____ O_S_e_n_in __ O __ Se/asa .-.-:.O:::::....:..:.Ra::.:b:..:.u~_O~.:...K.:...am....:.'_·s __ .=-J_u_n:_la_t_--=- O-=--_M_in-=g:..::g_u _ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 o Jan 0 Peb 0 Mar 0 Apr 0 Mei 0 Jun 0 Ju/ 0 Ags 0 Nov 0 Des Biaya Kuliah Distandarkan 2013 Alat untuk Lakukan Insentif dan Disinsentif JAKARTA, KOMPAS - Biaya kuliah mahasiswa di perguruan tinggi negeri akan distandarkan mulai tahun ajaran 20l3/20l4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan plafon maksimal. sumbangan pembinaan pendidikan yang boleh dipungut dari mahasiswa. "Sekarang ini banyak kompo- nen biaya yang dipungut dari mahasiswa. SeIain itu, dikeluh-: kan biaya kuliah yang tinggi. Pa- dahal, sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi, biaya kuliah harus terjangkau. Untuk itu, sa- tuan biaya pendidikan di per- guruan tingi negeri (pTN) akan diatur," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mohammad Nuh di Jakarta, Kamis (27/9). Nuh mengatakan, Kementeri- an Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim penyusun stan- dar satuan biaya operasional pendidikan. Standar pembiayaan tersebut ditargetkan seIesai Feb- ruari 2013. Namun, Nuh beIum bersedia menyebutkan pIafon tertinggi yang ditetapkan. "Mulai tahun ajaran baru 2013/2014, komponen biaya yang . dikenakan kepada mahasiswa ha- nya sumbangan pembinaan pen-' didikan (SPP). Ini yang kami na- makan SPP tunggal. Tidak ada Iagi banyak komponen, seperti uang satuan kredit semester, sumbangan pendidikan, dan SPP. Kami harap standar biaya jadi pengontroI supaya biaya kuIiah . Kliping Humas Onpad 2012. terjangkau," katanya. Penetapan standar pernbiaya- an dipertimbangkan berdasarkan kewiIayahan, program studi, dan karakteristik perguruan tinggi. Seperti diketahui, PTN ada yang bertata keIoIa sebagai PTN,badan hukum, PTN badan Iayanan umum, dan PTN satuan kerja, Beri insentif Standar biaya pendidikan di PTN, Ianjut Nuh, menjadi alat kontroI bagi masyarakat dan pe- merintah. Dengan demikian, pe- merintah memiliki instrumen pengawasan dengan memberla- kukan insentif dan disinsentif. Jika PTN mernungut biaya .SPP dari mahasiswa meIampaui pIafon maksimal yang ditetap- kan, pemerintah memberi sanksi pengurangan bantuan dana pe- merintah. Sebaliknya, jika PTN bisa meningkatkan dana Iewat pengeIoIaan riset, pemerintah memberikan insentif dengan me- nambah kucuran dana ke PTN. "Dulu, pemerintah, kan, hanya bisa mengimbau PTN jangan me- naikkan biaya kuliah, Sekarang sudah ada instrumennya, terma- suk menerapkan sanksi finan- sial," ujarnya. Pada tahun 2013, pemerintah mengalokasikan bantuan opera- sional PTN senilai Rp 4 triliun. Dana yang dikucurkan ke semua PTN ini ditargetkan mampu mengerem keinginan PTN me- naikkan tarif kuliah. Secara terpisah, Djoko San- toso, Direktur Jenderal Pendi- , dikan Tinggi Kemdikbud, dalam kegiatan sosialisasi DU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Kampus Universitas In- donesia Depok mengatakan, pen- dapatan negara bukan pajak PTN sekitar Rp 11triliun. Sebanyak 50 persen dari SPP murni. Artinya, PTN membuat macam-macam pungutan dari mahasiswa untuk pembiayaan pendidikan. "Sesuai DU Pendidikan Tinggi, pemerintah dan pemerintah dae- rah harus mengalokasikan ang- garan untuk pendidikan tinggi. Jadi, komersialisasi dan libera- lisasi PT tidak boIeh terjadi. Un- tuk PT badan hukum pun nanti ada subsidi dari pemerintah," ujar Djoko. RulIy Chairul Azwar, anggota Komisi X DPR, mengatakan, per- guruan tinggi, terutama PTN, ha- rus terjangkau bagi semua orang. Postur anggaran pendidikan mesti diubah agar alokasi dana PT meningkat. Dengan demikian, dana itu bisa di,pakai untuk me- . nyubsidi program studi mahal, seperti kedokteran, yang masih dibutuhkan di negeri ini. (ELN)