BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.267, 2019 KEMENKUMHAM. Klasifikasi. Kantor Imigrasi. Penilaian Kriteria. Pencabutan. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pola umum kriteria klasifikasi kantor imigrasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan organisasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/109/M.KT.01/2019 tanggal 07 Februari 2019 hal Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi; www.peraturan.go.id
16
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2019. 4. 23. · Kantor Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal ... Penetapan klasifikasi Kantor Imigrasi ditetapkan berdasarkan jumlah nilai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.267, 2019 KEMENKUMHAM. Klasifikasi. Kantor Imigrasi.
Penilaian Kriteria. Pencabutan.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR IMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pola umum kriteria klasifikasi kantor imigrasi
yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003
tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum
dan dinamika kebutuhan organisasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan surat Persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor B/109/M.KT.01/2019 tanggal
07 Februari 2019 hal Rancangan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman
Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor
Imigrasi;
www.peraturan.go.id
2019, No.267
-2-
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1135);
www.peraturan.go.id
2019, No.267 -3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR
IMIGRASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang
menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten,
kota, atau kecamatan.
2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat
pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas
batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar
Wilayah Indonesia.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2
Penilaian kriteria klasifikasi Kantor Imigrasi merupakan
pedoman dalam penataan Kantor Imigrasi di lingkungan