BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.2023, 2014 KEMEN LHK. Pelimpahan. Urusan. Pemerintahan. (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan. Tahun 2015 Kepada 34 Gubernur. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.99/Menhut-II/2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI ) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada 34 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah. www.peraturan.go.id
82
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · 19.Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang ... kinerja penyelenggaraan urusan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.2023, 2014 KEMEN LHK. Pelimpahan. Urusan. Pemerintahan.(Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan. Tahun 2015Kepada 34 Gubernur.
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.99/Menhut-II/2014
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNURPEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitaspelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan,terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidangkehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selakuwakil Pemerintah;
b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan, pelimpahan urusanpemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selakuWakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanantentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan(Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada34 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku WakilPemerintah.
www.peraturan.go.id
2014, No.2023 2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 No mor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentangPerencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4452);
www.peraturan.go.id
2014, No.20233
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentangPerlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5056);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Provinsi, dan PemerintahanKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor273);
14.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentangRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 334);
15.Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentangPembentukan Kementerian dan Pembentukan KabinetKerja 2014-2019;
16.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentangPenataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
www.peraturan.go.id
2014, No.2023 4
Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIANURUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANGKEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNURPEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH.
BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu olehWakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepadaGubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yangdilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakupsemua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaandekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansivertikal pusat di daerah.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisisumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalampersekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidakdapat dipisahkan.
5. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidakdibebani hak atas tanah.
6. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan,penataan batas dan penetapan kawasan hutan dengan kegiatanpemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan.
7. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputiproyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasidan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas,pengukuran dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.
8. Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalamrangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
www.peraturan.go.id
2014, No.20235
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuaifungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisiendan lestari.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yangdiberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutanalam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan ataupenebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
11. Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksiyang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkanpotensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikulturdalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
12. Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakankepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutanyang dipungut dari hutan negara.
13. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izinusaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutanproduksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
14. Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah pengolahan kayu bulatdan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi ataubarang jadi.
15. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pengolahan hasilhutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barangjadi.
16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan,mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehinggadaya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistempenyangga kehidupan tetap terjaga.
17. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatanutamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
18. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dandimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum terbebaniizin/hak.
19. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yangmerupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yangberasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yangbatas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampaidengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkunganhidup dan kehutanan.
www.peraturan.go.id
2014, No.2023 6
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkankinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
(2) Tujuan penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkanefektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah didalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
BAB III
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
Bagian Kesatu
Jenis Dekonsentrasi
Pasal 3
(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidangkehutanan kepada 34 Gubernur pemerintah provinsi.
(2) Rincian urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkankepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalahsebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.
(3) Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepadaGubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupunkepada kepala desa.
(4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan 31 Desember tahun2015.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Dekonsentrasi
Pasal 4
(1) Gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah provinsi yangmenangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagai pelaksanaurusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidangkehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernurmenetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasapengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabatpenguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar, danbendahara pengeluaran.
www.peraturan.go.id
2014, No.20237
(3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa penggunaanggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteridengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur JenderalPerbendaharaan.
(4) Gubernur di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahanbidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dankriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepadaGubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibiayai oleh bagiananggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun2015.
(6) Pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah yangmenangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Bagian Ketiga
Pelaporan Dekonsentrasi
Pasal 5
(1) Setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun kepalasatuan kerja perangkat daerah yang menangani sebagian urusanpemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan wajib melaporkanpelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan kepadaMenteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal KementerianKehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, DirekturJenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DaerahAliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan, dan Kepala Badan Penyuluhan dan PengembanganSumber Daya Manusia Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspekmanajerial dan aspek akuntabilitas.
(3) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapandana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sarantindak lanjut.
www.peraturan.go.id
2014, No.2023 8
(4) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6
(1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal PlanologiKehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan KonservasiAlam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai danPerhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, danBadan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKehutanan Kementerian Kehutanan, sedangkan pembinaanadministrasi dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KementerianKehutanan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberianpedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, danevaluasi.
(3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untukmelaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yangdidekonsentrasikan kepada Gubernur.
(4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan review atas laporan keuangan danadekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal KementerianKehutanan.
(5) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidangkehutanan yang didekonsentrasikan, apabila :
a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
b. Gubernur melaksanakan dekonsentrasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dankriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
(6) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kehutanansebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan PeraturanMenteri.
BAB V
SANKSI
Pasal 7
(1) Satuan kerja perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) penerima dana dekonsentrasi yang secara sengaja atau
www.peraturan.go.id
2014, No.20239
lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaandana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaanpencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.
(2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) dikenakan, apabila satuan kerja perangkat daerah provinsitidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantorpelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansipembantu pengguna anggaran eselon I sesuai ketentuan PeraturanMenteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi danpelaporan keuangan pemerintah pusat.
(3) Penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaansebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menterisetelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.
(4) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan satuankerja perangkat daerah provinsi dari kewajiban menyampaikan laporandana dekonsentrasi.
(5) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukanapabila :
a. Satuan kerja perangkat daerah tidak menyampaikan laporankeuangan tiga bulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua)kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan,Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau InspektoratDaerah.
(6) Menteri menetapkan keputusan penghentian pembayaransebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi denganMenteri Keuangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2014, No.2023 10
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.