Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi REFORMASI BIROKRASI INDONESIA Disampaikan dalam Press Conference Capaian 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Jakarta, 25 Oktober 2018 4 TAHUN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi
REFORMASI BIROKRASI
INDONESIADisampaikan dalam Press Conference
Capaian 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla
Jakarta, 25 Oktober 2018
4TAHUN
Pemerintah yang bersih, akuntabel, & berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif & efisien
Pelayanan publik yang baik &berkualitas
3 PROGRAM WAJIB KESEHATAN, PENDIDIKAN,PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4 PROGRAM PRIORITASPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,POROS MARITIM, KETAHANAN ENERGI DAN PANGAN
NAWACITA
1 PROGRAM DUKUNGAN
REFORMASI BIROKRASI# Kondisi perlu bagi pembangunan
...PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI & AKUNTABILITAS APARATUR
PENATAAN KELEMBAGAAN & TATA LAKSANA
PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK2
PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI & AKUNTABILITAS APARATUR
Rata - Rata Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2015 s.d. 2017
Nilai Reformasi Birokrasimenunjukkan tingkat penguatan
instansi pemerintahan melaluipenerapan budaya anti-korupsi,
pelaksanaan anggaran secara efektifdan efisien, & kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat
Nilai Survei “Reformasi Birokrasi” Tahun 2015 s.d. 2017
INDEKS PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Kementerian/Lembaga Provinsi Kabupaten/Kota3
4
Indeks Daya SaingNasional
Indeks KemudahanBerusaha
2016 2017
Indeks Persepsi Korupsi
2016 2017
Indeks Efektivitas
Pemerintah
2015 2016
19PERINGK
AT
17PERINGK
ATSTABIL Indikator* Institutions (Efisiensi &
Transparansi Sektor Publik) Labor market efficiency
(Meritokrasi) Innovation (peningkatan inovasi
bidang SDM - Human Capital
Sumber: World Economic Forum
Indikator*Starting a business, Dealing with construction permits (Bidang perizinan).
Sumber: World Bank
Indikator *Akuntabilitas pendanaan publik
Sumber: Transparency International
Indikator* : Kualitas yanlik, kompetensi &
netralitas birokrat, kualitas kebijakan & implementasi, komitmen kebijakan pemerintah
Catatan : Indeks Efektivitas Pemerintah tahun2017 diterbitkan pada tahun 2018 (belum dirilis)
Sumber : World Bank
1 2 3 4
2016 2017
5PERINGK
AT
41 36 91 72 37 37103
86
* Indikator berkaitan dengan bidang PANRB
KATEGORI
Kategori Range Nilai
AA 90-100
A 80-90
BB 70-80
B 60-70
CC 50-60
C 30-50
D 0-30
EFISIEN
HASIL EVALUASI SAKIP PEMERINTAH
BOROS
Melalui SAKIP tergambar, sbb:
• Akuntabilitas penggunaan
anggaran;
• Kejelasan ukuran dan target
kinerja;
• Penghematan anggaran untuk
ketepatan pencapaian sasaran
pembangunan.
61.859.44
46.36
65.962.97
48.9
67.565.83
51.72
35
45
55
65
75
K/L Provinsi Kab./Kota
Rata-Rata Nilai
2015
2016
2017
± 5,47 T
NILAI EFISIENSI 2017
1. Perumusan sasaran pembangunan lebih
berorientasi hasil sebagaimana kebutuhan
masyarakat;
2. Re-focusing Program / Kegiatan yang sesuai
sasaran pembangunan;
3. Upaya cross-cutting program & kegiatan sehingga
terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi.
Efisiensi terwujud melalui:
dari 7 K/L
± 35,68 T
dari 118 Pemerintah Daerah
± 41,15 TTOTAL
KATEGORIKementerian/
LembagaPemerintah
ProvinsiKabupaten/ Kota
KategoriRange
Nilai2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
AA90-100
0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 80-90 4 4 6 2 3 4 1 2 2
BB 70-80 21 27 26 7 7 6 7 10 30
B 60-70 36 37 40 8 12 19 31 57 139
CC 50-60 16 11 7 13 10 5 172 199 174
C 30-50 0 3 3 3 2 0 239 193 135
D 0-30 0 0 0 1 0 0 14 14 3
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
5
ROLE MODEL REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK):Unit Pelayanan Percontohan
Berintegritas Tinggi
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM):Unit Pelayanan Percontohan Berintegritas Tinggi &
Kualitas Pelayanan Baik
Tahun 2018, difokuskan pada unit-unit: Penegakan Hukum:
Kepolisian (Polres), Kejaksaan Negeri (Kejari), & MA melaluiintegrasi dan percepatan penanganan perkara.
Pelayanan:BPN/ATR (Kantor Pertanahan), Pemda (Kecamatan)
ZONA INTEGRITAS
Tahun 2014 *) 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Pengusulan 33 51 174 485 910 1.653
WBK 12 11 15 71 **) 109
WBBM 9 1 2 6 **) 18
UNIT PERCONTOHAN SAMPAI TAHUN 2017
• Polres• Rumah Sakit• Kantor Pelayanan Pajak• Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
• Kantor Pelayanan Bea & Cukai• Perwakilan BPK• Dinas Dukcapil• Dinas Perizinan, dll.
WBK WBBM
*) Jumlah unit kerja sampai dengan tahun yang bersangkutan**) Saat ini sedang dalam proses penilaian.
Hasil penilaian ZI akan diumumkan pada Hari Anti Korupsi pada 9 Desember.
6
Sistem Lidik & Sidik
Sistempembinaanpemasyara-
katan
Sistemperadilan
Sistempenuntutan
PENATAAN KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL (LNS)
DasarPembentukan
2014 2015 2016 2017
Undang - Undang 64 72 73 73
PeraturanPemerintah
4 5 5 5
Perpres / Keppres 41 31 29 20
Jumlah 109 108 107 98
TAHUN 2018TAHUN 2014 s.d. 2017
• Anggota tidak diangkat kembali• Tidak mencantumkan nama
lembaga dalam pembahasan RUU
Integrasi atau penggabungan LNSdengan tugas dan fungsi serupa
Integrasi LNS ke Kementerian atauLembaga yang membidangi urusan pemerintahan yang sama
2 LNS2017
9 LNS2016
2 LNS2015
10 LNS2014
23 LNS DIHAPUSKAN
KEBIJAKAN PENATAAN LNS
PERKEMBANGAN JUMLAH LNS
7
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
Percepatan penyelesaian sengketa per-UU-an, sertapeningkatan kapasitas kelembagaan dan layanan keimigrasiaandaerah
Penataan organisasi & Tata Kerja Ditjen Peraturan UU Penataan 125 UPT Kantor Imigrasi di lingkungan
Kemenkumham
Internalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Penguatan fungsi pembinaan ideologi
Pancasila (Pembentukan BPIP)
Optimalisasi percepatan & efektivitas pelaksanaantugas - fungsi Polri di daerah
Peningkatan 4 Polda Tipe B menjadi Tipe A, yaitu:Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan,Polda Kalimantan Tengah, dan Polda NTB
PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
melalui:Penataan Organisasi & Tata Kerja Penyelenggara Pemilu
Pasca UU 7 / 2017 tentang Pemilu
Penguatan fungsi pengawasan Pemilu Penataan organisasi Setjen Bawaslu
Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu Penataan organisasi Setjen KPU
Peningkatan penegakan kode etik &integritas penyelenggara Pemilu Penataan organisasi Sekretariat DKPP
Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Umum danPemilihan Kepala Daerah Serentak
8
PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA...BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak pada daerah yang memilikijumlah wajib pajak tinggi
Penataan Balai Identifikasi dan Pengujian Barang menjadi BalaiLaboratorium Bea dan Cukai
Penataan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dan SekretariatPengadilan Pajak
Peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan
Peningkatan pelayanan transportasi
Pembentukan 7 satuan pelayanan bandar udara Transformasi 8 Kantor UPBU menjadi unit organisasi yang
melaksanakan PPK-BLU Perbaikan tata kelola transportasi darat
Peningkatan keselarasan pelayanan dan pengelolaanpelabuhan di Kota Batam
Pembagian kewenangan antara BP Batam dan Kementerian Perhubungan guna memberikan kepastian kepada stakeholders dalam hal pelayanan publik di pelabuhan
Penataan organisasi Badan Pengelola Pelabuhan Batam
Terwujudnya dukungan percepatan pencapaian Program Pembangunan Infrastuktur Nasional
Revitalisasi Ditjen Pembiayaan Perumahan menjadi Ditjen PembiayaanInfrastruktur melalui perubahan Perpres Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR
Peningkatan kinerja pengelolaan minyak dan gas bumi
Penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Migas Aceh
Peningkatan hubungan kerja sama dan pelayananperlindungan WNI
Penataan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei
9
PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA...
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
Menyinergikan fungsi sandi dan keamanan siber untuk menjaminkeamanan nasional
Peningkatan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional dan sinergi pengelolaan standar nasionalsatuan ukuran
Revitalisasi BSN
Pembentukan Bagian Sekretariat Badan AkuntabilitasKeuangan Negara dan Bagian Wakil Ketua BidangAkuntabilitas Negara
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM &terintegrasinya kebijakan di sektor industri
Pembentukan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan KayuKendal
Penyampaian RPerpres tentang Perubahan Perpres 29/2015tentang Kementerian Perindustrian
Terwujudnya destinasi pariwisata berkelas dunia dan peningkatan kualitas SDM sektor pariwisata Pembentukan Badan Otorita Labuan Bajo Flores Perubahan Akademi Pariwisata menjadi Politeknik
Pariwisata Medan
Peningkatan pelayanan dukungan administrasi danteknis
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM di sektor pertanian
Perubahan STPP menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian
Pembentukan Badan Sandi dan Siber Nasional
10
PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA...
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
1. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggimelalui transformasi kelembagaan Kopertis menjadi LLDIKTI Pembentukan 14 LLDIKTI didasarkan pada wilayah kerja
2. Perluasan dan optimalisasi pelayanan perguruan tinggi Universitas Mulawarman dan Universitas Borneo Tarakan
1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan keagamaanserta peningkatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan Penegerian 158 Madrasah Penegerian Perguruan Tinggi Keagamaan Peningkatan Status Perguruan Tinggi Keagamaan
2. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan keagamaan Usulan kedua OTK UIII Penataan OTK 3 IAKN Penambahan Prodi STAIN Sorong Pemecahan Fakultas pada PTAIN Penegerian SMAK
Penguatan manajemen ASN
Penyusunan Rperpres tentang LAN
Sinergitas peningkatan kualitas tenaga kesehatan
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Penataan UPT BPPSDM (Poltekkes dan Bapelkes)
Terwujudnya peningkatan layanan rehabilitasi sosial
Penataan Panti Sosial pada Ditjen Rehabilitasi Sosial
Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan Penetapan Inpres 3/2017 untuk percepatan pengawasan obat dan
makanan dan revitalisasi Badan POM (Perpres 80/2017)
Dukungan percepatan pelaksanaan Asian Games 2018 Pembentukan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan
sebagai UPT Kemenpora
Sinergitas dan optimalisasi pengelolaan Kawasan PariwisataBorobudur Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
(Perpres 46/2017)
11
OUTCOME
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
12
1. Arsitektur SPBE Nasional sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.
2. Percepatan penerapan SPBE melalui Integrasi Data dan Layanan:
• Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan;
• Integrasi data kepegawaian antara BKN dan Instansi Pemerintah;
• Integrasi naskah dinas elektronik (kearsipan);
• Integrasi pengaduan pelayanan publik (LAPOR!);
• Integrasi infrastruktur SPBE (Pusat Data Nasional dan Jaringan Nasional Intra Pemerintah).
3. Keterpaduan peran Kementerian/Lembaga :
Telah Terbit Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kementerian PANRB
Kemendagri
Kemenkominfo
Kemenkeu
Kemen PPN/BAPPENAS
BSSN
BPPT
EFISIENSI ANGGARAN DAN BELANJA
Anggaran dan belanjaterkonsolidasi dan terkendali, sehingga mengurangi duplikasianggaran dan belanja.
INTEGRASI LAYANAN MELALUIAPLIKASI UMUM
Digunakan sebagai standar penerapanlayanan sehingga memudahkanIntegrasi antar-layanan.
EFISIENSI PENGGUNAANINFRASTRUKTUR TIK
Instansi Pemerintahmenggunakan Pusat Data Nasional secara bersama.
INTEGRASI DATA
Interoperabilitas data dapatdicapai untuk penerapan SatuData Indonesia (Open Data).
13
REKRUTMEN & SELEKSI 2017
6.296 GGDGuru Garis Depan Kemendikbud
Penyelesaian Tenaga Non PNS untuk Pemenuhan PNS untuk memenuhi tenaga di daerah terpencil, tertinggal,
dan terluar
6.058 THLTenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu
Pertanian, Kementan
39.090 PTTPegawai Tidak Tetap Dokter, Dokter
Gigi dan Bidan, Kemenkes
2 3 8. 015 F o r m a s iC a l o n P e g a w a i N e g e r i S i p i l T a h u n 2 0 1 8
Pengadaan CPNS Tahun 2018 diselenggarakan dengan
memperhatikan analisis jabatan, analisis beban kerja,
kebutuhan instansi, potensi dan arah pembangunan daerah,
serta kondisi geografis.
PENGADAAN CPNS 2018 SELARAS DENGAN VISI NAWA CITA
D i s e l e n g g a r a k a n d i 7 6 K / L d a n 5 2 5 P e m d a
52%122.454 Formasi
TENAGA PENDIDIKAN
60.315 Formasi
TENAGA KESEHATAN
55.246 Formasi
TEKNIS/INFRASTRUKTUR
REKRUTMEN CPNS TAHUN 2018
14
JUMLAH PELAMAR :
3.628.284 PELAMARSumber : SSCN BKN per 19 Oktober 2018
25%
23%
Memudahkan masyarakat untukmengikuti seleksi CPNS
15
PENEMPATAN CPNS DARI SEKOLAH IKATAN DINAS TIDAK DITEMPATKAN DI DAERAH ASAL TAHUN 2017 – 2018
IPDN3.379 ORANG
STAN10.823 ORANG
STTD253 ORANG
STIS960 ORANG
BAYU AGIL SAPUTRAASAL JAWA TIMUR
PENEMPATAN DI KEP. RIAU (KEP. ANAMBAS)
ASN SEBAGAI PEREKAT NKRI
LEO KOGOYAASAL PAPUA
LULUSAN IPDN PENEMPATAN DI JAMBI
ARIF YOGI ANGGITALULUSAN STIS ASAL PEKALONGAN PENEMPATAN
DI KAB. TELUK WONDAMA (PAPUA BARAT)
HANDAYANI PUSPA KUSUMALULUSAN PKN STAN
PENEMPATAN DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SAREANG BAGUS PUTRANTOLULUSAN PKN STAN
PENEMPATAN DI KEMENTERIAN PERTAHANAN
RANI NUR A.O.A.ASAL NUSA TENGGARA BARAT
LULUSAN IPDN PENEMPATAN DI KALIMANTAN TIMUR
TRIA ASDAFLULUSAN STTD ASAL RIAU
PENEMPATAN DI D.I. YOGYAKARTA
YOSI OCTAVIANI SIMANJUNTAKLULUSAN STIS ASAL SIMALUNGUN PENEMPATAN
DI KALIMANTAN TIMUR
RPP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
16
SAAT INI RPP PPPK SEDANG MENDAPATKAN PARAF KOORDINASI DARI
MENTERI – MENTERI TERKAIT UNTUK DITETAPKAN OLEH PRESIDEN
STATUS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGANINSTANSI PEMERINTAH
MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
17
Mengintegrasikan pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat
SEGERA DIBUKA 15 MPP DI:
1. KAB. BELU
2. KAB. BANTUL
3. KAB. BANYUMAS
4. KAB. KULONPROGO
5. KAB. SIDOARJO
6. KAB. MANOKWARI
7. KOTA BANDA ACEH
8. KOTA PAYAKUMBUH
9. KOTA MAKASSAR
10.KOTA MOJOKERTO
11.KOTA PADANG
12.KOTA PALEMBANG
13.KOTA PEKANBARU
14.KOTA SAMARINDA
15.KOTA TANGERANG
Kementerian/Lembaga
BUMN/BUMD
1. Jasa Raharja
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. BPJS Kesehatan
4. PT. PLN (Persero)
5. PDAM
Pemda Kab/Kota
1. PTSP
2. Disdukcapil
3. Badan Pajak dan
Retribusi Daerah
4. OPD lainnya
Perbankan
1. BRI
2. Bank Mandiri
3. BCA
4. Bank Daerah
1. Kementerian Keuangan
• Direktorat Jenderal Pajak
• Direktorat Bea dan Cukai
2. Kementerian Hukum dan HAM
• Direktorat Jenderal Imigrasi
• Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum
3. Kementerian ATR/BPN
4. Badan Koordinasi Penanaman
Modal RI
5. Kepolisian Negara RI
INSTANSI YANG TERGABUNG MPP
Juara Kompetisi Inovasi Layanan Publik pada tahun 2017 berhasil
meraih penghargaan tingkat dunia dari PBB bidang layanan publik (UN
Public Service Award) Tahun 2018 di Maroko, terkait inovasi sistem
Early Detection and Treatment (EDAT) Malaria di Kabupaten Teluk
Bintuni.
Sistem peringatan dini ini berhasil menurunkan prevalensi malaria
dari 115 orang/1000 penduduk pada tahun 2009, menjadi 2,4/1000
penduduk di tahun 2016.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Kab. Aceh Singkil dengan inovasi “Kerja Sama Dukun Beranak denganBidan pada Saat Melahirkan untuk Menurunkan Tingkat Kematian Ibu danAnak” (2015, Juara 2).
Kab. Sragen dengan inovasi “UPTPK: Unit Pelayanan TerpaduPenanggulangan Kemiskinan” (2015, Juara 2).
Provinsi Jawa Timur dengan inovasi “Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiridan Sejahtera)” (2018, Finalis).
Kabupaten Teluk Bintuni dengan inovasi “Pengendalian Malaria melaluiSistem EDAT” (2018, Juara 1)
Prestasi Indonesia dalam United Nation Public Service Awards (UNPSA) :
“Pengendalian Malaria Melalui Sistem EDAT”
(UNPSA Tahun 2018, Juara 1)
18
515
1189
2476
30542824
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan PublikTahun 2014 - 2018
Diberikan Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang nilai inovasinya masuk dalam TOP 40
PENGELOLAAN PENGADUAN SP4N-LAPOR!
Jenis InstansiTotal
InstansiTerhubung
Lapor%
Kementerian 34 34 100%
Lembaga 145 97 67%
BUMN 118 116 98%
PTN/PTS/Kopertis 3.273 130 4%
Perwakilan RI di LN 133 130 98%
Pemda Kabupaten 416 341 82%
Pemda Kota 98 85 87%
Pemda Provinsi 34 31 91%
574Rata-rata laporan perhari
1.335.389Jumlah laporan diterima
Keterhubungan
Instansi PemerintahPer September 2018
Aktivitas Pengaduan
Jumlah user
769.610
19
2012 - Akhir September 2018
Tingkat Penyelesaian
86%
10%
4%
PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA SAMA
20
Guna Akserelasi Reformasi Birokrasi Menuju World Class Government
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
DENGAN MINISTER OF PERSONNEL
MANAGEMENT, REPUBLIC OF KOREA DI BIDANG
MANAJEMEN SDM APARATUR,
10 SEPTEMBER 2018
PENANDATANGANAN PERPANJANGAN NOTA
KESEPAHAMAN BERSAMA MINISTER OF THE
INTERIOR AND SAFETY (MOIS), REPUBLIC OF
KOREA DI BIDANG E-GOVERNMENT,
10 SEPTEMBER 2018
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
DENGAN MENTERI BUMN TENTANG AKSELERASI
REFORMASI BIROKRASI, 16 APRIL 2018
PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN
AUSTRALIAN PUBLIC SERVICE COMMISSION
DALAM BIDANG MANAJEMEN SDM APARATUR
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
DI BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK, 24 JULI 2017
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
DENGAN PEMERINTAH GEORGIA DI BIDANG
MAL PELAYANAN PUBLIK, 15 DESEMBER 2017
21
TERIMA KASIH