NA Ketenagalistrikan Selesaiiii..

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungotentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Rio

PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN BUNGO

NASKAH AKADEMIKRANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BUNGO

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN BUNGO

TAHUN 2014

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungotentang Ketenagalistrikan

2

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.. wb....Pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur kepada

Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Naskah AkademikRancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentangKetenagalistrikan. Selain pelaksanaan dari ketentuan Pasal 56ayat (1) dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Naskahakademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penetapanRancangan Peraturan Daerah Ketenagalistrikan.

Dalam kajian akademis ini membahas tentang: Pertama,Kewenangan pemerintah Kabupaten yaitu penetapan peraturandaerah di bidang ketenagalistrikan; kedua, bahwa izin operasiditetapkan oleh pemerintah daerah, hal ini sesuai denganketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang Nomr 30 Tahun 2009tentang Ketenagalistrikan. Ketiga, larangan praktek menaikanharga Jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik olehpemegang izin tanpa izin dari Bupati, sesuai dengan ketentuanPasal 33 UU ketenagalistrikan, menyatakan bahwa Pemegang izinusaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga Jualtenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuanPemerintah atau pemerintah daerah.

Dengan selesainya Naskah akademik ini, beberapakesimpulan yang ditarik sebagai pedoman dalam pembentukanRanperda tentang Ketenagalistrikan, diantaranya: Penguasaan danPengusahaan, Kewenangan pengelolaan, Rencana umumketenagalistrikan daerah, Usaha ketenagalistrikan, PerizinanHarga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, tentangKeteknikan, Pembinaan dan pengawasan, selain dari poin di atas,dalam kajian akademis ini menyarankan agar Bab tentangPenyidikan, Sanksi administratif, Sanksi pidana dan Ketentuanpenutup.

Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semuapihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan naskahakademik Raperda Ketenagalistrikan.

Muara Bungo, 2014Tim Penyusun


3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiBAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 11.2. Perumusan Masalah 61.3. Tujuan dan Kegunaan 71.4. Metode 8

BAB II Kajian Teoretis dan Praktek Empiris1. Kajian Teoritis 11A. Pengertian dan peranan asas hukum 11B. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah dan

Pemerintah Daerah12

C. Asas-Asas Pembentukan Peraturan DaerahD. Peraturan Daerah

2531

E. Tinjauan Tentang Ketenagalistrikan 33

2. Praktek Empiris KetenagalistrikanA. Gambaran Umum Kondisi DaerahB. Karakteristik Sosial dan KependudukanC. Pengaturan Ketenagalistrikan

44445053

BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait

56

Analisis Peraturan Perundangan Terkait 56BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Penyusunan Perda74

1. Landasan Filosofis 752. Landasan Sosiologis 783. Landasan Yuridis 84


4

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang LingkupMateri Muatan Raperdaa. Ketentuan Umum 92b. Penguasaan dan Pengusahaanc. Kewenangan Pengelolaand. Ketenagalistrikan Daerahe. Usaha Ketenagalistrikanf. Usaha Perizinang. Harga jual sewa dan tarifh. Keteknikani. Pembinaan dan Pengawasanj. Penyidikank. Sanksi Administrasil. Sanksi Pidana

96979999

103117120123125126127

BAB VI PENUTUP 130A. Kesimpulan 130B. Saran 131


5

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangNegara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang

berbentuk Republik hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1)Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara KesatuanRepublik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerahprovinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiapprovinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahandaerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 18 ayat(5) memberikan kewenangan yang luas kepada daerah yang bunyidalam pasal tersebut bahwa Pemerintahan daerah menjalankanotonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang olehundang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

Pengaturan tentang pemerintahan daerah secara jelas diaturdalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir dirubah menjadiUndang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Bahwa dalam Pasal 1 ayat(2) Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkanbahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Otonomi daerahadalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk


6

mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakathukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistemNegara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan Tugaspembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerahdan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kotadan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desauntuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam Pasal 18 ayat 6 UUD 1945 dijelaskan bahwaPemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugaspembantuan. Lebih lanjut mengenai pembuatan peraturan daerah,diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwaPeraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraanotonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugaspembantuan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dariperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi denganmemperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yangdimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan DaerahProvinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Peraturandaerah propinsi menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah


7

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersamaGubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah PeraturanPerundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersamaBupati/Walikota. Di Kabupaten Bungo terdapat beberapaRancangan Peraturan Daerah yang masuk kedalam ProlegdaTahun 2014, yang salah satunya adalah Rancangan Peraturandaerah tentang Ketenagalistrikan.

Hal ini mengingat sangat pentingnya Pembangunan sektorketenagalistrikan, yang bertujuan Pembangunan ketenagalistrikanbertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalamjumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yangwajardalarn rangka meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkanpembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal2 UU Nomor 30 Tahun 2009. Tenaga listrik, sebagai salah satuhasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan pentingbagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunannasional. Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalammewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dansejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Bumi Airdan Kekayaan Alam semua yang terkandung didalamnya dikuasaioleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuranrakyat yang. Pasal tersebut menyatakan bahwa usaha penyediaantenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannyadilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintahdan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya


8

menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, danmelaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakanusaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukanoleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaantenaga listrik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 memberikesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadayamasyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenagalistrik. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintahatau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannyamenetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Berbagaipermasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi olehbangsa dan negara telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor30 Tahun 2009 yang mengatur, antara lain, mengenai pembagianwilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi,penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatuwilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untukkepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, sertamengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidakdiatur dalam Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-undangNomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Dalam rangkapeningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakatdiperlukan pula upaya penegakan hukum di bidangketenagalistrikan Dengan memperhatikan berbagai asas,diantaranya:

1. asas manfaat;

2. efisiensi berkeadilan;

3. berkelanjutan;


9

4. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber dayaenergi;

5. mengandalkan pada kemampuan sendiri;

6. kaidah usaha yang sehat;

7. keamanan dan keselamatan;

8. kelestarian fungsi lingkungan; dan

9. otonomi daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenanganuntuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usahaketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidangketeknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapatmembahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjaminkeselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dankelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik danpemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harusmenggunakan peralatan dan perlengkapar! listrik yang memenuhistandar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Sedangkan kewenangan pemerintah daerah di bidangketenagalistrikan, secara jelas di atur dalam Pasal 5 ayat 3Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,bahwa salah satu Kewenangan pemerintah Kabupaten bidangketenagalistrikan yaitu penetapan peraturan daerah di bidangketenagalistrikan. Selain dari kewenangan dalam pembuatanperaturan daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan dalampenetapan izin operasi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalamPasal 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang


10

Ketenagalistrikan bahwa Izin operasi ditetapkan oleh Pemerintahatau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam kajian akademis ini, adanya larangan keras praktekmenaikan harga Jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenagalistrik oleh pemegang izin tanpa izin dari Bupati, hal ini sesuaidengan yang di atur dalam Pasal 33 UU ketenagalistrikan, yangmenyatakan bahwa Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrikdilarang menerapkan harga Jual tenaga listrik dan sewa jaringantenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintahdaerah. Selain dari pada itu, dalam kajian ini juga mengkajiAdanya kewenangan Bupati menetapkan tarif tenaga listrik untukkonsumen, sesuai dengan bunyi Pasal 34 Undang-undangketenagalistrikan, bahwa Pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumendengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahberdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adabeberapa Bab penting yang akan dikaji yang nantinya sebagaidasar dan pedoman dalam pembuatan Ranperda,Ketenagalistrikan, diantaranya tentang: Penguasaan danPengusahaan, Kewenangan pengelolaan, Rencana umumketenagalistrikan daerah, Usaha ketenagalistrikan, PerizinanHarga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, tentangKeteknikan, Pembinaan dan pengawasan, selain dari poin di atas,dalam kajian akademis ini menyarankan agar Bab tentangPenyidikan, Sanksi administratif, Sanksi pidana dan Ketentuanpenutup harus tertuang secara jelas dalam ranperdaketenagalistrikan.1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapatdiidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:


11

1. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,teknologi dan kemasyarakatan di Kabupaten Bungo,permasalahan apakah yang dihadapi oleh pemerintahKabupaten Bungo tentang ketenagalistrikan?

2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan PeraturanDaerah tentang ketenagalistrikan sebagai dasarpemecahan masalah tersebut?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan PeraturanDaerah tentang Ketenagalistrikan?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkuppengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dariRancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan?

1.3. Tujuan dan KegunaanUndang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2011Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa yangdimaksud dengan Naskah Akademik adalah naskah hasilpenelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnyaterhadap suatu masalah tertentu yang dapatdipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturanmasalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerahsebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukummasyarakat

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Ranperda tentangKetenagalistrikan ini adalah:


12

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi olehPemerintah Kabupaten Bungo tentang ketenagalistrikan?

2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasariperlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang ketenagalistrikan sebagai dasar pemecahanmasalah tersebut.

3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, danyuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerahtentang Ketenagalistrikan.

4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan,ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arahpengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentangKetenagalistrikan.

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskahakademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikanadalah:

1. Sebagai bahan kajian dan dasar perumusan RancanganPeraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan; dan

2. Sebagai wujud ekspresi dan peran aktif dari PemerintahDaerah Kabupaten Bungo dalam upaya meningkatkanpelayanan tentang ketenagalistrikan.

1.4. MetodeMetode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasaldari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturanperundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yangberkaitan dengan Ketenagalistrikan, asas-asas hukum,


13

sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusundengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggisebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan untukmenggali data dan bahan-bahan hukum, yang meliputi bahanhukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukumtersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yangberasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan yang akandibahas. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literaturseperti buku ilmu hukum, artikel ilmiah dan bahan-bahan lainyang diperoleh dari internet.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikanpetunjuk maupun yang memberikan penjelasan terhadap bahanhukum primer dan sekunder, misalnya dalam melihat pengertianmakna kata yang tidak jelas dalam bahan hukum primer danhukum sekunder, contoh: Kamus hukum, kamus besar bahasaIndonesia, dll. (Bambang Sunggono, 2009 :113-114).

Selain bahan hukum juga digunakan data skunder berupabahan non hukum berupakan data dan dokumen yang terkaitdengan kondisi Kabupaten Bungo, antara lain berupa datastatistik daerah. Analisis dilakukan secara kualitatif. Analisiskualitatif tersebut lalu diuraikan secara deskritif dan perspektif.Melalui analisis deskriftif dan perspektif berdasarkan analisisyuridis komparatif kemudian dapat dirumuskan norma PerdaKetenagalistrikan.


14

Tahapan kegiatan penyusunan naskah akademik danraperda ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

PERSIAPAN

PersiapanAdministrasi UntukPenyusunan NA

PENGUMPULAN- Data- Bahan Hukum

Terbentuknya PerdatentangKetenagalistrikanSesuai denganKetentuan Undang-undang Nomor 12Tahun 2011

PENYUSUNAN :- Naskah Akademik- Draf Raperda

Naskah AkademikRaperda tentangKetenagalistrikan

PENGOLAHAN:DAN ANALISIS- Data- Bahan Hukum- Bahan Lainya


15

BAB IIKAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

1. Kajian TeoretisA. Pengertian dan Peranan Asas Hukum

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalahpikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latarbelakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturanperundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakanhukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifatatau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Lebihlanjut, beberapa pakar seperti Paul Scholten, yang mendifinisikanasas hukum yaitu berupa pikiran-pikiran dasar, yang terdapat didalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskandalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusanhakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuandan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagaipenjabarannya.

Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku.Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-normahukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertibhukum. (Groningen: 63)

Smits, memberikan pandangannya bahwa asas hukummemiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu : Pertama, asas-asas hukummemberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar;Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencaripemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan


16

membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsitersebut, diturunkan fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-haldemikian dapat dipergunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapatdimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yangberkembang. ( J.M. Smits:1995:56)

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwaasas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yanglayak/pantas menurut hukum (rechtmatig) dalam halmenggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asashukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasiberdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukumtersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketikamenghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkanaturan.

B Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah danpemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintahan DaerahSecara etimologis pemerintahan dapat diartikan sebagai

tindakan yang terus-menerus (kontinyu) atau kebijaksanaandengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tatacara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki(E.Utrrecht, 1986 :28).

Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, disebutsebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki obyekmateriel maupun formal. Sifatnya universal, sistematis sertaspesifik (khas) dan dikatakan sebagai seni, karena banyakpemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan


17

mampu berperanserta dengan karismatik menjalankan rodapemerintahan.

Dalam kata perintah terdapat ada dua pihak yangterkandung dan saling memiliki hubungan, yaitu pihak yangmemerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintahmemiliki ketaatan. Jika kata ilmu dirangkai dengan katapemerintahan menjadi ilmu pemerintahan. SedangkanMenurut H.A. Brasz menyatakan : De bestuurs-wetenschapwaaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met dewijze waarop de openbare dienst is ingericht en functioneert, internen naar buiten tegenover de burgers. Maksudnya : ilmupemerintahan adalah ilmu yang mempelajari cara lembagapemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik ke dalammaupun ke luar terhadap warganya.

Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:1. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang

memegang kekuasaan eksekutif saja.2. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara

yang oleh konstitusi negara disebut sebagai pemegangkekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD1945, di mana dinyatakan bahwa kekuasaan pemerintahanmeliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkankepada presiden dilimpahkan concentration of power andresponsibility (terpusat pada kekuasaan dan tanggungjawab).

3. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu penggunakekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi); padaumumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.

4. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbedadengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara,


18

pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karenadaerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.Samuel Edward Finer ia mengatakan bahwa pemerintah

harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), harusmempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state),mempunyai pejabat pemerintah (the duty) dan mempunyai cara,metode, serta sistem (menner, method, and system) terhadaprakyatnya. (Syafi;ie 2004:5)

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa istilahpemerintah dan pemerintahan ternyata mempunyai arti yangberbeda. Menurut Muhammad Yamin, pemerintahan adalahjawatan atau aparatur dalam susunan politik. Pemerintahanadalah tugas kewajiban alat negara. Istilah penguasa dipakai pulaberulang-ulang dan berarti pemerintahan yang berkuasa(Mohammad Yamin, 1982 : 112).

Pengertian pemerintahan yang dipakai dalam arti luasberdasarkan konsep klasik atau yang sering dikenal dengan TriasPolitica membagi kekuasaan negara dalam tiga kelompok,sebagaimana di ungkapkan oleh Jhon Locke, yaitu:

a. Kekuasaan Ekseketif

Yaitu Pelaksana dari Undang-Undang

b. Kekuasaan Legislatif

Yaitu Pembuat Undang-undang

c. Kekuasaan Federatif

Yaitu hubungan dengan luar negeri.


19

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia atau hukumberlaku pada saat ini (Ius Constitum), Pendapat Jhon Locke, tidakbisa diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,dikarenakan kekuasaan Federatif selaku lembaga yangmempunyai kekuasaan dan kewenangnan yang berhubungandengan luar negeri merupakan bagian daripada kekuasaan dankewenangan Presiden sebagai lembaga Eksekutif selaku kepalaNegara dan kepala Pemerintahan.

Sedangkan menurut Mhountesqieu, ia membagikankekuasaan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Kekuasaan Ekseketifb. Kekuasaan Legislatif; danc. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Eksekutif merupakan suatu lembaga pelaksanaUndang-undang, dalam hal ini diembani oleh Presiden selakuKepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dalam kekuasaanya,presiden dibantu Oleh seorang Wakil Presiden yang dipilihbersamaan Pemilihan Presiden melalui Pemilihan Umum Presidenserta dibantu oleh beberapa orang Menteri yang bidang sertaTugas Pokok dan fungsinya ditetapkan oleh Undang-undang,pengangkatanya di tetapkan Melalui Keputusan Presiden.

Selain dari yang di jelaskan di atas, secara tidak langsungkekuasaan eksekutif telah mencampuri kekuasaan Legislatif,Dimana Presiden melalui menterinya diberi kewenangan untukmengaju atau mengusulkan Undang-undang untuk dibahasbersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dapat


20

dilihat dari Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yangmenyatakan Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan Legislatif merupakan suatu kekuasaan yang diembani oleh DPR, selaku Dewan yang mewakili Rakyat ataupenduduk Indonesia. Dalam Pasal 20 A Undang Undang Dasar1945, Dewan Perwakilan Rakyat yang di singkat menjadi DPR,mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi anggarandan Fungsi Pengawasan.

Sedangkan Kekuasaan Yudikatif yaitu lembaga peradilanyang bersifat bebas dan mandiri tanpa ada interprensi ataupengaruh oleh pihak dan lembaga manapun, Lembaga Yudikatifatau kita sebut dengan lembaga Peradilan yang oleh UndangUndang Dasar disebut Kekuasaan Kehakiman merupakan suatulembaga yang memutuskan suatu perkara dan bersifat merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum danperadilan. Di Negara Repiublik Indonesia ada dua lembagaPerdailan, di antaranya Mahkamah Konstitusi dan mahkamahAgung.

Seperti dijelaskan pada Bab sebelumnya mengenai pendapatyang diungkapkan oleh Jhon Locke dan Mhountesqiu, berbedadalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan tentangpembagian kekuasaan yaitu

Kekuasaan Eksekutif

Didelegasikan kepada Presiden sebagai kepala Negara dan kepalaPemerintahan serta sebagai pelaksana dari Undang-undang.


21

Kekuasaan Legislatif

Didelagisakan kepada Presiden, DPR dan DPD sebagaimanatercantum dalam Pasal 1, Pasal 19 dan Pasal 22 C UndangUndang Dasar 1945.

Kekuasaan Yudikatif

Didelegasikan kepada Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung danMahkamah Konstitusi)

Kekuasaan Inspektif atau pengawasan

Didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) danDewan perwakilan rakyat (DPR).

Dalam konteks pemerintahan daerah dalam arti khusus,atau arti pemerintahan daerah secara yuridis di atur dalam UUNomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2, Pemerintah Daerah adalahpenyelenggaraan urusan pemerinthan oleh pemerintah daerah danDPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip seluas-puasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-UndangNegara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,menerangka bahwa pemerintahan daerah adalah pelaksanaanfungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembagapemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Erat kaitan dengan pelaksanaan fungsu pemerintahansebagaimana dijalaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.Franken pengertian fungsi dalam pemerintahan, yaitu:


22

1. Fungsi Normatif (Normatieve functie); fungsi ini mengaturhubungan hukum pemerintah dengan rakyat. Bagipemerintah, hukum administrasi berfungsi untuk menata(regiling) baik organisasi pemerintahan maupun aparatnya,memberikan arahan perilaku (normering) penyangkut reksapemerintahan dan masalah pengayoman. Bagi rakyat,hukum administrasi mengatur kewajiban yang mengikatsecara individual, baik melalui penetapan (bechikkingen)maupun melalui perjanjian (overeenkomsten).

2. Fungsi Instrumental (Instrumentele functie); fungsi inidigunkanan oleh pemerintah untuk mengarahkankehidupan rakyat. Secara aktif pemerintah dapatmengarahkan rakyat tersebut melalui peraturanperundang-undangan dan peraturan lainya, sedangkansecara pasif pengarahan itu diselanggarakan melaluiperancangan (Planning).

3. Fungsi Pengayoman (Waarborg functie); fungsi inimemberikan pengayoman kepada rakyat. Pengayoman yangdimaksudkan adalah pengayoman dibidang reksapemerintahan, perlindungan hukum dan masalah gantirugi. Perlindungan hukum dimaksudkan adalah bersifatpreventif dan refresif. (Sukamto Satoto, 2004:5)

Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan satu dengan yanglain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaanmemerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yangmenetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untukmenggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya normapemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harusmenjamin perlindungan bagi rakyat. Fungsi dalam suatu lembaga


23

pemerintahan dalam berbagai peraturan perundang-undangandirumuskan sebagai suatu cara untuk melaksanakan tugas-tugaspemerintahan. (Sukamto Satoto, 2004:7).

2. Pengertian Pemerintah DaerahBerdasarkan pengertian Pemerintahan Daerah pada bab di

atas, apabila dikaji lebih dalam dalam undang-undangpemerintahan daerah, mengandung pengertian bahwapemerintahan dalam sifatnya luas. Hal tersebut dikarenakan artiPemerintahan Daerah pada ketentuan undang-undang di atasmenunjuk pada penyelenggaraan pemerintah Daerah Otonomsecara keseluruhan tidak hanya pada fungsi penyelenggaraanpemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja, tetapiadanya peran serta dari DPRD sebagai sendi demokrasi.Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yangmenyatakan : Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten danKota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melaluiPemilihan Umum

Penjelasan Pasal 18 menegaskan : di daerah-daerah yangbersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, olehkarena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasarpermusyawaratan. Hal ini mengingat negara Indonesia menganutpembagian kekuasaan atas dasar sistem desentralisasi teritorial,pembagian kekuasaan (pembagian tugas pemerintahan) itu tidaksaja terjadi dalam Pemerintahan Pusat tetapi juga di daerah-daerah yang merupakan sebagaian dari kegiatan kekuasaanseluruh wilayah negara. Sedangkan di dalam PemerintahanDaerah yaitu adanya Kepala Daerah dan DPRD sehinggahubungan antara Pusat dan Daerah pada UU No. 22 tahun 1999,sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 pola


24

yang menunjukkan kecenderungan ke arah desentralisasi lebihkuat dibandingkan sentralisasi sehingg akan terselenggara asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Republik Indonesia berdasarkanUUD 1945 (Marbun, 2005 :56).

Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan dalamketatanegaraan Indonesia, menurut Sri Soemntri (2002 : 4),menerangkan bahwa suatu negara pada hakikatnya adalahmendirikan dan membentuk organisasi kekuasaan. Menurut segipembagian kekuasan, organisasi kekuasaan dapat dibagi secarahorizontal dan vertikal. Pembagian secara horizontal berdasarkanatas bidang tugas yang berbeda-beda, sehingga timbul berbagailembaga dalam negara, sedangkan pembagian kekuasaan secaravertikal menimbulkan dua garis antara Pusat dan Daerah dalamsistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Dengan demikian, adanya pembagian kekuasaan (pembagiantugas pemerintahan) antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah merupakan konsekuensi logis dari konsep negarakesatuan dengan sistem desentralisasi.

Awal Munculnya Pemerintahan Daerah dan PembagianWilayah adalah akibat adanya pembagian kekuasaan (pembagiantugas pemerintahan). Dalam pelaksanaan pemerintahan dalamarti luas terdapat dua pembagian, yaitu :

1. Pemerintah Pusat (central goverment), yang mencakupseluruh perangkat penyelenggaraan pemerintahan yangterdiri atas semua departemen dan badan pemerintahanyang ditentukan oleh Presiden.

2. Pemerintah di Daerah (local goverment), yang terdiri atasdua macam yaitu :


25

a. Pemerintah Daerah yang memiliki hak untukmengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

b. Pemerintah Wilayah, yang berfungsi sebagai pelaksanatugas Pemerintah Pusat. (Surianingrat, 1980 : 19).

Atas dasar pembagian kekuasaan Pemerintah Pusat danPemerintah di Daerah tersebut, pembagian kekuasaan secarahorizontal terdiri dari dua institusi, yaitu Pemerintah Daerah danDPRD. Oleh karena itu UUD 1945 Pasal 18 dan UU No. 32 tahun2004, mengharuskan adanya kedua institusi ini di setiap daerahotonom. Ini menunjukkan perbedaan status atau kedudukansuatu daerah.

Kedua institusi ini dalam pelaksanaan tugas dankewenangannya agar berjalan seimbang sesuai dengan fungsinyadi mana, DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukansejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Oleh karenaitu, penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah PemerintahDaerah dan DPRD. Dengan demikian, DPRD merupakan lembagaperwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsurpenyelenggaraan pemerintahan daerah. (Pasal 19 ayat (2) danPasal 40 UU No. 32 tahun 2004).

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakanhubungan kerja yang berkedudukan setara dan bersifat kemitraan,bahwa kedua lembaga pemerintahan daerah itu memilikikedudukan yang sama sejajar, dalam arti tidak saling membawahiseperti tercermin dalam membuat kebijakan daerah dalam bentukPeraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomidan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerahdiarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan


26

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan danperan serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas,daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing denganmemperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragamandaerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang pemerintahan daerah,Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yangoleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomiseluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.(UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan ditetapkannya Undang-undang tentangPemerintahan Daerah, paradigma pembangunan daerah berubahmenjadi paradigma daerah membangun yang didekati denganprinsip:

1. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, danbertanggung jawab

2. Asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antardesa dan kota;

3. Pemberdayaan masyarakat; serta4. Pendayagunaan potensi sumber daya alam dengan

berpegang pada kelestarian lingkungan hidup.Lebih jauh diungkapkan bahwa pemberian otonomi daerah

dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerahdimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah agardapat tercipta, antara lain:


27

1. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan seluruhmasyarakat di daerah;

2. Berkembangnya kehidupan yang demokratis yangdisertai dengan peningkatan peran serta masyarakatdalam perencanaan pembangunan di daerah; serta

3. Terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dandaerah serta antardaerah dalam rangka menjagakeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikewenangan seluas-luasnya kecuali yang menjadi urusanpemerintah pusat. Prinsip otonomi seluas-luasnya adalahdaerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semuaurusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahyang ditetapkan.

Dalam pemberian kewenangan seluas-luanya, dikecualikan:1. Politik luar negeri2. Pertahanan3. keamanan4. Yustisi5. Moneter dan fiscal nasional6. AgamaDalam mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan,

pemerintah daerah dalam melaksanakan hal tersebut menurutasas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan asastugas pembantuan adalah bahwa dalam pelaksana urusanpemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsungoleh pemerintah daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan olehPemerintah Propinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desaataupun penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kePemerintah Desa.


28

Selain dari dua asas tersebut, dalam istilah pemerintahandaerah juga dikenal dengan asas sentralisasi, desentralisasi dandekonsentralisasi. Yang dimaksud dengan Sentralisasi yaitusistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan dipemerintah pusat. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenangpemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi yaitupelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepadagubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansivertikal di wilayah tertentu.

Dalam asas desentralisasi sebagaimana dijelaskan di atas,dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal denganurusan wajib dan urusan pilihan. urusan Kabupaten/Kota yangbersifat wajib, yaitu :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;5. Penanganan bidang kesehatan;6. Penyelenggaraan pendidikan;7. Penanggulangan masalah sosial;8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan

menengah;10. Pengendalian lingkungan hidup;11. Pelayanan pertanahan;12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;


29

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;14. Pelayanan administrasi penanaman modal;15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan. (Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asashukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantasmenurut hukum (rechtmatig) dalam hal menggunakan ataumenerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsisebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukumdapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akanberguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit,tetapi juga dalam hal menerapkan aturan

C. Asas-Asas Pembentukan Peraturan DaerahSuatu norma sebaiknya tidak muncul secara tiba-tiba hanya

dari kepentingan sesaat, akan tetapi harus dilandasi oleh suatuasas yang bertumpu pada nilai-nilai yang diakui kebenarannyadalam masyarakat. Demikian juga dengan pembentukan kebijakandi bidang Ketenagalistrikan.

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktorpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Menurut I Gde Pantja Astawa Setiap peraturan perundang-undangan bisa dikata-kan baik (good legislation), sah menuruthukum (legal validity) dan berlaku efektif karena dapat diterimamasyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang,sehingga harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Pentingnya asas Asas peraturan perundang-undangan


30

juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum. Sehinggaundang-undang yang akan dihasilkan memiliki efefkitfitas darisegi pencapaian tujuan, pelaksanaan dan pengakan hukumnya.(Yuliandri, 2010 : 251-252).

Dalam kaitan ini M. Solly Lubis menyebutkan ada. 3 (tiga)landasan pembuatan peraturan perundang--undangan, yaknilandasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis.Sedangkan ahli lain di ungkapkan oleh Soerjono Soekantomemper-kenalkan 6 (enam) asas perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih

tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula(lex superiors derogat lex imperiori);

3. Undang-Undang bersifat khusus menyam-pingkanUndang-Undang yang bersifat umum (1ex specialisderogat lex generalis);

4. Undang-Undang yang berlaku belakangan mem-batalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu (lexposteriori derogat lex priori).

5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;6. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal

mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual danmaterial bags masyarakat maupun individu, melaluipembaharuan atau pelestarian (asas welvaarstaat).(Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979 :15-17).

Menurut Sjachran Basah, sama halnya dengan asas-asaspembentukan per-aturan perundang-undangan pada umumnya,asas-asas yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan


31

perundang-undangan di daerah adalah:a. bahwa otonomi dan tugas pembantuan inherent

didalamnya zelfregeling;b. asas taat asas dalam ketentuan peraturan per-undang-

undangan, yaitu bahwa peraturan yang tingkatnyarendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanyang tingkatnya lebih tinggi.

c. asas batas atas dan batas bawah pembuatanperaturan, dalam hal ini daerah tidak boleh membuatPeraturan yang merupakan substansi peraturandiatasnya dan sekaligus tidak boleh melanggar hakdan kewajiban asasi warga negara.(Sjachran,Basah,1986. : 32-33).

Dilihat dari banyak pendapat para ahli di atas, tentang asasyang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan melalui Pasal 5 Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011, menyebutkan Dalam membentukPeraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yangbaik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;4. dapat dilaksanakan;5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;6. kejelasan rumusan; dan7. keterbukaan.Dalam penjelasan undang-undang tentang pembentukan

peraturan perundang-undangan, bahwa Yang dimaksud dengan


32

asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap PembentukanPeraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yangjelas yang hendak dicapai. Yang dimaksud dengan asaskelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwasetiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat olehlembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangantersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuatoleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Yangdimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, danmateri muatan adalah bahwa dalam Pembentukan PeraturanPerundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materimuatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PeraturanPerundang-undangan. yang dimaksud dengan asas dapatdilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan PeraturanPerundang-undangan harus memperhitungkan efektivitasPeraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat,baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang dimaksuddengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwasetiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memangbenar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengaturkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. yangdimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiapPeraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratanteknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika,pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas danmudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macaminterpretasi dalam pelaksanaannya dan yang terakhir yangdimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalamPembentukan Peraturan Perundang-undangan mulaidari


33

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan ataupenetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyaikesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukandalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun2011, Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harusmencerminkan asas:

a. pengayoman;b. kemanusiaan;c. kebangsaan;d. kekeluargaan;e. kenusantaraan;f. bhinneka tunggal ika;g. keadilan;h. kesamaan kedudukan dalam hukum dani. pemerintahan;j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atauk. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.Dalam penjelasan Pasal 6 UU tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan bahwa yang dimaksud denganasas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan PeraturanPerundangundangan harus berfungsi memberikan pelindunganuntuk menciptakan ketentraman masyarakat. asaskemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan PeraturanPerundangundangan harus mencerminkan pelindungan danpenghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabatsetiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan PeraturanPerundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak


34

bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia. asas kekeluargaan adalahbahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundanganharus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakatdalam setiap pengambilan keputusan. asas kenusantaraanadalah bahwa setiap Materi Muatan PeraturanPerundangundangan senantiasa memperhatikan kepentinganseluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PeraturanPerundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagiandari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal ika adalahbahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harusmemperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiapMateri Muatan Peraturan Perundang-undangan harusmencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara. Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukandalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap MateriMuatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat halyang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antaralain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastianhukum adalah bahwa setiap Materi Muatan PeraturanPerundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalammasyarakat melalui jaminan kepastian hukum. asaskeseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiapMateri Muatan Peraturan Perundang-undangan harus


35

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsadan negara.

Dan yang terakhir dalam Penjelasan Undang undangtentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenaiasas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas,asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaannarapidana, dan asas praduga tak bersalah;

b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukumperjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasanberkontrak, dan itikad baik.

D. Peraturan DaerahPasal 1 angka (8) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untukselanjutnya disebut UU P3, menyatakan bahwa Peraturan DaerahKabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yangdibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotadengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.Peraturan DaerahKabupaten/Kota merupakan salah satu jenisdalam hierarkiPeraturan Perundang-undangan, yang berada pada posisipalingbawah (Pasal 7 ayat (1) huruf g UU P3).

Pasal 1 Angka 2 UU P3 menentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukumyang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan olehlembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proseduryang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.


36

Dengan demikian dalam pengertian Peraturan DaerahKabupaten/Kota terdapat unsur-unsur:

a. bentuknya berupa peraturan tertulis;b. pembentuknya adalah DPRD kabupaten dengan

persetujuan bersama bupati; danc. memuat norma yang mengikat secara umum.

Peraturan Daerah yang merupakan bagian dari Hirarkiperaturan perundang-undangan sesuai dengan peraturanperundang-undangan, di Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwaJenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;e. Peraturan Presiden;f.Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.Dilihat dari Pasal 7 ayat (1) poin a tersebut secara jelas

bahwa di Kabupaten/kota mempunyai produk hukum daerah,hanya saja dalam pembuatan dan pembahasan rancanganperaturan daerah dan peraturan daerah tersebut harus sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011diberlakukan, yang mengatur tentang Pembentukan Pearturanperundang-undangan di atur dalm Undang-undang Nomor 10Tahun 2004, dalam Undang undang ini menjelaskan juga tentang


37

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiriatas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;d. Peraturan Presiden;e. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi;2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan3. Peraturan Desa


38

D. Tinjauan Tentang Ketenagalistrikan1. Sejarah Ketenagalistrikan

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhirabad ke-19, ketika beberapa perusahaan belanda mendirikanpembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaantenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentinganumum, di awali dengan perusahaan swasta Belanda yaituNV.NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas kebidang tenaga listrik. Selama perang dunia II berlangsung,perusahaan-perusahaan listrik tersebut di kuasai oleh jepang dansetelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 agustus 1945,perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkankepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 oktober1945, Presiden Soekarno membentuk jawatan Listrik dan Gas,dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5MW saja.

Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gasdiubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan UmumPerusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidanglistrik, gas dan kokas.

Tanggal 1 januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dandibentuk 2 perusahaan Negaraperusahaan gas Negara(PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitaspembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW.

Tahun 1972, pemerintah Indonesia menetapkanstatus perusahaan listrik Negara sebagai PerusahaanUmum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui


39

Peraturan Pemerintah no 17, PLN ditetapkan sebagaipemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Tahun 1992, Pemerintah memberikan kesempatankepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnispenyediaan tenaga listrik. Sejalan dengankebijaksanaan diatas, pada bulan juni 1994 statusPLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadiPerusahaan Perseroan (Persero)

2. Teori Perencanaan Ketenagalistrikan

Perencanaan ketenagalistrikan di Indonesia dilakukandalam lingkup nasional maupun daerah. Perencanaanketenagalistrikan seperti yang tercantum dalam Undang-undangNo 30 tahun 2009, merupakan kewajiban bagi penyelenggarapemerintahan yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Rencanakebijakan bidang ketenagalistrikan dituangkan dalam RencanaUmum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana UmumKetenagalistrikan Daerah (RUKD). Dalam melakukan penyusunanRUKD harus mempertimbangkan RUKN dan disusun sesuaipedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)merupakan dokumen kebijakan Pemerintah di bidangketenagalistrikan dalam lingkup nasional. RUKN berisikan antaralain prakiraan kebutuhan tenaga listrik nasional, potensi danpemanfaatan sumber energi primer nasional, Jaringan TransmisiNasional, kebijakan pengembangan ketenagalistrikan nasional,sasaran dan rencana pembangunan pengembanganketenagalistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi), rencanadesa dan rumah tangga yang akan memperoleh tenaga listrik, dankelestarian fungsi lingkungan, serta kebutuhan danapembangunan ketenagalistrikan nasional. Rencana Umum


40

Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) adalah dokumen kebijakanPemerintah Daerah di bidang Ketenagalistrikan dalam lingkupdaerah baik untuk tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.RUKD mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrikdaerah, potensi dan pemanfaatan sumber energi primer setempat,jalur lintas transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata RuangDaerah, kebijakan pengembangan ketenagalistrikan daerah,sasaran dan rencana pengembangan ketenagalistrikan daerah(pembangkit, transmisi dan distribusi), rencana desa dan rumahtangga yang akan memperoleh tenaga listrik, dan kelestarianfungsi lingkungan serta kebutuhan dana pembangunan tenagalistrik. Prakiraan kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik daerahmencakup yang terhubung ke Jaringan Transmisi Nasionalmaupun yang tidak terhubung ke Jaringan Transmisi Nasional.

Alur pikir dalam penyusunan RUKD adalah denganmempertimbangkan dan mengakomodasi hasil dari dokumenRUKN. Karena RUKD merupakan dokumen kebijakan PemerintahDaerah di bidang ketenagalistrikan yang memuat sifat-sifatspesifik kedaerahan, maka isinya hendaknya merupakanperpaduan dari RUKN namun dengan menambahkan unsur atausifat spesifik kedaerahan. Asas yang digunakan dalam upayaperencanaan ketenagalistrikan adalah mengacu kepada biayaterendah (least cost) dan tidak hanya bersifat konvensional.Dengan kata lain tidak hanya melingkupi perencanaan pada sisipenyediaan tenaga listrik (supply side), namun juga termasukpada sisi pemakaian tenaga listrik dan harus berhubungan secaraterintegrasi. Berikut adalah beberapa asas dalam perencanaanketenagalistrikan:

a. Kebutuhan sarana dan pra sarana tenaga listrik Sarana danprasarana yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan


41

dan terintegrasi dalam sistem ketenagalistrikan. Selain itujuga harus ada keterjaminan dalam sisi mutu, kehandalan,serta keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaantenaga listrik.

b. Alternatif biaya terendah Dalam upaya mewujudkankeseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenagalistrik, sarana dan prasarana harus mengedepankanpertimbangan terhadap berbagai alternatif. Dari alternatifyang ada kemudian dipertimbangkan juga tentang biayainvestasi dan operasi terendah untuk jangka waktu usiaproyek yang sedang dilakukan (Least Total Cost OwnershipAlternatives).

c. Cakrawala perencanaan (Planning Horizon)

Perencanaan ketenagalistrikan jika ditinjau dari cakrawalawaktu, bisa dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangkamenengah, dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendekadalah untuk kurun waktu 5 tahun dan mencakupperencanaan distribusi. Perencanaan jangka menengahmemiliki jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun meliputibidang pembangkitan, transmisi dan gardu induk.Perencanaan yang lebih dari 10 tahun dikategorikan sebagaiperencanaan jangka panjang yang berisi tentang sistemketenagalistrikan dan akan berfungsi sebagai pedomandalam penyusunan rencana jangka pendek dan menengah.

Proses perencanaan ketenagalistrikan melingkupi 9 hal:1) Perencanaan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik diawali

dengan proyeksi kebutuhan (demand) atau ramalan bebantenaga listrik untuk 15 (lima belas) tahun ke depan di


42

setiap sektor pemakai tenaga listrik, yaitu sektor industri,komersial (bisnis), rumah tangga, sosial dan umum (publik)serta pemerintahan. Rencana pemenuhan kebutuhantenaga listrik ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhanekonomi daerah setempat, program elektrifikasi danmempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan captivepower kedalam sistem secara keseluruhan atau darikelebihan suplai tenaga listrik yang tersedia. Ada berbagaimodel pendekatan untuk menyusun proyeksi kebutuhantenaga listrik yang tersedia antara lain pendekatanekonometrik, pendekatan proses, pendekatan time series,pendekatan end use, pendekatan trend maupun gabungandari berbagai model pendekatan perencanaan.

2) Perencanaan pengembangan pembangkitan (generationexpansion planning) disusun berdasarkan asas optimasiatau biaya terendah (least total cost ownership) denganmemperhatikan ketersediaan sumber energi primersetempat, sifat ragam beban, beban puncak, teknologi/jenispembangkitan, dan faktor eksternal lain yang perludiperhatikan, seperti dampak lingkungan hidup dandampak sosial. Metode optimasi biaya penyediaan tenagalistrik dan pemilihan teknologi pembangkit harusmemperhatikan ketersediaan energi primer, biaya tetap danbiaya variable. Ada berbagai perangkat lunak yang dapatdipergunakan untuk proses optimasi penyediaan tenagalistrik antara lain piranti lunak Wien Automatic SistemPlanning (WASP). Piranti WASP ini dapat menghasilkankeluaran (output ) berupa jenis dan kebutuhan kapasitaspembangkit serta waktu operasi yang paling optimal untukmemenuhi kebutuhan tenaga listrik.


43

3) Tingkat kehandalan dalam memenuhi kebutuhan tenagalistrik dengan adanya cadangan tenaga listrik yangmemadai. Hal ini akan menjadi pertimbangan sebagaikriteria dalam perencanaan ketenagalistrikan. Tingkatcadangan atau kehandalan ini juga memperhatikan penaltiekonomi yang akan diterima masyarakat apabila terjadipemadaman. Selain itu hendaknya mempertimbangkanfaktor kebijakan setempat yang akan mempengaruhi biayapenyediaan dan tarif tenaga listrik.

4) Mengedepankan ketersediaan energi primer, terutama darisumber energi baru dan terbarukan. Selain itu jugamempertimbangkan alternatif pilihan teknologi dan jenispembangkitan agar dapat tercapai hasil yang optimal padapemanfaatan potensi, efisiensi, keekonomian, dan dampakyang tidak merugikan terhadap lingkungan sehinggaterjamin keberlanjutannya hingga kurun waktu yangdikehendaki.

5) Pemanfaatan sumber energi setempat dan prioritaspemilihan aneka ragam energi yang tersedia dengan urutanprioritas energi terbarukan, bahan bakar gas, batubara,dan bahan bakar minyak.

6) Perencanaan penyediaan tenaga listrik hendaknyadiintegrasikan dengan perencanaan pemanfaatan energipada sisi pemakaian tenaga listrik, sehingga program-program Demand Side Management, antara lain programpemanfaatan tenaga listrik untuk tujuan yang produktifdan program hemat energi lainnya merupakan bagian yangintegral dari proses perencanaan ketenagalistrikan secarakeseluruhan.


44

7) Perencanaan pengembangan sistem transmisi dan distribusihendaknya dilakukan selaras dengan keseimbangan antarakebutuhan dan kapasitas, berdasar pada kriteriaperencanaan yang digunakan.

8) Setelah dibuat proyeksi kebutuhan tenaga listrik suatusistem tertentu, disusun prakiraan beban gardu induk yangmemberi informasi pertumbuhan kebutuhan beban sesuailokasi geografis gardu induk, dapat berupa penambahankapasitas trafo atau pembuatan gardu induk baru, berikutkebutuhan fasilitas jaringan transmisi dan distribusinya.

9) Bersama dengan pengembangan transmisi, dilakukan jugaperencanaan distribusi. Metode yang dapat digunakanadalah menggunakan faktor elastisitas antara panjangJaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan TeganganRendah (JTR) dengan penjualan energi listrik, danelastisitas antara penambahan pelanggan dengan trafodistribusi Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan perandan posisi yang sangat penting dalam penyusun rencanaumum ketenagalistrikan karena perlu mempertimbangkanpotensi, kondisi perekonomian dan keterkaitan tanggungjawab wilayah administrasi dengan pengelolaan sistemketenagalistrikan. Hal itu karena PemerintahKabupaten/Kota merupakan pelaksana perencanaan energipada tingkatan paling bawah.

Rencana ketenagalistrikan pada tingkat Kabupaten/Kotaseluruh Indonesia mempunyai format yang sama danmencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan dan prakiraan kebutuhan tenaga listrikKabupaten/Kota yang on-grid dan off-grid. Kebutuhan


45

tenaga listrik mencakup kebutuhan listrik menurutsektor kegiatan ekonomi yaitu di sektor industri, sektorrumah tangga, sektor komersial (bisnis) dan lainnya.

2. Perkembangan dan rencana penyediaan tenaga listrikyang on-grid dan offgrid. Penyediaan tenaga listrikmencakup pembangkitan, gardu induk, gardu distribusidan gardu trafo, transmisi (JTT dan JTM), distribusi (JTR)dan listrik perdesaan.

3. Neraca daya untuk on-grid dan off-grid. Neraca dayaberisi prakiraan kebutuhan tenaga listrik dan rencanapembangunan pembangkit tenaga listrik.

4. Rencana kebutuhan energi primer untuk pembangkittenaga listrik.

5. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah untuk JTR, JTMdan JTT.

6. Rencana pendanaan.7. Perkembangan Captive Power.8. Potensi energi primer setempat.9. Kebijakan ketenagalistrikan daerah.Berdasarkan masukan dari IUPL dan ketersediaan

sumberdaya energi setempat, perencanaan ketenagalistrikandibedakan menjadi 4 tipe. Berikut adalah jenis/tipe perencanaanRUKD Kabupaten/Kota berkaitan dengan tanggung jawabPemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha di sektorketenagalistrikan1) Tipe I

Kabupaten/Kota yang termasuk dalam klasifikasi perencanaantipe I menggambarkan bahwa wilayah administrasi dari suatuKabupaten/Kota sama persis dengan wilayah usaha dari suatupelaku usaha atau Pemegang IUPL. RUKD dari


46

Kabupaten/Kota dari tipe I ini berisi seperti diuraikan di atasdan sebagian besar isi RUKD bersumber dari RPTL dari suatupelaku usaha atau Pemegang IUPL dan Pemegang Izin Operasiyang beroperasi di wilayah administrasinya.

2) Tipe IIKabupaten/Kota yang termasuk dalam klasifikasi perencanaantipe II menggambarkan bahwa wilayah administrasi dari suatuPemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa wilayahusaha dari beberapa Pemegang IUPL. Isi RUKDKabupaten/Kota tipe II sama dengan isi RUKD tipe I, akantetapi sebagian besar isinya berasal dari RPTLRPTL semuapelaku usaha atau para Pemegang IUPL dan Pemegang IzinOperasi yang berada di wilayah administrasinya.

3) Tipe IIIKabupaten/Kota yang termasuk dalam klasifikasi perencanaantipe III menggambarkan bahwa wilayah administrasi dari suatuKabupaten/Kota merupakan bagian dari suatu wilayah usahadari satu Pemegang IUPL. Isi RUKD Kabupaten/Kota tipe IIIsama dengan isi RUKD tipe I dan tipe II, akan tetapi sebagianbesar isinya berasal dari sebagian RPTL pelaku usaha atauPemegang IUPL dan Pemegang Izin Operasi yang beroperasi diwilayah administrasinya. Hal ini karena wilayah usaha suatuPemegang IUPL tersebut terdiri dari beberapa wilayahadministrasi Kabupaten/Kota.

4) Tipe IVKabupaten/Kota yang termasuk dalam klasifikasi perencanaantipe IV menggambarkan bahwa wilayah administrasi dari suatuKabupaten/Kota merupakan bagian dari beberapa wilayahusaha dari beberapa Pemegang IUPL. Isi RUKD Kabupaten/


47

Kota tipe IV sama dengan isi RUKD tipe I, II, dan III, akantetapi sebagian besar isinya berasal dari sebagian RPTLRPTLsemua pelaku usaha atau Pemegang IUPL dan Pemegang IzinOperasi yang berada di wilayah administrasinya. Alur prosesketerkaitan penyusunan kebutuhan tenaga listrik, penyediaantenaga listrik, neraca daya dan kebijakan spesifik daerahmenunjukkan bahwa kebutuhan dan penyediaan tenaga listrikyang ada dalam neraca daya berasal dari prakiraan atauproyeksi kebutuhan tenaga listrik dan rencana pembangunanpenyediaan tenaga listrik. Sedang kebijakan ketenagalistrikansetempat dapat diturunkan dari neraca daya yang ada, dimana kebijakan ini selanjutnya akan mempengaruhikebutuhan dan penyediaan tenaga listrik kabupaten dimasayang akan datang.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Energi Listrik

Penggunaan tenaga listrik diperkirakan akan selalumeningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh semakinberkembangnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.Banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kebutuhantenaga listrik, seperti faktor ekonomi, kependudukan, kewilayahan,dan lain-lain. Menurut tingkat kebutuhan energi listrikdipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini :

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat kebutuhantenaga listrik adalah pertumbuhan PDRB (Produk DomestikRegional Bruto). Secara umum, PDRB dapat dibagi menjadi3 sektor, yaitu PDRB sektor komersial (bisnis), sektorindustry dan sektor publik. Kegiatan ekonomi yang


48

dikategorikan sebagai sektor komersial/bisnis adalah sektorlistrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi,perdagangan, serta transportasi dan komunikasi. Kegiatanekonomi yang termasuk sektor publik adalah jasa danperbankan, termasuk lembaga keuangan selain perbankan.Sektor Industri sendiri adalah mencakup kegiatan industrimigas dan manufaktur.

2) Faktor Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh besar terhadapkebutuhan tenaga listrik selain faktor ekonomi. Sesuaidengan prinsip demografi, pertumbuhan penduduk akanterus turun setiap tahunnya sampai pada suatu saat akanberada pada kondisi yang stabil.

3) Faktor Perencanaan Pembangunan Daerah

Berjalannya pembangunan daerah akan sangat dipengaruhioleh tingkat perekonomian daerah itu sendiri. Dalam hal inibaik langsung maupun tidak langsung, faktor ekonomisangat berpengaruh terhadap kebutuhan energi listrikseiring dengan berjalannya pembangunan. PemerintahDaerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerahakan mengambil peran penting dalam perencanaanpengembangan wilayah. Hal itu berbentuk kebijakan yangtertuang dalam berbagai produk peraturan daerah.Termasuk di dalamnya adalah perencanaan tentang tataguna lahan, pengembangan industri, kewilayahan,pemukiman dan faktor geografis.

4) Faktor Lain-lain


49

Selain 3 faktor di atas, ada beberapa faktor lain yangmempengaruhi tingkat kebutuhan energi listrik di antaranyaluas bangunan konsumen, tingkat pekerjaan, jumlahanggota keluarga dan lain-lain. Namun beberapa faktortersebut hanya berpengaruh dalam kajian spesifik masing-masing sektor tarif dan bukan dalam skala makro.

2 Praktik Empiris KetenagalistrikanA. Gambaran Umum Kondisi Daerah1. Sejarah Kabupaten Bungo

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948, ketigaSub Propinsi (Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan SumateraSelatan) ditetapkan menjadi Propinsi, dimana KaresidenanJambi yang terdiri dari Kabupaten Merangin dan KabupatenBatanghari tergabung dalam Propinsi Sumatera Tengah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun1956, Kabupaten Merangin yang semula ibukotanyaberkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Seiringdengan perjalanan waktu Daerah Tingkat I Jambi yang dibentukberdasarkan Undang-undang No. 81 tahun 1957 dirubahmenjadi Undang-undang No. 81 tahun 1958 yang wilayahnyaterdiri dari Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin danKabupaten Kerinci.

Pada tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melaluiDPRD Peralihan dan DPRGR bertempat di Muara Bungo danBangko mengambil Keputusan antara lain :1. Mendesak Pemerintah Pusat Cq. Menteri Dalam Negeri

untuk memekarkan Kabupaten Merangin menjadi 2 (dua)kabupaten yaitu: a. Kewedanaan Muara Bungo dan


50

Kewedanaan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebodengan ibukotanya Muara Bungo. b. KewedanaanSarolangun dan Kewedanaan Bangko menjadi KabupatenBangko dengan ibukotanya Bangko.

2. Mengirim delegasi ke Jakarta untuk menghadap MenteriDalam Negeri melalui Gubernur Propinsi gunamemperjuangkan keputusan tersebut. Sebagaiperwujudan Undang-undang Nomor 7 tahun 1965 tentangpembentukan Daerah Tingkat II yang mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagai pemekaran daerah:I. Kabupaten Merangin menjadi :a. Pemerintah Daerah Tingkat II Sarolangun Bangkoberkedudukan di Bangko.

b. Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Bungo Teboberkedudukan di Muara Bungo.

II. Kabupaten Batanghari menjadi :c. Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Jabungberkedudukan di Kuala Tungkal.

d. Pemerintah Daerah Tingkat II Batanghariberkedudukan di Kenali Asam.

Pada tanggal 12 September 1965 dilakukan pelantikan BapakM. Saidi (Almarhum) sebagai Pejabat Bupati Kepala DaerahTingkat I Muara Bungo Tebo dan diadakan penurunan papannama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo. Sehubungan denganhal tersebut, maka tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan sebagaiHari Jadi Kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkansebutannya dan dengan tidak mengurangi makna keputusandan jiwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 denganKeputusan DPRGR Kabupaten Daerah Tingkat II Muara BungoTebo, ditetapkan dengan sebutan menjadi Kabupaten Bungo


51

Tebo, yang dikenal dengan julukan : Bumi Sepucuk BulatSeurat Tunggang.Berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 dimana

Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi Kabupaten Bungodan Kabupaten Tebo. Pada tanggal 12 Oktober 1999peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta.Dengan demikian Kabupaten Bungo Tebo menjadi KabupatenBungo dengan sebutan Langkah Serentak Limbai Seayun.Sejak berdirinya Kabupaten Bungo Tebo (Sekarang

Kabupaten Bungo) pimpinan tertinggi dipegang oleh bupati.Adapun nama-nama Bupati Kabupaten Bungo dari

tahun 1965 sampai dengan sekarang adalah :1. M. Saidi : 1965 1968 (Kab. Bungo Tebo)2. M. Hoesin Saad : 1968 1975 (Kab. Bungo Tebo)3. H. Hasan : 1975 1986 (Kab. Bungo Tebo)4. H. A. Muthalib, Hs. : 1986 1996 (Kab. Bungo Tebo)5. H. Syofyan Ali : 1996 2001 (Kab. Bungo Tebo)6. H. Zulfikar Achmad : 2001 2011 (Kab. Bungo)6. H. Sudirman Zaini, SH. MH : 20011 sekarang

2. Letak GeografisKabupaten Bungo secara geografis terletak antara 101o 27

sampai 102o 30 Bujur timur dan antara 010 08 sampai 010 55Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan denga KabupatenTebo dan Kabupaten Dharmasraya, sebelah Timur berbatasandengan Kabupaten Tebo, sebelah selatan berbatasan denganKabupaten Merangin dan sebelah Barat berbatasan denganKabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kerinci. Luas WilayahKabupaten Bungo 7.160 km2yang terdiri dari : Kecamatan Pelepat 1.256,42 km 2(17,55%).


52

Kecamatan Pelepat Ilir 495,67 km 2(6,92%). Kecamatan Bathin II Babeko 279,00 km 2(3,90%). Kecamatan Rimbo Tengah 155,55 km 2 (2,17%). Kecamatan Bungo Dani 77,78 km2 (1,09%). Kecamatan Pasar Muara Bungo 38,88 km2 (0,54%). Kecamatan Bathin III 116,66 km2 (1,63%). Kecamatan Rantau Pandan 505.92 km2(7,07%). Kecamatan Muko 2Bathin VII 437,22 km2(6,11%). Kecamatan Bathin III Ulu 618,34 km 2(8,64%). Kecamatan Tanah Sepenggal 274,45 km 2 (3,83%). Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

224,55km2(3,14%). Kecamatan Tanah Tumbuh 307,60 km 2(4,30%). Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang 1.101,89 km 2

(15,39%). Kecamatan Bathin II Pelayang 131,83 km 2(1,84%). Kecamatan Jujuhan 682,95 km 2(9,54%). Kecamatan Jujuhan Ilir 455,29 km 2 (6,36%)

Lokasi Kabupaten Bungo berdekatan dengan KabupatenTebo, kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, KabupatenKerinci dan Kabupaten Dhamasraya Sumatera Barat, dimanakabupaten bungo merupakan pusat pemerintahan, pusatkegiatan ekonomi dan pusat permukiman, juga berdekatandengan jalur trans Sumatera dan mempunyai hubungan yangterbuka dengan daerah-daerah lainnya di Sumatera sehinggadengan demikian bisa dikatakan kabupaten bungo inimempunyai posisi yang strategis dari sudut pengembanganwilayah.

Untuk melihat jumlah kecamatan dan desa/kelurahandalam Kabupaten Bungo, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1Nama Kecamatan, Nama Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah

Kelurahan/Desa di Kabupaten Bungo


53

No Kecamatan NamaIbu KotaJumlah

Desa/Kelurahan1 Pelepat Rantau Keloyang 302 Pelepat Ilir Kuamang Jaya, 253 Bathin II Babeko Simpang Babeko 174 Rimbo tengah Cadika 25 Bungo Dani Talang pantai 76 Pasar Muara Bungo Bungo Timur 57 Bathin III Sungai Binjai 118 Rantau Pandan Rantau Pandan 309 Muko-Muko BathinVII

Tanjung Agung 1010 Bathin III Uilu Muara Buat 911 Tanah Sepenggal Pasar LubukLandai 23

12 Tanah SepenggalLintasEmbacangGedang 18

13 Tanah Tumbuh Tanah Tumbuh 3914 Limbur LubukMengkuang

Tuo Limbur 7515 Bathin II Pelayang Pelayang 4816 Jujuhan Rantau Ikil 5017 Jujuhan Ilir Pulau batu 80Sumber : Bungo Dalam Angka Tahun 2012


54

Grafik IPersentase Luas Kecamatan

di Kabupaten Bungo

3. HidrologiSungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Bungo,

diantaranya adalah Sungai Batang bungo, Sungai Batang Tebodan Sungai Batang Pelepat. Untuk lebih jelasnya mengenai datasungai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2Nama-nama Sungai Di Kabupaten Bungo

Nama Sungai YangMelintasi Kecamatan diKab. Bungo

Nama Sungai

(1) (2)1. Pelepat Baru Pelepat


55

2. Pelepat Ilir Baru Pelepat, SungaiKuamang

3. Bathin II Babeko Batang Tebo

4. Rimbo Tengah Sungai Mengkuang5. Bungo Dani Batang Bungo

6. Pasar Muara Bungo Batang Bungo, Batang Tebo

7. Bathin III Batang Tebo

8. Rantau Pandan Batang Bungo

9. Muko-Muko Bathin VII Batang Bungo

10. Bathin III Ulu Batang Bungo

11. Tanah Sepenggal Batang Tebo

12. Tanah Sepenggal Lintas Batang Tebo

13. Tanah Tumbuh Batang Tebo

14. Limbur LbMengkuang Batang Tebo

15. Bathin II Pelayang Batang Tebo

16. Jujuhan Batang Jujuhan

17. Jujuhan Ilir Batang Jujuhan

Sumber: Bungo Dalam AngkaB. Karakteristik Sosial dan Kependudukan1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalampembangunan Kabupaten Bungo. Dalam rangka meningkatkandan mengembangkan SDM yang berkualitas maka pembangunanpendidikan menjadi prioritas. Dari sekian program pokokpembangunan, salah satu program pokok pembangunan


56

Kabupaten Bungo adalah meningkatkan pembangunan sektorpendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampaiperguruan tinggi dan pendidikan non formal berupa pendidikandan latihan berbagai bidang pengetahuan ketrampilan yangdiperlukan untuk pembangunan serta pembinaan generasi mudadan olah raga dalam mempersiapkan generasi yang sehat jasmanidan rohani.

Grafik IIBanyaknya Sekolah TK, SD, SLTP dan SLTA

di Kabupaten Bungo

Sumber: Bungo Dalam Angka Tahun 20122. Penduduk

Data penduduk yang disajikan Dinas kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Bungo Tahun 2012. Jumlahpenduduk Kabupaten Bungo sebanyak 316.483 jiwa. Dilihatdari segi kepadatan penduduk, pada tahun 2009 kepadatanpenduduk rata-rata per km2menurut kecamatan adalah :Kecamatan Pelepat 24 jiwa/km 2Kecamatan Pelepat Ilir 89 jiwa/ km2Kecamatan Bathin II Babeko 45 jiwa/ km 2Kecamatan Rimbo Tengah 172 jiwa/ km 2Kecamatan Bungo Dani 526 jiwa/ km2Kecamatan Pasar Muara Bungo 2.183 jiwa/ km2Kecamatan Bathin III 185 jiwa/ km 2Kecamatan Rantau Pandan 35 jiwa/ km2


57

Kecamatan Muko - Muko Bathin VII 68 jiwa/ km2Kecamatan Bathin III Ulu 21 jiwa/ km2Kecamatan Tanah Sepenggal 196 jiwa/ km2Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas 238 jiwa/ km2Kecamatan Tanah Tumbuh 57 jiwa/ km2Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang 16 jiwa/ km2Kecamatan Bathin II Pelayang 52 jiwa/ kmKecamatan Jujuhan 55 jiwa/

Grafik IVJumlah Penduduk Kabupaten Bungo Menurut Kelompok

Umur


58

Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo Menurut Kelompok Umurdan Table Jenis Kelamin Tahun 2009 Population in Bungo Regencyby Ages Group and Sex, 2009 Kelompok Umur Ages Group


59

Untuk lebih jelasnya mengenai data kependudukanTdapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3Jumlah Penduduk Di Kabupaten Bungo

No Variabel Laki-laki Perempuan1 Jumlah Penduduk 163.093 153.3902 Katagori per Kelompok

Usia:Laki-laki Perempuan

< 5 tahun 13.947 13.0985-9 tahun 17.065 16.03210-14 tahun 16.245 15.38515-19 tahun 14.939 14.59920-24 tahun 15.973 15.95425-49 tahun 64.194 60.392>50 tahun 20.730 17.931

3 Kepadatan Penduduk 44 jiwa/Km2

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten BungoTahun 2012C.Perkembangan Pengaturan Ketenagalistrikan

Adanya larangan keras praktek menaikan harga Jual tenagalistrik dan sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin tanpaizin dari Bupati, hal ini sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 33UU ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa Pemegang izinusaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga Jualtenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan


60

Pemerintah atau pemerintah daerah. UU tersebut dipertegasdalam Pasal 4 ayat (4) PP 14 Tahun 2012 bahwa Harga atas sewajaringan transmisi tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuanMenteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya. Dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa Pemegang izinoperasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjualkelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usahapenyediaan tenaga listrik atau masyarakat. Penjualansebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuandari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya. Di Pasal 32 dijelaskan Ketentuan dan tata carapermohonan izin operasi diatur oleh Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selain dari pada itu, dalam kajian ini juga mengkaji Adanyakewenangan Bupati menetapkan tarif tenaga listrik untukkonsumen, sesuai dengan bunyi Pasal 34 Undang-undangketenagalistrikan, bahwa Pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumendengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahberdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam Pasal 39 PP Nomor 114 bahwa Harga Jual TenagaListrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik wajib mendapatkanpersetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya. Harga jual tenaga listrik dan sewajaringan tenaga listrik dapat disesuaikan berdasarkan perubahanunsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yangdicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewajaringan tenaga listrik, Penyesuaian harga jual tenaga listrik dansewa jaringan tenaga listrik dilakukan setelah mendapat


61

persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umumdilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenagalistrik. Izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan olehBupati/walikota untuk badan usaha yang wilayah usahanyadalam kabupaten/kota; dan menjual tenaga listrik dan/ataumenyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usahapenyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan olehbupati/walikota. Bab penting yang dikaji sebagai dasar danpedoman dalam pembuatan Ranperda Ketenagalistrikan,diantaranya tentang: Penguasaan dan Pengusahaan, Kewenanganpengelolaan, Rencana umum ketenagalistrikan daerah, Usahaketenagalistrikan, Perizinan Harga jual, sewa jaringan, dan tariftenaga listrik, tentang Keteknikan, Pembinaan dan pengawasan,selain dari poin di atas, dalam kajian akademis ini menyarankanagar Bab tentang Penyidikan, Sanksi administratif, Sanksi pidanadan Ketentuan penutup harus tertuang secara jelas dalamranperda ketenagalistrikan.


62

BAB IIIEVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG

UNDANGAN TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Agar tidak terjadi duplikasi serta disharmonisasi pengaturanantara Ketenagalistrikan dengan Peraturan Perundang-undanganlainya, maka dijabarkan materi muatan dari masing-masingperaturan tersebut. Adapun Peraturan perundang-undangan yangakan dijadikan kajian keterkaitannya serta evaluasi dan analisisdengan Raperda Ketenagalistrikan sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Dalam Pasal 33 ayat (3)

Bumi Air dan Kekayaan semua yang terkandungdidalamnya dikuasai oleh negara Untuk kemakmuranrakyat.

2. Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentangKetenagalistrikan

3. PP Nomor 14 Tahun 2012; dan4. PP Nomor 62 Tahun 2012Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait

merupakan alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridisadalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnyauntuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbanganyang bersifat teknis yuridis. Dimana secara yuridis Suatu normahukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiriditetapkan berdasarkan norma hukum yang lebih superior atauyang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai Evaluasi DanAnalisis Peraturan Perundang Undangan tentangKetenagalistrikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


63

No UU NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANGKETENAGALISTRIKAN RANPERDA KABUPATEN BUNGO TENTANGTENTANG KETENAGALISTRIKAN1 PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

PenguasaanPasas 3Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yangpenyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah danpemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.

Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrikPemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan,pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenagalistrik.

PengusahaanPsl 5 ayat 3

1. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik olehPemerintah dan pemerintah daerah dilakukan olehbadan usaha milik negara dan badan usaha milikdaerah.

2. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadayamasyarakat dapat berpartisipasi dalam usahapenyediaan tenaga listrik.

3. Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah danpemerintah daerah menyediakan dana untuk:

a. kelompok m&arakat tidak mampu;b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik

didaerah yang belum berkembang;c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan

perbatasan; dand. pembangunan listrik perdesaan.

PenguasaanPasal 2(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang

penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah danPemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.

(2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listriksebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuaikewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan,pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenagalistrik.

PengusahaanPasal 31. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh

Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha MilikDaerah.

2. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaantenaga listrik.

3. Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah Daerahmenyediakan dana untuk:a. kelompok masyarakat tidak mampu;b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah

yang belum berkembang;c. pembangunan tenaga lisrik di daerah terpencil dan

perbatasan; dand. pembangunan listrik pedesaan.

2 RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAHPasal 7

Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun denganmengikutsertakan pemerintah daerah.Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusunberdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikannasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelahberkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Dan Pedoman penyusunan rencana umumketenagalistrikan ditetapkan oleh Menteri.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah:

a. RUKD disusun mengacu kepada RUKN dan RUKP, denganmemperhatikan kondisi ketenagalistikan di wilayah daerahdengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

b. RUKD ditetapkan dalam rangka pengelolaan jasaketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal dalampemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan,

NA Ketenagalistrikan Selesaiiii..

Documents