BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1113-2015.pdf · Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.1113, 2015 LAN. Honorarium. Transport. Kegiatan. TahunAnggaran 2015. Standar Perubahan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR

HONORARIUM DAN TRANSPORT PELAKSANAAN KEGIATAN DILINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN

2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Satuan Biaya MasukanLainnya Lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LembagaAdministrasi Negara melalui surat Menteri Keuangan NomorS-209/MK.02/2015 tanggal 16 April 2015, dipandang perlumerubah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi NegaraNomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Honorarium danTransport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan LembagaAdministrasi Negara Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa perubahan standar honorarium dan transportsebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan denganPeraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 2

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5669)

5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentangPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegara/Lembaga;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang TataCara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5423);

8. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 TentangSekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga AdministrasiNegara;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telahtiga kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5642);

www.peraturan.go.id

2015, No.11133

10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang LembagaAdministrasi Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 127);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 57/PMK.02/2015 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 413);

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor535/V/4/6/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja SekolahTinggi Ilmu Administrasi Lembaga Admnistrasi Negara diJakarta,Bandung dan Ujung Pandang;

14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja LembagaAdministrasi Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 1245);

15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai DiklatBahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARATENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALALEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2015TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN TRANSPORTPELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGAADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2015tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan DiLingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimanadiubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun2015 dirubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan ini.

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 4

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanKepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 20 April 2015

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2015, No.11135

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 6

www.peraturan.go.id

2015, No.11137

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 8

www.peraturan.go.id

2015, No.11139

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 10

www.peraturan.go.id

2015, No.111311

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 12

www.peraturan.go.id

2015, No.111313

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 14

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

a. Honorarium Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja, diberikan

berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA.

b. Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat

kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja

Bendahara Pengeluaran sangat berat, Menteri/ Pimpinan Lembaga

atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih

Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan

kegiatan.

c. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam

pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan

kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

d. Untuk KPA yang dibantu oleh satu PPK, jumlah staf pengelola

keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah

staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua)

orang.

e. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, unit kerja harus

mengangkat PUMK (pemegang uang muka kerja) sesuai kebutuhan.

f. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola

keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10 % (sepuluh

persen) dari pagu yang dikelola.

g. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan

fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan

honorarium.

h. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan

adanya penggabungan PPK dengan ketentuan :

Jumlah Staf Pengelola Keuangan tidak boleh melampaui sebelum

penggabungan; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.111315

Besaran honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan

jumlah pagu yang dikelola staf.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan

penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan

langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja

Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi

Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk

melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa atau Kelompok

Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pejabat/panitia pengadaan barang/jasadan Kelompok

Kerja ULP telah ditetapkan yang telah menerima tunjangan profesi,

maka kepada anggota pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dan

kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium.

c. Honorarium perangkat Unit Layanan Pengadaan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil

Negara/TNI/Polri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang

berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan

Pengadaan.

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 16

3. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jumlah staf/anggota pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang.

Jumlah alokasi dana untuk honorarium pengelola PNBP dalam 1

(satu) tahun paling tinggi sebesar 10% dari penerimaan PNBP setiap

satuan kerja.

4. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem

Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).Jumlah pengelola SAI paling

banyak 6 (enam) orang.

5. Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku

pengurus/penyimpan BMN paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat

pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna

barang.

6. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

a. Pembentukan tim bersifat koordinatif dengan mempertimbangkan

kontribusi terhadap substansi kegiatan.

b. Pembentukan tim harus mengacu kepada :

mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan

unit kerja eselon I lainnya dan/atau disesuaikan dengan

karakteristik kegiatan;

bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di

luar jam kerja;

merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada

pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari;

dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

www.peraturan.go.id

2015, No.111317

tim yang telah terbentuk 3 tahun berturut-turut dipertimbangkan

menjadi tugas fungsi organisasi (tidak dapat diberikan honor).

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada

pegawai yang sedang menjalani ijin belajar atau mengikuti

kegiatan diklat.

c. Honorarium Penunjang Penelitian

Honorarium Penunjang Penelitian, terdiri dari :

1) Pembantu Peneliti

2) Non Fungsional Peneliti

3) Koordinator Peneliti (1 orang)

4) Sekretariat Peneliti (maksimal 2 orang)

5) Pengolah data

6) Petugas Survey

7) Pembantu Lapangan

Non Fungsional Peneliti/Pembantu Peneliti dapat diberikan

dengan ketentuan :

1) Honorarium Non Fungsional Peneliti dapat diberikan paling

tinggi 85 % (delapan puluh lima persen) dari honorarium

kelebihan jam penelitian untuk peneliti pertama.

2) Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan

kepada non fungsional peneliti yang diberi tugas berdasarkan

Surat Penugasan dari Pejabat berwenang atau eselon II sesuai

format yang telah ditetapkan.

3) Kelebihan jam kerja normal paling banyak 4 (empat) jam

sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan

lembur.

4) Pembayaran honorarium kelebihan jam penelitian dibuktikan

melalui hand key sebagai dasar perhitungan kelebihan jam

kerja

5) Bukti tertulis berupa laporan/output lainnya.

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 18

d. Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/

Workshop/ Raker/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD/

Kegiatan sejenis.

Honorarium Panitia diberikan sepanjang peserta yang menjadi

sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I

penyelenggara/masyarakat.

Tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil

harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan

urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran

honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%

dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan

efektifitas.

Honorarium Tim ini tidak termasuk untuk kegiatan

diklat/pelatihan.

e. Keikutsertaan pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan/tim

sekretariat tidak dibatasi, namun pemberian honorariumnya diatur

dengan ketentuan :

NO. Pejabat/Pegawai KLASIFIKASII II III

1. Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II 2 3 42. Pejabat Eselon III 3 4 53. Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan

pejabat fungsional5 6 7

Keterangan :

Batasan klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima

sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1) Klasifikasi I : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima

tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan

perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja

www.peraturan.go.id

2015, No.111319

dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan

tertingginya lebih besar atau sama dengan Rp.

40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

2) Klasifikasi II : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima

tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan

perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja

dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan

tertingginya lebih besar atau sama dengan Rp.

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang

dari Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

3) Klasifikasi III : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima

tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan

perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja

dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan

tertingginya kurang dari Rp. 25.000.000 (dua puluh

lima juta rupiah atau belum menerima tunjangan

kinerja.

f. CPNS dapat masuk dalam tim pelaksana kegiatan sebagai anggota.

g. Penempatan pegawai dalam tim pelaksana kegiatan disesuaikan

dengan kompetensinya.

7. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara

a. Honorarium Narasumber/Pembahas

1) Persentase honorarium narasumber dalam suatu sub output

maksimal 60% dari total pagu sub output tersebut

2) Honorarium narasumber diberikan secara selektif dengan

memperhatikan kapasitas dan kompetensi dari narasumber dan

besarannya sesuai dengan ketentuan PMK Standar Biaya

Masukan.

3) Narasumber diberikan kepada PNS/TNI/Polri yang memberikan

informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 20

masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialiasi/

Diseminasi/Bimtek/Workshop/ Raker/Sarasehan/Simposium/

Lokakarya/FGD/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk

kegiatan diklat/pelatihan.

4) Honorarium narasumber PNS/TNI/Polri dapat diberikan dengan

ketentuan :

Berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;

Berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang

peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan seminar/rakor/

sosialiasi/ diseminasi/Bimtek/Workshop/Raker/Sarasehan/

Simposium/Lokakarya/FGD/Kegiatan Sejenisberasal dari luar

lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

Tidak menerima pembayaran honor tim pelaksana kegiatan.

Dilengkapi dengan daftar hadir.

Saran/masukan tertulis atas kegiatan yang dijalaninya.

5) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas,

narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan

honorarium selaku narasumber, sepanjang kegiatannya

dilakukan di luar kantor penyelenggara (Hotel/tempat lain) yang

melewati batas kota/dalam kota lebih dari delapan jam. Apabila

kegiatan tersebut dilakukan di dalam kantor narasumber hanya

mendapatkan honor Narasumber dan biaya perjalanan dinas

(penginapan dan transportasi). Uang harian dapat diberikan

sepanjang tidak menerima honor narasumber.

6) Pembayaran Narasumber untuk pejabat fungsional tertentu

diatur sebagai berikut :

Guru Besar/Ahli Peneliti Utama/Widyaiswara Utama dan

pejabat fungsional lainnya yang setara dibayarkan honorarium

setara eselon I

www.peraturan.go.id

2015, No.111321

Lektor Kepala/Peneliti Madya/Widyaiswara Madya dan pejabat

fungsional lainnya yang setara dengan pangkat/golongan

minimal IV/c dibayarkan honorarium setara eselon II.

Lektor/Peneliti Muda/Widyaiswara Muda dan pejabat

fungsional lainnya yang setara dibayarkan honorarium setara

eselon III ke bawah.

Peneliti Pertama/Widyaiswara Pertama dan pejabat fungsional

lainnya yang setara dibayarkan honorarium setara eselon III

ke bawah.

Ketua dan Pembantu Ketua STIA dibayarkan honorarium

sesuai dengan jabatan fungsionalnya

7) Honorarium narasumber Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus

hanya dapat dibayarkan kepada non pegawai negeri disertai

dengan surat pernyataan dari penanggungjawab kegiatan, dan

Curriculum Vitae (CV).

b. Honorarium Moderator

1) Satuan yang digunakan adalah orang/kali

2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; atau

berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang

peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari

luar lingkup eselon I penyelenggara/masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh pejabat

yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam

kegiatan Seminar/Rakor/Sosialiasi/ Diseminasi/ Bimtek/

Workshop/Raker/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD/Kegiata

n Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan

peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang

dihadiri lintas unit eselon I/masyarakat

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 22

8. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian

a. Vakasi

Untuk pendidikan tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian

masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian

akhir, baik ujian yang bersifat tertulis maupun praktek.

b. Honorarium penyelenggara ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi

penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat

dasar, menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah

termasuk uang transport. Pemberian honorarium penyusun ujian,

penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/dosen diberikan atas

kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian

dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

9. Honorarium Penyelenggaraan Diklat

a. Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat

Negara/Pegawai Apatur Sipil Negara/TNI/Polri/Praktisi yang

memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience

sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan

pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;

2) Berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang

peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar

lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat; dan

3) Khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri,

honorarium tersebut dipergunakan untuk kegiatan pengajaran

diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke

atas/setara.

www.peraturan.go.id

2015, No.111323

b. Panitia Penyelenggara

Dalam hal diperlukan, kepanitiaan penyelenggaraan diklat dapat

dibentuk dan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai

berikut :

1) kepanitiaan diperuntukkan dengan fungsi menatausahakan

diklat, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang

menunjang terselenggaranya diklat dengan baik;

2) merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan;

3) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan

urgensinya;

4) besaran honorarium mengacu pada satuan biaya honorarium

narasumber/pembahas/moderator/ pembawa acara/panitia

5) jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 %

(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan

efisiensi dan efektivitas.

c. Pengajar diklat

Honorarium pengajar dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur

Sipil Negara/TNI/Polri yang dapat memberikan informasi

/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat pada

kegiatan pendidikan dan pelatihan.

1) Pengajar dari dalam unit satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari

dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun

pegawai lainnya.Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas

kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.

2) Pengajar dari luar unit satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari

luar unit satker penyelenggara. Unit satker penyelenggara diklat

dapat mengundang pengajar dari luar unit satker penyelenggara

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 24

sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit satker

penyelenggara

3) Sepanjang belum diatur dalam peraturan tersendiri, maka

Jumlah Jam Pelajaran (JP) minimal terkait pembayaran honor

mengajar adalah 21 JP, yang terdiri dari 14 JP pendidikan

pengajaran dan pelatihan (dikjartih) dan 7 JP Konversi/non

dikjartih

4) Pemantauan atas kewajiban pemenuhan 7 JP non dikjartih

menjadi tanggungjawab unit penyelenggara unit.

10. Penyelenggaraan Kegiatan di STIA

a. Penggunaan satuan biaya Honorarium bagi Dosen yang

menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, hanya

berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban

Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib Dosen sesuai

ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik

(mengajar, membimbing, dan menjadi Penasehat Akademik)

dananya bersumber dari PNBP.

c. Honorarium Petugas Piket Perkuliahan dananya bersumber dari

PNBP, dilaksanakan minimal 3 jam di luar jam kerja dan tidak

diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

11. Kegiatan Rapat di dalam dan diluar kantor

a. Rapat di dalam kantor

1) Uang Saku Rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang

rapat melibatkan unit kerja Eselon II lainnya/Masyarakat dan

dilaksanakan minimal 3 jam di luar jam kerja pada hari kerja;

2) Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;

3) Dapat diberikan konsumsi rapat;

www.peraturan.go.id

2015, No.111325

4) Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat

diberikan uang transport dalam kabupaten/kota sepanjang

kriteria pemberian uang transport kabupaten/kota terpenuhi;

5) Uang Saku Rapat didalam kantor dapat dibayarkan sepanjang

dilengkapi bukti-bukti sebagai berikut:

Surat Undangan yang ditanda tangani oleh pejabat minimal

setingkat Eselon III/Kepala Satuan Kerja atau Surat tugas bagi

peserta dari unit penyelenggaran yang ditandatangani oleh

pejabat minimal setingkat Eselon III/Kepala Satuan Kerja;

Surat Pernyataan Pelaksanaan kegiatan yang ditanda tangani

oleh penanggungjawab kegiatan (Pejabat minimal setingkat

Eselon III/Kepala Satuan Kerja);

Data Kehadiran yang dibuktikan dengan Handkey (Print Out-

nya dapat berkoordinasi dengan bagian Kepegawaian).

Tidak diberikan transport lokal

I. Yang Dilaksanakan Di dalam Kantor (Ruang

Rapat/Aula/Serbaguna dan Sejenisnya)

KOMPONEN BIAYAPERJALANAN DINAS

UANGSAKURAPAT

UANGHARIAN

UANGTRANSPORT

PEGAWAI

BIAYAPENGINAPA

NI. MELEWATI BATAS KOTA

1. Peserta -v

V1) v

2. Panitia/Moderat

or

- - - -

3. Narasumber - - V1) v

II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM

1. Peserta V2)

V3) V4)

2. Panitia/Moderat

or

- - - -

3. Narasumber - - V3) V4)

III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM

1. Peserta V2) - V3) -

2. Panitia/Moderator - - - -

3. Narasumber - - V3) -

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 26

Keterangan :1. V1) : Biaya transport kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka

mengikuti rapat, seminar, dan sejenis dapat dibayarkan

sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan

bukti pengeluaran transport kepulangan.

2. V2) : Uang Saku Rapat di berikan untuk rapat di luar jam kerja

sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya

3. V3) : Uang Transport Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil.Dalam

hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa

biaya transport kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara

lumpsum sesuai dengan standar biaya masukan.

4. V4) : Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan

transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.

5. Uang Transport Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan

kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat

rutin serta tidak diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan

melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.

b. Rapat di luar kantor

Sesuai dengan SE Menpan dan RB No 11 Tahun 2014, kegiatan

rapat di hotel untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan

kecuali untuk kegiatan yang bersifat internasional dan undangan

rapat dari DPR RI. Kegiatan rapat, seminar dan sejenis dapat

diselenggarakan di luar kantor baik di dalam kota maupun di luar

kota :

1) Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai

standar biaya.

2) Pelaksanaan rapat sangat dibatasi dan diprioritaskan untuk

penyelesaian pekerjaan urgent yang perlu dilakukan secara

intensif.

3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan

sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan

unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari

eselon I lainnya/masyarakat.

www.peraturan.go.id

2015, No.111327

4) Pertanggungjawaban dilengkapi dengan lembar visum SPD (Surat

Perjalanan Dinas) yang ditanda tangani oleh PPK dan pejabat di

tempat pelaksanaan rapat di luar kantor atau pihak terkait yang

menjadi tempat penyelenggaraan rapat di luar kantor dan di

stempel (sesuai Format Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 22

tahun 2013).

5) Fasilitas kantor tidak mencukupi, dibuktikan dengan surat

pernyataan dari penanggungjawab kegiatan yang dibuat sesuai

dengan format dan petunjuk pengisiannya sebagaimana

tercantum dalam lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan

(Perdirjen nomor 22 Tahun 2013).

6) Khusus rapat di luar kantor di luar kota, memenuhi ketentuan

tambahan sebagai berikut :

Melibatkan kantor vertikal

Berskala regional/nasional/internasional atau mendapat

persetujuan dari PPK dengan pertimbangan dari sisi teknis

harus dilaksanakan di luar kantor satuan kerja penyelenggara

atau diselenggarakan dilokasi yang terdekat dengan kota

satuan kerja penyelenggara

Menghasilkan output yang berupa transkrip, notulensi

rapat/laporan

Dilengkapi surat undangan yang ditandatangani serendah-

rendahnya eselon II, surat tugas bagi peserta dan daftar hadir

rapat.

7) Pada saat melakukan kegiatan rapat di luar kantor, kelebihan

jam penelitian tidak dapat dibayarkan.

II. Yang Dilaksanakan Di Luar Kantor Penyelenggara (Hotel/Tempat

Lain)

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 28

KOMPONEN BIAYAPERJALANAN DINAS

UANGSAKUPAKETFULL

BOARD

UANGSAKUPAKET

FULLDAY/

HALFDAY

UANGTRANSPOR

TPEGAWAI

BIAYAPENGINAPAN

UANGHARIAN

I. MELEWATI BATAS KOTA

1. Peserta V3)

vV

2) v v

2. Panitia/Moderat

orV

3) - V2) v v

3. Narasumber - - V2) v v

II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM

1. Peserta V3)

V3) v V

4) v

2. Panitia/Moderat

orV

3)V

3) v V4) v

3. Narasumber - - v V4) v

III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM

1. Peserta - V3) v - -

2. Panitia/Moderat

or

- V3) v - -

3. Narasumber - - v - -

Keterangan :

1.V1) : Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan

dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

2.V2) : Biaya transport kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka

mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan

sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan

bukti pengeluaran trasnport kepulangan

3.V3) : Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai

dengan paket rapat, seminar dan sejenisnya yang diatur

dalam Standar Biaya Masukan.

4.V4) : Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu

untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan

dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

5. Uang Transport Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti

ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya Masukan

www.peraturan.go.id

2015, No.111329

6. Uang Transport Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan

kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat

rutin.

7. Narasumber pada ketentuan di atas adalah

Narasumber/Fasilitator/Pembicara/Pengajar.

8. Pembayaran Honorarium Narasumber yang melakukan

perjalanan dinas dibayarkan pada saat pelaksanaan kegiatan,

sedangkan uang harian diberikan pada saat hari kedatangan dan

kepulangan. (lamp 3/5 PMK113).

12. Uang Transport dan Lembur

a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil

Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah

dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan

diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara

berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

c. Uang transport dalam Kabupaten/Kota merupakan satuan biaya

untuk perencanaan kebutuhan transportasi Pegawai Aparatur Sipil

Negara/TNI/Polri dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar

kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi

yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas

wilayah suatu Kabupaten/Kota (pergi pulang)

d. Uang transport kegiatan dalam Kabupaten/Kota tidak dapat

diberikan kepad Pegawai Negeri atau Non Pegawai Negeri yang

melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

e. Pertanggungjawaban uang transport dilengkapi surat undangan,

surat penugasan dan lembar visum (Surat Perjalanan Dinas) yang

ditanda tangani oleh PPK dan pejabat di tempat tujuan perjalanan

dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan

dinas dan di stempel.

www.peraturan.go.id

2015, No.1113 30

f. Uang transport tidak dapat diberikan untuk pegawai yang

melaksanakan piket harian di luar jam kerja.

g. Petugas piket harian yang melebihi jam kerja akan dibayarkan

dengan uang lembur sesuai indeks SBM.

13. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam Lokasi Perkantoran

yang Sama

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang

sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan

kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa

(auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang

diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam

lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)

jam. Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak

diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

14. Penerbitan dan penandatanganan Surat Perjalanan Dinas (SPD)

Surat Penugasan dari : Pelaksana SPDKepala LAN Kepala LAN, Eselon I, InspekturSekretaris Utama Kepala Biro Umum dan Kepala

Biro PH2PDeputi Eselon II dalam kedeputiannyaEselon II Eselon III, IV, fungsional umum

dan fungsional tertentu di unitEselon II tersebut

Kepala PKP2A sebagai KPA Kepala PKP2A, Eselon III, IV,fungsional umum dan fungsionaltertentu

Ketua STIA sebagai KPA Ketua STIA, Eselon III, IV,fungsional umum dan fungsionaltertentu

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 20 April 2015KEPALALEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO

www.peraturan.go.id

2015, No.111331

www.peraturan.go.id