BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang Asesor Ketenagalistrikan; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal

BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA No.18, 2016 KEMEN-ESDM. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Standar Kompetensi. Penetapan. Pemberlakuan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI

TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

SUBBIDANG ASESOR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-

undangan mengenai klasifikasi dalam usaha penunjang

tenaga listrik, perlu menyempurnakan standar

kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan bidang

instalasi pemanfaatan tenaga listrik subbidang asesor

ketenagalistrikan;

b. bahwa telah dilaksanakan Forum Konsensus pada

tanggal 3 Desember 2013 mengenai Standar Kompetensi

Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi

Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang Asesor

Ketenagalistrikan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -2-

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 19 ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Menteri

menetapkan Standar Kompetensi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar

Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang Asesor

Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5052);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5530);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001

tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan sebagaimana telah dua kali diubah

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -3-

terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi

Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 921);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal

27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun

2014-2019;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN

STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

KETENAGALISTRIKAN BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN

TENAGA LISTRIK SUBBIDANG ASESOR

KETENAGALISTRIKAN.

Pasal 1

Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Subbidang Asesor Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -4-

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik

Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Subbidang Asesor Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

Pasal 3

Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang Asesor

Ketenagalistrikan yang diterbitkan sebelum berlakunya

Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa

berlaku sertifikat tersebut.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun

2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar

Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi

Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang Operasi, Subbidang

Pemeliharaan, dan Subbidang Inspeksi dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -6-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -7-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -8-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -9-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -10-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -11-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -12-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -13-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -14-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -15-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -16-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -17-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -18-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -19-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -20-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -21-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -22-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -23-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -24-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -25-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -26-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -27-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -28-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -29-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -30-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -31-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -32-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -33-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -34-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -35-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -36-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -37-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -38-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -39-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -40-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -41-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -42-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -43-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -44-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -45-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -46-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -47-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -48-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -49-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -50-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -51-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -52-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -53-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -54-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -55-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -56-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -57-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -58-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -59-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -60-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -61-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -62-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -63-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -64-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -65-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -66-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -67-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -68-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -69-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -70-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -71-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -72-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -73-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -74-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -75-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -76-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -77-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -78-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -79-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -80-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -81-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -82-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -83-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -84-

www.peraturan.go.id

2016, No.18 -85-

www.peraturan.go.id