BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1141-2015.pdf · Negara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum ... fungsi dan kebutuhan

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.1141, 2015 KEMENKEU. Impor Barang. BadanInternasional. Pejabat. Bea Masuk.Pembebasan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 148/PMK.04/2015

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG

UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL

BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberianpembebasan bea masuk dan cukai atas impor baranguntuk keperluan badan internasional besertapejabatnya yang bertugas di Indonesia telah diaturdalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara PemberianPembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor BarangUntuk Keperluan Badan Internasional Beserta ParaPejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 68/PMK.011/2014;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasanterhadap barang yang telah mendapatkan fasilitaspembebasan bea masuk atas impor barang untukkeperluan badan internasional beserta pejabatnyayang bertugas di Indonesia, perlu mengatur kembali

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 2

ketentuan mengenai pemberian pembebasan beamasuk atas impor barang untuk keperluan badaninternasional beserta pejabatnya yang bertugas diIndonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalamrangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentangPembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang UntukKeperluan Badan Internasional Beserta PejabatnyaYang Bertugas Di Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANGPEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUKKEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTAPEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputiwilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yangdi dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

3. Badan Internasional adalah suatu Badan Perwakilan OrganisasiInternasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan dibawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Asing

www.peraturan.go.id

2015, No.11413

lainnya yang melaksanakan kerjasama teknik yang bertempat danberkedudukan di Indonesia.

4. Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya disebut Pejabat adalahKepala, pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional.

5. Kerjasama Teknik adalah bantuan-bantuan yang berupahibah/sumbangan dari luar negeri dalam kerangka kerjasama dibidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial, kebudayaan, dan ekonomi,tidak termasuk didalamnya kredit-kredit dan penanaman modal asing.

6. Kendaraan Bermotor Untuk Badan Internasional Beserta Pejabatnyayang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alattransportasi atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanikberupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di lautmaupun di udara dalam rangka pelaksanaan tugas BadanInternasional beserta Pejabatnya serta untuk pelaksanaan KerjasamaTeknik.

7. Barang Pindahan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yangselanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tanggadan/atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknyake Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia untukmenunjang tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya diIndonesia.

8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

10. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat JenderalBea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai denganketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea danCukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakantugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

13. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang impor yangmendapat pembebasan bea masuk dari daftar barang yang beradadalam pengawasan Menteri Sekretaris Negara, sehingga MenteriSekretaris Negara dibebaskan dari tanggung jawab administrasi danfisik atas barang dimaksud.

BAB II

PEMBEBASAN BEA MASUK

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 4

Pasal 2

(1) Atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional besertaPejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasanbea masuk.

(2) Badan Internasional yang dapat diberikan pembebasan Bea Masuksebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Internasionalyang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperolehpenghasilan di Indonesia.

(3) Badan Internasional yang mendapatkan pembebasan bea masuksebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantumdalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

(4) Penetapan dan perubahan Badan Internasional yang berhakmendapatkan pembebasan bea masuk ditetapkan oleh Menteri setelahmendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri SekretarisNegara.

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2), dalam hal terdapat ketentuan mengenai pemberianpembebasan bea masuk dalam perjanjian internasional yang berbedadengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan danperjanjian internasional tersebut telah diratifikasi dan disahkan dalamperaturan perundang-undangan, perlakuan kepabeanannyadidasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai denganberakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebuttelah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional.

(2) Pelaksanaan pemberian pembebasan bea masuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuanterlebih dahulu dari Menteri.

Pasal 4

(1) Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yangdiberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 harus digunakan untuk keperluan:

a. kantor Badan Internasional;

b. pribadi dan/atau keluarganya termasuk Barang Pindahan;

c. tenaga ahli (professional equipment); dan/atau

d. proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan KerjasamaTeknik.

www.peraturan.go.id

2015, No.11415

(2) Atas impor barang untuk keperluan Pejabat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dapat diberikan pembebasan bea masuk, denganketentuan Pejabat yang bersangkutan:

a. diangkat langsung oleh Badan Internasional yang bersangkutan;

b. mendapatkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara untukmenjalankan tugas atau jabatan di Indonesia;

c. menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsiBadan Internasional;

d. berdomisili dan berkedudukan di Indonesia; dan

e. berkewarganegaraan asing.

(3) Dalam hal Barang Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b berupa Kendaraan Bermotor, pembebasan bea masuk atasBarang Pindahan tersebut hanya diberikan kepada Pejabat yangmerupakan Kepala Badan Internasional.

(4) Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea masuk paling lama6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal dikeluarkan.

(5) Pembebasan bea masuk kepada Badan Internasional besertaPejabatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikansetelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dari MenteriSekretaris Negara.

Pasal 5

(1) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang untukkeperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Badan Internasional harusmengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melaluiDirektur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelahmendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri SekretarisNegara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantumdalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

(2) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yangditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan keputusan mengenaipembebasan bea masuk.

Pasal 6

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 6

(1) Pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Badan Internasionaldiberikan berdasarkan kewajaran yang ditetapkan oleh MenteriSekretaris Negara.

(2) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukurankepatutan jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitaspembebasan bea masuk dengan mengacu pada jumlah Pejabat, tugas,fungsi dan kebutuhan Badan Internasional beserta Pejabatnya.

Pasal 7

Terhadap impor barang untuk keperluan Badan Internasional besertaPejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), dapat diberikanfasilitas:

a. pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan

b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22,

sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III

KUOTA DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAANBERMOTOR

Bagian Kesatu

Kuota Atas Impor Kendaraan Bermotor

Pasal 8

Untuk keperluan kantor Badan Internasional, pembebasan bea masukatas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/Completely Built Up(CBU) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa paling banyak 2 (dua) unit; atau

b. Badan Internasional lainnya paling banyak 1 (satu) unit.

Pasal 9

Untuk keperluan Pejabat Badan Internasional, dapat diberikanpembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaanjadi/Completely Built Up (CBU) dengan ketentuan:

a. Kepala perwakilan Organisasi Internasional di bawah PerserikatanBangsa-Bangsa, beserta pejabat setingkat Deputi; atau

b. Kepala Badan Internasional lainnya,

paling banyak 1 (satu) unit selama bertugas di Indonesia.

Pasal 10

www.peraturan.go.id

2015, No.11417

Untuk keperluan Kerjasama Teknik dapat diberikan pembebasan beamasuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/CompletelyBuilt Up (CBU) sesuai dengan spesifikasi teknis yang sangat diperlukandalam pelaksanaan Kerjasama Teknik yang ditetapkan oleh MenteriSekretaris Negara.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kewajiban Pabean Kendaraan Bermotor

Pasal 11

(1) Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuksebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yangtelah selesai digunakan untuk keperluan kantor Badan Internasional,Pejabatnya atau Kerjasama Teknik, diselesaikan kewajiban pabeannyadengan cara:

a. diekspor kembali;

b. dipindahtangankan; atau

c. dimusnahkan.

(2) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tahun pembuatan pada saat impornya melebihi jangka waktu 5 (lima)tahun, penyelesaian kewajiban pabean hanya dapat dilakukan dengancara dipindahtangankan kepada penerima fasilitas lainnya, dieksporkembali, atau dimusnahkan.

Pasal 12

(1) Untuk mendapatkan persetujuan diekspor kembali sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf a dan ayat (2), Kepala BadanInternasional mengajukan permohonan secara tertulis kepadaDirektur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, setelahmendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri SekretarisNegara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantumdalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DirekturJenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas namaMenteri menerbitkan persetujuan ekspor yang salinannyadisampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara.

(3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Badan Internasional menyampaikan pemberitahuan pabeanekspor ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.

(4) Atas pelaksanaan ekspor, Kepala Badan Internasional menyampaikanbukti realisasi ekspor yang meliputi pemberitahuan pabean ekspor,

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 8

nota pelayanan ekspor, dan dokumen pengangkutan kepada MenteriSekretariat Negara untuk Penghapusan atas Kendaraan Bermotoryang bersangkutan.

(5) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotoruntuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaipengganti Kendaraan Bermotor yang telah diekspor, dapat dilakukansetelah Menteri Sekretaris Negara melakukan Penghapusansebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

(1) Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf b dan ayat (2),dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. telah digunakan paling kurang selama 3 (tiga) tahun bagiKendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atauselama 2 (dua) tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 terhitung sejak tanggal pemberitahuanpabean impor;

b. masa tugas Kepala Perwakilan Organisasi Internasional di bawahPerserikatan Bangsa-Bangsa, Kepala Badan Internasional lainnyadan Pejabat setingkat Deputi, berakhir sebelum 2 (dua) tahun,yang dibuktikan dengan surat persetujuan pengakhiranpenugasan;

c. Kendaraan Bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidakdapat atau tidak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakantugas; atau

d. telah berakhirnya masa pelaksanaan Kerjasama Teknik.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang disebabkan oleh kondisi khusus, dapat diberikan olehMenteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dariMenteri Sekretaris Negara.

(3) Untuk menyelesaikan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secaratertulis kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yangditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dariMenteri Sekretaris Negara dengan menggunakan contoh formatsebagaimana tercantum dalam:

a. Lampiran IV untuk pemindahtanganan kepada penerima fasilitaslainnya; atau

b. Lampiran V untuk pemindahtanganan dengan melunasi beamasuk dan pajak yang terutang,

www.peraturan.go.id

2015, No.11419

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggalditerbitkan persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara.

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukanmelebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadappermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak.

(6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DirekturJenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas namaMenteri menerbitkan:

a. surat mengenai izin pemindahtanganan kepada penerima fasilitaslainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, denganmenggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalamLampiran IV; atau

b. surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi beamasuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf b, dengan menggunakan contoh formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Jangka waktu surat mengenai izin pemindahtanganan denganmelunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b berlaku selama 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(2) Dalam hal terdapat alasan tertentu, Kepala Badan Internasional dapatmengajukan pembatalan terhadap surat mengenai izinpemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yangterutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b.

(3) Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukanoleh Kepala Badan Internasional paling lambat pada hari ke 30 (tigapuluh) sejak diterbitkan surat mengenai izin pemindahtanganandengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b.

(4) Atas pembatalan surat mengenai pemindahtanganan dengan melunasibea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yangditunjuk menerbitkan surat pembatalan atas surat mengenaipemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yangterutang.

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 10

(5) Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud padaayat (2), penerima fasilitas atau orang yang menguasai KendaraanBermotor dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat PenetapanPembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP).

(6) Dalam hal tidak terdapat pembatalan atau permintaan penerbitanSurat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai Dan/Atau Pajak(SPPBMCP) dari penerima fasilitas atau orang yang menguasaiKendaraan Bermotor atas surat mengenai izin pemindahtanganandengan melunasi bea masuk dan/atau pajak terutang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf b pada hari kerja berikutnyasetelah tanggal berakhirnya surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1)Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjukmenerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk CukaiDan/Atau Pajak (SPPBMCP) dengan menggunakan contoh formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak(SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), menjadidokumen dasar pelunasan bea masuk dan/atau pajak yang terutangdan disampaikan kepada penerima fasilitas atau orang yangmenguasai Kendaraan Bermotor.

(8) Dalam hal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai Dan/AtauPajak (SPPBMCP) belum dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas)hari terhitung sejak tanggal diterbitkan:

a. terhadap Kendaraan Bermotor yang belum dilakukan pelunasanbea masuk dan pajak yang terutang diberitahukan secara tertuliskepada Kepolisian Republik Indonesia untuk ditindaklanjutisesuai kewenangannya; dan

b. dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) terhadap orang yang menerima pemindahtangananKendaraan Bermotor dan disampaikan pemberitahuan secaratertulis kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 15

(1) Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat , bea masuk dan pajak yang terutang harusdilunasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanandan perpajakan.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal dipindahtangankan kepada Perwakilan Negara Asingbeserta para Pejabatnya atau Badan Internasional beserta

www.peraturan.go.id

2015, No.114111

Pejabatnya, dapat diberikan pembebasan bea masuk danterhadap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibebaskantidak perlu dibayar kembali; atau

b. dalam hal dipindahtangankan kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan, dapat diberikanpembebasan bea masuk dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaiatau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah sesuai peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan; dan

c. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 ataspemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b yang dikecualikan pada saat impornya dari pemungutanPajak Penghasilan Pasal 22.

(3) Pembebasan bea masuk kepada Pemerintah Pusat/ PemerintahDaerah/Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb, diberikan dalam hal diperuntukkan untuk kepentingan umum ataupengembangan ilmu pengetahuan/penelitian.

(4) Atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. bea masuk yang terutang atas impor Kendaraan Bermotortersebut harus dilunasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tarif pembebanan pada saat impor; dan

2. nilai pabean yang berlaku pada saat Kendaraan Bermotordimaksud dipindahtangankan kepada selain penerimafasilitas pembebasan bea masuk; dan

b. pajak dalam rangka impor berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. apabila dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat)tahun sejak impor, Pajak Pertambahan Nilai atau PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahyang dibebaskan wajib dibayar kembali; dan

2. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikecualikanpada saat impornya.

(5) Dalam hal terdapat perbedaan perlakuan mengenai pengenaan pajakdalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf bdengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,pengenaan pajak dalam rangka impor dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(6) Dalam hal bea masuk dan pajak yang terutang sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilunasi, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 12

dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat keterangan pengimporanKendaraan Bermotor berupa Formulir C.

(7) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotoruntuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaipengganti Kendaraan Bermotor yang telah dipindahtangankan, dapatdilakukan setelah Menteri Sekretaris Negara melakukan PenghapusanKendaraan Bermotor berdasarkan:

a. surat mengenai izin pemindahtanganan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (6) huruf a; atau

b. bukti atas pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang besertasurat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupaFormulir C sebagai penyelesaian sebagaimana dimaksud padaayat (5).

(8) Surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa FormulirC sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diganti denganpengiriman data secara elektronik, dalam hal telah tersedia sistemotomasi pertukaran data pengimporan Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

(1) Penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dimusnahkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf c dan ayat (2),dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari Menteri Sekretaris Negara.

(2) Untuk mendapatkan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala Badan Internasional mengajukan permohonanpemusnahan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau PejabatBea dan Cukai yang ditunjuk, dengan menggunakan contoh formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DirekturJenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas namaMenteri menerbitkan persetujuan mengenai izin pemusnahanKendaraan Bermotor.

(4) Berdasarkan persetujuan mengenai izin pemusnahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), dilakukan pemusnahan Kendaraan Bermotoroleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Internasional dengan disaksikanoleh:

a. Pejabat;

b. pejabat Kementerian Sekretariat Negara; dan

c. Pejabat Bea dan Cukai,

www.peraturan.go.id

2015, No.114113

serta dibuatkan berita acara pemusnahan dengan menggunakan contohformat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Pemusnahan dilakukan dengan cara merusak Kendaraan Bermotordan komponen/bagian utama Kendaraan Bermotor sehingga menjaditidak dapat difungsikan dan diperbaiki kembali.

(6) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh pihak Badan Internasional.

(7) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud padaayat (4), Menteri Sekretaris Negara melakukan PenghapusanKendaraan Bermotor yang bersangkutan.

(8) Terhadap Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (5), dibebaskan dari kewajiban pelunasan beamasuk dan pajak yang terutang.

(9) Pemberian pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotoruntuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya sebagaipengganti Kendaraan Bermotor yang telah dimusnahkan, dapatdilakukan setelah Penghapusan Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (7).

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara periodik melakukan rekonsiliasidata persetujuan pembebasan bea masuk dan penyelesaian kewajibanpabean atas Kendaraan Bermotor yang mendapatkan fasilitas pembebasanbea masuk dengan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 18

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor baranguntuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yangbertugas di Indonesia; dan

b. tata cara penyelesaian kewajiban pabean Kendaraan Bermotor,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(2) Perubahan terhadap contoh format sebagaimana tercantum dalamLampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V,Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX, diaturdengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 14

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

a. Permohonan pembebasan bea masuk atas Kendaraan Bermotor yangtelah diberikan persetujuan oleh Menteri Sekretaris Negara sebelumberlakunya Peraturan Menteri ini, diperlakukan sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor dalam kadaan jadi/Completely Built Up(CBU) yang diimpor langsung oleh Badan Internasional atau yangimpornya difasilitasi oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)atau dealer, permohonan tetap berlaku dan diproses berdasarkanPeraturan Menteri ini; dan

2. Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai/Completely KnockedDown (CKD) dan dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU)yang dibeli di dalam Daerah Pabean, permohonan akandikembalikan kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut diDirektorat Jenderal Pajak.

b. Permohonan penyelesaian kewajiban pabean berupapemindahtanganan Kendaraan Bermotor dalam keadaanterurai/Completely Knocked Down (CKD) dan dalam keadaanjadi/Completely Built Up (CBU) yang dibeli di dalam Daerah Pabean,yang telah diberikan persetujuan oleh Menteri Sekretaris Negarasebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dan pemindahtanganankepada:

1. Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional besertaPejabatnya diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalamrangka impor;

2. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan dalamhal diperuntukkan untuk kepentingan umum ataupengembangan ilmu pengetahuan/penelitian, diberikanpembebasan bea masuk dan terhadap pajak yang terutang sesuaiperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

3. selain penerima fasilitas yaitu dengan melunasi bea masuk danpajak dalam rangka impor, dilaksanakan dengan ketentuansebagai berikut:

a) tarif dan nilai pabean yang berlaku pada saat KendaraanBermotor dimaksud dipindahtangankan kepada selainpenerima fasilitas pembebasan bea masuk; dan/atau

b) pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangandi bidang perpajakan,

www.peraturan.go.id

2015, No.114115

tetap diproses penyelesaiannya berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan BeaMasuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan BadanInternasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesiasebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 68/PMK.011/2014.

c. Terhadap permohonan penyelesaian kewajiban pabean berupapemindahtanganan Kendaraan Bermotor dalam keadaanjadi/Completely Built Up (CBU) yang diimpor langsung, yang telahdiberikan persetujuan Menteri Sekretaris Negara dan diajukansebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diperlakukan sebagaiberikut:

1. pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya; dan

2. pemindahtanganan kepada selain penerima fasilitas yaitu denganmelunasi bea masuk dan pajak yang terutang,

diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

d. Terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan terurai/ CompletelyKnocked Down (CKD), dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU)yang dibeli di dalam Daerah Pabean dan dalam keadaanjadi/Completely Built Up (CBU) yang diimpor langsung, yang telahmendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasanbea masuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaiankewajiban pabean dengan cara diekspor kembali atau pemusnahandiproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

e. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atasKendaraan Bermotor yang diberikan sebelum berlakunya PeraturanMenteri ini, tetap berlaku dan penyelesaian kewajiban pabeannyadengan cara dipindahtangankan, diekspor kembali, ataudimusnahkan diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana diaturpada huruf b, huruf c, dan huruf d.

f. Terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai pelunasan beamasuk dan pajak dalam rangka impor yang belum diselesaikanpelunasan bea masuknya tetap berlaku dan diselesaikan denganPeraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan MenteriKeuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara PemberianPembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 16

Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesiadan Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia sebagaimana telah diubahdengan:

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2003;

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.04/2003;

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.04/2003;

d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/2003;

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.04/2005;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2005;

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2005;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2006;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2006;

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2006;

k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2006;

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2011;

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.011/2011; dan

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.114117

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 31 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 4 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 18

www.peraturan.go.id

2015, No.114119

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 20

www.peraturan.go.id

2015, No.114121

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 22

www.peraturan.go.id

2015, No.114123

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 24

www.peraturan.go.id

2015, No.114125

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 26

www.peraturan.go.id

2015, No.114127

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 28

www.peraturan.go.id

2015, No.114129

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 30

www.peraturan.go.id

2015, No.114131

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 32

www.peraturan.go.id

2015, No.114133

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 34

www.peraturan.go.id

2015, No.114135

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 36

www.peraturan.go.id

2015, No.114137

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 38

www.peraturan.go.id

2015, No.114139

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 40

www.peraturan.go.id

2015, No.114141

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 42

www.peraturan.go.id

2015, No.114143

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 44

www.peraturan.go.id

2015, No.114145

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 46

www.peraturan.go.id

2015, No.114147

www.peraturan.go.id

2015, No.1141 48

www.peraturan.go.id