BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.589, 2018 KEMENPERIN. SNI Pupuk Anorganik. Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK SECARA WAJIB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25/M-IND/PER/6/2017 tantang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib dan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/6/2017 tantang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali www.peraturan.go.id
26
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn589-2018.pdf · SNI Pupuk Anorganik. Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.589, 2018 KEMENPERIN. SNI Pupuk Anorganik. Lembaga
Penilaian Kesesuaian. Pencabutan.
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PUPUK ANORGANIK SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk
Anorganik Majemuk secara wajib, telah dilakukan
evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang
ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
25/M-IND/PER/6/2017 tantang Lembaga Penilaian
Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk
Anorganik Tunggal secara Wajib dan terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/6/2017
tantang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali
www.peraturan.go.id
2018, No.589 -2-
penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk
melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu
Pupuk Anorganik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga
Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk
Anorganik secara Wajib;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6016);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang
Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/
PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
www.peraturan.go.id
2018, No.589 -3-
Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/11/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 26/M-IND/ PER/4/2013 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik
Tunggal secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1782);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/
PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk secara Wajib
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
227);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/
PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN
DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK
ANORGANIK SECARA WAJIB.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pupuk Anorganik adalah pupuk anorganik tunggal dan
pupuk anorganik majemuk.
2. Pupuk Anorganik Tunggal adalah pupuk yang hanya
mengandung 1 (satu) unsur kimia dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Pupuk Urea adalah pupuk tunggal buatan yang
mengandung unsur hara utama, nitrogen berbentuk
butiran (prill), atau gelintiran (granular) dengan
rumus kimia CO(NH2)2;
www.peraturan.go.id
2018, No.589 -4-
b. Pupuk Amonium Sulfat (ZA) adalah pupuk buatan
berbentuk kristal yang mengandung unsur hara
nitrogen dan belerang atau disebut sebagai pupuk
ZA (Zwavelzuur Ammoniak) dengan rumus kimia
(NH4)2SO4;
c. Pupuk Tripel Super Fosfat adalah pupuk buatan
berbentuk butiran (prill) yang dibuat dari reaksi
batuan fosfat dengan asam fosfat sehingga
dihasilkan senyawa dengan komponen utama mono
kalsium fosfat dengan rumus kimia Ca(H2PO4)2;
d. Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36) adalah pupuk
fosfat buatan berbentuk butiran (prill) yang dibuat
dari batuan fosfat dengan campuran asam fosfat
dengan asam sulfat komponen utamanya
mengandung unsur hara fosfor berupa mono
kalsium fosfat dengan rumus kimia Ca(H2PO4)2;
e. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian adalah pupuk
yang berasal dari bahan baku galian yang sebagian
besar mengandung mineral kalsium fosfat yang
berasal dari batuan yang diproses menjadi bubuk
(powder) yang dipergunakan secara langsung dalam
pertanian dan dalam aplikasinya bisa dimodifikasi
dalam bentuk bubuk, butiran (prill) dan gelintiran
(granular); dan
f. Pupuk Kalium Klorida (KCl) adalah pupuk tunggal
yang mengandung unsur hara kalium, berbentuk
serbuk, butiran (prill), atau gelintiran (granular),
atau yang disebut sebagai pupuk MOP (Muriate of
Potash) dengan rumus kimia KCL.
3. Pupuk Anorganik Majemuk adalah Pupuk NPK Padat
yang mengandung 2 (dua) atau lebih unsur kimia yang
merupakan pupuk organik buatan berbentuk padat yang
mengandung unsur makro utama nitrogen, fosfor dan
kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro
lainnya.
4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pupuk
Anorganik Tunggal yang selanjutnya disebut SPPT-SNI
www.peraturan.go.id
2018, No.589 -5-
Pupuk Anorganik Tunggal adalah sertifikat yang
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada
produsen yang mampu memproduksi Pupuk Anorganik
Tunggal sesuai dengan ketentuan SNI.
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pupuk
Anorganik Majemuk, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI
Pupuk Anorganik Majemuk, adalah sertifikat yang
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada
produsen yang mampu memproduksi Pupuk Anorganik
Majemuk sesuai dengan ketentuan SNI.
6. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disingkat
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan
sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI sesuai
dengan ketentuan SNI.
7. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang
melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu
terhadap contoh Pupuk Anorganik Tunggal dan/atau
Pupuk Anorganik Majemuk sesuai metode uji SNI.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur
jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang
untuk melakukan pembinaan terhadap industri pupuk di
Kementerian Perindustrian.
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala
badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk
melakukan penelitian dan pengembangan industri di
Kementerian Perindustrian.
Pasal 2
(1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi
terhadap:
a. Pupuk Anorganik Tunggal, sesuai dengan ketentuan
SNI Pupuk Anorganik Tunggal; dan
b. Pupuk Anorganik Majemuk, sesuai dengan
ketentuan SNI Pupuk Anorganik Majemuk.
www.peraturan.go.id
2018, No.589 -6-
(2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan
pengujian terhadap:
a. Pupuk Anorganik Tunggal, sesuai dengan metode uji
SNI Pupuk Anorganik Tunggal; dan
b. Pupuk Anorganik Majemuk, sesuai dengan metode
uji SNI Pupuk Anorganik Majemuk.
(3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian
mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi
teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro
dan antar-instansi teknis.
(2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku untuk:
a. penerbitan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan
SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk; dan/atau
b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan
SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SNI Pupuk
Anorganik Majemuk secara wajib.
Pasal 4
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan
Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi
dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
(2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian
kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
www.peraturan.go.id
2018, No.589 -7-
a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan
LSPro, berupa:
1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan
SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan SPPT-
SNI Pupuk Anorganik Majemuk;
2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau
pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik
Tunggal dan SPPT-SNI Pupuk Anorganik
Majemuk dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan
akreditasi LSPro; dan
b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu
yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau Laporan Hasil Uji
(LHU) terhadap pengujian kesesuaian mutu
Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk
Anorganik Majemuk yang telah dilakukan
dalam waktu 1 (satu) bulan;
2. rekapitulasi SHU atau LHU terhadap pengujian
kesesuaian mutu Pupuk Anorganik Tunggal dan
Pupuk Anorganik Majemuk yang telah
dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan
akreditasi Laboratorium Penguji.
(3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus
disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau
pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan
SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal laporan penerbitan,
pengawasan, dan/atau pencabutan diterbitkan; dan
b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan,
dan/atau pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik
Tunggal dan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk
dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
www.peraturan.go.id
2018, No.589 -8-
pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan
paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun
berikutnya.
(4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh
Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu
sebagai berikut:
a. laporan SHU atau LHU terhadap pengujian Pupuk
Anorganik Tunggal dan Pupuk Anorganik Majemuk
yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka
1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5
(lima) bulan berikutnya; dan
b. laporan rekapitulasi SHU atau LHU terhadap
pengujian Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk
Anorganik Majemuk yang telah dilakukan dalam
waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling
lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
Pasal 5
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan
pembinaan terhadap:
a. industri pupuk yang tidak memenuhi ketentuan SNI
Pupuk Anorganik Tunggal dan SNI Pupuk Anorganik
Majemuk secara wajib; dan
b. melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI
Pupuk Anorganik Tunggal dan SNI Pupuk Anorganik
Majemuk secara wajib.
(2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap:
a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang
ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2; dan
b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan
hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian
mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
www.peraturan.go.id
2018, No.589 -9-
Pasal 6
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan/atau