BERPADU BERDAYA GUNA BAGI BANGSA - Beranda - DJPb · 2020. 9. 22. · 6 Laporan Tahunan Ditjen Perbendaharaan 2019 Annual Report DG Of Treasury 2019 7 ANDIN HADIYANTO Direktur Jenderal

BERPADU BERDAYA GUNA BAGI BANGSACohesion in Service to Nation

KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Laporan Tahunan DJPb 2019Annual Report DG of Treasury 2019

There is no power stronger than a group of people with a common goal. Individually they may not achieve a lot, but through synergy there are no limits as to what can be achieved. When a person produces a work concerning his own achievements, then he has missed the opportunity to achieve a bigger accomplishment. This is because individuals are merely a part of a greater countenance, namely the achievement that comes from teamwork.

Synergy is to build and ensure productive internal collaborative relationships and harmonious partnerships with stakeholders in delivering useful and quality work. Having good faith and mutual trust, supported by mutual respect will strengthen synergy. Realizing such an outcome will lead to the finding of best solutions that can be implemented together in achieving the best results.

Tiada kekuatan yang lebih kuat daripada sekelompok orang dengan tujuan bersama. Dengan sendiri tidak dapat mencapai banyak hal, tetapi melalui sinergi akan tiada batasan tentang apa yang dapat dicapai. Ketika seseorang membuat karya tentang pencapaian dirinya, maka dia telah melewatkan kesempatan untuk sebuah karya lebih besar. Sebab individu hanya bagian dari hal yang lebih besar yaitu pencapaian sebuah kerja sama tim.

Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Memiliki sangka baik dan rasa saling percaya, yang didukung dengan sikap menghormati kepada sesama, akan memperkuat simpul sinergi. Hingga mampu tercipta solusi terbaik yang dapat dilaksanakan bersama demi tercapai hasil yang kian optimal.

“The whole is greater than the sum of its parts”-Aristotle-

BERPADU BERDAYA GUNA BAGI BANGSACohesion in Service to Nation

76 Laporan Tahunan Ditjen Perbendaharaan 2019 Annual Report DG Of Treasury 2019

ANDIN HADIYANTODirektur Jenderal PerbendaharaanForeword of Directore General of Treasury

SAMBUTAN

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Para pemangku kepentingan yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME bahwa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, DJPb di tahun 2019 dapat menjalankan amanah selaku pengelola APBN dengan baik. Sebagai dokumentasi sekaligus rekam jejak atas kinerja maupun capaian DJPb sepanjang tahun 2019, maka Laporan Tahunan ini disusun, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas atas peran DJPb dalam mengawal APBN kepada para pemangku kepentingan.

Tahun 2019 dilalui oleh DJPb dengan mewujudkan pencapaian atas implementasi dan prestasi yang telah ditorehkan sebelumnya di tahun 2018. Komitmen DJPb untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia menjadikan motivasi bagi segenap jajaran Insan Perbendaharaan untuk terus berkarya secara optimal.

Beragam dinamika organisasi yang terjadi di tahun 2019 dalam rangka modernisasi, simplifikasi, dan peningkatan pengelolaan treasury melahirkan berbagai pencapaian yang berhasul diraih seperti penyediaan Kartu Kredit Pemerintah dalam penggunaan Uang Persediaan, Peluncuran Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga yang bekerjasama dengan e-commerce, serta piloting lanjutan SAKTI yang telah memasuki tahap IV. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN yang telah memasuki tahun ketiga dan pembiayaan UMi yang dilaksnakan dengan terus melakukan pendampingan kepada para debitur juga menjadi catatan yang menunjukkan komitmen DJPb untuk terus mewujudkan kemakmuran negeri.

Apresiasi atas penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah juga kembali diperoleh melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019. Artinya, predikat WTP berhasil dipertahankan selama empat tahun berturut-turut dengan kualitas yang terus meningkat.

Sinergi yang baik dari segenap jajaran DJPb bersama seluruh mitra perbendaharaan dan stakeholders menjadi bekal utama dalam meraih berbagai pencapaian di sepanjang tahun 2019. Untuk itu kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan kontribusinya, semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjalin berkesinambungan di masa mendatang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu mengaruniakan petunjuk dan rahmat serta lindungan-Nya sehingga DJPb dapat terus memberikan kinerja terbaik demi bangsa Indonesia.

Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Respected stakeholders, all thanks is due to Allah SWT, Almighty God whose Grace and Benevolence has allowed DG Treasury in 2019 to perform its mandate well as manager of the State Budget (APBN). This Annual Report has been prepared as documentation as well as track record of DG Treasury’s performance and achievements during 2019, and also as accountability for its role in safeguarding the State Budget in relation to stakeholders.

The year 2019 brought about various achievements and improvements over what was accomplished previously in 2018. DG Treasury’s commitment to become a superior state treasury manager at the world stage imparts the motivation for all ranks of Treasury Personnel to continue to provide the best.

The various organizational dynamics occurring in 2019 in the context of modernization, simplification, and improvement of treasury management have brought about various achievements such as launch of Government Credit Cards for procuring Inventories, launch of Third Generation State Revenue Module in collaboration with e-commerce providers, as well as launch of next phase of SAKTI pilot that has now entered into stage IV. Disbursements of Physical DAK and Village Funds through KPPN entering into its third year, and UMi financing by providing assistance and mentoring debtors illustrates DG Treasury’s commitment towards realizing prosperity for the country.

Appreciation for strengthening the transparency and accountability of government finances was again rewarded through the Unqualified Opinion (WTP) given by the Indonesian State Audit Board (BPK) on the Central Government Financial Report (LKPP) 2019. Consequently, this achievement of Unqualified Opinion has been maintained for four successive years with ever-increasing quality.

The excellent synergies built by DG Treasury staff along with all treasury partners and stakeholders have been the main resource in achieving the various accomplishments during 2019. For this reason, we would like to extend our appreciation and gratitude for all the support and contributions provided, hopefully the synergies created can be sustained and enhanced in the years to come. May Allah SWT, Almighty God continuously bestow His Grace and Protection so that DG Treasury can continue to provide the best performance for the people of Indonesia.

Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


SRI MULYANI INDRAWATIMENTERI KEUANGAN

“Treasury merupakan salah satu backbone Kementerian Keuangan, maka DJPb harus mampu mencerminkan values Kementerian Keuangan. Harus memiliki profesionalisme, integritas, bersinergi, melayani dengan baik, serta terus berikhtiar untuk mencapai kesempurnaan. Kita yakini bahwa hal itu adalah untuk membuat perekonomian bangsa menjadi lebih adil dan makmur serta lebih bermartabat,”

Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan, Jakarta (23/01)

“Sebagai unit yang bersentuhan langsung

dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,

DJPb mengemban tugas yang tidak mudah untuk mengawal

APBN agar dapat menjadi instrumen fiskal yang mampu menggerakkan perekonomian

nasional secara optimal.”

Rapat Pimpinan Nasional II DJPb, Jakarta (6/11)

SUAHASIL NAZARAWAKIL MENTERI KEUANGAN

Treasury is one of the backbones of the Ministry of Finance, thus DG Treasury must be able to reflect the values of the Ministry of Finance. It must possess professionalism, integrity, synergy, service orientation, and continue to strive for excellence. We trust that this is to make the nation’s economy more fair and prosperous and to be more dignified,”

Reflections on the Treasury Service Day, Jakarta (23/01)

“As a unit that directly deals with the implementation and accountability of the State Budget, DG Treasury has the uneasy task of overseeing the national budget so that it can become a fiscal instrument capable of optimally driving the national economy.”

DG Treasury National Leadership Meeting II, Jakarta (6/11)

VICE MINISTER OF FINANCEMINISTER OF FINANCE


RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai unit eselon I Kemenkeu yang mengemban tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, DJPb terus melakukan inovasi guna menuju visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.

Sejumlah inovasi terknologi perbendaharaan telah digagas melalui program DJPb Bersinergi yang dicanangkan pada tahun 2019 seperti pembangunan sistem untuk memantau penyerapan dan pelaporan sekaligus sebagai bigdata bagi DJPK, serta restrukturisasi rekening pemerintah untuk penyederhanaan pengelolaan kas negara juga sedang dilakukan bersama Bank Indonesia. Tahun 2019 juga merupakan tahun ketiga penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan melalui KPPN, setelah sebelumnya penyaluran dilakukan oleh DJPK. Mekanisme tersebut bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Kemenkeu kepada Pemda, mendorong efisiensi dan efektivitas dalam koordinasi, serta meningkatkan analisis evaluasi kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan dana desa.

Sinergi DJPb dalam penyediaan Kartu Kredit Pemerintah sebagai simplifikasi/modernisasi penggunaan Uang Persediaan yang bekerjasama dengan perbankan, Peluncuran Aplikasi Modul Penerimaan Negara Generasi ketiga (MPNG3) yang berkolaborasi dengan sejumlah e-commerce, serta Pembiayaan UMi 2019 sebesar Rp4.551,451 milyar kepada 1.521.229 debitur yang disalurkan melalui Lembaga Keeuangan Bukan Bank menunjukkan tanggung jawab DJPb untuk terus berinovasi dalam membangun negeri.

Komitmen DJPb untuk bersinergi dalam membangun Digital Treasury juga membuahkan sejumlah penghargaan yang diraih dari berbagai yaitu Penghargaan United Nations Public Service Awards dari Perserikatan Bangsa Bangsa untuk aplikasi OM SPAN sebagai inovasi pelayanan publik, Penghargaan dari KemenpanRB untuk aplikasi Sistem Sertifikasi Bendahara (SIMSERBA) dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, dan Penghargaan dari Indonesia Contact Center Association untuk HAI-DJPb sebagai Best Business Contribution dengan raihan Gold Medal. Konsistensi dan profesionalisme dari segenap jajaran insan perbendaharaan dalam memberikan kinerja terbaik kembali dijawab dengan diraihnya opini WTP atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Tahunan DJPb tahun 2019 ini diharapkan menjadi salah satu media penyampaian informasi dan dokumentasi sebagai perwujudan dari asas transparasi dan keterbukaan bagi pemangku kepentingan DJPb

EXECUTIVE SUMMARY

As an echelon I unit of the Ministry of Finance and having the task of formulating and implementing policies in the field of budget execution, cash management and investment, as well as government financial accounting and reporting, DG Treasury continues to innovate in order to achieve its vision to become a superior state treasury manager at the international level.

A number of technological innovations on treasury affairs have been initiated through the DG Treasury Synergizes (DJPb Bersinergi) program launched in 2019. These include development of a system to monitor budget absorption and reporting as well as big data for DG Fiscal Balance, and restructuring government accounts to simplify the management of the state treasury in collaboration with Bank Indonesia. 2019 was also the third year for disbursing Physical DAK and Village Fund through KPPN, where DG Fiscal Balance had earlier made the disbursements. This mechanism aims to bring Ministry of Finance services closer to regional governments, encourage efficiency and effectiveness in coordination, and improve analysis of performance evaluations of the implementation of Physical DAK and village fund programs.

Other DG Treasury synergies have been exhibited through use of Government Credit Card for simplifying Inventory transactions in cooperation with banks, launch of the Third Generation State Revenue Module (MPN-G3) Application in collaboration with a number of e-commerce providers, as well UMi Financing in 2019 amounting to IDR 4,551,451 billion to 1,521,229 debtors channeled through Non-Bank Financial Institutions. All of these innovations are a demonstration of DG Treasury’s endeavor to continue innovating towards the development of the country.

DG Treasury’s commitment to synergize in developing a Digital Treasury was also rewarded through various awards, namely the United Nations Public Service Award for the OM SPAN application as a public service innovation, Ministry of State Apparatus and Bureaucratic Reform Award for Treasurer Certification System (SIMSERBA) application among the Top 99 Public Service Innovation, and Indonesia Contact Center Association Gold Medal for HAI-DJPb as the Best Business Contribution. The consistency and professionalism of all ranks of treasurers in providing the best performance was again on display by the achievement of the Unqualified Opinion on the preparation of the Central Government Financial Report (LKPP) 2019.

The DG Treasury Annual Report 2019 is expected to be one of the mediums for presenting information and documentation as an embodiment of the principle of transparency and openness for all stakeholders.


DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS IKHTISAR KINERJA

SUMMARY OF PERFORMANCE

Sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan Foreword of Directore General of Treasury

Kutipan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri KeuanganMinister of Finance’s and Vice Minister of Finance’s Quotes

Ringkasan EksekutifExecutive Summary

Penghargaan, dan PencapaianAwards and achievements

6

8

10

14

Sinergi Treasury untuk Membangun Negeri Treasury Synergies For The Development Of The Nation

Layanan Filial dan Layanan BersamaFilial Services And Joint Services

Sistem Pengendalian InternalInternal Control System

Keterbukaan Informasi Publik/KehumasanPublic Information Transparency/Public Relation

Pengelolaan Aset dan Pengadaan Barang/JasaAsset Management And Products/Services Procurement

208

210

212

216

225

Peristiwa PentingJournal of Events

Peta Strategi, Capaian dan Inisiatif Strategis, dan NKOStrategic Map of IKU Achievement and Strategic Initiative and NKO

Highlight Laporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Highlight of Financial Report Directorate General of Treasury

24

38

42

KILAS BALIK KINERJA PERFORMANCE OVERVIEW

Sejarah PerbendaharaanHistory of Directorate General of Treasury

Visi MisiVision Mission

Tugas dan Fungsi Ditjen Perbendaharaan Duties and Functions of Directorate General of Treasury

Nilai-Nilai Kementerian KeuanganValues of The Ministry of Finance

Profil Kantor PusatHuman Resources Profile

Profil Kantor Vertikal Ditjen PerbendaharaanProfile The Vertical Offices of The Directorate General of Treasury

52

58

60

61

64

68

PROFIL DAN KINERJA ORGANISASI PROFILE AND ORGANIZATION PERFORMANCE

PENCAPAIAN KINERJA PERFORMANCE ACHIEVEMENT

Fungsi Pelaksanaan Anggaran Function of Budget Execution

Fungsi Pengelolaan Kas NegaraFunction of State Cash Management

Fungsi Sistem Manajemen InvestasiFunction of Investment Management System

Fungsi PPK-BLUFunction of Public Service Agency Financial Management

Fungsi Akuntansi dan Pelaporan KeuanganFunction of Accounting and Financial Reporting

Fungsi Sistem PerbendaharaanFunction of Treasury System

Fungsi Sistem Informasi dan Teknologi PerbendaharaanFunction of Treasury Information System and Treasury Technology

Fungsi Tenaga PengkajiFunction of Senior Treasury Analyst

106

122

134

144

158

176

188

200

SUMBER DAYA MANUSIAHUMAN RESOURCES

Profil Sumber Daya Manusia Human Resources Profile

Pendidikan dan Pelatihan Education and Training

Monitoring dan Evaluasi SDMSDM Develpment Monitoring and Evaluating

Program Strategis Pengelolaan SDMSDM Management Strategic Program

86

88

92

95

TATA KELOLA ORGANISASIORGANIZATIONAL MANAGEMENT

Daftar Pagu dan Realisasi DIPA Budget and Realization List

Daftar SingkatanAbbreviation List

Daftar Alamat Address List


PENGHARGAAN DAN PENCAPAIAN AWARDS AND ACHIEVEMENTS

Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Tahun WBK WBBM

2013 KPPN Malang KPPN Malang2014 KPPN Semarang II, KPPN Bangko KPPN Semarang II2015 KPPN Amlapura -2016 KPPN Kuningan KPPN Amlapura2017 KPPN Padang, KPPN Kotamobagu,

KPPN YogyakartaKPPN Kuningan

2018 1 Kanwil dan 17 KPPN KPPN Kotamobagu2019 2 Kanwil dan 64 KPPN KPPN Jakarta V, KPPN Sukabumi, KPPN Pontianak,

KPPN Ternate, KPPN Tanjungpandan, KPPN Padang

KPPN Madiun meraih Predikat “Sangat Baik” Evaluasi Unit Pelayanan Publik Kementerian Keuangan Tahun 2019EUPP didasarkan pada inovasi dan prestasi yang dicapai oleh masing-masing unit kerja, yaitu Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

SIMSERBA sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan PublikSistem Sertifikasi Bendahara (SIMSERBA) yang merupakan inovasi layanan DJPb menjadi salah satu wakil Kemenkeu dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik oleh Kemen PAN-RB.

OM SPAN sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada UNPSAPenghargaan United Nations Public Service Awards UNPSA 2019 yang diadakan oleh PBB di Baku Azerbaijan diraih DJPb atas inovasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)

OM SPAN as a Public Service Innovation

at UNPSA

DG Treasury received an award at the United Nations Public Service Awards UNPSA 2019, organized by the United Nations in Baku, Azerbaijan, for innovation on the Online Monitoring of the State Treasury and Budget System (OM SPAN)

Seluruh KPPN dan unit layanan HAI-DJPb Lulus Surveillance Audit dan mempertahankan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Sertifikasi ISO 9001 : 2015All KPPNs and the HAI-DJPb service unit have passed the Surveillance Audit and maintained the ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate

Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas LKPPSelama empat tahun berturut turut (2016, 2017, 2018, 2019) BPK memberikan opini WTP atas LKPP

STATE AUDIT BOARDUnqualified Opinion (WTP) on Central Government Financial Report 2019, representing an achievement for four years in succession

Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat KemenkeuKanwil DJPb Provinsi Aceh memperoleh Peringkat III Kantor Wilayah Terbaik lingkup Kementerian Keuangan tahun 2019. KPPN Pelaihari, KPPN Takengon, dan KPPN Pekanbaru sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Kementerian Keuangan Tahun 2019

Indeks Tertinggi dalam Kepuasan Layanan di lingkup unit Eselon I KemenkeuPada tahun 2019 DJPb memperoleh nilai 4,76 pada Indeks Kepuasan Layanan yang menempatkan DJPb kembali menjadi unit Eselon I terbaik di lingkup Kemenkeu selama 6 tahun berturut.

Peringkat Tertinggi Skor MOFINMinistry of Finance Organization Fitness Index (MOFIN) DJPb memperoleh skor 93 yang merupakan tertinggi di Kemenkeu. DJPb meraih skor tertinggi MOFIN di lingkungan Kemenkeu selama 4 kali berturut-turut (2014, 2015, 2017, dan 2019)

Best Regional Office and Best Services Office at the Ministry of FinanceThe State Treasury Regional Office of Aceh Province received Third Place among Best Regional Offices in the Ministry of Finance for 2019. KPPN Pelaihari, KPPN Takengon, and KPPN Pekanbaru also won as Best Services Office of the Ministry of Finance for 2019

Highest Customer Service Satisfaction Index within Ministry of Finance Echelon I UnitsIn 2019, DG Treasury received a score of 4.76 on Customer Service Satisfaction Index, which again makes it the best Echelon I unit within the Ministry of Finance for 6 consecutive years.

Highest MOFIN ScoreDG Treasury achieved a score of 93 in relation to the Ministry of Finance Organization Fitness Index (MOFIN), which was the highest score within the Ministry. DG Treasury has obtained the highest MOFIN score within the Ministry for 4 times in a row (2014, 2015, 2017 and 2019).

Capaian Terbaik Survei Penilaian IntegritasDJPb memperoleh skor 95,99 atas survei penilaian integritas 2019 sekaligus merupakan skor terbaik di lingkup Kemenkeu

Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kinerja dan Risiko TerbaikNilai efektivitas pengelolaan kinerja DJPb tahun 2019 sebesar 3,97 (skala 4), lebih tinggi 0,15 dari hasil penilaian Kementerian Keuangan (3,82). Sedangkan nilai efektivitas pengelolaan risiko DJPb sebesar sebesar 97,36% pada level 5 (skala 1 – 5) dengan predikat optimized lebih tinggi 8,94% dari hasil penilaian level Kemenkeu (88.42%) dan merupakan nilai tertinggi antar eselon I lain di Kemenkeu.

Best Achievement in Integrity Assessment SurveyDG Treasury obtained a score of 95.99 on the integrity assessment survey 2019, achieving the best score in the Ministry of Finance

Top Rank on Assessment of Performance and Risk Management EffectivenessThe performance management effectiveness score of DG Treasury in 2019 was 3.97 (scale of 4), or 0.15 higher than the Ministry of Finance score as a whole of 3.82. Similarly, DG Treasury’s risk management effectiveness was 97.36% or level 5 (scale of 1 – 5) under optimized category, or 8.94% higher than the Ministry of Finance assessment of 88.42%, and also represents the highest score among other echelons I units in the Ministry.

KPPN Madiun wins “Excellent” Predicate on Evaluation of Ministry of Finance Public Service Units in 2019The evaluation was against innovation and achievements of the respective work unit, namely on Best Service Office (KPT) and Corruption-Free Area (WBK) / Clean Bureaucracy Service Area (WBBM).

SIMSERBA included among Top 99 Public Service InnovationsThe Treasurer Certification System (SIMSERBA), which represents a DG Treasury service innovation, was one of the representatives of the Ministry of Finance at the Top 99 Public Service Innovations organized by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform.


Nilai Tertinggi Tingkat Kematangan Penilaian Manajemen Risiko) 2019DJPb mendapatkan nilai TKPMR (Risk Mature Level) sebesar 97,36% oleh Risk Workshop International (RWI) yang merupakan nilai tertinggi lingkup Kemenkeu 2019.

Peringkat Pertama Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Lingkup KemenkeuPPID DJPb tahun 2019 memperoleh penghargaan peringkat pertama PPID Tingkat I lingkup Kemenkeu berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Kemenkeu bersama Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan Gold untuk HAI-DJPb untuk Kategori Business ContributionHAI-DJPb memperoleh penghargaan “Kategori Korporat: Gold Medal” untuk Kategori Best Business Contribution dalam penganugerahan Kompetisi The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2019 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA).

Survey Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi DJPb Tahun 2019 Survey Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Implementasi Sistem Informasi dan Teknologi DJPb Tahun 2019 secara grand total mendapat indeks kepuasan 4,64 (Skala 5) dengan skor untuk tiap aplikasi ialah Core SPAN/EBS sebesar 4.74, SAKTI sebesar 4.70, Custom Web sebesar 4.64, OM SPAN sebesar 4.57, dan aplikasi e-Rekon & LK sebesar 4.54.

Survei Kepuasan Pengguna LayananDJPb memperoleh nilai 4,76 (skala 5) atas Survei Kepuasan Pengguna Layanan dari Tim Peneliti Universitas Gajah Mada yang menandakan DJPb memperoleh skor tertinggi 5 tahun berturut-turut pada unit pelayanan lingkup Kemenkeu

Top 10 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan PublikDJPb mendapatkan penghargaan pada Kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) tahun 2019. Penghargaan ini menjadi komitmen dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Top 10 in Public Complaints Management Competition 2019DG Treasury won an award at the National Public Service Complaints Management System Competition - SP4N-LAPOR!) in 2019. This award is representative of the commitment in managing public service complaints through the implementation of the National Public Service Complaints Management System.

Akreditasi Nasional Peringkat 2 atas Jurnal Indonesian Treasury Review (ITRev)Jurnal Indonesian Treasury Review (ITRev) memperoleh Akreditasi Nasional Peringkat 2 atau Science and Technology Index (Sinta) 2 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor: 10/E/KPT/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2019.

National Accreditation Second Rank for Indonesian Treasury Review (ITRev) Journal The Indonesian Treasury Review (ITRev) Journal obtained the National Accreditation Second Rank or Science and Technology Index (Sinta) 2 based on Director General for Research and Development Strengthening Decree No. 10/E/KPT/2019 concerning Accreditation Ranking for Scientific Journal Period II 2019, dated April 4, 2019.

Sertifikat Hak Cipta Aplikasi SPAN, SAKTI dan MPNDJPb mendapatkan sertifikat Hak Cipta atas 3 produk aplikasi DJPb dari Kemenkumham yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan Modul Penerimaan Negara (MPN).

Copyright Certificate for SPAN, SAKTI and MPN Applications DG Treasury received copyright certificates for 3 applications from Ministry Of Law And Human Rights that have been developed, namely Treasury and State Budget System (SPAN), the Institutional Level Financial Application System (SAKTI), and State Revenue Module (MPN).

Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan sebagai Instansi dengan Kualitas Kebijakan Publik yang BaikDJPb mewakili Kemenkeu berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 316/K.1/ HKM.02.2/2019 menerima penghargaan terkait Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instansi pemerintah yang memiliki inisiatif membangun kualitas kebijakan publik yang baik.

Highest Score on Risk Management Maturity Level in 2019Risk Workshop International (RWI) gave the DG Treasury a Risk Maturity Level score of 97.36%, which was the highest score within the Ministry of Finance in 2019.

First Place in Information and Documentation Management (PPID) Level I within the Ministry of FinanceThe Information and Documentation Management (PPID) of DG Treasury was awarded as the Best PPID Level I within the Ministry of Finance. This was based on the results of Monitoring and Evaluation on Public Information Openness conducted by the Ministry of Finance in collaboration with the Central Information Commission (KIP).

Gold Award for HAI-DJPb in the Business Contribution CategoryHAI-DJPb received the “Corporate Category: Gold Medal” award in the Best Business Contribution Category at the Indonesia Best Contact Center Competition (TBCCI) Competition 2019 organized by the Indonesia Contact Center Association (ICCA).

The User Satisfaction Level Survey on Implementation of DG Treasury Information System and Technology in 2019 The User Satisfaction Level Survey on Implementation of DG Treasury Information System and Technology in 2019 received a total satisfaction index score of 4.64 (Scale of 5), with scores of 4.74 for Core SPAN/EBS, 4.70 for SAKTI, 4.64 for Custom Web, 4.57 for OM SPAN, and 4.54 for e-Rekon & LK applications.

Service Users Satisfaction SurveyDG Treasury received a score of 4.76 (scale of 5) on the Service Users Satisfaction Survey conducted by the Gajah Mada University Research Team, which denotes that DG Treasury has received the highest score within the Ministry of Finance service delivery units for five years in a row.

Assessment on Index of Regulatory Policy Quality as an Institution with Good Quality Public PolicyRepresenting the Ministry of Finance based on Head of State Administration Agency Decree No. 316/K.1/HKM.02.2/2019, DG Treasury received an award related to the Assessment on Index of Regulatory Policy Quality (IKK), as a government agency that has the initiative to build good quality public policies.


CATATAN PENTING NOTABLE OUTCOMES

Tujuh Belas Layanan Filial KPPN mulai beroperasi di 2019

F i l i a l

Pembiayaan UMi 2019 sebesar Rp4.551,451 milyar kepada 1.521.229 debitur

Penyaluran DAK Fisik Rp64,17 triliun dan Dana Desa Rp69,81 triliun melalui 173 KPPN

Peluncuran Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3)

Piloting lanjutan SAKTI tahap IV dengan melalui pendekatan berbasis desktop dan web

Layanan baru HAI-PEDIA sebagai layanan manajemen pengetahuan berbasis web di bidang perbendaharaan.

Kerja Sama dengan Net.TV dan TVRI sebagai Media Edukasi Publik

Pengembangan Aplikasi BAS Mobile Generasi 2Implementasi Aplikasi

Gaji KPPN Terpusat TNI/Polri Tahun 2019

Komitmen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui BLU BPDLH

Simplifikasi dan modernisasi sistem pembayaran APBN melalui Kartu Kredit Pemerintah dalam penggunaan Uang Persediaan

BLUPROMiSe sebagai komitmen pelayanan terbaik dan bersinergi antar semua satuan kerja BLU.

Filial Services at Seventeen begin operations in 2019

Simplification and modernization of the State Budget payment system through use of Government Credit Card for Inventories

Transaksi perdana Reverse Repo SBN di Pasar Sekunder melalui Treasury Dealing RoomOpening Transaction of Reverse Repo Government Securities on the Secondary Market through the Treasury Dealing Room

UMi Financing 2019 totaling IDR 4,551.451 billion to 1,521,229 debtors

Disbursement of Physical DAK totaling IDR 64.17 trillion and Village Fund of IDR 69.81 trillion through 173 KPPN

Penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara sejumlah 11.231 Bendahara Negara Tersertifikasi

Certification Program for 11,231 Certified State Treasurers

Launch of Third Generation State Revenue Module (MPN G3)

Launch of SAKTI Pilot stage IV through a desktop and web-based approach

Implementation of Centralized KPPN Salary Application for Indonesian Military/ Police in 2019

New HAI-PEDIA service as a web-based knowledge management service on treasury issues.

Collaboration with Net.TV and TVRI as Public Education Media

Commitment to environmental protection and management through BPDLH BLU

BLUPROMiSe as the best service commitment and synergy between all BLU work units.

Launch of BIOS G2 integrated with Office Automation

Development of Generation 2 BAS Mobile Application

Launching BIOS G2 terintegrasi dengan Office Automation

Serah terima jabatan kepada Andin Hadiyanto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan baru, menggantikan Marwanto HarjowiryonoHandover of position to Andin Hadiyanto as the new Director General of Treasury, replacing Marwanto Harjowiryono

Kemampuan berpikir lebih jernih dalam memandang kilas balik peristiwa mampu

membuat kinerja menjadi lebih efektif, memiliki pemikiran yang lebih luas, dan dapat menjaga sinergi dengan

tim sehingga membuahkan hasil yang optimal. Memiliki prasangka baik berarti mampu memandang setiap hal sebagai

sebuah peluang sekaligus tantangan dalam rangka mewujudkan kinerja yang

terus lebih baik.

The ability to think clearly in reviewing past events can lead to better and more effective

performance, having a wider perspective, and maintaining synergy with the team so as to produce the best results. Having good faith

means being able to see everything as an opportunity as well as a challenge in order to

achieve better performance.

GOOD FAITH

BERPRASANGKA BAIK

KILAS BALIK KINERJA

Melewati tahun 2019, komitmen DJPb dalam bersinergi membangun negeri berhasil mengawal tumbuhnya perekonomian nasional.

Melalui berbagai program strategis yang dilakukan turut mengiringi pembangunan bangsa untuk mewujudkan penyerapan APBN yang

berkualitas. Moving beyond the year 2019, the Directorate General of Treasury’s (DG Treasury) commitment to build synergies in developing the country has succeeded in safeguarding the growth of the national economy. The various strategic programs undertaken have ushered the development of the nation in realizing a high quality absorption of the state budget.

01

PERFORMANCE OVERVIEW

Peristiwa PentingJournal of Events

Peta Strategi, Capaian dan Inisiatif Strategis, dan NKO

Strategic Map of IKU Achievement and Strategic Initiative and NKO

Highlight Laporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan

Highlight of Financial Report Directorate General of Treasury

24

38

42

KILAS BALIK KINERJA | Profil dan Kinerja Organisasi | Sumber Daya Manusia | Pencapaian Kinerja | Tata Kelola Organisasi PERFORMANCE OVERVIEW | Profile and Organization Performance | Human Resources | Performance Achievement | Organizational Management


JANUARITujuh Belas Layanan Filial KPPN Mulai Beroperasi

Mengawali tahun 2019 ini sebanyak 4 layanan filial KPPN secara resmi telah beroperasi yaitu layanan filial KPPN Fakfak di Kaimana, layanan filial KPPN Samarinda di Kutai Barat, layanan filial KPPN Saumlaki di Tiakur, dan layanan Filial KPPN Tanjung Selor di Malinau. Sehingga sampai dengan Januari 2019, sebanyak 17 layanan filial KPPN resmi dibentuk oleh DJPb

1.1 PERISTIWA PENTING

Filial Services at Seventeen KPPN Now Operational

Beginning in 2019, filial services at four State Treasury Local Services Office (KPPN) officially become operational, namely the Fakfak KPPN filial service in Kaimana, the Samarinda KPPN filial service in West Kutai, the KPPN Saumlaki filial service in Tiakur, and the Tanjung Selor KPPN filial service in Malinau. Therefore, as of January 2019, the Directorate General of Treasury officially delivered filial services at 17 KPPN across Indonesia.

Kembali Terpilih Menjadi Anggota IPSAS Consultatve Advisory Group

Perwakilan Pemerintah Indonesia kembali terpilih menjadi anggota The International Public Sector Accounting Standards Consultative Advisory Group (IPSASB CAG) untuk masa keanggotaan periode kedua yang berakhir pada tahun 2020 yang diwakili oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb.

IPSASB adalah organisasi internasional yang memiliki tujuan memperkuat pengelolaan keuangan publik di dunia internasional melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Re-Election as Member of IPSAS Consultative Advisory Group

A representative of the Government of Indonesia was re-elected as member of The International Public Sector Accounting Standards Consultative Advisory Group (IPSASB CAG) for a second term that ends in 2020. In this context, the Director of Accounting and Financial Reporting, Directorate Generate of Treasury represents Indonesia. IPSASB is an international organization whose aim is to strengthen international public financial management through improvements in the quality of financial reporting.

Launching Pembinaan Mental Nasional DJPb untuk Transformasi Diri Pegawai

Pembinaan Mental Nasional (Bintalnas) akan mendorong agar sikap mental yang dikaitkan dengan agama masing-masing bisa menjadi background yang kukuh dalam melaksanakan amanah tugas sebagai Insan Perbendaharaan sehari-hari. Launching program Bintalnas DJPb dilaksanakan di Gedung Jusuf Anwar, Kantor Pusat DJPb, Jakarta (15/01).

Launch of DG Treasury National Mental Coaching Initiative for Employee Self-Transformation

The National Mental Coaching (Bintalnas) initiative aims to inculcate mental attitudes in relation to the respective religions of individuals as the moral background in carrying out duties and responsibilities as Treasury officers on a day-to-day basis. The launch of the DG Treasury national mental coaching program was held at Jusuf Anwar Building, DG Treasury Head Office, Jakarta (15/01).

Sharing Knowledge Konsep Balance Sheet Approach ke Singapura

Statistics Departement (STA) of the International Monetary Fund (IMF) mengundang Kemenkeu, dalam hal ini DJPb, untuk memberikan sharing knowledge kepada negara-negara yang dapat dikategorikan sebagai lower midlle income countries dalam course terkait dengan Balance Sheet Approach. DJPb mengirimkan delegasi Pejabat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk menjadi pembicara dalam kegiatan pada 28 Januari 2019.

Knowledge Sharing on the Concept of Balance Sheet Approach in Singapore

The Statistics Department (STA) of the International Monetary Fund (IMF) invited the Ministry of Finance, in this case DG Treasury, to a knowledge sharing session for lower middle-income countries on a course related to the Balance Sheet Approach. In this regard, DG Treasury sent a delegation of officials from the Directorate of Accounting and Financial Reporting to attend and speak at the event held on January 28, 2019.



Raih Peringkat Terbaik Pengelolaan Kinerja 2018 Lingkup Kemenkeu DJPb menerima penghargaan sebagai unit eselon I Lingkup Kemenkeu dengan peringkat terbaik dalam penilaian pengelolaan kinerja tahun 2018 di Jakarta (28/1). Penghargaan tersebut diberikan kepada karena telah berhasil memperoleh nilai tertinggi dalam Reviu Pengelolaan Kinerja (RPK) yang penilaiannya dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu kepada unit sampel lingkup Kantor Pusat dan Kantor Vertikal DJPb serta memperoleh skor tertinggi dalam Survei Strategy Focused Organization (SFO) yang pengumpulan data surveinya berasal dari seluruh pegawai secara on-line.

Achievement of Top Rank for Performance Management 2018 within the Ministry of Finance

DG Treasury was awarded as the best echelon I unit within the Ministry of Finance in terms of assessment for performance management 2018, in Jakarta (28/1). This award was given for successfully obtaining the highest score in the Performance Management Review (RPK), which was assessed by the Ministry of Finance’s Secretariat General against a sampling of units within the scope of DG Treasury Head Office and vertical offices. Furthermore, DG Treasury obtained the highest score in the Strategy Focused Organization (SFO) Survey where survey data was collected online from all employees.

Transaksi Perdana Reverse Repo SBN di Pasar Sekunder Melalui Treasury Dealing Room

Sebagai optimalisasi pengelolaan kas yang lebih aktif, DJPb melalui Treasury Dealing Room (TDR) melaksanakan transaksi perdana Reverse Repo SBN (13/2). Transaksi Reverse Repo SBN adalah salah satu bentuk investasi jangka pendek (optimalisasi kas) yang dilakukan oleh DJPb, melengkapi instrumen investasi yang sudah ada, yaitu penempatan kelebihan kas negara (di atas saldo kas minimum) di Bank Indonesia dan Bank Umum milik pemerintah serta transaksi SBN outright.

Opening Transaction of Reverse Repo Government Securities on the Secondary Market Through the Treasury Dealing Room

In order to optimize a more active cash management approach, DG Treasury through the Treasury Dealing Room (TDR) conducted the opening transaction on Reverse Repo Government Securities (SBN) (13/2). The Reverse Repo SBN transaction represents a short-term investment (cash optimization) performed by DG Treasury that complements existing investment instruments, i.e. placement of excess cash (above the minimum cash balance) in Bank Indonesia and government-owned commercial banks, and outright SBN transactions.

MARETPenghargaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

DJPb mewakili Kemenkeu berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 316/K.1/ HKM.02.2/2019 menerima penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instansi pemerintah yang memiliki inisiatif membangun kualitas kebijakan publik yang baik pada acara Knowledge Sharing dengan tema Penguatan Peran Analis Kebijakan dan Utilisasi Indeks Kualitas Kebijakan yang diselenggarakan pada tanggal di Aula LAN (06/03)

Award on Index of Regulatory Policy Quality

Representing the Ministry of Finance based on Head of State Administration Agency Decree No. 316/K.1/HKM.02.2/2019, DG Treasury received an award from the State Administration Agency (LAN) related to the Assessment on Index of Regulatory Policy Quality (IKK). This award was presented to the DG Treasury as a government agency showing the initiative to develop high quality public policies at a Knowledge Sharing event with the theme ‘Strengthening the Role of Policy Analysis and Utilization of the Index of Regulatory Policy Quality’, which was held in LAN Hall (06/03).

Keikutsertaan dalam PEMNA T-Cop Meeting 2019

DJPb ikut serta dalam PEMNA Treasury CoP (T-CoP) Meeting yang merupakan agenda tahunan PEMNA, dengan meeting pertama di tahun 2019 pada tanggal 6 dan 7 Maret 2019 di Hotel Le Meridien Seoul, Korea Selatan. Tema utama yang diangkat pada PEMNA T-CoP Meeting pertama adalah “Digital Transformation in Government Treasuries in East Asia – Trends and Opportunities”. Pada sesi tersebut, disampaikan pemarapan bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam proses pembayaran.

Participation in PEMNA T-Cop Meeting 2019

The DG Treasury participated at the PEMNA Treasury CoP (T-CoP) Meeting that represents the annual agenda of PEMNA, with the first meeting for 2019 held on March 6 and 7, 2019 at the Le Meridien Hotel in Seoul, South Korea. The main theme adopted at the first PEMNA T-CoP Meeting was “Digital Transformation in Government Treasuries in East Asia – Trends and Opportunities”. The meeting highlights included a presentation on how information technology can be utilized in the payment process.

FEBRUARI



APRILKPPN Samarinda Gunakan Gedung Baru untuk Pelayanan

Kebakaran pada Maret 2016 memaksa seluruh pegawai KPPN Samarinda memberikan pelayanan darurat di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur. Setelah 3 tahun dibangun, gedung baru KPPN Samarinda telah diresmikan oleh Dirjen Perbendaharaan (08/04). Gedung baru KPPN Samarinda berdiri pada tanah seluas 3.260 meter persegi yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Inauguration of Samarinda KPPN New Building for Delivering Services

A fire in March 2016 had forced the staff of Samarinda State Treasury Local Services Office (KPPN) staff to provide emergency services from the DG Treasury Regional Office for East Kalimantan Province. Following three years of construction, the Director General of Treasury inaugurated the new building of Samarinda KPPN (08/04). The new building stands on 3,260 square meters of land that was granted by the East Kalimantan Provincial Government.

DJPb Raih Capaian Terbaik Survey Penilaian Integritas Meningkatnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan layanan publik turut dipengaruhi oleh meningkatnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kementerian Keuangan sebagai turun menjaga kepercayaan masyarakat melalui survey penilaian integritas yang dilaksanakan setiap tahunnya. DJPb dalam survey penilaian integritas tahun 2018 meraih capaian terbaik lingkup Kemenkeu yang disampaikan Irjen Kemenkeu di Jakarta (10/04).

DG Treasury Awarded with Best Achievement in Integrity Assessment Survey

The increasing confidence of the Indonesian people in the administration of governance and public services has also been influenced by the increase in the integrity of employees in carrying out their duties. The Ministry of Finance as guardian of the public trust participated in the annual integrity assessment survey. In this regard, DG Treasury was awarded the best achievement in the integrity assessment survey 2018 within the scope of the Ministry of Finance, which was presented by the Inspector General of the Ministry of Finance in Jakarta (10/04).

MEI

Layanan Pencairan Dana Lebih Cepat dan Akurat dengan Kartu Kredit Pemerintah Implementasi KKP bertujuan untuk meminimalkan penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi potensi fraud, dan mengurangi idle cash. Berdasarkan monitoring penggunaan KKP hingga akhir 2019, terdapat 85 K/L dan 9.637 Satker K/L yang telah diterbitkan KKP oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dengan total transaksi Rp806,3 miliar.(23/05).

Launch of DG Treasury National Mental Coaching Initiative for Employee Self-Transformation

The National Mental Coaching (Bintalnas) initiative aims to inculcate mental attitudes in relation to the respective religions of individuals as the moral background in carrying out duties and responsibilities as Treasury officers on a day-to-day basis. The launch of the DG Treasury national mental coaching program was held at Jusuf Anwar Building, DG Treasury Head Office, Jakarta (15/01).

DJPb Melalui KPPN Salurkan THR 2019 Sebagai apresiasi atas kinerja ASN, TNI, Anggota POLRI, dan pensiunan sekaligus untuk membantu kesejahteraan aparatur negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan serta PP Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural.

DG Treasury Disburses THR 2019 Through KPPN

In appreciation of the performance of members of the civil service (ASN), military (TNI), police (POLRI), retirees as well to enhance the welfare of the state apparatus, the government has issued Government Regulation (PP) No. 36 of 2019. This regulation provides for granting of Religious Festivity Allowance (THR) to Civil Servants, Members of the Indonesian Military, Members of the Indonesian National Police, State Officials, Pensioners, and Other Beneficiaries. In addition, Government Regulation No. 37 of 2019 concerning Granting of Religious Festivity Allowance for Non Civil Servants and Employees at Nonstructural Institutions has been issued



JUNIOM SPAN sebagai Inovasi Pelayanan Publik dari United Nations Public Service Awards 2019

DJPb melalui OM SPAN memperoleh penghargaan dalam United Nations Public Service Award (UNPSA) 2019 yang diadakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada acara United Nations Public Service Forum (UNPSF) Tahun 2019 yang dilaksanakan di Baku, Republic of Azerbaijan tanggal 24-26 Juni 2019. Penghargaan tersebut menempatkan Indonesia dalam kelas teratas di lingkungan negara-negara di dunia.

OM SPAN as a Public Service Innovation at the United Nations Public Service Awards 2019

DG Treasury through OM SPAN received an award in the United Nations Public Service Award (UNPSA) 2019 organized by the United Nations (UN), at the United Nations Public Service Forum (UNPSF) 2019 held in Baku, Republic of Azerbaijan on 24-26 June 2019. The award puts Indonesia in the top echelons of the countries of the world.

Pembiayaan UMi sebagai Instrumen Penguatan Fiskal

Internalisasi dan in depth practice pembiayaan UMI dilakukan DJPb dalam rangka strategi perluasan jangkauan penerima manfaat Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Yogyakarta, Rabu (26/06). Sampai dengan Mei 2019 Pembiayaan UMi yang telah disalurkan kepada kurang lebih 950.000 nasabah adalah sekitar Rp2,5 triliun dengan sebagian besar nasabah rata-rata melakukan pinjaman sebesar Rp2,7 juta. Pemerintah terus memperluas jangkauan Pembiayaan UMi supaya semakin banyak masyarakat yang mudah mendapatkan permodalan dengan cepat.

Ultra and Micro Financing as an Instrument for Fiscal Strengthening

DG Treasury carried out internalization and in-depth practice of ultra-micro (UMi) financing in the context of the strategy to expand the scope of UMi beneficiaries in Yogyakarta, Wednesday (26/06). As of May 2019, UMi financing had been disbursed to approximately 950,000 customers totaling IDR 2.5 trillion, with most customers having an average loan of IDR 2.7 million. The government continues to expand the reach of UMi financing so that more members of the community have speedy access to capital.

JULISIMSERBA sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 Sistem Sertifikasi Bendahara (SIMSERBA) yang merupakan inovasi layanan DJPb menjadi salah satu wakil Kemenkeu dalam presentasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik oleh Kemen PAN-RB di Jakarta (02/07). Aplikasi SIMSERBA dikembangkan dan diluncurkan pada tahun 2016. Kementerian Keuangan pada saat ini telah menerbitkan sertifikat kepada 24.005 bendahara, sedangkan pemanfaatan Aplikasi SIMSERBA yang sudah dapat di akses sekitar 29.427 orang. Pada tahun 2020 ditargetkan seluruh bendahara telah tersertifikasi.

SIMSERBA Among the Top 99 Public Service Innovations in 2019

The Treasurer Certification System (SIMSERBA) that represents an innovation of DG Treasury, became one of the representatives of the Ministry of Finance in the presentation of the Top 99 Public Service Innovations by the Ministry of PAN-RB in Jakarta (02/07). The SIMSERBA application was developed and launched in 2016. The Ministry of Finance has currently issued certificates to 24,005 treasurers, while around 29,427 individuals now use and access the SIMSERBA application. The current target is for all treasurers to be certified by 2020.

Akselerasi UMi dan Recognition of Excellence 2019 atas Uji Coba Digitalisasi Pembiayaan UMi

Pada pertemuan tahunan Indonesia OpenGov Leadership Forum di Hotel JW Warriot Jakarta, 18 Juli 2019, Kemenkeu melalui Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mendapatkan penghargaan OpenGov Recognition of Excellence (RoE) 2019. Penghargaan ini bertujuan untuk menetapkan tolok ukur baru inovasi TIK pemerintah di Kawasan ASEAN dan ANZ. Dengan digitalisasi tersebut, debitur yang memilih metode cashless dapat diuntungkan dengan adanya platform uang elektronik dan teknologi yang dimiliki Payment System Service Providers (PJSP).

UMi Acceleration and Recognition of Excellence 2019 for UMi Financing Digitalization Trial

At the annual meeting of the Indonesia OpenGov Leadership Forum at JW Warriot Hotel Jakarta on July 18, 2019, the Ministry of Finance received the OpenGov Recognition of Excellence (RoE) 2019 award for Digitalization of Ultra-Micro Finance (UMi). The award aims to set new benchmarks for government ICT innovations within the ASEAN and ANZ regions. Following digitization, debtors who choose the cashless method can benefit from the electronic money platform and technology owned by the Payment System Service Providers (PJSP).



Peringkat Pertama Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Lingkup Kemenkeu

PPID DJPb untuk tahun 2019 memperoleh penghargaan sebagai peringkat pertama PPID Tingkat I lingkup Kemenkeu berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Kemenkeu bersama Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam kesempatan rangkaian agenda Seminar Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta (29/7).

Top Prize for Information and Documentation Management (PPID) Level I Within the Scope of Ministry of Finance

The DG Treasury PPID received an award for 2019 as the best PPID Level I within the scope of Ministry of Finance, which was based on the results of Monitoring and Evaluation of Public Information Openness conducted by the Ministry of Finance in collaboration with the Central Information Commission (KIP). The Minister of Finance presented the award to the Director General of Treasury, Andin Hadiyanto, during the Public Information Openness Seminar series of events held in Jakarta (29/7).

Delegasi Kemenkeu Sri Lanka Pelajari Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia

Pelaksanaan reformasi keuangan negara dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan negara ini telah menarik minat sejumlah negara untuk melakukan studi banding, di antaranya Kementerian Keuangan Sri Lanka yang pada tanggal 29 Juli s.d. 1 Agustus 2019 mengirimkan delegasi untuk program kunjungan ke DJPb.

Visit of Sri Lanka Ministry of Finance Delegation to Study State Financial Management in Indonesia

The implementation of state financial reforms and the use of information technology in the management of state finances have attracted a number of countries to conduct comparative studies, including the Ministry of Finance of Sri Lanka that visited Indonesia on July 29 to August 1, 2019. In this context, the Sri Lankan delegation paid a visit to DG Treasury.

AGUSTUSPeluncuran Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3)

Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G-3) secara resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan di Jakarta (23/08) menggantikan MPN G-2 yang telah diimplementasikan sejak 2015. Pada MPN G-3, terdapat beberapa aspek penyempurnaan dari generasi pendahulunya, antara lain peningkatan kapasitas transaksi, penambahan channel pembayaran, dan implementasi single sign on untuk pembuatan kode billing seluruh jenis penerimaan negara.


The Third Generation State Revenue Module (MPN G-3) was officially launched by the Minister of Finance in Jakarta (23/08) as replacement for the MPN G-2 which was implemented since 2015. MPN G-3 contains various refinements from its predecessor, among others increasing transaction capacity, adding payment channels and implementing single sign-on to create billing codes for all types of state revenue.

Andin Hadiyanto dilantik oleh Menteri Keuangan Sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan

Andin Hadiyanto dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan baru, menggantikan Marwanto Harjowiryono yang memasuki masa pensiun. Andin merupakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia. (22 Juli 2019)

Andin Hadiyanto Inaugurated by the Minister of Finance As the Director General of Treasury

Andin Hadiyanto inaugurated by the Minister of Finance as the new Director General of Treasury, replacing Marwanto Harjowiryono who entered retirement. Andin is an Expert Staff for Macroeconomics and International Finance at the Ministry of Finance previously served as Executive Director of the World Bank. (22 July 2019)



Pengembangan Aplikasi BAS Mobile Generasi 2

Setelah diluncurkan pada tahun 2018, Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile versi 1.0 kemudiaan dikembangkan agar lebih interaktif dan meningkatkan minat penggunanya. Pada tanggal 12 September 2019, Aplikasi BAS Mobile versi 2.0 diuncurkan pada oleh Menteri Keuangan. Pengembangan aplikasi ini di antaranya adalah online database akun, penyempurnaan menu-menu yang sudah ada, dan penambahan menu baru seperti menu Government Finansial Statistics (GFS), menu segmen BAS, menu pertanyaan dan jawaban yang terhubung dengan HaiDJPb, dan menu informasi.

Development of Second Generation BAS Mobile Application

After being launched in 2018, the Standard Account Scheme (BAS) Mobile Application version 1.0 was later refined to be more interactive and enhance interest among its users. In this context, on September 12, 2019 the Minister of Finance launched the BAS Mobile Application version 2.0. Development of this application includes an online database account, refinement of existing menus, and the addition of new menus such as Government Financial Statistics (GFS), BAS segment, question and answer menu connected to HaiDJPb, and information service.

OKTOBERKomitmen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui BLU BPDLH

Kementerian Keuangan siap mendukung pelaksanaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal melalui kegiatan peluncuran Badan Layanan Umum (BLU) BPDLH di Jakarta (09/10). Komitmen untuk dapat mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan kerja sama internasional terus untuk dilaksanakan.

Commitment to Environmental Protection and Management through BPDLH BLU

The Ministry of Finance is ready to support the implementation of the Environmental Fund Management Agency (BPDLH) under good governance and maximum efficiency through the launch of the BPDLH Public Service Agency (BLU) in Jakarta (09/10). The commitment to reduce carbon emissions by 29% through Indonesia’s self-efforts and 41% with international cooperation continue to be undertaken.

NOVEMBERKerja Sama dengan BAKTI dan Kemkominfo dalam Implementasi SAKTI

Untuk meningkatkan koordinasi dan menjamin standardisasi serta keberlangsungan layanan operasional akses internet dalam implementasi SAKTI, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJPb dengan Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DJPb 2019 di Jakarta (6/11).

Collaboration with BAKTI and Ministry of Communications and Information on SAKTI Implementation

To improve coordination and ensure the standardization and sustainability of internet access in the operational implementation of SAKTI, a Cooperation Agreement between DG Treasury and Director General of Informatics Applications, Ministry of Communications and Information and President Director of the Telecommunication and Information Accessibility Agency (BAKTI) was signed during the DG Treasury National Leadership Meeting (Rapimnas) 2019 in Jakarta (6/11).

SEPTEMBERApresiasi Upaya K/L, Menkeu Berikan Penghargaan untuk Peraih WTP dan BMN Awards

Sebagai perwujudan apresiasi, dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 ini Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada K/L yang memperoleh opini WTP selama lima kali berturut-turut atas Laporan Keuangan tahun 2014-2018. Rakernas Akuntansi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas berbagai kebijakan terkait akuntansi pemerintahan serta memperkuat komitmen para pengelola keuangan dalam mengelola APBN yang dikuasainya.

Minister of Finance Presents Awards to WTP and BMN Winners from Ministries/Agencies

At the National Accounting and Government Financial Reporting Meeting 2019, the Minister of Finance presented awards to ministries and agencies who received the unqualified (WTP) opinion for five consecutive times over the 2014-2018 Financial Statements, as an appreciation for their efforts. The National Accounting Meeting has the objective of increasing the understanding of stakeholders of various policies related to government accounting and enhancing the commitment of financial managers in managing the State Budget (APBN) under their control.



DESEMBERDJPb Raih Top 10 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2019 DJPb mendapatkan penghargaan Top 10 kategori Unit Pelaksana Pelayanan pada Kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) tahun 2019. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan R di Jakarta (09/12). DJPb menjadi salah satu di antara Top 10 setelah bersaing dengan 165 unit pada kategori Unit Pelaksana Pelayanan Kompetisi yang didukung oleh The United States Agency for International Development (USAID) dalam membangun komitmen instansi pemerintah untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Peningkatan Kualitas Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Pada APBN 2019 dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp826,77 triliun, yang terdiri atas Transfer ke Daerah sebesar Rp756,77 triliun (termasuk RP63,9 triliun alokasi DAK Fisik) dan Dana Desa sebesar Rp70,0 triliun. Pada tahun 2019 telah disalurkan DAK Fisik sebesar Rp64,17 triliun (92,56% dari total alokasi) dan Dana Desa sebesar Rp69,81 triliun (99,73% dari total alokasi) melalui 173 KPPN di seluruh Indonesia (173 KPPN Penyalur DAK Fisik dan 169 KPPN Penyalur Dana Desa).

DG Treasury Among Top 10 in Public Complaints Management System Competition 2019

DG Treasury won a Top 10 place in the category of Service Implementation Unit on National Public Complaints Management System Competition – Public Aspirations and Complaints Services Online (SP4N-LAPOR!) In 2019. The award was presented directly by the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB) to the Secretary DG Treasury in Jakarta (09/12). DG Treasury was one of the Top 10 after competing with 165 work units in the Service Implementation Unit Competition supported by the United States Agency for International Development (USAID) in building the commitment of government agencies to manage public service complaints through the implementation of the National Public Service Complaints Management System.

Technical Assistance Penyusunan Government Finance Statistics (GFS) ke Kamboja

Indonesia merupakan salah satu negara anggota G20 yang dianggap berhasil menerapkan Government Finance Statistics (GFS) secara komprehensif, baik untuk pelaporan tahunan maupun triwulanan. Pencapaian Indonesia tersebut juga telah dilaporkan dalam pembahasan Data Gap Initiatives yang dipantau oleh Negara anggota G20. Oleh karena itu, IMF meminta Kemenkeu RI c.q. DJPb untuk mengirimkan GFS expert dari Indonesia untuk memberikan Technical Assistance terkait penyusunan GFS kepada Negara Kamboja pada 9 s.d 13 Desember 2019.

Improving the Quality of Disbursements of Physical DAK and Village Fund

In the State Budget 2019, allocations under transfers to regions and village fund (TKDD) amounted to IDR 826.77 trillion, consisting of Transfers to Regions of IDR 756.77 trillion (including IDR 63.9 trillion of Physical DAK allocation) and Village Fund of IDR 70.0 trillion. In 2019 disbursements of Physical DAK amounted to IDR 64.17 trillion (92.56% of total allocation), and of Village Fund amounted to IDR 69.81 trillion (99.73% of total allocation) through 173 KPPNs across Indonesia (173 KPPNs disbursing Physical DAK and 169 KPPNs disbursing Village Fund).

Technical Assistance on Preparation of Government Finance Statistics (GFS) to Cambodia

Indonesia is one of the G20 member countries that is considered to have been successful in implementing Government Finance Statistics (GFS) comprehensively, both for annual and quarterly reporting. Indonesia’s achievements were also reported in the discussion of Data Gap Initiatives that are monitored by G20 member countries. In this regard, the IMF asked the Indonesian Ministry of Finance c.q. DG Treasury to send GFS experts to Cambodia to provide Technical Assistance on GFS preparation. In this context, an Indonesian delegation went to Cambodia on 9 – 13 December 2019.

Opini WTP atas LKPP 2019

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK kembali memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2019. Opini WTP atas LKPP Tahun 2019 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pertama kali, yaitu atas LKPP tahun 2016.

Raihan 4 kali berturut-turut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan APBN secara Prudent, Transparan dan Akuntabel dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Achievement of Unqualified Opinion on LKPP 2019

Based on the results of its audit, the State Audit Agency (BPK) gave the unqualified (WTP) opinion on Financial Report of Central Government (LKPP) 2019. The Government has successfully maintained the unqualified opinion over LKPP 2019 as the best achievement since LKPP obtained its first unqualified opinion, i.e. on LKPP 2016. This achievement of four times in a row represents a concrete proof of the government’s commitment to manage and account for the State Budget in a prudent, transparent and accountable manner in order to bring welfare to the people.



1.2 PETA STRATEGIS, CAPAIAN IKU, INISIATIF STRATEGIS DAN NKO

DJPb telah menetapkan sasaran strategis untuk tahun 2019 yang dituangkan dalam peta strategis untuk dijadikan bagian dari milestone DJPb sesuai arah kebijakan periode 2015-2019. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur bagi DJPb dalam membuat inisiatif strategis. Di tahun 2019, capaian IKU DJPb telah mencapai target yang ditetapkan pada masing-masing sasaran strategis.

Internal ProccessPerspective

CustomerPerspective

StakeholderPerspective

2Pemenuhan Layanan Publik

yang Prima

3Kepatuhan Publik yang Tinggi

Terhadap Pengelolaan Perbendaharaan

1Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat

Dunia

• Satker

• BUMN/BUMD/ State Owned Enterprise/Regional Owned Enterprise

• Pemda / Regional Government

• Unit Es. I Kemenkeu/

Echelon I Unit of the Ministry of Finance

4Formulasi

Kebijakan Perbendaharaan yang Berkualitas

10SDM yang Kompetitif

12 Sistem Informasi

Perbendaharaan yang Andal dan Modern

13Pengelolaan Anggaran

yang Berkualitas

11Organisasi yang Fit For Purpose

9Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan

dan Tepat Waktu

• Menteri Keuangan• K/L• BPK/BPKP

Perumusan Pengelolaan dan Edukasi Pertanggungjawaban

5Pelaksanaan Anggaran

yang Tepat Waktu, Efektif,

Akuntabel

7Pelaksanaan

Special Mission yang Profesional, Akuntabel,

dan Efesien

6Pengelolaan Kas

yang Pruden, dan Optimal

8Peningkatan Kapasitas

Pengelola Perbendaharaan K/L yang Berkesinambungan

Peta Strategis Ditjen Perbendaharaan

Strategic Map Of The Directorate General Of Treasury

The DG Treasury has set strategic objectives for 2019 as outlined in the strategic map to be part of the DG Treasury milestones according to the policy direction for 2015-2019. The success of achieving the strategic objectives or Key Performance Indicators (KPI) represents a benchmark for DG Treasury in making strategic initiatives. In 2019, DG Treasury’s KPI achievements reached the targets set for each strategic objective.

STRATEGIC MAP, KPI ACHIEVEMENTS, STRATEGIC INITIATIVES AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE SCORE (NKO)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPb Tahun 2019DG TREASURY Organizational Performance Score (NKO) 2019

Kode SS/IKU SO Code/KPI

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (bobot) Strategic Objective/ Key Performance Indicator (weight)

Target 2019 Target 2019

Target s.d. Triwulan IV Target as of Quarter IV

Realisasi s.d. Triwulan IV Realization as of Quarter IV

Indeks Index

Stakeholder Perspective (25%) 28.05

1 Pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia Superior treasury management at the international level

112.18

1a-CP Indeks likuiditas kas negara State treasury liquidity index

3 (skala 4) 3 (skala 4) 3,17 105,67

1b-CP Indeks Opini BPK atas LKPP Index of BPK Opinion on LKPP 4 (WTP) 4 (WTP) 4 120

1c-N Rata-rata indeks opini BPK atas LK K/L dan LK BUN Index of Average BPK opinion against financial report of ministries/agencies and LK BUN

3,6 3,63,93 109,17

Customer Perspective (15%) 15,33

2 Pelayanan publik yang prima Excellence in public services 102,81

2a-CP Indeks kepuasan publik atas layanan DJPb Index of public satisfaction for DG Treasury services

4,63 (skala 5) 4,634,76 102,81

3 Kepatuhan publik yang tinggi terhadap pengelolaan perbendaharaan High public compliance in relation to treasury management

101.59

3a-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Percentage of UAKPA-level reconciliation in a timely and reliable manner

98,1% 98,1% 99,66% 101,59

Internal Process Perspective (30%) 39.76

4 Formulasi kebijakan perbendaharaan yang berkualitas Formulation of high quality treasury policies 100,00

4a-N Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan Index of effectiveness of treasury regulations

3 (skala 4) 3 (skala 4) 4 120,00

5 Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel Budget execution in a timely, effective and accountable manner

108.14

5a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L Prudent and optimal cash management

88 88 95,16 108.14



6 Pengelolaan kas yang pruden dan optimal Prudent and optimal cash management

120

6a-N Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat Deviation of central government cash planning projections

5% 5% 3,11% 120

7 Pelaksanaan special mission yang profesional, akuntabel, dan efisien Professional, accountable and efficient implementation of special missions

108,39

7a-N Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman Percentage of achievement of principal revenue and loan interest targets

100% 100% 105,25% 105,25

7b-N Persentase pencapaian target pendapatan BLU Percentage of achievement of BLU revenue targets

100% 100% 102,15% 102,15

7c-N Indeks pelaksanaan tugas khusus Special mission implementation index

87% 87% 110,72% 120

8 Peningkatan kapasitas pengelola perbendaharaan K/L yang berkesinambungan Capacity enhancement of ministry/agency treasury managers on an ongoing basis

102.74

8a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Education and communication effectiveness index

86 86 91,47 105,49

8b-N Persentase implementasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan Percentage of implementation of treasury functional positions

75% 75% 75% 100,00

9 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu Accounting and reporting of state finances that are accountable, transparent and timely

102,90

9a-N Indeks penyelesaian UU PP APBN secara tepat waktu Index of completion of the PP APBN Law in a timely manner

4 (skala 4) 4 (skala 4) 4 100

9b-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti Percentage of BPK recommendations on LKPP and LK BUN that have been followed up

89% 89% 94,16% 105,80

Learning and Growth Perspective (30%) 33,17

10 SDM yang kompeten Competent Human Resources 113,11

10a-N Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency Percentage of compliance with soft and hard competency standards

92% 92% 97,72%106,22

10b-N Persentase proses penempatan talent pada jabatan target Percentage of talent placement in target positions

80% 80% 100%120

11 Organisasi yang fit for purpose A fit for purpose organization 114,37

11a-CP Indeks integritas organisasi Organizational integrity index

95,85 95,85 129,84 120,00

11b-CP Persentase penyelesaian program Transformasi Digital Percentage of completion of the Digital Transformation program

80% 80% 87,95% 109.94

12 Sistem informasi perbendaharaan yang andal dan modern Reliable and modern treasury information system 110

12a-N Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI Percentage of SAKTI Application implementation

100% 100% 100% 100

12b-CP Tingkat downtime sistem TIK ICT system downtime

0,10% 0,10% 0,072% 120

13 Pengelolaan anggaran yang berkualitas High quality budget management 104.78

13a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti Percentage of BPK recommendations on LK BA 15 that have been followed up

90% 90% 97%107,78

13b-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Percentage of quality of budget execution

95% 95% 96,69% 101,78

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)ORGANIZATIONAL PERFORMANCE SCORE (NKO) 116,30







Indeks Index







Indeks Index



1.3 HIGHLIGHT LAPORAN KEUANGAN DJPb

Laporan Realisasi AnggaranRealisasi pendapatan pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 88,79% persen dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan secara umum disebabkan oleh penurunan pendapatan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Hal ini dikarenakan tidak adanya pungutan penjualan kelapa sawit yang masih di bawah standar minimun harga minyak sawit mentah sebesar US$570 per ton sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 152/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peratuaran Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan kenaikan pendapatan pengelolaan BMN merupakan hasil pengelolaan sewa gedung dan bangunan (sewa kantin, sewa ruangan untuk mesin ATM, sewa ruangan untuk operasional perbankan, dan sewa rumah dinas) milik pemerintah lingkup DJPb.

Statement of Budget Realization

Realization of revenues as of December 31, 2019 decreased by 88.79% compared to the end of the previous year. The decline in revenue was generally caused by a decrease in the income of palm oil plantation funds managed by the Palm Oil Plantation Fund Administering Agency (BPDP). This was caused by an absence of levies from palm oil sales, due to being below the minimum standard of crude palm oil price of US$ 570 per ton as per Minister of Finance Regulation No. PMK 152/PMK.05/2018 concerning Amendment to Minister of Finance Regulation No. 81/PMK.05/2018 concerning Tariff of BLU Services of the Palm Oil Plantation Fund Administering Agency. On the other hand, increase in revenue from State-Owned Assets (BMN) management resulted from building rentals (canteen rental, space rent for ATM machines, space rent for banking operations, and official residence rental) within the scope of DG Treasury.

ANNUAL REPORT HIGHLIGHTS DG of Treasury

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018

Comparison of Expenditure RealizationPer Expenditure Type FY 2019 and FY 2018

URAIAN DESCRIPTION 31 Desember 2019 31 Desember 2018 NAIK (TURUN)%

ncrease(Decrease) %

Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha Revenue from Management of SOAs and Business Entity Contributions

4.954.423.232 3.980.585.486 24,46%

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan Income from Interest, Bank Account Management

203.817.599 152.836.870 33,36%

Pendapatan Denda Revenue from Fines 650.393.041 669.469.193 -2,85%

Pendaptan Lain-Lain Other Revenues 3.664.777.583 3.368.479.615 8,80%

Jumlah Total 9.473.411.455 8.171.371.164 15,93%

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU Income from BLU general services 57.338.299.441 14.445.510.804.516 -99,60%

Pendapatan BLU Lainnya Other BLU Income 1.678.953.556.545 1.110.320.414.425 51,21%

Jumlah BLU BLU Total 1.736.291.855.986 15.555.831.218.941 -88,84%

Pengembalian Refund 311.101.226 4.649.254

Jumlah Netto Net Total 1.745.454.166.215 15.563.997.940.851 -88,79%

Dibandingkan dengan 31 Desember 2018, Realisasi Belanja 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 8,01%. Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan antara lain:1. Belanja Modal non-BLU mengalami penurunan karena pagu

anggaran beberapa instansi vertikal DJPb di daerah dan satker kantor pusat.

2. Belanja Modal BLU mengalami penurunan pada realisasi Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit berupa penurunan Harga Indeks Pasar Biodesel menjadi setara dengan Harga Indeks Pasar Solar sehingga penyaluran subsidi biodesel menurun

Perbandingan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja TA 2019 dan TA 2018Comparison of Expenditure Realization Per Expenditure Type FY 2019 and FY 2018

Uraian Description 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Naik (Turun)%Increase

(Decrease) %

Belanja Pegawai Personnel Expenditure 545.498.653.026 539.803.416.813 1,06%

Belanja Barang Goods Expenditure 661.029.089.188 659.252.576.242 0,27%

Belanja Modal Capital Expenditure 292.030.860.416 397.292.901.358 -26,49%

Jumlah Total 1.498.558.602.630 1.596.348.894.413 -6,13%

Belanja Barang BLU BLU Goods Expenditure 5.844.918.742.988 6.387.135.347.203 -8,49%

Belanja Modal BLU BLU Capital Expenditure

1.421.735.500 1.127.931.000 26,05%

Jumlah BLU BLU Total 5.846.340.478.488 6.388.263.278.203 -8,48%

Pengembalian Refund (275.728.702) (256.867.996) 7,34%

Jumlah Netto Net Total 7.344.623.352.416 7.984.355.304.620 -8,01%

In comparison to 31 December 2018, Realization of Expenditures as of 31 December 2019 decreased by 8.01%. The decrease in expenditure was due to the following:

1. Non-BLU capital expenditure decreased due to the budget ceiling of several DG Treasury vertical agencies in the regions and work units at headquarters.

2. BLU capital expenditures decreased due to realization of Palm Oil Plantation Fund Administering Agency expenditures, which fell because of a drop in the Biodesel Market Index Price to be equivalent to the Solar Market Index Price. This lead to a decrease in disbursement of biodiesel subsidies.



Sedangkan realisasi anggaran belanja DJPb TA 2019 per Jenis Kegiatan ialah sebagai berikut.

Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan TA 2019Realization of Expenditures Per Activity Type in FY 2019

Kegiatan Activity

31 Desember 2019%Anggaran

BudgetRealisasi Realization

Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Accounting for Budget Execution

18.666.262.000 18.549.531.715 99,37%

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Fostering on Budget Execution 8.675.767.000 8.416.323.877 97,01%

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fostering Financial Management at Public Service Agencies

7.779.647.000 7.542.178.327 96,95%

Peningkatan Pengelolaan Kas Negara Enhancement of State Treasury Management 9.601.421.000 9.324.799.814 97,12%

Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman Management of Investment and Loan Forwarding 20.155.225.000 19.540.846.448 96,95%

Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan Management of Investment and Loan Forwarding

12.188.424.000 11.861.771.580 97,32%

Pengembangan Sistem Perbendaharaan Development of Treasury System 225.403.082.000 223.458.633.304 99,14%

Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara Organizing Proxies of State General Treasurer 374.745.629.000 369.531.096.661 98,61%

Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah Fostering of Treasury Functions in Regions 175.862.103.000 173.776.972.955 98,81%

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan Management Support and Other Technical Support by DG Treasury

664.460.012.000 655.830.566.949 98,70%

Jumlah Rupiah Murni Rupiah Total 1.517.537.572.000 1.497.832.721.630 98,70%

Pengembangan Sistem Perbendaharaan Development of Treasury System 854.880.000 725.881.000

Jumlah Hibah Luar Negeri Foreign Grants Total 854.880.000 725.881.000

Perhimpunan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit Management and Disbursement of Oil Palm Plantation Fund

10.992.000.000.000 5.815.534.780.050 52,91%

Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro Management of Micro Business Revolving Fund 60.000.000.000 30.805.698.438 51,34%

Jumlah BLU BLU Amount 11.052.000.000.000 5.846.340.478.488 52,90%

Pengembalian Belanja Expenditures Refund - 275.728.702 0,00%

Jumlah Total 12.570.392.452.000 7.344.623.352.416 58,43%

NeracaPenurunan Aset secara umum terjadi pada Aset Lancar yaitu pada akun Kas Badan Layanan Umum. Investasi Jangka Panjang non Permanen milik satuan kerja Puat Investasi Pemerintah dan Aset Lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud seperti software dan lisensi untuk kebutuhan operasional DJPb, Dana Kelolaan BLU dan Aset Lain-lainnya. Kewajiban Jangka Pendek mengalami kenaikan yang merupakan utang kepada pihak ketiga dan Kewajiban Jangka Panjang mengalami kenaikan yang merupakan milik satuan kerja Pusat Investasi Pemerintah sedangkan ekuitas mengalami penurunan disebabkan nilai kas pada BLU.

Ringkasan Neraca TA 2019 dan TA 2018Summary of Balance Sheet FY 2019 and FY 2018


Kanaikan/(Penurunan)

Increase (Decrease) %

ASET ASSETS

Aset Lancar Current Assets 17.118.515.905.931 21.255.070.701.640 -4.136.554.795.709

Aset Tetap Fixed Assets 11.268.439.349.928 11.113.523.881.406 154.915.468.522

Piutang Jangka PanjangLong-Term Receivables 64.675.000 76.615.000 -11.940.000

Investasi Jangka Panjang Long-Term Investments 3.152.741.173.643 1.352.498.396.761 1.800.242.776.882

Aset Lainnya Other Assets 4.072.401.479.351 2.839.773.235.524 1.232.628.243.827

Jumlah Aset Total Assets 35.612.162.583.853 36.560.942.830.331 -948.780.246.478

KEWAJIBAN LIABILITIES

Kewajiban Jangka Pendek

Short-Term Liabilities584.434.381.135 23.006.331.269 561.428.049.866

Kewajiban Jangka Panjang

Long-Term Liabilities7.000.000.000.000 4.000.000.000.000 3.000.000.000.000

Jumlah Kewajiban Total Liabilities 7.584.434.381.135 4.023.006.331.269 3.561.428.049.866

EKUITAS EQUITY

Ekuitas Equity 28.027.728.202.718 32.537.936.499.062 -4.510.208.296.344

Jumlah EkuitasTotal Equity 28.027.728.202.718 32.537.936.499.062 -4.510.208.296.344

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Total Liabilities and Equity

35.612.162.583.853 36.560.942.830.331 -948.780.246.478

Balance Sheet

In general, a decline was experienced on Current Assets, namely on the Public Service Agency Cash account. Non-Permanent Long-term Investment of the Government Investment Centre and Other Assets comprised of Intangible Assets such as software and licenses for the operational needs of DG Treasury, BLU managed funds and other assets. Current liabilities increased which represent debt to third parties, while non-current liabilities also increased which belong to the Government Investment Center. Meanwhile, equity has decreased due to the cash value at BLUs.



Laporan OperasionalPada Laporan Operasional secara umum mengalami penurunan sebesar defisit Rp14 triliun, hal ini disebabkan pendapatan PNBP pada Satker BPDP Kelapa Sawit mengalami penurunan.

Perbandingan Laporan Operasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2019 dan TA 2018Comparison of Operating Report Directorate General of Treasury FY 2019 and FY 2018


Kanaikan/(Penurunan)

Increase(Decrease)%

KEGIATAN OPERASIONAL OPERATING ACTIVITIES

Pendapatan Revenue

Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Tax State Revenue 1.744.024.472.402 15.571.011.804.817 -13.826.987.332.415

Jumlah Pendapatan Total Revenue 1.744.024.472.402 15.571.011.804.817 -13.826.987.332.415

Beban Expenses 7.752.943.419.579 7.010.798.831.632 742.144.587.947

Jumlah Beban Total Expenses 7.752.943.419.579 7.010.798.831.632 742.144.587.947

Surplus (Defisit) Dari Kegiatan OperasionalSurplus(Deficit) From Operating Activities

-6.008.918.947.177 8.560.212.973.185 -14.569.131.920.362

KEGIATAN NON OPERASIONAL NON-OPERATING ACTIVITIES

Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non OperasionalSurplus(Deficit) From Non-Operating Activities

-633.805.748 793.937.344 -1.427.743.092

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Surplus/Deficit Before Extraordinaty Items

-6.009.552.752.925 8.561.006.910.529 -14.570.559.663.454

POS LUAR BIASAEXTRAORDINARY ITEMS - -

SURPLUS (DEFISIT) LOSURPLUS (DEFICIT) OF OPERATING REPORT

-6.009.552.752.925 8.561.006.910.529 -14.570.559.663.454

Operating Report

In general, the Operating Report saw a deficit of IDR 14 trillion, which was due to a drop in Non-Tax State Revenue (PNBP) at the Palm Oil Plantation Fund Administering Agency.

Perbandingan Laporan Perubahan EkuitasDirektorat Jenderal Perbendaharaan TA 2019 dan TA 2018

Comparison of Statement of Changes in Equity Directorate General of Treasury FY 2019 and FY 2018


Kenaikan/(Penurunan)Increase

(Decrease) %

Ekuitas Awal Starting Equity

32.537.936.499.062 22.195.161.238.061 10.342.775.261.001

Surplus/ Defisit LO Operating Report Surplus/Deficit

-6.009.552.752.925 8.561.006.910.529 -14.570.559.663.454

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Cumulative Impact Of Policy Changes / Fundamental Errors

- - -

Koreksi yang Menambah/Mengurangi ekuitas Corrections That Increase/Decrease Equity

-42.467.288.074 34.676.913.260 -77.144.201.334

Penyesuaian Nilai Aset Adjustments In Asset Value

- - -

Koreksi Nilai Persediaan Correcion In Value Of Inventories

12.260.000 13.512.500 -1.252.500

Koreksi Atas Reklasifikasi Corrections Against Reclassificaiton

-102.702.857 -102.702.857

Selisih Revaluasi Aset Tetap Difference In Fixed Asset Revaluation

-

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Correction In Fixed Assets Of Non Revaluation

15.193.924 -352.414.822 367.608.746

Lain-Lain Others

-42.392.039.141 35.015.815.582 -77.407.854.723

Transaksi Antar EntitasTransactions Between Entities

1.541.811.744.655 1.747.091.437.212 -205.279.692.557

Kenaikan/Penurunan Ekuitas Increase/Decrease In Equity

-4.510.208.296.344 10.342.775.261.001 -14.852.983.557.345

Ekuitas Akhir Ended Equity

28.027.728.202.718 32.537.936.499.062 -4.510.208.296.344

Laporan Perubahan EkuitasEkuitas mengalami penurunan sebesar Rp4,5 triliun dibandingkan periode 2018, terutama disebabkan karena penurunan pendapatan LO dan kenaikan beban LO.

Statement of Changes in Equity

Equity decreased by IDR 4.5 trillion compared to 2018, which was mainly due to a decrease in Operating Report revenue and an increase in Operating Report expenses

Kilas Balik Kinerja | PROFIL DAN KINERJA ORGANISASI | Sumber Daya Manusia | Pencapaian Kinerja | Tata Kelola Organisasi Performance Overview | PROFILE AND ORGANIZATION PERFORMANCE | Human Resources | Performance Achievement | Organizational Management


MUTUAL TRUSTBuilding trust in the workplace is necessary to maintain a conducive work environment in order to enhance performance and relationships between colleagues. Trust must be built and owned not only by each individual, but also by the organization towards achieving its vision and mission statements and therefore it must possess clear strategic steps in developing a strong organizational profile.

Membangun kepercayaan dalam lingkungan kerja diperlukan untuk

menjaga suasana kerja yang nyaman sehingga kinerja menjadi lebih

produktif dan hubungan antar rekan kerja pun lebih baik. Kepercayaan

harus dibangun dan dimiliki tak hanya bagi setiap personel, tetapi

juga bagi organisasi terhadap pencapaian visi dan misinya

sehingga memiliki langkah strategis yang jelas dalam membentuk profil

organisasi yang kuat.

RASA SALING

PERCAYA

PROFIL DAN KINERJA

ORGANISASI

“Pencapaian merupakan buah dari sinergi seluruh komposisi unit Ditjen Perbendaharaan (DJPb) baik di kantor pusat maupun kantor vertikal. Harapan akan penyerapan APBN yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat terwujud melalui peran dari sebaran unit DJPb sebagai

perwakilan dari Kemenkeu di berbagai penjuru nusantara.”“Achievement is the fruit of synergies between all the constituent work units of the Directorate General of Treasury (DG Treasury) at the head office and vertical offices. Expectations of an optimal absorption of the State Budget for the welfare of the community are realized through the role and spread of DG Treasury units as Ministry of Finance representatives in various parts of the archipelago.”

02

ORGANIZATION PROFILE AND PERFORMANCE

Sejarah PerbendaharaanHistory of Directorate General of Treasury

Visi MisiVision Mission

Tugas dan Fungsi Ditjen Perbendaharaan

Duties and Functions of Directorate General of Treasury

Nilai-Nilai Kementerian KeuanganValues of The Ministry of Finance

Profil Kantor PusatHuman Resources Profile

Profil Kantor Vertikal Ditjen PerbendaharaanProfile The Vertical Offices of The Directorate

General of Treasury

52

58

60

61

64

68



SEJARAH PERBENDAHARAANHISTORY

DJPb sebagai unit eselon I di Kementerian Keuangan yang berperan mengawal pencairan APBN senantiasa tumbuh mengikuti dinamika pemerintahan melalui berbagai inovasi dari periode ke periode. Penyempurnaan yang dilakukan merupakan bentuk upaya dari DJPb dalam menjaga kualitas dari penyaluran dana APBN.

DJPb, the I echelon unit in the Ministry of Finance, the role of which monitoring the disbursement of State Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, “APBN”) continuously improves, aligning with governmental dynamics through various innovations from period to period. Improvement is DJPb’s endeavor to maintain quality distribution of APBN fund.

• KBN dan KPBN dipecah menjadi 121 Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), 164 Kantor Kas Negara (KKN), dan 32 Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) | KBN and KPBN were divided into 121 State Treasury O ces KP State

ash O ces Kantor Kas Negara, “KKN”), and 32 Budget Administration O ces Kantor Tata saha Anggaran, “KTUA”)

• Departemen Keuangan memiliki Deputi Bidang Anggaran dan Deputi Bidang Pengawasan | The Finance Department had a Budget Sector Deputy and a Monitoring Sector Deputy

• Integrasi antara KPPN, Kantor Kebendaharaan Negara (KKN), dan Kantor Pusat Kas (KPK) ke dalam Kantor Bendahara Negara (KBN) di ibukota provinsi dan Kantor Pembantu Bendaharan Negara (KPBN) sebagai unit vertikal | Integration among KPP State Treasury O ce Kantor Kebendaharaan

egara KK and ash Head O ce KPK into the State Treasurer O ce Kantor endahara egara K in the provincial capital and Au iliary State Treasurer O ce Kantor Pembantu Bendaharan Negara, “KPBN”) as vertical uni.

• Percobaan Penerimaan dan Pengeluaran Secara Giral dimulai. | Trial Revenue and Expenditure by Giro was taken into practices

• Deputi Bidang Anggaran menjadi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) | A Budget Sector Deputy became the Directorate General of Budget (Direktorat Jenderal Anggaran, “DJA”)

• Deputi Bidang Pengawasan menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara | The Monitoring Sector Deputy became the Directorate General of State Finance Monitoring

1975• Pembentukan 11 Kanwil

DJA | The establishment of Regional O ces Kantor

Wilayah, “Kanwil”) of DJA

• KPN dan KKN digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) di bawah Kanwil DJA | KPN and KKN were incorporated into the State Treasury and Cash O ce KPK under the D A Regional O ce

• Giralisasi berhasil dilaksanakan | Giralization was successfully implemented

• Komputerisasi pengelolaan perbendaharaan mulai dilakukan | The computer-based treasury management was started

• Perubahan Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit (CKC) menjadi Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) | Changing the name Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit

K to State Treasury Service O ce Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, “KPPN”)

• Pelayanan Perbendaharaan manual berdasarkan Indische Comptabiliteits | Treasury Service was conducted manually based on Indische Comptabiliteits Wet

• Lahir Aplikasi SISPEN (Sistem Penerimaan Negara) sebagai langkah awal otomatisasi penatausahaan penerimaan | The innovation of State Revenue System (Sistem Penerimaan Negara, “SISPEN”) Application as the initial step in revenue administration automatization

Pasca KemerdekaanPost-Independence

1983 1990

1999

1964 1969



Period of Finance & Treasury Reform

Periode ReformasiKeuangan dan Perbendaharaan

• Undang-Undang Keuangan Negara | Laws of State Finance

• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | Law No. 17 of 2003 on State Finance

• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara | a o of on State Treasury

• UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara | a o of on State inance Management and Accountability Review

• Dibentuk DJPb sebagai wujud implementasi Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dengan kantor vertikal berupa pengalihan dari instansi vertikal DJA | Establishment of DJPb as a form of State Treasury Law implementation with vertical o ces as a transfer from D A s vertical institutions Laws of State Finance

• KMK No. 303/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) | Minister of

inance Decree o KMK on the Organization and Procedures of the DJPb’s Regional O ces and State Treasury O ces Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, “KPPN”)

• PMK No. 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan sehingga memperkuat fungsi KPPN | Minister of Finance Regulation

o PMK on the Organization and Procedures of the Directorate General of Treasury’s Vertical Institutions to strengthen KPPN’s functions

• Lahir 18 KPPN Percontohan sebagai layanan unggulan DJPb tahun 2007 | The Birth of 18 Pilot KPPN as DJPb’s excellent service in 2007

•

Period of Bureaucracy Reform

Periode Reformasi Birokrasi

Periode Reformasi Keuangan dan PerbendaharaanPeriod of Finance and Treasury Reform

• Visi DJPb | DJPb’s Vision

• “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera” | “To be a professional, transparent, and accountable state treasury manager to create an independepent and prosperous nation”

• Pembentukan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) | Formation of Directorate of Investment Management System (Sistem Manajemen Investasi, “SMI”)

• • Penggabungan Direktorat

Pengelolaan Dana Investasi dan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman | The merger between the Directorate of Investment Fund Management and the Directorate of Subsidiary Loan Management

• Pembentukan Direktorat Transformasi Perbendaharaan (TP) | Formation of Directorate of Treasury Transformation (Transformasi Perbendaharaan, “TP”)

• awal dimulainya proyek SPAN | The beginning of State Treasury and ystems (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, “SPAN”)

2008 - 2010

2004

2005 - 2008



Periode Reformasi BirokrasiPeriod of Bureaucracy Reform

• Pembentukan 13 Layanan Filial KPPN untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders yang berkendala geografis | Formation of 13 KPPN Filial Services To improve service to stakeholders with geographical obstacles

• Penetapan 178 KPPN Percontohan melalui keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 | Establishment of 178 Pilot KPPN through the Directorate General of Treasury decree No. KEP-163/PB/2012

• Pembentukan Kanwil sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, serta KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN Khusus Investasi | Formation of Regional O ces in accordance ith the Minister of Finance Regulation No. 169/ PMK.01/2012 Riau Islands, West Sulawesi, and West Papua Provinces’ DJPb Regional O ces and KPP specializing in Revenues and Investments

Periode Transformasi KelembagaanPeriod of Institution Reform

2014• Satu Dekade DJPb | One

Decade of DJPb

• Ditetapkan Visi: “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia” | Establishment of Vision: “To be an Excellent Treasury Manager on the Global Level”

2015• Peluncuran Modul

Penerimaan Negara Generasi 2 | Launch of the 2nd Generation State Revenue Module

• Implementasi SPAN | SPAN Implementation

• Treasury Single Account | Treasury Single Account

• Treasury Dealing Room | Treasury Dealing Room

2016• Peresmian KPPN Khusus

Penerimaan dan Investasi \ O cial eremony of KPP Specializing in Revenues and Investments

• Piloting SAKTI | Institutional Financial Application System (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, “SAKTI”) Piloting

2017• Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa melalui KPPN | DAK and Village Funds Distribution through KPPN

• Program Pembiayaan Ultra Mikro | Ultra Micro Financing Program

• Piloting Aplikasi eSPM | eSPM Application Piloting

• Layanan Call Center HAI-DJPb | HAI-DJPb Call Center Services

2018• Peluncuran Kartu Kredit

Pemerintah dan e-SPM | Launch of Government Credit Card and e-SPM

• Integrasi IKPA dalam Aplikasi OM SPAN | Budget Implementation Performance Indicators (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, “IKPA”) integration into An Online Monitoring of State Treasury and Budget System (Pengawasan Daring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, “OM SPAN”) Application

• Implementasi SAKTI pada seluruh satker Kemenkeu dan PPATK | Implementation of SAKTI across Indonesian Financial Transaction Reports &Analysis Center (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “PPATK”)

44

MTI Terbitan Khusus/ 2019

Laporan Utama

2019• Kartu Kredit Pemerintah dalam penggunaan

UP | Use of Government Credit Cards

• Peluncuran Modul Penerimaan Negara Generasi 3 | Launch of Third Generation State Revenue Module

• Aplikasi Gaji KPPN Terpusat untuk TNI/Polri | Integrated KPPN Salary Application for Military/ Police

• Piloting lanjutan SAKTI tahap IV | Continuation of SAKTI Piloting of stage IV2010 -

2010 - 2016

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia.

To be an excellent state treasury manager on the global level

“Visi

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal

2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel

3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

4. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal,profesional, dan modern

1. Aactualizing prudent, efficient, and optimal cash and investment management

2. Promoting timely, effective, and accountable budget implementation performance

3. Disclosing state financial reporting and accounting in an accountable, transparent, and timely manner

4. Developing excellent, professional and modern treasury system supporting capacity

Misi



DJPb mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Dalam menyempurnakan pelaksanaan tugas, DJPb menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara

4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara

5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DJPb’s duties are formulating and implementing policies and technical standardization in a state treasury sector.

To perfect its duties, Directorate General of Treasury performs functions as follows:

1. policy formulation in the state treasury sector

2. policy implementation in the state treasury sector

3. composition of norms, standards procedures, and criterias in the state treasury sector

4. providing technical guidances and evaluation in the state treasury sector

5. implementing the administration of Directorate General of Treasury

2.3 TUGAS DAN FUNGSI DJPbDJPb’s Duties and Functions

Integritas Bersikap Jujur, Tulus dan dapat dipercaya, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

Profesionalisme Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

SinergiMelayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, bersikap proaktif dan cepat tanggap.

PelayananMelakukan perbaikan terus menerus, mengembangkan inovasi kreativitas

KesempurnaanMempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, bekerja dengan hati

» Integrity Honest, sincere and trustworthy, maintaining dignity and avoiding disgraceful deeds.

» Professionalism Having good faith, mutual trust and respect, finding and performing the best solution.

» Sinergy Serving with orientation towards stakeholder satisfaction, acting proactively and responsively.

» Service Improving continuously, developing creativity and innovation.

» Excellence Having extensive skills and knowledge, working sincerely

2.4 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGANThe Ministry of Finance’s Values



Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Directorate of Budget Execution

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Directorate of State Cash Management

Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Directorate of Investement Management System

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Directorate of Public Service Agencies Financial Management Oversight

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Directorate of Accounting and Financial Reporting

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Directorate of Treasury System

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Directorate of Information Systems and Technology Treasury

Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan

Senior Treasury Analyst

Subdit Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran

Sub Directorate of Coordination and Consolidation Budget Implementation

Subdit Optomalisasi Kas

Sub Directorate of Cash Optimization

Subdirektorat Kebijakan Investasi Dan Hubungan Kelembagaan

Sub Directorate of Investment Policy and Institutional Relations

Subdit Peraturan dan Standarisasi Teknis Badan Layanan Umum

Sub Directorate of Regulation and Standardization of Technical Public Services

Agencies

Subdit Standar Akuntansi Pemerintah

Sub Directorate of Accounting System

Subdit Transformasi Kelembagaan

Sub Directorate of Institutional transformation

Subdit Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi

Sub Directorate of Design and Development of Information Systems

Subdit Pelaksana Anggaran I

Sub Directorate of Budget Execution I

Subdit Optomalisasi Kas

Sub Directorate of Cash Optimization

Subdirektorat Penganggaran, Pengelolaan Kinerja dan Risiko

Investasi

Sub Directorate of Budgeting, Performance Management and Investment Risk

Subdit Tarif, Remunerasi dan Informasi Badan layanan Umum

Sub Directorate of Rate, Remuneration and Information of Public Service Agencies

Subdit Sistem Akuntansi

Sub Directorate of Accounting System

Subdit Penelitian dan Pengembangan dan Kerjasama

Kelembagaan

Sub Directorate of Research and Development and Institutional Cooperationt

Subdit Pengelolaan Sistem Informasi Internal

Sub Directorate of Internal Information System Management

Subdit Pelaksana Anggaran II

Sub Directorate of Budget Execution II

Subdit Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Sub Directorate of Revenue Management and spending Cash

Subdit Hukum

Sub Directorate of Law

Subdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I

Sub Directorate of Public Service Agencies Financial Management I

Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan BUN

Sub Directorate of Agency Accounting Assistance and State Treasurer

Subdit Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan

Sub Directorate of Harmonization of Regulations Treasury

Subdit Pengelolaan Sistem Informasi External

Sub Directorate of External Information System Management

Subdit Pelaksana Anggaran III

Sub Directorate of Budget Execution III

Sub direktorat Manajemen Kas Pinjaman Hibah

Sub Directorate of Management Cash of Loan and Grant

Subdit Investasi Badan Usaha Milik Negara

Sub Directorate of Investment State-Owned Enterprises

Subdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II

Sub Directorate of Public Service Agencies Financial Management II

Subdit Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara

Umum Negara

Sub Directorate of Accounting and Financial Reporting Centre General Treasurer

Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum

Sub Directorate of Process Coaching Business and Law

Subdit Pengelolaan Infrastruktur

Sub Directorate of Infrastructure Management

Subdit Pelaksana Anggaran IV

Sub Directorate of Budget Execution IV

Sub direktorat Manajemen Kas Pinjaman Hibah

Sub Directorate of Management Cash of Loan and Grant

Subdit Investasi Pemerintah Daerah / Badan Usaha Milik Daerah

Sub Directorate of Investments Local Government / Regional-Owned Enterprises

Subdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III

Sub Directorate of Public Service Agencies Financial Management III

Subdit Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sub Directorate of Preparation of Financial Statements of the Central Government

Subdit Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola

Perbendaharaan

Sub Directorate of Standardization and treasury Capacity business

Subdit Pengelolaan Transformasi Teknologi Informasi

Sub Directorate of Management of Information Technology Transformation

Kelompok Jabatan Fungsional

Functional Job Position


Functional Job PositionKelompok Jabatan Fungsional

Functional Job PositionKelompok Jabatan Fungsional








Sekretariat

Secretariat

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Division of Organization and Business Proces

Bagian Sumber Daya Manusia

Division of Human Resources

Bagian Kepatuhan Internal

Division of Internal Control

Bagian Keuangan

Division of Finance

Bagian Umum

Division of General Support

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Directorate General Of Treasury

KANTOR WILAYAH

Regional Treasury Office

KPPN / State Treasury Office

Instansi Vertikal

Kantor Pusat

2.5 KANTOR PUSAT DJPbDJPb Head Office

Pencairan APBN yang tersalurkan hingga ke seluruh penjuru nusantara diawali dari diciptakannya rumusan terkait pengelolaan keuangan negara yang menjadi peran dari Kantor Pusat DJPb, sebagai unit eselon II pemegang regulasi dari setiap fungsi dari DJPb.

Disbursement of APBN across Indonesian’s areas begins with the formulation of state finance management, the role of which is held by DJPb’s Head Office as the II echelon unit, holding regulations of DJPb’s each functions.



KinerjaKANTOR PUSAT

DR. ANDIN HADIYANTO, S.E, M.ADirektur Jenderal PerbendaharaanDirectorate General of Treasury

7.600 PEGAWAIEselon I 1

Eselon II 43

Eselon III 368

Eselon IV 1.538

Fungsional 43

Pelaksana 5.607

Rekap NKONKO Record

109,66

RM. WIWIENG HANDAYANINGSIH, SHSekretaris Ditjen PerbendaharaanSecretariat of the Directorate General of Treasury

331 PEGAWAIEselon II 1

Eselon III 5

Eselon IV 19

Fungsional 1

Pelaksana 305

Rekap NKONKO Record

107,47

SUDARSO, M.MDirektur Pelaksanaan AnggaranDirectorate of Budget Implementation


Eselon III 6

Eselon IV 25

Fungsional 1

Pelaksana 67

Rekap NKONKO Record

110,09

DIDYK CHOIROEL, S.SOS., M.M., M.SIDirektur Pengelolaan Kas NegaraDirectorate of State Budget Management


Eselon III 6

Eselon IV 24

Fungsional 1

Pelaksana 67

Rekap NKONKO Record

113,21

ARY WAHYUNI, SH. MPMDirektur PPK-BLUDirectorate of Public ServiceAgency Financial Management


Eselon III 4

Eselon IV 16

Fungsional -

Pelaksana 56

Rekap NKONKO Record

108,95

R. WIWIN ISTANTI, S.E. AK, M.LAWS Direktur Akuntans dan Pelaporan KeuanganDirectorate of Accounting and Financial Reporting


Eselon III 6

Eselon IV 25

Fungsional -

Pelaksana 97

Rekap NKONKO Record

109,21

CATUR ARIYANTO WIDODO, S.E, M.INT.DEV.ECTenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Assesment Staff


Eselon III -

Eselon IV -

Fungsional -

Pelaksana -

Rekap NKONKO Record

-

AGUNG YULIANTA, S.E, M.SIDirektur Sistem Perbendaharaan Directorate of Treasury System


Eselon III 6

Eselon IV 22

Fungsional -

Pelaksana 78

Rekap NKONKO Record

111,74

SYAIFUL ISLAM, S.E, M.B.A, PH.DDirektur Sistem Informasi dan Teknologi PerbendaharaanDirectorate of Treasury Information and Technology System


Eselon III 5

Eselon IV 20

Fungsional 40

Pelaksana 125

Rekap NKONKO Record

106,53

LUDIRO, S.E, M.MDirektur Sistem Manajemen InvestasiDirectorate of Investment Management System


Eselon III 5

Eselon IV 25

Fungsional -

Pelaksana 56

Rekap NKONKO Record

108,05

DR. ANDIN HADIYANTO, S.E, M.A RM. WIWIENG HANDAYANINGSIH, SH SUDARSO, M.MDIDYK CHOIROEL, S.SOS., M.M., M.SIR. WIWIN ISTANTI, S.E. AK, M.LAWS LUDIRO, S.E, M.M AGUNG YULIANTA, S.E, M.SICATUR ARIYANTO WIDODO, S.E, M.INT.DEV.EC ARY WAHYUNI, SH. MPM SYAIFUL ISLAM, SE.E, M.B.A, PH.D



Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

KANTOR WILAYAHRegional Treasury Office

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


BAGIAN UMUM

General Affairs Division

BIDANG SUPERVISI KPPN DAN KEPATUHAN INTERNAL

Treasure Office Supervision and Internal Compliance Division

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Guidance Budget Execution I Division

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Guidance Budget Execution II Division

BIDANG PEMBINAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Guidance on Accounting and Financial Report Division

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A

Guidance Budget Execution I A Section

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B

Guidance Budget Execution I B Section

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C

Guidance Budget Execution I C Section

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D

Guidance Budget Execution I D Section

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A

Guidance Budget Execution II A Section

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIB

Guidance Budget Execution II B Section

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIC

Guidance Budget Execution II C Section

SEKSI PEMBINAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Guidance to Central Goverment Accounting System

SEKSI PEMBINAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Guidance to Regional Goverment Accounting System

SEKSI ANALISA STATISTIK DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Analysis, Statistic and Financial Reporting Section

SEKSI SUPERVISI PROSES BISNIS

Bussiness Process Supervision Section

SEKSI SUPERVISI TEKNIS APLIKASI

Technical Application Supervision Section

SEKSI KEPATUHAN INTERNAL

Internal Compliance Section

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

State Treasury Offices

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Human Capital Subdivision

SUB BAGIAN KEUANGAN

Finance Subdivision

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

Administration Subdivision

SUB BAGIAN PENILAIAN KINERJA

Performance Evaluation Subdivision

Bagan Organisasi Kantor WilayahOrganizational Chart of Regional Office

DJPb merupakan unit Kementerian Keuangan yang memiliki cakupan wilayah kerja yang sangat luas dan membentang ke seluruh penjuru negeri. Sebagai pemegang kendali atas peran Kementerian Keuangan di daerah, DJPb memiliki perpanjangan tangan berupa unit kantor vertikal di seluruh wilayah Indonesia berupa Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

DJPb is a unit of the Ministry of Finance with an extensive scope of working areas, and spreading across Indonesia. DJPb as the controller of state cash management has extensive units of vertical offices across Indonesia in form of Kanwil DJPb and State Treasury Service Offices (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, “KPPN”).

2.6KANTOR VERTIKAL Vertical Offices



WILAYAH KERJA: 6 KPPNPadang, Bukit Tinggi, Solok, Lubuk Sikaping, Sijunjung, Painan

Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera BaratHead of Regional Treasury Office Of West Sumatera


Eselon III 11

Eselon IV 44

Fungsional -

Pelaksana 127

Rekap NKONKO Record

108,35

WILAYAH KERJA: 11 KPPNMedan I, Medan II, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Tanjung Balai, Gunung Sitoli, Rantau Prapat, Sibolga, Sidikalang, Balige

DRS. TIARTA SEBAYANG, M.M.Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera UtaraHead of Regional Treasury Office Of North Sumatera


Eselon III 15

Eselon IV 65

Fungsional -

Pelaksana 213

Rekap NKONKO Record

107,56

Kinerja Kantor Vertikal


Eselon III 10

Eselon IV 48

Fungsional -

Pelaksana 123

Rekap NKONKO Record

107,20WILAYAH KERJA: 7 KPPNBanda Aceh, Langsa, Meulaboh, Tapaktuan, Lhokseumawe, Kutacane, Takengon

SYAFRIADI, S.E., M.EC., PH.D.Kepala Kanwil DJPb Prov. AcehHead of Regional Treasury Office Of Aceh

WILAYAH KERJA: 3 KPPNPekanbaru, Dumai, Rengat

BAKHTARUDDIN, S.E., M.M.Kepala Kanwil DJPb Prov. Prov. RiauHead of Regional Treasury Office Of Riau


Eselon III 8

Eselon IV 29

Fungsional -

Pelaksana 74

Rekap NKONKO Record

107,72

WILAYAH KERJA: 5 KPPNPalembang, Baturaja, Lahat, Sekayu, Lubuk Linggau

TAUKHID, S.E. M.SC.IB., M.B.AKepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan Head of Regional Treasury Office Of South Sumatera


Eselon III 9

Eselon IV 38

Fungsional -

Pelaksana 116

Rekap NKONKO Record

107,76


Eselon III 6

Eselon IV 27

Fungsional -

Pelaksana 45

Rekap NKONKO Record

107,81WILAYAH KERJA: 2 KPPNTanjung Pinang dan Batam

TEGUH DWI NUGROHO, S.E., M.M Kepala Kanwil DJPb Prov. Kepulauan RiauHead of Regional Treasury Office Of Riau Island

WILAYAH KERJA: 5 KPPNJambi, Muara Bungo, Sungai Penuh, Kuala Tungkal, Bangko

SUPENDI, S.EKepala Kanwil DJPb Prov. Prov. JambiHead of Regional Treasury Office Of Jambi


Eselon III 9

Eselon IV 39

Fungsional -

Pelaksana 90

Rekap NKONKO Record

107,30

HERU PUDYO NUGROHO, S.E., M.B.A.



WILAYAH KERJA: 2 KPPNPangkal Pinang dan Tanjung Pandan

Kepala Kanwil DJPb Prov. Bangka BelitungHead of Regional Treasury Office Of Bangka Belitung


Eselon III 6

Eselon IV 26

Fungsional -

Pelaksana 41

Rekap NKONKO Record

108,51

WILAYAH KERJA: 3 KPPNSerang, Tangerang, Rangkas Bitung

DRS. ADE ROHMAN M.SI,Kepala Kanwil DJPb Prov. BantenHead of Regional Treasury Office Of Banten


Eselon III 8

Eselon IV 31

Fungsional -

Pelaksana 88

Rekap NKONKO Record

107,80


Eselon III 9

Eselon IV 34

Fungsional -

Pelaksana 70

Rekap NKONKO Record

107,00WILAYAH KERJA: 4 KPPNBengkulu, Manna, Curup, Mukomuko

ISMED SAPUTRA, S.E, M.MKepala Kanwil DJPb Prov. BengkuluHead of Regional Treasury Office Of Bengkulu

WILAYAH KERJA: 4 KPPNBandar Lampung, Metro, Kotabumi, Liwa

DRS. SOFANDI ARIFIN, AK, M.P.AKepala Kanwil DJPb Prov. LampungHead of Regional Treasury Office Of Lampung


Eselon III 9

Eselon IV 35

Fungsional -

Pelaksana 103

Rekap NKONKO Record

105,55

WILAYAH KERJA: 15 KPPNSemarang I, Semarang II, Surakarta, Pati, Kudus, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, Magelang, Klaten, Sragen, Purworejo, Purwodadi, Banjarnegara, Cilacap

SULAIMANSYAH, S.E.Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa TengahHead of Regional Treasury Office Of Central Java


Eselon III 20

Eselon IV 83

Fungsional -

Pelaksana 445

Rekap NKONKO Record

107,30


Eselon III 15

Eselon IV 66

Fungsional -

Pelaksana 432

Rekap NKONKO Record

107,63WILAYAH KERJA: 10 KPPNJakarta I, Jakarta II, Jakarta III, Jakarta IV, Jakarta V, Jakarta VI, Jakarta VII, KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Khusus Investasi, serta KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

ALFIKER SIRINGORINGO, S.E., M.EC.Kepala Kanwil DJPb Prov. DKI JAKARTAHead of Regional Treasury Office Of DKI Jakarta

WILAYAH KERJA: 12 KPPNBandung I, Bandung II, Bogor, Bekasi, Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya, Kuningan, Purwakarta, Garut, Karawang, Sumedang

DRS. DJOKO HENDRATTO, MBA Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa BaratHead of Regional Treasury Office Of West Java


Eselon III 15

Eselon IV 72

Fungsional -

Pelaksana 355

Rekap NKONKO Record

108,14

WILAYAH KERJA:3 KPPNYogyakarta, Wonosari, Wates

Kepala Kanwil DJPb Prov. DI YogyakartaHead of Regional Treasury Office Of Yogyakarta


Eselon III 6

Eselon IV 29

Fungsional -

Pelaksana 138

Rekap NKONKO Record

108,63

DRS. SAHAT M.T. PANGGABEAN

FAHMA SARI FATMA, S.E. AK., M.S.E



WILAYAH KERJA:15 KPPNSurabaya I, Surabaya II, Sidoarjo, Malang, Pamekasan, Bondowoso, Madiun, Kediri, Blitar, Mojokerto, Jember, Bojonegoro, Banyuwangi, Tuban, Pacitan

DRS. DEDI SOPANDIKepala Kanwil DJPb Prov. Jawa TimurHead of Regional Treasury Office Of East Java


Eselon III 20

Eselon IV 85

Fungsional -

Pelaksana 376

Rekap NKONKO Record

107,17

WILAYAH KERJA: 3 KPPNTanjungselor, Tarakan, Nunukan

INDRA SOEPARJANTO, S.E, M.A.PKepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan UtaraHead of Regional Treasury Office Of North Kalimantan


Eselon III 7

Eselon IV 30

Fungsional -

Pelaksana 44

Rekap NKONKO Record

107,42


Eselon III 11

Eselon IV 42

Fungsional -

Pelaksana 97

Rekap NKONKO Record

107,78WILAYAH KERJA: 6 KPPNPontianak, Sintang, Singkawang, Sanggau, Ketapang, Putussibau

DR. EDIH MULYADI, S.E, M.SIKepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan BaratHead of Regional Treasury Office Of West Kalimantan

WILAYAH KERJA: 4 KPPNPalangkaraya, Buntok, Pangkalanbun, Sampit

RATIH HAPSARI KUSUMAWARDANI, S.SI, M.A, M.TKepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan TengahHead of Regional Treasury Office Of Middle Kalimantan


Eselon III 9

Eselon IV 34

Fungsional -

Pelaksana 72

Rekap NKONKO Record

108,27

WILAYAH KERJA: 5 KPPNBanjarmasin, Pelaihari, Barabai, Tanjung, Kotabaru

USDEK RAHYONO, SHKepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan SelatanHead of Regional Treasury Office Of South Kalimantan


Eselon III 9

Eselon IV 40

Fungsional -

Pelaksana 114

Rekap NKONKO Record

108,17

WILAYAH KERJA: 4 KPPNMataram, Selong, Sumbawa Besar, Bima

SYARWAN, S.E., M.M.Kepala Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara BaratHead of Regional Treasury Office Of West Nusa Tenggara


Eselon III 9

Eselon IV 34

Fungsional -

Pelaksana 75

Rekap NKONKO Record

108,40


Eselon III 6

Eselon IV 31

Fungsional -

Pelaksana 62

Rekap NKONKO Record

107,33WILAYAH KERJA: 3 KPPNSamarinda, Balikpapan, Tanjung Redep

MIDDEN SIHOMBING, S.ST.,AKKepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan TimurHead of Regional Treasury Office Of East Kalimantan

WILAYAH KERJA: 3 KPPNDenpasar, Singaraja, Amlapura

TRI BUDHIANTO, S.P., M.T. Kepala Kanwil DJPb Prov. BaliHead of Regional Treasury Office Of Bali


Eselon III 6

Eselon IV 30

Fungsional -

Pelaksana 84

Rekap NKONKO Record

107,18



WILAYAH KERJA: 6 KPPNKupang, Waingapu, Ruteng, Atambua, Larantuka, Ende

LYDIA KURNIAWATI CHRISTYANA, M.M.Kepala Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara TimurHead of Regional Treasury Office Of East Nusa Tenggara


Eselon III 9

Eselon IV 43

Fungsional -

Pelaksana 91

Rekap NKONKO Record

107,47

WILAYAH KERJA: 2 KPPNMamuju dan Majene

IMIK EKO PUTRO, S.EKepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi BaratHead of Regional Treasury Office Of West Sulawesi


Eselon III 6

Eselon IV 25

Fungsional -

Pelaksana 46

Rekap NKONKO Record

107,96


Eselon III 14

Eselon IV 56

Fungsional -

Pelaksana 176

Rekap NKONKO Record

107,32WILAYAH KERJA: 9 KPPNMakasar I, Makasar II, Pare-Pare, Palopo, Bantaeng, Sinjai, Benteng, Watampone, Makale

SUDARMANTO, S.E.,M.MKepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi SelatanHead of Regional Treasury Office Of South Sulawesi

WILAYAH KERJA: 4 KPPNPalu, Poso, Luwuk, Toli-Toli

IRFA AMRI, AK., M.A, PH.DKepala Kanwil DJPb Prov.Sulawesi TengahHead of Regional Treasury Office Of Middle Sulawesi


Eselon III 9

Eselon IV 35

Fungsional -

Pelaksana 71

Rekap NKONKO Record

106,15

WILAYAH KERJA: 4 KPPNKendari, Bau-Bau, Raha, Kolaka

ARIF WIBAWA, S.SOS., M.M.Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi TenggaraHead of Regional Treasury Office Of South East Sulawesi


Eselon III 8

Eselon IV 34

Fungsional -

Pelaksana 72

Rekap NKONKO Record

108,02

WILAYAH KERJA: 4 KPPNAmbon, Masohi, Tual, Saumlaki

NOOR FAISAL ACHMAD, S.E, AK, M.SC, PH.D.Kepala Kanwil DJPb Prov. MalukuHead of Regional Treasury Office Of Maluku


Eselon III 8

Eselon IV 34

Fungsional -

Pelaksana 91

Rekap NKONKO Record

107,50


Eselon III 6

Eselon IV 25

Fungsional -

Pelaksana 44

Rekap NKONKO Record

108,09WILAYAH KERJA: 2 KPPNGorontalo dan Marisa

Kepala Kanwil DJPb Prov. GorontaloHead of Regional Treasury Office Of Gorontalo

WILAYAH KERJA: 4 KPPNManado, Kotamobagu, Tahuna, Bitung

MUHDI, S.E., S.IP., MIS, PH.D.Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulawesi UtaraHead of Regional Treasury Office Of North Sulawesi


Eselon III 8

Eselon IV 32

Fungsional -

Pelaksana 92

Rekap NKONKO Record

107,06

-



WILAYAH KERJA: 2 KPPNTernate dan Tobelo

BAYU ANDY PRASETYA, S.E, M.SIS.Kepala Kanwil DJPb Prov. Maluku UtaraHead of Regional Treasury Office Of North Maluku


Eselon III 7

Eselon IV 25

Fungsional -

Pelaksana 47

Rekap NKONKO Record

108,70


Eselon III 7

Eselon IV 30

Fungsional -

Pelaksana 53

Rekap NKONKO Record

106,06WILAYAH KERJA: 3 KPPNManokwari, Fak-Fak, Sorong

HARI UTOMO, S.E, M.M.Kepala Kanwil DJPb Prov. Papua BaratHead of Regional Treasury Office Of West Papua

WILAYAH KERJA: 7 KPPNJayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Timika

SYAIFUL, S.E, AK. M.MKepala Kanwil DJPb Prov. PapuaHead of Regional Treasury Office Of Papua


Eselon III 11

Eselon IV 46

Fungsional -

Pelaksana 104

Rekap NKONKO Record

106,70

Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN)

Pelayanan perbendaharaan akan benar-benar sampai pada masyarakat/pengguna jasa secara langsung melalui KPPN. Peran penerimaan negara maupun verifikasi anggaran yang keluar dalam bentuk belanja negara mutlak berada di kantor yang bertanggung jawab langsung kepada masing-masing kanwil setempat.

State Treasury Service Offices (KPPN)

Treasury services will reach out public or service users directly through State Treasury Service Office (KPPN). Revenues and verification of state spending budget is in the hands of an office directly holding responsibilites to each of regional offices.

PEJABAT ESELON II PURNA TUGAS:

DRS. HARYANA, M.SOC.SC.Terakhir menjabat: Kepala Kanwil DJPb Prov. BantenPeriode 2018 - Juli 2020



Penyaluran atas beban APBN maupun penerimaan negara pada tiap wilayah dikelola oleh KPPN Tipe A1 dan A2. Pada umumnya KPPN Tipe A1 berada di ibukota provinsi maupun kota besar non ibukota provinsi dengan jumlah stakeholder yang lebih tinggi daripada KPPN Tipe A2 yang berada di luar ibukota provinsi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 dan A2

Special State Treasury Service Offices (KPPN) of Type A1 and A2

Distribution of State Budget expenses and state revenues in each region is managed by KPPN of Type A1 and A2. Generally, KPPN of Type A1 is located in provincial capital and nonprovincial capital with higher total stakeholders compared to KPPN of Type A2 which located outside provincial capital.

State Treasury Office A1 Type

SUBAGIAN UMUM

General Affairs Sub Division

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


SEKSI PENCAIRAN DANA

Disbursement SectionSEKSI BANKBank Section

SEKSI MANAJEMEN SATKER DAN KEPATUHAN INTERNAL

Unit Management & Internal Compliance Section

SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

Verification and Accountancy Section

Bagan Organisasi KPPN Tipe A1 & A2 Organizational Chart of A1 & A2 Typed KPPN

Functional Job PositionKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


Fund Disbursement and Unit Management Section

SEKSI BANKBank Section

SUBAGIAN UMUM


KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2

SEKSI VERIFIKASI, AKUNTANSI DAN KEPATUHAN INTERNAL

Verification, Accountancy and Internal Compliance Section


SEKSI PENCAIRAN DANA DAN MANAJEMEN SATKER

KPPN Tipe A1

KPPN Tipe A2

Profil Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN) Khusus

Profile of Special State Treasury Service Offices

Pembentukan KPPN Khusus pada tahun 2015 merupakan wujud konkret dari inovasi peningkatan kualitas layanan publik pada DJPb. KPPN khusus memiliki struktur organisasi, tugas, maupun fungsi yang berbeda sesuai dengan jenis stakeholder yang dilayani. DJPb mempunyai tiga jenis KPPN Khusus yaitu KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, KPPN Khusus Penerimaan, dan KPPN Khusus Investasi.

The establishment of Special KPPN in 2015 is a concrete embodiment of public services quality improvement in Directorate General of Treasury. It has different organizational structure, duties, and functions pursuant to types of stakeholders served. Directorate General of Treasury has three types of Special KPPN, namely KPPN for Loans and Grants, KPPN for Revenues, and KPPN for Investment.

a. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah merupakan kantor vertikal DJPb yang khusus mengelola pendanaan bersumber dari pinjaman yang pada umumnya dari luar negeri maupun manajemen hibah atau penyaluran barang-barang.

a. KPPN for Loans and Grants

KPPN for Loans and Grants serves as a vertical office of Directorate General of Treasury, whose the speciality is managing funds, stemming from foreign loans, grants management or goods distribution.

State treasury Office Centralized Load/ Grant Services

SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

Section of Verification and Accountancy

SEKSI MANAJEMEN SATKER DAN KEPATUHAN INTERNAL

Section of Unit Management & Internal Compliance

Functional Job PositionKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PENYALURAN PINJAMAN DAN HIBAH I

Section of Loan and Grant Disbursement I

SUBAGIAN UMUM


KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAANKHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH

SEKSI BANK

Section of Bank

SEKSI PENYALURAN PINJAMAN DAN HIBAH II

Section of Loan and Grant Disbursement II

Bagan Organisasi KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

Organizational Chart ofKPPN for Loans and Grants



b. KPPN Khusus Penerimaan

Pengelolaan penerimaan negara menjadi hal yang perlu mendapat perhatian DJPb. Untuk itulah dibentuk KPPN Khusus Penerimaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang secara organisatoris berada di bawah Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya KPPN Khusus Penerimaan diharapkan penerimaan negara dapat meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.

b. KPPN for Revenues

DJPb needs to focus on the management of state revenues; therefore, KPPN for Revenue, directly responsible to the Directorate of State Cash Management, organizationally under the DKI Jakarta Province Regional Office of the Directorate General of Treasury was established. KPPN for Revenue is expected to increase state revenue in terms of quantity or quality.


SUBAGIAN UMUM


State Treasury Centralized Revenue Services

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN

SEKSI REKONSILIASI

Reconciliation Section

SEKSI LAYANAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Management & Services Section

SEKSI VERIFIKASI, AKUNTANSI, DAN ANALISA STATISTIK

Verification, Accountancy and Statistic Analysis Section

SEKSI PELAPORAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

Reporting & Internal Compliance Section

Bagan Organisasi KPPN Khusus Penerimaan

Organizational Chart ofKPPN for Revenues

c. KPPN Khusus Investasi

Dalam rangka melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya dibentuklah KPPN Khusus Investasi.

c. KPPN for Investment

KPPN of Investment was established in order to implement good administration of investment agreement, investment funds distribution, calculation, billing, and issuance of government investment payment order, subsidiary loan, loan program, and other investments.


SUBAGIAN UMUM


SEKSI SETELMEN INVESTASI I

Settlement of Investment Section I

SEKSI SETELMEN INVESTASI II

Settlement of Investment Section II

SEKSI VERIFIKASI AKUNTANSI, DAN KEPATUHAN INTERNAL

Verification of Accounting and Internal Compliance Section

SEKSI PENYULUHAN INVESTASI

Investment counseling Section

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI

State Treasury Office Centralized Investment Services

Bagan Organisasi KPPN Investasi

Organizational Chart ofKPPN Investment

KPPN Khusus Investasi

KPPN For Investment Services

Dalam rangka melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya, dibentuk KPPN Khusus Investasi.

In order to execute administration of investment agreement documents, distribution of the government investment fund, calculation, billing and issuance of government investment payment order, two-step loan, program credit, and other investment, the Special KPPN on Investment is formed.


SUBAGIAN UMUMGeneral Affairs Sub Division

SEKSI SETELMEN INVESTASI I

Settlement of Investment Section I

SEKSI SETELMEN INVESTASI II

Settlement of Investment Section II

SEKSI VERIFIKASI AKUNTANSI,

DAN KEPATUHAN INTERNAL

Verification of Accounting and Internal Compliance Section

SEKSI PENYULUHAN INVESTASI

Investment counseling Section

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASIState Treasury Office Centralized Investment Services

Bagan Organisasi KPPN Khusus Investasi

Organizational Chart ofKPPN for Investment Services

Sikap menghormati merupakan bentuk penghargaan, pengakuan, maupun penerimaan dari sebuah

keputusan maupun keberadaan orang lain. Rasa menghormati

sesama menjadi kebutuhan yang perlu dimiliki seluruh unsur

organisasi, bahkan menjadi pilar utama yang menopang

terjalinnya hubungan antar setiap elemen organisasi secara adil

untuk membentuk sumber daya manusia yang tangguh.

MENGHORMATI SESAMA

Respect is a form of appreciation, recognition, and acceptance of a decision or even of the existence of others. Respect for others is a necessity that must be owned by all parts of an organization and is in fact the main pillar in establishing just relationships between organizational elements with the aim of developing capable human resources.

MUTUAL RESPECT

SUMBER DAYA

MANUSIAHUMAN RESOURCES

MANAGEMENT

03

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu unsur penting penentu keberhasilan kinerja organisasi. Direktorat Jenderal

Perbendaharaan (DJPb) terus berupaya menghadirkan beragam inovasi guna meningkatkan kualitas layanan pengelolaan SDM demi

menunjang pencapaian kinerja organisasi.

Human Resources (HR) represents an important element in determining the success of organizational performance. The Directorate General of Treasury continues to initiate various innovations to improve the quality of HR management to support the achievement of organizational goals.

Profil Sumber Daya Manusia Human Resources Profile

Pendidikan dan Pelatihan Education and Training

Monitoring dan Evaluasi SDMSDM Develpment Monitoring and Evaluating

Program Strategis Pengelolaan SDMSDM Management Strategic Program

86

88

92

95

Kilas Balik Kinerja | Profil dan Kinerja Organisasi | SUMBER DAYA MANUSIA | Pencapaian Kinerja | Tata Kelola Organisasi Performance Overvie | Profile and Organization Performance | HUMAN RESOURCES | Performance Achievement | Organizational Management


Salah satu faktor pendukung kinerja sebuah organisasi adalah kualitas SDM yang dimiliki. Jajaran pegawai DJPb yang menjalankan tugas dan fungsi organisasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terdiri dari beragam latar belakang yang dapat dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan, usia, eselon, jenis kelamin, status kepegawaian, maupun status kepangkatan

One of the factors of organizational performance is the quality of its human resources. The DG Treasury personnel who perform the duties and functions of the organization are spread throughout Indonesia and have varying backgrounds, which can be differentiated based on their level of education, age, echelon, gender, employment status, or rank

Pendidikan Jumlah

Sekolah Dasar 16 orang

Sekolah Menengah Pertama 33 orang

Sekolah Menengah Atas 1.374 orang

Diploma (Umum) 63 orang

Diploma I (Keu) 979 orang

Diploma III (Keu) 1.254 orang

Strata I/Sarjana 2.663 orang

Diploma IV (Keu) 150 orang

Strata II / Magister 1.049 orang

Strata III / Doktoral 19 orang

Jumlah 7.600 orang

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Based on Education Level

Berdasarkan Usia

Based on Age

Usia Jumlah

Usia 18 s.d. 19 (tahun)Usia 18 s.d. 19 (tahun) 279 orang

Usia 20 s.d. 29 (tahun)Usia 20 s.d. 29 (tahun) 1.384 orang




JumlahJumlah 7.600 orang

Gender Jumlah

Pria 4.940 orang

Wanita 2.660 orang

Jumlah 7.600 orang

Berdasarkan Gender

Based on Gender

Berdasarkan Eselon Based on Echelon

Eselon Jumlah

I 1 orang

II 43 orang

III 368 orang

IV 1.538 orang

Fungsional 43 orang

Pelaksana 5.607 orang

Jumlah 7.600 orang

Pendidikan Jumlah

Sekolah Dasar 16 orang

Sekolah Menengah Pertama 33 orang

Sekolah Menengah Atas 1.374 orang

Diploma (Umum) 63 orang

Diploma I (Keu) 979 orang

Diploma III (Keu) 1.254 orang

Strata I/Sarjana 2.663 orang

Diploma IV (Keu) 150 orang

Strata II / Magister 1.049 orang

Strata III / Doktoral 19 orang

Jumlah 7.600 orang

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Based on Education Level

Status Kepegawaian Jumlah

CPNS 622 orang

PNS 6.800 orang

MPP 3 orang

TB 117 orang

CLTN 4 orang

DPK 2 orang

DTG KS 25 orang

DTG PIP 27 orang

Jumlah 7.600 orang

Berdasarkan Status Kepegawaian

Based on Employment Status

Pangkat Gol Jumlah

Pengatur Muda II/a 664 orang

Pengatur Muda Tingkat I II/b 5 orang

Pengatur II/c 473 orang

Pengatur Tingkat I II/d 1.273 orang

Penata Muda III/a 656 orang

Penata Muda Tingkat I III/b 1.682 orang

Penata III/c 745 orang

Penata Tingkat I III/d 1.446 orang

Pembina IV/a 346 orang

Pembina Tingkat I IV/b 274 orang

Pembina Utama Muda IV/c 23 orang

Pembina Utama Madya IV/d 12 orang

Pembina Utama IV/e 1 orang

Jumlah 7.600 orang

Berdasarkan Status Kepangkatan

Based on Rank

3.1PROFIL SDMPROFIL SDM



DG Treasury continues to strive to improve the quality of its human resources as the workforce that perform the duties and functions of the organization. Through possession of competencies to meet the job standards at every level, it is hoped that treasury personnel will be the driving force of the organization in achieving its vision and mission objectives. In order to realize this, DG Treasury has developed a continuing program to enhance the competencies of its personnel.

Reviu Rencana Program Pengembangan SDM DJPb Periode 2018 – 2023Pelatihan dan Pengembangan pegawai DJPb mengacu pada Manajemen Pengembangan SDM Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 216/PMK.01/2018. Manajemen Pengembangan SDM adalah mekanisme pengembangan kompetensi yang mengacu pada arsitektur kepemimpinan (leadership framework) dengan memperhatikan jenjang jabatan, box pemetaan pegawai, serta kesenjangan (gap) kompetensi dan kinerja pegawai yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi.

Review of DG Treasury HR Development Program 2018 – 2023

Training and Development of DG Treasuy personnel is conducted with reference to the Ministry of Finance HR Development Management as regulated under Minister of Finance Regulation No. 216/PMK.01/2018. The HR Development Management is a competency development mechanism that refers to the leadership framework by considering position level, employee mapping box, and employee competency gaps and performance that are aligned with organizational needs

DJPb terus mengupayakan peningkatan kualitas SDM sebagai subjek yang menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Dengan kompetensi yang memenuhi standar jabatan pada tiap level jabatan, diharapkan insan perbendaharaan menjadi penggerak organisasi dalam mencapai visi misinya. Guna mewujudkan harapan tersebut, DJPb menyusun program untuk meningkatkan kualitas kompetensi pegawai secara berkesinambungan.

Pengelolaan Program Pendidikan dan Pelatihan

a. Pengelolaan Program Pendidikan Bergelar

i. Pengelolaan Program Beasiswa DJPb

Pada tahun 2019, DJPb menawarkan program beasiswa dari berbagai lembaga pengelola program beasiswa seperti Australia Award Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Kementerian Keuangan, Beasiswa Kementerian Komunikasi dan Informatika, Beasiswa Diploma-III dan IV Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN-STAN), Beasiswa Bappenas, Beasiswa Korea Indonesia Cooperating Agency (KOICA), Beasiswa New Zealand Award Scholarship (NZAS), dan Beasiswa S1 PIK Badan Kepegawaian Negara (PIK-BKN) kepada seluruh pegawai DJPb. Hasil seleksi program beasiswa yang ditawarkan, pada tahun 2019 DJPb telah menugasi sebanyak 45 pegawainya untuk melaksanakan tugas belajar pada berbagai program beasiswa dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Management of Education and Training Programs

a. Management of Degree Programsi. Management of DG Treasury

Scholarships

In 2019, DG Treasury offered scholarships from various scholarship program management institutions such as Australia Award Indonesia, Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP), Ministry of Finance Scholarship, Ministry of Communications and Informatics Scholarship, Diploma-III Scholarship and IV State Financial Polytechnic, State College of Accountancy (PKN-STAN), Bappenas Scholarship, Korea Indonesia Cooperating Agency (KOICA) Scholarship, New Zealand Award Scholarship (NZAS), and Bachelors Scholarship from the State Employment Agency (PIK-BKN) for all DG Treasury employees. Out of all these offerings, in 2019 DG Treasury selected 45 employees to undergo study assignments in various scholarship programs as per details in the following table.

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Penerima Beasiswa Tahun 2019 DJPbRecap of DG Treasury Employees Awarded with Scholarships in 2019

Program Beasiswa Scholarship Program

Jenjang/Strata /level

D-III D-IV/ S1 S2 S3

Beasiswa Australia Award Indonesia Australia Award Indonesia

2

Beasiswa Bappenas Bappenas Scholarships

1

Beasiswa Kementerian Keuangan Ministry of Finance Scholarships

8

Beasiswa Politeknik Keuangan Negara-STAN State College of Accountancy (STAN) Scholarhips

15

Beasiswa Kementerian Komunikasi dan Informatika Mnistry of Communications and Informatics Scholarships

3

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia Endowment Fund for Education

13 2

Beasiswa Politeknik Ilmu Kepegawaian - BKN State Employment Agency (BKN) Scholarships

1

(Source: Training Application)

3.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHANEDUCATION AND TRAINING



ii. Pengelolaan Program Pendidikan di Luar Kedinasan

Program Pendidikan di Luar Kedinasan dilaksanakan untuk pemerataan akses dalam melanjutkan pendidikan dan penyeimbangan kebutuhan pendidikan lanjutan bagi pegawai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup DJPb. Program tersebut dikelola sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 Tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan Untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara itu, dalam menentukan pilihan program studi yang menjadi kebutuhan organisasi, Bagian SDM berpedoman pada RPPSDM DJPb Periode 2018 – 2023. Pada tahun 2019, Sekretariat DJPb menerbitkan 131 surat izin untuk mengikuti pendidikan di luar kedinasan bagi pegawai untuk berbagai jenjang pendidikan mulai dari pendidikan sarjana, magister, sampai dengan program pendidikan doktoral.

b. Pengelolaan Program Pelatihan Bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Selain jalur pendidikan bergelar, DJPb juga melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi jalur pendidikan dan pelatihan non gelar. Program-program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama DJPb dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi pegawai DJPb, baik hard competency maupun soft competency, demi meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi. Program pendidikan dan pelatihan yang dikelola DJPb dapat diklasifikasi kedalam dua kelas yaitu Program Pelatihan Reguler yang merupakan program pelatihan rutin dari tahun ke tahun bagi para pegawai DJPb dan Crash Program Training yang merupakan program pelatihan insidental dan bersifat wajib untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang relatif baru bagi unit kerja lingkup DJPb

i. Pelaksanaan ShortcourseBagian SDM kembali melaksanakan program shortcourse pada Tahun 2019. Program ini merupakan program pendidikan dan pelatihan non gelar yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan pegawai DJPb yang bersifat mendesak guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis organisasi dalam jangka pendek. Pelaksanaan program shortcourse tahun 2019 dilatarbelakangi oleh adanya

c. Pengelolaan Program Pengembangan Kompetensi Secara Internal

ii. Management of Non-Service Education Programs

The Non-Service Training Program is implemented to equalize access in continuing education and to balance the developmental requirements of employees within DG Treasury. Management of the program is with reference to guidelines in the Minister of Finance Regulation No. 148/PMK.01/2012 concerning Permission to Attend Non-Service Education Program for Civil Servants in the Ministry of Finance. Meanwhile, in determining the choice of study programs required by the organization, the HR Department is guided by the DG Treasury Human Resouce Development Plan (RPPSDM) 2018 – 2023. In 2019, the DG Treasury Secretariat issued 131 permits to attend non-service education for employees having educational levels ranging from undergraduate, masters, to doctorates.

b. Management of Training Programs in collaboration with the Finance Education and Training Agency

Besides degree programs, DG Treasury also conducted various competency development programs through non-degree training programs. These programs were implemented in collaboration between DG Treasury and the Finance Education and Training Agency (BPPK). The purpose of these programs is to develop both hard and soft competencies to improve individual as well as organizational performance. The education and training programs managed by DG Treasury can be classified into two groups, i.e. Regular Training Program which is a routine annual training program for DG Treasury employees and the Crash Training Program which incidental in scope and is mandatory to support the implementation of relatively new tasks.

c. Management of Internal Competency Development Programs

i Short Courses

The Human Resources Division organized various short courses in 2019. These were non-degree training programs to improve the skills, attitudes, and knowledge that are deemed urgent for the execution of strategic tasks in the short term. The implementation of short courses in 2019 was motivated by the need to increase the capacity of DG Treasury personnel in carrying out the tasks and functions related to spending review and the monitoring and evaluation of budget execution to apply the ‘spending better’ policy. The competencies

needed were knowledge of benchmarking methods, the use of cross-cutting science and business intelligence (BI) in expenditure analysis to optimize the analysis outcomes.

ii Leadership Development ProgramIn connection with Director General of Treasury Decree No. KEP-24/PB/UP.9/2018 dated August 16, 2019 concerning Transfer and Appointment of Supervisors within the DG Treasury Ministry of Finance, 505 officials were transferred or appointed to various supervisory positions. Of these, a total of 136 officials were supervisors who had just been promoted.

In this regard, the HR Department of the DG Treasury Secretariat organized the Leadership Development Program for new supervisory officials for 2019 in two batches, namely Batch I from 23 to 26 October 2019 and Batch II from 30 October to 2 November 2019 in Jakarta. A total of 136 new supervisory officials took part in this program

kebutuhan peningkatan kapasitas pegawai DJPb dalam melaksanakan tugas dan fungsi spending review serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam rangka menerapkan kebijakan spending better. Kompetensi yang dibutuhkan adalah penggunaan metode benchmarking, penggunaan ilmu lintas bidang dan penggunaan business intelligence (BI) dalam analisis belanja untuk mengoptimalkan analisis yang dilakukan.

ii. Leadership Development Program

Sehubungan dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-24/PB/UP.9/2018 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan DJPb Kementerian Keuangan, telah dilakukan mutasi dan pengangkatan dalam jabatan pengawas terhadap 505 orang pejabat. Sebanyak 136 orang diantaranya merupakan pejabat pengawas yang baru mendapatkan promosi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bagian SDM Sekretariat DJPb menyelenggarakan kegiatan Leadership Development Program untuk Bagi Pejabat Pengawas Baru di Lingkungan DJPb Tahun 2019 dalam dua batch yaitu Batch I tanggal 23 hingga 26 Oktober 2019 dan batch II tanggal 30 Oktober hingga 2 November 2019 bertempat di Jakarta. Peserta dari kegiatan ini adalah para pejabat pengawas baru sebanyak 136 pejabat pegawas.



a. Coaching and Counseling Program

Since 2015, the HR Department has prepared unit leaders to increase their awareness and independence towards increasing self potential, which was accomplished through competency development programs on leadership skills. Such preparation has been delivered by initiating the coaching and counseling program for unit leaders. The program is part of the organizational culture that must be continuously improved within the individual work environment. This program is a bridge between the leader and his staff by promoting an interpersonal approach. Coaching and counseling help to overcome complex problems that arise due to generational and competency differences.

b. Competency Development Program Between the Ministry of Finance and Other Institutions (Secondment Program)

DG Treasury conducted two secondment programs in 2019 to strengthen HR in the context of increasing understanding on the stability of the Indonesian financial system. The secondment Program allowed selected candidates to undergo time-based internships at related institutions outside the Ministry of Finance to learn and obtain information on business

3.3 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SDMMONITORING AND EVALUATION OF HR DEVELOPMENT

a. Program Coaching and Counseling

Bagian SDM telah mempersiapkan para pimpinan unit agar memiliki awareness dan kemandirian dalam meningkatkan potensi melalui program-program pengembangan kompetensi dibidang leadership sejak tahun 2015. Salah satu wujud persiapan tersebut adalah inisiasi program coaching dan counseling bagi para pimpinan unit. Program tersebut merupakan budaya yang harus terus ditingkatkan di lingkungan kerja masing-masing. Program ini merupakan jembatan antara pimpinan dan para stafnya dengan mengedepankan pendekatan interpersonal. Coaching dan counseling membantu mengatasi kompleksnya permasalahan yang muncul dengan berbagai keberagaman generasi dan level kompetensi.

b. Program Pengembangan Kompetensi Antara Kementerian Keuangan dengan Lembaga Lain (Secondment Program)

DJPb telah melaksanakan dua program secondment pada tahun 2019 sebagai upaya penguatan SDM dalam rangka upaya peningkatan pemahaman terkait stabilitas sistem keuangan Indonesia. Secondment Program adalah penugasan untuk menjalani magang selama periode tertentu ke lembaga terkait di luar Kementerian Keuangan guna mempelajari dan

c. Program Induksi dan Orientasi Pegawai Baru DJPbDalam rangka meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta agar dapat berkinerja dan berperilaku sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan bagi pegawai baru, DJPb memiliki Program Induksi dan Orientasi untuk para pegawai baru dengan mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 948/KMK.01/2016 tentang Pedoman Orientasi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-497/PB/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Induksi dan Orientasi Pegawai Baru di Lingkungan DJPb.

Para peserta kegiatan dimaksud adalah para pegawai baru lulusan Program Diploma I dan Diploma III PKN-STAN sebanyak 524 orang yang terdiri dari 57 orang pegawai baru lulusan Program Diploma III Kebendaharaan Negara, 55 orang pegawai baru lulusan Program Diploma III Akuntansi dan 412 orang pegawai baru lulusan Program Diploma I Kebendaharaan Negara.

processes, tasks and functions at the respective institutions. In 2019, the first secondment program was between the Ministry of Finance and Bank Indonesia from 16 to 20 September 2019, in which 2 DG Treasury employees took part. The second program was between the Ministry of Finance and the Indonesian Deposit Insurance Corporation from 30 September to 23 November 2019 and participated by 4 DG Treasury employees.

c. Induction and Orientation of New Employees

In order to enhance HR competencies in the performance of organizational duties and functions and to behave in accordance with Ministry of Finance Values, the DG Treasury conducts an Induction and Orientation Program for new employees with reference to Minister of Finance Decree No. 948/KMK.01/2016 concerning Guidelines for Orientation of Probationary Civil Servants in the Ministry of Finance and Director General of Treasury Decree No. KEP-497/PB/2017 dated 3 October 2017 concerning Technical Guidelines for Induction and Orientation of New Employees in the Directorate General of Treasury.

The new employees for the year totaled 524 graduates from the PKN-STAN Diploma I and Diploma III programs, consisting of 57 employees graduating from the State Treasury Diploma III program, 55 employees graduating from the Accounting Diploma III program, and 412 employees graduating from the State Treasury Diploma I Program.

d. Re-entry of Personnel After Completing Study Assignments

With respect to returning personnel after undergoing study assignments, to impart knowledge on current organizational issues, foster analytical thinking and the ability to adapt to the work environment and receive training on communication skills, during 2019 the HR Department organized a Reentry Program for Personnel Who Have Completed Study Assignments, which attended by 47 participants.

e. Online Hard Competency Test

Besides organizing various competency development programs, the HR Department also needs to determine the mastery of technical competencies by DG Treasury employees in accordance with their respective duties and responsibilities. This is accomplished through a hard competency test using information technology platforms, namely the Online Hard Competency Test. This test is now conducted annually on a regular basis.

d. Program Re-entry Pegawai Tugas Belajar

Guna membekali pengetahuan para pegawai lulusan tugas belajar tentang isu-isu terkini organisasi, menumbuhkan daya pikir analitis pegawai lulusan tugas belajar, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, dan melatih kemampuan komunikasi para pegawai pegawai lulusan tugas belajar, pada tahun 2019, Bagian SDM telah menyelenggarakan Program Reentry Pegawai Lulusan Tugas Belajar yang diikuti oleh peserta sebanyak 47 pegawai lulusan tugas belajar.

memperoleh informasi tentang proses bisnis, tugas dan fungsi pada lembaga tersebut. Program secondment pertama tahun 2019 adalah antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 20 September 2019 dan diikuti oleh 2 orang pegawai DJPb. Program kedua adalah antara Kementerian Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan yang diadakan pada tanggal 30 September sampai dengan 23 November 2019 dan diikuti oleh 4 orang pegawai DJPb.

e. Pelaksanaan Tes Online Hard CompetencySelain menyusun berbagai program pengembangan kompetensi, Bagian SDM juga perlu menyusun suatu mekanisme untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi teknis para pegawai DJPb sesuai dengan bidang tugasnya. Mekanisme tersebut dilakukan dengan menggunakan alat tes pengukuran hard competency dengan menggunakan bantuan teknologi informasi yaitu Tes Online



Hard Competency. Tes tersebut sudah dilaksanakan oleh DJPb secara rutin setiap tahun.Tes online hard competency juga merupakan salah satu sarana untuk memenuhi target Indikator Kinerja Utama (IKU) Penguasaan Hard Competency. Pada tahun 2010 ini, IKU tersebut memilik target nilai penguasaan minimal sebesar 77. Hasil pengukuran tes online hard competency tahun 2018 menunjukan bahwa sebanyak 99,93% pegawai pelaksana DJPb memiliki nilai penguasaan hard competency lebih dari 77, sedangkan 0,07% belum memenuhi standar nilai penguasaan hard competency. Angka tersebut menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi teknis para pegawai DJPb yang tinggi pada bidang tugasnya. Hasil tersebut merupakan pencapaian yang perlu terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

The online hard competency test is also a means to fulfill the targets of the Main Performance Indicator (KPI) of Mastering Hard Competency. In 2010, the KPI was set to a minimum mastery score of 77. The results of the 2018 online hard competency test showed that 99.93% of DG Treasury implementers had a hard competency mastery score of over 77, while 0.07% fell below this threshold. This indicates that DG Treasury personnel possess high levels of technical competencies in their areas of work. This outcome represents an achievement that needs to be maintained in the following years.

f. Promotion Test and Official ExamThe Level V Promotion Test (UPKP) was

held on October 22, 2019 and November 6, 2019 at the Human Resources Development Training Center (Pusdiklat PSDM) and several Training Center (BDK) appointed as testing bodies. In 2019, 109 employees at the DG treasury head office and vertical units had taken the test.

The 2019 Level I Official Exam was held from 12 to 15 November 2019 at the Human Resources Development Training Center and several Training Center designated as organizers of the official exam. The DG Treasury nominated 433 qualified employees to take the exam, comprising 267 employees as first timers and 166 others who were retaking the exam.

g. Training Impact AnalysisThe Directorate General of Treasury is

committed to investing in enhancing human resource capacity through trainings, with the objective of enhancing organizational performance. An evaluation of the impact of training is then conducted to measure the value added to the organization. During 2019, the training sample assessed was against implementation of the Coaching and Counseling Program. The assessment surveyed 266 respondents in groups: 123 coaches and 123 coachees. To enhance the level of information gathering, as in 2018 the Training Impact Analysis 2019 was conducted on the spot.

The survey results indicate that mastery and application of coaching competencies by coaches has been very good. This is evidenced by the fact that the score of almost all manifest variables making up the coaching aspect in the two groups of respondents was in the very high category. Thus, it can be said that the Coaching and Counseling Program has been running effectively. In addition, the study indicates that the program has had a positive and significant impact on performance improvement and employee engagement. The evaluation of open questions attest that the program has had a greater impact on employee engagement than on performance.

f. Pelaksanaan Tes Online Hard CompetencyUjian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tingkat V dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2019 dan 6 November 2019 di Pusdiklat PSDM dan beberapa BDK yang ditunjuk menjadi penyelenggara UPKP Tingkat V Peserta UPKP Tingkat V pada tahun 2019 ini adalah sebanyak 109 pegawai baik pada lingkup kantor pusat maupun unit vertikal DJPb.Ujian Dinas (UD) Tingkat I tahun 2019 dilaksanakan tanggal 12 hingga 15 November 2019 di Pusdiklat PSDM dan beberapa BDK yang ditunjuk menjadi penyelenggara UD Tingkat I. DJPb telah mengirimkan pegawai yang memenuh i syarat untuk mengikuti UD Tingkat I sebanyak 433 pegawai yang terdiri dari 267 pegawai peserta baru dan 166 pegawai peserta ujian yang mengulang UD Tingkat I.

g. Pelaksanaan Training Impact AnalysisDJPb melakukan investasi dalam peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan performance organisasi. DJPb kemudian melakukan evaluasi melalui pengukuran dampak pelatihan-pelatihan tersebut agar dapat dilihat value added–nya terhadap organisasi. Sampel pelatihan yang diukur pada tahun 2019 adalah pelaksanaan Coaching dan Counseling. Total responden untuk kegiatan ini adalah sejumah 266 orang responden yang terdiri dari dua kelompok yaitu 123 orang coach dan 123 orang coachee. Guna megoptimalkan tingkat penggalian informasi, sama seperti pelaksanaan pada tahun 2018, Training Impact Analysis 2019 dilasanakan secara on the spot.Hasil survei menunjukan bahwa penguasaan dan penerapan kompetensi coaching oleh coach sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa hampir semua variabel manifes yang membentuk variabel coaching pada dua kelompok responden tersebut berada dalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Program Coaching dan Counseling telah berjalan dengan efektif. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja dan peningkatan employee engagement. Hasil evalusi pertanyaan terbuka membuktikan bahwa program ini memiliki dampak yang lebih besar pada employee engagement dibandingkan pada kinerja.

3.4 PROGRAM STRATEGIS PENGELOLAAN SDMSTRATEGIC PROGRAMS ON HR MANAGEMENT

a. Kegiatan Change Agent Summit

Pengelolaan Budaya Organisasi Dalam Rangka Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Pengelolaan Budaya Organisasi Dalam Rangka Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan pelaksanaan program internalisasi dan implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdasarkan pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan beserta kaidah-kaidah perilaku utamanya. Untuk membantu proses internalisasi nilai-nilai tersebut, kegiatan Change Agent memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.01/2013 tentang Change Agent di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peserta kegiatan tersebut adalah para Change Agent DJPb, yang terdiri dari para Kepala KPPN dan satu perwakilan pejabat administrator Kanwil DJPb sebanyak 217 peserta

a. Change Agent Summit

In line with implementation of the internalization program and fostering Ministry of Finance Values based on Minister of Finance Decree No. 312/KMK.01/2011 concerning Ministry of Finance Values, the Ministry’s leadership and personnel are obligated to perform their duties and functions based on the established Values and main behaviors. To assist in the internalization of these values, the role of the Change Agent is deemed very important as stipulated in Minister of Finance Decree No. 52/KMK.01/2013 concerning Change Agents within the Ministry of Finance. In this context, the Change Agent Summit was held for Change Agents within DG Treasury, comprising KPPN Heads and one administrator from the Treasury regional office (Kanwil), totaling 217 participants in all.

b. Survey on Role of Change Agent

In order to ascertain and assess the ideal role and function of Change Agents in their respective work units, in 2019 the HR Department conducted a Survey on Role of Change Agent within DG Treasury. This 180-degree survey was conducted against Change Agents, Supervisory Officers and implementers in the various work units. The category of an ideal role was obtained when the survey scores were within the range of 70 to 100.

Guna mengetahui dan mengukur keoptimalan peran dan fungsi Change Agent pada masing-masing unit kerja, pada tahun 2019 Bagian SDM Sekretariat DJPb melakukan Survei Peran Change Agent DJPb. Peran Change Agent dalam melakukan tugas dan fungsinya diukur melalui survei yang dilakukan secara 180o terhadap Change Agent, Pejabat Pengawas dan pelaksana pada masing-masing unit kerja. Kategori berperan optimal didapat ketika hasil nilai survei berada pada rentang 70 hingga 100.

b. Survei Peran Change Agent

Management of Organizational Culture in the Context of Planning, Implementing and Evaluating the Internalization of Ministry of Finance Values



Manajemen Media Edukasi SDMa. Workshop Sumber Daya Manusia

Kegiatan Workshop Sumber Daya Manusia Tahun 2019 merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor S-704/SJ/2019 tanggal 21 Juni 2019 hal Pemberitahuan Pelaksanaan dan Undangan Workshop Sumber Daya Manusia Tahun 2019, kegiatan dimaksud mengusung tema “Membangun SDM Kementerian Keuangan sebagai Perekat Bangsa”. Tema tersebut dipilih dengan tujuan untuk membangun SDM Kementerian Keuangan sebagai perekat dan pemersatu bangsa di era digital sekaligus memperkuat koordinasi pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Management of HR Development Platforms

a. HR Workshop 2019The Human Resource Workshop 2019

was organized by the Ministry of Finance in accordance with Secretary General Note No. S-704/SJ/2019 dated June 21, 2019 concerning Implementation and Invitation to the Human Resources Workshop 2019. The theme for the year’s workshop was “Developing the Ministry of Finance’s Human Resources as the glue of the Nation”. The theme was chosen with the aim of developing the Ministry’s human resources as the nation’s glue and unifier in the digital age, while strengthening HR management within the Ministry of Finance.

Workshop Pengelolaan SDM di Semarang The Human Resource Workshop at Semarang

Apresiasai dan Penghargaan dalam acara Rapimnas Dijen Perbendaharaan

Implementasi Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Beprestasi dan Pegawai Teladan DJPb Tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April s.d. Juli 2019, dengan metode pengusulan secara berjenjang dari unit terkecil hingga tingkat unit eselon I. Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan, terdapat 32 nominasi pegawai berprestasi dan 36 nominasi pegawai teladan yang telah memenuhi kriteria dan diusulkan oleh unit eselon II ke tingkat pusat. Atas usulan tersebut kemudian dilakukan seleksi administrasi, penilaian esai oleh tim penilai, seleksi wawancara bagi kandidat pegawai teladan serta penilaian rekam jejak dan integritas. Atas proses penilaian tersebut kemudian telah ditetapkan 3 orang pegawai berprestasi dan 1 orang pegawai teladan yang ditetapkan sebagai pegawai berprestasi dan pegawai teladan DJPb tahun 2019 yang kemudian diajukan ke tingkat Kementerian Keuangan sebagai perwakilan dari DJPb.

Presentation of Awards to Outstanding and Exemplary DG Treasury Employees in 2019

The awards to employees were presented between April to July 2019, where the nominations process involved a tiered system from the lowest to the echelon I unit level. Based on the established mechanism, nominations for 32 outstanding and 36 exemplary employees having fufilled the criteria were proposed by echelon II units to the central level. These nominations were then further processed for administrative checks, essay evaluation by the assessment team, interviews against nominees and track record and integrity assessment. Based on this assessment, 3 outstanding employees and 1 exemplary employee for 2019 were selected within the Directorate General of Treasury, and these names were then submitted to the Ministry of Finance as representatives of the DG Treasury.

Hasil survei Change Agent menunjukan bahwa sebanyak 99,3% Change Agent telah melakukan perencanaan program perubahan dengan nilai rata-rata survei 93,17 pada skala 1 hingga 100. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa seluruh Change Agent telah berperan optimal, melakukan implementasi program perubahan, melakukan

The survey results indicated that 99.3% of Change Agents have planned change programs with an average score of 93.17 on a scale of 1 to 100. In addition, the survey also showed that all Change Agents have an optimal role, have implemented the change program, supervised changes, and have become a role model for employees in their respective work units.



DJPb menyelenggarakan Seleksi Pegawai Bertalenta Bidang Tertentu dalam rangka menunjang manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi khususnya ketersediaan pegawai yang memiliki potensi di bidang treasury dealing room, teknologi informasi dan kepatuhan internal. Selain itu, Seleksi Pegawai Bertalenta Bidang Tertentu ini juga dilaksanakan untuk mendukung kesinambungan operasional Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, dan Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat DJPb.

Seleksi Pegawai Bertalenta Bidang Tertentu

Implementasi Manajemen Talenta DJPb Tahun 2019

Dalam rangka menjamin ketersediaan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja optimal untuk mengisi jabatan struktural atau posisi lain yang dianggap strategis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka dilaksanakan proses manajemen talenta Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 1/PB/2017 tentang Manajemen Talenta Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada tahun 2019 tahapan implementasi manajemen talenta yang telah dilaksanakan oleh DJPb, antara lain:1. Pelaksanaan Job Shadowing dalam rangka program

pengembangan kompetensi pejabat pengawas pada tanggal 14 s.d. 18 Januari 2019;

2. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Talent Pelaksana dan Talent Pejabat Pengawas pada tanggal 22 Januari s.d. 15 Februari 2019;

3. Penetapan hasil evaluasi Talent Pejabat Pengawas (KEP-58/PB/2019 tanggal 4 Maret 2019) dan Talent Pelaksana (KEP-94/PB/2019 tanggal 2 April 2019);

4. Program pengembangan kompetensi Talent Pejabat Pengawas kategori need development pada tanggal 27 Mei s.d. 26 Juli 2019;

5. Leadership Development Program bagi Talent Pelaksana kategori need development pada tanggal 24 s.d. 26 November 2019;

6. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Talent Pejabat Pengawas Kategori Need Development Tahap I pada tanggal 16 s.d 18 Desember 2019;

7. Permintaan konfirmasi dan rekomendasi calon Talent Pejabat Pengawas tahun 2019 pada bulan Mei s.d. Juni 2019;

Selection of Talents in Specific Fields

The DG Treasury organized the Selection of Talents in Specific Fields in relation to competency-based Human Resources (HR) management. This activity was especially targeted at identifying employees who have potential in the fields of treasury dealing room, information technology and internal compliance. In addition, the Selection of Talents was also intended to support the operational continuity of the Directorate of State Treasury Management, Directorate of Treasury Information Systems and Technology, and Internal Compliance Division of the DG Treasury Secretariat.

Talent Management in 2019

To ensure the availability of Civil Servants within the Directorate General of Treasury who have the required qualifications, competencies and performance to fill structural positions or other positions deemed strategic, the Directorate General of Treasury conducts talent management with reference to Minister of Finance Regulation No. 161/PMK.01/2017 concerning Amendment to Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.01/2016 concerning Talent Management in the Ministry of Finance and Director General of Treasury Regulation No. 1/PB/2017 concerning Talent Management within the Directorate General of Treasury.

During 2019, the various stages of talent management that were carried out by DG Treasury include the following:

1. Job Shadowing in the framework of competency development for supervisory officers, between 14 - 18 January 2019;

2. Feasibility and Suitability Test for Implementer and Supervisor Talents, between 22 January - 15 February 2019;

3. Determination of evaluation outcomes against Supervisor Talents (KEP-58/PB/2019 dated 4 March 2019) and Implementer Talents (KEP-94/PB/2019 dated 2 April 2019);

4. Competency development program for Supervisor Talents in the ‘need development’ category, between 27 May - 26 July 2019;

5. Leadership Development Program for Implementer Talents in the ‘need development’ category, between 24 - 26 November 2019;

6. Feasibility and Suitability Test for Supervisor Talents in the ‘need development’ Phase I category, between 16 - 18 December 2019;

7. Request for confirmation and recommendation of prospective

8. Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Calon Talent Pejabat Pengawas dan Pelaksana Tahun 2019 pada Agustus s.d. September 2019;

9. Pelaksanaan Forum Pimpinan dalam rangka penetapan Talent Pejabat Pengawas dan Pelaksana DJPb Tahun 2019 pada tanggal 19 Desember 2019;

10. Penetapan Talent Pejabat Pengawas dan Talent Pelaksana dalam rangka manajemen talenta DJPb tahun 2019 pada tanggal 30 Desember 2019.

Implementer and Supervisor Talents in 2019, between May to June 2019;

8. Technical Competency Test for Prospective Supervisor and Implementer Talents in 2019, between August to September 2019;

9. Leadership Forum in the context of determining the DG Treasury Supervisor and Implementer Talents of 2019, on December 19, 2019;

10. Determination of Supervisor and Implementer Talents in the framework of DG Treasury talent management in 2019, on December 30, 2019.

Mutasi

a. Mutasi Reguler

Dalam rangka pembinaan pegawai melalui pengayaan tugas yang meliputi tour of duty dan tour of area, maka dilakukan perpindahan tugas antar unit kerja/ mutasi pegawai secara periodik. Selama tahun 2019 telah diterbitkan 10 surat keputusan mutasi bagi 971 pegawai sebagai berikut:

Transfers of Officialsa. Regular Transfers

In the context of personal development through various experiences which cover tour of duty and tour of area, regular transfers of personnel are carried out between work units/job positions. During 2019, a total of 10 transfer orders were issued that affected 971 employees, as follows:

No Jabatan Position

Jumlah Total

SK Orders

Pegawai Employees

1234

Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) | High Leadership (Echelon II)

Jabatan Administrator (Eselon III) | Administrator (Echelon III)

Jabatan Pengawas (Eselon IV) | Suervisor (Echelon IV)

Jabatan Pelaksana | Implementer

4231

19153507292

total 10 971



b. Penempatan Pegawai BaruPada tahun 2019 DJPb telah menerima 254 CPNS lulusan Prodip I dan Prodip III PKN STAN serta lulusan Diploma III dan Sarjana dari penerimaan umum. Dalam rangka pembinaan karir pegawai, optimalisasi sumber daya manusia, kontinuitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit vertikal DJPb, maka setelah menjalani Program Induksi dan Orientasi, para CPNS ditempatkan ke unit vertikal DJPb.

c. Permintaan Sendiri, Ikut Suami, dan Ruilslag PegawaiDalam rangka menyelaraskan kepentingan organisasi dan kepentingan pegawai, DJPb membuka peluang bagi para pegawai untuk mengajukan mutasi atas permintaan sendiri, yaitu dalam hal alasan kemanusiaan, ikut mutasi suami, dan ruilslag pegawai. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-15/PB/2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pindah Mutasi Pegawai Dengan Alasan Mengikuti Suami, dan SE-30/PB/2017 tentang Tata Cara Permohonan Mutasi Melalui Mekanisme Ruilslag Pegawai Di Lingkungan DJPb. Selama tahun 2019 terdapat 1 surat keputusan mutasi atas permintaan sendiri (termasuk mutasi ikut suami) terhadap 31 pegawai. Sedangkan untuk ruilslag pegawai, terdapat 1 surat keputusan mutasi karena ruilslag untuk 4 pegawai.

b. Posting of New EmployeesIn 2019, DG Treasury accepted 254

new probationary civil servants (CPNS) as graduates of Diploma I and Diploma III from PKN STAN, as well as Diploma III and Bachelor graduates from the general recruitment stream. In the context of fostering employee careers, optimizing human resources, implementing tasks and functions, after undergoing the Induction and Orientation Program the new employees were posted to various DG Treasury vertical offices.

c. Personal Request, to Accompany Husband, and Employee Ruilslag

In order to align the interests of the organization and employees, the DG Treasury offers employees the opportunity to submit personal requests for transfers, namely in terms of humanitarian reasons, to accompany husbands in transfers to new positions, and employee ruilslag (swaps). This is regulated under Director General of Treasury Circular No. SE-15/PB/2009 concerning Guidelines and Procedures for Submitting Application for Transfers of Employees to Accompany Husbands, and SE-30/PB/2017 concerning Procedures for Requesting Transfers through the Mechanism of Employee Ruilslag within DG Treasury. During 2019, 1 transfer order at personal request (including transfers to accompany husbands) was issued, which affected 31 employees. On the other hand, 1 transfer order was issued in relation to ruilslag, which affected 4 employees.

d. Request for New AssignmentIn 2019, 6 DG Treasury employees

submitted applications for assignment to other agencies within the Ministry of Finance as well as outside the Ministry. These requests were based on various reasons, including family health or in the context of career development. In addition, there were 8 requests for transfers from other echelon I units within the Ministry of Finance to the DG Treasury against the background of organizational needs and for family reasons.

e. Employee Transfers between Echelon I Units

The initiative of employee transfers between echelon I units was an outcome of the Leaders Offsite Meeting (LOM) that was held on December 14, 2018, and represents a Strategic Initiative for Bureaucratic Reform and Institutional Transformation in 2019 to support Digital Transformation on the 3rd initiative, i.e. Organizational and Human Resources Development in the Ministry of Finance. This initiative aims to realize a Ministry of Finance in adopting the ‘Flatter & Boundaryless Organization’ and ‘Adaptive

d. Alih TugasPada tahun 2019, terdapat 6 pegawai DJPb yang mengajukan permohonan alih tugas ke instansi lain di dalam Kemenkeu maupun ke luar instansi Kemenkeu. Permohonan alih tugas dimaksud dilatarbelakangi berbagai alasan, diantaranya karena alasan kesehatan keluarga ataupun dalam rangka pengembangan karier pegawai. Di samping itu, terdapat 8 permohonan alih tugas pegawai yang berasal dari unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan ke DJPb dengan latar belakang kebutuhan organisasi maupun karena alasan keluarga.

e. Program Mutasi Antar Unit Eselon IMutasi Antar Unit Eselon I merupakan Hasil eaders O site Meeting (Lom) Tanggal 14 Desember 2018, dan merupakan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2019 yang mendukung Digital Transformasi pada inisiatif ke-3 yaitu Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan Organisasi Kementerian Keuangan yang mengadopsi Flatter & Boundaryless Organization dan Adaptive & Tech Savvy HR. Hasil pelaksanaan mutasi antar Eselon I Kementerian Keuangan, terdapat 4 pegawai DJPb yang mutasi

& Tech Savvy HR’. In relation to transfers between echelon I units, 4 DG Treasury employees have transferred to other echelon I units, comprising 1 supervisor and 3 implementers. On the other hand, 5 employees from the Ministry’s other echelon I units rotated into DG Treasury, comprising 1 supervisor and 4 implementers.

Ruilslag Pegawai

Ruilslag Pegawai adalah kebijakan mutasi melalui pertukaran 2 pegawai antar unit kerja yang saling mengisi, sesuai dengan permohonan yang disetujui oleh pimpinan unit kerja masing-masing. Mutasi melalui mekanisme Ruilslag Pegawai dilaksanakan setelah terdapat penawaran dari Sekretaris Direktorat Jenderal. Sejak ditetapkan SE-30/PB/2017, mutasi melalui mekanisme ruilslag pegawai telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu:

NoSurat Penawaran

Nomor/hal/Tanggal Offering Note

Number/Subject/ Date

Surat Keputusan Mutasi

Nomor/Tanggal Transfer OrderNumber/Date

Jumlah Pegawai Mutasi (pasang)

1 S-4603/PB/2017 hal Penawaran Mutasi Melalui Mekanisme Ruilslag Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017S-4603/PB/2017 concerning Transfer Offer through the Employee Ruilslag Mechanism within the Directorate General of Treasury in 2017, dated May 18, 2017

KEP-47/PB/UP.9/201711 Oktober 2017

6 Pasang 6 Pairs

2 S-2360/PB.1/2018 hal Penawaran Mutasi Melalui Mekanisme Ruilslag Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 S-2360/PB.1/2018 concerning Transfer Offer through the Employee Ruilslag Mechanism within the Directorate General of Treasury in 2018, dated March 9, 2018

KEP-55/PB/UP.9/20182 November 2018

1 Pasang 1 Pairs

3 ND-1258/PB.1/2019 hal Penawaran Mutasi Melalui Mekanisme Ruilslag Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2019 tanggal 15 April 2019ND-1258/PB.1/2019 concerning Transfer Offer through the Employee Ruilslag Mechanism within the Directorate General of Treasury in 2019, dated 15 April 2019

KEP-32/PB/UP.9/201911 September 2019

2 Pasang

ke Eselon I Kementerian Keuangan lainnya dengan rincian 1 pejabat pengawas dan 3 pelaksana dan 5 pegawai dari Eselon I Kementerian Keuangan lainnya mutasi ke DJPb dengan rincian 1 pejabat pengawas dan 4 pelaksana.

Pada Tahun 2019, pelaksanaan mutasi melalui mekanisme ruilslag pegawai telah menggunakan aplikasi yaitu Aplikasi Ruilslag Pegawai. Aplikasi ini dibangun secara mandiri oleh Bagian SDM. Tujuan pembuatan aplikasi ini sejalan dengan pelaksanaan program Go Green DJPb, dimana seluruh aktivitas permohonan mutasi melalui mekanisme ruilslag pegawai dilakukan secara digital.

In 2019, transfers of employees through ruilslag was conducted using the Employee Ruilslag Application. This application was developed internally by the HR Department. The objective of developing the application was in line with the DG Treasury Go Green program, where all transfer requests through ruilslag are processed digitally.

Employee Ruilslag

Employee Ruilslag is a transfer policy through an exchange or swap of 2 employees between work units that complement each other, following the approval of the application by the heads of both work units. Transfers through the Ruilslag mechanism are carried out following an offer from the Secretary of the Directorate General. Since the stipulation of SE-30/PB/2017, transfers through ruilslag have been carried out on 3 occasions, as follows:

Solusi terbaik akan terbentuk melalui sebuah proses yang panjang dalam pemecahan

masalah. Mengembangkan sebuah tim yang mampu terus bersinergi

dan fokus pada perannya masing-masing secara optimal akan

mampu mempercepat penemuan solusi terbaik, sekaligus dapat

memberikan peningkatan kualitas dari pencapaian kinerja sebuah

organisasi.

The best solution will be found through a long process of problem solving. Developing a team that can continually synergize and focus on individual roles optimally will accelerate the discovery of the best solution, as well as improve the quality of the organization’s performance and achievements.

MENEMUKAN SOLUSI

TERBAIK

FINDING THE BEST SOLUTION

Performance Overview | Profile and Organization Performance | HUMAN RESOURCES | Performance Achievement | Organizational Management

105Annual Report DG Of Treasury 2019

04

PENCAPAIANKINERJA

PERFORMANCE AND ACHIEVEMENTS

Meraih capaian pelaksanaan APBN yang kredibel, akuntabel, serta berkualitas agar tepat sasaran menjadi tanggung jawab Ditjen

Perbendaharaan (DJPb). Beragam fungsi yang bersinergi membentuk kesatuan dari Treasury menjadikan DJPb senantiasa mewujudkan kinerja yang optimal dalam menggemakan pembangunan bangsa. The Directorate General of Treasury

(DG Treasury) is responsible for high-quality State Budget execution that hits the mark in a credible and accountable manner. The various roles and functions that collaborate to form the unity of the Treasury compels DG Treasury to consistently strive to realize optimal performance in echoing the development of the nation.

04Fungsi Pelaksanaan Anggaran Function of Budget Execution

Fungsi Pengelolaan Kas NegaraFunction of State Cash Management

Fungsi Sistem Manajemen Investasi Function of Investment Management System

Fungsi PPK-BLUFunction of Public Service Agency Financial

Management

Fungsi Akuntansi dan Pelaporan KeuanganFunction of Accounting and Financial

Reporting

Fungsi Sistem PerbendaharaanFunction of Treasury System

Fungsi Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Function of Treasury Information System and Treasury Technology

Fungsi Tenaga PengkajiFunction of Senior Treasury Analyst

106

122

134

144

158

176

188

200

Kilas Balik Kinerja | Profil dan Kinerja Organisasi | Sumber Daya Manusia | PENCAPAIAN KINERJA | Tata Kelola Organisasi Performance Overvie | Profile and Organization Performance | Human Resources | PERFORMANCE ACHIEVEMENT | Organizational Management


In 2019, the stability of the Indonesian economy was successfully maintained along with continued growth momentum. This was indicated by various economic indicators that denote a positive trend, such as: (i) economic growth rate that continued to expand positively at above 5%, or 5.02% (yoy), (ii) inflation rate during 2019 at 2.72% (yoy) or lower than 2018 inflation at 3.13%, (iii) low unemployment rate of 5.28% or a decline from 5.34% in 2018, (iv) poverty rate in 2019 at 9.41%, or down from 9.66% in 2018, and (v) Gini ratio in 2019 dropped to 0.380 from 0.384 during 2018.

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2019 berhasil terjaga stabilitasnya dengan momentum pertumbuhan yang terus berlanjut. Hal tersebut terlihat dari berbagai indikator-indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif, seperti: (i) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tetap tumbuh positif di atas 5 persen yaitu berada di angka 5,02 persen (yoy), (ii) terjaganya laju inflasi selama tahun 2019 di level 2,72 persen (yoy) lebih rendah dari inflasi tahun 2018 sebesar 3,13%, (iii) tingkat pengangguran yang rendah sebesar 5,28% turun dari tahun 2018 sebesar 5,34%, (iv) tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 9,41% turun dari level 9,66% di tahun 2018, dan (v) ratio gini tahun 2019 turun menjadi 0,380 dari sebesar 0,384 selama tahun 2018.

4.1FUNGSI PELAKSANAAN ANGGARANTHE ROLE OF BUDGET EXECUTION

Pelaksanaan APBN Tahun 2019

Pelaksanaan APBN Tahun 2019 juga menunjukkan hasil yang positif. Secara nominal, Pendapatan dan Belanja Negara dapat tumbuh 0.7 persen untuk Pendapatan dan 4,4 persen untuk Belanja. Perbedaan besaran yang signifikan antara pendapatan dan belanja menyebabkan kebutuhan pembiayaan atas defisit sebesar Rp353,0 triliun atau 2,20% terhadap PDB. Namun masih dibawah batas yang telah ditetapkan, yaitu 3% terhadap PDB. Hal ini menunjukkan adanya realisasi yang menggembirakan dari sisi pendapatan, belanja, dan terjaganya keberlangsungan fiskal, serta adanya optimalisasi kinerja pelaksanaan anggaran.

State Budget Execution In 2019

State Budget execution in 2019 has also led to positive outcomes. In nominal terms, state revenues grew by 0.7% while state expenditures increased by 4.4% on an annual basis. The significant difference between revenue and expenditure growth resulted in the requirement for deficit financing of IDR 353.0 trillion or 2.20% of GDP. However, this figure is still below the legal threshold of 3% of GDP. This signifies encouraging outcomes in terms of revenue, expenditure, fiscal sustainability, as well as optimized performance of budget execution.

Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019State Budget Realization in FY 2019 (in trillion rupiah)

Dalam Triliun Rupiah | in trillion rupiah

URAIAN Description

APBN State Budget

Realisasi Realization

% terhadap

APBN % of State

Budget

Growth (%)

Growth (%)

Pendapatan Negara State Revenue 2.165,1 1.957,2 90,4 0,7

1. Penerimaan Perpajakan Tax Revenue 1.786,4 1.545,3 86,5 1,7

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Tax State Revenue 378,3 405,0 107,1 (1,0)

3. Hibah Grants 0,4 6,8 1.560,7 (56,4)

Belanja Negara | State Expenditure 2.461,1 2.310,2 93,9 4,4

1. Belanja Pemerintah Pusat Central Government Expenditure 1.634,3 1.498,9 91,7 3,0

- Belanja K/L Ministries/Agencies Expenditure 855,4 876,4 102,4 3,5

- Belanja Non K/L Non Ministries/Agencies Expenditure 778,9 622,6 79,9 2,3

a.l.: Subsidi a.l.:Subsidies 224,3 201,8 90,0 (6,9)

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Transfers to Regions and Village Fund 826,8 811,3 98,1 7,1

3. Keseimbangan Primer Primary Balance (20,1) (77,5) 385,3 574,5

4. Surplus/ (Defisit) Anggaran Budget Surplus/ (Deficit) (296,0) (353,0) 119,3 31,0

5. % Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB % Surplus/ (Deficit) of Budget to GDP (1,84) (2,20)

6. Pembiayaan Anggaran Budget Financing 296,0 399,5 134,9 30,7

APBN Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, posisi APBN tahun 2019 semakin strategis melalui tema dari kebijakan fiskal yang dijalankan Pemerintah di tahun 2019 yaitu “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia (SDM)”.

Sesuai tema tersebut, Pemerintah menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2019 yaitu pertama, mobilisasi pendapatan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kedua, belanja negara yang

The State Budget 2019 was the final year elaboration of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019, where the budget held an increasingly strategic posture in relation to the government’s fiscal policy theme for 2019, i.e. “The State Budget to Encourage Investment and Competitiveness through Human Resource Development (Investment)”.

In keeping with this theme, the government implemented several key policies on the State Budget 2019, i.e., 1) mobilize revenues in a realistic manner to maintain a conducive investment climate; 2) plan productive expenditures aimed at encouraging improvements



produktif yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Ketiga, efisiensi serta inovasi pembiayaan yang menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan negara dan kemandirian APBN, pemerintah melakukan beberapa kebijakan dan terobosan dalam pelaksanaan APBN 2019 melalui:1. Penguatan bidang kesehatan melalui program penurunan

stunting terintegrasi melalui perluasan program percepatan penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 160 kabupaten/kota.

2. Penajaman anggaran pendidikan melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi melalui standardisasi mekanisme link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri serta pengalokasian dana abadi penelitian untuk percepatan pengembangan riset.

3. Penguatan program keluarga harapan melalui penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui peningkatan besaran manfaat pada komponen pendidikan dan kesehatan.

4. Tax expenditure melalui insentif perpajakan sebagai transfer sumber daya kepada publik berupa pengurangan kewajiban pajak untuk mendukung daya saing industri nasional dan mendorong hilirisasi industri.

5. Dana penanggulangan bencana alam (pooling fund) yang dikelola khusus, untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam.

6. Percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU dengan melibatkan peran swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur.

7. Percepatan pembangunan di tingkat Kelurahan melalui DAU TAMBAHAN untuk menjaga keseimbangan percepatan pembangunan antara kelurahan dengan desa melalui pendanaan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

in the quality of human resources, strengthening social protection programs, accelerating infrastructure development, bureaucratic reform, and strengthening fiscal decentralization; 3) generate efficiencies and undertake financial innovations as the basis for achieving sustainable economic growth.

To improve the efficiency and effectiveness of state expenditures, optimize state revenues and induce budgetary self-sufficiency, the government crafted several policies and breakthroughs in the execution of the State Budget 2019, as follows:

1. Strengthening the health sector through an integrated stunting reduction program, to be achieved by expanding the stunting handling program via specific nutritional interventions as well as sensitive nutritional interventions in 160 districts/ cities.

2. Aligning the education budget to improve the quality and relevance of vocational education by standardizing the link and match mechanism between vocational education and industry needs, as well as allocating research endowment funds to accelerate development through research.

3. Strengthening the Family Hope Program (PKH) by increasing the extent of benefits in the education and health components.

4. Stimulating tax expenditure through tax incentives as a transfer of resources to the public via tax cuts to support the competitiveness of national industries and encourage industrial downstreaming.

5. Establishing a specially managed pooling fund for emergency response, rehabilitation and reconstruction on the event of result of natural disasters.

6. Accelerating infrastructure development through the PPP scheme by involving the private sector and SOEs in supporting infrastructure development.

7. Accelerating development at the Kelurahan (Administrative Village) level through the ADDITIONAL GENERAL ALLOCATION FUND (DAU) to maintain a balance of accelerated development between the kelurahan and rural areas through funding for the development and empowerment of the community.

To support the above stated policy, in 2019 a total of IDR 2,461.1 trillion was allocated for state expenditures as per following details: spending by ministries/agencies totaling IDR 855.4 trillion; spending by non-ministries/agencies worth IDR 778.9 trillion; and transfers to regions and village fund amounting to IDR 826.8 trillion. The expenditures were directed to achieve national development goals including infrastructure development, poverty and unemployment reduction, equitable development and improvement of connectivity while maintaining efficiency. Allocations towards state spending were aligned with national development priorities.

Untuk mendukung kebijakan tersebut di atas, pada tahun 2019 dialokasikan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun dengan rincian Belanja K/L sebesar Rp855,4 triliun, Belanja Non K/L sebesar Rp778,9 triliun, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun. Belanja Negara diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional antara lain pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dengan tetap menjaga efisiensi. Belanja Negara tersebut dialokasikan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Proporsi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan FungsiProportion of Central Government Budget by Function

Central Government Expenditure

a. Central Government Expenditure Based on Function

In terms of function, the majority of government expenditures were directed and focused on three development priorities and government administration such as: (i) Public Service Function, to support government operations and holding the general elections 2019, totaling IDR 517.3 trillion; (ii) Economic function, to support the acceleration of high-quality economic growth through the development of transportation facilities, infrastructure, energy sources, food sovereignty, as well as development of MSMEs and cooperatives, amounting to IDR 389.6 trillion; and (iii) Social Protection Function, to maintain consistency in reducing the number of poor households mainly through strengthening the PKH program, and increasing civil servant/ military/ police pension benefits by IDR 200.8 trillion. Besides these three functions, other priority sectors which received considerable attention include education, law enforcement and security, defense, and healthcare.

BelanjaPemerintah Pusat

a. Belanja Pemerintah Pusat Berdasar Fungsi

Dari pendekatan fungsi, sebagaian besar Belanja Pemerintah diarahkan dan difokuskan pada tiga prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan seperti: (i) Fungsi Pelayanan Umum, untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan mendukung pelaksanaan pemilu 2019 sebesar Rp.517,3 Triliun; (ii) Fungsi Ekonomi, untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi sebesar Rp.389,6 Triliun; serta (iii) Fungsi Perlindungan Sosial, untuk menjaga konsistensi penurunan jumlah penduduk miskin terutama melalui penguatan program PKH, serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/Polri sebesar Rp.200,8 Triliun. Selain tiga fungsi tersebut, sektor/bidang prioritas lainnya yang mendapat perhatian alokasi cukup besar antara lain: pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan, serta kesehatan.



b. Belanja Pemerintah Pusat Berdasar Jenis Belanja

Secara klasifikasi ekonomi, belanja negara dialokasikan dan direalisasikan untuk beberapa jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja bunga utang, belanja subsidi, dan belanja hibah, serta belanja lainnya. Berdasarkan pendekatan ini, balanja pegawai dan belanja modal menjadi dua jenis belanja yang paling besar alokasinya. Pada tahun 2019, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp.381,6 Triliun atau 23,3 persen dari total belanja pemerintah pusat untuk belanja pegawai dan Rp345,2 atau 21,1 persen dari total belanja pemerintah pusat untuk belanja barang. Berdasarkan data monitoring realisasi anggaran tahun 2019, secara total, nilai nominal realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Central Government Expenditure Based on Type

In terms of economic classification, state expenditures are allocated and realized for several expenditure types, namely personnel expenditure, goods expenditure, capital expenditure, social assistance expenditure, debt interest payments, subsidies, grants, and other expenditures. Under this approach, the largest budgetary allocations were made to personnel and capital expenditures. In 2019, the government allocated IDR 381.6 trillion or 23.3% of total government spending on personnel expenditure and IDR 345.2 or 21.1% on goods expenditure. Based on the 2019 budget realization data, in nominal terms the total realization of Central Government Expenditure experienced an increase in comparison to the previous year.

Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Jenis BelanjaCentral Government Expenditure Ceiling and Realization Based on Expenditure Type

Dalam Triliun Rupiah

URAIAN JENIS BELANJAEXPENDITURE TYPE

TAHUN 2018 TAHUN 2019

PAGU CEILING REAL % PAGU

CEILING REAL %

1. Belanja Pegawai Personnel Expenditure

365,7 346,9 94,9 381,6 376,1 98,6

2. Belanja Barang Goods Expenditure

340,1 347,5 102,2 345,2 334,4 94,0

3. Belanja Modal Capital Expenditure

203,9 184,1 90,3 189,3 172,7 96,3

4. Pembayaran Bunga Interest Payments

238,6 258,0 108,1 275,9 275,5 99,9

5. Subsidi Subsidies

156,2 216,9 138,8 224,3 201,8 90,0

6. Belanja Hibah Grants

1,5 1,5 104,1 1,9 5,1 263,7

7. Bantuan Sosial Social Assistance

81,3 84,3 103,8 102,1 112,5 110,3

8. Belanja Lain-Lain Other Expenditures

67,2 16,2 24,0 114,0 11,3 9,9

1.454,5 1455,3 100,1 1.634,3 1.489,3 91,1

Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Pada tahun 2019, Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan sebesar Rp826,8 Triliun atau sebesar 33,6% dari total belanja negara dalam APBN 2019. Jumlah tersebut hampir sebanding dengan belanja K/L yang merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini semakin banyak fungsi dari pemerintah pusat yang telah didelegasikan/diserahkan kepada daerah, serta sebagai pengurang dampak atas heterogenitas daerah. Adapun komposisi dari komponen/jenis dana transfer tersebut adalah sebagai berikut.

Pagu dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berdasarkan Jenis TransferCeiling and Realization of Transfers to Regions and Village Fund Based on Transfer Type

(Dalam Triliun Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA EXPENDITURE TYPE

TAHUN 2018 TAHUN 2019

PAGU CEILING REAL % PAGU

CEILING REAL %

Transfer ke Daerah Transfers to Regions 706,2 697,9 98,8 756,8 741,3 98,0

1. Dana Perimbangan Balancing Fund 676,6 668,6 98,8 724,6 709,4 97,9

Dana transfer Umum General transfer fund 490,7 495,2 100,9 524,2 524,9 100,1

a. DBH Revenue Sharing Fund 89,2 93,7 105,0 106,4 104,0 97,8

b. DAU General Allocation Fund 401,5 401,5 100,0 417,9 420,9 100,7

Dana Transfer Khusus Special Transfer Fund 185,9 173,4 93,3 200,4 184,5 92,1

a. DAK Fisik Physical Special Allocation Fund 62,4 58,1 93,1 69,3 64,2 92,6

b. DAK Non Fisik Non-Physical Special Allocation Fund 123,5 115,3 93,4 131,0 120,4 91,8

2. Dana Insentif Daerah Regional Incentive Fund 8,5 8,2 96,8 10,0 9,7 96,9

3. DOK & Keistimewaan DIY Autonomy & Yogyakarta Fund 21,1 21,1 100,0 22,2 22,2 100,0

Dana Otsus Special Autonomy Fund 16,1 16,1 100,0 16,7 16,7 100,0

Dana Tambahan Otsus Additional Special Autonomy Fund 4,0 4,0 100,0 4,3 4,3 100,0

Dana Keistimewaan DIY Yogyakarta Special Region Fund 1,0 1,0 100,0 1,2 1,2 100,0

Dana Desa Village Fund 60,0 59,9 99,8 70,0 69,8 99,7

TOTAL 766,2 757,8 98,9 826,8 811,1 98,1

Transfers To Regions And Village Fund

During 2019, the allocation for Transfers to Regions and Village Fund was set at IDR 826.8 Trillion or 33.6% of total state expenditure in the State Budget 2019. This figure is equivalent to spending of ministries/agencies as part of central government expenditure. This indicates that presently more and more functions of the central government have been delegated or handed over to local governments, which also reduces the impact of regional heterogeneity. The composition of the components/ types of transfers were as follows.



Isu Strategis Pelaksanaan Anggaran 2019

a. Spending Reviu Belanja Pemerintah Tahun 2019

Terdapat dua jenis review yang dilakukan atas belanja pemerintah tahun 2019, yaitu review efektivitas belanja dan review efisiensi belanja.

1. Review Efektivitas Belanja

Review efektivitas belanja Tahun 2019 difokuskan pada tiga sektor prioritas pembangunan nasional, yaitu: Ekonomi dan Kemaritiman (infrastruktur), Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Polhukhankam. Hasil Review efektivitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pada Sektor Ekonomi dan Kemaritiman, dilakukan review pada 13 output penting meliputi pembangunan jalan, jalan bebas hambatan, jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun dan rumah khusus, bandara, kereta api, agraria, pertanian, SPAM, energi, serta pelabuhan. Secara umum, eksekusi belanja output-output tersebut cukup baik/efektif dengan rata-rata realisasi di atas 80%, sehingga beberapa target output strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dapat terlampaui, misalnya pembangunan jalan dan jembatan.

b) Pada Sektor Kesejahteraan Rakyat, dilakukan review pada 13 output penting meliputi: Bidikmisi Kemenag, Bidikmisi Kemenristekdikti, PIP Kemendikbud, PIP Kemenag, BOS Kemenag, TPG Kemenag, TPG Non PNS Kemenag, PKH, JKN (PBI), Bantuan Pangan, Obat dan vaksin, Alat dan obat kontrasepsi, serta Kesehatan lainnya. Secara umum, eksekusi belanja pada output-output tersebut sudah efektif sebab penyalurannya sudah settle dan baik. Dalam beberapa tahun terakhir Kementerian Keuangan telah berupaya mengoptimalkan mekanisme penyaluran melalui berbagai usaha, seperti: pelaksanaan simplifikasi penyaluran bantuan, mendorong penyusunan dan penyampaian Juknis yang lebih cepat, monitoring ketepatan waktu penyaluran sesuai tahapan, pembangunan sistem integrasi data SPAN dengan K/L untuk membantu penyaluran.

c) Pada Sektor Polhukhankam, dilakukan review pada 2 output penting, yaitu: alutsista serta tindak pidana umum dan korupsi. Pada output belanja alutsista terdapat beberapa kendala terkait dengan penggunaan alokasi bersumber dari PLN. Sementara itu, pada Output penanganan tindak pidana umum, penanganan tindak pidana korupsi dan penyelesaian tindak pidana korupsi di beberapa wilayah tidak terealisasi maksimal karena alokasinya lebih besar dari kebutuhan. Penyusunan kebutuhan tidak dapat dilakukan secara mudah mengingat realisasi belanja ini tergantung pada ada tidaknya tindak pidana/korupsi.

Strategic Issues Related To Budget Execution In 2019

a. Government Spending Review 2019

Two types of reviews were conducted on government spending in 2019, namely review of spending effectiveness and review of spending efficiency.

1. Review of Spending EffectivenessThe spending effectiveness review of 2019 focused on three priority sectors of national development, namely: Economic and Maritime (infrastructure), People’s Welfare (Kesra), and Politics, Law, Defense and Security (Polhukhankam). The review outcomes are explicated as follows:

a. In the Economic and Maritime Sector, a review of 13 important outputs was carried out comprising roads construction, highways, bridges, dams, irrigation, flats and special houses, airports, trains, agrarian affairs, agriculture, drinking water facilities, energy, and ports. In general, spending on these outputs was deemed to be quite good/ effective with an average realization of above 80%. As a result, several strategic output targets in the National Mid-Term Developmet 2015-2019 was exceeded, for example, in the construction of roads and bridges.

b. In the People’s Welfare Sector, a review was conducted on 13 important outputs comprising: Ministry of Religion Bidikmisi Program, Ministry of Research and Technology and Higher Education Bidikmisi Program, Ministry of Education and Culture Smart Indonesia Program, Ministry of Religious Affairs (MORA) Smart Indonesia Progam, MORA School Operational Fund, MORA Teachers Professional Allowance, MORA Non-civil servant Teacher Professional Allowance, Family Hope Program, National Health Insurance Scheme, Food Aid, Drugs and Vaccines, equipment and contraceptives, and other health facilities. In general, spending on these outputs was effective as the distribution mechanisms have been settled. In recent years the Ministry of Finance has sought to optimize disbursements through various efforts, such as simplifying mechanisms for distributing aid, encouraging faster preparation and submission of Technical Guidelines, monitoring timeliness of distribution according to stages, and integrating SPAN with the systems at ministries/ agencies to assist distribution.

c. In the Politics, Law, Defense and Security sector, the review was conducted on 2 important outputs, namely: military equipment and handling of general crime and corruption. With respect to procurement of military equipment, several constraints were faced in relation to allocations sourced from foreign loans (PLN). On the other hand, the handling of general crimes and corruption and

2. Review Efisiensi Belanja

Pada Spending Review Belanja Tahun 2019, review atas aspek efisiensi dilakukan dalam rangka kebutuhan internal maupun eksternal. Untuk keperluan internal DJPb, review diarahkan untuk (1) Monitoring dan memastikan pelaksanaan kegiatan dan monitoring penyerapan belanja, (2) Penyediaan alokasi belanja dan kecukupan kas, dan (3) Memastikan Value for Money Belanja (Kualitas Belanja). Sementara untuk keperluan eksternal, DJPb menyampaikan hasil Spending Review atas aspek efisiensi kepada DJA sebagai salah satu masukan untuk kebutuhan tinjau ulang (review) angka dasar dalam rangka penyusunan pagu indikatif Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Review aspek efisiensi dilakukan dengan menggunakan empat pendekatan metodologi (yaitu: deviasi kebutuhan, benchmarking, review alokasi dan einmaligh) terhadap empat kelompok karakteristik output, meliputi: output belanja operasional layanan perkantoran, output generik/pelayanan, output teknis, serta output sarpras perkantoran. Hasil review efisiensi pada output-output tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pada output belanja operasional layanan perkantoran (994), dilakukan review efisiensi pada komponen belanja gaji tunjangan (51) dan komponen belanja barang (52) dengan kesimpulan bahwa: (i) setelah selalu berfluktuasi dan berhasil turun dalam beberapa tahun terakhir, belanja lembur kembali naik secara signifikan di tahun 2020; (ii) kebutuhan belanja barang (52) yang seharusnya datar atau tumbuh secara proporsional nilainya mengikuti inflasi/kenaikan SBM, ternyata nilainya berfluktuasi dengan gap yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan alokasinya naik secara tajam di Tahun 2020; (iii) berdasarkan analisis karakteristik dan deviasi kebutuhan belanja dalam beberapa tahun terakhir, teridentifikasi nilai inefisiensi yang diusulkan untuk direlokasi dari output 994 sebesar Rp.5 Triliun.

b) Pada output generik/pelayanan, dilakukan review efisiensi melalui pendekatan benchmarking atas unit cost belanja untuk output-output yang sejenis.

c) Pada output belanja teknis, dilakukan review efisiensi melalui perbandingan unit cost pada unit-unit tertentu yang memiliki output belanja teknis yang sama.

d) Pada output sarpras perkantoran, dilakukan review efisiensi melalui proses identifikasi kebutuhan belanja yang masuk kategori einmaligh dan dapat ditentukan tingkat urgensinya (penting/tidak penting), sehingga dapat diusulkan ketika terdapat kebutuhan pemotongan/pembatasan belanja. Selain itu, dalam review juga dilakukan analisis efisiensi belanja menggunakan standar pemeliharaan yang ditetapkan DJKN.

resolution of corruption cases in various regions could not realized optimally as the allocation was greater than requirement. Planning for estimated requirement is not an easy task considering that spending depends on the presence or absence of crime/ corruption.

2. Review of Spending Efficiency

A review of the spending efficiency was carried out in the framework of internal and external requirements. With respect to the internal requirement of DG Treasury, the review was directed towards (1) Monitoring and ensuring the execution of activities and monitoring spending absorption, (2) Provision of spending allocations and cash adequacy, and (3) Ensuring Value for Money on Spending (Spending Quality). As for external requirements, DG Treasury submitted the Spending Review results on efficiency to the Directorate General of Budget as one of the inputs for a review of basic figures in preparing the indicative ceilings of state ministries/ agencies (K/L).The review on efficiency was carried out using four methodologies (i.e. deviation of needs, benchmarking, allocation review and einmaligh) against four groups of characteristic outputs, including: operational expenditure for office services, generic/service output, technical output, and office infrastructure output. The results of the efficiency review of the outputs are as follows:

a. With respect to operational expenditure for office services (994), the review was conducted against the salaries expenditure component (51) and the goods expenditure component (52) with the conclusion that: (i) after fluctuating and falling in recent years, overtime pay increased significantly in 2020; (ii) goods expenditure (52) that should be flat or grow in proportion to inflation/ increase in standard input cost, has in fact wildly fluctuated with a huge gap in recent years and the allocations rose sharply in 2020; (iii) based on analysis of the characteristics and deviations of needs in recent years, the inefficiency value identified for relocation from the output of 994 was IDR 5 trillion.

b. In terms of generic/service expenditure outputs, the review was undertaken through a benchmarking on unit cost expenditures for similar outputs.

c. In terms of technical expenditure outputs, the review involved comparing unit costs in work units having the same technical expenditure outputs.

d. In relation to office infrastructure output, the review involved identifying expenditure needs that were categorized as einmaligh with a determined level of urgency (important/ not important), therefore it could be included in case for a need for spending cuts. In addition, the review also conducted an analysis of expenditure efficiency using maintenance standards set by the Directorate General of State Assets Management.



Dalam rangka mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L, dilakukan penerbitan dan penyampaian surat langkah-langkah strategis peningkatan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2019 kepada K/L, Kanwil DJPb, dan KPPN melalui Surat Menkeu Nomor S-837/MK.05/2019. Langkah-langkah peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2019 tersebut meliputi:1. Melakukan reviu atas DIPA dan segera mengajukan

usulan revisi DIPA dalam hal diperlukan, terutama bagi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang mengalami perubahan sehubungan dengan pembentukan Kabinet Indonesia Maju,

2. Melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran,3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan

penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA),4. Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Anggaran,Implementasi langkah-langkah strategis tersebut memberi dampak pada perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran belanja K/L di tahun 2019. Hal tersebut tercermin dari adanya perkembangan dan peningkatan nilai IKPA yang signifikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pendekatan evaluasi kinerja yang di-trajectory-kan secara Triwulanan, nilai IKPA tahun 2019 mencapai 95,16 atau lebih tinggi 7 poin dibandingkan IKPA tahun 2018 yang sebesar 88.93.

Simplifikasi/modernisasi Sistem Pembayaran Anggaran APBN melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan Tahun 2019

Penggunaan KKP untuk pembayaran pengeluaran pemerintah atas beban APBN dilakukan dengan prinsip-prinsip efektif, fleksibel, aman, dan akuntabel. Pada Tahun 2019, telah dilaksanakan implementasi KKP secara penuh. Berdasarkan hasil monitoring penggunaan KKP hingga akhir tahun 2019, terdapat 85 K/L dan 9.637 Satker K/L yang telah diterbitkan KKP oleh Himbara dan melakukan transaksi pembayaran dengan KKP mencapai total Rp806,3 Miliar. Implementasi penggunaan KKP secara penuh di tahun 2019 tersebut telah membawa manfaat nyata bagi pengelolaan APBN yaitu membantu meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan (UP).

b. Reviu Pelaksanaan Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2019

Selama tahun 2019, DJPb cq. Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA) melakukan dan menghasilkan dua Review Pelaksanaan Anggaran (RPA), yaitu RPA Tahun 2018 dan RPA Semester I Tahun 2019. RPA Tahun 2019 dilaksanakan dengan berbasis pendekatan tinjauan umum, kinerja pelaksanaan per kawasan menggunakan IKPA, tracking permasalahan pelaksanaan anggaran di setiap kawasan, tematik prioritas nasional dan output penting pemerintah, serta proyeksi belanja di akhir tahun anggaran.

Pada RPA Tahun 2019 ditemukan beberapa catatan yang hampir sama di seluruh kawasan, khususnya terkait dengan pelaksanaan anggaran pada output yang bersifat belanja modal antara lain berupa kendala dalam perencanaan penganggaran, kendala SDM, dan kendala pengadaaan barang dan jasa.

1. Telaah Makro Pelaksanaan Anggaran: Laporan Khatulistiwa & Analisis Belanja Spasial

Untuk mengukur efektivitas belanja pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional, pada Tahun 2019, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyusun Laporan Khatulistiwa serta Analisis Belanja Spasial. Laporan Khatulistiwa yang disusun di Tahun 2019 merupakan KFR Gabungan atau rangkuman atas Kajian Fiskal Regional Tahun 2018 yang disusun oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia dan ditambah pembahasan mengenai keterkaitan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dalam mendukung perekonomian pusat dan daerah. Sementara itu, Analisis Belanja Spasial Tahun 2019 merupakan laporan ringkas ( ash report) yang disusun untuk mendukung penyusunan laporan evaluasi kinerja anggaran oleh Menteri Keuangan serta berisi analisis mengenai perkembangan dan analisis pelaksanaan APBN di tingkat regional. Analisis Belanja Spasial Tahun 2019 dilakukan secara year-on-year dan difokuskan pada beberapa aspek, yang meliputi: (i) perkembangan dan analisis belanja K/L yang dialokasikan ke Satker-satker daerah, (ii) perkembangan dan analisis belanja TKDD yang dialokasikan kepada Pemda, (iii) pengukuran efektivitas belanja di daerah berdasarkan output strategis terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

b. Review of Budget Execution on National Priorities in 2019

During 2019, DG Treasury cq. Directorate of Budget Execution conducted and produced two Review of Budget Execution (RPA), namely RPA 2018 and RPA Semester I 2019. The RPA 2019 was conducted based on a general review approach, regional performance using the Budget Execution Performance Indicator (IKPA), tracking of budget execution issues in respective regions, thematic national priorities and important government outputs, and projected spending at the end of the fiscal year.

The RPA 2019 highlighted almost similar accounts in all regions, specifically on budget execution against outputs relating to capital expenditures. In this regard, constraints were reported in terms of budget planning, human resource adequacy, as well as procurement of goods and services.

1. Budget Execution Macro Study: Equatorial Report & Spatial Expenditure Analysis

To measure the effectiveness of government spending in support of national and regional economic growth, in 2019 the Directorate General of Treasury c.q. Directorate of Budget Execution compiled the Equatorial Report and Spatial Expenditure Analysis. The Equatorial Report represents a Consolidated KFR or summary of the Regional Fiscal Study 2018 compiled by all DG Treasury regional offices throughout Indonesia, which was supplemented with a discussion on the linkages of the Central Government’s fiscal policies in supporting the central and regional economy. Meanwhile, the Spatial Expenditure Analysis represents a flash report to support preparation of the budget performance evaluation report by the Minister of Finance and contains an analysis of developments and execution of the State Budget at the regional level. The Spatial Expenditure Analysis 2019 was conducted on year-on-year basis and focused on several aspects, including: (i) development and analysis of line ministry/agency spending allocated to regional work units, (ii) development and analysis of transfers to regions and village fund spending as allocated to local governments, (iii) measurement of spending effectiveness in the regions based on strategic outputs, especially on education, health, and infrastructure.

Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

Strategic Measures on Budget Execution in 2019

To encourage improvement and enhance the quality of budget execution, the Minister of Finance Letter No. S-837/MK.05/2019 was issued to line ministries/ agencies, DG Treasury regional offices and KPPN regarding strategic measures to enhance the quality of budget execution in 2019. These measures are as follows:

1. To review the Budget Execution List (DIPA) and to immediately propose a revision if required, especially for line ministries/agencies that experience changes in connection with formation of the Onward Indonesia Cabinet,

2. To improve the quality of budget execution,

3. To enhance the performance of budget execution based on assessment of the Budget Execution Performance Indicator (IKPA),

4. To improve the quality of Monitoring and Evaluation of Budget Execution,

The implementation of these strategic measures had a positive impact on enhancing the quality of budget execution in line ministries/agencies in 2019. This was reflected in the significant increase in IKPA score in comparison to the previous year. Based on a quarterly performance evaluation approach, the IKPA score in 2019 was 95.16 or 7 points higher than the IKPA 2018 score of 88.93.

Simplification/ modernization in State Budget Payments through Use of Government Credit Card (KKP) in the context of Inventory Money in 2019

The use of credits cards for government expenditures against the State Budget was conducted based on the principles of effectiveness, flexibility safety and accountability. In 2019, the use of government credit cards was implemented in full. Based on monitoring of credit crard use as of end-2019, a total of 85 ministries/ agencies and 9,637 work units had been issued with credit cards by Himbara and the total value of transactions amounted to IDR 806.3 billion.

The full implementation of credit cards in 2019 has brought tangible benefits to the management of the state budget, which has minimized the use of cash in government financial transactions, increased security in transactions, reduced the potential for fraud from cash transactions, and reduced the cost of funds/ idle cash from the use of inventory money.



Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan Non Tunai (PKH)

Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyaluran bansos non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) melalui perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial non tunai PKH dilakukan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 15/PB/2018 tentang Mekanisme Konfirmasi Penerima Bantuan Sosial Non Tunai dan Penyampaian Informasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan. Dengan menggunakan mekanisme tersebut, maka Kemensos dapat melakukan konfirmasi data penerima bansos kepada Bank Penyalur melalui Aplikasi OM SPAN. Dampaknya, pengendapan dana di Bank Penyalur berkurang secara signifikan, penyaluran bantuan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, dan transaksi yang gagal transfer berkurang secara signifikan.

Distribution of Non-Cash Social Assistance Under Family Hope Program (PKH)

Efforts to increase the efficiency and effectiveness of non-cash social assistance distribution under the Family Hope Program (PKH) by improving the distribution system was carried out in accordance with Director General of Treasury Regulation No. 15/PB/2018 concerning Mechanism for Confirmation of Non-Cash Social Assistance Recipients and Information Submission for Non-Cash Social Assistance Distribution Under Family Hope Program. By using this mechanism, the Ministry of Social Affairs can validate the data on social assistance recipients to the disbursing banks through the OM SPAN application. As a result, there was a significant reduction in idle funds at disbursing banks, and assistance could be channeled more quickly and transactions that failed to transfer were significantly reduced.

Penyaluran Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Perbaikan mekanisme penyaluran Bansos BPNT telah dilakukan melalui penerbitan Perdirjen Perbendaharaan No.12/PB/2019 tentang Mekanisme Mekanisme Konfirmasi dan Penyampaian Informasi Penyaluran Bansos Program BPNT. Perbaikan tersebut sebagai tindak lanjut atas temuan BPK terkait penggunaan rekening escrow oleh Bank Penyalur dalam penyaluran BPNT selama ini. Untuk mendukung perbaikan mekanisme dan regulasi dilakukan pengembangan aplikasi OM-SPAN. Output yang dicapai dari perbaikan tersebut di antaranya adalah Kementerian Sosial maupun stakeholder dapat melakukan monitoring transaksi BPNT terhadap 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, data penerima bansos BPNT yang tidak melakukan transaksi maupun gagal top up dapat dimonitor, Bank Penyalur menjadi lebih disiplin dalam menyampaikan informasi penyaluran BPNT serta mengurangi kegagalan top up e-wallet karena telah dilakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum Kemensos membuat SPP/SPM.

Distribution of Non-Cash Food Aid (BPNT)

Improvements to the Non-Cash Food Aid distribution mechanism have been made through the issuance of Director General of Treasury Regulation No.12/PB/2019 concerning Mechanism for Confirmation and Information Submission on Non-Cash Food Aid Program. The improvements were effected as a follow-up to BPK findings on the use of escrow accounts by disbursing banks in the channeling of program funds. In this context, the OM-SPAN application was further developed to support the improved mechanisms and issued regulation. In terms of outputs achieved, the Ministry of Social Affairs and stakeholders can now monitor Non-Cash Food Aid transactions of 15.6 million beneficiary families (KPM). In addition, data of beneficiaries that did not conduct any transactions or failed to top up can be monitored, disbursing banks become more disciplined in submitting disbursement information and e-wallet top up failures were reduced because validation was done before the Ministry of Social Affairs issued the SPP/ SPM.

Optimalisasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) melalui Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

1. Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada TA 2019 dilaksanakan oleh DJPb melalui 173 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia yang berperan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerjanya masing-masing.

Penyaluran DAK Fisik bertahap dan Dana Desa dibagi menjadi 3 tahap penyaluran dan dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output yang dilaporkan dan diinput oleh Pemda melalui Aplikasi OMSPAN. Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke rekening Pemerintah Daerah, dalam hal ini dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya untuk DAK Fisik, dana disalurkan dari RKUD ke Rekening Pihak Ke-III (vendor). Sedangkan untuk Dana Desa, dana disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

2. Kinerja Penyaluran DAK Fisik Secara Nasional

Total realisasi penyaluran DAK Fisik pada tahun 2019 adalah sebesar Rp64,17 triliun atau 92,56% dari pagu sebesar Rp69,33 Triliun. Total Realisasi DAK Fisik bertahap sebesar Rp57,61 triliun atau 92,68% dari pagu sebesar Rp62,16 triliun.

Total alokasi pagu DAK Fisik Rekomendasi Sekaligus TA 2019 adalah sebesar Rp6,52 triliun. Penyaluran DAK Fisik Rekomendasi Sekaligus baru dimulai pada bulan Agustus 2019. Dalam penyaluran DAK Fisik Rekomendasi Sekaligus, terdapat data kontrak senilai Rp6,04 triliun yang telah didaftarkan ke OMSPAN. Sampai dengan 31 Desember 2019 Realisasi DAK Fisik Rekomendasi Sekaligus sebesar Rp6,0 triliun (92,15%). Rincian realisasi DAK Fisik Rekomendasi Sekaligus tiap regional dibandingkan dengan rata-rata realisasi nasional sebagaimana diperlihatkan dalam grafik di bawah. Terdapat 3 regional yang rata-rata realisasinya berada di bawah rata-rata realisasi nasional (Sumatera, Jawa Bali, dan Kalimantan)

Optimizing Disbursement of Physical DAK and Village Fund through Monitoring and Evaluation of Physical DAK and Village Fund Disbursement1. Disbursement Policy on Physical Special Allocation Fund and Village Fund in 2019

As per Minister of Finance Regulation No. 121/PMK.07/2018 concerning Third Amendment to Minister of Finance Regulation No. 50/PMK.07/2017 concerning Management of Transfers to Regions and Village Fund, the disbursement of Physical Special Allocation Fund (DAK) and Village Fund in FY 2019 was conducted by DG Treasury through 173 KPPN spread across Indonesia that performed the role of Budget User/Disburser of Physical Special Allocation Fund and Village Fund in their respective working areas.

The disbursement of Physical DAK in stages and Village Fund was divided into 3 phases and carried out based on budgetary absorption performance and output achievements as reported and inputted by regional governments through the OM SPAN application. Disbursements were made following the issuance of SP2D addressed to the regional government account, in this case from the State General Cash Account (RKUN) to the Regional General Cash Account (RKUD). In terms of Physical DAK, funds were channeled from the RKUD to the Third-Party Account (vendor). As for the Village Fund, funds were channeled from the RKUD to the Village Cash Account (RKD).

2. Disbursement Performance of Physical DAK at the National Level

Total realization of Physical DAK disbrsements in 2019 amounted to IDR 64.17 trillion or 92.56% of the ceiling of IDR 69.33 trillion. Total Realization of Physical DAK in stages amounted to IDR 57.61 trillion or 92.68% of the ceiling of IDR 62.16 trillion.

The total allocation of Physical DAK Outright Recommendation in FY 2019 was IDR 6.52 trillion. Disbursement of Physical DAK Outright Recommendation only began in August 2019. In relation to the disbursement, data on a contract worth IDR 6.04 trillion was registered with OMSPAN. As of December 31, 2019, the realization of Physical DAK Outright Recommendation was IDR 6.0 trillion (92.15%). Details of the realization for each region compared to the national average is shown in the graph below. As can be seen, in 3 regions the average realization was below the national average (Sumatra, Java, Bali and Kalimantan).



Realisasi DAK Fisik sekaligus tahun 2019 sebesar Rp547,75 miliar (84,63%) dari pagu sebesar Rp647,22 miliar. Rincian realisasi DAK Fisik Sekaligus tiap regional dibandingkan dengan rata-rata realisasi nasional sebagaimana diperlihatkan dalam grafik di bawah. Sama dengan DAK Fisik Sekaligus Rekomendasi, penyaluran DAK Fisik Sekaligus untuk regional Sumatera, Jawa Bali dan Kalimantan berada di bawah persentase realisasi rata-rata nasional.

The realization of outright Physical DAK in 2019 was IDR 547.75 billion (84.63%) from the ceiling of IDR 647.22 billion. Details of the realization of outright Physical DAK for each region are compared with the national average as shown in the graph below. As in the case of Physical DAK Outright Recommendation, the disbursement of outright Physical DAK for Sumatra, Java, Bali and Kalimantan was below the national average percentage.

3. Penggunaan DAK Fisik

Realisasi penyerapan DAK Fisik tahun 2019 sebesar Rp56,11 triliun atau 87,44% dari dana yang diterima dari RKUN dengan rata-rata persentase capaian output DAK Fisik secara nasional adalah sebesar 90,43%. Rata-rata persentase penggunaan tertinggi pada Regional Kalimantan sebesar 92,86% sedangkan rata-rata persentase terendah pada Regional Nusa Tenggara sebesar 86,51%.

3. Utilization of Physical DAK

Budgetary absorption of Physical DAK in 2019 amounted to IDR 56.11 trillion or 87.44% of the funds received from RKUN with an average percentage of physical DAK output on the national scale at 90.43%. The highest average percentage utilization was in Kalimantan at 92.86%, while the lowest average percentage was in Nusa Tenggara at 86.51%.



4. Kinerja Penyaluran Dana Desa Secara Nasional

Total penyaluran Dana Desa di tahun 2019 sebesar Rp69,81 triliun atau 99,73% dari pagu sebesar Rp 70 Triliun, Penyaluran Dana Desa per regional, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

4. Disbursement Performance of Village Fund at the National Level

The total disbursement of Village Fund in 2019 was IDR 69.81 trillion or 99.73% of the ceiling of IDR 70 trillion. The disbursement of Village Fund based on region is shown in the following graph.

5. Perkembangan Penyaluran Dana Desa

Pelaksanaan penyaluran Dana Desa tahun 2019 untuk Tahap I sebagian besar Pemda memenuhi persyaratan penyaluran di bulan Februari dan Maret yaitu masing-masing sebanyak 143 Pemda disalurkan sebesar Rp 4,68 triliun di bulan Februari, dan sebanyak 145 Pemda disalurkan sebesar Rp 4,73 triliun di bulan Maret. Sedangkan penyaluran Tahap II, sebagian besar Pemda memenuhi penyaluran di bulan Juni yaitu sebanyak 328 Pemda disalurkan sebanyak Rp 21,34 triliun. Kemudian penyaluran Tahap III dilakukan di bulan Juli sampai dengan Desember. Perkembangan penyaluran Dana Desa dapat dilihat pada grafik berikut.

5. Disbursement of Village Fund

In relation to disbursement of Village Fund in 2019 for Phase I, most local governments had fulfilled the disbursement requirements in February and March. In this regard, disbursements to 143 local governments totaling IDR 4.68 trillion were made in February, while disbursements to another 145 local governments totaling IDR 4.73 trillion were made in March. As for Phase II disbursement, most local governments fulfilled requirements in June, where disbursements to 328 local governments were made totaling IDR 21.34 trillion. In relation to Phase III, disbursements were made during the period of July to December. Disbursements on the Village Fund can be seen in the following graph.

Dana Desa digunakan untuk Pembangunan

gedung PAUD di Dusun Duko, Kecamatan

Pakong, Pamekasan.

The Village Fund is used for the construction of a PAUD building in Duko

Village, Pakong District, Pamekasan.



The Directorate of State Treasury Management (PKN) has TWO main tasks, namely cash operations and cash optimization. Cash operations include managing cash inflows and cash outflows that are mostly influenced by domestic and global economic factors. Good financial management can overcome the cash mismatch that arises from handling cash inflows and outflows, which is needed to support an effective execution of the State Budget.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) memiliki dua tugas utama yaitu operasional kas dan optimalisasi kas. Operasional kas meliputi pengelolaan arus kas masuk dan arus kas keluar yang banyak dipengaruhi faktor ekonomi domestik dan global. Tata kelola pengelolaan keuangan yang baik dapat mengatasi cash mismatch yang timbul dalam pengelolaan arus kas masuk dan arus kas keluar demi mendukung pelaksanaan APBN.

4.2Fungsi Pengelolaan Kas NegaraTHE ROLE OF STATE TREASURY MANAGEMENT

Perkembangan Makro Ekonomi Tahun 2019

Perekonomian Indonesia tahun 2019 mampu tumbuh mencapai 5,02% di tengah gejolak ekonomi global. Pertumbuhan ini ditopang permintaan domestik ditengah perlambatan permintaan global dan turunnya harga komoditas global. Permintaan domestik tersebut dipengaruhi sektor konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh mencapai 5,04%. Di sisi lain, inflasi tahun 2019 secara umum terkendali pada angka 2,72% periode Januari-Desember atau 3,13% year on year (yoy). Sementara itu, rata-rata harga minyak mentah Indonesia naik pada Desember 2019, ditengah lifting migas yang bergerak dibawah target.

Macroeconomic Developments in 2019

In 2019, the Indonesian economy recorded a growth of 5.02% amid a weakening in global economic conditions. This growth was supported by domestic demand amidst slowing global demand and falling commodity prices. Domestic demand was influenced by the household consumption sector which continued to grow by up to 5.04%. On the other hand, inflation in 2019 was generally controlled at 2.72% for the January-December period or 3.13% year on year (yoy). Meanwhile, the average price of Indonesian crude oil rose in December 2019, due to less than optimum performance in oil and gas lifting.

Asumsi Makro APBN Tahun 2019 (s.d. Akhir Desember)

Macroeconomic Assumptions in the State Budget 2019 (till end-December)

Indikator Makro Macro Indicator

Asumsi APBN Assumption in State Budget


Laju Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy) Economic Growth (%, yoy) 5,30 5,02

Tingkat Inflasi (%, yoy) Inflation Rate (%, yoy) 3,50 3,13

Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) SPN 3-Month Interest Rate (%) 5,30 4,62

Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) Rupiah Exchange Rate (IDR/US$) 15.000 14.019

Harga Minyak Mentah (US$/Barel) Crude Oil Price (US$/Barrel) 70 67,18

Lifting Minyak (Ribu Barel/Hari) Lifting of Oil (Thousand Barrels/Day) 775 746

Lifting Gas (Ribu Barel setara Minyak/Hari) Lifting of Gas (Thousand Barrels of Oil Equivalent/Day)

1.250 1.060

Sumber: Nota Keu. APBN 2019, Kemenkeu, Kemen ESDM, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bloomberg Financial Note on State Budget 2019, Ministry of Finance, Ministry of Energy and Mineral Resources, Bank Indonesia, Statistics Indonesia, Bloomberg

Sementara dari pasar keuangan dan moneter, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS posisi per 31 Desember 2019 menyentuh level Rp13.901. Posisi ini menguat dibandingkan awal tahun 2019 pada level Rp14.465. Hal ini sejalan kenaikan cadangan devisa Indonesia dari awal tahun 2019 sebesar USD 120,7 miliar yang kemudian naik menjadi USD 129,2 miliar di akhir tahun 2019. Tingkat suku bunga BI 7-days Reverse Repo Rate akhir tahun 2019 sebesar 5,00% turun 100 bps dibandingkan awal tahun 2019 sebesar 6,00%. Suku bunga Surat Perbendaharan Negara (SPN) 3 bulan juga turun sejalan penurunan suku bunga acuan.

Perencanaan Kas Pemerintah Pusat

Implementasi perencanaan kas berhasil mengawal pengelolaan kas sepanjang tahun 2019. Perencanaan kas menjadi pemicu beberapa kebijakan Bendahara Umum Negara (BUN) dalam menjalankan APBN dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Perencanaan kas digunakan untuk menjamin ketersediaan kas secara tepat jumlah dan tepat waktu, optimalisasi idle cash, penatausahaan penerimaan negara secara efektif dan akuntabel dan sentralisasi pengelolaan kas, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Perencanaan kas meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dengan berkoordinasi di antara tim Cash Planning Information Network (CPIN) dan Asset Liability Management (ALM)

With respect to the financial and monetary markets, as of 31 December 2019 the rupiah exchange rate against the US dollar was at IDR 13,901. This denotes a stronger rupiah as compared to the beginning of 2019 at IDR 14,465. This was also consistent with the increase in Indonesia’s foreign exchange reserves, which stood at USD 120.7 billion at the beginning of 2019, which then rose to USD 129.2 billion by the end of 2019. The BI 7-day Reverse Repo Rate at end-2019 was 5.00%, or down 100 basis points compared to the beginning of 2019 at 6.00%. The 3-month Treasury Bill interest rate also fell in step with the drop in the benchmark interest rate.

Central Government Cash Planning

The implementation of cash planning was successful in overseeing cash management during 2019. Cash planning prompted several State General Treasury (BUN) policies on State Budget execution in terms of revenue, expenditure, and financing. Cash planning was applied to ensure the availability of the right amount cash at the right time, optimizing idle cash, administering state revenue in an effective and accountable manner and centralizing cash management, while still paying attention to the aspect of prudence.

Cash planning involved preparing revenue and expenditure plans in coordination with the Ministry of Finance Cash Planning



Bank Syariah sebesar Rp99,91 miliar dan program Treasury Notional Pooling (TNP) sebesar Rp230,97 miliar rupiah. Total remunerasi ini menjadi bagian PNBP yang berasal dari DJPb, yaitu Penerimaan dari pengelolaan kas negara, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018.

Realisasi optimalisasi kas dengan BI pada tahun 2019 lebih besar 96,12% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan jumlah remunerasi hasil penempatan di BI tahun 2018, maka remunerasi tahun 2019 naik sebesar 29,20%. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan BI 7-day (Reverse) Repo Rate.

341.76 billion, government securities (SBN) Reverse Repo transactions amounting to IDR 9.19 billion, Sharia Bank Special Account of IDR 99.91 billion, and the Treasury Notional Pooling (TNP) program amounting to IDR 230.97 billion. These returns became part of Non-Tax State Revenue (PNBP) from DG Treasury, i.e. revenue from management of the state treasury as per Government Regulation No. 3 of 2018.

The returns from cash optimization with BI in 2019 was 96.12% greater than the set target. When compared to cash placement in BI during 2018, the returns for 2019 have increased by 29.20%. This was partly due to the increase in the BI 7-day (Reverse) Repo Rate.

Kemenkeu, dengan pertemuan setidaknya sekali dalam satu bulan untuk update perencanaan kas Satuan Kerja (Satker) BA BUN yang memegang belanja sekitar 80% dari total belanja APBN, Satker pengelola penerimaan negara yang mengelola penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan pembiayaan. Selain itu, data perencanaan kas juga diperoleh dengan koordinasi Satker BUN yang bukan anggota tim CPIN.

Implementasi Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH)

PPDH merupakan penjabaran Halaman III DIPA. Halaman III DIPA merupakan rincian penarikan dana bulanan yang disusun Satker berdasarkan alokasi anggaran Satker pada DIPA masing-masing Satker. Halaman III DIPA disusun sebagai bentuk perencanaan penarikan dana setiap bulannya atas alokasi anggaran masing-masing Satker. Halaman III DIPA akan memberikan gambaran proyeksi penarikan dana Satker setiap bulan dalam memenuhi berbagai kebutuhan belanja Satker. Proyeksi penarikan dana ini menjadi pertimbangan BUN dalam membuat proyeksi pengeluaran anggaran setiap bulannya.

Untuk penajaman akurasi pelaksanaan realisasi Halaman III DIPA tersebut, maka proyeksi bulanan dapat disusun secara harian dengan instrumen PPDH, sehingga memberikan gambaran detail atas Halaman III DIPA. PPDH juga akan menjadi batas pencairan anggaran tertinggi oleh Satker. Hal tersebut berfungsi dalam mengendalikan belanja Satker agar tetap konsisten pada perencanaan yang telah disusun di Halaman III DIPA.

Selain itu, PPDH juga memicu Satker dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dengan konsisten sehingga dapat mencapai output secara efektif dan efisien. Di sisi BUN, PPDH berfungsi sebagai pertimbangan BUN dalam menjamin ketersediaan dana harian.

Dalam pelaksanaannya, PPDH dapat di-update jika terjadi perubahan dengan kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud dapat berupa SPM dengan keperluan mendesak namun tidak diperhitungkan dalam PPDH dan kondisi-kondisi lain. Update PPDH dapat berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran jadwal.

Optimalisasi Kas Pemerintah Pusat

Optimalisasi saldo kas sampai dengan akhir Desember 2019 menghasilkan remunerasi sebesar Rp7,74 triliun atau 193,55% dari target. Total remunerasi berasal dari counterparty Bank Indonesia (BI) sebesar Rp7.060,3 miliar, penempatan uang di Bank Umum sebesar Rp341,76 miliar, transaksi Reverse Repo SBN sebesar Rp9,19 miliar, Rekening Khusus

Information Network (CPIN) and Asset Liability Management (ALM) teams. Meetings were held at least once a month to update on the cash plans of BA BUN work units that were responsible for around 80% of total State Budget expenditures, and work units handling state revenue that manage tax revenue, Non-Tax State Revenue, and financing revenues. In addition, cash planning data was also obtained in coordination with BUN work units that were not members of the CPIN team.

Implementation of Estimated Disbursement of Daily Funds (PPDH)

PPDH represents the elaboration of Page III of the Budget Execution List (DIPA). Page III denotes a breakdown of the monthly withdrawal of funds prepared by work units based on the budget allocation of the respective units. Page III was prepared as a planning measure on monthly fund withdrawals based on the budget allocation of the respective work units. Page III provides an overview of the projected withdrawals of wok units each month in meeting their various spending needs. The withdrawals projection is then the basis for BUN in making monthly budgetary expenditure projections.

To enhance the accuracy of Page III realization, monthly projections can be prepared daily through the PPDH instrument, thus providing a detailed picture of the Page III position. At the same time, PPDH is also the highest budget disbursement limit for work units. This serves to control spending of the work unit so that it remains consistent with the planning prepared in the Page III of the Budget Execution List.

In addition, PPDH also prompts work units to consistently execute activities as scheduled so that they can achieve their outputs in an effective and efficient manner. In relation to BUN, PPDH functions as a consideration in ensuring the availability of day to day funds.

In practice, PPDH can be updated should there be changes under certain conditions. These changes could be on minimum service standards (SPM) with urgent requirement, however not yet considered in the PPDH. PPDH updates can be in the form of addition, removal or change in schedule.

Central Government Cash Optimization

The optimization of cash balances as of end-December 2019 resulted in returns of IDR 7.74 trillion or 193.55% of the target. The total returns originated from Bank Indonesia (BI) as counterparty amounting to IDR 7,060.3 billion, placement of funds in commercial banks amounting to IDR

Reverse) Repo Rate.Target dan Realisasi dari Remunerasi Optimalisasi Kas Tahun 2018 - 2019

Reverse) Repo Rate.Target dan Realisasi dari Remunerasi Optimalisasi Kas Tahun 2018 - 2019

(dalam Rupiah)

Tahun Remun Target (Rp) Realisasi (Rp) Rate Rata-Rata

2018

SBN 200.000.000 399.300.000 7,98%

BUMPUN 119.800.000.000 256.947.451.726 6.48%

TNP 210.000.000.000 332.449.155.560 2.00%

BI 3.570.000.000.000 5.464.695.295.197 3.67%

TOTAL 3.900.000.000.000 6.054.491.202.483

2019

SBN/Reverse Repo 9.000.000.000 9.190.199.110 6.04%

BUMPUN 181.000.000.000 341.764.926.905 8.15%

TNP 230.000.000.000 330.877.769.795 2.00%

BI 3.580.000.000.000 7.060.253.588.040 4.57%

TOTAL 4.000.000.000.000 7.742.086.483.850



Virtual Account Rekening Pengeluaran Satker Latar belakang simplifikasi rekening pemerintah adalah banyaknya rekening pemerintah yang tersebar di seluruh K/L. Sesuai data pada Direktorat PKN terdapat sekitar 35.714 rekening pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terdiri atas 24.108 rekening pengeluaran, 1.980 rekening penerimaan serta 9.626 rekening lainnya. BPK bahkan memberikan perhatian atas banyaknya jumlah rekening tersebut sehingga BUN sulit melakukan pengendalian.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 20 ayat (6), Menteri Keuangan selaku BUN memiliki kewenangan untuk mengelola Rekening Milik K/L. Dari sisi remunerasi yang diperoleh atas saldo di rekening pengeluaran juga masih minimal, dengan menggunakan mekanisme Treasury Notional Pooling dimana saldo diberikan remunerasi sebesar counter giro maksimal yang berlaku pada bank umum berkenaan. Namun hasil ini pun tergolong masih sangat kecil dibandingkan jika seluruh saldo rekening benar-benar dikonsolidasikan dan dioptimalisasikan. Disamping itu digitalisasi pengelolaan APBN juga menjadi pendorong perlunya dilakukan simplifikasi rekening pemerintah sehingga Digital Banking (Debit Card, Cash Management System/CMS, dan Dashboard) akan menggantikan penggunaan Cek atau Bilyet Giro.

Transaksi Perdana Reverse Repo SBN

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan transaksi perdana reverse repo SBN, yang dimulai pada 13 Februari 2019. Tujuan kegiatan reverse repo tersebut adalah untuk membangun pengelolaan kas yang aktif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah.

Lebih lanjut, reverse repo SBN merupakan tindak lanjut Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan terkait pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2018 tentang Tata Cara Transaksi Reverse Repo dan Repo dalam rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah. Sedangkan secara khusus tujuan kegiatan ini adalah memperluas instrumen investasi jangka pendek Treasury Dealing Room (TDR) DJPb selain investasi penempatan pada bank umum milik pemerintah, meningkatkan potensi penerimaan negara bukan pajak dan mengurangi beban biaya (cost of fund) atas penyediaan kas, serta mendorong pasar surat berharga (bonds market) yang lebih dalam.

Transaksi perdana reverse repo SBN diikuti oleh 4 Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Pada transaksi perdana yang dilakukan melalui lelang menggunakan aplikasi Bloomberg AUPD, diajukan penawaran kepada bank peserta sebesar Rp200 miliar dengan tenor 30 hari dan jaminan SBN Seri FR0077. Transaksi perdana ini sekaligus untuk uji coba infrastruktur TDR dalam memproses transaksi reverse repo SBN.

Selama tahun 2019 TDR DJPb telah menyelenggarakan 41 lelang transaksi reverse repo SBN, dengan 14 kali lelang mendapatkan pemenang. Selama tahun 2019 transaksi reverse repo menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9.190.197.108. Selanjutnya, DJPb akan terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan transaksi ini sesuai dengan tujuan untuk mengelola kas negara secara lebih aktif dan optimal.

Opening Transaction of Reverse Repo Government Securities

In 2019, the opening transaction of reverse repo government securities (SBN) was conducted beginning on February 13, 2019. The purpose of the reverse repo is to establish an active cash management policy as mandated under Government Regulation No. 37 of 2007 concerning Management of State/Regional Monies. This was followed up with Minister of Finance Regulation No. 3 of 2010 as amended by Minister of Finance Regulation No. 115/PMK.05/2016 concerning Management of Excess/ Deficit Government Cash Balance.

Furthermore, the reverse repo government securities is a follow-up to the Ministry of Finance Institutional Transformation program related to the liquidity of state finances using modern financial instruments, as stipulated in Director General of Treasury Regulation No. PER-11/PB/2018 concerning Procedures for Reverse Repo and Repo Transactions in the context of Management of Excess/ Deficit Government Cash Balance. Specifically, the purpose of this measure is to expand the DG Treasury’s Treasury Dealing Room (TDR) short-term investments besides placements in state-owned commercial banks, increase the potential for non-tax state revenue and reduce the cost of funds for the provision of cash, and encourage market deepening of the securities (bonds) market.

The opening transaction of reverse repo government securities was followed with placements at 4 Commercial Banks as Placement Partners of State Finances, namely Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, and Bank BTN. The opening transaction was auctioned through the Bloomberg AUPD application, and offerings were made to participating banks to the amount of IDR 200 billion with a 30-day tenor and collateral for SBN Series FR0077. The opening transaction was also used to test the TDR infrastructure in processing reverse repo SBN transactions.

During 2019, the DG Treasury TDR held 41 reverse repo SBN auctions, with 14 auctions resulting in winning bids. During the year the reverse repo transactions netted Non-Tax State Revenue (PNBP) totaling IDR 9,190,197,108. Furthermore, DG Treasury continued to evaluate the process such that these transactions were consistent with the purpose of managing the state treasury in a more active and optimum manner.

Virtual Account as Expense Account of Work Units

Background to the endeavor of simplifying government accounts is the existence of many accounts spread across various ministries and agencies. According to data available to the Directorate of State Treasury Management, there are around 35,714 accounts of state ministries/agencies, comprising 24,108 expense accounts, 1,980 income accounts and 9,626 other accounts. In fact, the State Audit Board (BPK) paid special attention to the large number of accounts, which has made it difficult for BUN to exercise control.

As mandated by Government Regulation No. 39 of 2007 concerning Management of State/ Regional Monies, Article 20 paragraph (6) states that the Minister of Finance as BUN has the authority to manage the accounts of ministries/ agencies. Returns obtained from balances in the expense account has been minimal, and thus the Treasury Notional Pooling mechanism was applied where the balance generated returns at the maximum current account counter applicable at the commercial bank in question. However, the outcomes were still considered to be minimal as compared to all account balances being consolidated and optimized. In addition, digitizing the management of the State Budget has also driven the need to simplify government accounts so that Digital Banking (Debit Card, Cash Management System/CMS, and Dashboard) can replace the use of Checks or Noncash Payment Instruments.



Secara prinsip simplifikasi rekening dilakukan melalui penerapan rekening induk dan rekening virtual. Rekening induk pada tingkat eselon I berfungsi sebagai sarana monitoring dan konsolidasi. Rekening virtual pada Satker digunakan untuk penerimaan maupun pembayaran uang persediaan maupun dana lainnya yang berasal dari atau diterima oleh Bendahara, penyetoran pajak dan/atau PNBP ke kas negara secara elektronik dan pencetakan rekening koran dan bukti transaksi. Mengingat praktek penggunaan rekening induk dan rekening virtual sebagai rekening pengeluaran merupakan hal baru bagi Bendahara, agar penggunaan dapat dilaksanakan secara optimal, maka dilakukan uji coba dalam penerapannya. Piloting dilakukan mulai bulan Maret 2019 pada rekening pengeluaran Satker lingkup DJPb berpedoman pada PER-3/PB/2019 tentang Ujicoba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Pengeluaran pada Satker Lingkup DJPb. Uji coba selanjutnya juga diperluas dan dilaksanakan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penerapan ujicoba virtual account lingkup DJPb terdiri atas 3 rekening induk pada 3 bank (BRI, BNI, dan Mandiri) dan 219 rekening virtual yang tersebar pada Satker di lingkup DJPb termasuk Kantor Pusat, Kanwil DJPb dan KPPN.Pada akhir tahun 2019, rangkaian simplifikasi rekening ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik K/L yang merupakan pengganti atas seluruh ketentuan mengenai Rekening Pengeluaran yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satker Lingkup K/L. Melalui pengaturan tersebut maka di tahun 2020 seluruh K/L wajib melakukan restrukturisasi rekening pengeluaran Satker dibawahnya. Dengan mempertimbangkan strategisnya simplifikasi rekening pemerintah, maka program tersebut dimasukkan sebagai quickwin DJPb tahun 2019.

In principle, accounts simplification has been carried out through the application of master account and virtual account. The master account at echelon I level serves as a means of monitoring and consolidation. The virtual account at work units is used for receipts and paying for inventory purchases, as well as other funds originating from or received by the Treasurer, tax deposits and/or PNBP to the state treasury electronically and printing of checking accounts and proof of transactions.

Considering that the use of a master account and virtual account as an expense account is a new practice for the Treasurer, in order for optimum operation a trial was carried out on its utilization. In this regard, a pilot was conducted starting in March 2019 on the expense accounts of DG Treasury work units with reference to PER-3/PB/2019 concerning Trial of Restructuring of Expense Account Management for Work Units within DG Treasury. The scope of the pilot was subsequently expanded and carried out at the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). Implementation of virtual accounts within DG Treasury comprise of 3 master accounts in 3 banks (BRI, BNI and Mandiri) and 219 virtual accounts spread across DG Treasury work units, including the Head Office, regional offices and KPPN.

At the end of 2019, the simplification of accounts was marked by the issuance of Minister of Finance Regulation No. 183/PMK.05/2019 concerning Management of Expense Accounts of Ministries/Agencies. This regulation replaces the earlier provisions in Minister of Finance Regulation No. 182/PMK.05/2017 concerning Management of Accounts of Work Units in Ministries/ Agencies. Through this regulation, in 2020 all ministries/agencies are required to restructure the expense accounts of the work units under their institutions. Due to the strategic implications from the simplification of government accounts, this program was included as a DG Treasury quick win in 2019.

Launching Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3)

Pada tanggal 23 Agustus 2019 telah dilakukan lauching aplikasi MPN G3 oleh Menteri Keuangan. MPN G3 ini hadir sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya yaitu MPN G2, dengan beberapa aspek penyempurnaan yaitu peningkatan kapasitas, interface, dan kanal pembayaran.

Pada aspek kapasitas, MPN G3 mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik, sebuah peningkatan yang signifikan dari sebelumnya hanya 60 transaksi per detik pada MPN G2. Pada aspek interface, setiap penyetor dapat mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on) untuk mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan pada proses penyetoran. Ini adalah sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda. Pada aspek kanal pembayaran, penyetoran penerimaan


On August 23, 2019 the MPN G3 application was launched by the Minister of Finance. MPN G3 represents an improvement over the previous version, MPN G2, and enhances several features such as additional capacity, improved interface, and extra payment channels.

In terms of capacity, MPN G3 can process state revenue payments of up to 1,000 transactions per second, which is a significant increase from the previous version at only 60 transactions per second. With respect to the interface, each payor can access a single portal (single sign-on) to obtain billing codes for all types of state revenue and proceed to the payment stage. This characterizes a convenience for payors compared to having to access different portals for different types of state revenue. With respect to payment channels, payment in MPN G3 can be accomplished through electronic wallet, bank transfer, virtual account, and credit

negara pada MPN G3 juga dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti e-commerce, retailer, dan fintech Untuk itu, MPN G3 hadir dengan semboyan NOW: New Payment Channels, One Stop Services, With Enhanced Capacity.

Pengembangan MPN G3 dilakukan secara kolaboratif dengan sejumlah pihak. Di internal Kemenkeu, pihak yang terlibat aktif meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan supervisi dari Staf Ahli Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, dan Staf Khusus Bidang TI.

Kepatuhan Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi

Pada tahun 2019, indeks kepatuhan Bank Operasional (BO) dan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan kontrak sebesar 4 dari skala indeks 4. Capaian tersebut diperoleh dari ukuran kepatuhan BO dalam menihilkan saldo Rekening Pembantu Kuasa BUN Pusat (RPKBUNP), kepatuhan Bank Operasional/Bank Penyalur Gaji menyalurkan SP2D Gaji tepat waktu, jumlah Surat Teguran peringatan Bank/Pos Persepsi yang terlambat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setiap hari, jumlah Surat Peringatan Bank/Pos Persepsi belum disetorkannya pengenaan denda oleh KPPN kepada Bank/Pos Persepsi, jumlah surat pengenaan denda keterlambatan Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan pelimpahan penerimaan negara tepat waktu, dan ketepatan waktu rekonsiliasi rekening koran elektronik. Direktorat PKN terus mengupayakan peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada BO/Bank Penyalur Gaji/Bank dan pos persepsi setiap hari melalui sarana komunikasi yang tersedia, monitoring dan evaluasi kepatuhan BO/Bank Penyalur Gaji/Bank dan Pos Persepsi pada Semester I dan Semester II tahun 2019, serta melakukan pengawasan penihilan BO dilakukan setiap hari sepanjang tahun 2019 dengan memanfaatkan fasilitas Cash Management System (CMS) yang disediakan oleh BO.

cards executed by revenue agents known as perception institutions such as e-commerce, retailers and fintech. For this reason, MPN G3 has adopted the motto of ‘NOW: New Payment Channels, One Stop Services, With Enhanced Capacity’.

Development of MPN G3 has been carried out collaboratively with several parties. Internally within the Ministry of Finance, the entities actively involved include the Secretariat General, Directorate General of Taxes, Directorate General of Customs and Excise, Directorate General of Budget, Directorate General of Treasury, with supervision from the Expert Staff for Bureaucracy and Information Technology, and Special Staff for Information Technology.

Compliance of Operational Banks and Perception Banks/ Posts

In 2019, the compliance index of Operational Banks (BO) and Perception Banks/Posts in carrying out contracts was 4 on an index scale of 4. This achievement was obtained from the BO’s compliance in nullifying the balance of the Central BUN Assistant Account (RPKBUNP), compliance of operational banks in disbursing SP2D salaries on time, number of Notice against Banks/ Perception Posts on being late in submitting the daily Inspection Outcomes Report (LHP), number of Warning Letter against Banks/ Perception Posts that have not deposited the fines imposed by KPPN to Banks/Perception Posts, number of letters on imposition of late payment fines for Banks / Perception Posts carrying out the transfer of state revenue on time, and the timeliness of reconciliation of electronic bank accounts.

The Directorate of State Treasury Management strived to improve coordination and outreach to operational banks, salary disbursing banks and perception posts every day through available communication facilities. In addition, monitoring and evaluation of these institutions was conducted in Semester I and Semester II in 2019, as well as monitoring the nullifying of operational bank balances was conducted daily throughout 2019 by utilizing the Cash Management System (CMS) facility provided by the operational banks.



Pengelolaan Kas Pinjaman dan Hibah

Optimalisasi kas dari pinjaman dan hibah dapat dilihat dari nilai penggunaan rupiah dalam pelaksanaan penarikan pinjaman dan hibah proyek/kegiatan yang diukur dalam 4 indikator yaitu: (i) Kecepatan penggantian dana Rekening Pengeluaran

Kuasa BUN Pusat (RPKBUNP)Penggantian dana RPKBUNP dilakukan dengan mendebit Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan Hibah serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menggunakan menggunakan proses Bank Account Transfer (BAT) pada SPAN. Total transaksi BAT sebanyak 30.410 buah, dengan rincian 30.344 transaksi pada periode 0-5 hari kerja (indeks 4), 63 transaksi pada periode 6-10 hari kerja (indeks 3), dan 3 transaksi dilakukan pada periode 11-20 hari kerja (indeks 2). Secara agregat nilai indeks dari indikator tersebut selama satu tahun adalah 3,99 (skala 4).

(ii) Ketepatan waktu penyampaian Surat Pengantar - Surat Penarikan Dana (SP-SPD)Selama tahun 2019 telah dilakukan penyelesaian Surat Pengantar-Surat Penarikan Dana (SP-SPD) secara tepat waktu sebanyak 1.788 buah dengan rincian SP-SPD Reksus sebanyak 161 buah dan SP-SPD PL dan L/C sebanyak 1.627 sehingga nilai indeks dari indikator ini adalah indeks 4 (skala 4).

(iii) Jumlah penerbitan Surat Penghentian Pembayaran Dalam pengelolaan kas yang efektif, saldo Reksus harus tetap terjaga sehingga kas cukup tersedia untuk membiayai pelaksanaan kegiatan/proyek. Jika saldo Reksus tidak cukup, maka akan dilakukan penghentian pembayaran yang berdampak terhadap terhambatnya pelaksanaan proyek karena tidak ada pembiayaan. Selama tahun 2019 terjadi 4 kali penerbitan Surat Penghentian Pembayaran yang 3 diantaranya diterbitkan pada periode triwulan III tahun 2019, dan 1 sisanya diterbitkan pada periode triwulan IV tahun 2019. Hal ini disebabkan pola pengeluaran anggaran masih terjadi konsentrasi tinggi di triwulan terakhir tahun anggaran.

(iv) Ketepatan waktu perhitungan pemindahan potongan SPM SBSN secara harian.SPM dengan sumber dana SBSN seharusnya tidak terdapat potongan pajak, namun secara sistem hal tersebut belum dapat dilakukan sehingga perhitungan potongan pajak dan pemindahan dana dari Reksus SBSN ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dilakukan secara manual setiap akhir triwulan dengan Surat Perintah Transfer (SPT). Pada tahun 2019, pemindahan potongan SPM SBSN dilakukan

Management of Cash Loans and Grants

Cash optimization from loans and grants can be seen in the rupiah value from withdrawals of loans and project grants as measured against 4 indicators, as follows:

(i) Speed of reimbursement of funds from the Central BUN Authorized Expense Account (RPKBUNP)

RPKBUNP funds are reimbursed by debiting the Loans and Grants Special Account (Reksus) as well as State Sharia Securities (SBSN) using the Bank Account Transfer (BAT) process on SPAN. A total of 30,410 BAT transactions were recorded; with 30,344 transactions completed within 0-5 working days (index of 4), 63 transactions completed within 6-10 working days (index of 3), and 3 transactions completed within 11-20 working days (index of 2). The aggregate index score of the indicator for the year was 3.99 (scale of 4).

(ii) Timeliness of Submission of Cover Letter - Letter of Withdrawal of Funds (SP-SPD)

During 2019, 1,788 cover letters – letters of withdrawal of funds (SP-SPD) were completed in a timely manner, with 161 SP-SPD Special Account and 1,627 SP-SPD PL and L/C. As a result, the index score for this indicator was 4 (scale of 4).

(iii) Issuance of Notice of Payment Termination

In relation to effective cash management, the Special Account balance must be maintained so that enough cash is available to finance the implementation of activities or projects. If the Special Account balance is insufficient, payment will be terminated which will result in a delay in project implementation due to lack of funding. During 2019 there were 4 issuances of notice of termination of payment, 3 of which were issued in the third quarter of 2019, with the last one being issued in the fourth quarter of 2019. This was due to the fact that budget expenditures were still highly concentrated in the last quarter of the fiscal year.

(iv) Timeliness of transfers of SBSN SPM deductions on a daily basis.

SPM with SBSN as its funding source should have no tax deductions, however this is not yet possible to be done in the system. Therefore, the calculation of tax deductions and transfer of funds from the SBSN Special Account to the State General Cash Account (RKUN) must be done manually at the end of every quarter with a Transfer Order (SPT). In 2019, the transfer of SBSN SPM deductions was carried out 4 times, where transfers in the first and

4 kali dimana triwulan I dan II pemindahan dilakukan pada periode 3-5 Hari Kerja dan pada triwulan III dan IV pemindahan dilakukan pada periode 0-2 Hari Kerja. Berdasarkan hal tersebut, nilai indeks ketepatan waktu perhitungan pemindahan potongan SPM SBSN tahun 2019 sebesar 3,5.

Setelmen Transaksi dan Akuntansi Pengelolaan Kas

Direktorat PKN telah menggunakan aplikasi SPAN dan Bank Indonesia Government-electronic Banking (BIG-eB) dalam proses setelmen transfer dana. Sehingga pemindahbukuan dana antar rekening milik BUN di BI maupun di Bank umum dapat berjalan lebih cepat dengan pengendalian transaksi yang lebih baik dibanding mekanisme manual.

BIG-eB merupakan sarana elektronik yang disediakan BI untuk Kemenkeu untuk monitoring saldo dan mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh (download) data rekening, tatausaha pengguna dan transaksi secara elektronik dan online. Sistem BIG-eb yang selama ini digunakan telah mencapai hal-hal sebagai berikut:

a. Infrastruktur Sistem BIG-eB telah terkoneksi dengan infrastruktur SPAN.

b. Sistem BIG-eB yang digunakan adalah GEB versi 3.0.0 yang telah dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan SPAN.

c. Sistem BIG-eB telah dapat diakses dan digunakan oleh group user inquisitor

d. Pengembangan akses BIG-eB bagi KPPN yang terkait

second quarters were conducted within 3 – 5 business days and transfers in the third and fourth quarters were completed in 0 – 2 business day. Based on this, the timeliness index score for transfers of SBSN SPM deductions in 2019 was 3.5.

Settlement of Transactions and Cash Management Accounting

The Directorate of State Treasury Management uses the SPAN application and Bank Indonesia Government-electronic Banking (BIG-eB) in the fund transfer settlement process. The objective is that transfer of funds between BUN accounts in BI and in commercial banks can be executed faster with better transaction control compared to manual mechanisms.

BIG-eB is an electronic tool provided by BI for the Ministry of Finance to monitor account balances and transfers, printing of reports, downloading account data, user administration and transactions electronically and online. The BIG-eb system used thus far has achieved the following:a. The BIG-eB system infrastructure is now

connected to the SPAN infrastructure.



pembayaran atas beban Reksus ditujukan untuk memudahkan KPPN dalam memeriksa kecukupan dana di Reksus sebelum penerbitan SP2D atas beban Rekening Khusus sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya backlog pada proses penarikan pinjaman dan hibah.

Proses setelmen transaksi RKUN dengan aplikasi SPAN dan BIGeB telah didukung dengan mekanisme penanganan penyelesaian transaksi ketika terjadi kegagalan sistem. DJPb bersama BI dan Bank Operasional (BO) telah menyusun business contingency plan sebagai protokol untuk penyelesaian transaksi Pemerintah ketika terjadi kondisi tidak normal/permasalahan baik yang terkait sistem maupun non-sistem dalam proses setelmen. Business contingency plan bertujuan sebagai pedoman DJPb, BI dan BO untuk menjaga keberlangsungan layanan transaksi keuangan pemerintah. Ruang lingkup business contigency plan meliputi :a. Transaksi keuangan pemerintah mencakup pengeluaran

dan penerimaan negara yang dilaksanakan oleh Kemenkeu, Bank Indonesia, dan Bank Operasional.

b. Gangguan atau insiden pada infrastruktur teknologi informasi dan sarana pendukungnya yang berada di lokasi Kemenkeu, Bank Indonesia, dan Bank Operasional.

BI saat ini sedang mengembangkan Core Banking System (CBS) di mana pengembangan tersebut mencakup pembangunan host to host antara aplikasi SPAN dengan CBS. Tujuan program ini adalah untuk peningkatan layanan dan integrasi dengan SPAN sehingga transaksi keuangan Pemerintah dapat terselesaikan dan termonitor dengan lebih cepat, akurat dan handal. Sasaran utama dalam pengembangan CBS II adalah interkoneksi antara payment module SPAN dengan CBS II sehingga data elektronik SP2D akan terkirim dari aplikasi SPAN ke system CBS II Bank Indonesia dan proses penyelesaian transaksi Pemerintah tidak lagi dilakukan secara manual. Interkoneksi SPAN dengan CBS II BI diharapkan proses penyelesaian transaksi Pemerintah

b. The BIG-eB system used is GEB version 3.0.0 which has been developed and adapted to the requirements of SPAN.

c. The BIG-eB system can be accessed and used by the inquisitor user group.

d. BIG-eB access for KPPN related to payment of Special Account expenses is intended to facilitate KPPN in checking the adequacy of funds in the Special Account prior to the issuance of SP2D for Special Account expenses, and to minimize the risk of backlogs in the process of withdrawing loans and grants.

The settlement of RKUN transactions through the SPAN and BIG-eB applications has been supported by a mechanism for handling transaction settlement when a system failure occurs. DG Treasury together with BI and operational banks (BO) have compiled a business contingency plan as a protocol for resolving Government transactions when abnormal conditions/problems occur, both systemic and non-systemic in the settlement process. The business contingency plan aims to guide DG Treasury, BI and operational banks to maintain the sustainability of government financial transaction services. The scope of the business contingency plan includes the following:a. Government financial transactions include

state expenditures and revenues carried out by the Ministry of Finance, Bank Indonesia, and operational banks.

b. Breakdowns or incidents in the information technology infrastructure and supporting facilities located at the Ministry of Finance, Bank Indonesia, and operational bank locations.

BI is currently developing a Core Banking System (CBS) which includes host to host connectivity between the SPAN and CBS applications. The purpose of this program is to improve services and integration with SPAN so that Government financial transactions can be completed and monitored more quickly, accurately and reliably. The main target in

khususnya dalam valuta asing dilaksanakan lebih cepat dan akurat.

Laporan Keuangan UAP BUN Akuntansi Pusat dan Laporan Tingkat Kuasa BUN Pusat Direktorat PKN tahun 2019 yang disusun oleh Direktorat PKN ikut memberikan sumbangan berarti dalam tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Direktorat PKN juga telah menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaaan tahun sebelumnya.

developing CBS II is interconnection between the SPAN payment module and CBS II so that electronic SP2D data can be sent from SPAN to the Bank Indonesia CBS II system and the Government transaction settlement process will no longer be done manually. It is expected that following the interconnection of SPAN with BI CBS II, the settlement of Government transactions, especially in relation to foreign currencies, can be executed more quickly and accurately.

The UAP BUN Central Accounting Financial Report and the Central BUN Report 2019 compiled by the Directorate of State Treasury Management has also contributed significantly to the Central Government Financial Report 2019 on the achievement of the Unqualified Opinion (WTP) from the State Audit Board (BPK). The Directorate of State Treasury Management has also completed all follow-up recommendations of BPK based on the previous year’s Inspection Report.



The drafting of regulations and management of lending, government investments, and credit programs signify the roles of the Directorate of Investment Management System (SMI). The provision of loans represents alternative financing for activities/projects of State-Owned Enterprises (BUMN) and Local Government (Pemda) in relation to national priority infrastructure development.

Penyusunan regulasi dan pengelolaan pemberian pinjaman, investasi pemerintah, dan kredit program menjadi salah peran Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI). Pemberian pinjaman menjadi alternatif pembiayaan kegiatan/proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pembangunan infrastruktur prioritas nasional.

4.3 Fungsi Sistem Manajemen InvestasiTHE ROLE OF INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEM

Pengelolaan Pemberian Pinjaman

Pemerintah telah menciptakan alternatif pembiayaan berupa pengelolaan pemberian pinjaman yang disalurkan untuk peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengembangan daerah bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Tujuan pemberian pinjaman tersebut agar BUMN/Pemda dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta turut berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi jangka Panjang.

Pemberian pinjaman merupakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan debitur. Pada BUMN, maksud dari pemberian pinjaman adalah pelaksanaan kegiatan yang merupakan prioritas nasional. Sedangkan pada Pemda, untuk melaksanakan kegiatan Pemda dan/atau diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN dan Pemda.

Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah aset piutang penerusan pinjaman (setelah penyisihan) adalah sebesar Rp67.455,98 miliar. Aset tersebut mengalami kenaikan sebesar 1% dari piutang yang tercatat pada tahun sebelumnya (setelah penyisihan) sebesar Rp66.902,54miliar. Total penerimaan pada tahun 2019 yang berasal dari pengelolaan pemberian pinjaman

Management Of Loans Provision

The government has conceived alternative financing through the management of loans that are channeled to improve the performance of State-Owned Enterprises (BUMN) and regional development for Local Governments (Pemda). The purpose of these loans is for SOEs/ Local Governments to provide the best service to the community and contribute to long-term social and economic development.

The provision of loans represents alternative financing for debtors to carry out their activities. For SOEs, loans are granted to execute actions that epitomize national priorities. Similarly, loans to regional governments are for undertaking their programs and/or forwarding the loans to Region-Owned Enterprises (BUMD) in accordance with statutory provisions, namely Minister of Finance Regulation No. PMK-108/PMK.05/2016 concerning Procedures for Forwarding of Foreign Loans to SOEs and Local Government.

As of end-2019, the total assets of receivables from forwarded loans (after allowance) was IDR 67,455.98 billion. These assets have increased by 1% from the receivables recorded in the previous year (after allowance) of IDR 66,902.54 billion. Total revenues in 2019 from management of loans amounted to IDR 5,964.55 billion. This figure comprises of financing income from

adalah mencapai Rp5.964,55 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dari cicilan pokok pinjaman sebesar Rp4.438,17 miliar dan Pendapatan Negara Non Pajak (PNBP) sebesar Rp1.526,38 miliar. Realisasi penerimaan pembiayaan tercatat 104,93% dari target DIPA 2019 sebesar Rp4.438,17 miliar. Sedangkan realisasi PNBP mencapai 167,01% dari target DIPA 2019 sejumlah Rp913,975 miliar.

Realisasi pembiayaan pemberian pinjaman (BA 999.04) tahun 2019 mencapai Rp5.247,78 miliar atau 84,35% dari target DIPA 2018 yaitu Rp6.221,64 miliar. Jumlah tersebut berasal dari pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan energi geothermal, pembangunan transportasi massal serta pendanaan pembiayaan investasi. Pemberian pinjaman tersebut disalurkan kepada 2 kategori yaitu BUMN dan Pemda. Jumlah penyaluran pada debitur BUMN sebesar Rp3.276,54 miliar atau 77,23% dari pagu sebesar Rp4.242,71 miliar. Sedangkan penyaluran pada debitur Pemda tercatat sebesar Rp1.971,23 miliar atau 99,61% dari pagu anggaran sebesar Rp1.978,93 miliar.

InvestasiPemerintah

Pemerintah melakukan investasi berupa penempatan dana yang dikelola BLU atau penempatan pada BUMN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam hal ini, DJPb mengelola investasi pemerintah yang dioperasikan oleh BLU. Total aset yang tercatat dalam Bagian Anggaran 999.03 Investasi Pemerintah (setelah penyisihan) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp58.166 miliar atau meningkat 16,23% sebesar Rp8.122 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat (setelah penyisihan) sebesar Rp50.044 miliar. Realisasi investasi pemerintah tahun 2019 sebesar Rp8.990 miliar atau mencapai 37,47% dari target APBN. Jumlah tersebut dialokasikan pada Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp5.000 miliar dan PMN/Dana Investasi Pemerintah yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp3.990 miliar. Realisasi Investasi pemerintah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp17.500 miliar.

Subsidi BungaKredit Program

Subsidi bunga kredit program merupakan mekanisme penyaluran kredit program sebelum terintegrasi dalam satu skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terdapat 5 skema pada mekanisme ini yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (Eks KLBI), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), serta Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG). Penjabaran atas skema subsidi bunga kredit program tersebut adalah sebagai berikut:

principal installments of IDR 4,438.17 billion and Non-Tax State Revenue (PNBP) of IDR 1,526.38 billion. Realization of financing income was 104.93% of the Budget Execution List (DIPA) 2019 target of IDR 4,438.17 billion. On the other hand, PNBP realization amounted to 167.01% of the DIPA 2019 target of IDR 913.975 billion.

Realization of loan financing (BA 999.04) in 2019 amounted to IDR 5,247.78 billion or 84.35% of the DIPA 2018 target of IDR 6,221.64 billion. This sum originated from foreign loans that were further channeled to finance development of electrical infrastructure, geothermal energy, mass transportation development as well as investment financing. The loans were channeled into two categories, namely State-Owned Enterprises (BUMN) and regional governments (Pemda). The loans disbursed to SOEs was IDR 3,276.54 billion or 77.23% of the budget ceiling of IDR 4,242.71 billion, while disbursements to local governments was IDR 1,971.23 billion or 99.61% of the budget ceiling of IDR 1,978.93 billion.

Government Investment

The government makes investments by placing funds in public service agencies (BLU) or placement in SOEs which are separated state assets. In this case, DG Treasury manages government investment as managed by public service agencies. Total assets recorded in the Budget Section 999.03 Government Investment (after allowance) as of December 31, 2019 was IDR 58,166 billion, representing an increase of 16.23% or IDR 8,122 billion over the previous year’s (after allowance) figure of IDR 50,044 billion. The realization of government investment in 2019 amounted to IDR 8,990 billion or 37.47% of the target set in the State Budget.

This sum was allocated to the National Education Development Fund (DPPN) managed by the Endowment Fund of Education Institution (LPDP) of IDR 5,000 billion and PMN/ Government Investment Fund managed by the Government Investment Center of IDR 3,990 billion. In this case, realization of government investment experienced a decrease as compared to 2018 which amounted to IDR 17,500 billion.

Loan Interest Subsidy Program

The loan interest subsidy program epitomized a mechanism for channeling program loans before being integrated into the People’s Business Credit (KUR) scheme. There are five schemes under this mechanism, i.e. Food and Energy Security Credit (KKPE), Bank Indonesia Liquidity Credit (Ex KLBI), Bio Energy Development and Plantation Revitalization Credit (KPEN-RP), Cattle Breeding Business Credit (KUPS), and Warehouse Receipt Subsidy Scheme (S-SRG). A description of the various



1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. Kegiatan usaha yang didanai melalui KKP-E meliputi:

a) Pengembangan padi, jagung, kedelai, ubi jalar, tebu, ubi kayu (singkong), kacang tanah dan sorgum;

b) Pengembangan tanaman pangan Hortikultura berupa cabe, bawang merah, jahe, kentang dan pisang;

c) Pengadaan pangan berupa: gabah, jagung, dan kedelai;d) Peternakan sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi,

ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan burung puyuh;

e) Penangkapan ikan, budidaya udang, nila, gurame, patin, lele, kerapu macan, dan ikan mas, serta pengembangan rumput laut;

f) Pengadaaan/peremajaan peralatan mesin, dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana tersebut pada huruf a dan e.

Sejak 1 Januari 2016, penyaluran kredit baru sudah dihentikan sehubungan dengan program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru. Penghentian tersebut dilakukan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1050/MK.05/2015. Namun subsidi bunga KKP-E tetap dibayarkan atas kredit yang diperjanjikan (akad kredit) paling akhir 31 Desember 2015 sampai dengan batas waktu pemberian subsidi sesuai ketentuan.

2. Kredit Pengembangan Energi Nabati Dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)

Kredit ini disediakan dalam rangka mendukung pendanaan pelaksanaan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati dan Program Revitalisasi Perkebunan. Pengembangan perkebunan yang dapat didanai melalui KPEN-RP meliputi perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman Kelapa sawit, karet dan kakao. Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-50/MK.05/2015, penyaluran kredit program KPEN-RP untuk sementara dihentikan per 1 Januari 2015. Subsidi bunga atas kredit yang telah yang telah disalurkan akan tetap dibayarkan sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

3. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

Skema Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) adalah subsidi bunga kredit untuk usaha kegiatan budidaya yang menghasilkan bibit ternak sapi. Subsidi bunga KUPS bertujuan untuk mendukung pendanaan pelaksanaan pengembangan usaha pembibitan sapi secara berkelanjutan melalui produktivitas peternak. Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-50/MK.05/2015, penyaluran kredit program KUPS untuk sementara dihentikan per 1 Januari 2015. Subsidi bunga atas kredit yang telah yang telah disalurkan akan tetap dibayarkan sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

4. Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)

Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) adalah kredit yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank Pelaksana/ Lembaga Keuangan Non Bank kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi. Pemberian subsidi dilakukan dalam rangka menstabilkan harga komoditi pertanian setelah panen dan menampung produksi pertanian. Sampai saat ini Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) masih dilaksanakan.

5. Eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (Eks KLBI)

Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka menunjang program Pemerintah untuk pembiayaan usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah seperti KPRS/SS dan PIR Trans.

Sebagian besar skema tersebut telah diintegrasikan ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tidak lagi menyalurkan kredit ke debitur. Hanya skema S-SRG saja yang saat ini masih aktif.

Penyaluran subsidi bunga kredit program tahun 2019 tercatat sebesar Rp27,71 miliar atau 36,8% dari pagu DIPA TA 2019 sebesar Rp75,296 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp88,731 miliar atau 41,82% dari pagu anggaran 2018 sebesar Rp212,194 miliar disebabkan adanya pengalihan skema kredit program ke skema KUR.

Berdasarkan realisasi belanja subsidi berdasarkan skemanya, belanja subsidi bunga Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) merupakan skema dengan nilai realisasi tertinggi, yaitu sebesar Rp Rp13.481.673.580,00 atau 48,65% dari total realisasi untuk KPEN-RP dan Rp.7.726.239.785,00 atau 27,88% dari total realisasi untuk KUPS. Sedangkan realisasi terendah terdapat pada skema Risk Sharing KKPE dimana belum terdapat realisasi.

3. Cattle Breeding Business Credit (KUPS)

The Cattle Breeding Business Credit Scheme (KUPS) is a loan interest subsidy for the breeding of beef cattle. The KUPS subsidy aims to support funding for sustainable cattle breeding through the improved productivity of breeders. Based on Minister of Finance Letter No. S-50/MK.05/2015, the KUPS program loan disbursements have been suspended as of January 1, 2015. Interest subsidies on loans that have been distributed will continue to be paid until the time specified in the agreement.

4. Warehouse Receipt Subsidy Scheme (S-SRG)

The Warehouse Receipt Subsidy Scheme (S-SRG) is a loan that receives interest subsidy from the government through a guarantee of a Warehouse Receipt granted by the Implementing Bank/ Non-Bank Financial Institution to farmers, farmer groups, and cooperatives. The provision of subsidies is meant to stabilize the price of agricultural commodities after harvest and accommodate agricultural production. Presently the Warehouse Receipt Subsidy Scheme (S-SRG) continues to be implemented.

5. Bank Indonesia Liquidity Credit (Ex KLBI)

This credit is given by Bank Indonesia to Commercial Banks and Rural Credit Banks in order to support the Government’s program for financing small businesses and low-income people such as KPRS/SS and PIR Trans.

Most of these schemes have now been integrated into the People’s Business Credit (KUR) and no longer channel loans to debtors. Only the S-SRG scheme is currently active.

Disbursement of loan interest subsidies in 2019 amounted to IDR 27.71 billion or 36.8% of the Budget Execution List (DIPA) FY 2019 ceiling of IDR 75.296 billion. This amount is lower than realization in the previous year of IDR 88,731 billion or 41.82% of the 2018 budget ceiling of IDR 212,194 billion. This outcome was due to the transfer of the subsidy scheme to the KUR scheme.

Based on expenditure realization under this scheme, interest subsidies on Bio Energy Development and Plantation Revitalization Credit (KPEN-RP) and Cattle Breeding Business Credit (KUPS) had the highest amounts, totaling IDR 13,481,673,580.00 or 48.65% of total realization for KPEN-RP and IDR 7,726,239,785.00 or 27.88% of total realization for KUPS. On the other hand, the lowest amount was on the KKPE Risk Sharing scheme where there has been no realization at all.

schemes under the loan interest subsidy program is as follows:

1. Food and Energy Security Credit (KKP-E)

The Food and Energy Security Credit (KKP-E) is an investment and/or working capital credit that is provided in the context of supporting the implementation of the Food Security Program and Plant Development for Biofuel Raw Materials Program. The business activities funded through KKP-E include the following:

a) Growing of rice, corn, soybeans, sweet potatoes, sugar cane, cassava, peanuts and sorghum;

b) Development of horticultural food crops in the form of chillies, shallots, ginger, potatoes and bananas;

c) Procurement of food in the form of grain, corn and soybeans;

d) Breeding of beef cattle, dairy cows, cattle, egg-laying hens, broilers, free-range chickens, ducks and quails;

e) Fishing, aquaculture of shrimp, tilapia, carp, catfish, catfish, tiger grouper and carp, and seaweed development;

f) Procurement/ upgrading of machine tools and other facilities needed to support business activities as referred to in points a and e.

As of January 1, 2016, the disbursement of new loans was halted in connection with the government’s program for empowering MSMEs through the newly instituted People’s Business Credit (KUR) scheme. This termination was effected through Minister of Finance Letter No. S-1050/MK.05/2015. However, the KKP-E loan interest subsidy was still paid on promised credit (signed credit agreement) as of December 31, 2015 until the time limit for the provision of subsidies in accordance with prevailing provisions.

2. Bio Energy Development and Plantation Revitalization Credit (KPEN-RP)

This credit is provided to support funding for the Biofuel Raw Material Plant Development Program and the Plantation Revitalization Program. Development of plantations that can be funded through KPEN-RP include expansion, rehabilitation and rejuvenation of oil palm, rubber and cocoa crops. Based on Minister of Finance Letter No. S-50/MK.05/2015, lending under the KPEN-RP program has been suspended as of January 1, 2015. Interest subsidies on loans that have been disbursed will continue to be paid until the time specified in the agreement.



Pemerintah melalui DJPb mengelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menyasar masyarakat usaha mikro lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan melalui program KUR. Pembiayaan tersebut diregulasi oleh Direktorat SMI dan secara operasional dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan BLU di bawah regulasi dan struktur organisasi DJPb. Pembiayaan UMi diberikan dengan mempertimbangkan keberadaan kelompok usaha mikro dengan tingkat feasibility yang baik, namun tidak cukup bankable untuk mengakses pembiayaan perbankan.

Jumlah yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank hingga 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.551,451 milyar kepada 1.521.229 debitur. Adapun sebaran penyaluran Pembiayaan UMi diilustrasikan pada infografik di atas:

Berdasarkan data di atas, pembiayaan UMi telah menjangkau 34 provinsi di Indonesia. Tiga besar penyaluran berada di provinsi Jawa Tengah (Rp959 miliar), DKI Jakarta (Rp895 Miliar), dan Jawa Barat (Rp856 miliar). Adapun penyaluran terkecil berada di provinsi Kalimantan Utara (Rp578 Juta).

Sebanyak 3 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang terlibat dalam penyaluran yaitu PT Penanaman Modal Madani (PNM), PT Pegadaian, dan PT Bahana Artha Venture (BAV). Sampai dengan tahun 2019, PNM menyalurkan pembiayaan UMi terbanyak melalui produk Mekaar dengan nilai total sebesar Rp2.889,87 miliar atau 63,4% dari total pembiayaan UMi. Jumlah tersebut dipinjamkan kepada 1.126.778 debitur atau 74,07% dari total debitur UMi. Berbeda dengan PNM dan Pegadaian, BAV menyalurkan Pembiayaan UMi melalui LKBB

Through DG Treasury, the government manages the Ultra Micro Financing (UMi) scheme which targets the lowest level micro enterprises in the community that cannot yet be facilitated by banks through the KUR program. In this context, funding is administered by the Directorate of Investment Management System and is operationally performed by the Government Investment Center (PIP), which is a public service agency under the DG Treasury regulatory and organizational structure. UMi financing is provided to micro businesses that are deemed to be feasible, although not bankable enough to access financing from banks.

As of 31 December 2019, financing disbursed through Non-Bank Financial Institutions amounted to IDR 4,551,451 billion to 1,521,229 debtors. The distribution of UMi Financing is illustrated in the infographic above:

Based on the data above, UMi financing has reached 34 provinces in Indonesia. The top three disbursements were in the provinces of Central Java (IDR 959 billion), Jakarta (IDR 895 billion), and West Java (IDR 856 billion). The lowest disbursements was in the province of North Kalimantan (IDR 578 million).

A total of 3 Non-Bank Financial Institutions (LKBB) made the disbursements, namely PT Penanaman Modal Madani (PNM), PT Pegadaian, and PT Bahana Artha Venture (BAV). As of 2019, PNM provided the largest

binaannya yang berjumlah 39 koperasi serta 857 cabang yang menyebar di seluruh Indonesia.

Prinsip Pembiayaan UMi adalah enhancing and empowering. Jumlah debitur UMi hingga tahun 2019 sebanyak 1.404.203 debitur dengan proposi mayoritas merupakan wanita (92,3%). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Pembiayaan UMi merupakan program strategis yang memiliki dampak langsung pada pemberdayaan wanita. Sebagai contoh, salah satu produk yang paling banyak menyalurkan Pembiayaan UMi, yaitu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang memberikan modal dan pendampingan kepada wanita prasejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha.

Berdasarkan nilai akadnya, sebanyak 61% akad bernilai di bawah Rp2,5 juta. Sedangkan 31% lainnya bernilai antara Rp2,5 - Rp5 juta. Hal tersebut menjelaskan bahwa Pembiayaan UMi menyasar pada usaha-usaha ultra mikro yang membutuhkan akses pembiayaan yang sangat kecil. Plafon Pembiayaan UMi hanya Rp10juta sesuai dengan kebutuhan modal pada segmen usaha ultra mikro. Sedangkan berdasarkan usia, sebagian besar Pembiayaan UMi diakses oleh debitur pada kelompok 40-49 tahun sebesar 29%, kelompok 30-39 tahun sebesar 28%, dan kelompok usia lebih dari 50 tahun sebesar 28%.

UMi financing through the Mekaar product with a total value of IDR 2,889.87 billion or 63.4% of total UMi financing. This sum was loaned to 1,126,778 debtors or 74.07% of total UMi debtors. In contrast to PNM and Pegadaian, BAV channeled UMi financing through its 37 cooperatives and 857 branches spread across Indonesia.

The principle of UMi Financing is enhancing and empowering. As of 2019, there were a total of 1,404,203 UMi debtors with most of them being women (92.3%). This situation signifies that UMi Financing is a strategic program that has a direct impact on women’s empowerment. For example, most UMi financing was channeled through a product called ‘Fostering a Prosperous Family Economy (Mekaar)’, which provides capital and assistance to underprivileged women who do not own funds to open a business or who need capital to develop a business.

Based on value, 61% of the contracts were valued below IDR 2.5 million, while another 31% wee valued between IDR 2.5 – 5 million. This denotes that UMi Financing targets ultra-micro businesses that require access to micro level finance. The UMi Financing ceiling is only IDR 10 million as per the capital requirements in the ultra micro business segment. Based on age group, most of the UMi Financing was accessed by debtors in the 40-49 years group at 29%, 30-39 years group at 28%, and over 50 years age group at 28%.

Menteri Keuangan mengenalkan dan meninjau

pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Garut sebagai salah

satu program yang cocok untuk warga yang ingin

memulai usaha.

The Minister of Finance introduced and reviewed

Ultra Micro (UMi) financing in Garut as a program

suitable for residents who want to start a business.

Peta Penyaluran Pembiayaan UMi per Provinsi

Penyaluran PembiayaanUltra Mikro



1,404,203

117,026

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

Nilai Akad Rentang Usia

Pengembangan Tata Kelola Investasi Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (PP-1/2008) menjadi agenda utama Direktorat SMI pada tahun anggaran 2019. PP-1/2008 yang selama ini menjadi pijakan Pemerintah dalam melakukan investasi kepada suatu Lembaga investasi yang dalam PP-1/2008 disebut sebagai Badan Investasi Pemerintah. Inisiatif revisi ini tertuang pada Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) dimana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan initiative owner dengan DJPb sebagai anggota tim. Namun demikian, berdasarkan kesepakatan yang dihadiri oleh Central Transformation Office (CTO), Project Management Office (PMO) DJPb, PMO DJKN dan Biro Hukum, revisi PP-1/2008 dialihkan dari DJKN ke DJPb dengan tetap melakukan koordinasi antara kedua pihak.

Pengaturan investasi pemerintah melalui PP pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (UU-1/2004). Pasal 41 ayat 3menyatakan “Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Sedangkan ayat 1 pasal tersebut berbunyi “Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.”

Developments In Management Of Government Investment

1. Government Regulation No. 63 of 2019 concerning Government Investment

The revision of Government Regulation No. 1 of 2008 concerning Government Investment (PP-1/2008) was the main agenda item of the Directorate of Investment Management System duing FY 2019. Until this point, PP-1/2008 had been the main reference of the Government for investing in an institution, which in the regulation is denoted as the Government Investment Board. The initiative to revise the regulation was contained in the Strategic Initiative of Bureaucratic Reform and Institutional Transformation (IS RBTK) plan where the Directorate General of State Assets Management (DJKN) is the ‘initiative owner’ and DG Treasury is a team member. However, based on an agreement as attended by the Central Transformation Office (CTO), DG Treasury Project Management Office (PMO), DG SAM PMO and the Legal Bureau, the responsibility of revising PP-1/2008 was transferred from DG SAM to DG Treasury while both units would continue to coordinate to achieve the desired outcome.

In principle, investment arrangements through government regulation are mandated under Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury (Act-1/2004). Article 41 paragraph 3 states that “Investment as referred to in paragraph (1) is regulated by Government Regulation”. Similarly, paragraph 1 of the article states that “The government m\y make long-term investments to derive economic, social and/or other benefits.”

Revisi PP-1/2008 dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian dan peluang kebijakan baru investasi pemerintah. Urgensi dilakukan revisi peraturan berkaitan dengan investasi pemerintah serta kondisi dimana investasi pemerintah yang tersebar (fragmented) di berbagai unit pemerintah dan BUMN. Selain itu, UU yang bersifat sektoral mengamanatkan pembiayaan belum memiliki payung regulasi yang melingkupi investasi pemerintah. Implementasi sistem manajemen investasi yang dibangun di atas UU tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan ekonomi seperti stagnansi pertumbuhan ekonomi, dominasi sektor konsumsi dalam pembentukan GDP, serta ketergantungan pada produk komoditas.

Peraturan yang dihasilkan atas revisi merupakan substansi pengaturan meliputi sumber dana, kelembagaan, instrument investasi, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal, serta mekanisme kerugian negara mengadopsi pada UU Pengelolaan Haji (hak indemnity). Revisi dilakukan berdasarkan kajian akademis dengan memperhatikan literatur, best practice yang terjadi di negara lain, pendapat ahli dari berbagai disiplin, pendapat praktisi baik dari pelaku pasar maupun pejabat pemerintah serta keharmonisan dengan peraturan perundangan yang lain.

Hasil revisi PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah adalah terbitnya PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah yang sekaligus mencabut berlakunya PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan PP No. 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tersebut ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 12 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 17 September 2019 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166. Peraturan Pemerintah tersebut berlaku mulai setelah tanggal diundangkan.

2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Kelola Investasi Pemerintah

Rancangan Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya PP No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Rancangan PMK ini memuat tata kelola atau petunjuk pelaksanaan Investasi Pemerintah secara lebih detail. Dalam PP nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dinyatakan bahwa Pengelolaan Investasi Pemerintah/Tata Kelola Investasi Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban akan diatur dalam peraturan menteri keuangan.

The revision of PP-1/2008 was motivated by economic conditions and new opportunities on government investment policy. The urgency to revise the regulation was due to the present situation where investments were scattered (fragmented) across various government units and SOEs. In addition, the described Act states that funding as yet was not under a regulatory umbrella covering government investment. Implementation of an investment management system built on the Act is expected to provide solutions to economic issues such as the stagnation of economic growth, the dominance of consumption in the GDP, and the dependence on commodities.

The substance of the revised regulation covers sources of funds, institutional structure, investment instruments, governance, risk management and internal control, as well as a mechanism for state losses that was adopted from the Hajj Management Act (indemnity rights). The revision was based on academic studies by considering the existing literature, best practices in other countries, expert opinion from various disciplines, practitioners’ opinions from market participants to government officials, as well as alignment with existing laws and regulations.

The revision of Government Regulation No. 1 of 2008 concerning Government Investment resulted in the issuance of Government Regulation No. 63 of 2019 concerning Government Investment, which simultaneously revoked Government Regulation No. 1 of 2008 and Government Regulation No. 49 of 2011 concerning Amendment to Government Regulation No. 1 of 2008 concerning Government Investment. Government Regulation No. 63 of 2019 was signed by the President of the Republic of Indonesia on September 12, 2019 and enacted on September 17, 2019 through the State Gazette of the Republic of Indonesia 2019 Number 166. The Government Regulation came into force following the date of promulgation.

2. Draft Minister of Finance Regulation concerning Government Investment Governance

The draft Minister of Finance Regulation is a follow-up to the issuance of GR No. 63 of 2019 concerning Government Investment. The draft regulation elaborates on governance or instructions for the implementation of Government Investment in more detail. In GR No. 63 of 2019, it is stated that Government Investment Management/ Government Investment Governance which includes planning, implementation, reporting, supervision, and accountability will be regulated through a minister of finance regulation.



Badan Layanan Umum ini dilatarbelakangi oleh Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada Menteri Keuangan Nomor: S.532/Menlhk-PPI/2015 tanggal 20 November 2015 perihal Usul Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim, yang meminta Menteri Keuangan untuk membentuk lembaga pengelola dana perubahan iklim. Menindaklanjuti surat Menteri LHK tersebut, kemudian terjadi kesepakatan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Keuangan pada rapat tanggal 26 Oktober 2016 di Ruang rapat DJP untuk menggabungkan BLU P3H ke dalam BPDLH sebagai satu vehicle pengelola dana lingkungan hidup. Selain hal tersebut di atas, BLU ini merupakan amanat Pasal 30 PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang mengatur pengelolaan pendanaan lingkungan hidup melalui mekanisme PPK BLU.

Pengembangan Penyaluran Dana Lingkungan Hidup

Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup

3. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Pinjaman

Rancangan PP ini merupakan amanat dari pasal 33 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa tata cara pemberian pinjaman diatur dengan Peraturan Pemerintah. Urgensi penyusunan rancangan PP ini adalah:1. Meningkatkan kerjasama ekonomi dan hubungan

diplomatik, serta berperan aktif dalam pergaulan perdagangan internasional.

2. Mempercepat dan mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur strategis/ prioritas nasional

3. Memberikan landasan payung hukum bagi tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah dalam hal pemberian pinjaman.

4. Meningkatkan ekspor melalui penyediaan fasilitas pembiayaan bagi negara tujuan ekspor

5. Memberikan landasan hukum bagi pemberian pinjaman pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Sektoral. Contoh: UU Lembaga Penjaminan Simpanan, UU Pertanian, UU Peternakan, UU Perindustrian, UU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

6. Melengkapi skema pemberian hibah kepada pemerintah/lembaga asing, khususnya hibah kepada negara asing dalam jumlah yang lebih besar.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini sampai dengan saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Peraturan Pemerintah ini Melaksanakan amanat UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara karena hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemberian pinjaman pemerintah.

3. Draft Government Regulation concerning Lending

This draft Government Regulation is mandated by Article 33 of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury, which states that the procedure for granting loans shall be regulated by Government Regulation. The urgency of drafting this regulation is as follows:

1. To increase economic cooperation and diplomatic relations and to play an active role in international trade relations.

2. To accelerate and support government programs in developing strategic infrastructure/ national priorities

3. To provide a legal framework for governance of central and regional financial relations in terms of lending.

4. To increase exports through the provision of financing facilities for export destination countries.

5. To provide a legal basis for granting government loans as stipulated in sectoral legislation. For example: Law on Deposit Insurance Institutions, Law on Agriculture, Law on Animal Husbandry, Law on Industrial Activities, Law on Indonesian Export Financing Institution.

6. To complement the scheme of grants to foreign governments/ institutions, especially grants to foreign countries in larger amounts.

The draft Government Regulation has entered the finalization stage. This Government Regulation is meant to execute the mandate of Law No. 1 of 2004 because until now there has been no statutory regulation pertaining to the governance of government lending.

Developments On Disbursement Of Environmental Funds Environmental Fund Management Agency

The establishment of this Public Service Agency (BLU) had its origins in a Minister of Environment and Forestry (LHK) Letter to the Minister of Finance Number: S.532/Menlhk-PPI/2015 dated 20 November 2015 concerning Proposed Climate Change Funding Mechanism, which requested the Minister of Finance to form a fund management agency on change climate. As a follow up to this letter, an agreement was made between the Minister of Environment and Forestry and the Minister of Finance at a meeting on October 26, 2016 in the DG Treasury meeting room to incorporate the P3H BLU into the Environmental Fund Management Agency (BPDLH) as a vehicle to manage environmental funds. Besides the above, this BLU is mandated by Article 30 GR No. 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments, which regulates environmental fund management through the PPK BLU mechanism.

Pembentukan BLU Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup dibentuk unit organisasi non eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Unit organisasi non eselon sebagaimana dimaksud dibentuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dibentuknya BPDLH ini antara lain:1. Melakukan pengelolaan dana lingkungan hidup untuk

menjamin keberlangsungan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk sektor kehutanan, ESDM, perhubungan, pertanian, perindustrian, kelautan dan perikanan serta sektor lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan dana lingkungan untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik jangka pendek dan jangka panjang;

4. Melakukan mobilisasi sumber-sumber dana luar negeri dan dalam negeri yang terkait dengan lingkungan hidup.

Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini diresmikan oleh Pemerintah pada tanggal 9 Oktober 2019 yang bertempat di halaman kompleks Kementerian Koordinator Perekonomian. Pada saat launching BLU ini, dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang berasal dari Kementerian/Lembaga, kedutaan negara donor, dunia usaha/private sector, serta lembaga/mitra non pemerintah terkait lingkungan hidup.

Establishment of the Environmental Fund Management Agency (BPDLH) is based on the provisions of Article 8 of Presidential Regulation No. 77 of 2018 concerning Environmental Fund Management. The article mandates that environmental fund management shall be performed by a non-echelon organizational unit that is established to carry out the function of managing environmental funds using the financial management scheme of a public service agency. The non-echelon organizational unit referred to is established by the Minister of Finance in accordance with statutory provisions.

The objectives of establishing the Environmental Fund Management Agency are as follows:

1. To manage environmental funds to ensure the sustainability of environmental protection and management programs including the sectors of forestry, ESDM, transportation, agriculture, industry, marine and fisheries and other sectors related to the environment;

2. To increase the capacity of human resources related to environmental protection and management;

3. To optimize the use of environmental funds to finance environmental protection and management activities both for the short and long terms;

4. To mobilize foreign and domestic funding sources related to the environment.

The Environmental Fund Management Agency was inaugurated by the Government on October 9, 2019, with the office located within the compound of the Coordinating Ministry for the Economy. The launch of the agency was attended by Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati, Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya, Coordinating Minister for Economic Affairs Darmin Nasution, and other stakeholders from ministries/agencies, embassies of donor countries, private sector, and non-government institutions/ partners related to the environment.

Pembentukan BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan

bentuk peduli pemerintah dalam pengelolaan sumber

pendanaan yang mendukung perlindungan lingkungan

hidup.

The formation of the BLU Environmental Fund Management

Agency (BPDLH) is a form of government care in managing funding sources that support

environmental protection.



As the expression of government professionals who are ever present in the community, DG Treasury continues to strive to deliver the best services through public service agencies (BLU) through the Directorate of Financial Management of Public Service Agency. Various service innovations have been introduced by public service agencies to contribute positively towards financial performance, as signposted through the indicators of revenue realization, level of funding independence, and level of asset capability in generating revenue

Sebagai wajah profesional pemerintah yang hadir di masyarakat, DJPb terus mengupayakan pelayanan terbaik dari Badan Layanan Umum (BLU) melalui fungsi Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Berbagai inovasi layanan dilakukan BLU sehingga berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan BLU melalui indikator capaian realisasi pendapatan, tingkat kemandirian pendanaan, maupun tingkat kemampuan aset dalam menghasilkan pendapatan.

4.4 FUNGSI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUTHE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT OF PUBLIC SERVICES AGENCY

Penetapan Status BLU

Pada tahun 2019, terdapat penambahan 20 BLU baru dan pencabutan 1 status BLU dengan rincian sebagai berikut:1. Rumpun kesehatan ditetapkan sebanyak 9 BLU;2. Rumpun pendidikan ditetapkan sebanyak 6 BLU;3. Rumpun pengelola dana ditetapkan sebanyak 2 BLU dan

dicabut statusnya 1 BLU;4. Rumpun pengelola kawasan ditetapkan sebanyak 1 BLU; 5. Rumpun barang jasa lainnya ditetapkan sebanyak 2 BLU.

Determination Of Status Of Public Service Agencies

In 2019, a total of 20 new public service agencies were established, while the status of one other was revoked as a public service agency with the following details:

1. 9 new public service agencies under the health cluster;

2. 6 new public service agencies under the education cluster;

3. 2 new public service agencies under the fund manager cluster, while one other had its status revoked;

4. 1 new public service agency under the area administrator cluster;

5. 2 new public service agencies under the other goods and services cluster

1. Public Service Agencies on Healthcare Services

In 2019, 9 new public service agencies as work units in the field of healthcare services were established, all of which were in the form of Indonesian Military (TNI) Hospitals. The nine work units are as above:

The addition of these 9 new public services agency work units as mentioned above is indicative of the commitment of the Ministry of Defense, in this case the Indonesian Military for its accountability towards state finances at all its hospitals. Considering that there are other military hospitals that have not yet been designated as public service agency work units, it is projected that more of them will be specified as public service agencies in the years to come.

As of 2019, the number of public service agency work units on healthcare services was 97, as per the following details:

1. 41 public service agencies within the Ministry of Health;

2. 39 public service agencies within the Indonesian National Police; and

3. 17 public service agencies within the Ministry of Defense.

1. BLU Bidang Layanan Kesehatan

Pada tahun 2019 telah ditetapkan 9 Satker BLU bidang Layanan Kesehatan yang keseluruhannya adalah Rumah Sakit TNI. Sembilan satker tersebut adalah sebagai berikut:

No Nama K/L dan Satker BLU Nomor dan Tanggal KMK

Kementerian Pertahanan

1 Rumkit AD Tk.II Udayana 267/KMK.05/2019 (22 Maret 2019)

2 Rumkit AD Tk.II Kartika Husada 268/KMK.05/2019 (22 Maret 2019)

3 Rumkit AD Tk.IV dr. Bratanata Unang 269/KMK.05/2019 (22 Maret 2019)

4 Rumkit AU Tk.II dr. M. Salamun Bandung 304/KMK.05/2019 ( 2 April 2019)

5 Rumkit AD Tk.II dr. Soejono Magelang 305/KMK.05/2019 (2 April 2019)

6 Rumkit AD Tk.II Wijayakusuma Purwokerto 310/KMK.05/2019 (2 April 2019)

7 Rumkit AD Tk.II Prof. dr. J.A. Latumenten Maluku 450/KMK.05/2019 (27 Mei 2019)

8 Rumkit AD Tk.II Robert Walter Monginsidi Manado 451/KMK.05/2019 (27 Mei 2019)

9 Rumkit AU Tk.II dr. Esnawan Antariksa 544/KMK.05/2019 (4 Juli 2019)

Penambahan 9 Satker BLU baru sebagaimana tersebut di atas menunjukkan komitmen Kementerian Pertahanan cq. TNI dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara pada seluruh jajaran rumah sakitnya. Mengingat masih terdapat RS TNI yang belum ditetapkan sebagai satker BLU, diperkirakan pertumbuhan jumlah RS TNI akan terus bertambah pada tahun-tahun yang akan datang.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah BLU bidang layanan kesehatan secara keseluruhan mencapai sebanyak 97 satker dengan rincian sebagai berikut:

a. 41 BLU bidang layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. 39 BLU bidang layanan kesehatan di lingkungan Kepolisian RI; dan

c. 17 BLU bidang layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan.



2. BLU Bidang Layanan Pendidikan

Pada tahun 2019 telah ditetapkan 6 Satker BLU bidang layanan pendidikan sebagai berikut:

2. Public Service Agencies on Education Services

In 2019, 6 new public service agencies involved in education services were established, namely as above:

As of 2019, the total number public service agencies in the field of education services was 98 work units as per the following details:a. 34 public service agencies within the

Ministry of Research, Technology and Higher Education;

b. 23 public service agencies within the Ministry of Transportation;

c. 17 public service agencies within the Ministry of Religious Affairs;

d. 18 public service agencies within the Ministry of Health;

e. 4 public service agencies within the Ministry of Energy and Mineral Resources;

f. 1 public service agency within the Ministry of Industry; and

g. 1 public service agency within the Ministry of Finance.

Satker yang ditetapkan sebagai BLU bidang Layanan PendidikanPublic service agencies involved in education services were established

No Nama K/L dan Satker BLU Name of Ministry and Public Service Agency Work Unit

Nomor dan Tanggal KMK Ministry of Finance Decree Number and Date

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ministry of Research, Technology and Higher Education

1 Universitas Negeri Makassar State University of Makassar 321/KMK.05/2019 (5 April 2019)

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ministry of Research, Technology and Higher Education

2 Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur Health Polytechnic of East Kalimantan 355/KMK.05/2019 (29 April 2019)

3 Politeknik Kesehatan Denpasar Health Polytechnic of Denpasar 356/KMK.05/2019 (29 April 2019)

4 Politeknik Kesehatan Manado Health Polytechnic of Manado 399/KMK.05/2019 (13 Mei 2019)

5 Politeknik Kesehatan Tasikmalaya Health Polytechnic of Tasikmalaya 412/KMK.05/2019 (15 Mei 2019)

6 Politeknik Kesehatan Kupang Health Polytechnic of kupang 602/KMK.05/2019 (30 Juli 2019)

Sampai dengan tahun 2019, jumlah BLU bidang layanan pendidikan secara keseluruhan mencapai 98 satker dengan rincian sebagai berikut:a. 34 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;b. 23 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan

Kementerian Perhubungan;c. 17 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan

Kementerian Agama;d. 18 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan

Kementerian Kesehatan;e. 4 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;f. 1 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan

Kementerian Perindustrian; dang. 1 BLU bidang layanan pendidikan di lingkungan

Kementerian Keuangan.

3. BLU Pengelola Dana

Pada tahun 2019 telah ditetapkan 2 Satker BLU bidang pengelola dana sebagai berikut :

Satker yang ditetapkan sebagai BLU Pengelolaan DanaPublic service agencies on fund management were instituted



Kementerian Keuangan Ministry of Finance

1 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Environmental Fund Management Agency 779/KMK.05/2019 (7 Oktober 2019)

2 Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Indonesian Agency for International Development 927/KMK.05/2019 (19 Desember 2019)

Pencabutan BLU Revocation as Public Service Agency

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ministry of Public Works and Public Housing

1 Bidang Pendanaan Set. Badan Pengatur Jalan Tol Funding Division Secretariat Toll Road Regulatory Agency

3. Public Service Agencies on Fund Management

In 2019, 2 new public service agencies on fund management were instituted, as above:

As of 2019, there were 8 public service agency work units on fund management, as follows:a. 3 public service agencies within the Ministry

of Finance;b. 1 public service agency within the Ministry

of Public Works and Public Housing;c. 1 public service agency within the Ministry

of Communications and Information;d. 1 public service agency within the Ministry

of Forestry;e. 1 public service agency within the Ministry

of Maritime Affairs and Fisheries; andf. 1 public service agency within the Ministry

of Cooperatives and Small and Medium Enterprises

Sampai dengan tahun 2019, jumlah BLU bidang pengelola dana secara keseluruhan mencapai sebanyak 8 satker dengan rincian sebagai berikut:a. 3 BLU bidang pengelola dana di lingkungan

Kementerian Keuangan;b. 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat;c. 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan

Kementerian Komunikasi dan Informasi;d. 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan

Kementerian Kehutanan;e. 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan;danf. 1 BLU bidang pengelola dana di lingkungan

Kementerian Usaha Kecil dan Menengah



4. BLU Pengelola Kawasan

Pada tahun 2019 telah ditetapkan 1 satker BLU bidang pengelola kawasan sebagai berikut :Sampai dengan tahun 2019, jumlah BLU bidang pengelola kawasan secara keseluruhan mencapai sebanyak 5 satker dengan rincian sebagai berikut:a. 2 BLU bidang pengelola kawasan di lingkungan

Kementerian Sekretariat Negara;b. 1 BLU bidang pengelola kawasan di lingkungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;c. 1 BLU bidang pengelola kawasan di Wilayah Batam;

dand. 1 BLU bidang pengelola kawasan di Wilayah Sabang

Satker yang ditetapkan sebagai BLU Pengelolaan KawasanPublic service agency work unit as area administrator was established



Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ministry of Tourism and Creative Economy

1 Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Executing Agency of Lake Toba Tourism Authority 344/KMK.05/2019 (26 April 2019)

4. Public Service Agencies as Area Administrators

In 2019, 1 new public service agency work unit as area administrator was established, as follows:

As of 2019, there were a total of 5 public service agency work units as area administrators, as follows:a. 2 public service agencies within the Ministry

of State Secretariat;b. 1 public service agency within the Ministry

of Tourism and Creative Economy;c. 1 public service agency for the Batam

Region; andd. 1 public service agency for the Sabang

Region.

5. BLU Barang dan Jasa Lainnya

Pada tahun 2019 telah ditetapkan 2 satker BLU bidang barang dan jasa lainnya sebagai berikut :Sampai dengan tahun 2019, jumlah BLU bidang barang dan jasa lainnya secara keseluruhan mencapai sebanyak 24 satker dengan rincian sebagai berikut:a. 9 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;b. 4 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;c. 4 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan

Kementerian Perindustrian;d. 2 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan

Kementerian Pertanian;e. 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;f. 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;g. 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan

Kementerian Usaha Kecil dan Menengah;h. 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan

Kementerian Keuangan;dani. 1 BLU bidang barang dan jasa lainnya di lingkungan

Kementerian Pemuda dan Olahraga.

5. Public Service Agencies for Other Goods and Services

In 2019, 2 new public service agency work units for other goods and services were established, as follows:

As of 2019, there were a total of 24 public service agency work units for other goods and services, as follows:a. 9 public service agencies within the Ministry

of Public Works and Public Housing;b. 4 public service agencies within the Ministry

of Energy and Mineral Resources;c. 4 public service agencies within the Ministry

of Industry;d. 2 public service agencies within the Ministry

of Agriculture;e. 1 public service agency within the Ministry

of Education and Culture;f. 1 public service agency within the Agency

for the Assessment and Application of Technology;

g. 1 public service agency within the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises;

h. 1 public service agency within the Ministry of Finance; and

i. 1 public service agency within the Ministry of Youth and Sports Affairs.

Satker yang ditetapkan sebagai BLU Barang dan Jasa LainnyaPublic service agency work units for other goods and services were established



Kementerian Agama Ministry of Religious Affairs

1 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Halal Products Certification Agency 3/KMK.05/2019 (2 Januari 2019)

Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation

1 Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan South Sumatra Light Rail Transit Management Office 938/KMK.05/2019 (26 Desember 2019)

Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional Lake Toba as one of the national priority tourism destinations



Perkembangan BLU

Secara keseluruhan, jumlah BLU sampai dengan akhir tahun 2019 berjumlah sebanyak 236 BLU. Perkembangan jumlah BLU dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Pertumbuhan Jumlah BLUGrowth of Public Service Agencies

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

37

17

81

53

126

105

141 141 141

182

158

217

203

236250

200

150

100

50

0

Penetapan Tarif dan Remunerasi

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 telah diproses sebanyak 88 berkas usulan tarif. Dari 53 PMK Tarif yang diterbitkan, sebanyak 46 usulan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2019, 7 usulan merupakan usulan PMK tarif yang diusulkan pada tahun 2018 namun ditetapkan pada tahun 2019.

Growth Of Public Service Agencies

As of end-2019, in total there were 236 public service agencies. The year to year growth in the number of public service agencies can be seen in the following graph:

RS. Bhayangkara Tulungagung sebagai Satuan Kerja BLU Bidang Kesehatan,RS. Bhayangkara Tulungagung as a BLU Health Secto

Tarif Layanan BLU yang ditetapkan Tahun 2019Determination of Public Service Agency Service Tariffs in 2019

No BLU Public Service Agency

PMK Tarif Minister of Finance Regulation Number

1 RSB Indramayu 2/PMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019

2 Univ Nusa Cendana 3/PMK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019

3 Univ Sam Ratulangi 19/PMK.05/2019 tanggal 25 Februari 2019

4 RS Bhayangkara Bondowoso 1/PMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019

5 RS Bhayangkara Mertojoso Surabaya 8/PMK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019

6 RS Orthopedi 13/PMK.05/2019 tanggal 7 Februari 2019

7 RSB Tulungagung 9/PMK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019

8 UIN SMH Banten 29/PMK.05/2019 tanggal 22 Maret 2019

9 RSB Tebing Tinggi 73/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

10 BP2TD Bali 10/PMK.05/2019 tanggal 4 Februari 2019

11 Poltek penerbang Surabaya 7/PMK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019

12 RSB Nganjuk 41/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019

13 RSB Setukpa Sukabumi 64/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

14 RSB Medan 46/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019

15 RSB Pontianak 75/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

16 RSB Mataram 42/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019

17 RSB Balikpapan 69/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

18 RSB Pekan Baru 72/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

19 RSB Kupang 71/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

20 RSB Bojonegoro 63/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

21 RSB Palu 67/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

22 RSB Sespimma 65/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

23 Puslitbang Tekmira 20/PMK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019

Determination Of Tariffs And Remuneration

During the period of January 1 to 31 December 2019, a total of 88 tariff proposals of public service agencies had been processed. Of the 53 tariffs determined through Ministry of Finance Regulation, 46 tariff proposals were set in 2019, while another 7 were proposals that were submitted in 2018 but determined in 2019.



24 Puslitbang Geologi Kelautan 28/PMK.05/2019 tanggal 22 Maret 2019

25 Puslitbang KEBTKE 15/PMK.05/2019 tanggal 14 Februari 2019

26 LPDUK 53/PMK.05/2019 tanggal 7 Mei 2019

27 Universitas Tanjungpura 194/PMK.05/2019 tanggal 17 Desember 2019

28 RSB Jayapura 44/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019

29 RSB Jambi 70/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

30 RSB Manado 43/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019

31 RSB Watukosek 40/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019

32 RSB Hasta Brata Batu 45/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019

33 RSB Padang 66/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

34 RSB Korbrimob Kelapa Dua 68/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

35 RSB Yogyakarta 74/PMK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019

36 API madiun 34/PMK.05/2019 tanggal 29 Maret 2019

37 Poltekkes Semarang 30/PMK.05/2019 tanggal 22 Maret 2019

38 Pusyantek 91/PMK.05/2019 tanggal 18 Juni 2019

39 BBIA 16/PMK.05/2019 tanggal 14 Februari 2019

40 BBIB 39/PMK.05/2019 tanggal 2 April 2019

41 Pusvetma 54/PMK.05/2019 tanggal 7 Mei 2019

42 Poltekkes Bandung 193/PMK.05/2019 tanggal 17 Desember 2019

43 Poltekkes Makassar 27/PMK.05/2019 tanggal 22 Maret 2019

44 BP3 Curug 188/PMK.05/2019 tanggal 17 Desember 2019

45 RSPAD 133/PMK.05/2019 tanggal 17 September 2019

46 BPDP Kelapa Sawit 23/PMK.05/2019 tanggal 6 Maret 2019

47 Poltekkes Medan 146/PMK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019

48 BP3 Banyuwangi 145/PMK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019

49 BP3 Palembang 191/PMK.05/2019 tanggal 17 Desember 2019

50 BP3 Jayapura 190/PMK.05/2019 tanggal 17 Desember 2019

51 Poltektrans Palembang 192/PMK.05/2019 tanggal 17 Desember 2019

52 Poltekpel Surabaya 189/PMK.05/2019 tanggal 17 Desember 2019

53 BPDP Kelapa Sawit 136/PMK.05/2019 tanggal 30 September 2019

Tarif Layanan BLU yang ditetapkan Tahun 2019Tarif Layanan BLU yang ditetapkan Tahun 2019

No BLU Public Service Agency

PMK Tarif Minister of Finance Regulation Number

Pendapatan BLU

Dalam menjalankan operasional layanannya, pendapatan BLU dapat dikelola dan digunakan langsung untuk mempercepat akselerasi layanan yang diberikan kepada masyarakat. Berbagai bentuk inovasi layanan pun dilakukan oleh BLU yang berkontribusi positif terhadap pendapatan BLU. Di bawah ini merupakan grafik target dan realisasi pendapatan BLU.

60

50

40

30

20

10

02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20 2224 25

30

21

35

22

42

36

47

39

55

4447 48

TARGET PENDAPATAN

Target dan Realisasi Pendapatan BLU 2012-2019Public Service Agencies Revenue Target and Realization in 2012 – 2019 (in trillion rupiah)

[Triliyun Rupiah]

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU selalu melampaui target yang ditetapkan dalam APBN. Target dan realisasi PNBP BLU meningkat cukup signifikan sejak mulai diterapkannya pengelolaan keuangan BLU. Pada tahun anggaran 2019 target PNBP BLU sebesar Rp47,8 triliun membuahkan realisasi mencapai Rp48,88 triliun.Jika dilihat pendapatan BLU berdasarkan rumpun layanan, maka rumpun kesehatan merupakan penyumbang pendapatan terbesar dengan lebih dari Rp16,8 triliun, kemudian disusul rumpun pendidikan, pengelola dana, barang jasa lainnya, dan kawasan.

Income Generation By Public Service Agencies

In carrying out day to day operations and delivering services, the income generated by public service agencies may be managed and used directly to speed up services provided to the public. Further, various innovations on service delivery were accomplished by the public service agencies, which has had a positive impact on the revenues generated. The following graph depicts the revenue target and realization of public service agencies.

As can be seen, the realization of Non-Tax State Revenue (PNBP) from public service agencies has consistently exceeded the target set in the State Budget. The target and generation of revenues has increased significantly since financial management of public service agencies was instituted. In FY 2019, the non-tax state revenue target was IDR 47.8 trillion, which resulted in revenue realization of IDR 48.88 trillion.

In relation to the revenue of public service agencies based on service clusters, the health cluster was the largest revenue contributor of over IDR 16.8 trillion, followed by the clusters of education, fund manager, other goods and services, and area administrator.

Pendapatan BLU Per Rumpun Tahun 2019 Pendapatan BLU Per Rumpun Tahun 2019

[Triliyun Rupiah]



Belanja BLU Per Rumpun Tahun 2019 Public Services Agency Expenditures by Cluster in 2019

Triliyun Rupiah | in trillion rupiah

Belanja BLU

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BLU, selain menggunakan sumber dana yang berasal dari pendapatan BLU, BLU sendiri juga menggunakan dana yang berasal dari APBN. Pada tahun 2019, realisasi belanja BLU sebesar 85,3% dari total yang dianggarkan dan ditetapkan dalam DIPA. Total belanja BLU mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dikarenakan terjadi pertumbuhan BLU setiap tahunnya. Di bawah ini merupakan grafik total anggaran dan realisasi belanja satuan kerja BLU.

Expenditure Of Public Service Agencies

Besides using the income generated in the performance of its duties and responsibilities, public service agencies also receive funding allocations from the State Budget. In 2019, spending by public service agencies amounted to 85.3% of total allocations as specified in the Budget Execution List. Total spending by public service agencies has increased from year to year due to the yearly growth in the number of agencies. The following graph shows the total budget and expenditure realization of public service agency work units.Total Belanja BLU mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring

dengan pertambahan jumlah satuan kerja BLU. Sedangkan jika dilihat dari persentase realisasi atas total belanja yang dianggarkan, pada tahun 2017 realisasi belanja BLU sebesar 89,01% terhadap total belanja yang dianggarkan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan realisasi menjadi sebesar 81,56%, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan lagi sebesar 85,30%

Total expenditure has experienced a yearly increase that is consistent with the increasing number of public service agency work units. Meanwhile, if seen from percentage realization of the total budgeted expenditure, in 2017 public service agency expenditures was 89.01% of the total allocation. In 2018 expenditure realization declined to 81.56%, while in 2019 it increased again to 85.30%.

Kinerja Keuangan BLU

Beberapa parameter analisis yang mampu menggambarkan kinerja keuangan BLU diantaranya adalah tingkat kemandirian pendanaan dan tingkat kemampuan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Analisis tingkat kemandirian dilakukan dengan membandingkan sumber pendanaan BLU secara umum yaitu realisasi PNBP BLU dan Rupiah Murni (RM) sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini. Pada grafik tersebut ditunjukkan bahwa terjadi penurunan proporsi RM dalam pendanaan BLU yang berarti menurunnya ketergantungan terhadap alokasi RM dan sekaligus menunjukan kenaikan proporsi pendanaan dari PNBP BLU sampai dengan tahun 2018. Namun pada tahun 2019, terdapat kembali kenaikan porsi pendanaan dari RM sekaligus penurunan porsi PNBP dikarenakan tidak terdapatnya penerimaan dari BLU BPDP Kelapa Sawit yang menyebabkan terjadinya penurunan PNBP BLU pada tahun 2019.

Proporsi Sumber Pendanaan BLU Tahun 2012 – 2019Proporsi Sumber Pendanaan BLU Tahun 2012 – 2019

Financial Performance Of Public Service Agencies

Several analytical parameters can be used to illustrate the financial performance of public service agencies, which include the level of financial independence and the level of ability of its assets to generate revenue. An analysis of the level of independence was conducted by comparing general funding sources, namely the realization of non-tax state revenue and rupiah (State Budget) as illustrated in the graph below. The graph shows that there has been a decrease in the proportion of rupiah allocations, which denotes a decline in dependency on such allocations and simultaneously indicating a rise in the proportion of funding from non-tax state revenue until 2018. However, 2019 saw an increase in rupiah allocations along with a decrease in non-tax state revenue, which was due to no income being generated by the Oil Palm Plantation Fund Management Agency, resulting in an overall drop in non-tax state revenue in 2019.



Laporan Dewan Pengawas BLU

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanan BLU, satuan kerja BLU masing masing memiliki dewan pengawas (dewas) untuk mengawasi kinerja BLU. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, dewas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU. Dewas dalam BLU terdiri dari 3 atau 5 orang yang terdiri dari pejabat di Kementerian/Lembaga terkait, pejabat dari Kementerian Keuangan dan tenaga ahli. Pada tahun 2019, satuan kerja BLU belum seluruhnya memiliki dewas. Berikut adalah tabel ketersediaan dewas pada masing masing BLU berdasarkan rumpun bidangnya.

Report Of The Public Service Agency Supervisory Board

In the execution of its duties, functions and service delivery, each public service agency has a supervisory board (dewas) to oversee its performance. As per Minister of Finance Regulation No. 95 of 2016 concerning Supervisory Board of Public Service Agency, the supervisory board is an organ of the public service agency that is responsible for supervising and advising the agency’s management in carrying out their duties.

The supervisory board is composed of 3 or 5 individuals, who are generally officials in the relevant ministries/ agencies, Ministry of Finance officials and experts. As of 2019, not all public service agencies had a supervisory board. The following table denotes the presence of the public service agency supervisory board based on cluster.

The supervisory board is responsible for submitting reports on the execution of its duties to the Minister/ Head of institution and the Minister of Finance on a biannual basis. The following chart is a monitoring on supervisory board reports from 2018-2019.

Jumlah Dewan Pengawas BLU Tahun 2019Number of Public Service Agency Supervisory Board in 2019

BLUDewan Pengawas

Ada Tidak

Bidang Pendidikan 77 21

Bidang Kesehatan 52 45

Pengelola Kawasan 4 1

Pengelola Dana 7 1

Penyedia Barang/Jasa Lainnya 5 20

Total 145 88

Dewas dalam tugasnya bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dewas kepada Menteri/Pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan dua kali dalam satu tahun. Berikut ini grafik monitoring laporan dewan pengawas dari tahun 2018-2019.

Modernisasi danInovasi BLU

Setelah sukses dengan Aplikasi BLU Integrated Online System (BIOS) generasi pertama pada tahun 2017, aplikasi BIOS generasi kedua (BIOS G2) pada tahun 2018, pada tahun 2019 dicanangkan sebuah kolaborasi BLU yang dinamakan BLUPROMiSe (Badan Layanan Umum Profesional Melayani Sinergi). BLUPROMiSe ini akan menjadi tagline atau jargon yang digunakan dalam setiap layanan pada seluruh satuan kerja BLU.BLUPROMiSe sendiri menjadi sebuah komitmen dari seluruh satuan kerja BLU untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memiliki sinergi antar semua satuan kerja BLU. Kolaborasi ini tidak hanya terjadi pada semua satuan kerja BLU, melainkan juga dengan Direktorat PPK-BLU

Monitorong Laporan Dewan Pengawas BLUMonitoring of Public Service Agency Supervisory Board Reports

Modernization And Public Service Agency Innovations

Following the success of the first generation Public Service Agency Integrated Online System (BIOS) application in 2017, second generation BIOS application (BIOS G2) in 2018, a collaboration called BLUPROMiSe (Public Service Agency Professional Serving Synergy) was launched in 2019. BLUPROMiSe is aimed to be a tagline or jargon used in service delivery by all public service agency work units.

BLUPROMiSe represents a commitment by all public service agency work units to provide the best service and to generate synergies between work units. This collaboration is not only expected within public service agency work units, but also with the Directorate of Financial Management of Public Service Agency.



Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sebagai bagian dari pertanggungjawaban selaku Bendahara Umum Negara. Selain itu sesuai dengan PP 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa BUN sebagai salah satu entitas pelaporan wajib menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dengan berpedoman pada PP Nomr 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.Atas dasar ketentuan dan peraturan di atas dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan berpedoman pada PMK nomor 216/PMK.05/2015 dan PMK 221/PMK.05/2016 Laporan Keuangan BUN disusun dengan mengkonsolidasikan seluruh entitas akuntansi dibawahnya. Dalam pelaksanaannya, LKBUN disusun oleh Direktorat APK pada DJPb.Sesuai dengan Nota Dinas DJPb Nomor ND-14/PB/Tahun 2020 penyusunan Konsolidasian BUN dilaksanakan dengan

4.5FUNGSI AKUNTANSIDAN PELAPORANKEUANGANTHE ROLE OF ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING

Achievement of the topmost opinion on the Central Government Financial Statement (LKPP) audit in consecutive years represents a concrete manifestation of the Government’s commitment to continuously improve the quality of state financial management. The unqualified (WTP) opinion is one of the important indicators in relation to accountability over financial management.

Prestasi berupa opini terbaik atas hasil pemeriksaan LKPP secara berturut-turut merupakan perwujudan nyata dari komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Opini WTP menjadi salah satu indikator penting dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Preparation Of State General Treasurer Financial Report

In accordance with Law No. 17 of 2003 concerning State Finances, the Minister of Finance as State General Treasurer (BUN) prepares the Central Government Cash Flow Report for accountability purposes. In addition, Government Regulation No. 8 of 2006 mandates the BUN as a reporting entity to prepare the State General Treasurer Financial Report (LKBUN) with reference to Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

Based on the above regulations, in the endeavor to account for State Budget (APBN) execution as per Minister of Finance Regulation No. 216/PMK.05/2015 and Minister of Finance Regulation No. 221/PMK.05/2016, the LKBUN is prepared through consolidation of all accounting entities under it. In its implementation, LKBUN is compiled by the Directorate of Accounting and Financial Reporting at the Directorate General of Treasury.

In accordance with DG Treasury Note No. ND-14/PB/ Year 2020, preparation of the Consolidated BUN Report is accomplished by pulling together the reports of all BUN entities

menghimpun dan mengkonsolidasikan seluruh entitas BUN sebagai berikut:1. BA 999.00 – Pengelola Kas (Direktorat PKN DJPb)2. BA 999.01 – Pengelola Utang Pemerintah (DJPPR)3. BA 999.02 – Pengelola Hibah (DJPPR)4. BA 999.03 – Pengelola Investasi Pemerintah (DJKN)5. BA 999.04 – Pengelola Pemberian Pinjaman (Direktorat SMI

DJPb)6. BA 999.05 – Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(DJPK)7. BA 999.07 – Pengelola Belanja Subsidi (DJA)8. BA 999.08 – Pengelola Belanja Lain-Lain (DJA)9. BA 999.09 – Pengelola Unit Badan Lainnya (Direktorat APK

DJPb)10. BA 999.99 – Pengelola Transaksi Khusus (Direktorat APK

DJPb)Penyampaian LKBUN oleh masing-masing entitas paling lambat adalah tanggal 25 Februari 2020, dan setelah dikonsolidasikan diharapkan Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Jenderal atas LKBUN dapat diterima tanggal 11 Maret 2020.

as follows:1. BA 999.00 – Cash Manager (Directorate

of State Treasury Management, DG Treasury)

2. BA 999.01 – Government Debt Manager (DG Budget Financing and Risk Management)

3. BA 999.02 – Grant Management (DG Budget Financing and Risk Management)

4. BA 999.03 – Government Investment Manager (DG State Assets Management)

5. BA 999.04 – Loan Management Manager (Directorate of Investment Management System, DG Treasury)

6. BA 999.05 – Transfers to Regions and Village Fund Manager (DG Fiscal Balance)

7. BA 999.07 – Subsidies Expenditure Manager (DG Budget)

8. BA 999.08 – Other Expenditures Manager (DG Budget)

9. BA 999.09 – Other Agencies Manager (Directorate of Accounting and Financial Reporting, DG Treasury)

10. BA 999.99 – Special Transactions Manager (Directorate of Accounting and Financial Reporting, DG Treasury)

11. For the year’s report, submission of LKBUN by each entity was no later than February 25, 2020 and following consolidation the Statement of Review by the Inspectorate General of LKBUN was expected to be received by March 11, 2020.

Ringkasan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran BUN menggambarkan perbandingan antara Pagu Anggaran BUN dengan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran BUN menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan serta SiLPA/SiKPA periode Tahun 2019.Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah BUN pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp245,12 triliun atau mencapai 115,56 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Pendapatan tersebut terdiri dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp239,62 triliun atau 115,98 persen dan realisasi Penerimaan Hibah sebesar Rp5,49 triliun atau 99,52 persen. Sementara itu, realisasi Belanja BUN pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.435,86 triliun atau 94,76 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara BUN tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp622,89 triliun atau 92,27 persen dari anggarannya, dan realisasi Transfer untuk Daerah sebesar Rp812,97 triliun atau 96,76 persen dari anggarannya.

Summary Of State General Treasurer Financial Report

1. Budget Realization Report

The State General Treasurer (BUN) Budget Realization Report presents a comparison between the BUN Budget Ceiling with its realization. This report renders information on revenues, expenditures, transfers, surplus/ deficit, and financing as well as the SiLPA/ SiKPA for FY 2019.

Total State Revenues and Grants of the State General Treasurer in 2019 amounted to IDR 245.12 trillion or 115.56% of the budget. This figure is composed of Non-Tax State Revenues totaling IDR 239.62 trillion or 115.98% and Grants of IDR 5.49 trillion or 99.52% of the budget. Meanwhile, Expenditures of the State General Treasurer in 2019 amounted to IDR 1,435.86 trillion or 94.76% of the budget. Total realization of BUN Expenditures comprise of Central Government Expenditures at IDR 622.89 trillion or 92.27% and Transfers to Regions of IDR 812.97 trillion or 96.76% of the budget.

As a result, the State General Treasurer Budget 2019 experienced a Deficit of IDR 1,190.74 trillion or 91.37% of the budget.



Ringkasan LRA BUN Tahun 2019Summary of BUN Budget Realization Report FY 2019

Uraian Description

Tahun 2019 | FY 2019 Tahun 2018 | FY 2018

Pagu Anggaran Budget Ceiling


% Realisasi thd Anggaran % Realization

against Budget

RealisasiRealization

Pendapatan Negara dan Hibah BUN BUN State Revenues and Grants

212.122.682.773.969 245.118.348.521.493 115,56% 237.903.511.503.141

Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Tax State Revenues

206.598.964.249.969 239.623.004.528.572 115,98% 222.338.651.263.821

Penerimaan Hibah Grants5.523.718.524.000 5.497.343.992.921 99,52% 15.564.860.239.320

Belanja Negara BUN BUN State Expenditures

1.515.286.260.910.000 1.435.860.081.035.285 94,76% 1.366.556.178.141.390

Belanja Pemerintah Pusat Central Government Expenditures

675.082.684.378.000 622.886.657.892.672 92,27% 608.763.240.084.018

Transfer untuk Daerah Transfers to Regions

840.203.576.532.000 812.973.423.142.613 96,76% 757.792.938.057.379

Surplus (Defisit) Anggaran Budget Surplus (Deficit)

(1.303.163.578.136.030) (1.190.739.732.513.792) 91,37% (1.128.652.666.638.250)

Pembiayaan Financing296.000.236.667.000 402.051.510.185.251 135,83% 305.692.597.869.020

SiLPA (SiKPA) Sebelum Pendapatan dan Belanja K/L SiLPA (SiKPA) before Revenues and Expenditures of Ministries/ Agencies

(1.007.163.341.469.030 (788.688.222.328.541) 78,31% (822.960.068.769.236)

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 Audited adalah Rp175,24 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp15 triliun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah Rp53,39 triliun, Penyesuaian sebesar minus Rp941,12 milyar, sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 adalah Rp212,69 triliun.

2. Statement of Changes in Accumulated Budget Surplus (LPSAL)

The Statement of Changes in Accumulated Budget Surplus provides information on the increase or decrease in Accumulated Budget Surplus compared to the previous year. The Accumulated Budget Surplus for FY 2018 Audited was IDR 175.24 trillion, utilization of Accumulated Budget Surplus was IDR 15 trillion, Surplus Budget Finance (SiLPA) for the current year was IDR 3.39 trillion, while Adjustments stood at -IDR 941.12 billion. Consequently, the Accumulated Budget Surplus as of December 31, 2019 was IDR 212.69 trillion.

Ringkasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUN Tahun 2019Summary of BUN Changes in Accumulated Budget Surplus FY 2019


Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Opening Accumulated Budget Surplus 175.241.715.684.646 138.353.015.853.598

Penggunaan SAL Utilization of SAL 15.000.000.000.000 0

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Surplus Budget Finance (SiLPA/SiKPA)

53.397.784.263.857 36.249.657.462.820

Penyesuaian Adjustments (941.120.827.775) 639.042.358.228

Saldo Anggaran Lebih (SAL) AkhirClosing Accumulated Budget Surplus 212.698.379.120.728 175.241.715.684.646

Realisasi Defisit Anggaran BUN Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.190,74 triliun atau 91,37 persen dari anggarannya. Sedangkan realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2019 adalah sebesar Rp402,05 triliun atau 135,83 persen dari anggarannya. Dari data tersebut maka SiKPA sebelum Pendapatan dan Belanja K/L sebesar Rp788,69 triliun.

Additionally, realization of Net Financing in 2019 was IDR 402.05 trillion or 135.83%. Based on the above data, SiKPA before Revenues and Expenditures of Ministries/ Agencies amounted to IDR 788.69 trillion.



Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019Summary of Balance Sheet as of December 31, 2019


Aset Assets

Aset Lancar Current Assets 261.891.624.349.426 238.114.117.040.438

Investasi Jangka Panjang Long-Term Investments 3.001.201.131.873.675 2.877.663.323.012.143

Aset Tetap Fixed Assets 708.160.195.140 554.799.676.347

Aset Lainnya Other Assets 652.912.374.712.495 692.746.912.209.614

Jumlah Aset Total Assets 3.916.713.291.130.736 3.809.079.151.938.540

Kewajiban Liabilities

Kewajiban Jangka Pendek Short-Term Liabilities 641.492.378.075.022 693.269.260.293.610

Kewajiban Jangka Panjang Long-Term Liabilities 4.634.158.651.897.751 4.166.108.855.333.829

Jumlah Kewajiban Total Liabilities 5.275.651.029.972.773 4.859.378.115.627.430

Ekuitas Equity (1.358.937.738.842.037) (1.050.298.963.688.890)

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Total Liabilities and Equity 3.916.713.291.130.736 3.809.079.151.938.542

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BUN mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2019. Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.916,71 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp261,89 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.001,20 triliun, Aset Tetap sebesar Rp708,16 miliar dan Aset Lainnya sebesar Rp652,91 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.275,65 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp541,49 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp4.634,16 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas Neto per 31 Desember 2019 adalah sebesar minus Rp1.358,94 triliun.

3. Balance Sheet

The Balance Sheet describes the State General Treasurer’s financial position with respect to assets, liabilities and equity as of December 31, 2019. Total Assets as of December 31, 2019 amounted to IDR 3,916.71 trillion consisting of Current Assets of IDR 261.89 trillion, Long-Term Investments of IDR 3,001.20 trillion, Fixed Assets of IDR 708.16 billion and Other Assets of IDR 652.91 trillion.

Total liabilities as of December 31, 2019 amounted to IDR 5,275.65 trillion, consisting of Short-Term Liabilities of IDR 641.49 trillion and Long-Term Liabilities of IDR 4,634.16 trillion. Meanwhile, the total Net Equity as at December 31, 2019 was -IDR 1,358.94 trillion.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional memberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BUN untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah tahun 2019. Laporan Operasional memberikan informasi bahwa pendapatan operasional selama tahun 2019 adalah Rp426,59 triliun, beban operasional sebesar Rp1.494,21 triliun dan defisit kegiatan non operasional sebesar Rp2,70 triliun, sehingga terdapat Defisit sebesar Rp1.070,32 triliun.

4. Operating Report

The Operating Report provides an overview of economic resources that add to equity as well as its utilization, which were managed by the State General Treasurer for government activities in 2019. As per the Operating Report, operating income for 2019 was IDR 426.59 trillion, operating expenses amounted to IDR 1,494.21 trillion while non-operating deficit was IDR 2.70 trillion, resulting in an overall deficit of IDR 1,070.32 trillion.

Ringkasan Laporan Operasional BUN Tahun 2019Summary of BUN Operating Report FY 2019

Uraian Description Tahun 2019 Tahun 2018 Kenaikan (Penurunan)

Increase (Decrease)

Kegiatan Operasional Operating Activities

Pendapatan Operasional Operating Revenues

426.590.048.478.958 482.202.881.323.310 (55.612.832.844.352)

Beban Operasional Operating Expenses

1.494.210.011.637.467 1.446.857.032.839.180 47.352.978.798.280

Surplus (Defisit) Keg. Operasional Surplus (Deficit) from Operating Activities

(1.067.619.963.158.509) (964.654.151.515.874) (102.965.811.642.626)

Kegiatan Non Operasional Non-Operating Activities

(2.705.467.107.845) (149.647.433.807.125) 146.941.966.699.280

Pos Luar Biasa Extraordinary Accounts

- - -

Surplus/Defisit-LO OR-Surplus (Deficit)

(1.070.325.430.266.354) (1.114.301.585.323.000) 43.976.155.056.650

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun 2019, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019. Saldo Akhir Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas di Kementerian Negara/Lembaga (K/L) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp235,47 triliun. Saldo Akhir tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp240,15 triliun, dan penurunan Kas sebesar Rp11,97 triliun dan koreksi dan Penyesuaian sebesar minus Rp16,64 triliun. Penurunan saldo

5. Cash Flow Statement

The Cash Flow Statement presents information on the sources, utilization, changes in cash and cash equivalents during 2019, as well as cash and cash equivalent balances as at 31 December 2019. The Closing Cash Balance at the State General Treasurer (BUN), State Treasury Local Services Office (KPPN), Public Service Agencies (BLU), and Ministries/ Agencies as of December 31, 2019 stood at IDR 235.47 trillion. The Closing Balance is the sum of all balances as of December 31, 2019 amounting to IDR 240.15 trillion,



Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2019Summary of Cash Flow Statement FY 2019

UraianDescription Tahun 2019 Tahun 2018

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, BLU, dan di K/L Opening Cash Balance of BUN, KPPN, BLU and Ministries/Agencies

240,152,602,171,525 208,506,122,640,283

Koreksi Saldo Awal Corrections to Opening Balance

Saldo Awal Kas BUN, KPPN,BLU, dan di K/L setelah Koreksi Opening Cash Balance of BUN, KPPN, BLU and Ministries/Agencies after Corrections

240,152,602,171,525 208,506,122,640,283

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flow from Operating Activities (171,158,277,117,462) (85,606,836,614,663)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non KeuanganArus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan/ Net Cash Flow from Investment of Non-Finance Assets

(225,929,135,037,521) (245,132,313,372,320)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanan Net Cash Flow from Financing Activities 450,485,196,418,840 366,988,807,449,803

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Net Cash Flow from Transitory Activities (41,425,640,178,382) (5,378,953,624,562)

Kenaikan (Penurunan) Kas Sebelum Koreksi SILPA dan Penyesuaian Cash Increase (Decrease) before SiLPA Corrections and Adjustments

11,972,144,085,475 30,870,703,838,258

Koreksi SILPA SILPA/ SiLPA Corrections (1,337,580,362,637) 1,079,553,470,113

Penyesuaian Selisih Kurs Exchange Rate Adjustments (69,218,984,057) (312,233,301,456)

Akumulasi Koreksi Pembukuan Accumulated Bookkeeping Corrections (240,288,081,883) 8,455,524,327

Penggunaan SAL Utilization of SAL (15,000,000,000,000)

Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi SILPA dan Penyesuaian Increase (Decrease) Following SiLPA Correction and Adjustments

(4,674,943,343,102) 31,646,479,531,242

Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan di K/L Closing Cash Balance of KPPN, BUN, BLU and Ministries/Agencies 235,477,658,828,423 240,152,602,171,525

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar minus Rp1.050,29 triliun, Defisit LO sebesar Rp1.070,32 triliun, Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar minus Rp57,92 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp817,20 triliun, dan Mutasi Ekuitas BUN di KL sebesar Rp2,40 triliun. Dari data tersebut diketahui bahwa penurunan ekuitas sebesar Rp308,64 triliun dan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019 adalah minus Rp1.358,94 triliun.

6. Statement of Changes in Equity

The Statement of Changes in Equity presents information on the increase or decrease in equity in the reporting year compared to the previous year. Equity balance as of December 31, 2018 was -IDR 1,050.29 trillion, OR-Deficit was IDR 1,070.32 trillion, Corrections that Directly Add/ Reduce Equity was -IDR 57.92 trillion, Inter-Entity Transactions was IDR 817.20 trillion, and State General Treasurer Equity Adjustment at Ministries/Agencies amounted to IDR 2.40 trillion. From the above data the decrease in equity amounted to IDR 308.64 trillion and the equity closing balance as of December 31, 2019 was -IDR 1,358.94 trillion.

Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2019Statement of Changes in Equity for the period ended December 31, 2019

Uraian Description Tahun 2019 Tahun 2018

Ekuitas Awal Starting Equity

(1.050.298.963.688.897) (810.676.536.803.052)

Surplus/Defisit LO OR-Surplus/Deficit

(1.070.325.430.266.354) (1.114.301.585.322.990)

Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas Corrections that Directly Add/Reduce Equity

(57.918.917.344.162) 69.035.427.024.662

Transaksi Antar Entitas Inter-Entity Transactions

817.204.985.278.947 795.650.713.538.883

Mutasi Ekuitas BUN di K/L BUN Equity Adjustment at Ministries/Agencies

2.400.587.178.429 9.993.017.873.609

Kenaikan/Penurunan ekuitas Increase/Decrease in Equity

(308.638.775.153.140) (239.622.426.885.845)

Ekuitas Akhir Ending Equity

(1.358.937.738.842.037) (1.050.298.963.688.890)

kas tersebut berasal dari arus kas aktivitas operasi sebesar minus Rp171,16 triliun, arus kas aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp225,93 triliun, arus kas aktivitas pendanaan sebesar Rp450,48 triliun, dan arus kas aktivitas transitoris sebesar minus Rp41,42 triliun.

as well as a decrease in cash of IDR 11.97 trillion and correction and adjustments of -IDR 16.64 trillion. The decrease in cash balance originated from operating cash flow of -IDR 171.16 trillion, cash flow of non-financial asset investment activities of -IDR 225.93 trillion, cash flow of financing activities of IDR 450.48 trillion, and cash flow of operating activities of -IDR 41.42 trillion.



Mulai tahun 2016 hingga 2019, LKPP mendapatkan opini WTP dari BPK. Laporan Keuangan yang beropini WTP menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Pemerintah telah sesuai dengan tata kelola yang baik (best practices), dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara capaian opini LKKL atas audit BPK dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut.

Beginning in 2016 to 2018, the LKPP has consistently received the unqualified (WTP) opinion from the State Audit Board (BPK). Conferment of the WTP opinion on financial reports are an indication that in general, financial management by the Government has been in accordance with best practices and adhere to statutory provisions. The various opinions on the Financial Report of Ministries/ Agencies (LKKL) based on BPK audits in the last 5 years can be seen in the above table.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertanggungjawaban APBN diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dalam pelaksanaannya, LKPP disusun oleh Sub Direktorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (PLKPP) pada Direktorat APK. Tahap Penyusunan LKPP TA 2019 berlangsung sesuai dengan timeline sebagai berikut.

Preparation Of Central Government Financial Report

In accordance with Law No. 17 of 2003 concerning State Finances, the Minister of Finance as the fiscal manager prepares the Financial Report as accountability over State Budget (APBN) execution. This accountability is realized in the form of the Central Government Financial Report (LKPP). In its implementation, the LKPP is prepared by the Central Government Financial Report Sub-Directorate (PLKPP) at the Directorate of Accounting and Financial Reporting (APK). Preparation of LKPP FY 2019 was conducted in accordance with the following timeline.

No Kegiatan Informasi Utama Sosok Kunci

1 Rapim Kemenkeu: Pembahasan Draft III LKPP Tahun 2019.

MoF Leadership Meeting: Discussion on Draft III LKPP 2019

Draft III LKPP dibahas dengan Wakil Menteri Keuangan serta melibatkan seluruh pejabat Eselon I.

Discussion on Draft III LKPP with the Vice Minister of Finance and involving all Echelon I officials.

Wakil Menteri Keuangan

Vice Minister of Finance Vice Minister of Finance

2 Rapim Kemenkeu: Pembahasan Draft Final LKPP Tahun 2019

MoF Leadership Meeting: Discussion on Final Draft LKPP 2019

Draft final LKPP dibahas dengan Menteri Keuangan serta melibatkan Wakil Menteri Keuangan dan seluruh pejabat Eselon I.

Discussion on Final Draft LKPP with the Minister of Finance and involving the Vice Minister of Finance and all Echelon I officials.

Menteri Keuangan Minister of Finance

3 Penyerahan LKPP Tahun 2019 ke BPK untuk diperiksa dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2019

Submission of LKPP 2019 to BPK for auditing and Entry Meeting on LKPP 2019 Audit

Seremoni penyerahan LKPP Tahun 2019 oleh Pemerintah (diwakili Menteri Keuangan) kepada Ketua BPK RI untuk diperiksa, sekaligus Entry Meeting pemeriksaan LKPP kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah.

Ceremony on LKPP 2019 submission by the Government (represented by the Minister of Finance) to the Head of BPK for auditing, as well Entry Meeting on LKPP Audit to the Minister of Finance as the Government representative.

• Head and members of BPK • Minister of Finance

• Ministers/ Head of Agencies having significant budgets

4 Pertemuan antara BPK RI dengan Pemerintah

Meeting between BPK and the Government

Penyampaian tanggapan Pemerintah atas Konsep LHP LKPP, Exit Meeting pemeriksaan LKPP dan LKBUN, serta penyampaian asersi final LKPP Tahun 2019 beserta Surat Representasi Pemerintah

Submission of Government response to the LHP LKPP concept, Exit Meeting on LKPP and LKBUN, and submission of LKPP 2019 final assertion along with a Government Representation Letter

• Ketua dan Anggota BPK RI• Menteri Keuangan• Menteri/Pimpinan Lembaga

yang memiliki anggaran signifikan

• Head and members of BPK • Minister of Finance• Ministers/ Head of Agencies

having significant budgets

Capaian opini LKKL atas audit BPK dalam 5 tahun terakhirThe various opinions on the Financial Report of Ministries/ Agencies (LKKL)

based on BPK audits in the last 5 years

Opini BPK BPK Opinion 2015 2016 2017 2018 2019

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Unqualified Opinion (WTP) 56 74 80 82 84

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Qualified Opinion (WDP) 26 8 6 4 2

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Disclaimer of Opinion (TMP) 4 6 2 1 1

Tidak Wajar / (TW) Adverse Opinion (TW) - - - - -

Jumlah Entitas Pelaporan Number of Reporting Entities 86 88 88 87 87

LKPP Audited mulai Tahun 2018 juga disusun dalam format Bahasa Inggris untuk menyebarluaskan informasi akuntansi dan keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas. Informasi ini dapat dipergunakan sebagai benchmarking kebijakan pemerintah Indonesia dan perbandingan antara negara oleh lembaga rating, LSM, akademisi dan lainnya. Pembahasan LKPP Bahasa inggris ini telah diharmonisasikan dengan pihak terkait sehingga dokumen yang dihasilkan menjadi kredibel dan akurat.

Beginning in 2018, the Central Government Financial Report Audited (LKPP Audited) was also prepared in the English language to disseminate accounting and government financial information to wider stakeholders. This information may be used for benchmarking of Indonesian government policies and for comparison between countries by rating agencies, NGOs, academics and others. The LKPP in English has been harmonized with related parties so that the resulting documents are credible and accurate.



Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

1. Laporan Realisasi APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.960,63 triliun atau 90,56 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.309,28 triliun atau 93,83 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.496,31 triliun atau 91,55 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 812,97 triliun atau 98,33 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp348,65 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp402,05 triliun atau 135,83 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp53,39 triliun.

Summary Of Central Government Financial Report

1. APBN Realization Report The State Revenue and Expenditure

Budget (APBN) Realization Report presents a comparison between APBN FY 2019 and its realization, which covers revenue, expenditure, and financing for the period January 1, 2019 to December 31, 2019.

Realization of State Revenue and Grants was IDR 1,960.63 trillion or 90.56% of APBN. On the other hand, realization of State Expenditures was IDR 2,309.28 trillion or 93.83% of APBN. The realization of State Expenditures comprised of Central Government Expenditures totaling IDR 1,496.31 trillion or 91.55%, and Transfers to Regions and Village Fund of IDR 812.97 trillion or 98.33% of APBN.

Based on the realization of State Revenues and Grants and State Expenditures, there was a Budget Deficit of IDR 348.65 trillion. In addition, realization of Net Financing amounted to IDR 402.05 trillion or 135.83% of APBN. As a result, the Surplus Budget Finance (SiLPA) was IDR 53.39 trillion.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2019Summary of APBN Realization Report FY 2019

dalam triliun | in trillion rupiahs

Uraian Description

Realisasi Anggaran TA 2019 (Audited) Budget Realization FY 2019 (Audited) Realisasi TA 2018

Realization FY 2018Anggaran | Budget Realisasi | Realization %

Pendapatan Negara dan Hibah State Revenues and Grants 2.165,11 1.960,63 90,56 1.943,67

Belanja Negara: State Expenditures: 2.461,11 2.309,28 93,83 2.213,11

I. Belanja Pemerintah Pusat Central Government Expenditures 1.634,33 1.496,31 91,55 1.455,32

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Transfers to Regions and Village Fund 826,77 812,97 98,33 757,79

Surplus (Defisit) Anggaran Budget Surplus (Deficit) (296,00) (348,65) 117,79 (269,44)

Pembiayaan Neto Net Financing 296,00 402,05 135,83 305,69

SiLPA (SiKPA) SiLPA (SiKPA) 53,39 36,24

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Saldo Anggaran Lebih awal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp175,24 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp53,27 triliun, Penggunaan SAL sebesar Rp15 triliun dan penyesuaian SAL adalah sebesar Rp931,27 miliar, sehingga SAL Akhir Tahun 2019 adalah sebesar Rp212,582 triliun.

2. Statement of Changes in Accumulated Budget Surplus

The Statement of Changes in Accumulated Budget Surplus presents information on an increase or decrease in Accumulated Budget Surplus (SAL) for the period January 1, 2019 to December 31, 2019. On January 1, 2019, SAL stood at IDR 175.24 trillion. As of December 31, 2019, Surplus Budget Finance (SiLPA) amounted to IDR 53.27 trillion, utilization of SAL totaled IDR 15 trillion and adjustments to SAL amounted to Rp931.27 billion. Consequently, SAL at year’s end 2019 stood at IDR 212.582 trillion.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL Tahun 2019Summary of Statement of Changes in Accumulated Budget Surplus FY

2019


No Uraian Description Tahun 2019 Tahun 2018

A SAL awal Opening SAL

175,24 138.35

B Penggunaan SAL Utilization of SAL

(15,00) -

C SiLPA/SiKPA SiLPA/SiKPA

53,39 36.24

D Penyesuaian SAL 0,94 0,63

E SAL akhir (A + B + C + D) Closing SAL (A+B+C+D)

212,69 175.24



Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019Summary of Balance Sheet Summary as of December 31, 2019


Uraian | Description 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Aset | Assets

Aset Lancar Current Assets

491,86 437,87

Investasi Jangka Panjang Long-Term Investments

3.001,20 2.877,28

Aset Tetap Fixed Assets

5.949,59 1.931,05

Piutang Jangka Panjang Long-Term Receivables

56,88 57,18

Aset Lainnya Other Assets

967,98 1.021,88

Total Aset Total Assets

10.467,53 6.325,28

Kewajiban Liabilities

Kewajiban Jangka Pendek Short-Term Liabilities

704,68 750,50

Kewajiban Jangka Panjang Long-Term Liabilities

4.635,53 4.166,97

Total Kewajiban Total Liabilities

5.340,22 4.917,47

Ekuitas Equity

5.127,31 1.407,80

Total Kewajiban dan Ekuitas Total Liabilities and Equity

10.467,53 6.325,28

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019. Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.467,53 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp491,86 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.001,20 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.949,59 triliun, Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp56,88 triliun, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp967,98 triliun.Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.340,22 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp704,68 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp4.635,53 triliun. Dengan Demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.127,31 triliun.

3. Balance Sheet

The balance sheet reports the Central Government’s financial position regarding assets, liabilities, and equity. As of December 31, 2019, Total Assets amounted to IDR 10,467.53 trillion that comprised Current Assets of IDR 491.86 trillion, Long-Term Investments of IDR 3,001.20 trillion, Fixed Assets of IDR 5,949.59 trillion, Long-Term Receivables (net) of IDR 56.88 trillion, and Other Assets (net) of IDR 967.98 trillion.

Total Liabilities as of 31 December 2019 amounted to IDR 5,340.22 trillion, consisting of Short-Term Liabilities of IDR 704.68 trillion and Long-Term Liabilities of IDR 4,635.53 trillion. Accordingly, the total Equity as at 31 December 2019 stood at IDR 5,127.31 trillion.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Dari kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp2.168,93 triliun, beban sebesar Rp2.425,26 triliun, sedangkan surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4,65 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp 251,67 triliun.

4. Operating Report

The Operating Report presents an overview of economic resources that add to equity and its utilization, which is managed by the government for administrative activities for the period of January 1, 2019 to December 31, 2019. With respect to government operating activities, the OR-Revenue was IDR 2,168.93 trillion, expenses were IDR2,425.26 trillion, while surplus from non-operating activities was IDR 4.65 trillion. As a result, the OR-Deficit was IDR 251.67 trillion.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 Summary of Operating Report for the period ended December 31, 2019


No Uraian Description 31 Desember 2019 31 Desember 2018

1 Pendapatan-LO OR-Revenue

2.168,93 2.169,15

2 Beban Expenses

(2.425,26) (2.249,59)

3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Surplus/(Deficit) from Operating Activities

(256,33) (80,43)

4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Surplus/(Deficit) from Non-Operating Activities

4,65 (145,29)

5 Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa Surplus/(Deficit) from Extraordinary Accounts

- -

6 Surplus/(Defisit) LO OR-Surplus/(Deficit)

(251,67) (225,73)

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Saldo Awal Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp240,15 triliun. Selama TA 2019 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp171,15 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp225,92 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp450,48 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp41,42 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp15 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp1,64 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi Rp235,47 triliun. Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp234,18 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp166,17 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar

5. Cash Flow Statement

The Cash Flow Statement presents information on the sources of cash, utilization, changes in cash and cash equivalents for the period ended December 31, 2019. The Opening Cash Balance as of December 31, 2019 was IDR 240.15 trillion. During FY 2019 there was a decrease in cash from the following: operating activities totaling IDR 171.15 trillion, investment activities totaling IDR 225.92 trillion, transitory activities amounting to IDR 41.42 trillion, utilization of SAL amounting to IDR 15 trillion, and accounting adjustments of IDR 1.64 trillion. Conversely, there was an increase in cash from financing activities worth IDR 450.48 trillion. Accordingly, the Closing Cash Balance for the period ended December 31, 2019 was IDR 235.47 trillion.

Besides the above, Other Government Cash was comprised of Cash at Expenditure Treasurer totaling IDR 234.18 billion, Cash at Revenue Treasurer of IDR 166.17 billion,



Rp3,95 triliun, Kas BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp10,81 triliun, Kas dan Bank BLU yang belum disahkan sebesar Rp3,93 juta, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp20,05 triliun, dan Kas Transito sebesar Rp52,49 juta sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp208,96 triliun.

Other Cash and Cash Equivalents Other Than Authorized Grants totaling IDR 3.95 trillion, Deposited BLU Cash of -IDR 10.81 trillion, Unauthorized BLU Cash and Bank of IDR 3.93 million, Restricted Use of Cash/Funds of -IDR 20.05 trillion, and Transitory Cash of IDR 52.49 million. Therefore, the Closing Balance of Cash and Cash Equivalents amounted to IDR 208.96 trillion.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019Summary of Cash Flow Statement for the period ended December 31, 2019



Saldo Awal Kas Opening Cash Balance 240,15 208,50

Kenaikan (Penurunan) Kas Increase (Decrease) in Cash

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flow from Operating Activities (171,15) (85,60)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flow from Investment Activities (225,92) (245,13)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flow from Financing Activities 450,48 366,98

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Net Cash Flow from Transitory Activities (41,42) (5,37)

Pengunaan SAL Utilization of SAL (15,00) -

Penyesuaian Pembukuan Bookkeeping Adjustments (1,64) 0,77

Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Total Increase (Decrease) in Cash (4,67) 31,64

Saldo Akhir Kas Closing Cash Balance 235,47 240,15

Saldo Kas Pemerintah Lainnya: Other Government Cash:

Kas di Bendahara Pengeluaran Cash at Expenditure Treasurer 0,23 0,28

Kas di Bendahara Penerimaan Cash at Revenue Treasurer 0,16 0,09

Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan Other Cash and Cash Equivalents Other Than Authorized Grants 3,95 2,91

Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek) Deposited BLU Cash (Short-Term Investments) (10,81) (6,21)

Kas pada BLU yang Belum Disahkan Unauthorized BLU Cash 0,00 -

Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) Restricted Use of Cash/Funds (Other Assets) (20,05) (58,60)

Kas Transito (Kiriman Uang) Transitory Cash (Money Transfer) 0,00 -

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas Closing Balance of Cash and Cash Equivalents 208,96 178,62

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019. Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.407,80 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp251,67 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp3.970,77 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,4 Triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp5.127,31 triliun.

6. Statement of Changes in Equity

The Statement of Changes in Equity describes changes in equity accounts that are to be presented in the Balance Sheet as of December 31, 2019. The Starting Equity was IDR 1,407.80 trillion, deducted by OR-Deficit of IDR 251.67 trillion, and added with Corrections that Directly Add/ Reduce Equity amounting to IDR 3,970.77 trillion and Inter-Entity Transactions of IDR 4.4 trillion. Consequently, the Ending Equity was IDR 5,127.31 trillion.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019Statement of Changes in Equity for the period ended December 31, 2019


No. Uraian Description

31 Desember 2019(Audited)

31 Desember 2018 (Audited)

1 Ekuitas Awal Starting Equity 1.407,80 1.540,78

2 Surplus/Defisit LO OR-Surplus/ (Deficit) (251,67) (225,73)

3Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas Corrections that Directly Add/Reduce Equity

3.970,77 91,24

4 Transaksi Antar Entitas Inter-Entity Transactions 0,4 0,51

5 Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas Reclassification of Liabilities to Equity - -

6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas Increase/Decrease in Equity 3.719,50 (132,97)

7 Ekuitas Akhir Ending Equity 5.127,31 1.407,80

Dukungan Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemberian sosialisasi berformat paparan dan diskusi terkait materi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diperlukan untuk memberikan pemahaman terkait SAP, kebijakan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, serta meningkatkan kompetensi SDM pada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyusunan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) merupakan kajian yang terkait dengan pengembangan SAP dan implementasinya dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan negara. Kajian akan digunakan sebagai referensi dalam penyusunan peraturan di bidang perbendaharaan agar pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Technical Support On Government Accounting Standards

The dissemination of information through presentations and discussions on Government Accounting Standards (SAP) is a requirement to enhance understanding of SAP, accounting policies, and regional government accrual-based accounting systems. In addition, this is also meant to improve the competence of human resources at regional governments in relation to the preparation of Regional Government Financial Report.

In this context, a study was prepared by the Directorate of Accounting and Financial Reporting (APK) towards the development of SAP and its implementation in accounting and reporting of state finances. This study is expected to be used as a reference point in the drafting of regulations on treasury with the objective that accounting and financial reporting can be executed in accordance with set targets.



Selama tahun 2019, terdapat 6 kajian yang telah disusun oleh Subdit SAP yaitu Kajian Analisis Pertanggungjawaban Pelaporan Bantuan Sosial pada Kementerian Sosial, Kajian Evaluasi Penerapan PSAP 13 BLU, Kajian Akuntansi Dana Siap Pakai pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, Kajian Akuntansi Konsesi Jasa, Kajian Komparasi Peraturan Akuntansi tentang Persediaan dan Aset Tak Berwujud (ATB), dan Kajian Analisis Kesesuaian Implementasi Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Piutang Pada Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengembangan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sepanjang tahun 2019 terdapat 2 Peraturan Meneteri Keuangan, 1 Peraturan Dirjen Perbendaharaan dan 2 Keputusan Dirjen Perbendaharaan yang diterbitkan terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.1. PMK Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi

Pemerintahan pada Pemerintah Pusat

2. PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

3. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-28/PB/2019 tentang Pedoman Telaah dan Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4. Kepdirjen Nomor KEP-154/PB/2019 tentang Pemutakhiran Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

5. Kepdirjen Nomor KEP-304/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemutakhiran Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

Pada tahun 2019 telah dikembangkan Aplikasi BAS Mobile berbasis online yang terintegrasi yang diluncurkan oleh Menteri Keuangan dalam acara Rekernas Akuntansi 2019. Di tahun 2019 juga dilakukan perbaikan secara terus menerus terhadap aplikasi-aplikasi pendukung pelaporan keuangan antara lain aplikasi SAIBA, SIMAK-BMN, dan Persediaan.

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

Penyebarluasan informasi keuangan yang disajikan berdasarkan data keuangan konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) adalah bentuk transparansi fiskal pemerintah pusat dan daerah. LSKP digunakan oleh para pemangku kepentingan antara lain dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). DJPb telah menyampaikan LSKP sektor pemerintah umum, baik pada tingkat wilayah maupun tingkat pusat, untuk digunakan dalam perhitungan komponen PDB oleh BPS dan Financial Account and Balance Sheet (FABS) oleh BI. LSKP juga digunakan

During 2019, 6 studies were compiled by the SAP Sub directorate, namely Analysis on Accountability Report of Social Assistance at the Ministry of Social Affairs; Evaluation on Implementation of Statement of Government Accounting Standards (PSAP) at 13 Public Service Agencies (BLU); Review on Accounting of Ready-to-use Funds at the National Agency for Disaster Management; Review of Accounting for Concession Services; Comparative Study of Accounting Regulations for Intangible Inventories and Assets (ATB); and Conformity Analysis on the Implementation of Policies and Accounts Receivable Accounting Systems in Local Governments with Government Accounting Standards (SAP).

Development Of Central Government Accounting And Financial Reporting Systems

During 2019, two Minister of Finance Regulation, one Director General of Treasury Regulation and two Director General of Treasury Decree were issued in relation to Accounting and Financial Reporting, as per the following:

1. Minister of Finance Regulation No. 212/PMK.05/2019 concerning Government Accounting Journal at the Central Government

2. Minister of Finance Regulation No. 225/PMK.05/2019 concerning Central Government Accounting Policies

3. Director General of Treasury Regulation No. PER-28/PB/2019 concerning Guidelines for Reviewing and Analysis of Financial Statements of Public Service Agencies by the Regional Offices of the Directorate General of Treasury

4. Director General of Treasury Decree No. KEP-154/PB/2019 concerning Updating of Account Segments in the Standard Accounting Chart

5. Director General of Treasury Decree No. KEP-304/PB/2019 dated 31 December 2019 concerning Updating of Account Segments in the Standard Accounting Chart

In 2019, the integrated online-based BAS Mobile Application was launched by the Minister of Finance at the National Working Meeting 2019 on Accounting event. During the year, improvements were also made to the financial reporting support applications such as SAIBA, SIMAK-BMN, and Inventory application.

Consolidation Of Government Financial Statements And Government Financial Statistics Report

The dissemination of financial information based on consolidated financial data and the Government Financial Statistics Report (LSKP) represents a form of fiscal transparency of the central and regional governments. LSKP is used by stakeholders including Bank Indonesia (BI) and the Central Statistics Agency/Statistics Indonesia (BPS).

The Directorate General of Treasury has submitted the general LSKP for the regional and central levels, which are used in calculation of GDP by BPS and Financial and Accounts Balance Sheet (FABS) by Bank Indonesia. LSKP is also used as fiscal/ government sector data in the Full

sebagai data sektor fiskal/pemerintah dalam Full Sequence of Accounts (FSA)/ Sectoral Accounts and Balance Sheets (SAB) di mana dengan data tersebut pemerintah akan memiliki kerangka data yang komprehensif dan terintegrasi dari semua sektor dalam perekonomian serta dapat memfasilitasi analisis kondisi sehingga dapat mendeteksi adanya risiko sistemik dan kerentanan apabila terjadi keguncangan dalam perekonomian suatu negara. Updating data publikasian tersebut dapat diakses di laman www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id/

Pembuatan Video GFS Dan SIKRI

Pembuatan Video Government Finance Statistics GFS dan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) menjadi salah satu alat publikasi kepada stakeholder dan masyarakat luas. Video ini bertujuan untuk memperkenalkan GFS dan SIKRI sebagai salah satu produk dari Pemerintah Indonesia dalam memenuhi amanat UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah GFS sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.

Sedangkan SIKRI adalah Pengintegrasian Informasi Keuangan Pusat dan Daerah. DJPb diminta untuk mengembangkan sistem yang menghasilkan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terintegrasi secara relevan dan andal. SIKRI diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai Business Intelligence pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Output kegiatan ini adalah Video GFS memiliki berdurasi 4 menit 30 detik dan Video SIKRi memiliki berdurasi 3 menit.

Analisis Makro Dan Fiskal Untuk LKPP 2018, LKPP Semester I Dan Triwulan III 2019

Sebagai bagian tidak terpisahkan dalam LKPP, Direktorat APK juga menyusun analisis makro dan fiskal untuk LKPP 2018, LKPP Semester I dan Triwulan III tahun 2019. Analisis Makro dan Fiskal menjadi salah satu pembahasan yang penting antara anggota DPR dengan pemerintah terkait arah kebijakan pemerintah baik mengenai perekonomian Indonesia, target, maupun realisasi APBN pada satu periode laporan yang harus dipertanggung jawabkan.

Analisis ekonomi makro dan fiskal berisi kebijakan ekonomi makro global dan Indonesia yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Laju Inflasi, Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, Neraca Pembayaran Indonesia, Akumulasi Nilai Ekspor dan Impor, Cadangan Devisa, BI 7-day Reverse Repo Rate, Rata-Rata Suku Bunga SPN 3 Bulan, Suku Bunga SBN 10 Tahun, Indeks Harga Saham Gabungan, Fungsi Intermediasi Perbankan, Lifting Minyak dan Gas Bumi, Rata-Rata Harga Minyak Mentah Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan di bagian analisis fiskal terdiri dari Tema RKP, Tema Kebijakan fiskal,implementasi kebijakan fiskal, Realisasi pendapatan negara, realisasi belanja negara dan defisit dan pembiayaan.

Sequence of Accounts (FSA)/Sectoral Accounts and Balance Sheets (SAB) where the government will have a comprehensive and integrated data framework of all sectors in the economy. The LSKP can also facilitate an analysis of conditions to detect systemic risks and vulnerabilities in the event of an economic shock to the country. Updated data from the publication can be accessed at the website www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id/

Creation Of GFS And SIKRI Videos

In order to inform stakeholders and the wider community, videos on Government Finance Statistics (GFS) and Financial Information System of the Republic of Indonesia (SIKRI) have been created. These videos aim to introduce GFS and SIKRI as Government of Indonesia products in fulfilling the mandate of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury. This regulation states that government financial reports can produce financial statistics with reference to the GFS manual in order to meet the needs of policy analysis and fiscal conditions, cross country studies and management analysis, government activities and statistical presentation of government finances.

On the other hand, SIKRI represents an integration of Central and Regional Financial Information. Earlier DG Treasury was asked to develop a system to produce central and local government financial information in an integrated manner that is relevant and reliable. SIKRI is expected to function as the government’s Business Intelligence in making policies. The output of this activity has been a 4 minute and 30 seconds GFS video and a 3-minute SIKRi video.

Macro And Fiscal Analysis For LKPP 2018, LKPP Semester I And Quarter III 2019

The Directorate of Accounting and Financial Reporting compiles the macro and fiscal analysis for LKPP 2018, LKPP Semester I and Quarter III 2019 as an inseparable part of LKPP. The Macro and Fiscal Analysis represents one of the important discussions between House of Representative (DPR) members and the government regarding the direction of government policies in relation to the Indonesian economy, established targets, as well as State Budget realization during a reporting period that must be accounted for.

On the macro side, the analysis contains global and Indonesian macroeconomic policies consisting of Economic Growth, Inflation Rate, Average Rupiah Exchange Rate Against US Dollar, Indonesia’s Balance of Payment, Accumulated Export and Import Value, Foreign Exchange Reserves, BI 7-day Reverse Repo Rate, Average 3-Month SPN Interest Rate, 10-Year SBN Interest Rate, Composite Stock Price Index, Banking Intermediation Function, Oil and Gas Lifting, Average Indonesian Crude Oil Price, Unemployment Rate, Percentage of Poor Population and Human Development Index. On the other hand, the fiscal analysis section comprises the Government Work Plan (RKP) theme, fiscal policy, implementation of fiscal policy, realization of state revenues, realization of state expenditures, deficit and financing.



Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) pada Kemenkeu telah diinisiasi sejak tahun 2014. Pelaksanaan program Transformasi Kelembagaan tahun 2019 pada DJPb berdasarkan KMK nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Program RBTK Kemenkeu, terdapat 11 Inisiatif Strategis (IS) yang dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu:

4.6FUNGSI SISTEMPERBENDAHARAANTHE ROLE OF THE TREASURY SYSTEM

The Directorate of Treasury System (SP) consistently provides information so that state treasury management can be properly understood by all stakeholders. Various breakthroughs have been instituted to support the Bureaucratic Reform and Institutional Transformation program launched within the Ministry of Finance, to which DG Treasury is also committed to realize a better Indonesia.

Direktorat Sistem Perbendaharaan (SP) terus memberikan informasi agar pengelolaan perbendaharaan negara dapat dipahami dengan baik oleh setiap pemangku kepentingan. Terobosan baru turut dilakukan guna mendukung program Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan yang dicanangkan di lingkup Kemenkeu serta menjadi komitmen DJPb untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Execution Of Bureaucratic Reform And Institutional Transformation Program

The Bureaucratic Reform and Institutional Transformation (RBTK) program has been running at the Ministry of Finance since 2014. In 2019, execution of the Institutional Transformation program at DG Treasury was with reference to Minister of Finance Decree No. 302/KMK.01/ 2019 concerning Execution of the Ministry of Finance Bureaucratic Reform and Institutional Transformation Initiative. Under the Decree, 11 Strategic Initiatives (IS) were carried out in 2019, as follows:

Inisiatif Strategis (IS) yang dilaksanakan pada tahun 2019Inisiatif Strategis (IS) yang dilaksanakan pada tahun 2019

Tema Theme

Inisiatif Strategis (IS) Strategic Initiative (IS)

Initiative Owner Initiative Owner

Sentral Central

IS #1 Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan: The New Thinking of WorkingPenguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan: The New Thinking of Working

SeluruhUnit Eselon I All Echelon I Units

IS #2 Implementasi O ce Automation dalam rangka Membangun Digital Workplace Office Automation towards Building a Digital Workplace

Setjen Secretariat General

IS #3 Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Organizational and Human Resources Development in the Ministry of Finance

Setjen Finance Education and Training Agency

IS #4 Modern e-Learning sebagai Alat Utama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Modern e-Learning as a Main Instrument of Human Resource Development

BPPKFinance Education and Training Agency

Penerimaan Revenue

IS #5 Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu ( nified Revenue Account Management) Unified Revenue Account Management

DJP, DJBC, DJA DG Taxes, DG Customs & Excise, DG Budget

IS #6 Joint Program Optimalisasi Penerimaan Joint Program for Revenue Optimization

DJP, DJBC, DJA DG Taxes, DG Customs & Excise, DG Budget

IS #7 Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax System) Renewal of the Core Tax System

DJP DG Taxes

Perbendaharaan Treasury

IS #8 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform Simplification of Budget Execution through Digital Technologies (Shared Service and Government Platform))

DJPb DG Treasury

IS #9 Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah untuk Mendukung Kebijakan Fiskal Nasional Provision of Local Government Transaction Data to Support the National Fiscal Policy

DJPK DG Fiscal Balance

Penganggaran Budgeting

IS #10 Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran Business Process Planning and Budgeting Integration

DJA, DJPb,DJPK, BKF DG Budget, DG Treasury, DG Fiscal Balance, Fiscal Policy Agency

IS #11 Optimalisasi Kebijakan Penganggaran terkait Pengelolaan Program Pensiun Budgeting Policy Optimization related to the Management of Pension Programs

DJA DG Budget



Dari 11 IS tersebut di atas, DJPb menjadi initiative owner atau penanggung jawab utama IS #1 di bawah koordinasi Setjen Kemenkeu, IS #8 selaku Initiative Owner Utama, dan IS #10, di bawah koordinasi DJA. Sedangkan untuk 8 IS lainnya, DJPb menjadi supporting unit yang dilibatkan sesuai kebutuhan/kepentingannya.DJPb juga menyusun quickwins yang berfungsi sebagai pendukung program RBTK. Quickwins merupakan kegiatan atau program milik Unit Eselon II lingkup DJPb yang memiliki beberapa karakteristik yaitu mendukung program Transformasi Kelembagaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dicapai dalam tempo 1 tahun, dan menantang namun tetap achievable. Dari 10 Quickwins DJPb Tahun 2019, 9 berstatus selesai dan 1 (satu) berstatus O Track dengan resume capaian dan penjelasan sebagai berikut:

From the 11 IS mentioned above, DG Treasury was the initiative owner or responsible entity for the following: IS #1 under the coordination of the Secretariat General; IS #8 as Main Initiative Owner; and IS #10 under the coordination of DG Budget. As for the other 8 IS, DG Treasury was a supporting unit that became involved as per requirement/ interest.

DG Treasury also compiled several ‘quickwins’ that were meant to support the RBTK program. Quickwins represent activities or programs belonging to echelon II units within DG Treasury that have the characteristics to support the Institutional Transformation program, either directly or indirectly. Quickwins were to be achieved within one year, and while challenging were attainable. Of the 10 DG Treasury Quickwins in 2019, 9 were completed while 1 (one) was off track, with achievement outcomes and description as follows:

10 Quickwins DJPb Tahun 201910 Quickwins DJPb Tahun 2019

No Quickwins Quickwin

% Target

% Target

% Capaian % Achievement

1 Kerangka Penguatan Integritas (Integrity Framework) DJPb DG Treasury Integrity Strengthening Framework 100% 100%

2 Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat Fase 1 Maximum Automation of Centralized Non-Tax State Revenue Disbursement Phase 1 100% 100%

3Implementasi e-commerce sebagai Collecting Agent (CA) Penerimaan Negara Implementation of e-commerce as State Revenue Collecting Agent (CA)

100% 100%

4Restrukturisasi dan Konsolidasi Rekening Pemerintah Pusat Restructuring and Consolidation of Central Government Accounts 100% 100%

5Digitalisasi Impact Analysis Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Digitalization of Ultra Micro Funding Impact Analysis 100% 100%

6 BLU Integrated Online System 2.0 Go Live Public Service Agency Integrated Online System 2.0 Go Live 100% 100%

7 apkPedia 1.0 apkPedia 1.0 100% 100%

8 Sistem Informasi Pengelolaan Pensiun Pension Management Information System 100% 90%

9 Launching MPN G3: NOW Launch of MPN G3: NOW 100% 100%

10 haiDJPb Goes to Social Media haiDJPb Goes to Social Media 100% 100%

Penjelasan atas capaian di bawah target (o trac ) pada satu quickwin adalah Sistem Informasi Pengelolaan Pensiun tidak selesai karena data pensiun membutuhkan data pegawai dari Pemda yang hingga akhir tahun 2019 tidak dapat diperoleh sesuai kebutuhan.

Penelitian dan Pengembangan Tugas Dan Fungsi Perbendaharaan

1. Penerbitan Jurnal dan Buku Indonesian Treasury Review

Indonesian Treasury Review (ITRev) diterbitkan sebagai media jurnal ilmiah yang dapat memberikan inspirasi bagi terwujudnya transformasi tata kelola Sistem Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik yang berkelanjutan. Hal yang disasar dalam penerbitan ITRev adalah pengembangan budaya ilmiah dalam keorganisasian yang mengedepankan nilai riset atau evidence based policy. Selama 2019, jurnal ITRev telah diterbitkan sebanyak 4 kali penerbitan yaitu:a. Penerbitan Jurnal ITRev Volume 4 Nomor 1 tahun 2019

sesuai dengan ND-187/PB.72/2019 tanggal 21 Mei 2019 hal Penyampaian Jurnal Indonesian Treasury Review Volume 4 Nomor 1, 2019,

b. Penerbitan Jurnal ITRev Volume 4 Nomor 2 tahun 2019 sesuai dengan ND-332/PB.72/2019 tanggal 9 September 2019 hal Penyampaian Jurnal Indonesian Treasury Review Volume 4 Nomor 2, 2019,

c. Penerbitan Jurnal ITRev Volume 4 Nomor 3 tahun 2019 sesuai dengan ND-471/PB.72/2019 tanggal 9 Desember 2019 hal Penyampaian Jurnal Indonesian Treasury Review Volume 4 Nomor 3, 2019,

d. Penerbitan Jurnal ITRev Volume 4 Nomor 4 tahun 2019 sesuai dengan ND-490/PB.72/2019 tanggal 20 Desember 2019 hal Penyampaian Jurnal Indonesian Treasury Review Volume 4 Nomor 4, 2019.

Jurnal ITRev telah memperoleh Akreditasi Nasional Peringkat 2 (Sinta 2), berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 10/E/KPT/2019. Akreditasi dimaksud berlaku selama 5 tahun sejak 2 tahun terbitan terdahulu (2017-2021).Sedangkan buku Indonesian Treasury Review: Improving Treasury and Budget Performance merupakan kumpulan artikel terpilih yang diambil dari Jurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik.

Research And Development Of Treasury Duties And Functions

1. Publication of Indonesian Treasury Review Book and Journals

The Indonesian Treasury Review (ITRev) is published as a scientific journal and has the objective of inspiring transformation of the governance of Treasury System, State Finances, and sustainable public policies. The fundamental principle for ITRev publication is the development of a scientific culture in the organization that prioritizes the value of research or evidence-based policy.

During 2019, the ITRev journal was published 4 times, as follows:a. Publication of ITRev Journal Volume 4

Number 1 of 2019 in accordance with ND-187/PB.72/2019 dated May 21, 2019 regarding Submission of Indonesian Treasury Review Journal Volume 4 Number 1, 2019,

b. Publication of of ITRev Journal Volume 4 Number 2 of 2019 in accordance with ND-332/PB.72/2019 dated September 9, 2019 regarding Submission of Indonesian Treasury Review Journal Volume 4 Number 2, 2019,

c. Publication of ITRev Journal Volume 4 Number 3 2019 in accordance with ND-471/PB.72/2019 dated 9 December 2019 regarding Submission of Indonesian Treasury Review Journal Volume 4 Number 3, 2019,

d. Publication of ITRev Journal Volume 4 Number 4 of 2019 in accordance with ND-490/PB.72/2019 dated December 20, 2019 regarding Submission of Indonesian Treasury Review Journal Volume 4 Number 4, 2019.

The ITRev Journal has obtained National Accreditation 2nd Rank (Sinta 2), based on the Director General of Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology, and Higher Education Decree No. 10/E/KPT/2019. The said accreditation is valid for 5 years from the one issued 2 years ago (2017-2021).

Meanwhile, the book entitled ‘Indonesian Treasury Review: Improving Treasury and Budget Performance’ represents a collection of selected articles taken from the Indonesian Treasury Review Journal on Treasury, State Finance, and Public Policy.

In relation to the single off-track achievement in the list above, the Pension Management Information System could not be completed because the pension data required employee details from regional governments, which as of end-2019 could not be obtained as needed



2. Riset Perbendaharaan, yaitu: a. Kajian Filosofi dan Konsepsi Pelaksanaan Anggaran

Bendahara Umum Negara (BABUN). Riset ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengelolaan anggaran khusus yang serupa dengan transaksi keuangan pada BA-BUN di negara-negara lain, kemudian diperkaya dengan berbagai teori penganggaran, dan dikomparasi dengan pengelolaan keuangan BA-BUN yang ada di Indonesia.

b. Kajian Manajemen Kas: Upaya Optimalisasi Manajemen Kas. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi gap antara praktik terbaik internasional (best practice) di bidang manajemen kas dengan praktik yang berlaku di Indonesia. Hasil identifikasi gap selanjutnya diharapkan dapat dikaitkan dengan konteks yang ada di Indonesia sebagai dasar perumusan kebijakan dalam rangka optimalisasi manajemen kas di Indonesia.

c. Kajian Pembayaran Gaji dwi-mingguan. Riset ini bertujuan untuk melihat feasibility penerapan pembayaran gaji dwi-mingguan di Indonesia

3. Pelaksanaan Kerja Sama Kelembagaan Keuangan dengan Mitra Internasional

Dari beberapa pelaksanaan kerja sama kelembagaan pada unit eselon II Kantor Pusat DJPb yang melaksanakan kerja sama, hasil/output yang diperoleh adalah sebagai berikut:a. Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA) dengan World

BankHasil review efektivitas Direktorat PA dari sudut anggaran belanja dan realisasi belanja, capaian output strategis serta capaian Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RKP/RPJMN.

b. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) dengan U.S. Treasury- Indonesia banyak memberikan masukan dalam hal

praktik PFM kepada negara-negara anggota.- Indonesia mendapatkan input dan first hand

experience dengan belajar dari praktik yang dilakukan oleh negara anggota lainnya.

- Indonesia mendapat masukan terkait pemetaan, tantangan dan alternatif kebijakan dalam hal pelaksanaan manajemen keuangan publik terutama dari berbagai pakar yang didatangkan dalam setiap pertemuan.

- Meningkatnya kualitas manajemen likuiditas melalui penyempurnaan kemampuan perencanaan kas pemerintah, optimal cash bu er dan pengembangan instrumen investasi.

- Reviu implementasi Kartu Kredit Pemerintah.- Penyempurnaan pengembangan organisasi dan

2. Research on Treasury Issues, as follows:a. Study on the Philosophy and

Conception of Budget Execution of the State General Treasurer (BABUN). This research aimed to answer the question of how special budget management is similar to financial transactions in BA-BUN in other countries. This was then enriched with various budgeting theories and compared with BA-BUN financial management in Indonesia.

b. Cash Management Study: Cash Management Optimization Effort. This research aimed to identify the gap between international best practices on cash management and the applied practices in Indonesia. The results of the identified gaps are expected to be related to the existing Indonesian context as the basis for policy formulation, with regards to optimizing cash management in Indonesia.

c. Bi-weekly Salary Payment Review. This research aimed to see the feasibility of applying bi-weekly salary payments in Indonesia

3. Institutional Collaboration with International Partners

The outputs of the various institutional collaborations undertaken by echelon II units at the DG Treasury Head Office are as follows:a. Directorate of Budget Execution with

World BankBased on a review of the effectiveness of Directorate of Budget Execution in terms of expenditure budget and realization, the achievement of strategic outputs and National Priorities is as stated in the Government Work Plan (RKP)/ National Medium-Term Development Plan (RPJMN).

b. Directorate of State Treasury Management (PKN) with US Treasury- Indonesia provided many inputs

regarding PFM practices to member countries.

- Indonesia received inputs and first-hand experience by learning from the practices of other member countries.

- Indonesia received inputs related to mapping, challenges and alternative policies in terms of management of public finances, especially from various experts brought in at each meeting.

- Improving the quality of liquidity management by enhancing capacities in government cash planning, optimal cash buffer and developing investment instruments.

- Review of the implementation of Government Credit Card scheme.

peningkatan kapasitas SDM DJPb khususnya terkait pengelolaan kas.

- Menerima bagi hasil atas pelaksanaan pengelolaan Reksus SBSN.

- Mendapatkan data dan laporan yang benar, valid, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan proses penyaluran dana dari Reksus SBSN.

- Memperoleh informasi data transaksi Reksus SBSN.

- Menerima laporan harian dan bulanan serta laporan lainnya sewaktu-waktu diperlukan.

- Pembayaran biaya PPN atas penggunaan layanan BI-RTGS dan SWIFT berdasarkan Berita Acara Perhitungan PPN

c. Direktorat Sistem Perbendaharaan (SP) dengan U.S Treasury, dengan rekomendasi sebagai berikut:- Penetapan RKAP pada PT Taspen dan PT Asabri

agar dilakukan pada tingkat wajar dan andal.- Solusi untuk mengatasi perbedaan kepentingan

antara pemegang saham dengan program pension untuk menghindari modifikasi secara arbitrary.

- Menghilangkan persepsi bahwa penurunan anggaran sama dengan efisiensi administrasi.

d. Pelaksanaan Kerja Sama Bersama dengan MoF Sri Lanka yang bertujuan untuk mempelajari cash management reform in Indonesia, dan untuk mendapat gambaran mengenai perubahan regulasi dan kebijakan untuk mendorong modernisasi perbendaharaan di Sri Lanka.

- Expanding organizational development and increasing DG Treasury HR capacity, especially related to cash management.

- Profit sharing returns from the implementation of SBSN Special Account (Reksus) management.

- Obtain factual, valid, timely and accountable data and reports related to the disbursement of funds from the SBSN Special Account.

- Obtain information on SBSN Special Account transaction data.

- Receive daily and monthly reports and other reports whenever needed.

- Payment of VAT fees for the use of BI-RTGS and SWIFT services based on the Minutes of VAT Calculation

c. Directorate of Treasury System (SP) with US Treasury, with the following recommendations:- Determination of Corporate Work

Plan and Budget (RKAP) of PT Taspen and PT Asabri to be carried out at a reasonable and reliable level.

- Solution to overcome differences in interests between shareholders and the pension program to avoid arbitrary modification.

- Removing the perception that budget reduction equals administrative efficiency.

d. Joint Cooperation with the Ministry of Finance of Sri Lanka with the objective of studying cash management reform in Indonesia, and to get an overview of changes in regulations and policies to encourage the modernization of the treasury in Sri Lanka.

Melalui kolaborasi dengan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK, Direktorat SP menyelenggarakan seminar Jurnal ITRev

In collaboration with the BPPK Budget and Treasury Education and Training Center, the Directorate of Treasury System held a Journal ITRev seminar



Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan

DJPb telah menerbitkan rekomendasi formasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan bagi 7 Kementerian/Lembaga yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenpan RB, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Kementerian Kesehatan.

Jabatan Fungsional di bidang perbendaharaan dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu Terbuka dan Tertutup. Jabatan Fungsional Tertutup merupakan Jabatan Fungsional yang berlaku di internal DJPb yang terdiri dari sebagai berikut.

1) Analis Perbendaharaan Negara, merupakan jabatan fungsional tertutup untuk kategori keahlian dengan karakteristik konsep jabatan fungsional sebagai berikut:

Functional Positions On Treasury Affairs

DG Treasury has issued recommendations for the opening of functional positions on treasury affairs at seven ministries and agencies, i.e. State Audit Board (BPK), Ministry of Foreign Affairs, Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), National Nuclear Energy Agency (BATAN), Geospatial Information Agency (BIG), National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI), and Ministry of Health.

The functional positions on treasury affairs can be divided into two classifications, namely Open and Closed. Closed Functional Positions are those that apply internally to DG Treasury, which consist of the following.1) State Treasury Analyst, is a closed

functional position in the ‘expert’ category and having the following characteristics:

2) State Treasury Technical Administrator, a closed functional position in the ‘skills’ category with the following characteristics:

Pangkat/ Golongan Rank/ Grade

Batas Usia Pensiun Retirement Age Limit

Lingkup Pelaksanaan Tugas Scope of Duties

Ahli Pertama Expert First ClassIII/a - III/b

58 tahun • Analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pengelolaan keuangan BLU, dan LK BUN (level pusat DJPb)Analysis of budget execution, cash management, investment management system, BLU financial management, and LK BUN (DG Treasury central level)

• Analisis Pembinaan Pengelola Perbendaharaan pada Kanwil DJPb (s.d. level Ahli Madya)Analysis of Administration of Treasury Managers at DG Treasury regional offices (up to Middle Expert level)

• Analisis Pembinaan Pengelola Perbendaharaan pada KPPN (s.d. level Ahli Muda)Analysis of Administration of Treasury Managers at KPPN (up to Junior Expert level)

Ahli Muda Junior ExpertIII/c - III/d

58 tahun

Ahli Madya Middle ExpertIV/a - IV/c

60 tahun

Ahli Utama Senior ExpertIV/d - IV/e

60 tahun

2) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, merupakan jabatan fungsional tertutup untuk kategori keterampilan dengan karakteristik konsep jabatan fungsional sebagai berikut



Lingkup Pelaksanaan TugasScope of Duties

Terampil | SkilledII/b - II/d

58 tahunPembinaan Pengelola Perbendaharaan pada Kanwil dan KPPN Development of Treasury Managers at Regional Offices and KPPN

Mahir | ProficientIII/a - III/b

58 tahun

Penyelia | SupervisorIII/c - III/d

58 tahun

Jabatan Fungsional Terbuka sendiri merupakan Jabatan Fungsional yang berlaku di seluruh Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, merupakan

jabatan fungsional bagi pengelola keuangan satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga pada kategori keahlian dengan karakteristik sebagai berikut.




Ahli Pertama Expert First ClassIII/a - III/b

58 tahun

Pelaksanaan tugas PPK, PPSPM, Analisis LK InstansiImplementation of the tasks of KDP, PPSPM, and Financial Reports Analysis

Ahli Muda Junior ExpertIII/c - III/d

58 tahun

Ahli Madya Middle ExpertIV/a - IV/c

60 tahun

Ahli Utama Senior ExpertIV/d - IV/e

Tidak ada jenjang Ahli Utama pada JFT terbuka di K/LThere is no open functional position of Senior Expert at ministries/agencies

2) Pranata Keuangan APBN, merupakan jabatan fungsional bagi pengelola keuangan satuan kerja pada kementerian negara/lembaga pada kategori keahlian dengan karakteristik sebagai berikut.




Terampil SkilledII/b - II/d

58 thn Pelaksanaan Tugas Bendahara, PPABP, dan Penyiapan analisis LK Instansi Execution of Treasury Duties, PPABP, and Preparation of Financial Report analysis

Mahir Proficient III/a - III/b

58 thnPelaksanaan Tugas PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP, dan Penyiapan analisis LK Instansi Implementation of the tasks of PPK, PPSPM, Treasurer, PPABP, and preparation of Financial Report analysis

Penyelia SupervisorIII/c - III/d

58 58 thn

Open Functional Positions are those that are applied in line ministries/ agencies, as follows:

1) State Budget Financial Analyst, a functional position for financial managers at line ministry/agency work units in the ‘expert’ category and having the following characteristics.

2) State Budget Financial Superintendent, a functional position for financial managers at ministry/ agency work units in the ‘expert’ category and having the following characteristics.



Sertifikasi Bendahara

Perpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pasal 8 menyebutkan bahwa “Dalam jangka waktu 4 tahun terhitung sejak tanggal Perpres ini mulai berlaku, PNS, anggota POLRI, dan anggota TNI, yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara.

Jumlah bendahara yang tersertifikasi tahun 2019 sebanyak 11.231 Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) dengan rincian:a. Melaksanakan ujian sertifikasi bendahara Periode I 2019

tanggal 12 s.d. 21 Februari 2019. Berdasarkan pengumuman nomor PENG-2/PB/2019 tanggal 19 Maret 2019, hasil sertifikasi bendahara periode I tahun 2019 dengan jumlah 1.607 BNT dari 1.862 peserta.

b. Melaksanakan ujian sertifikasi bendahara Periode II 2019 tanggal 10 s.d. 30 April 2019. Berdasarkan pengumuman nomor PENG-5/PB/2019 tanggal 28 Juni 2019, hasil sertifikasi bendahara periode II tahun 2019 dengan jumlah 2.791 BNT dari 3.034 peserta.

c. Melaksanakan ujian sertifikasi bendahara Periode III 2019 tanggal 12 s.d. 28 Agustus 2019. Berdasarkan pengumuman nomor PENG-7/PB/2019 tanggal 18 September 2019, hasil sertifikasi bendahara periode III tahun 2019 dengan jumlah 3.047 BNT dari 3.283 peserta.

d. Melaksanakan ujian sertifikasi bendahara Periode IV 2019 bulan Oktober s.d. Desember 2019. Berdasarkan pengumuman nomor PENG-9/PB/2019 tanggal 27 Desember 2019, hasil sertifikasi bendahara periode IV tahun 2019 dengan jumlah 3.786 BNT dari 3.985 peserta.

Certification Of Treasurers

Presidential Regulation No. 7 of 2016 concerning Treasurer Certification Article 8 states that “Within a period of 4 years from the date of this Regulation coming into force, civil servants, members of the National Police and Indonesian Military who are appointed as Revenue Treasurer, Expenditure Treasurer, or Assistant Expenditure Treasurer must attain the Treasurer Certificate.

In 2019, 11,231 treasurers successfully completed certification as Certified State Treasurers (BNT) as per the following details:

a. Organize treasury certification examination Period I 2019 from 12 to 21 February 2019. Based on Announcement No. PENG-2/PB/2019 dated 19 March 2019, treasury certification for period I of 2019 resulted in 1,607 BNT out of 1,862 participants.

b. Organize treasury certification examination Period II 2019 from 10 to 30 April 2019. Based on Announcement No. PENG-5/PB/2019 dated 28 June 2019, treasury certification for period II of 2019 resulted in 2,791 BNT out of 3,034 participants.

c. Organize treasury certification examination Period III 2019 from 12 to 28 August 2019. Based on Announcement No. PENG-7/PB/2019 dated 18 September 2019, treasury certification for period III in 2019 resulted in 3,047 BNT out of 3,283 participants.

d. Organize treasury certification examination Period IV 2019 from October until December 2019. Based on Announcement No. PENG-9/PB/2019 dated 27 December 2019, treasury certification results for period IV of 2019 resulted in 3,786 BNT out of 3,985 participants.

Treasury Management Representative (TMR)

In order to execute the task of developing and fostering the Treasury Management Representative (TMR), the Directorate of Treasury System has a role in preparing the technical guidelines for the formulation of education and training programs for professional development and TMR capacity building, as well as organizing TMR capacity building education and training programs. The strategic objective of this endeavor is to create quality TMR personnel to enhance the capacity of state financial managers in ministries and agencies. Furthermore, this measure represents one of the strategies for preparing human resources that can fill the roles of treasury functional positions, especially the State Treasury Technical Administrator and State Treasury Analyst positions.

Achievements of the TMR training and capacity building in 2019 are as follows:

Treasury Management Representative (TMR)

Dalam rangka melaksanakan tugas pengembangan dan pembinaan Treasury Management Representative (TMR), Direktorat SP mempunyai peran dalam penyiapan perumusan pedoman teknis program pendidikan dan latihan pengembangan profesi dan peningkatan kapasitas TMR serta penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas TMR. Tujuan strategis kegiatan ini adalah untuk menciptakan sumber daya TMR yang berkualitas dalam mendukung peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara di K/L serta merupakan salah satu strategi penyiapan SDM yang akan menjadi obyek pengangkatan dalam jabatan fungsional di bidang perbendaharaan terutama sebagai Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Analis Perbendaharaan Negara.Capaian penyelenggaraan diklat peningkatan kapasitas TMR pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nama Diklat Training Type

Lokasi Location

Waktu/Tanggal Date

Jumlah Peserta

Participants

Peningkatan Kompetensi Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management Representative)

Enhancing Competence of Treasury Administrators (Treasury Management Representative)

BDK MakassarMakassar Finance Training Center

04 s.d. 06 Maret 2019 31

BDK DenpasarDenpasar Finance Training Center

19 s.d. 21 Maret 2019 32

26 s.d. 28 Maret 2019 30

Pusdiklat AP, BogorAP Training Center, Bogor

26 s.d. 28 Maret 2019 35

BDK ManadoManado Finance Training Center

24 s.d. 26 April 2019 25

BDK MakassarMakassar Finance Training Center

06 s.d. 08 Mei 2019 30

BDk YogyakartaYogyakarta Finance Training Center

18 s.d. 20 Mei 2019 33

10 s.d. 12 September 2019 37

Total 253

Pendataan Pejabat PengelolaPerbendaharaan non Bendahara

Mulai tahun 2018 Direktorat SP melakukan pendataan pejabat pengelola perbendaharaan non bendahara. Pendataan tersebut bertujuan untuk memperoleh profil lengkap KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara secara lengkap seperti usia, golongan, pendidikan formal, ataupun riwayat diklat. Adapun manfaat ke depan yang dapat diperoleh dari pendataan ini yaitu data analisis dan perumusan kebijakan untuk standardisasi dan pengembangan kapasitas Pengelola Perbendaharaan, sebagai database dan profil Pengelola Perbendaharaan bagi Kantor Pusat, Kanwil, dan KPPN, sebagai bahan penyusunan Grand Design implementasi Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan, dan mapping bagi Pengelola Perbendaharaan yang memenuhi persyaratan inpassing untuk Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan kategori keahlian dan/atau keterampilan.Guna meningkatkan capaian pendataan pada tahun 2019, Direktorat SP melakukan action plan dengan cara mengimbau kepada Kanwil agar melakukan monitoring secara intensif kepada KPPN wilayah masing-masing, sedangkan kepada KPPN agar terus berkoordinasi dengan Satuan Kerja masing-masing dengan melakukan asistensi kepada Satuan Kerja dalam pengisian formulir data pengelola perbendaharaan dan memberikan pemahaman kepada Satuan Kerja tentang manfaat dan tujuan pendataan tersebut.

Data On Non-Treasurer Treasury Officers

Beginning in 2018, the Directorate of Treasury System started to collect data on non-Treasurer Treasury management officials. Collection of this data had the objective of obtaining a complete profile of KPA, PPK, PPSPM, and Treasurer with details such as age, class, formal education, and training history.

The future advantages that can be attained from the collected data include data analysis and policy formulation for standardization and capacity building for Treasury Managers; as a database and profile of Treasury Managers for the Central Office, regional offices, and KPPN; as material for preparing the Grand Design for the Implementation of Functional Positions on Treasury affairs; and for mapping of Treasury Managers who meet the ‘inpassing’ requirements for functional positions of Treasury affairs in the ‘expert’ and/or ‘skills’ category.

In order to improve the achievements of data collection in 2019, the Directorate of Treasury System conceived an action plan by appealing to regional offices to conduct intensive monitoring of KPPN at each region. On the other hand, the KPPN were asked to coordinate with their work units by providing assistance to the units in filling treasury management data forms, and to explain to the work unit about the benefits and objectives of the data collection process.



Penyelesaian Peraturan di Bidang PerbendaharaanSepanjang 2019, Direktorat SP telah menyelesaikan penyusunan peraturan atas inisiasi sendiri dan menyediakan sistem informasi peraturan, sebagai berikut:1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

a. PMK Nomor 148/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019;

b. PMK Nomor 149/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019;

c. PMK Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019; dan

d. PMK Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019.

e. PMK Nomor 157/PMK.05/2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di lingkungan Kemhan dan TNI (pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019), ditetapkan pada tanggal 5 November 2019.

f. PMK Perubahan Atas PMK Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, ditetapkan dengan PMK Nomor 173/PMK.05/2019 pada tanggal 22 November 2019.

2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen)a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

PER-8/PB/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada APBN tanggal 16 Mei 2019.

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019) tanggal 12 November 2019.

c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019) pada tanggal 12 November 2019.

3) Sistem Informasi Peraturan Perbendaharaan Berbasis Web (Treasurypedia)

Sistem Informasi Peraturan Perbendaharan Berbasis Web yang selanjutnya disebut Treasurypedia adalah aplikasi berbasis web yang secara lengkap dan aktual menginventarisasi serta mempublikasikan peraturan di bidang Perbendaharaan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.Payung hukum yang mendasari Implementasi Aplikasi Treasurypedia diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-667/PB/2018 tentang Sistem Informasi Peraturan Perbendaharaan Berbasis Web. Melalui Treasurypedia yang dapat diakses melalui treasurypedia.kemenkeu.go.id, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman yang sama atas suatu kebijakan di bidang Perbendaharaan.Peraturan yang telah diinventarisasi dan teridentifikasi dalam Treasurypedia sebanyak 11.237 peraturan yang merupakan peraturan penerbitan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis PeraturanRegulation Type

JumlahTotal

Undang-Undang Law 487

Peraturan Pemerintah Government Regulation 1.112

Peraturan Presiden Presidential Regulation

1.281

Keputusan Presiden Presidential Decree 319

PMK Minister of Finance Regulation 3.396

Jenis PeraturanRegulation Type

JumlahTotal

KMK Minister of Finance Decree 295

Perdirjen Director General Regulation 619

Kepdirjen Director General Decree 292

Surat Edaran Circular 547

Surat Letter 2.889

11.237

Drafting Of Treasury Regulations

During 2019, the Directorate of Treasury System completed the drafting of regulations on its own initiative and provided a regulatory information system, as follows:

1) Minister of Finance Regulation (PMK)

a. Minister of Finance Regulation No. 148/PMK.05/2019 concerning Technical Guidance for the Functional Position of State Treasury Technical Administrator, stipulated on October 18, 2019;

b. Minister of Finance Regulation No. 149/PMK.05/2019 concerning Technical Guidance for the Functional Position of the State Treasury Analyst, stipulated on October 18, 2019;

c. Minister of Finance Regulation No. 150/PMK.05/2019 concerning Technical Guidance for the Functional Position of State Budget Financial Management Analyst, stipulated on October 18, 2019;

d. Minister of Finance Regulation No. 151/PMK.05/2019 concerning Technical Guidance for Functional Position of State Budget Financial Superintendent, stipulated on October 18, 2019.

e. Minister of Finance Regulation No. 157/PMK.05/ 2019 concerning Amendment to Minister of Finance Regulation concerning Amendment to Minister of Finance Regulation No. 190/PMK.05/2016 concerning Procedures for Payment of Personnel Expenditure Salaries in the Ministry of Defense and the Armed Forces (implementation of Presidential Regulation No. 75 of 2019), stipulated on November 5, 2019.

f. Minister of Finance Regulation concerning Amendment to Minister of Finance Regulation No. 105/PMK.05/2013 concerning Mechanism for Disaster Management Budget Execution, stipulated through Minister of Finance Regulation No. 173/PMK.05/2019 on November 22, 2019.

2) Director General of Treasury Regulation (Perdirjen)

a. Director General of Treasury Regulation No. PER-8/PB/2019 concerning Second Amendment to Director General of Treasury Regulation No. PER-31/PB/2016 concerning Procedures for Payment of Income for Non-Civil Servant Government Employees charged to the State Budget, dated May 16, 2019.

b. Director General of Treasury Regulation No. PER-21/PB/2019 concerning Second Amendment to Director General of Treasury Regulation No. PER-43/PB/2013 concerning Procedures for Paying Employee Salaries at Indonesian National Police Work Units (implementation of Presidential Regulation No. 75 of 2019), dated November 12, 2019.

c. Director General of Treasury Regulation No. PER-22/PB/2019 concerning Second Amendment to Director General of Treasury Regulation No. PER-31/PB/2016

concerning Procedures for Payment of Salaries for Non-Civil Servant Government Employees charged to the State Budget (implementation of Presidential Regulation No. 75 of 2019), dated November 12, 2019.

3) Web-based Treasury Regulation Information System (Treasurypedia)

The Web-based Treasury Regulation Information System, hereinafter referred to as Treasurypedia, is a web-based application consisting of a comprehensive database of treasury regulations in the form of Law, Government Regulation, Presidential Regulation, Minister of Finance Regulation, Minister of Finance Decree, Director General of Treasury Regulation, Director General of Treasury Decree, Director General of Treasury Circular, and Director General of Treasury Letter.

The legal basis underlying the implementation of Treasurypedia is under Director General of Treasury Decree No. KEP-667/PB/2018 concerning Web-Based Treasury Regulation Information System. Treasurypedia can be accessed through treasurypedia.kemenkeu.go.id, and all stakeholders are expected to have a common understanding of Treasury policies.

A total of 11,237 regulations have been inventoried and identified in Treasurypedia, which includes a compilation of regulations issued between 2004 to 2019 as per the following details:



4.7FUNGSI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

THE ROLE OF TREASURY INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY

As an organization that is engaged in managing state finances, DG Treasury is closely linked to the economic and industrial sectors that are the most affected in this era of disruptive technologies. These outcomes have DG Treasury to consistently identify impacts and mitigate risks, to redefine and re-engineer the information and communications technology business processes so that they are always up to date and relevant to developments outside the organization.

Information Security Management System Policy within DG Treasury

DG Treasury requires a reliable ICT infrastructure so that information technology operations can be optimized to support the mission of Cloud Based Information Systems: Mobile Platforms, Less Paper, More Educated People. The availability of reliable ICT infrastructure is the basis for running a cloud-based application, i.e infrastructure that is capable of being the operational backbone of all existing systems and for use by DG Treasury. The reliability aspect includes availability, compatibility, and security.

Information is a valuable asset for all organizations, including DG Treasury. In order to manage the security of information assets, the Information Security Management System has been implemented as per Minister of Finance Decree No. 695/KMK.01/2017 concerning Policy on Information Security Management System within the Ministry of Finance.

In keeping with the Decree, to protect confidentiality, integrity, and availability of DG Treasury’s information assets from various security threats, the Directorate of Treasury Information Systems and Technology (SITP) had initiated the issuance of Director General of Treasury Regulation No. PER-17/PB/2019

DJPb sebagai organisasi yang berperan dalam pengelolaan keuangan negara berhubungan erat dengan sektor ekonomi dan industri yang pada era disruptif teknologi sektor tersebut merupakan yang paling terdampak. Hal ini membuat DJPb selalu melakukan identifikasi dampak dan mitigasi resiko, melakukan redefinisi dan re-enginering terhadap proses bisnis teknologi informasi dan komunikasi agar selalu update dan relevan dengan perkembangan lingkungan di luar organisasi.

Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan DJPb

Infrastruktur TIK yang handal diperlukan oleh DJPb agar pemanfaatan teknologi informasi dapat lebih optimal untuk mendukung misi Cloud Based Information Systems: Mobile Platform, Less Paper, More Educated People. Ketersediaan infrastruktur TIK yang mampu diandalkan merupakan dasar berjalannya aplikasi berbasis cloud yaitu infrastruktur yang mampu menjadi operational backbone semua sistem yang telah ada dan akan digunakan oleh DJPb. Kehandalan dimaksud termasuk sisi ketersediaan, sisi kompatibilitas, dan sisi keamanan. Informasi merupakan aset berharga bagi organisasi termasuk DJPb. Guna mewujudkan pengelolaan keamanan Aset Informasi diterapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 695/KMK.01/2017 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sejalan dengan PMK tersebut, untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi DJPb dari berbagai

ancaman keamanan informasi, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) menginisiasi terbitnya Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2019 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan DJPb. Pengendalian keamanan informasi di lingkungan DJPb terdiri dari 14 pengendalian yaitu: (1) Pengendalian Kebijakan Keamanan Informasi; (2) Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi; (3) Pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM); (4) Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi; (5) Pengendalian Akses; (6) Pengendalian Penerapan Kriptografi; (7) Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan; (8) Pengendalian Pengelolaan Keamanan Operasional; (9) Pengendalian Keamanan Komunikasi; (10) Pengendalian Keamanan Informasi dalam Akuisisi, Pengembangan, Pemeliharaan Sistem Informasi; (11) Pengendalian Hubungan dengan Pemasok; (12) Pengendalian Pengelolaan Gangguan Keamanan Informasi; (13) Pengendalian Keamanan Informasi dalam Pengelolaan Kelangsungan Kegiatan; (14) Pengendalian Kepatuhan. Dengan demikian diharapkan Aset Informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat dijaga dengan baik dan aman.

Implementasi SAKTI Tahun 2019

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan aplikasi terintegrasi pada tingkat satuan kerja yang dibangun untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja dengan prinsip akuntansi berbasis akrual transaksional.Sejak tahun 2018, Implementasi SAKTI telah menjadi Program Prioritas Nasional DJPb dan Kemenkeu. Selanjutnya tahun 2019 terdapat perubahan dan pengembangan yang terjadi pada aplikasi SAKTI berbasis desktop menjadi berbasis web dan perkembangan strategi implementasi sebagai akibat perubahan keputusan pimpinan Kemenkeu, maka dilakukan langkah-langkah strategis dalam mendukung kelancaran implementasi SAKTI antara lain:

1. Perubahan pada dasar hukum implementasi SAKTI Pada tahun 2019 dilakukan perubahan pada dasar hukum implementasi SAKTI yaitu :a). Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-203/

PMK.05/2019 tanggal tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan PMK-159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI

b). Keputusan Menteri Keuangan No. KMK-957/KMK.05/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap IV

concerning Information Security Management System Policy within DG Treasury.

Information security within DG Treasury consist of 14 control measures, namely: (1) Information Security Policy Control; (2) Control of Organizational Information Security; (3) Human Resource Control; (4) Control of Information Asset Management; (5) Access Control; (6) Control of the Application of Cryptography; (7) Physical and Environmental Security Control; (8) Control of Operational Security Management; (9) Communications Security Control; (10) Information Security Control in the Acquisition, Development, Maintenance of Information Systems; (11) Control of Relationships with Suppliers; (12) Control of Information Security Interference Management; (13) Information Security Control in Managing Continuity of Activities; (14) Compliance Control. As a result, it is hoped that Information Assets of the Directorate General of Treasury can be maintained properly and safely.

Implementation of SAKTI in 2019

The Institutional Level Financial Application System (SAKTI) is an integrated application at the work unit level that was built to support the achievement of transparent, accountable, integrated and performance-based budget management processes with transactional accrual-based accounting principles.

Since 2018, implementation of SAKTI has been a DG Treasury and Ministry of Finance National Priority Program. Furthermore, in 2019 changes and developments were made to the desktop-based SAKTI application to make it more web-based. In addition, developments in implementation strategies following leadership changes in the Ministry of Finance led to strategic measures to support the smooth implementation of SAKTI, including among others:

1. Changes to the legal basis of SAKTI implementation

In 2019, changes were made to the legal basis for implementing SAKTI, namely:

a). Minister of Finance Regulation No. PMK-203/PMK.05/2019 dated 27 December 2019 concerning Amendment to PMK-159/PMK.05/2018 concerning Implementation of SAKTI Pilot

b). Minister of Finance Decree No. KMK-957/KMK.05/2019 dated 31 December 2019 concerning Implementation of SAKTI Pilot Phase IV

As of end-2019, the SAKTI pilot had entered phase IV and implemented using two



Pada akhir tahun 2019 piloting SAKTI telah memasuki tahap IV dan dilaksanakan dengan 2 pendekatan yaitu SAKTI berbasis desktop dan SAKTI berbasis web. SAKTI berbasis desktop (9 Modul) telah diterapkan pada sekitar 1.092 satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan, PPATK, dan 5 Kementerian/Lembaga (selain Dekon/TP/UB) antara lain Kemensetneg, Kementerian PPN/Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan SAKTI berbasis web telah diimplementasikan untuk Modul Administrasi dan Modul Penganggaran pada seluruh satuan kerja K/L.

2. Perjanjian Kerja Sama dengan BAKTI dan KemkominfoSesuai dengan Blue Print IT Direktorat SITP, nantinya SAKTI akan digunakan oleh seluruh Satuan Kerja di seluruh Indonesia. Pada praktiknya, tidak semua Satker memiliki kapasitas internet yang memadai dan email kedinasan. Dalam rangka mendukung implementasi SAKTI yang merupakan salah satu program prioritas nasional, diperlukan ketersediaan email kedinasan dan akses internet bagi pengguna SAKTI pada seluruh satuan kerja kementerian/lembaga.Email kedinasan sangat penting untuk menjamin keamanan data transaksi keuangan pemerintah, antara lain untuk kebutuhan notifikasi pendaftaran akun pengguna SAKTI dan notifikasi status transaksi keuangan. Sementara itu penyediaan akses internet sangat penting untuk menjamin interkoneksi antara satker K/L dengan data center Kemenkeu, terutama untuk mendukung implementasi SAKTI yang berbasis web. Untuk meningkatkan koordinasi dan untuk menjamin standard serta keberlangsungan layanan operasional akses

monSAKTI ApplicationThe monSAKTI application has also been

developed in parallel to SAKTI implementation. This web-based application assists in SAKTI monitoring and has the following objectives:

1. Oversight and internal control of ministry/agency work units (conducted by the work unit)

2. Monitoring and evaluation of budget execution at ministry/agency work units and BUN (conducted by DG Treasury as BUN and work unit)

3. Monitoring and evaluation of the application system (conducted by the SITP Directorate, DG Treasury)

The monSAKTI application has two main functions, as follows:

1. Monitoring

This includes monitoring the effectiveness of budget use, monitoring state revenues (including tax deduction receipts on State Budget expenditures), automatic reconciliation of financial statements, real-time monitoring of payment transactions, monitoring of contract implementation in accordance with set timelines, real-time monitoring of treasury transactions, and real-time monitoring of asset and inventory transactions.

2. Supervision This includes 1) supervision of expenditures that exceed the budget ceiling (deficit budget ceiling); 2) supervision of Treasurer Cash in

Aplikasi monSAKTI

Sejalan dengan implementasi SAKTI tersebut dikembangkan aplikasi monSAKTI. Aplikasi ini berbasis web dan merupakan monitoring dari SAKTI yang bertujuan untuk:1. Pengawasan dan pengendalian internal

satker K/L (dilakukan oleh Satuan Kerja)2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

anggaran Satker K/L dan BUN (dilakukan oleh DJPb selaku BUN dan Satuan Kerja)

3. Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi (dilakukan oleh Direktorat SITP DJPb)

internet, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPb Kemenkeu dengan Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DJPb Tahun 2019, yang diselenggarakan tanggal 6 Nopember 2019, di Hotel Borobudur Jakarta.Sebagai wujud kerja sama tersebut satker K/L pengguna sakti mendapat layanan email kedinasan domain @sakti.mail.go.id dan pemasangan akses internet oleh BAKTI pada sejumlah satker K/L yang belum memiliki akses internet di seluruh Indonesia pada tahun 2020.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPb

Kemenkeu dengan Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo dan

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) pada acara Rapat Pimpinan Nasional

(Rapimnas) DJPb Tahun 2019

Aplikasi monSAKTI memiliki dua fungsi utama yaitu: 1. Fungsi monitoring monSAKTI

Mencakup monitoring efektifitas penggunaan anggaran, monitoring penerimaan negara (mencakup penerimaan potongan pajak atas beban APBN), rekonsiliasi laporan keuangan secara otomatis, monitoring transaksi pembayaran secara real-time, monitoring pelaksanaan kontrak sesuai dengan timeline, monitoring transaksi bendahara secara real-time, serta monitoring transaksi aset dan persediaan secara real-time.

2. Fungsi pengawasan monSAKTIMeliputi 1) pengawasan terhadap realisasi yang melebihi jumlah pagu anggaran (pagu minus), 2) pengawasan terhadap Kas Tunai Bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK.05/2016 disebutkan bahwa jumlah kas tunai bendahara di akhir hari adalah kurang lebih lima puluh juta rupiah kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan, 3) Pengawasan terhadap closing period setiap bulannya, 4) Pengawasan terhadap

approaches, i.e. desktop-based SAKTI and web-based SAKTI. Desktop-based SAKTI (9 Modules) has been applied to around 1,092 work units within the Ministry of Finance, Financial Transactions Reporting and Analysis Center (PPATK), and 5 ministries/ agencies (besides Dekon/TP/UB) including the Ministry of State Secretariat, Ministry of PPN/National Development Planning Agency, Corruption Eradication Commission (KPK), National Public Procurement Agency (LKPP), and Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform. On the other hand, web-based SAKTI has been implemented for the Administration Module and Budgeting Module in all ministry/agency work units.

2. Cooperation Agreement with BAKTI and Ministry of Communications and Informatics

In accordance with the IT Blueprint of Directorate of Treasury Information Systems and Technology (SITP), SAKTI is meant to be used by all work units across Indonesia. In practice, not all work units have adequate internet capacity and official email. In order to support SAKTI implementation as one of the national priority programs, there is a requirement for the availability of official email and internet access for SAKTI users in all line ministries/ agencies.

Having official e-mail is very important to guarantee the security of government financial transaction data, among others for the need for notification of SAKTI user account registration and notification of financial transaction status. Similarly, reliable internet access is very important to guarantee the interconnection between ministry/agency work units and the Ministry of Finance data center, especially to support the implementation of web-based SAKTI. To improve coordination and to guarantee the standard and sustainability of internet access operational services, a Cooperation Agreement (PKS) was signed between DG

Treasury Ministry of Finance and Director General of Informatics Applications (Aptika), Ministry of Communications and Informatics, and President Director of Telecommunication and Information Accessibility Agency (BAKTI) during the DG Treasury National Leadership Meeting (Rapimnas) 2019, which was held on November 6, 2019, at Hotel Borobudur Jakarta.

As a result of this collaboration, SAKTI users at ministry/agency work units are provided with the official email domain of @sakti.mail.go.id. Further internet access will be provided by BAKTI to ministry/agency work units who as yet do not have internet access in Indonesia in 2020.

a Cooperation Agreement (PKS) was signed between DG Treasury

Ministry of Finance and Director General of Informatics Applications

(Aptika), Ministry of Communications and Informatics, and President Director of Telecommunication and Information

Accessibility Agency (BAKTI) during the DG Treasury National Leadership

Meeting (Rapimnas) 2019



HAI-DJPbSejak tahun 2015, layanan publik/pengguna pada DJPb tidak lagi bersifat sektoral dan terpisah-pisah antar Direktorat maupun di tingkat daerah. Dengan hadirnya HAI-DJPb maka saat ini layanan pertanyaan, permasalahan, maupun gangguan di bidang perbendaharaan dapat melalui satu pintu (single point of contact) dan pemberian jawaban/penyelesaian dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen pemilik proses bisnis. Disamping itu fungsi layanan di tingkat Kantor Pusat dan Daerah sudah saling terhubung. Dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan, HAI-DJPb menjadi layanan yang menjadi garda terdepan mengawal misi DJPb menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia.Saat ini, HAI-DJPb memiliki saluran layanan yang terdiri dari:• Telepon ke call center HAI-DJPb dengan nomor 14090;• Surat elektronik (e-mail) ke alamat hai.djpb@kemenkeu.

go.id;• Portal HAI-DJPb ke https://hai.kemenkeu.go.id; • Web-chat ke https://djpbn.kemenkeu.go.id atau https://

hai.kemenkeu.go.id• Untuk jam kerja layanan dilakukan pada:

accordance with Minister of Finance Regulation No. 230/PMK.05/2016 which states that treasurer cash at day’s end shall be approximately fifty million rupiah unless otherwise stipulated by the Minister of Finance; 3) supervision of the closing period every month; 4) supervision of the obligation of work unit to issue Payment Order (SPM) immediately after making a Payment Notice (SPP), 5) supervision against duplication by treasury officials, 6) supervision of the obligation of work units to immediately make payment on completed contract, 7) supervision of the obligation of work units to immediately upload the Fund Disbursement Order (SP2D) reference number, 8) supervision of the obligation of work units to make detailed records (register) of Assets and Inventories. MonSAKTI can be accessed through the website at: monsakti.kemenkeu.go.id with OM SPAN username and password of the concerned work unit. During the initial stage, the application can only be accessed on the intranet network. For the future, MonSAKTI is being developed to be accessible on the intranet and internet networks beginning in 2020.

HAI-DJPb

Since 2015, public/user services at DG Treasury are no longer sectoral in nature and fragmented between directorates and at the regional level. Development of the HAI-DJPb platform has allowed questions, problems, and disruptions in treasury matters to be intimated through a single point of contact, and answers/solutions to be provided by involving all elements of the business process owner. In addition, services at the Head Office and regional levels have now been interconnected. By continuing to make improvements, HAI-DJPb represents a frontline service in safeguarding the DG Treasury’s mission to become a superior treasury manager at the world level.

At present, HAI-DJPb has the following service channels:· HAI-DJPb call center number 14090;· Electronic mail (e-mail) address at hai.djpb@

kemenkeu.go.id;· HAI-DJPb website at https://hai.kemenkeu.

go.id;· Web-chat at https://djpbn.kemenkeu.go.id or

https://hai.kemenkeu.go.id · During business hours, service is provided

through:· Call Center and web-chat: every weekday at

08:00 - 16:00 hours· E-mail and HAI-DJPb website: 24 hours a day.

kewajiban satuan kerja untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) segera setelah membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), 5) Pengawasan terhadap adanya duplikasi pejabat perbendaharaan, 6) pengawasan terhadap kewajiban satuan kerja untuk segera membayar kontrak yang telah selesai, 7) Pengawasan untuk kewajiban satuan kerja segera mengunggah nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta, 8) Pengawasan kepada kewajiban satuan kerja untuk melakukan mencatat detail (register) Aset dan PersediaanMonSAKTI dapat diakses melalui website di alamat : monsakti.kemenkeu.go.id dengan Username dan Password Om SPAN sebagai Satker. Untuk tahap awal baru dapat diakses pada jaringan intranet. Selanjutnya MonSAKTI dikembangkan untuk dapat diakses pada jaringan intranet dan internet pada tahun 2020

• Call Center dan web-chat: setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

• Surat elektronik (e-mail) dan portal HAI-DJPb: setiap hari selama 24 jam.

• Untuk setiap permintaan layanan yang disampaikan di luar hari kerja normal akan dipenuhi pada hari kerja berikutnya.

Pada tahun 2019 HAI-DJPb meluncurkan layanan baru HAI-PEDIA, yaitu Layanan Sistem Manajemen Pengetahuan berbasis web DJPb untuk menunjang pengetahuan di bidang perbendaharaan. HAI-PEDIA dapat diakses melalui https://haipedia.kemenkeu.go.id/.Selain itu dengan mengusung “HAI-DJPb Goes to Social Media”, HAI-DJPb mengimplementasikan layanan social media. Layanan Social Media merupakan layanan yang diperkenalkan sebagai saluran layanan baru di HAI-DJPb mulai tahun 2019. Layanan ini akan lebih mendekatkan HAI-DJPb ke para pengguna dan memberikan respon yang lebih cepat serta dapat berinteraksi secara real time mengingat pengguna media sosial di Indonesia sangat besar. Grand Launching dilakukan oleh Dirjen Perbendaraan saat mengunjungi booth HAI-DJPb pada tanggal 12 September 2019 saat Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2019 di Aula Dhanapa Kemenkeu. Layanan social media ini melengkapi saluran layanan yang telah ada sebelumnya sehingga HAI-DJPb memberikan layanan melalui saluran multichannel atau multiplatform.Sepanjang tahun 2019, HAI-DJPb telah melayani pertanyaan/permasalahan sebanyak 69.061 tiket terselesaikan, 290 permintaan broadcast tersampaikan, 4.574 chat terselesaikan, dan 12.933 telepon terselesaikan. Selain itu, pengguna Layanan HAI-DJPb mencapai 58.955 pengguna terdaftar dan keterlibatan jumlah agent HAI-DJPb sebanyak 337 agent.Selain itu, hingga tahun 2019 HAI-DJPb telah aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar layanan sebagai bagian dari edukasi dan sosialisasi kepada mitra pengguna layanan DJPb serta

Grand Launching Layanan Sosial Media HAI-DJPB dilakukan oleh Dirjen Perbendaraan saat mengunjungi booth HAI-DJPb pada tanggal 12 September 2019 saat Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2019.

· Service request submitted outside normal working hours will be responsed to on the next working day.

In 2019, a new service was launched under HAI-DJPb, i.e. HAI-PEDIA, which is DG Treasury’s web-based Knowledge Management System Service on treasury affairs. HAI-PEDIA can be accessed via https://haipedia.kemenkeu.go.id/.

In addition, by launching the “HAI-DJPb Goes to Social Media” campaign, HAI-DJPb now implements social media services. This service was introduced as a new channel oft HAI-DJPb starting in 2019. This service is expected to bring HAI-DJPb closer to users and provide a faster response and for real-time interactions considering that Indonesia has a large number of social media users. The Grand Launch of this service was inaugurated by the Director General of Treasury when visiting the HAI-DJPb booth on September 12, 2019 during the 2019 National Accounting and Financial Reporting Meeting in the Dhanapa Hall of the Ministry of Finance. The social media service complements existing service channels, therefore HAI-DJPb provides multichannel or multiplatform services.

During 2019, HAI-DJPb responded to various questions and issues and a total of 69,061 tickets were resolved. In addition, 290 broadcast requests were submitted, 4,574 chats were completed, and 12,933 telephone calls were settled. There was a total of 58,955 registered users of the HAI-DJPb service and 337 agents were involved.

Selain itu, hingga tahun 2019 HAI-DJPb telah aktif melakukan kegiatan-kegiatan di luar layanan sebagai bagian dari edukasi dan sosialisasi kepada mitra pengguna layanan DJPb serta mendapatkan berbagai macam prestasi yaitu:

As of 2019, HAI-DJPb participated in various activities outside its regular service as part of learning and outreach to DG Treasury partners. Further, HAI-DJPb notched various achievements as follows:



mendapatkan berbagai macam prestasi yaitu:1. Terpilih menjadi Booth Terfavorit dan Booth Terbaik

dalam Workshop SDM Kementerian Keuangan pada Juli 2019;

2. Memperoleh penghargaan Top 12 Inovasi Kementerian Keuangan tahun 2018;

3. Terpilih menjadi 10 besar Booth Terbaik dalam The Internasional Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention Center (JCC) pada tahun 2018.

4. Memperoleh penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2018, HAI-DJPb sebagai The Best Agent Lembaga Publik PLATINUM pada tahun 2018.

5. Memperoleh penghargaan sebagai Booth Terbaik I HAI-DJPb pada Treasury Festival 2017serta perolehan penghargaan 2 tahun berturut-turut (tahun 2016 dan 2017).

2018 2019 Ket

Tiket 57.468 69.061 Naik 20%

Broadcast 252 290 Naik 15%

Chat 4.666 4.574 Turun 2%

Telepon 6.769 12.933 Naik 91%

Pengguna 45.376 58.955 Naik 30%

Agent 313 337 Naik 8%

Facebook Youtube twitter Instagram

hai.djpb HAI-DJPB @hai.djpb hai.djpb

1,046 followers 424 subscriber 614 followers 4,909 followers

Survei Tingkat Kepuasan Pengguna

Kepuasan para pengguna sistem informasi dan teknologi DJPb merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui respon pengguna aplikasi atas kinerja aplikasi pengelolaan keuangan negara. DJPb selama 4 tahun terakhir telah bekerja sama dengan tim peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melakukan survei kepada seluruh pengguna aplikasi pengelolaan keuangan (Core SPAN/EBS, OM SPAN, dan Custom Web) yang kemudian diperluas dengan SAKTI dan E-Rekon & LK. Pada tahun 2019, aplikasi yang disurvei sama dengan survei tahun 2018 yaitu, Core SPAN/EBS, Custom Web, E-Rekon & LK, OM-SPAN, dan SAKTI.

Pada tahun 2019 dilakukan survei terhadap pengguna aplikasi Core SPAN/EBS, OM SPAN, Custom Web, SAKTI dan E-Rekon & LK melalui survei online dan FGD. Survei online tersebut dilakukan pada tanggal 25 Oktober s.d. 8 November 2019 di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 15.718 orang. Sementara itu FGD dilaksanakan di 5 lokasi yaitu Banda Aceh, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Kupang pada tanggal 17 s.d.19 Desember 2019. Perincian masing-masing jumlah responden berbagai aplikasi adalah sebagai berikut: aplikasi Core SPAN/EBS sebesar 1.158 responden (7%), Custom Web 173 responden (1%), E-Rekon & LK 4.999 (32%), OM SPAN 7.996 responden (51%) dan SAKTI 1.392 responden (9%).

Dalam pelaksanaan survei kali ini, ada beberapa dimensi yang diukur, antara lain: information quality, system quality, service quality, use/intention to use, user satisfaction, dan net benefit yang mengadopsi model untuk mengukur kesuksesan sistem informasi, yaitu Model DeLone & McLean (2003). Hasil survei kepuasan pengguna aplikasi di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan pencapaian nilai yang melebihi target yang ditetapkan (3.69 dari target 3.00 pada tahun 2015 dan 4.12 dari target 3.75 pada tahun 2016, 4,47 dari target 4.00 pada tahun 2017, 4,72 dari target 4.52 pada tahun 2018). Di tahun 2019, secara keseluruhan rata-rata tingkat kepuasan terhadap implementasi kelima aplikasi tersebut mencapai rata-rata sebesar 4.64 (skala 5) dengan skor kinerja tertinggi adalah Core SPAN/EBS sebesar 4.74, kemudian SAKTI sebesar 4.70, Custom Web sebesar 4.64, OM SPAN sebesar 4.57, dan aplikasi e-Rekon & LK yaitu sebesar 4.54.

1. Selected as Favorite Booth and Best Booth in the Ministry of Finance HR Workshop in July 2019;

2. Selected among the Ministry of Finance’s Top 12 Innovations in 2018;

3. Voted as one of Top 10 Best Booth at the International Public Service (IPS) 2018 Forum at the Jakarta Convention Center (JCC) in 2018.

4. Received the Best Indonesia Contact Center 2018 award, HAI-DJPb as The Best Agent of PLATINUM Public Institutions in 2018.

5. Received an award as Best Booth I of HAI-DJPb at the Treasury Festival 2017, as well as acquisition of awards 2 years in a row (in 2016 and 2017).

Survey of User Satisfaction Level

Satisfaction of DG Treasury information system and technology users is one of the measuring tools used to determine responses to the performance of state financial management applications. DG Treasury has been working with a research team for the last four years from the Bogor Agricultural University (IPB) to survey all users of financial management applications (Core SPAN/EBS, OM SPAN, and Custom Web) which were later expanded with SAKTI and E-Rekon & LK applications. In 2019, the applications surveyed were the same as in the 2018 survey, namely Core SPAN/EBS, Custom Web, E-Rekon & LK, OM-SPAN, and SAKTI.

In 2019, a survey of users of Core SPAN/EBS, OM SPAN, Custom Web, SAKTI and E-Rekon & LK applications was conducted through online surveys and FGDs. The online survey was conducted from 25 October to 8 November 2019 across 34 Indonesian provinces with 15,718 respondents. Meanwhile, FGDs were held in 5 locations, namely Banda Aceh, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin and Kupang from 17 to 19 December 2019. Details of respondents for the various applications are as follows: Core SPAN/EBS application - 1,158 (7%); Custom Web - 173 (1%); E-Rekon & LK - 4,999 (32%), OM SPAN - 7,996 (51%); and SAKTI - 1,392 (9%).

On this occasion, the survey measured various dimensions, including information quality, system quality, service quality, use/intention to use, user satisfaction, and net benefits. The survey adopted the DeLone & McLean (2003) model to measure success of the information system. The results of the application user satisfaction survey in previous years had resulted in scores that exceeded the set target (3.69 from target of 3.00 in 2015 and 4.12 from target of 3.75 in 2016, 4.47 from target of 4.00 in 2017, 4.72 from target 4.52 in 2018). In 2019, the average level of satisfaction overall on the five applications reached an average of 4.64 (scale of 5) with the highest score seen on Core SPAN/ EBS at 4.74, followed by SAKTI at 4.70, Custom Web at 4.64, OM SPAN at 4.57, and e-Rekon & LK at 4.54.



Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Lainnya

Teknologi Informasi merupakan salah satu kunci penghematan/pengurangan biaya dan sebagai penjaga validitas. Aplikasi yang dikembangkan untuk meminimalisir biaya antara lain Aplikasi Gaji KPPN terpusat dan E-Rekon&LK G2 sebagai salah satu bentuk implementasi shared service. Aplikasi Gaji KPPN terpusat memangkas biaya pelaksanaan pembayaran gaji PNS/POLRI/TNI dan menjaga validitas pembayaran gaji. Sementara E-Rekon&LK G2 memangkas biaya pelaksanaan rekonsiliasi Satker, konsolidasi dan monitoring dalam penyusunan Laporan Keuangan (LKKL dan LKPP).

1. Aplikasi Gaji KPPN TerpusatDJPb bertanggung jawab dalam memberikan layanan pembayaran belanja gaji pegawai yang cepat, akurat, tepat dan akuntabel. Sebagai indikatornya adalah gaji dapat diterima pegawai tepat waktu, tidak ada data NIP/NRP ganda ataupun pembayaran gaji ganda. Penerapan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat untuk PNS telah selesai pada tahun 2018 dan sesuai harapan berhasil mencegah pembayaran gaji ganda lintas satker KPPN secara nasional. Pada tahun 2019 dilanjutkan dengan penerapan Aplikasi Gaji KPPN Terpusat untuk POLRI/TNI dimana potensi pembayaran gaji ganda lebih besar karena mutasi atau perpindahan anggota personil Polri/TNI lebih sering terjadi. Tujuan akhirnya adalah memberikan layanan pembayaran belanja gaji pegawai yang cepat, akurat, tepat dan akuntabel di mana pengelolaan belanja pegawai dalam APBN tetap terjaga dengan baik.

Design and Development of Other Information Systems

Information Technology represents one of the solutions to reducing costs and to safeguard authenticity. The applications developed to minimize costs include the centralized KPPN Salary Application and E-Rekon & LK G2 as a shared service. The centralized KPPN Salary Application assists in reducing administration costs on salary payments of civil servants/police/military and maintains the legitimacy of salary payments. On the other hand, E-Rekon & LK G2 reduce costs in reconciliation by work units, and consolidation and monitoring in the preparation of Financial Statements (LKKL and LKPP).

1. Centralized KPPN Salary Application

DG Treasury is responsible for providing fast, accurate, accurate and accountable employee salary expenditure payment services. The indicator of this is that salaries are received by employees on time, and that there is no duplication of NIP/NRP data or double salary payments.

Implementation of the Centralized KPPN Salary Application for civil servants was completed in 2018 and was consistent with the expectation of preventing double salary payments across KPPN work units nationally. In 2019, this was followed by the implementation of Centralized KPPN Salary Application for Indonesian Police/Military where the potential for double salary payments is greater due to more frequent transfers of police/military personnel. The ultimate objective is to provide fast, accurate, accurate and accountable salary payments and the proper management of employee expenditures from the State Budget.

Implementasi Aplikasi Gaji KPPN Terpusat TNI/Polri Tahun 2019Implementation of Centralized KPPN Salary Application fir Indonesian Police/Military in 2019

Tahap 1 Stage 1

dilaksanakan untuk pembayaran gaji bulan Februari 2019 pada KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta IV conduca for payment of salaries in February 2019 at KPPN Jakarta III and KPPN Jakarta IV

Tahap 2 Stage 2

dilaksanakan untuk pembayaran bulan Maret 2019 pada KPPN Wilayah Kanwil DJPb Prov. DKI Jakartaconducted for payment in March 2019 at the KPPN DG Treasury Regional Office of Jakarta Province

Tahap 3 Stage 3

dilaksanakan untuk pembayaran bulan April 2019 pada KPPN Wilayah Jawa, Bali (51 KPPN)conducted for payment in April 2019 at the KPPN in Jawa and Bali (51 KPPN)

Tahap 4Stage 4

dilaksanakan untuk pembayaran bulan Juni 2019 pada KPPN wilayah Sumatera, NTB dan NTT (59 KPPN)conducted for payment in June 2019 at the KPPN in Sumatra, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (59 KPPN)

Tahap 5 Stage 5

dilaksanakan untuk pembayaran bulan Agustus 2019 pada KPPN wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (62 KPPN)conducted for payment in August 2019 at KPPN in Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua (62 KPPN)

2. E-Rekon & LK G2

E-Rekon&LK adalah sistem aplikasi berbasis web sebagai tools dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), serta konsolidasi seluruh LKKL untuk mendukung proses penyusuan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Fungsi Utama E-Rekon&LK adalah rekonsiliasi, konsolidasi dan monitoring. E-Rekon&LK semakin fleksibel, dapat diakses dari mana pun dan kapan pun (dengan tetap memperhatikan jam layanan kantor) sehingga menjadikan rekonsiliasi, konsolidasi dan monitoring laporan keuangan semakin mudah, sederhana, cepat, dan akuntabel.

Pada tahun 2016-2017 diterapkan E-Rekon&LK generasi awal sebagai rintisan dalam otomasi, simplifikasi rekonsiliasi dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya pada tahun 2018 diluncurkan aplikasi E-Rekon&LK G2 yang merupakan improvement E-Rekon&LK generasi awal. Aplikasi E-Rekon&LK G2 mengintegrasikan data Barang Milik Negara (BMN) telah diimplementasikan secara penuh pada keseluruhan satker Kementerian/Lembaga. Dengan integrasi data BMN ke dalam E-Rekon&LK G2 maka pelaksanaan rekonsiliasi internal antara data detil BMN dengan data BMN yang dilaporkan pada neraca dapat dimonitor secara detil mulai dari tingkat satuan kerja sampai Kementerian/Lembaga.

Survei terhadap pengguna aplikasi Core SPAN/EBS, OM SPAN, Custom Web, SAKTI dan E-Rekon & LK melalui survei online dan FGD

Survei terhadap pengguna aplikasi Core SPAN/EBS, OM SPAN, Custom Web, SAKTI dan E-Rekon & LK melalui survei online dan FGD

Aplikasi Information Quality

System Quality

Service Quality

Intention to Use

User Satisfaction Net Benefit Overall

Core SPAN / EBS 4.72 4.60 4.69 4.81 4.77 4.86 4.74

Custom Web 4.60 4.55 4.57 4.69 4.68 4.74 4.64

e-Rekon & LK 4.52 4.48 4.48 4.53 4.60 4.65 4.54

OM SPAN 4.55 4.51 4.50 4.58 4.64 4.67 4.57

SAKTI 4.70 4.60 4.66 4.73 4.71 4.80 4.70

Grand Total 4.57 4.51 4.52 4.59 4.64 4.69 4.64

2. E-Rekon & LK G2

E-Rekon & LK is a web-based application system and is used a tool for reconciling and preparing ministry/agency financial statements (LKKL). The application also helps in the consolidation of all LKKL towards compilation of the Central Government Financial Report (LKPP). The main function of E-Rekon & LK is for reconciliation, consolidation and monitoring. E-Rekon & LK is more flexible and can be accessed from anywhere and at any time (during office hours) to make reconciliation, consolidation and monitoring of financial statements easier, simpler, faster, and more accountable.

In 2016-2017, the first generation of E-Rekon & LK was implemented as a pilot in the automation, simplification of reconciliation and consolidation for the preparation of financial statements. Then in 2018, the E-Rekon & LK G2 application was launched, representing an improvement over the first generation. The E-Rekon & LK G2 application integrated data on State-Owned Assets (BMN) in all Ministry/Agency work units. With the integration of BMN data into E-Rekon & LK G2, the implementation of internal reconciliation between detailed BMN data and BMN data reported on the balance sheet could be monitored in detail starting from the work unit level to the Ministry/ Agency level.

In 2019, several upgrades to the E-Rekon & LK G2 were made to improve the quality of government financial reports, including the following:



Pada tahun 2019, terdapat beberapa improvement pada aplikasi E-Rekon&LK G2 guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah antara lain :a. Standarisasi User yang melekat pada personal

dan institusi. Di samping itu setiap user dapat merangkap lebih dari satu role.

b. Monitoring Transaksi dalam Konfirmasi (TDK) meliputi monitoring TDK Keuangan dan Monitoring TDK RI BMN. Di samping itu terdapat modifikasi file Excel Hasil Rekonsiliasi Keuangan sehingga memudahkan analisa hasil rekon.

c. Penambahan fitur Profil Kualitas Laporan Keuangan (PKLK), menggambarkan indikasi anomali data yang mempengaruhi kualitas LK secara ringkas. Dalam PKLK ini terdapat 4 unsur yaitu:(1) Kepatuhan, berfungsi untuk mengetahui secara singkat status dan progress berikut sebaran pelaksanaan rekonsiliasi seperti kepatuhan upload ADK Keuangan dan ADK BMN; (2) Kelengkapan, berfungsi untuk mengetahui secara singkat kondisi TDK, baik TDK netto maupun TDK absolut, sebaran satker penyumbang TDK, dan TDK COA; (3) Validitas, berfungsi untuk mengetahui indikasi data-data tidak valid yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan; (4) Indikator Lainnya, berfungsi untuk mengetahui indikasi data-data tidak valid atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut yang berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan, antara lain kesesuaian Transaksi TKTM, kesesuaian hubungan Resiprokal Transaksi Pendapatan dengan Belanja satker BLU, kesesuaian transaksi RKRM, kesesuaian pembayaran belanja modal antara SAI dengan BMN, kesesuaian saldo Kas BP dengan Uang Muka dari KPPN, saldo satker Inaktif yang belum selesai proses likuidasi.

Dengan beberapa improvement aplikasi E-Rekon&LK G2 diharapkan mampu menyajikan LKKL dan LKPP yang berkualitas. Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah atas pengelolaan APBN yang akurat dan akuntabel dapat terwujud.

United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019

Pada acara Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019, di Semarang, Jawa Tengah, pada 18 Juli 2019, Kemenkeu menerima 6 penghargaan. Enam penghargaan tersebut terdiri dari 4 penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari KemenPANRB, 1 penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Indonesia dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019, dan 1 penghargaan Pembimbing Proposal UNPSA 2019. Penghargaan diserahkan oleh Menteri PAN RB kepada Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang ikut menghadiri acara tersebut.Dari 6 penghargaan tersebut DJPb menyumbang 2 penghargaan yaitu 1 penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Indonesia dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019 untuk aplikasi OM SPAN dan 1 penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari KemenPANRB untuk aplikasi SIMSERBA.DJPb melalui OM SPAN memperoleh penghargaan dalam United Nations Public Service Award (UNPSA) 2019 yang diadakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada acara United Nations Public Service Forum (UNPSF) Tahun 2019 yang dilaksanakan di Baku, Republic of Azerbaijan tanggal 24-26 Juni 2019, yang mengusung tema ‘Achieving the Sustainable Development Goals through e ective Delivery of Services, Innovative Transformation and Accountable Institutions’. Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 melalui Gerakan Indonesia Melayani.

Dari 6 penghargaan tersebut DJPb menyumbang 2 penghargaan yaitu 1 penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Indonesia dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019 untuk aplikasi OM SPAN dan 1 penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari KemenPANRB untuk aplikasi SIMSERBA.Of the six awards, DG Treasury contributed to the achievement of two awards, namely the Indonesian Public Service Innovation award at the United Nations Public Service Awards (OMPS) 2019 for the OM SPAN application, and the Public Service Innovation award 2019 from the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform for the SIMSERBA application

a. User standardization inherent in personal and institutional role. In addition, each user can hold more than one role.

b. Transaction Monitoring in Confirmation (TDK) which includes TDK in finance TDK in State-Owned Assets. In addition, the Excel Financial Reconciliation Results file is modified to facilitate analysis of the reconciliation results.

c. Addition of the Financial Report Quality Profile (PKLK) feature, which indicates data anomalies that affect the quality of financial reports in a concise manner. The PKLK features comprises 4 elements, namely:

(1) Compliance, meant to briefly learn on the status and progress of spread of reconciliation such as compliance in uploading finance and state-owned assets data archive; (2) Completeness, meant to briefly learn on TDK, both net TDK and absolute TDK, distribution of work units contributing to TDK, and TDK COA; (3) Validity, meant to discover indications of invalid data that affect the quality of financial statements; (4) Other Indicators, meant to find out indications of invalid data or requiring further explanation that has the potential to affect the quality of financial statements, including the suitability of TKTM Transactions, the suitability of the reciprocal relationship of Revenue Transactions with BLU spending units, suitability of RKRM transactions, suitability of capital expenditures between SAI and BMN, suitability of BP cash balance with the down payment from KPPN, and balance of inactive work units that have not completed the liquidation process.

The various improvements to the E-Rekon & LK G2 application are expected to improve the presentation of LKKL and LKPP. This is also expected to realize accurate and accountable Government Financial Reports on the management of the State Budget.

United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019

On July 18, 2019, the Ministry of Finance received 6 awards at the Top 99 Public Service Innovations Awards 2019 in Semarang, Central Java. The six awards comprised four Public Service Innovation 2019 awards from the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, one Indonesia Public Service Innovation award at the United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019, and one UNPSA Proposal Advisor 2019 award. The award was presented by the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform to Deputy Minister of Finance Mardiasmo who attended the event.

Of the six awards, DG Treasury contributed to the achievement of two awards, namely the Indonesian Public Service Innovation award at the United Nations Public Service Awards (OMPS) 2019 for the OM SPAN application, and the Public Service Innovation award 2019 from the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform for the SIMSERBA application.

Through OM SPAN, DG Treasury received an award at the United Nations Public Service Award (UNPSA) 2019 held by the United Nations (UN) at the United Nations Public Service Forum (UNPSF) 2019 held in Baku, Azerbaijan on 24-26 June 2019. This event adopted the theme of ‘Achieving the Sustainable Development Goals through effective Delivery of Services, Innovative Transformation and Accountable Institutions’. This award is expected to improve public services in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) agenda in 2030 through the ‘Indonesia Serves Movement’.



Pembentukan TPBPTenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan (TPBP) dibentuk oleh Menteri Keuangan pada tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.01/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan menggunakan landasan tata kerja Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Perbendaharaan Nomor KEP-118/PB/2011 tentang Uraian dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.TPBP bertugas melaksanakan penyusunan telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, dan pembinaan pengelolaan keuangan BLU. Pembentukan TPBP bertujuan untuk meningkatkan kualitas telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang perbendaharaan serta membantu Dirjen Perbendaharaan dan para direktur dalam melakukan kajian dan memberikan penalaran konsepsional berdasarkan keahlian serta tinjauan akademis yang relevan. Selain itu, TPBP dituntut untuk dapat menyelenggarakan kajian pelaksanaan pelayanan publik dengan sistem administrasi yang efektif, efisien, dan

4.8FUNGSI TENAGA PENGKAJI BIDANGPERBENDAHARAANTHE ROLE OF SENIOR TREASURY ANALYST

The role of the Senior Treasury Analyst is to enhance the quality of analyses, reviews and recommendations on treasury affairs. Furthermore, the Analyst assists the Director General of Treasury and line directors in conducting research and providing inputs on conceptual reasoning based on relevant academic expertise.

Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang perbendaharaan serta membantu Direktur Jenderal Perbendaharaan dan para Direktur dalam melakukan kajian dan memberikan penalaran konsepsional berdasarkan keahlian serta tinjauan akademis yang relevan.

profesional. TPBP di lingkungan DJPb adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJPb yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Perbendaharaan. TPBP secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat DJPb. Pada tahun 2019, TPBP dijabat oleh Syafriadi yang dilantik pada tanggal 21 November 2019 melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 726/KMK.01/UP.11/2018 tanggal 2 Nopember 2018 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Program TPBP 2019

Sepanjang tahun 2019, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPBP dalam rangka mendukung program yang menjadi tanggung jawab DJPb. Pelaksanaan kegiatan dan capaian selama tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:1. Penyusunan Kajian-Kajian Strategis DJPb

a. Kajian Transformasi Badan Layanan UmumSeiring dengan meningkatnya jumlah Badan Layanan Umum (BLU) dari waktu ke waktu, maka diperlukan tata kelola layanan dan tata kelola keuangan yang baik. Kajian Transformasi BLU disusun untuk menganalisis kinerja BLU, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi pelayanan, mengevaluasi kualitas tatakelola BLU (keuangan, aset, dan SDM), serta mengevaluasi hambatan regulasi kelembagaan dan kewenangan BLU.

b. Kajian Implementasi Monitoring dan Evaluasi Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Ultra MikroProgram peningkatkan akses masyarakat kepada permodalan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah guna meningkatkan daya saing yang kemudian diharapkan dapat berkontribusi bagi penguatan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa tugas tersebut diemban oleh DJPb melalui program KUR dan Pembiayaan UMi yang kemudian didelegasikan kepada Kanwil DJPb dan KPPN.Namun, saat ini belum ada metode pengukuran efektivitas monev pinjaman dan kredit program terhadap tujuan pemberian kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kajian dimaksud bertujuan untuk menganalisis efektivitas monev dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi serta memformulasikan alternatif solusi.

c. Kajian Dana Otonomi Khusus (Otsus) PapuaDalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Sedangkan aturan turunan dari otonomi

Establishment of the Senior Treasury Analyst Position

The position of Senior Treasury Analyst was instituted by the Minister of Finance in 2011 through Minister of Finance Regulation (PMK) No. 51/PMK.01/2011 dated March 22, 2011 concerning Senior Treasury Analyst within the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance, and the work procedures were specified under Director General of Treasury Decree No. KEP-118/PB/2011 concerning Description and Procedures of the Duties of Senior Treasury Analyst in the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance.

The Senior Treasury Analyst is tasked with conducting analyses and reviews, and provide recommendations in the field of cash management, investment management systems, and fostering of financial management in public service agencies.

Establishment of the Senior Treasury Analyst is meant to enhance the quality of analyses, review, and recommendations on treasury affairs, and to assist the Director General of Treasury and line directors in conducting reviews and conceptual reasoning based on relevant academic expertise. In addition, the Senior Treasury Analyst is required to be able to conduct studies on delivering public services

through an effective, efficient, and professional administration system.

The Senior Treasury Analyst is a civil servant within DG Treasury who in the performance of duties is under and directly responsible to the Director General of Treasury. Administratively, the position of Senior Treasury Analyst sits within the Secretariat of DG Treasury.

In 2019, the position of Senior Treasury Analyst was held by Syafriadi, who was appointed on November 21, 2019 based on Minister of Finance Decree No. 726/KMK.01/UP.11/2018 concerning Changes in Echelon II Positions within the Ministry of Finance.

Senior Treasury Analyst Program 2019

During 2019, the Senior Treasury Analyst conducted various activities in support of the programs of the Directorate General of Treasury. The various activities and achievements during 2019 are described as follows:

1. Preparation of DG Treasury Strategic Studies

a. Public Service Agencies Transformation Study

In keeping with the continuing rise in the number of public service agencies (BLU), it is necessary to instill good governance over service provision and financial management. The Public Service Agencies Transformation Study was compiled to analyze the performance of public service agencies in terms of finances and service delivery, to evaluate the quality of governance (finances, assets, and human resources), and to evaluate obstacles to institutional regulation and the authority of public service agencies.

b. Study on Monitoring and Evaluation of Loans, Program Loans, and Ultra Micro Financing

The endeavor to increase public access to capital is one of the main priorities of the government to improve competitiveness, which is subsequently expected to contribute to economic strengthening and growth. Some of these tasks have been taken up by the DG Treasury through the People’s Business Credit (KUR) scheme and Ultra and Micro Financing program which were then delegated to regional offices and KPPN.However, there is currently no method of measuring the effectiveness of monitoring and evaluation of loans and program loans for the purpose of adopting the policy. Therefore, the study intended to analyze the effectiveness of monitoring and evaluation and identify challenges and obstacles encountered and to formulate alternative solutions.

c. Study on Papua Special Autonomy Fund (Otsus)

In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 18B paragraph



terdapat pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan UU No.2 Tahun 2015 jo UU No.9 Tahun 2015, UU No. 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kajian dana Otsus Papua dan Papua Barat dilaksanakan dalam rangka menjadi salah satu referensi bagi pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Otsus yang telah ada sejak tahun 2002. Atas dasar hal tersebut pembuatan kajian pelaksanaan Dana Otsus memiliki tujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat, terutama realisasi belanja dana Otsus, apakah telah dilaksanakan dengan baik, mencapai target keluaran, memenuhi tujuan, memberikan dampak seperti yang diharapkan ataupun memenuhi indikator efektifitas pelaksanaan anggaran. Hasil output kajian ini berupa rekomendasi dan strategi kebijakan, serta mekanisme pelaksanaan Otsus yang sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan bersih.

d. Kajian Penyiapan Kebijakan Umum dan Rencana Strategis Investasi PemerintahPeraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 merupakan payung hukum bagi seluruh operator investasi, penyempurnaan tata kelola, arah kebijakan investasi dan supervisi, penguatan manajemen risiko, serta memperjelas business judgement rules sehingga dapat memberikan perlindungan bagi pelaku investasi pemerintah. Dengan adanya penyempurnaan tersebut, diharapkan pemerintah dapat melakukan investasi non-permanen jangka panjang untuk memperoleh manfaat investasi yang lebih luas.

Guna mendukung kebutuhan Komite Investasi Pemerintah (KIP) untuk menindaklanjuti/ mengimplementasikan PP 63 Tahun 2019, disusun sebuah kajian untuk memberikan penjabaran tujuan yang akan dicapai pada PP No. 63 Tahun 2019 dalam pelaksanaan investasi dalam hal optimalisasi dana investasi yang berasal dari APBN, tata kelola yang dapat meningkatkan nilai investasi, serta bagaimana kolaborasi dana pemerintah dengan dana sektor privat melalui skema-skema investasi dapat dilaksanakan. Di samping itu, perlu pula untuk memberikan pertimbangan lain terkait tujuan investasi, tingkat risiko dan imbal hasil investasi, serta alokasi aset/kebijakan portofolio investasi yang disertai dengan bentuk investasi ideal yang akan dilaksanakan.

Kajian tersebut ditugaskan pertama kali oleh Dirjen Perbendaharaan pada bulan November 2019. Kajian dilaksanakan dalam tiga tahap yang masing-masing menghasilkan satu subkajian. Sesuai target tahun

2019, subkajian pertama telah disusun yang berisi eksposisi kondisi perekonomian global dan domestik serta dunia investasi dalam lima tahun terakhir.

2. Penyelenggaraan rangkaian Treasury Mini Seminar Sepanjang tahun 2019, TPBP telah enam kali menyelenggarakan Treasury Mini Seminar. Kegiatan tersebut diadakan dengan mengundang para pejabat/pegawai lingkup Kantor Pusat DJPb dan Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. Sebagai institusi yang berperan strategis dalam kebijakan publik melalui pengelolaan APBN, DJPb diharapkan untuk senantiasa mengambil dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang tepat yang berdasarkan pada bukti (evidence-based policy). Oleh karena itu, seminar dimaksud bertujuan untuk menjadi medium strategis guna dihasilkannya kebijakan yang tepat serta direspon secara sinergis oleh semua unit di DJPb terhadap isu-isu penting pengelolaan keuangan negara.

3. Penyelenggaraan Dukungan Inisiatif Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara di Bidang Industri Ekstraktif melalui Extractive Industries Transparency InitiativeExtractive Industries Transparency Initiative (EITI) merupakan standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif, termasuk di dalamnya mencakup minyak, gas bumi, mineral, dan batubara). Tujuan utama EITI adalah untuk memperkuat sistem pengelolaan industry ekstraktif dari sisi pemerintah dan perusahaan. Penguatan dilakukan dengan mendorong diskusi publik dan partisipasi masyarakat sektor terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif. TPBP selaku wakil dari DJPb sebagai salah anggota Tim Pelaksana EITI Indonesia terus berperan aktif dalam kegiatan EITI Indonesia yang meliputi seminar, workshop, sosialisasi, FGD, dan kegiatan-kegiatan lain. DJPb memiliki peran penting dalam penatausahaan penerimaan negara terkait industri ektsraktif, baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Implementasi Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua dan Modul Penerimaan Negara Generasi (MPN-G2 dan MPN-G3) merupakan salah satu upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia.

2. Hosting of Treasury Mini Seminar

During 2019, the Senior Treasury Analyst hosted a Treasury Mini Seminar on six occasions. This activity invited participants from the DG Treasury Head Office and the State Treasury Regional Office of Jakarta Province. As an institution that plays a strategic role in public policy through the management of the State Budget, DG Treasury is expected to always make and implement appropriate evidence-based policies. For this reason, the seminar series was aimed as a strategic channel to produce the right policies and to elicit synergistic responses by all units in DG Treasury on the important issues of state financial management.

3. Garnering Support for the Extractive Industries Transparency Initiative

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is a global standard for transparency in the extractive sector, which includes oil, natural gas, minerals and coal. The main objective of EITI is to strengthen the management of extractive industries from the side of government as well as industry. Such strengthening is to be achieved by encouraging public discussions and community participation in the relevant sectors in the management of extractive industries.

The Senior Treasury Analyst as DG Treasury representative and a member of the EITI Indonesia Operational Team continued to play an active role in its activities which included seminars, workshops, outreach, FGD, and other events. DG Treasury has an important role in administering state revenue related to the extractive industry, both tax revenue and non-tax revenue. Implementation of the Second and Third Generation State Revenue Module (MPN-G2 and MPN-G3) are among the endeavors to increase transparency and accountability in the management of extractive industries in Indonesia.

(1) states that “the State recognizes and respects special or special local government units that are regulated by law”. The enabling legislation on autonomy is mandated by Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government which has been amended by Law No. 2 of 2015 in conjunction with Law No. 9 of 2015, Law No. 35 of 2008 concerning Amendment to Law No. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province.

The Study on Papua and West Papua Special Autonomy Fund was intended to be a point of reference for the leadership in the monitoring and evaluation of the Special Autonomy Fund as implemented since 2002. On this basis, the study assessed the performance of Special Autonomy Implementation in Papua. and West Papua, especially on fund expenditures, and whether it has been executed well, achieved its target outputs, met the objectives, had the desired impact or met the effectiveness indicators of budget execution. The study outputs were in the form of recommendations and policy strategies, as well as mechanisms for implementing the Special Autonomy Fund in accordance with good and accountable financial governance.

d. Study on Preparation of General Government Policies and Strategic Investment Plans

Government Regulation No. 63 of 2019 provides the regulatory framework for investment operators, governance improvement, direction of investment policies and supervision of risk management, and clarifying business judgment rules so as to provide protection for government investment actors. Following these improvements, it is hoped that the government can make long-term non-permanent investments to obtain broader investment benefits.To support the need for the Government Investment Committee (KIP) to follow up/ implement GR 63 of 2019, a study was prepared to describe the objectives to be achieved in conducting investment in terms of optimizing funds originating from the State Budget, governance to increase the value of investment, and the ways and means of collaboration with the private sector funds through implementable investment schemes. In addition, it was also necessary to conceive other considerations related to investment objectives, the level of risk and return on investment, as well as the allocation of assets/ investment portfolio policies accompanied by the ideal form of investment to be implemented.

The study was commissioned for the first time by the Director General of Treasury in November 2019. The study was carried out in three stages, each of which produced a sub-study. As set in the 2019 targets, the first sub-study has been compiled and contains an exposition of global and domestic economic conditions and investment in the last five years.

IMPLEMENTING THE BEST SOLUTION

Decisions that represent best solutions resulting from synergies will foster confidence in that each element of an organization is accepted and has a role in the decision-making process. This will generate a sense of attachment to what has been created together, thus raising awareness towards implementing the solutions in realizing the best organizational governance.

Keputusan berupa solusi terbaik yang dihasilkan dari sebuah sinergi akan

menumbuhkan keyakinan bahwa setiap elemen organisasi diterima dan

memiliki bagian peran dari pengambilan keputusan tersebut. Hal ini menjadikan

adanya rasa keterikatan dengan apa yang telah diciptakan bersama,

sehingga memunculkan kesadaran untuk melaksanakan solusi tersebut dalam

mewujudkan tata kelola organisasi terbaik

MELAKSANAKAN SOLUSI TERBAIK

TATA KELOLA ORGANISASI

Pengelolaan organisasi dengan menjaga tatanan yang unggul menjadi komitmen DJPb dalam memberikan pelayanan yang profesional

kepada masyarakat demi mewujudkan wilayahinstitusi yang good governance.

DG Treasury is committed towards organizational management by maintaining a superior edifice, which has the objective of delivering professional services to the community and realizing good governance within the institution.

ORGANIZATIONAL GOVERNANCE

05Sinergi Treasury untuk

Membangun Negeri Treasury Synergies For The

Development Of The Nation

Layanan Filial dan Layanan Bersama

Filial Services And Joint Services

Sistem Pengendalian InternalInternal Control System

Keterbukaan Informasi Publik/Kehumasan

Public Information Transparency/Public Relation

Pengelolaan Aset dan Pengadaan Barang/Jasa

Asset Management And Products/Services Procurement

208

210

212

216

225

Kilas Balik Kinerja | Profil dan Kinerja Organisasi | Sumber Daya Manusia | Pencapaian Kinerja | TATA KELOLA ORGANISASI Performance Overvie | Profile and Organization Performance | Human Resources | Performance Achievement | ORGANIZATIONAL MANAGEMENT


Background

Treasury is a function that represents one of the backbones of the Ministry of Finance. In this regard, DG Treasury as the organization performing this function must be able to reflect the values of the Ministry and represent it not only while disbursing funds, but also in building synergies with regional stakeholders.

DG Treasury has the duty to safeguard the State Budget as an important instrument in development, and so it is important for the organization to continue to improve internal as well as external synergies. These continuing synergies are expected to be built systematically and to be formalized, such that every rupiah of state money can provide multiple benefits and impacts to the community.

At the First Leadership Meeting (Rapimnas I) in 2019, DG Treasury had set the theme of “Strengthening Synergies Towards a Digital Treasury” as a form of organizational commitment it its endeavor to continue building synergies with various treasury partners. This theme also demonstrates that information technology is increasingly inseparable from daily life, including in the management of state finances

Latar Belakang

Treasury merupakan salah satu fungsi yang menjadi backbone Kemenkeu. DJPb yang memegang fungsi tersebut harus mampu mencerminkan values dari Kemenkeu, serta mampu mewakili Kemenkeu bukan hanya dalam disbursement dana, tetapi juga dalam sinergi bersama para stakeholder yang ada di daerah.

DJPb memiliki tugas untuk mengawal APBN sebagai instrumen penting dalam pembangunan, sehingga penting bagi organisasi untuk terus meningkatkan sinergi baik internal maupun eksternal. Sinergi ini diharapkan dapat terus terbangun secara sistematis dan diformalkan. Sehingga setiap rupiah uang negara dapat memberikan manfaat dan dampak berganda kepada masyarakat.

Pada Rapimnas I tahun 2019, DJPb menetapkan tema “Memperkuat Sinergi Menuju Digital Treasury” sebagai bentuk berkomitmen organisasi untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai mitra perbendaharaan. Tema tersebut sekaligus menunjukkan bahwa teknologi informasi semakin tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara.

5.1SINERGI TREASURY UNTUK MEMBANGUN NEGERITREASURY SYNERGIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATION

Pencapaian Sinergi DJPb

Sejumlah inovasi terknologi perbendaharaan telah digagas dengan bersinergi bersama unit lain, misalnya pembangunan sistem untuk memantau penyerapan dan pelaporan sekaligus sebagai bigdata bagi DJPK. Restrukturisasi rekening pemerintah untuk penyederhanaan pengelolaan kas negara juga sedang dilakukan bersama Bank Indonesia.

Selain itu, menjadi sangat penting sekali bagi para Treasurer di daerah untuk mengetahui berbagai kebijakan berkaitan dengan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), mengingat DJPb merupakan kantor vertikal Kemenkeu yang memiliki hubungan paling dekat dengan belanja negara. Berkaitan dengan hal tersebut, DJPK mengapresiasi peran dari Kantor Vertikal DJPb dalam memberikan feed back terkait pelaksanaan dari penyaluran dana desa secara lebih mendalam.

Tahun 2019 juga merupakan tahun ketiga penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan melalui KPPN, setelah sebelumnya penyaluran dilakukan oleh DJPK. Mekanisme tersebut bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Kemenkeu kepada Pemda, mendorong efisiensi dan efektivitas dalam koordinasi, serta meningkatkan analisis evaluasi kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan dana desa yang berhasil menyalurkan DAK Fisik Rp64,17 triliun dan Dana Desa Rp69,81 triliun melalui 173 KPPN.

Sinergi lain yang dilakukan oleh DJPb sepanjang tahun 2019 yaitu co-location atau pelayanan bersama, survei standar biaya masukan, monitoring dan evaluasi penerimaan negara, serta Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). DJPb juga melakukan sejumlah sinergi di antaranya dalam mengawal implementasi penuh SAKTI, peningkatan tata kelola BLU, serta mewujudkan DJPb sebagai data center pelaksanaan APBN.

Komitmen DJPb untuk bersinergi dalam membangun Digital Treasury telah membuahkan sejumlah penghargaan yang diraih dari berbagai yaitu Penghargaan United Nations Public Service Awards dari Perserikatan Bangsa Bangsa untuk aplikasi OM SPAN sebagai inovasi pelayanan publik, Penghargaan dari KemenpanRB untuk aplikasi Sistem Sertifikasi Bendahara (SIMSERBA) dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, dan Penghargaan dari Indonesia Contact Center Association untuk HAI-DJPb sebagai Best Business Contribution dengan raihan Gold Medal.

Catatan penting DJPb sepanjang 2019 berupa penyediaan Kartu Kredit Pemerintah sebagai simplifikasi/modernisasi penggunaan Uang Persediaan yang bekerjasama dengan perbankan, Peluncuran Aplikasi Modul Penerimaan Negara Generasi ketiga (MPNG3) yang berkolaborasi dengan sejumlah e-commerce, serta Pembiayaan UMi 2019 sebesar Rp4.551,451 milyar kepada 1.521.229 debitur yang disalurkan melalui Lembaga Keeuangan Bukan Bank membuktikan komitmen DJPb untuk membangun negeri melalui beragam inovasi dan sinergi.

Sejumlah tugas dan fungsi Kemenkeu perlu untuk mampu dipahami oleh DJPb secara holistik sesuai dengan urgensi dalam mewujudkan akselerasi pembangunan, sehingga senergi DJPb di tahun 2019 akan menjadi bekal serta pondasi berharga bagi pertumbuhan dan kemakmuran negeri.

Achievements of DG Treasury Synergies

A number of technological innovations on treasury affairs have been initiated by building synergies with other units, for example, the development of a system to monitor budget absorption and reporting as well as a big data for the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). Further, in collaboration with Bank Indonesia, a restructuring of government accounts was conducted to simplify the management of the state treasury.

In addition, it is very important for treasurers in regional governments to be familiar with the various policies relating to transfers to regions and village fund (TKDD), considering that DG Treasury is a vertical office of the Ministry of Finance that is closely linked with state spending. In this regard, DG Treasury appreciates the role of its own regional vertical offices in providing detailed feedback related to the disbursements of village funds.

The year 2019 was the third year where Physical DAK and Village Fund disbursements were made through KPPN offices, wherein DG Fiscal Balance previously conducted these disbursements. This mechanism aims to bring Ministry of Finance services closer to regional governments, encourage efficiency and effectiveness in coordination, and improve analysis of performance evaluation of implementation of the Physical DAK and village fund programs. DG Treasury has successfully disbursed Physical DAK funds totaling IDR 64.17 trillion and Village Fund totaling IDR 69.81 trillion through 173 KPPNs.

Other synergies built by DG Treasury during 2019 include co-location or shared services, survey of standard input costs, monitoring and evaluation of state revenues, and the Ministry of Finance Economist Forum (FEKK). DG Treasury also developed other synergies including overseeing the full implementation of SAKTI, improving governance of public service agencies, and realizing DG Treasury as the data center for State Budget execution.

DG Treasury’s commitment to synergize in developing a Digital Treasury was also awarded with various honors, namely the United Nations Public Service Award for the OM SPAN application as a public service innovation, Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Award for Treasurer Certification System (SIMSERBA) application as a Top 99 Public Service Innovation, and Indonesia Contact Center Association Gold Medal for HAI-DJPb as the Best Business Contribution.

Other important milestones for DG Treasury during 2019 was the provision of Government Credit Cards to simplify/ modernize processes for using Inventory Money in cooperation with banks, launch of Third Generation State Revenue Module (MPNG3) application in collaboration with a number of e-commerce providers, and UMi financing amounting to IDR 4,551.451 billion to 1,521,229 debtors channeled through Non-Bank Financial Institutions. All of the above are a testament to DG Treasury’s commitment to developing the country through various innovations and synergies.

A number of tasks and functions of the Ministry of Finance remain to be understood by DG Treasury in a holistic manner in view of the urgent need of realizing accelerated development, and the synergies built in 2019 will be a valuable resource and foundation for the country’s growth and prosperity.



KPPN Filial Service

Filial services of KPPN are services delivered to stakeholders who face geographical constraints. This service takes the form of KPPN front office in several locations and certain work areas through provision of the following functions:

1. Payment order (SPM) acceptance services along with supporting documents and computer data (ADK)

2. Substantive and formal examination of SPM

3. Scanning of SPM along with supporting documents

4. Confirmation of revenue payment slip

5. Reconciliation of financial statements

6. Costumer Service Officer

The procedures for delivering KPPN Filial Services are with reference to the applicable KPPN Filial Service Operating Procedure Standards. Establishment of the KPPN Filial Service has been undertaken by taking into account the following minimum criteria:

1. Location and geographical aspects of the work area

2. Available transportation facilities and infrastructure

3. Number of stakeholders served

4. SPM volume

5. Availability and quality of data communication networks

6. Efficiency and effectiveness of services

Layanan Filial KPPN

Layanan Filial KPPN merupakan layanan kepada stakeholder yang memiliki kendala geografis. Layanan ini berupa front o ce KPPN pada beberapa lokasi dan wilayah kerja tertentu dengan memberikan fungsi:1. Pelayanan penerimaan SPM beserta dokumen pendukung dan

ADK2. Pengujian SPM secara substantif dan formal3. Pemindaian SPM beserta dokumen pendukung4. Konfirmasi surat setoran penerimaan5. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan6. Pelayanan ostumer Service O cer

Prosedur pelaksanaan tugas pada Layanan Filial KPPN berpedoman pada Standar Prosedur Operasi Layanan Filial KPPN yang berlaku. Pembentukan Layanan Filial KPPN dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria minimal sebagai berikut:1. Letak dan kondisi geografis wilayah kerja2. Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang tersedia3. Jumlah stakeholders yang dilayani4. Volume SPM5. Ketersediaan dan kualitas jaringan komunikasi data6. Efisiensi dan efektivitas layanan

5.2LAYANAN FILIAL DAN LAYANAN BERSAMAFILIAL SERVICE AND SHARED SERVICES

Sampai dengan tahun 2019, terdapat 17 layanan filial DJPb pada beberapa wilayah sebagai berikut.

As of 2019, DG Treasury provided 17 filial services in the following regions.

Sampai dengan tahun 2019, Terdapat 17 layanan filial KPPNCustom Web, SAKTI dan E-Rekon & LK melalui survei online dan FGD

No Layanan Filial KPPN Induk Tahun Beroperasi

1 Sinabang KPPN Meulaboh 20112 Ranai KPPN Tanjung Pinang 20113 Muara Teweh KPPN Buntok 2011

4 Kalabahi KPPN Kupang 20115 Namlea KPPN Ambon 20116 Sabang KPPN Banda Aceh 20157 Wakatobi KPPN Bau-Bau 20158 Sofifi KPPN Ternate 20159 Teluk Bintuni KPPN Manokwari 201510 Teluk Wondama KPPN Manokwari 201511 Sigli KPPN Banda Aceh 201612 Morowali KPPN Poso 201613 Maybrat KPPN Sorong 201614 Malinau KPPN Tanjung Selor 201915 Sendawar KPPN Samarinda 201916 Kaimana KPPN Fakfak 201917 Tiakur KPPN Saumlaki 2019

Layanan Bersama (Co-Location)

Sesuai dengan hasil leaders o site meeting 2016, layanan bersama menjadi salah satu arah kebijakan transformasi organisasi tema perbendaharaan, yaitu DJPb, DJKN, serta DJPPR bersinergi dalam layanan bersama serta melaksanakan integrasi Teknologi Informasi (TI), termasuk di dalamnya seluruh aplikasi yang berhubungan dengan proses bisnis layanan. Hal tersebut sesuai dengan kriteria inisiatif strategis baru program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yaitu sinergi antar unit eselon I dan/atau dengan K/L serta melaksanakan integrasi TI.

Sampai dengan tahun 2019, wilayah pelaksanaan layanan bersama berjumlah 23 provinsi yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat.

Dampak atas implementasi layanan bersama yaitu meningkatkan kualitas layanan bagi stakeholder di daerah (mudah, cepat dan sederhana), mendukung efsiensi pelaksanaan APBN, meningkatkan sinergi antar unit eselon I di Kementerian Keuangan dan mempersingkat waktu penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, layanan bersama (co-location) termasuk dalam salah program pendukung simplifkasi layanan Kementerian Keuangan.

Shared Services (Co-Location)

As per the outcomes of the leaders offsite meeting 2016, co-location for shared services was one of the policy directions for treasury-themed organizational transformation. Under this directive, DG Treasury (DJPb), DG State Assets management (DJKN), and DG Budget Financing and Risk Management (DJPPR) would synergize on shared services and implement Information Technology (IT) integration, including all applications related to business process services. This policy is aligned to the new strategic initiative of the bureaucratic reform and institutional transformation program, namely the development of synergies between echelon I units and/or other ministries/agencies, in parallel to IT integration.

As of 2019, 23 provinces had implemented co-location for shared services, including Aceh, North Sumatra, D.I. Yogyakarta, East Java, Bali, South Sulawesi, North Maluku, Jambi, West Sumatra, Riau, Riau Islands, South Sumatra, Lampung, Bengkulu, West Java, Central Kalimantan, South Kalimantan, Southeast Sulawesi, North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, Maluku, and West Papua.

The impacts of implementing co-location and shared services comprise enhancing service quality for regional stakeholders (straightforward, fast and simple), supporting efficiencies in State Budget execution, increasing synergy between echelon I units in the Ministry of Finance and shortening the time for completion of work. Based on this, shared services (co-location) represents one of the programs supporting the simplification of services within the Ministry of Finance.



Terdapat 4 tahapan dalam pembangunan Integrity Framework DJPb yaitu:1. Tahap Establish, yang difokuskan pada penyusunan

pedoman Kerangka Penguatan Integritas DJPb. Tahapan ini sudah dilaksanakan dengan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Kerangka Penguatan Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Tahap Strengthen, yang diharapkan menghasilkan output berupa tingkat pemahaman dan awareness yang optimal seluruh pegawai DJPb terkait dengan kerangka penguatan integritas, terbitnya pedoman/peraturan baru terkait instrumen kerangka penguatan integritas, serta berkurangnya pelanggaran integritas dan struktur UKI yang lebih optimal dan independen.

3. Tahap Develop, yang diharapkan dalam tahap ini antara lain penyempurnaan teknologi informasi integrated dengan Kerangka Penguatan Integritas dan kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai integritas.

4. Pada tahap akhir yaitu Mature diharapkan dapat terbentuk sistem nilai dan budaya integritas di lingkungan DJPb.

Sehubungan dengan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tahun 2019 telah ditetapkan 2 risiko tingkat Kementerian Keuangan yang diturunkan ke DJPb yaitu Implementasi SAKTI tidak tepat waktu dan Kualitas penyerapan anggaran K/L yang rendah. Sedangkan risiko yang dikelola pada tingkat Kemenkeu-One DJPb berjumlah 22 risiko yang terdiri atas 6 risiko level sangat tinggi, 1 risiko level tinggi, 6 risiko level sedang, 8 risiko level rendah, dan 1 risiko level sangat rendah.

Selain itu, pada tahun 2019 telah dilaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan risiko di lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan penilai dari konsultan tingkat nasional di bidang Manajemen Risiko, yaitu Risk Workshop International (RWI). Hasil penilaian efektivitas pengelolaan risiko DJPb pada tahun 2019 sebesar 97,36% pada level 5 (skala 1 – 5) dengan predikat optimized lebih tinggi 8,94% dari hasil penilaian level Kementerian Keuangan (88.42%) dan merupakan nilai tertinggi diantara eselon I lain di Kementerian Keuangan.

Implementation of the integrity values as contained in the Human Resources Roadmap 2019-2030 is to be executed through the Integrity Framework as stated in the Director General of Treasury Regulation No. PER-30/PB/2019 dated December 31, 2019. The Integrity Framework is aimed as a guide for first-line (management), second-line (internal compliance units), and all employees in taking steps to prevent corruption or abuse of authority, monitoring and control, and taking actions for upholding integrity at the workplace.

Penerapkan nilai integritas yang tertuang dalam Roadmap Sumber Daya Manusia Tahun 2019-2030 dilaksanakan melalui Kerangka Penguatan Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019. Kerangka Penguatan Integritas atau Integrity Framework bertujuan untuk menjadi panduan bagi first-line (manajemen), second-line (unit kepatuhan internal), dan seluruh pegawai dalam melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi atau penyalahgunaan wewenang, monitoring dan pengendalian, serta penindakan dalam rangka penegakan integritas.

5.3 SISTEM PENGENDALIAN INTERNALINTERNAL CONTROL SYSTEM

There are 4 stages in the development of the DG Treasury Integrity Framework, namely:

1. Establish, which is focused on the preparation of Integrity Framework guidelines. This stage has been performed through the issuance of Director General of Treasury Regulation No. PER-30/PB/2019 dated December 31, 2019 concerning Directorate General of Treasury Integrity Framework.

2. Strengthen, whose output is an optimum level of understanding and awareness of all DG Treasury employees concerning the integrity framework, the issuance of new guidelines/ regulations related to integrity framework instruments, as well as reduced integrity violations and a more streamlined and independent structure for internal compliance units.

3. Develop, whose output is expected to be, among others, enhanced integration of information technology with the Integrity Framework, and resultant policies that do not conflict with the values of integrity.

4. Mature, in this final stage it is hoped that a system of values and culture of integrity would be firmly established within DG Treasury.

In relation to the application of Risk Management within the Ministry of Finance, in 2019 two risks of Ministry level were cascaded down to DG Treasury, namely untimely SAKTI implementation and low quality budget absorption at ministries/agencies. On the other hand, DG Treasury manages 22 risks at the Ministry of Finance-One level, comprising 6 very high level risks, 1 high level risk, 6 medium level risks, 8 low level risks, and 1 very low level risk.

Besides, during the year the Ministry of Finance Secretariat General in collaboration with assessors from Risk Workshop International (RWI), a national level consultant on Risk Management, assessed the effectiveness of risk management within the Ministry of Finance. The DG Treasury risk management effectiveness assessment for 2019 produced a score of 97.36% at level 5 (scale 1 - 5) with the predicate of ‘optimized’. This score was 8.94% higher than the Ministry level assessment (88.42%) and was the highest among other echelon I units.Matang/ Dewasa

[Mature]setelah tahun 2021Pengembangan

[Develop]Tahun 2020-2021

Pengokohan[Strengthen]Tahun 2020

Pembentukan[Establish]Tahun 2019

Bagan Roadmap Integrity Framework Direktorat Jenderal PerbendaharaanDirectorate General of Treasury Integrity Framework Roadmap

Budaya & Tata Resiko

Praktik Manajemen Resiko

Efektivitas Manajemen Resiko

KemenkeuDJPb

97,36%Level 5 (skala 1-5)

OptimizedLevel Maturitas

97,52% 90,29%

97,23%

82,78%

97,32%

87,68%



Penilaian Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 tingkat UAPPA-E1 DJPb telah dilakukan pada bulan Desember 2019. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi dan Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan penilaian tersebut, disimpulkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif dan dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai.

Dalam rangka mengetahui tingkat persepsi integritas pada Kementerian Keuangan, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan telah mengadakan Survei Penilaian Integritas terhadap semua unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019. Berdasarkan hasil survei tersebut, DJPb merupakan unit eselon I dengan indeks persepsi integritas tertinggi dengan indeks 95,99 atau mengalami peningkatan dari indeks persepsi integritas tahun sebelumnya yaitu 91,69. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum segenap jajaran DJPb telah menunjukkan integritas yang sangat baik dalam hal kinerja layanan, baik layanan internal maupun layanan eksternal/mitra kerja.

Sampai dengan akhir tahun 2019 telah dilakukan tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan aparat pengawasan fungsional kepada unit kerja DJPb pada kantor pusat maupun vertikal terhadap temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan melalui aplikasi TeamCentral dengan seluruh rekomendasi dari Inspektorat Jenderal berjumlah 2.183 rekomendasi. Rekomendasi yang telah berstatus Tuntas/Closed sejumlah 2.087 rekomendasi (95,6%), berstatus Dalam Proses sejumlah 88 rekomendasi (4%), dan status yang Sudah Ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai oleh Inspektorat Jenderal sejumlah 8 rekomendasi (0,4%).

Pada tahun 2019, DJPb telah menggunakan aplikasi berbasis web dalam mengelola pengaduan yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (SIPANDU). Laporan pengaduan yang telah diterima dan ditindaklanjuti selama tahun 2019 sebanyak 33 pengaduan, 4 pengaduan diantaranya merupakan pelimpahan dari WiSe (Whistleblowing System) Kementerian Keuangan dan 5 pengaduan diantaranya merupakan pelimpahan dari SP4N-Lapor! Kementerian PAN-RB.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2019 juga mengembangkan sistem Aplikasi Aplikasi Pemetaan Integritas dan Rekam Jejak (Petaraja) dan telah dilakukan soft launching oleh Dirjen Perbendaharaan pada pembukaan kegiatan Workshop Unit Kepatuhan Internal DJPb Tahun 2019 tanggal 13 November 2019. Aplikasi Petaraja digunakan untuk mencatat semua rekam jejak pejabat dan pegawai DJPb dan mengonversinya menjadi sebuah integrity scoring index. Integrity scoring index diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan strategis terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Establishment of the Integrity Zone towards the Corruption-Free Area (WBK) and Clean Bureaucracy Service Area (WBBM) represents a microcosm for implementing bureaucratic reforms in several work units. This is aimed at running the Bureaucracy Reform program to develop a bureaucracy and work culture that is anti-corruption, high performing, and delivering quality public services. As of 2019, 81 DG Treasury units had been awarded with the predicate of WBK, while 6 units received the WBBM predicate. Achievements during 2019 included 66 units with WBK predicate and 6 units with WBBM predicate. With this achievement, DG Treasury has proven to be the agency with the highest number of work units, both at the Ministry of Finance and national level, to have obtained the WBK / WBBM predicate.

In 2019, an Entity Level Internal Control Evaluation (EPITE) was conducted to assess the effectiveness of entity level internal controls in creating an environment that supports the achievement of organizational goals. The EPITE was carried out using several techniques, namely Document Review, Interview, Survey, and Observation at the Secretariat and Directorates of DG Treasury. The evaluation produced the following results.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Jumlah unit kerja DJPb sampai dengan 2019 yang meraih predikat WBK/WBBM adalah 81 unit dengan predikat WBK dan 11 unit dengan predikat WBBM. Capaian pada tahun 2019 adalah 66 unit dengan predikat WBK dan 6 unit dengan predikat WBBM. Dengan capaian tersebut, DJPb merupakan instansi yang memberikan jumlah unit kerja terbanyak baik di tingkat Kementerian Keuangan maupun nasional dalam mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Pada tahun 2019 dilaksanakan Evaluasi Pengendalian Internal Tingkat Entitas (EPITE) yang dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan EPITE dilakukan menggunakan beberapa teknik yaitu Reviu Dokumen, Wawancara, Survei, dan Observasi pada Sekretariat dan Direktorat lingkup Kantor Pusat DJPb dengan hasil sebagai berikut.

An Internal Control Assessment on the First Semester Financial Statement 2019 at the DG Treasury UAPPA-E1 level was conducted in December 2019. The assessment was carried out against Entity Level Internal Control, Information Technology and Communications General Control, and Process/Transaction Level Internal Control. Based on this assessment, it was concluded that internal control over financial reporting has been effective and it can be stated that internal control over financial reporting has been adequate.

To find out the integrity perception level at the Ministry of Finance, the Ministry’s Inspector General conducted an Integrity Assessment Survey of all echelon I units between October 1 to November 30, 2019. Based on this survey, DG Treasury turned out to be the echelon I unit having the highest integrity perception index with a score of 95.99, representing an increase from the previous year’s score of 91.69. This achievement shows that in general, all DG Treasury staff have demonstrated excellent integrity in terms of service performance, both on internal services as well as external services with work partners.

As of end-2019, a follow-up functional apparatus supervision audit was conducted at the DG Treasury work units at the head office and vertical units against the findings of the Ministry of Finance Inspectorate General. The follow up was executed using the TeamCentral application against a total of 2,183 Inspectorate General Recommendations. Of these, 2,087 recommendations (95.6%) are under ‘closed’ status, another 88 recommendations (4%) are under ‘in process’ status, while a further 8 recommendations (0.4%) are under ‘followed up but not yet declared complete’ status by the Inspectorate General.

In 2019, the DG Treasury used a web-based application to manage complaints, namely the Complaints Management Information System (SIPANDU) application. In 2019, 33 complaints were received and followed up, 4 complaints were passed on by the Ministry of Finance WiSe (Whistleblowing System) and 5 complaints were passed on by the SP4N-Lapor! system of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform.

In 2019, the Directorate General of Treasury also developed the Integrity Mapping and Recording Application (Petaraja). A soft launch of this application was effected by the Director General of the Treasury at the inauguration of the DG Treasury Internal Compliance Unit Workshop on November 13, 2019. The Petaraja application is used to track all records of DG Treasury officials and employees and to convert them into an integrity scoring index. The integrity scoring index is expected to be considered by the leadership in making strategic policies related to the management of Human Resources (HR).

No Unit Nilai EPITE 2019EPITE Score 2019

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Secretariat of the Directorate General of Treasury

100

2. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Directorate of Accounting and Financial Reporting

96

3. Direktorat Pelaksanaan Anggaran Directorate of Budget Execution

98

4. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Directorate of Financial Management of Public Service Agencies

94

5. Direktorat Pengelolaan Kas Negara Directorate of State Treasury Management

98

6. Direktorat Sistem Manajemen Investasi Directorate of Investment Management System

96

7. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Directorate of Treasury Information Systems and Technology

94

8. Direktorat Sistem Perbendaharaan Directorate of Treasury System

94



Issuance of Press Release/ Press Statement

In the context of publishing important information on activities and news at the national level and DG Treasury vertical offices, during 2019 the Public Relations Services and Protocol (KLIP) Subdivision, General Affairs Section, DG Treasury Secretariat issued 12 press releases on the official websites of the Ministry of Finance and DG Treasury.

Penerbitan Siaran Pers/ Keterangan Pers

Dalam rangka publikasi atas informasi penting terkait kegiatan dan berita tingkat nasional maupun kantor vertikal DJPb, pada tahun 2019 Subbagian Kehumasan Layanan Informasi dan Protokoler (KLIP), Bagian Umum, Sekretariat DJPb telah menerbitkan siaran pers/keterangan pers sebanyak 12 buah yang dirilis pada situs resmi baik Kementerian Keuangan maupun DJPb

5.4 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK/KEHUMASANPUBLIC INFORMATION OPENNESS/ PUBLIC RELATIONS

No Judul Siaran Pers Press Release Headlines

Tanggaldate

1 Menuju SDM Yang Kompetitif Melalui Pembangunan Insfrastruktur, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Towards Competitive HR through Infrastructure Development, Improving the Quality of Education and Health

20 Februari 2019

2 Inovasi Teknologi dan Kolaborasi untuk BLU Yang Profesional MelayaniTechnology Innovations and Collaboration for Public Service Agencies to Deliver Professional Services

26 Februari 2019

3 Investasi Berdampak Sosial Dihadirkan di Kampung Pojok, BantenSocial Impact Investments in Kampung Pojok, Banten

15 Maret 2019

4 Pembayaran THR Serentak 24 Mei 2019Concurrent Payment of Religious Festivity Allowance on May 24, 2019

24 Mei 2019

5 Menuju Pola Terbaik Sinergi Pengembangan Pembangunan DaerahTowards the Best Synergies in Regional Development

11 Juli 2019

6 MPN G3: Portal Penerimaan Negara Yang AndalMPN G3: A Dependable State Revenue Portal

23 Agustus 2019

7 Pasar Rakyat: Implementasi Dukungan Pemerintah pada UMKMPublic Markets: Government Support for MSMEs

30 Agustus 2019

8 WTP Bukan Tujuan Akhir, Laporan Pertanggungjawaban Penting untuk Perencanaan SelanjutnyaUnqualified Opinion (WTP) is Not the Final Objective, Accountability Report is Important for Further Planning

12 September 2019

9 Surat Palsu Kegiatan Sosialisasi Diklat Persiapan Sertifikasi Bendahara Yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal PerbendaharaanCirculation of Fake Notice on Dissemination of Treasurer Certification Preparatory Training Program on behalf of the Directorate General of Treasury

17 Oktober 2019

10 Good Governance pada BLU Bidang Kesehatan untuk Indonesia SehatGood Governance at Public Service Agencies on Health Issues towards a Healthy Indonesia

17 Desember 2019

11 Pastikan Pelayanan Optimal di Akhir Tahun, Wakil Menkeu Kunjungi KPPN Jakarta VTo Ensure Optimal Services at Year’s End, Vice Minister of Finance Visits KPPN Jakarta V

20 Desember 2019

12 Pastikan Kinerja Anggaran 2019, Menkeu Gelar Video ConferenceTo Ensure Excellent Budget Performance in 2019, Minister of Finance Holds Video Conference

31 Desember 2019

Publikasi Situs Resmi dan Media Sosial DJPb

Situs resmi www.djpb.kemenkeu.go.id merupakan salah satu kanal komunikasi publik yang penting dalam fungsi kehumasan DJPb yang diresmikan pada 01 September 2015. Situs resmi ini telah memenuhi ketentuan standar tampilan situs yang ditetapkan melalui KMK No.50/KMK.01/2014 serta memiliki fitur publikasi unggulan yaitu:1. Himpunan peraturan, keputusan, surat, dan

pengumuman2. Data realisasi APBN periodik3. Himpunan installer aplikasi pengelola keuangan4. Berita terbaru baik tingkat nasional maupun

regional5. Tautan berbagai informasi seputar profil unit

organisasi6. Overview layanan unggulan DJPb, dan7. Helpdesk Terpadu HAI-DJPBN

Publications on DG Treasury Official Website and Social Media Sitest

The official website at www.djpb.kemenkeu.go.id is one of the important public communication channels for executing the DG Treasury’s public relations function, which was launched on September 1, 2015. The official site has fulfilled all web design standards as stipulated in Minister of Finance Decree No. 50/KMK.01/2014 and has excellent publication features, namely:

1. Compilation of regulations, decrees, notices, and announcements

2. Periodic State Budget realization data

3. Set of financial manager application installers

4. Latest news at national and regional levels

5. Links to various information and profiles of organizational units

6. Overview of DG Treasury’s superior services, and

7. Integrated HAI-DJPBN Helpdesk



Dalam rangka penyeragaman tampilan situs seluruh unit kerja sesuai amanat KMK No. 50/KMK.01/2014 tentang Standar Tampilan Situs di Lingkungan Kementerian Keuangan, sejak tahun 2016 DJPb telah membangun microweb untuk Kanwil DJPb dan landing page KPPN yang terintegrasi penuh dalam domain situs resmi www.djpb.kemenkeu.go.id. Hingga akhir tahun 2019, implementasi microweb telah dilakukan pada seluruh unit DJPb, baik itu di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN. Untuk lingkup Kantor Pusat DJPb sendiri, beberapa direktorat masih menginduk pada portal www.djpb.kemenkeu.go.id

Perubahan paradigma dalam hubungan kemasyarakatan (public relation) yang lebih mengarah pada pembangunan trust dengan masyarakat yang lebih proaktif serta perkembangan teknologi internet, menjadikan perlunya peran kehumasan DJPb untuk turut serta aktif dalam berbagai media sosial. Menjawab tantangan tersebut, mulai tahun 2015 diluncurkan akun resmi DJPb pada beberapa media sosial seperti:

1. Twitter : @DJPBNKemenkeuRI2. Facebook: DJPb Kemenkeu RI3. Youtube: DJPb Kemenkeu RI4. Instagram: @ditjenperbendaharaan

Statistik Sosial Media DJPb Tahun 2019DG Treasury Social Media Statistics 2019

Statistik Akun Sosial Media

Facebook twitter Youtube Instagram

Posts Likes Tweets Follower Subscriber Video Posts Post Follower

264 6.053 268 409 1.450 1.134 204 19.900

As mandated by Minister of Finance Decree KMK No. 50/KMK.01/2014 concerning Website Design Standards in the Ministry of Finance, all work units have adopted a uniform website appearance. In this context, since 2016 DG Treasury had developed a microweb for its regional offices and a fully integrated KPPN landing page in its official website domain of www.djpb.kemenkeu.go.id. As of end-2019, the microweb had been implemented for all DGT units, both within regional offices and KPPNs. As for work units at DG Treasury Head Office, several directorates continue to be hosted via the main site at www.djpbn.kemenkeu.go.id.

The change in the public relations paradigm that is becoming more and more oriented towards building trust with a more proactive society amid developments in internet technology has required the public relations role within DG Treasury to be an active participant in various social media. Responding to these challenges, starting in 2015 the official DG Treasury account was launched on several social media platforms as per the following:

1. Twitter: @DJPBNKemenkeuRI

2. Facebook: DG Treasury Ministry of Finance Republic of Indonesia

3. Youtube: DG Treasury Ministry of Finance

32,073

8,892

26,874

1,517

120,216

14,859

80,397

2,267 18,847 20,203

430 1,799

Statistik Kunjungan Situs www.djpb.kemenkeu.go.id Tahun 2019Official Website www.djpb.kemenkeu.go.id Traffic in 2019

TOTAL 1 TAHUN 328.374· Rata-rata kunjungan pada hari kerja (senin – jumat)

adalah 60 s.d. 300 Pengunjung dengan IP Address yang unik.

· Point of interest Pengunjung eksternal adalah peraturan/kebijakan, aplikasi penjunjang pekerjaan satker, dan bantuan / Helpdesk.

• Most hits occur on weekdays (Monday - Friday), averaging 60 to 300 visitors with unique IP addresses.

• Point of interest for external visitors are regulations/ policies, applications to support the tasks of work units, and assistance/ Helpdesk.

Media Cetak Resmi DJPb

1. Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan I /2019Pada penerbitan pertama tahun 2018, MTI mengangkat tema “Kinerja APBN Andal, Bekal Pembangunan Optimal”. Tema ini terkait dengan paparan mengenai APBN 2019 dan proyeksi pelaksanaannya di tahun anggaran 2019 dengan menyertakan penjelasan dan pernyataan dari para narasumber kompeten berkaitan dengan isu yang dibahas.

2. Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan II / 2019Pada terbitan ini, MTI mengangkat tema “SAKTI, Dukungan Teknologi untuk Fungsi Treasury”. Tema laporan utama mengenai SAKTI ini disajikan untuk membangun awareness Mitra Perbendaharaan dan Insan Perbendaharaan sekalian bahwa ke depannya implementasi SAKTI merupakan tanggung jawab dan membutuhkan dukungan dan komitmen kita bersama dalam rangka perwujudan sistem pengelolaan keuangan negara yang bersih, sehat, transparan, dan akuntabel.

3. Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan III/2019MTI terbitan ini mengangkat tema “Sinergi Program untuk Pembangunan Berkelanjutan” yang mengulang tentang perjalanan yang telah dilalui selama sebelas bulan sebagai pengelola keuangan negara seiring dengan segera berakhirnya tahun anggaran 2019. Mengingat APBN merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembangunan, maka sinergi antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBN merupakan suatu keharusan.

4. Majalah Treasury Indonesia (MTI) Edisi Khusus/Mini 2019Edisi khusus MTI bertajuk “Sisi Lain, Mozaik Inspirasi dari Penjuru Negeri” memuat gambaran dan kisah sisi lain keberadaan insan perbendaharaan sebagai bagian dari masyarakat NKRI. Gambaran dan kisah yang beragam mulai dari pergulatan mempertahankan jiwa reformasi birokrasi, komitmen berjuang memberi layanan terbaik seiring cerita kebersamaan bersama mitra kerja, sampai kisah para insan perbendaharaan yang menjalani berbagai kondisi sulit seperti bencana, musibah dan konflik di berbagai sudut negeri dengan tetap menjiwai tugasnya.

DG Treasury Official Print Media

1. Treasury Indonesia Magazine (MTI) Issue I/ 2019

In its first issue in 2019, MTI adopted the theme of "Reliable State Budget Performance, Resource for Optimum Development". This theme was related to the presentation of the State Budget 2019 and its projected implementation for FY 2019 by including explanations and statements from competent speakers on the considered issues.

2. Treasury Indonesia Magazine (MTI) Issue II / 2019

In this issue, MTI took up the theme of "SAKTI, Technological Support for the Treasury Function". The main theme of SAKTI was presented to raise awareness on Treasury and Treasury Personnel, and that in future the implementation of SAKTI is a responsibility that requires the mutual support and commitment of all in order to realize a clean, healthy, transparent and accountable state financial management system.

3. Treasury Indonesia Magazine (MTI) Issue III / 2019

This MTI issue espoused the theme of "Synergy Program for Sustainable Development" that reiterated the 11-month journey undergone as state financial manager in light of the approaching end of the fiscal year 2019. Considering that the State Budget is a very important instrument for development, synergy between all parties involved in managing the state budget is an absolute must.

4. Treasury Indonesia Magazine (MTI) Special/Mini Edition 2019

This MTI special edition was entitled "The Other Side, Mosaic of Inspiration from Around the Country" and contained various outlooks and stories from the other side as part of the existence of treasury personnel, and as citizens of the Unitary Republic of Indonesia. The diverse images and stories ranged from the struggle to maintain the spirit of bureaucratic reform, the commitment to provide the best service, collaborations with partners, to the stories of treasurers who have faced difficult conditions such as disasters, calamities and conflicts in various corners of the country while still steadfast on their duties.



Laporan Tahunan

Laporan Tahunan (Annual Report) DJPb Tahun 2018 terbit pada bulan September 2019 dengan mengusung tema “Menorehkan Karya, Membangun Indonesia”. Penyusunan Laporan Tahunan 2018 bertujuan untuk memenuhi asas transparansi dan keterbukaan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai media penyampaian informasi dan dokumentasi bagi pemangku kepentingan DJPb.

Peringkat Pertama Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Lingkup Kemenkeu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK No. 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaannya, Sekretaris DJPb selaku PPID DJPb mendapat permintaan data/informasi baik secara langsung melalui surat, surat elektronik, telepon, maupun penerusan permintaan data dari PPID Kementerian Keuangan.

Selama tahun 2019, PPID DJPb menerima 34 permintaan data/informasi dengan rincian sebanyak tiga belas permintaan yang ditujukan langsung kepada PPID DJPb serta 21 permintaan yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan. Jenis permintaan data/informasi yang diminta oleh publik/masyarakat sebagian besar berupa data realisasi anggaran K/L yang merupakan tugas pokok dan fungsi utama DJPb sebagai unit yang berwenang dalam pelaksanaan pencairan dana APBN.

PPID DJPb untuk tahun 2019 memperoleh penghargaan sebagai peringkat pertama PPID Tingkat I lingkup Kemenkeu berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Kemenkeu bersama Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam kesempatan rangkaian agenda Seminar Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta (29/7).

First Place in Information and Documentation Management (PPID) Level I within the Ministry of Finance

The Information and Documentation Management Officer (PPID) of the Directorate General of Treasury was appointed based on the mandate of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness and Minister of Finance Regulation No. 132/PMK.01/2012 concerning Guidelines for Public Information Services in the Ministry of Finance. With respect to implementation, the Secretary of DG Treasury acts as the DG Treasury PPID and receives requests for data/information directly through letters, e-mails, telephone, as well as forwarded requests from the Ministry of Finance PPID.

During 2019, the DG Treasury PPID received 34 requests for data/information comprising 13 requests addressed directly to the DG Treasury PPID and 21 requests that were forwarded by the Ministry of Finance PPID. Most of the data/information requested by the public was on budget realization of ministries/ agencies, which falls under the purview of DG Treasury as the authorized unit in disbursing State Budget funds.

In 2019, the DG Treasury PPID received an award for first place in PPID Level I within the Ministry of Finance based on the results of Monitoring and Evaluation of Public Information Openness conducted by the Ministry of Finance in collaboration with the Central Information Commission (KIP). The Minister of Finance presented the award to the Director General of Treasury, Andin Hadiyanto, during the Public Information Openness Seminar series of events held in Jakarta (29/7).

Annual report

The DG Treasury Annual Report 2018 was published in September 2019 with the theme of “Making a Mark, Building Indonesia”. Preparation of the Annual Report 2018 had the objective of fulfilling the principles of transparency and openness as an accounting for the performance of various duties, as well as a medium for delivering information and documentation for stakeholders of the DG Treasury.

PPID DJPb untuk tahun 2019 memperoleh penghargaan

sebagai peringkat pertama PPID Tingkat I lingkup Kemenkeu

berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan

Informasi Publik yang dilakukan oleh Kemenkeu bersama Komisi

Informasi Pusat (KIP)In 2019, the DG Treasury PPID

received an award for first place in PPID Level I within the Ministry of Finance based on the results of

Monitoring and Evaluation of Public Information Openness conducted by

the Ministry of Finance in collaboration with the Central Information

Commission (KIP)



Kerja Sama dengan Net.TV dan TVRI sebagai Media Edukasi Publik

1. Program Dokumenter “Lentera Indonesia”, Kisah Inspiratif Insan Perbendaharaan di Pelosok NegeriDJPb melakukan kegiatan edukasi publik bekerja sama dengan televisi swasta nasional, yaitu NET.TV melalui program dokumenter “Lentera Indonesia”., yang mengangkat berbagai kisah inspiratif insan perbendaharaan dalam melaksanakan tugas pelayanan perbendaharaan di berbagai pelosok negeri. Terdapat 4 episode yang ditayangkan dengan durasi 30 menit pada tiap episode yaitu :a. Layanan Sertifikasi Bendahara KPPN Banda Acehb. Pengelolaan Dana BLU untuk Layanan pada RSJ

Magelangc. Layanan Filial KPPN Wakatobi, dan d. Layanan Monev Penyaluran Dana Desa, KPPN Bau Bau.

Library Services

The DG Treasury Library has a vision to become the leading library on state treasury issues with information technology-based modern facilities. In realizing this vision, the DGT Library upholds three mission statements, firstly, to preserve printed and recorded works published by DG Treasury; secondly, to become a center for information and library of materials and documentation for all personnel requiring such data; thirdly, to provide library services.

The KLIP Subdivision manages the DG Treasury Library. Library service hours start Monday – Friday from 8:00 to 17:00 hours. Services provided include the borrowing of books and library materials for a maximum of two books up to fourteen days. During 2019, the Library had 788 visitors who also borrowed books. As of end-2019, the DG Treasury Library had 3,601 titles in its collection, comprising reference books (theses, regulations), text books, fiction, magazines, and modules.

Layanan Perpustakaan

Perpustakaan DJPb mempunyai visi yaitu menjadi perpustakaan unggulan dalam perbendaharaan negara dengan fasilitas yang lengkap dan modern berbasis teknologi informasi. Dalam mewujudkan visi tersebut, Perpustakaan DJPb mengemban tiga misi yaitu pertama, melestarikan karya cetak dan karya rekam hasil terbitan DJPb, misi yang kedua yakni menjadi pusat informasi bahan pustaka dan dokumentasi kepada seluruh pegawai DJPb yang membutuhkan, sedangkan yang ketiga adalah menyelenggarakan layanan perpustakaan.

Perpustakaan DJPb dikelola oleh Subbagian KLIP. Adapun jam layanan perpustakaan dimulai hari Senin – Jum’at pukul 08.00 – 17.00 WIB. Jenis layanan yang diberikan yaitu peminjaman buku dan bahan pustaka dengan jangka waktu peminjaman selama empat belas hari dan maksimal peminjaman dua buah buku. Selama tahun 2019, jumlah pengunjung Perpustakaan DJPb mencapai 788 pengunjung termasuk dengan jumlah peminjam bukunya. Hingga akhir tahun 2019, Perpustakaan DJPb mempunyai 3.601 judul koleksi judul yang terdiri dari buku-buku referensi (skripsi, tesis, peraturan), buku teks, buku fiksi, majalah, hingga modul.

Koleksi Perpustakaan DJPb Tahun 2019DG Treasury Library Collection in 2019

No Klasifikasi Classification

Jumlah Judul Titles

Jumlah Eksemplar Number of Copies

1 Referensi (Ensiklopedia, Skripsi, Peraturan, dll) Reference Material (Encyclopedia, Thesis, Regulations, etc.)

1.225 1.467

2 Textbook Textbooks

2.136 2.819

3 Fiksi (Novel) Fiction (Novels)

237 299

4 Majalah Magazines

84 120

5 ModulModules

26 46

Documentary Entitled “Indonesian Lantern”, Inspirational Stories of Treasury Personnel in Remote Areas of the Country

DG Treasury initiated to educate the public in collaboration with the private television station NET.TV through the airing of the documentary entitled “Indonesian Lantern”. This program comprised 4 episodes of 30 minutes duration each, with the following topics:

a. Treasurer Certification Service at Banda Aceh KPPN

b. Management of Public Service Agency Funds for Services at Magelang Mental Hospital

c. Wakatobi KPPN Filial Service, and

d. Monitoring and Evaluation Services of Village Fund Disbursement, KPPN Bau Bau



2. Program Informasi dan Edukasi Tematik Mengawal APBN Membangun Negeri dalam acara Angkringan TVRI Stasiun Yogyakarta

DJPb juga melaksanakan program informasi dan edukasi publik yang bekerja sama dengan TVRI Stasiun Yogyakarta dalam acara “Angkringan”, dengan mengangkat materi tentang Program Pembiayaan UMi. Program Pembiayaan UMi menjadi strategis untuk diangkat dan diinformasikan ke masyarakat umum melalui media televisi karena merupakan program prioritas nasional yang berdampak langsung dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat,.

Thematic Information and Education Program on Safeguarding the State Budget in Building the Nation, TVRI Yogyakarta Station

DG Treasury also initiated in delivering a public information and education program in collaboration with TVRI Yogyakarta Station on the “Angkringan” broadcast, by championing the UMi Financing Program. The UMi Financing Program represents a strategic program to be raised and informed to the public through the television media, as it has become a national priority program that has a direct and tangible impact on society.

5.5 PENGELOLAAN ASET DAN PENGADAAN BARANG/JASAASSET MANAGEMENT AND PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES

Census of State-Owned Assets

As per Minister of Finance Regulation No. 181/PMK.06/2016 concerning Administration of State-Owned Assets (BMN) and Minister of Finance Circular No. SE-43/MK.1/2017 concerning Implementation of Census of State-Owned Assets in the Ministry of Finance, it has been determined that the Minister of Finance as user of goods shall conduct an inventory of state-owned assets that are under his/her control through a census of goods, of at least once in 5 years for state-owned assets in addition to inventory and construction in progress (KDP).

The purpose of the state-owned assets census is to ensure the existence and condition of goods, to compare with records and update on present conditions (good, light damage, heavy damaged) which are then listed in the census report and recorded in the SAKTI application, to be then printed as the updated room inventory list (DBR).

During 2019, a census of unlisted assets (non-KIB) was conducted by all DG Treasury work units against office equipment (PCs, printers, laptops, air conditioners, furniture, networks, electricity, software, etc.), which led to the following results in the table below:

Sensus Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-43/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengguna barang melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya melalui sensus barang paling sedikit sekali dalam 5 tahun untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Adapun tujuan pelaksanaan sensus BMN yaitu untuk memastikan keberadaan dan kondisi, membandingkan eksistensi dengan catatan serta memperbarui status kondisi (baik, rusak ringan, rusak berat) yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam laporan sensus dan direkam ke dalam aplikasi SAKTI dan dicetak menjadi daftar barang ruangan (DBR) terbaru.

Sensus BMN non Kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2019 yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan DJPb terhadap peralatan mesin (PC, printer, laptop, AC, meubelair, jaringan, kelistrikan, software dll) memperoleh hasil sesuai tabel di bawah ini :

No Kondisi | Condition Jumlah Barang | Total Goods Nilai Barang | Value of Goods

1 Baik | Good 157.598 1.444.907.566.253

2 Rusak Ringan | Light Damage 13.835 59.090.720.926

3 Rusak Berat | Heavy Damage 48.335 186.371.704.569

4 Tidak Ditemukan | Not Found 28.106 100.947.887.055

5 Berlebih | Extra Items 115 448.822.876

6 Sengketa | Disputed Nihil Nihil



Adapun sensus BMN non KIB tahun 2019 yang dilaksanakan oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan memperoleh hasil sesuai tabel di bawah ini :

No Kondisi | Condition Jumlah Barang | Total

Goods

DBL Nilai Barang |Value of

Goods

1 Baik | Good 13.338 2.627 409.775.260.482

2 RusakRingan | Light Damage 1.620 627 10.690.237.630

3 RusakBerat | Heavy Damage 3.804 631 60.465.584.830

4 TidakDitemukan | Not Found 15.568 2.796 86.615.520.821

Total 34.330 6.681 567.546.603.763

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan sensus BMN tahun 2019 adalah :1. Waktu pelaksanaan yang relatif pendek karena aplikasinya

baru tersedia pada triwulan III sehingga sensus BMN baru efektif dilaksanakan pada bulan September 2019 dengan target waktu penyelesaian pada bulanDesember 2019

2. Tingginya kompleksitas dan mobilisasi objek sensus antar ruangan akibat adanya perubahan/renovasi layout dan perpindahan ruangan kerja

3. Kurangnya personel yang terlibat dalam pelaksanaan sensus (hanya para pegawai SubbagPengelolaan Aset), karena sulit menuntut komitmen keterlibatan para Subbag TU Direktorat mengingat SK Tim Sensus baru dapat ditetapkan pada bulan Desember 2019

4. Banyaknya BMN yang tidak memiliki merk dan tipe sehingga menyulitkan pencarian

5. Terdapat sebagian BMN yang telah masuk usul penghapusan namun belum mendapatkan persetujuan/SK penetapan penghapusan

6. Masih terdapat banyak BMN dengan usia lebih dari 15 tahun yang saat ini kondisinya tinggal potongan komponen yang sudah tidak utuh

Menindaklanjuti kondisi tersebut pada tahun 2020 akan dilaksanakan penelusuran kembali BMN yang tidak ditemukan sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1/MK.1/SJ.7/ 2020 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Sensus BMN Kementerian Keuangan.

On the other hand, a census of unlisted assets in 2019 conducted by the DG Treasury head office produced the following results as per the table below:

Various aspects of concern during the state-owned assets census in 2019 were as follows:

1. Relative short duration for implementing the census as the application only became available in quarter III, therefore the census effectively only began in September 2019 with targeted completion by December 2019

2. High complexity and mobility of census objects between rooms due to changes/ renovations to room layouts as well as shifting of work rooms

3. Lack of personnel involved in the implementation of the census (only employees of the Asset Management Subdivision), due to difficulties in seeking the involvement of administrative units within directorates, considering that the Census Team Decree was only issued in December 2019

4. Many assets did not have brand and type information, making them difficult to search

5. Some assets have been proposed for disposal, but approval/Decree has not yet been received

6. Many assets are over 15 years old, and only exist as parts of an asset that is no longer whole

Based on this situation, in 2020 the state-owned assets that could not be located will again be traced in accordance with Minister of Finance Circular No. SE-1/MK.1/SJ.7/2020 concerning Implementation of Follow-Ups to Ministry of Finance State-Owned Assets Census Outcomes.

Sosialisasi Pengelolaan BMN

Pada Agustus 2019 telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi pengelolaan BMN dan DJPb dengan peserta seluruh petugas pengelola barang milik negara di lingkungan DJPb, pada kegiatan tersebut para peserta diberikan sosialisasi terkait peraturan pengelolaan barang milik negara terbaru dari para narasumber yang berkompeten, bimbingan teknis pelaksanaan sensus BMN, penyusunan RK-BMN serta kebijakan internal pengelolaan barang milik negara lainnya.

Pengadaan Barang Dan Jasa

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Subbagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Bagian Umum DJPb mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang/jasa Kantor Pusat, koordinasi dan supervisi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan rencana umum pengadaan DJPb.

Capaian kinerja pengadaan barang/jasa Kantor Pusat DJPb selama periode tahun anggaran 2019 adalah :

A. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan mekanisme e-tendering

1. Rencana Umum Pengadaan tahun 2019 berdasarkan jenis paket pekerjaan adalah sebagai berikut :

Dissemination on State-Own Assets Management

In August 2019, dissemination on state-owned assets management was organized within DG Treasury, which was participated by all asset managers within the organization. The activity informed the participants on the latest regulations regarding state-owned assets management as presented by competent speakers, along with technical guidance on implementing census of assets, preparation of RK-BMN and internal policies on the management of other state-owned assets.

Procurement of Goods and Services

In accordance with Minister of Finance Decree No. KEP-234/PMK.01/2015 concerning Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance, the Goods/ Services Procurement Subdivision (PBJ) General Affairs Section has the task of planning and procuring goods/services at the Head Office, and coordinating and supervising

Achievements on procurement of goods/services at DG Treasury Head Office during FY 2019 were as follows:

A. Procurement of goods/ services electronically through e-tendering mechanism

1. The General Procurement Plan 2019 based on the work package types were as follows:



BARANG | GOODSPaket

PackagesPagu | Ceiling

(Rp)Penawaran | O er

(Rp) Penghematan | Savings

7 26.84 24.72 2.12 7.88%

MODAL | CAPITALPaket




32 201.62 179.82 21.80 10.81%

TOTAL Paket




39 288.46 204.54 23.92 10.47%

PelaksanaanWorkshop Pengadaan Barang/Jasa

Workshop Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan pada 27 Februari s.d. 01 Maret 2019 bertempat di Jakarta dengan mengundang dan dihadiri para pejabat pembuat komitmen pada 34 Satker vertikal lingkup DJPb dengan dengan tujuan untuk memberikan penguatan kepada para pejabat pengelola anggaran khususnya para PPK agar proses pengadaan barang/jasa di lingkup masing-masing satker dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabel serta menghasilkan output/outcome yang berkualitas. Workshop tersebut mengadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Biro Manajemen BMN dan pengadaan Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menyampaikan materi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta pengadaan barang/jasa khususnya pekerjaan konstruksi mulai dari proses persiapan, manajemen pelaksanaan kontrak, manajemen resiko dan hal-hal krusial pekerjaan konstruksi dari sudut pandang Auditor,

2. Rekapitulasi capaian kinerja yang dilaksanakan sepanjang periode tersebut adalah sebagai berikut:

2. Recapitulation of performance achievements during the period were as follows:

Workshop on Procurement of Goods/Services

A workshop on Procurement of Goods/Services was held in Jakarta on February 27 - March 1, which was attended by commitment officers (PPK) at 34 vertical work units within DG Treasury. The workshop’s objective was to provide mentoring to budget management officials, especially PPK so that the procurement of goods/ services within each work units can be executed properly and be accountable in producing quality outputs/outcomes. The workshop involved speakers from the Government Procurement Policy Agency (LKPP), State-Owned Assets Management and Procurement Bureau of the Ministry of Finance Secretariat General, Ministry of Finance Inspectorate General and Organization and Procedures Section of the Directorate General of Treasury Secretariat. A presentation was made on Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services and procurement of goods/ services, especially construction work starting from the preparation process, contract implementation management, risk management and crucial aspects of construction work from the perspective of the Auditor.

(dalam milyar rupiah)

Barang Goods Konstruksi Contruction

Jasa Konsultasi Consultancy Services

Jasa Lainnya Other Services Jumlah Total

Paket Packages

Nilai Value (Rp)

Paket Packages

Nilai Value (Rp)

Paket Packages

Nilai Value (Rp)

Paket Packages

Nilai Value (Rp)

Paket Packages

Nilai Value (Rp)

11 161.13 22 43.78 1 0.27 5 14.87 39 228.46

ATTACHMENT

231Annual Report DG Of Treasury 2019

DAFTAR PAGU DAN REALISASI DIPA TAHUN 2019BUDGET AND REALIZATION DIPA YEAR 2019

KODE KPPN

NAMA KPPN

JUMLAH SATKER NILAI DIPA JUMLAH

SP2DREALAISASI

PENDAPATANREALAISASI

BELANJA PERSENTASE

001 BANDA ACEH 363 11.856.516.909.000 111.469 3.025.242.328.913 11.082.881.863.873 93%

002 LANGSA 79 1.825.423.735.000 20.296 681.846.175.132 1.804.582.132.110 99%

003 MEULABOH 100 2.301.320.334.000 21.515 492.122.722.559 2.251.355.843.840 98%

004 MEDAN I 166 9.741.661.625.000 46.935 1.905.610.620.432 9.017.568.176.957 93%

005 PEMATANG SIANTAR 58 1.907.326.812.000 11.548 1.220.275.317.871 1.873.307.122.161 98%

006 PADANG SIDEMPUAN 124 2.631.738.695.000 19.457 1.017.635.981.987 2.547.363.619.295 97%

007 GUNUNG SITOLI 75 1.979.519.982.000 12.147 29.743.578.693 1.873.244.794.167 95%

008 PEKANBARU 312 8.467.631.659.000 71.326 10.325.783.405.866 8.004.500.794.084 95%

009 TANJUNG PINANG 225 4.103.840.245.000 39.827 2.201.216.744.685 3.874.170.619.350 94%

010 PADANG 298 11.000.765.060.000 78.790 5.492.565.146.175 9.941.412.227.884 90%

011 BUKITTINGGI 187 2.672.086.807.000 36.413 1.437.262.400.665 2.513.282.416.452 94%

012 JAMBI 267 6.371.136.634.000 56.856 3.558.278.343.571 5.863.397.316.227 92%

013 SUNGAI PENUH 47 818.319.245.000 7.659 21.537.082.693 793.949.910.127 97%

014 PALEMBANG 318 14.399.313.094.000 92.215 11.041.457.113.067 12.919.231.122.608 90%

015 PANGKAL PINANG 256 3.045.872.747.000 40.037 3.172.632.885.800 2.875.447.548.542 94%

016 BENGKULU 232 4.582.095.725.000 50.254 2.301.698.787.606 4.278.657.258.790 93%

017 BANDAR LAMPUNG 308 11.054.376.834.000 66.998 6.544.458.720.580 10.391.880.661.989 94%

018 JAKARTA I 260 56.617.100.856.000 177.242 45.666.466.840.030 55.006.070.422.511 97%

019 JAKARTA II 270 1.149.690.265.700.000 250.223 1.185.416.045.795.790 1.067.888.379.458.700 93%

020 SERANG 219 6.217.222.904.000 54.163 7.964.671.489.201 5.688.723.393.470 91%

021 PURWAKARTA 66 2.049.601.928.000 13.934 30.265.483.021.064 2.004.534.147.808 98%

022 BANDUNG I 203 11.141.817.913.000 71.730 25.515.491.407.367 10.541.367.418.643 95%

023 BOGOR 162 8.094.979.396.000 76.123 10.897.126.402.028 7.825.413.679.860 97%

024 CIREBON 118 4.379.464.441.000 33.500 2.971.043.670.636 4.240.552.548.888 97%

025 TASIKMALAYA 152 4.810.326.982.000 29.369 1.650.222.343.444 4.495.385.772.825 93%

026 SEMARANG I 154 10.732.326.470.000 69.166 23.933.515.127.119 9.819.804.955.695 91%

027 PURWOREJO 59 1.762.706.034.000 9.724 748.943.489.843 1.735.070.834.906 98%

028 SURAKARTA 111 6.988.210.402.000 42.666 5.557.369.088.347 6.461.450.743.579 92%

029 PURWOKERTO 75 3.282.697.280.000 17.848 2.382.236.955.512 3.218.036.921.238 98%

030 YOGYAKARTA 316 11.852.349.188.000 82.048 8.538.942.204.318 11.012.996.035.148 93%

031 SURABAYA I 140 13.211.316.699.000 80.387 51.303.527.384.293 11.935.469.345.781 90%

032 MALANG 178 10.080.094.949.000 56.010 101.717.807.725.640 9.558.998.262.581 95%

033 MADIUN 165 4.346.523.607.000 42.178 2.278.659.213.113 4.220.735.792.906 97%

034 KEDIRI 128 3.281.936.464.000 23.739 42.049.345.136.456 3.178.746.747.266 97%

035 BONDOWOSO 105 2.648.560.196.000 18.230 2.162.975.991.326 2.564.682.152.397 97%

036 PAMEKASAN 106 3.819.635.353.000 21.570 1.441.595.666.414 3.731.370.545.322 98%

037 DENPASAR 300 10.124.779.849.000 87.858 14.092.619.682.125 9.492.669.902.009 94%

038 MATARAM 263 8.731.069.304.000 70.812 2.595.851.731.674 8.048.188.190.215 92%

LAMPIRAN ATTACHMENT

LAMPIRAN ATTACHMENT


039 KUPANG 321 9.964.619.136.000 84.336 2.252.668.746.713 9.154.864.419.098 92%

040 ENDE 74 1.792.038.374.000 12.739 568.640.702.438 1.684.578.931.709 94%

041 WAINGAPU 74 1.603.148.984.000 11.350 344.670.170.603 1.542.697.542.629 96%

042 PONTIANAK 274 8.624.028.864.000 76.969 4.992.322.917.712 7.734.963.235.478 90%

043 PALANGKARAYA 257 5.943.135.860.000 61.595 1.889.980.028.885 5.592.497.457.584 94%

044 SAMPIT 77 1.317.274.554.000 12.300 1.387.668.308.556 1.276.757.424.806 97%

045 BANJARMASIN 317 8.820.321.165.000 66.605 7.421.938.275.889 7.979.176.061.533 90%

046 SAMARINDA 288 7.030.072.798.000 60.683 11.935.626.035.409 6.438.995.763.558 92%

047 BALIKPAPAN 144 3.688.446.350.000 38.429 8.696.841.512.110 3.443.501.971.342 93%

048 TARAKAN 56 1.001.195.696.000 13.844 2.643.812.422.188 928.824.787.204 93%

049 MANADO 297 9.495.173.713.000 83.407 4.059.802.827.885 8.390.268.182.395 88%

050 GORONTALO 249 4.855.100.684.000 60.617 1.210.870.335.461 4.558.061.786.127 94%

051 PALU 279 8.308.851.929.000 76.776 2.119.638.301.259 7.570.204.493.678 91%

052 POSO 94 1.754.024.741.000 21.423 1.961.600.868.127 1.719.771.789.741 98%

053 LUWUK 66 1.222.330.670.000 14.882 356.513.891.339 1.188.308.103.074 97%

054 MAKASSAR I 184 12.444.303.808.000 88.165 1.451.783.704.485 10.831.024.795.072 87%

055 WATAMPONE 84 2.395.518.924.000 22.555 481.004.118.111 2.348.982.645.716 98%

056 BANTAENG 77 1.530.677.998.000 18.217 827.111.685.838 1.486.716.655.754 97%

057 PARE PARE 121 1.884.943.284.000 21.850 649.758.759.485 1.826.325.972.880 97%

058 PALOPO 101 1.977.823.615.000 20.575 1.018.888.420.783 1.940.551.219.109 98%

059 MAJENE 79 1.730.543.224.000 15.179 303.102.424.840 1.685.983.313.232 97%

060 KENDARI 302 7.884.064.185.000 70.337 3.658.681.534.360 7.381.368.063.434 94%

061 AMBON 268 6.879.480.514.000 72.526 2.337.874.034.612 6.449.227.423.369 94%

062 TERNATE 308 6.496.766.929.000 78.640 2.225.013.382.713 6.251.076.066.543 96%

063 JAYAPURA 301 12.020.729.345.000 69.490 3.377.858.595.299 10.884.784.827.633 91%

064 BIAK 58 1.506.054.173.000 11.088 588.895.188.370 1.449.123.419.922 96%

065 MANOKWARI 230 6.502.921.468.000 45.792 1.462.047.794.626 5.900.168.715.587 91%

066 SORONG 130 4.371.115.242.000 32.588 1.397.511.182.782 4.164.157.104.449 95%

067 FAK FAK 56 1.157.246.399.000 8.506 19.465.414.842 1.051.089.325.081 91%

068 MERAUKE 98 3.751.706.016.000 19.000 809.286.703.655 3.444.589.857.654 92%

070 LUBUK LINGGAU 50 1.161.177.828.000 8.388 540.504.414.125 1.136.491.616.417 98%

071 BIMA 75 1.708.593.893.000 16.190 373.792.806.602 1.655.388.042.102 97%

072 PEKALONGAN 68 1.795.971.220.000 10.987 1.625.657.964.687 1.749.754.572.276 97%

073 BOJONEGORO 57 2.212.025.950.000 10.803 1.863.442.339.219 2.145.225.285.548 97%

074 TAPAKTUAN 89 1.479.060.847.000 14.085 468.310.637.429 1.449.512.975.127 98%

075 RANTAU PRAPAT 60 1.003.924.461.000 11.193 932.982.674.599 949.302.362.742 95%

076 TANJUNG BALAI ASAHAN 72 1.249.261.727.000 12.673 861.590.484.477 1.212.682.299.082 97%

077 SIJUNJUNG 70 852.862.385.000 11.800 12.335.641.530 805.276.186.172 94%


KODE KPPNNAMA KPPN JUMLAH SATKER NILAI DIPA JUMLAH

SP2DREALAISASI


BELANJA PERSENTASE

078 MUARA BUNGO 59 835.220.875.000 11.806 680.736.502.122 808.391.366.152 97%

079 SINTANG 52 1.575.109.524.000 10.954 692.338.970.093 1.551.006.738.049 98%

080 BUNTOK 90 1.328.657.791.000 16.351 783.051.957.094 1.280.823.960.764 96%

081 KOTABARU 56 1.051.052.249.000 8.122 2.314.752.306.332 1.018.910.886.592 97%

082 TOLI TOLI 65 1.107.608.046.000 12.219 436.380.490.860 1.054.267.026.314 95%

083 TAHUNA 49 972.857.389.000 10.970 191.581.765.813 941.682.204.013 97%

084 TUAL 65 1.450.417.605.000 12.404 33.128.356.102 1.382.741.754.577 95%

085 NABIRE 64 2.602.520.503.000 10.372 33.103.195.316 2.342.912.412.545 90%

086 KARAWANG 38 1.780.365.859.000 8.457 4.799.987.441.025 1.680.440.138.068 94%

087 SUMEDANG 31 1.650.878.312.000 8.002 63.071.047.705 1.548.965.930.031 94%

088 JAKARTA III 295 100.046.442.314.000 252.654 15.890.103.528.579 97.758.520.024.300 98%

089 LHOKSEUMAWE 109 3.753.717.583.000 25.955 1.491.641.942.310 3.693.494.913.913 98%

090 SOLOK 78 923.264.209.000 11.710 642.192.038.119 866.198.627.183 94%

091 LUBUK SIKAPING 60 653.692.455.000 11.346 7.488.998.951 626.386.375.023 96%

092 RENGAT 81 1.657.552.422.000 12.458 1.404.532.664.766 1.596.249.220.239 96%

093 SINGKAWANG 89 1.729.479.594.000 18.546 811.966.398.841 1.650.943.082.222 95%

094 KETAPANG 53 1.132.758.678.000 11.768 1.237.013.266.942 1.096.848.047.601 97%

095 BANDUNG II 180 14.904.389.354.000 104.389 1.016.125.558.961 13.789.016.571.803 93%

096 GARUT 37 2.041.467.881.000 7.766 616.132.150.017 2.006.685.739.888 98%

097 PATI 61 1.763.197.766.000 10.276 828.528.341.425 1.726.260.553.435 98%

098 MOJOKERTO 97 2.772.915.793.000 25.725 1.552.286.330.310 2.668.387.973.922 96%

099 PACITAN 23 525.271.183.000 4.509 16.381.835.515 512.936.894.308 98%

100 BANYUWANGI 52 1.305.237.575.000 10.688 582.516.437.555 1.259.811.870.413 97%

101 SUMBAWA BESAR 55 1.175.100.682.000 9.668 901.083.998.175 1.140.955.115.017 97%

102 PANGKALAN BUN 76 864.182.700.000 15.360 1.410.047.457.684 827.835.400.217 96%

103 BAU BAU 116 1.735.689.682.000 20.109 467.088.658.378 1.682.295.357.638 97%

104 SAUMLAKI 38 750.256.483.000 6.591 10.012.269.213 718.348.160.185 96%

105 KUTACANE 46 904.507.101.000 8.380 4.848.278.497 891.879.609.991 99%

106 SIBOLGA 59 1.066.559.622.000 9.424 501.840.013.767 1.039.880.909.978 97%

107 TANJUNG PANDAN 43 622.434.858.000 7.639 661.818.396.098 584.001.322.407 94%

109 BATURAJA 75 1.577.403.394.000 11.436 541.860.614.749 1.543.532.179.099 98%

110 BARABAI 95 1.369.452.260.000 17.219 840.189.512.976 1.319.340.851.202 96%

111 RUTENG 88 1.978.505.349.000 13.908 438.558.713.009 1.918.792.301.457 97%

112 TOBELO 69 1.613.366.742.000 14.083 516.381.977.206 1.582.731.841.603 98%

113 WAMENA 80 5.864.677.686.000 11.010 93.746.224.601 5.537.766.514.830 94%

115 MAGELANG 97 2.979.625.595.000 30.602 2.259.130.702.212 2.895.329.898.260 97%

116 KOTABUMI 104 2.244.968.270.000 14.985 957.883.310.939 2.116.508.448.753 94%



SP2DREALAISASI


BELANJA PERSENTASE

LAMPIRAN ATTACHMENT


117 PUTUSSIBAU 31 762.295.415.000 5.205 9.977.004.618 743.622.548.493 98%

118 TEGAL 105 3.595.170.417.000 18.559 1.681.352.181.931 3.518.774.609.885 98%

119 SIDIKALANG 58 1.094.869.969.000 8.844 272.707.986.867 1.060.181.518.863 97%

120 DUMAI 113 2.028.560.164.000 22.032 3.361.678.326.847 1.936.466.799.282 95%

121 MANNA 72 1.178.270.002.000 12.994 9.719.754.798 1.141.929.230.019 97%

122 TAKENGON 56 1.159.292.243.000 14.638 28.095.402.834 1.146.117.967.528 99%

123 MEDAN II 185 7.899.877.263.000 51.928 15.229.665.952.329 7.493.857.577.526 95%

124 TEBING TINGGI 82 2.047.485.616.000 12.898 524.603.286.921 2.020.688.460.347 99%

125 BALIGE 78 1.545.116.445.000 12.638 420.349.636.325 1.492.699.850.882 97%

126 METRO LAMPUNG 78 2.005.666.563.000 14.293 1.933.214.341.448 1.900.479.917.007 95%

127 TANGERANG 112 5.821.437.526.000 34.806 40.525.348.612.562 5.348.730.390.912 92%

128 SUKABUMI 90 3.313.670.528.000 20.812 1.903.978.762.965 3.220.408.112.962 97%

129 KUDUS 85 2.470.685.510.000 20.654 35.650.137.514.282 2.427.968.067.158 98%

130 CILACAP 54 1.193.354.846.000 10.790 1.720.495.509.545 1.166.010.147.539 98%

131 JEMBER 72 2.992.812.767.000 15.950 2.724.651.070.343 2.897.992.213.008 97%

132 SINGARAJA 74 1.574.706.575.000 19.946 606.820.901.389 1.520.451.044.350 97%

133 JAKARTA IV 270 34.602.393.272.000 160.675 11.048.157.892.874 32.198.067.405.134 93%

134 SEMARANG II 161 11.200.134.069.000 68.225 3.689.901.029.024 10.410.102.032.509 93%

135 SURABAYA II 166 9.909.750.310.000 61.430 2.076.732.569.539 8.130.893.561.391 82%

136 MAKASSAR II 226 6.118.196.073.000 61.066 9.704.376.958.849 5.773.880.179.336 94%

137 BATAM 133 4.584.453.669.000 29.873 8.190.986.627.623 3.965.025.842.641 86%

138 SERUI 36 733.779.904.000 4.864 7.914.108.299 714.597.132.405 97%

139 JAKARTA V 286 49.080.423.650.000 275.854 14.768.743.637.059 42.481.786.561.326 87%

140 KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH 248 320.552.332.506.000 9.736 22.185.662.602.674 305.773.094.021.315 95%

141 TIMIKA 43 1.660.713.101.000 7.625 4.306.954.821.428 1.284.916.395.581 77%

142 PAINAN 37 602.068.796.000 6.551 6.385.589.916 592.410.726.245 98%

143 KUALA TUNGKAL 59 791.592.035.000 8.409 672.870.238.163 756.598.154.956 96%

144 LAHAT 98 2.111.364.584.000 19.956 499.130.971.967 2.072.496.147.863 98%

145 LIWA 34 722.707.073.000 5.408 4.121.008.882 709.221.907.969 98%

146 CURUP 71 1.067.063.753.000 14.567 225.454.303.464 1.018.623.979.174 95%

147 KUNINGAN 79 1.998.299.213.000 14.146 688.338.257.786 1.970.028.914.718 99%

148 KLATEN 81 2.211.720.114.000 14.546 3.090.540.801.994 2.140.587.474.242 97%

149 WONOSARI 38 674.468.190.000 6.466 209.717.981.583 651.120.049.965 97%

150 BLITAR 89 2.039.285.586.000 21.372 1.667.331.498.239 1.949.921.122.920 96%

151 TANJUNG 96 1.320.888.110.000 16.607 916.279.996.067 1.278.177.365.496 97%

152 NUNUKAN 38 677.307.155.000 5.293 31.383.435.465 642.588.632.236 95%



SP2DREALAISASI


BELANJA PERSENTASE

153 TANJUNG REDEP 29 470.750.703.000 4.501 211.341.020.775 446.666.908.190 95%

154 AMLAPURA 66 995.293.434.000 11.317 46.900.398.954 949.280.140.017 95%

155 BENTENG 26 365.731.333.000 4.496 6.855.247.590 360.400.342.580 99%

156 KOLAKA 67 1.184.495.259.000 10.718 87.048.633.763 1.158.108.241.096 98%

157 RAHA 43 771.324.653.000 5.738 8.157.725.352 759.968.865.068 99%

158 KOTAMOBAGU 87 1.639.359.626.000 17.316 560.316.548.715 1.583.632.308.443 97%

159 BANGKO 56 981.120.657.000 12.060 626.176.131.116 943.032.617.156 96%

160 SEKAYU 53 1.522.216.111.000 7.239 1.240.106.393.188 1.499.412.816.536 99%

161 RANGKASBITUNG 57 2.062.492.349.000 13.129 29.537.325.725 2.019.255.289.092 98%

162 SRAGEN 64 1.341.956.802.000 10.343 1.881.623.183.462 1.307.776.601.529 97%

163 PURWODADI 52 1.927.014.753.000 10.329 1.029.972.890.233 1.840.698.091.625 96%

164 BANJARNEGARA 52 1.444.975.997.000 10.461 51.037.081.474 1.418.132.795.668 98%

165 SIDOARJO 83 4.783.180.314.000 33.427 12.543.829.725.589 4.419.478.902.176 92%

166 TUBAN 28 797.648.651.000 5.204 616.398.188.812 776.830.747.584 97%

167 SANGGAU 76 1.354.712.574.000 12.775 889.967.526.534 1.331.895.161.484 98%

168 PELAIHARI 31 569.112.670.000 7.331 103.658.652.772 552.294.848.699 97%

169 SELONG 32 1.381.602.884.000 7.939 39.886.264.497 1.343.722.609.971 97%

170 MAKALE 43 1.086.179.021.000 8.488 122.414.721.876 1.053.149.005.510 97%

171 BEKASI 77 2.852.943.770.000 27.570 29.390.496.409.460 2.739.745.910.683 96%

172 ATAMBUA 63 1.277.936.035.000 11.282 53.440.027.793 1.208.024.384.405 95%

173 MASOHI 102 2.521.746.305.000 21.523 28.489.773.796 2.417.627.555.121 96%

174 LARANTUKA 56 947.763.685.000 8.827 11.128.227.561 936.193.753.764 99%

175 JAKARTA VI 218 28.226.367.942.000 211.203 3.244.888.081.641 26.834.083.484.638 95%

176 WATES 33 652.485.766.000 6.705 431.756.088.197 630.853.589.088 97%

177 SINJAI 27 409.950.776.000 4.981 5.823.164.997 403.521.979.305 98%

178 MAMUJU 195 3.802.951.715.000 31.277 436.796.035.745 3.332.464.033.101 88%

179 BITUNG 73 1.318.015.836.000 17.443 1.035.341.431.979 1.266.643.731.978 96%

180 MARISA 54 761.851.830.000 8.052 9.318.946.443 738.525.570.180 97%

181 MUKOMUKO 27 370.601.607.000 6.971 3.068.260.873 356.041.825.593 96%

182 JAKARTA VII 257 129.599.110.175.000 243.533 23.744.511.775.544 124.591.800.578.218 96%

185 TANJUNG SELOR 154 3.625.479.348.000 20.955 77.550.177.160 3.050.598.701.277 84%



SP2DREALAISASI


BELANJA PERSENTASE

LAMPIRAN ATTACHMENT


A ALM Asset Liability Management

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B BA-BUN Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

BAS Badan Akun Standar

BAT Bank Account Transfer

BI Bank Indonesia

BLU Badan Layanan Umum

BMN Barang Milik Negara

BO Bank Operasional

BOS Bantuan Operasional Sekolah

BPK Badan Pemeriksa Keuangan

BPNT Bantuan Pangan Non Tunai

BPYBDS Laporan Barang Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya

BUMD Badan Usaha Milik Daerah

BUMN Badan Usaha Milik Negara

C CBT Computer-Based Test

CIO Chief Information Officer

CMC Change Management and Communication

COA Chart of Account

COBIT Control Objective for Information and Related Technology

CPIN Cash Planning Information Network

CSO Customer Service Officer

D DFDD DAK Fisik dan Dana Desa

DigiT Digital Treasury

DJPb Ditjen Perbendaharaan

DPPN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

F FABS Financial Account and Balance Sheet

FGD Focus Group Discussion

FSA Full Sequence of Accounts

G GFS Government Financial Statistic

I IBT Internet-Based Test

IKPA indikator kinerja pelaksanaan anggaran

IKT Indikator Kinerja Terpilih

IKU Indikator Kinerja Utama

Incrima Internal Control and Risk Management

IS Inisiatif Strategis

IS RBTK Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

ITUp Indonesian Treasury Update

J JANM Jabatan Akuntan Negara Malaysia

JPM Job Person Match

K K/L Kementerian Negara/Lembaga

Kepdirjen Keputusan Direktur Jenderal

KKP Kartu Kredit Pemerintah

KKPE Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

KLBI Kredit Likuiditas Bank Indonesia

KLIP Kehumasan Layanan Informasi dan Protokoler

KOICA Korea Indonesia Cooperating Agency

KPA Kuasa Pengguna Anggaran

KPEN-RP Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan

KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KSP Knowledge Sharing Program

KSP Knowledge Sharing Program

KUPS Kredit Usaha Pembibitan Sapi

KUR Kredit Usaha Rakyat

L LHP Laporan Hasil Pemeriksaan

LKBUN Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

LKKL Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPK Keuangan Pemerintah Konsolidasian

LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

LO Laporan Operasional

LPDP Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

LSKP Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

M MEF Minimum Essential Force

DAFTAR SINGKATAN

MoU Memorandum of Understanding

MPN Modul Penerimaan Negara

MTI Majalah Treasury Indonesia

N NIK Nomor Induk Kependudukan

NKO Nilai Kinerja Organisasi

NKP Naskah Karya Perorangan

NZAS New Zealand Award Scholarship

O OM SPAN Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Otsus Otonomi Khusus

P PA Pelaksanaan Anggaran

PAK Panitia Antar Kementerian

Pemda Pemerintah Daerah

PETS Public Expenditure Tracking System

PIP Pusat Investasi Pemerintah

PJSP Penyedia Jasa Sistem Pembayaran

PKH Program Keluarga Harapan

PKN Pengelolaan Kas Negara

PKN-STAN Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

PKS Perjanjian Kerjasama

PMK Peraturan Menteri Keuangan

PNBP Pendapatan Negara Bukan Pajak

Polhukam Politik, Hukum, dan Keamanan

PP Peraturan Pemerintah

PPHP Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

PPID Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

PPK Pejabat Pembuat Komitmen

PSAP Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

PTKP Penghasilan Tidak Kena Pajak

R Rapimnas Rapat Pimpinan Nasional

RBTK Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

RM Rupiah Murni

RMP Rupiah Murni Pendamping

RPKBUNP Rekening Pembantu Kuasa BUN Pusat

RPP Rancangan Peraturan Pemerintah

RPPSDM Rencana Program Pengembangan SDM

S SAB Sectoral Accounts and Balance Sheets

SAKTI Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

SAL Saldo Anggaran Lebih

Satker Satuan Kerja

SBN Surat Berharga Negara

SDM Sumber Daya Manusia

SIKP Sistem Informasi Kredit Program

SiLPA Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SIPANDU Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan

SITP Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

SLKS Satyalancana Karya Satya

SMI Sistem Manajemen Investasi

SOP Standar Operating Procedures

SP Sistem Perbendaharaan

SP-SPD Surat Pengantar - Surat Penarikan Dana

S-SRG Skema Subsidi Resi Gudang

T TDK Transaksi Dalam Konfirmasi

TDR Treasury Dealing Room

TGC Treasury Goes to Campus

THR Tunjangan Hari Raya

TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi

TKDD Transfer ke Daerah dan Dana Desa

TKTM Transfer Keluar dan Transfer Masuk

TMR Treasury Management Representative

TPBP Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan

TSA Treasury Single Account

U UAPBUN-AP Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara, Akuntansi Pusat

UD Ujian Dinas

UIC Unit in Charge

UKI Unit Kepatuhan Internal

UMi Ultra Mikro

UPKP Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

W WBBM Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

WBK Wilayah Bebas dari Korupsi

Whistleblowing System

WiSe

WTP Wajar Tanpa Pengecualian

LAMPIRAN ATTACHMENT


DAFTAR ALAMAT UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

No. Unit Kerja Alamat

1 Direktur Pelaksanaan Anggaran Gd. Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 4 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

2 Direktur Pengelolaan Kas Negara Gd. Prijadi Praptosuhardjo II Lt. 3 Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta

3 Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan

Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIB Lt. 3 Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta

4 Direktur Sistem Manajemen Investasi Gd. Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 3 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

5 Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Gd. Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 5 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

6 Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lt. 2 Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta

7 Direktur Sistem Perbendaharaan Gd. Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lt. 4 Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta

8 Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Gd. Prijadi Praptosuhardjo I Lt. 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

9 Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Gedung Prijadi Praptosuhardjo II lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 Jakarta

10 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh

Gedung Keuangan Negara Gd. A Lantai II, Jl. Tgk. Chik Di Tiro

Banda Aceh, 23241

11 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara

Jl. Diponegoro No.30A Medan, 20152

12 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat

Jl. Khatib Sulaiman, No.3 Padang, 25138

13 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Riau

Jl. Jend. Sudirman, No. 249 Pekanbaru, 28116

14 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kep. Riau

Jl. Raja Haji Fisabilillah Blok B Km. 8 No. 1-5

Tanjung Pinang, 29124

15 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi

Jl. Mayjen Yusuf Singadikane No.45 Jambi, 36122

16 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Selatan

Jl. Kapten A. Rivai No. 2 Palembang, 30129

17 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung

Jl. Cut Mutiah No. 23A Bandar Lampung, 35124

18 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Bengkulu

Jl. Adam Malik (D. H. P. Natadireja) No. 271 Km.8

Bengkulu, 38225

19 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Bangka Belitung

Jl. Sungai Selan No. 91 Pangkal Pinang, 33135

20 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten

Jl. K.H. Abdul Fatah Hasan No. 33 Serang, 42118

21 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta

Jl. Otto Iskandardinata No. 53-55 Jakarta, 13330

22 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat

Jl. Diponegoro No. 59 Bandung, 40123

23 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah

Jl. Pemuda No. 2 Semarang, 50138

24 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta

Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta, 55166

25 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur

Jl. Indrapura No. 5 Surabaya, 60175

26 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat

Jl. Achmad Sood No. 3 Pontianak, 78121

27 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah

Jl. Cilik Riwut Km. 1 No. 10 Palangkaraya, 73111

28 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Selatan

Jl. Mayjen D.I. Pandjaitan No. 24 Banjarmasin, 70114

29 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur

Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Samarinda, 75124

30 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Utara

Jl. Sutoyo, Kabupaten Bulungan Tanjung Selor, 77211

31 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Bali

Jl. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Denpasar, 80235

32 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 10 Mataram, 83127

33 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Nusa Tenggara Timur

Jl. El Tari II Walikota Baru Kupang, 85000

34 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan

Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar, 90232

35 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat

Gedung Keuangan Negara, Jl. Soekarno-Hatta

Mamuju

36 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Dako No. 15 Palu, 94112

37 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara

Jl. Mayjen Sutoyo No. 34 Kendari, 93122

38 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo

Jl. Raden Saleh Kota Gorontalo, 96128

39 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara

Jl. 17 Agustus Manado, 95113

40 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara

Jl. Jati Lurus No. 254 Ternate, 97713

41 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku

Jl. Pitu Ina No. 7 Karang Panjang Ambon, 97122

42 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat

Jl. Brigjen Abraham O Atururi, Arfai, Andai

Manokwari, 98312

43 Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua

Jl. Jend. A. Yani No. 8 Jayapura, 99111



LAMPIRAN ATTACHMENT


44 Kepala KPPN Meulaboh Jl. Sisingamangaraja No. 3 Meulaboh 23617

45 Kepala KPPN Tapaktuan Jl. T. Cut Ali No. 69 Tapak Tuan 23715

46 Kepala KPPN Langsa Jl. Jend A. Yani No. 2 Langsa 24416

47 Kepala KPPN Kutacane Jl. Blangkejeran Km. 3 Kutacane 24601

48 Kepala KPPN Takengon Jl. Rumah Sakit Umum No. 96 Takengon 24551

49 Kepala KPPN Medan I Jl. Diponegoro No. 30A Medan 20152

50 Kepala KPPN Medan II Jl. Diponegoro No. 30A Medan 20152

51 Kepala KPPN Tebing Tinggi Jl. Sutomo No. 2 Tebing Tinggi 20600

52 Kepala KPPN Pematang Siantar Jl. Brigjen Rajamin Purba, SH. Pematang Siantar 21111

53 Kepala KPPN Padang Sidempuan Jl. Kenanga No. 50 Padang Sidempuan 22725

54 Kepala KPPN Gunung Sitoli Jl. Pancasila No. 13 Gunung Sitoli 22814

55 Kepala KPPN Rantau Prapat Jl. Sisingamangaraja No. 62 Rantau Prapat 21415

56 Kepala KPPN Tanjung Balai Jl. Sudirman Km. 1 Tanjung Balai 21312

57 Kepala KPPN Sibolga Jl. Dr. Sutomo No. 7 Sibolga 21520

58 Kepala KPPN Sidikalang Jl. Sisingamangaraja No. 69A Sidikalang 22313

59 Kepala KPPN Balige Jl. Raya Balige-Laguboti No. 2 Balige

60 Kepala KPPN Padang Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang 25129

61 Kepala KPPN Painan Jl. Ilyas Yacub No. 3 Painan

62 Kepala KPPN Bukit Tinggi Jl. Prof. Hazairin No. 1 Bukit Tinggi 26116

63 Kepala KPPN Solok Jl. Raya Kotobaru Solok 27362

64 Kepala KPPN Sijunjung Jl. Prof. M. Yamin, Sh No. 77 Sijunjung

65 Kepala KPPN Lubuk Sikaping Jl. Jend. Sudirman No. 93 Lubuk Sikaping

66 Kepala KPPN Rengat Jl. Diponegoro No. 2 Rengat 29112

67 Kepala KPPN Dumai Jl. Jend. Sudirman No. 25 Dumai 28812

68 Kepala KPPN Batam Jl. Raja Haji - Sekupang Batam 29422

69 Kepala KPPN Kuala Tungkal Jl. Thomas Cup No. 1 Kuala Tungkal 36513

70 Kepala KPPN Sungai Penuh Jl. H. Bakri No. 16 Sungai Penuh 37112

71 Kepala KPPN Muara Bungo Jl. Sulthan Thaha Muara Bungo 37211

72 Kepala KPPN Bangko Jl. Diponegoro Bangko 37314

73 Kepala KPPN Sekayu Jl. Kol. Wahid Udin Sekayu 30711

74 Kepala KPPN Baturaja Jl. Jend. D. I. Panjaitan No. 471 Baturaja 32112

75 Kepala KPPN Lubuk Linggau Jl. Yos Sudarso Komp. Pemda Tk. II Musi Rawas

Lubuk Linggau 31611



76 Kepala KPPN Lahat Jl. R. E. Martadinata Lahat 31414

77 Kepala KPPN Metro Jl. Seminung No. 5 Metro 34111

78 Kepala KPPN Kotabumi Jl. Jend. Sudirman Km. 3 Kotabumi 31513

79 Kepala KPPN Liwa Jl. Raden Intan, Way Mengaku Liwa

80 Kepala KPPN Curup Jl. Sukowati No. 63 Curup 39114

81 Kepala KPPN Muko-Muko Jl. Bandar Baru Raya Komplek Perkantoran Kabupaten

Muko-Muko

82 Kepala KPPN Manna Jl. Affan Baksin No. 103 Manna 38512

83 Kepala KPPN Tanjung Pandan Jl. Sriwijaya Pall No. 1 Tanjung Pandan 33416

84 Kepala KPPN Serang Jl. KH. Abdul Fatah Hasan 34 Serang 42118

85 Kepala KPPN Rangkas Bitung Jl. Siliwangi No. 48 Rangkas Bitung

86 Kepala KPPN Tangerang Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No. 12

Tangerang

87 Kepala KPPN Jakarta I Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta 10120

88 Kepala KPPN Jakarta II Jl. Wahidin II No. 3 Jakarta 10710

89 Kepala KPPN Jakarta III Jl. Otto Iskandar Dinata 53-55 Jakarta 13330

90 Kepala KPPN Jakarta IV Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta 10120

91 Kepala KPPN Jakarta V Jl. T. B. Simatupang Jakarta Selatan Jakarta

92 Kepala KPPN Jakarta VI Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta

93 Kepala KPPN Jakarta VII Jl. Otto Iskandar Dinata 53-55 Jakarta

94 Kepala KPPN Khusus Pinjaman Dan Hibah Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta 10120

95 Kepala KPPN Khusus Investasi Jl. Wahidin II No. 3 Jakarta 10710

96 Kepala KPPN Khusus Penerimaan Jl. Wahidin II No. 3 Jakarta 10710

97 Kepala KPPN Bandung I Jl. Asia - Afrika No. 114 Bandung 40261

98 Kepala KPPN Bandung II Jl. PHH. Mustofa No. 37 Bandung

99 Kepala KPPN Karawang Jl. Kertabumi Karawang 41311

100 Kepala KPPN Bogor Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Bogor 46122

101 Kepala KPPN Purwakarta Jl. Ibrahim Singadilaga No. 65 Purwakarta 41115

102 Kepala KPPN Sukabumi Jl. Suryakencana No. 20 Sukabumi 43111

103 Kepala KPPN Garut Jl. Jend. A. Yani No. 249 Garut 44117

104 Kepala KPPN Cirebon Jl. Tuparev No. 14 Cirebon 45153

105 Kepala KPPN Kuningan Jl. Moch. Toha No. 14 Kuningan

106 Kepala KPPN Tasikmalaya Jl. Manonjaya No. 50 Cibeureum Tasikmalaya 48101

107 Kepala KPPN Sumedang Jl. Mayor Abdurrachman No. 221 Sumedang

108 Kepala KPPN Bekasi Jl. Pramuka No. 63 Bekasi

109 Kepala KPPN Semarang I Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang 50241



LAMPIRAN ATTACHMENT


110 Kepala KPPN Semarang II Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang 50241

111 Kepala KPPN Surakarta Jl. Slamet Riyadi No. 467 Surakarta 57146

112 Kepala KPPN Sragen Jl. Sukowati (Komp. Gedung Kartini) No. 15C

Sragen

113 Kepala KPPN Klaten Jl. Sersan Sadikin No. 30 Klaten

114 Kepala KPPN Pati Jl. P. Diponegoro No. 102 Pati 59111

115 Kepala KPPN Purwodadi Jl. M. H Thamrin Purwodadi

116 Kepala KPPN Kudus Jl. Mejobo Kudus Kudus 59319

117 Kepala KPPN Pekalongan Jl. Bahagia No. 44 Pekalongan 51117

118 Kepala KPPN Tegal Jl. Dr. Sutomo No. 64 Tegal 52113

119 Kepala KPPN Purworejo Jl. Urip Sumoharjo No. 83 Purworejo 54111

120 Kepala KPPN Purwokerto Jl. D. I. Panjaitan No. 62 Purwokerto

121 Kepala KPPN Banjarnegara Jl. Letjen S. Parman No. 545 Banjarnegara 53412

122 Kepala KPPN Cilacap Jl. Perintis Kemerdekaan Cilacap

123 Kepala KPPN Magelang Jl. Veteran No. 3 Magelang 56117

124 Kepala KPPN Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta 55166

125 Kepala KPPN Wates Jl. Adhiyaksa No. 2 Wates

126 Kepala KPPN Wonosari Jl. Taman Bakti/ Piyaman Wonosari Wonosari 55815

127 Kepala KPPN Surabaya I Jl. Indrapura No. 5 Surabaya 60175

128 Kepala KPPN Surabaya II Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya 60175

129 Kepala KPPN Sidoarjo Jl. Wolter Mongonsidi No. 89A Sidoarjo

130 Kepala KPPN Malang Jl. Merdeka Selatan No. 2 Malang 65119

131 Kepala KPPN Pamekasan Jl. Jokotole No. 141 Pamekasan 69321

132 Kepala KPPN Mojokerto Jl. Gajah Mada No. 147 Mojokerto 61314

133 Kepala KPPN Banyuwangi Jl. Jend. A. Yani No. 120 Banyuwangi 68416

134 Kepala KPPN Jember Jl. Kalimantan No. 35 Jember 68121

135 Kepala KPPN Bondowoso Jl. A. Yani No. 86 Bondowoso

136 Kepala KPPN Madiun Jl. Salak No. 52 Madiun 63131

137 Kepala KPPN Kediri Jl. Jenderal Basuki Rachmat Kediri 64124

138 Kepala KPPN Blitar Jl. Raya Garum Km. 4 Blitar 66128

139 Kepala KPPN Bojonegoro Jl. Untung Suropati No. 63 Bojonegoro

140 Kepala KPPN Tuban Jl. H. O. S Cokrominoto Tuban

141 Kepala KPPN Pacitan Jl. Letjen. S. Parman No. 47 Pacitan

142 Kepala KPPN Sanggau Jl. Jend. Sudirman Sanggau 78511

143 Kepala KPPN Singkawang Jl. Firdaus H. Rais No. 66 Singkawang 79123



144 Kepala KPPN Ketapang Jl. Jend. Sudirman No. 55 Ketapang 78812

145 Kepala KPPN Sintang Jl. Adi Sucipto No. 1 Sintang 78611

146 Kepala KPPN Putussibau Jl. W. R. Soepratman No. 50 Putussibau 78711

147 Kepala KPPN Buntok Jl. Pelita Raya No. 369 Buntok 73711

148 Kepala KPPN Sampit Jl. Jend. Sudirman Km. 1,5 Sampit Kotawaringin Timur

Sampit

149 Kepala KPPN Pangkalan Bun Jl. Sutan Syahrir No. 9 Pangkalan Bun 74101

150 Kepala KPPN Banjarmasin Jl. Mayjend. D. I. Panjaitan No. 10 Banjarmasin 70114

151 Kepala KPPN Pelaihari Jl. Datu Insad No. 79 Pelaihari 70813

152 Kepala KPPN Barabai Jl. Ir. PHM. Noor No. 28 Barabai 71311

153 Kepala KPPN Tanjung Jl. A. Yani Km. 10 No. 20 Tanjung 71571

154 Kepala KPPN Kotabaru Jl. Yakut No. 19 Kotabaru 72116

155 Kepala KPPN Samarinda Jl. Moh. Yamin No. 25 Samarinda 75123

156 Kepala KPPN Tanjungredeb Jl. Milono No. 2 Tanjungredeb 77311

157 Kepala KPPN Tarakan Jl. Diponegoro No. 46 Tarakan

158 Kepala KPPN Nunukan Jl. Ujang Dewa-Sedadap Nunukan 77482

159 Kepala KPPN Denpasar Jl. Dr. Kusumaatmaja Niti Mandala Denpasar 80235

160 Kepala KPPN Singaraja Jl. Udayana No. 10 Singaraja 81116

161 Kepala KPPN Amlapura Jl. Cempaka Amlapura 80812

162 Kepala KPPN Selong Jl. Moh. Yamin No. 43 Selong 83611

163 Kepala KPPN Bima Jl. Pendidikan No. 16 Bima 84116

164 Kepala KPPN Sumbawa Besar Jl. Garuda No. 107 Sumbawa Besar 84312

165 Kepala KPPN Atambua Jl. Diponegoro Atambua

166 Kepala KPPN Larantuka Jl. Jend. Sudirman No. 48 Larantuka

167 Kepala KPPN Ende Jl. Kelimutu No. 53 Ende 86316

168 Kepala KPPN Ruteng Jl. Adi Sucipto Ruteng 86518

169 Kepala KPPN Waingapu Jl. Ampera Waingapu 87111

170 Kepala KPPN Makasar I Jl. Slamet Riyadi No. 5 Makassar

171 Kepala KPPN Makasar II Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km. 4 ( GKN Lt. II )

Makassar 90232

172 Kepala KPPN Pare Pare Jl. Karaeng Burane No. 20 Pare Pare 91111

173 Kepala KPPN Benteng Jl. D. I. Panjaitan Benteng-Selayar Benteng 92812

174 Kepala KPPN Bantaeng Jl. Raya Lanto No. 112 Bantaeng 92411

175 Kepala KPPN Palopo Jl. Opu Tossapaile Palopo 91927

176 Kepala KPPN Watampone Jl. K. H. Agus Salim No. 7 Watampone 92732

177 Kepala KPPN Sinjai Jl. H. Abdul Latif No. 4 Sinjai 92611



LAMPIRAN ATTACHMENT


178 Kepala KPPN Makale Jl. Pontiku No. 35 Makale

179 Kepala KPPN Mamuju Jl. A. Yani No. 14 Mamuju

180 Kepala KPPN Majene Jl. Jend. Sudirman No. 96 Majene 91412

181 Kepala KPPN Palu Jl. Tanjung Dako No. 11 Palu 94112

182 Kepala KPPN Poso Jl. Kalimantan No. 16 Poso 94619

183 Kepala KPPN Luwuk Jl. Jend. A. Yani No. 134 Luwuk 94711

184 Kepala KPPN Toli Toli Jl. Magamu 6-8 Toli Toli 94515

185 Kepala KPPN Bau Bau Jl. Anoa No. 1 Bau Bau 93717

186 Kepala KPPN Raha Jl. Kasuari No. 1 Raha

187 Kepala KPPN Kolaka Jl. Bendungan / Gelora (Stadion ) Balandete

Kolaka 93518

188 Kepala KPPN Marissa Jl. Pelabuhan Kec. Marissa Marissa

189 Kepala KPPN Tahuna Jl. Malahasa No. 29 Tahuna 95813

190 Kepala KPPN Bitung Jl. Stadion Dua Saudara Manembo-Nembo Atas No. 59

Bitung

191 Kepala KPPN Kotamobagu Jl. Paloko No. 7 Kotamobagu 95713

192 Kepala KPPN Tobelo Jl. Kemakmuran Tobelo

193 Kepala KPPN Ambon Jl. Kapitan Ulupaha ( GKN Lt. I Dan II ) No. 1

Ambon 97124

194 Kepala KPPN Tual Jl. Pahlawan Revolusi Tual

195 Kepala KPPN Saumlaki Jl. Sifnama Saumlaki 97664

196 Kepala KPPN Masohi Jl. Pattimura Masohi

197 Kepala KPPN Manokwari Jl. Yos Sudarso No. 1003 Manokwari 98312

198 Kepala KPPN Sorong Jl. Basuki Rahmat Km. 7 Sorong 98416

199 Kepala KPPN Fak-Fak Jl. Jend. A. Yani Fak-Fak 98611

200 Kepala KPPN Merauke Jl. Prajurit No. 1 Merauke 99616

201 Kepala KPPN Biak Jl. Majapahit Biak 98117

202 Kepala KPPN Serui Jl. Maluku Serui 98312

203 Kepala KPPN Nabire Jl. Merdeka No. 46 Nabire 98815

204 Kepala KPPN Wamena Jl. Yos Sudarso Wamena 99502

205 Kepala KPPN Timika Jl. Cenderawasih (SPII) Timika 98616

206 Kepala KPPN Jayapura Jl. Jend. A. Yani No. 8 Jayapura 99111

207 Kepala KPPN Ternate Jl. Jos Sudarso No. 6 Ternate 97711

208 Kepala KPPN Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No. 58 Gorontalo 96128

209 Kepala KPPN Manado Jl. Bethesda ( GKN Lt. 3) No. 8 Manado 95114

210 Kepala KPPN Kendari Jl. Mayjend Sutoyo No. 5 Kendari 93122



211 Kepala KPPN Kupang Jl. El Tari II Walikota ( GKN Lt. 3 ) Kupang 85000

212 Kepala KPPN Mataram Jl. Langko No. 40 Mataram 83125

213 Kepala KPPN Balikpapan Jl. Jend. A. Yani No. 28 Balikpapan 76113

214 Kepala KPPN Palangkaraya Jl. P. Tendean No. 4 Palangkaraya 73112

215 Kepala KPPN Pontianak Jl. K. S. Tubun No. 36 Pontianak 78121

216 Kepala KPPN Pangkal Pinang Jl. Kejaksaan No. 16 Pangkal Pinang 33125

217 Kepala KPPN Bengkulu Jl. Sukarno Hatta Bengkulu 38222

218 Kepala KPPN Bandar Lampung Jl. Jend. Gatot Subroto No. 91 Bandar Lampung 35128

219 Kepala KPPN Palembang Jl. Kapten A. Rivai No. 2 Palembang 30129

220 Kepala KPPN Tanjung Pinang Jl. Diponegoro No. 5 Tanjung Pinang 29111

221 Kepala KPPN Jambi Jl. Jend. A. Yani No. 7 Jambi 36122

222 Kepala KPPN Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 249 Pekanbaru

223 Kepala KPPN Banda Aceh Jl. Tgk. Chik Ditiro ( GKN ) No. 39A Banda Aceh 23241

224 Kepala KPPN Lhokseumawe Jl. Pasar Inpres No. 1 Lhok Seumawe 24241

225 Kepala KPPN Tanjung Selor Jl. Sutoyo, Kabupaten Bulungan Tanjung Selor, 77211



LAMPIRAN

246 Laporan Tahunan Ditjen Perbendaharaan 2019

TIM PENYUSUN

PENGARAH Direktur Ditjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, R.M. Wiwieng Handayaningsih

PENANGGUNG JAWABKepala Bagian Umum, Yuni Wibawa

REDAKSIPurwo Widiarto, Tino Adi Prabowo, Sugeng Wistriono, Dinar Rafikhalif,, Mahardika Argha Mariska, Leila Rizki Niwanda, Imam Nur Arifin

KONTRIBUTOR/KOORDINATOR UNIT TEKNISHendris Herriyanto, Susilo Tri Anggono, Lalu Fahany Yazikri, Anas Faisal, Jarir Al Amjad, Maria Lucky Ariana, Sulistiyono, Rudi Andika, Yafi Tanzil Huda, Taufiqurrokhman, Gema Onal Simanjorang, Muhammad Irvan Bonana Manik, Divo Helmizar

Direktorat Jenderal PerbendaharaanGedung Prijadi Praptosuhardjo I

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4Jakarta Pusat - 10710

@2020

BERPADU BERDAYA GUNA BAGI BANGSA - Beranda - DJPb · 2020. 9. 22. · 6 Laporan Tahunan Ditjen Perbendaharaan 2019 Annual Report DG Of Treasury 2019 7 ANDIN HADIYANTO Direktur Jenderal

Documents