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan

penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan

sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian

dan lembaga terkait;

memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan

pelatihan penjenjangan;

membina dan menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan analis kebijakan publik; dan

membina Jabatan Fungsional di bidang pendidikan dan

pelatihan.

men

pen

ASN

pera

und

memkep

keb

dan

men

pen

Peg

mem


18/59

FUNGSI TUGAS

pembinaan penyelenggaraan

Manajemen ASN;

penyelenggaraan Manajemen ASN

dalam bidang pertimbangan teknis

formasi, pengadaan, perpindahanantarinstansi, persetujuan kenaikan

pangkat, pensiun; dan

penyimpanan informasi Pegawai ASN

yang telah dimutakhirkan oleh Instansi

Pemerintah serta bertanggung jawab

atas pengelolaan dan pengembanganSistem Informasi ASN.

mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;

membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta

mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh

Instansi Pemerintah;

membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian; mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian

ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi

kearsipan yang komprehensif;

menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan

kebijakan Manajemen ASN;

menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar,

dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.


19/59

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaanmendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggmadya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

q Menteri di kementerian;

q Pimpinan lembaga di LPNK;

q sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LN

q gubernur, di provinsi; dan

q bupati/walikota, di kabupaten/kota.


20/59


21/59

Pasal 10


22/59

Pasal 11


23/59


24/59


25/59


26/59

q Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenisberdasarkan analisis jabatan dan analisis beban

q Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengaper tahun berdasarkan prioritas kebutuhan

q Ditetapkan oleh Menteri secara nasional.


27/59

1. Dasar pengadaan:

q pengisian kebutuhan jabatan yang lowong

q sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri

2. Tahapan :

q Perencanaan

q Pengumuman lowongan

q Pelamaran

q Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang)

q Pengumuman hasil seleksiq Masa percobaan

q Pengangkatan menjadi PNS

Pasal


28/59

q PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.

q Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola ke

q PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan AdmiJabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkakompetensi, dan penilaian kinerja.

q PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan dengan p

jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.

Ps. 68


29/59


30/59

• Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempmengembangkan kompetensi antara lain melalui: dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

• Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagaidasar dalam pengangkatan jabatan dan pengkarier.

• Wajib disusun dalam rencana pengembangan tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan in

Ps.70


31/59

• Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk d jenjang jabatan yang lebih tinggi.

• Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:

- kompetensi;- kualifikasi;- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;- penilaian atas prestasi kerja;- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan- pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah“tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”

• Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan omendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi yangPyB.

• Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam sat


32/59

p N p g /Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instantar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilanluar negeri.

• Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya.

• Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsioleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala

• Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.

•

Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetaPejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangdari Kepala BKN.

• Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BK


33/59

Dilakukan berdasarkan:

• perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unorganisasi;

Memperhatikan

• target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta per

Metode

• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara bkepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertim

pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim PenilPNS.

q Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak ke


34/59

q Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak keserta menjamin kesejahteraan PNS.

q Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab,pekerjaan.

q Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.q PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dib

APBD.

q Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas meliputi:

vtunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja)

vtunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga d

q Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD

PNS t l h j kk k ti


35/59

• PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pkecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kemelaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaa

•

Penghargaan sebagaimana dimaksud dapatpemberian:

• tanda kehormatan;

• kenaikan pangkat istimewa;

• kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau

• kesempatan menghadiri acara resmi dan/ atau acara kenegaraan.

PNS diberhentikan dengan hormat karena:


36/59

• meninggal dunia;

• atas permintaan sendiri;

• mencapai batas usia pensiun;

• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan

atau• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan t

kewajiban.

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena

dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuma

penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana.

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.


37/59

q melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI

q dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melaku

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanhubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

q menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

q dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tin

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pdilakukan dengan berencana.


38/59

q diangkat menjadi pejabat negara;

q diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonatau

q ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

q Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementaoleh Pejabat Pembina Kepegawaian


39/59

q 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PAdministrasi;

q 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat PimTinggi; dan

q sesuai dengan ketentuan peraturan peruundangan bagi Pejabat Fungsional.

H k b i PNS b h ti b k j


40/59

• Hak bagi PNS yang berhenti bekerja.

• PNS diberikan jaminan pensiun apabila:


• atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;

• mencapai batas usia pensiun;

• perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; a

• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan ke

• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun datua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

•

Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja yang bersangkutan.


41/59

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berup

q jaminan kesehatan;

q jaminan kecelakaan kerja;

q jaminan kematian; dan

q bantuan hukum. berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara y

pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya)

Mencakup jaminan sosial ygdiberikan dalam program jaminan sosial nasional


42/59


43/59

q S ti I t i P i t h jib


44/59

q Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analdan analisis beban kerja.

q Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatPeraturan Presiden.

q Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan unwaktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (sberdasarkan prioritas kebutuhan.

q Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sedimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri

• Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebI t i


45/59

Instansi.

• Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan:• perencanaan,

• pengumuman lowongan,

•

pelamaran,• seleksi,

• pengumuman hasil seleksi, dan

• pengangkatan menjadi PPPK.

• Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintpenilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasiInstansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan d

jabatan.• Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK untuk masa pkerja minimal 1 tahun & dapat diperpanjang sesuai kebutuha

penilaian kinerja.

Tujuan

b k k d h d k b d k


46/59

• menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkakerja.

Metode

• dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingorganisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang

perilaku pegawai.• dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transpar

• berada di bawah kewenangan PyB Instansi Pemerintah masing-masindidelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.

• dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawah

• Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja P

Hasilnya untuk:

• dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjpemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

• PPPK yang dinilai oleh atasan dan Tim Penilai Kinerja PPPK tidak menkinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dar


47/59


48/59

• PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangakompetensi.

•

Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sedimaksud direncanakan setiap tahun oleh InstansPemerintah.

• Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksudievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai sal

dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

• PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan pe


49/59

• PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pekecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kemelaksanakan tugasnya dapat diberikan pengharga

• Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat

pemberian:• tanda kehormatan;

• kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau

• kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

• PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkberupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidahormat dicabut haknya untuk memakai tanda keberdasarkan Undang-Undang ini.


50/59

• Untuk menjamin terpeliharanya tata tertibkelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mdisiplin PPPK.

• Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pedisiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbapeningkatan disiplin.

• PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin

hukuman disiplin.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat :

• jangka waktu perjanjian kerja berakhir


51/59

• jangka waktu perjanjian kerja berakhir;


• atas permintaan sendiri;

• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan

PPPK; atau• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan t

kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat tidak a

sendiri :

• dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memphukum tetap karena melakukan tid.pidana dengan pidana penjara ptahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

• melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau

• tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.

• Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:


52/59

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:• jaminan hari tua;

• jaminan kesehatan;

• jaminan kecelakaan kerja;

• jaminan kematian; dan

• bantuan hukum.

• Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimahuruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional.

•

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufpemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi dpengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.


53/59


54/59


55/59


56/59


57/59


58/59


59/59

/

Bimtek UU ASN UnSri

Documents