Hal - 342 BAB IV – Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 4.1.20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. 4.1.20.1 KONDISI UMUM. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tanggannya sendiri oleh Pemerintah Daerah, didasarkan pada Undang- Undang Dasar 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut dilaksanakan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya , nyata dan bertanggungjawab. Otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip dimana pemerintah daerah didalam menangani urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang bersangkutan didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada didaerah. Adapun otonomi yang bertanggungjawab mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk melaksanakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah memiliki beberapa perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Daerah.
76
Embed
4.1.20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101123524.1.20UrusanOt...tanggannya sendiri oleh Pemerintah Daerah, didasarkan pada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
H a l - 3 4 2
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.1.20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
4.1.20.1 KONDISI UMUM.
Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah
tanggannya sendiri oleh Pemerintah Daerah, didasarkan pada Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut dilaksanakan menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi
seluas-luasnya , nyata dan bertanggungjawab.
Otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa pemerintah
daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus
semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang meliputi
urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip dimana pemerintah
daerah didalam menangani urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
daerah yang bersangkutan didasarkan pada tugas, wewenang, dan
kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup,
dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada didaerah. Adapun otonomi
yang bertanggungjawab mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan
otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk
melaksanakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah
memiliki beberapa perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Daerah.
H a l - 3 4 3
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Perangkat daerah pemerintah Kota Semarang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota
Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Selain itu,
keberadaan perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang yang lainya
tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Semarang.
Adapun terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jumlah
anggota DPRD Kota Semarang sebanyak sebanyak 50 orang, dengan
struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua
DPRD dan 3 wakil ketua DPRD, Komisi DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C,
dan Komisi D, serta fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai Demokrat,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golkar yang merupakan gabungan dari Partai
Golongan Karya dan Partai Hanura, Fraksi Partai Amanat Nasional yang
merupkan gabungan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), serta Fraksi Partai Gerindra yang merupakan
gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sedangkan terkait dengan perangkat pendukung Aparatur
Daerah, jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang pada tahun
2013 sebanyak 14.745 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 4
orang, S2 berjumlah 773 orang, S1 berjumlah 7.415 orang, D3 berjumlah
1.123 orang, D2 berjumlah 1175 orang, D1 berjumlah 141 orang, SLTA
berjumlah 3.357 orang, SLTP berjumlah 466 orang, dan SD berjumlah 291
orang. Sedangkan berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV berjumlah
H a l - 3 4 4
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.987 orang, golongan III berjumlah 6.300 orang, golongan II berjumlah
3.106 orang, serta golongan I berjumlah 352 orang.
4.1.20.2. KEBIJAKAN PROGRAM.
Kebijakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah,
kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Selain itu, kebijakan urusan
wajib ini juga diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah.
Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut :
a. Program Program Penunjang, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan
administrasi perkantoran, termasuk peningkatan kualitas
pelelangan dengan sistem E procurement.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana aparatur dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan publik, seperti pengadaan dan pemeliharaan
kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor, serta rehabilitasi dan pemeliharaan
gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan penggunaan
pakaian dinas bagi aparatur pemerintah dan Anggota DPRD Kota
Semarang.
4. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Program ini diarahkan pada pemberian santunan kematian bagi
ahli waris PNS yang meninggal dunia.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
H a l - 3 4 5
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya
aparatur Pemerintah dan DPRD dalam menunjang tugas – tugas
kedinasan melalui pelaksanaan bintek dan diklat serta pengiriman
peserta bintek / diklat / workshop, termasuk bintek pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan ;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas akuntabiltas
keuangan terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran,
penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan keuangan
daerah.
b. Program – Program Pelaksanaan Urusan :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas lembaga
perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas
kedewanan, seperti penetapan Raperda menjadi Perda dan
penyerapan aspirasi masyarakat.
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Program ini diarahkan pada peningkatan kepastian hukum di
daerah melalui penetapan produk hukum daerah, publikasi dan
sosialisasi produk hukum daerah, pengelolaan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum daerah. pemberian fasilitasi
penanganan permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat
kurang mampu di Kota Semarang, serta pembinaan keluarga
sadar hukum di daerah.
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan
silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat,
Muspida, serta dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah
lainya, pemerintah pusat, dan pemerintah negara lain.
H a l - 3 4 6
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antara
pemerintah Kota Semarang dengan daerah lain baik di dalam
maupun diluar negeri, seperti kerjasama Kedungsepur, APEKSI,
Citynet Indonesia, Citynet Asia Pasifik, Sister City, dll.
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan
penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik
Pemerintah Kota Semarang.
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Program ini diarahkan pada upaya – upaya meminimalkan
terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu , program ini
juga diarahkan pada peningkatan kualitas laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya
aparatur pengawas intern pemerintah.
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
Program ini diarahkan pada penyempurnaan sistem informasi
penyusunan APBD dan peningkatan data base kepegawaian
melalui pemanfaatan tehnologi informasi. Disamping itu, program
ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas data/ informasi
tentang perangkat kelurahan.
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah melalui upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi
sumber-sember pendapatan asli daerah, dan peningkatan kualitas
pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas pengadaan
barang dan jasa pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan
H a l - 3 4 7
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
barang daerah , serta penetapan standarisasi harga satuan,
bahan dan upah. Selain itu, program ini juga diarahkan pada
upaya peningkatan penyehatan BUMD melalui penyertaan modal
BUMD.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota .
Program ini diarahkan pada peningkatan asistensi penyusunan
laporan keuangan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
11. Program Pengelolaan Aset Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aset
daerah yang meliputi pengadaan tanah, pengadministrasian dan
pensertifikatan, pemanfaatan, pengendalian dan pengamanan,
serta penghapusan aset daerah.
12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi
perangkat daerah melalui peningkatan kualitas administrasi
ketatalaksanaan, kajian penataan kelembagaan perangkat daerah,
dan peningkatan kualitas analisa jabatan. Selain itu, program ini
juga diarahkan pada peningkatan kualitas penyusunan indek
kepuasan masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas pemerintah
Kota Semarang.
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program ini diarahkan peningkatan kualitas pengelolaan
kepegawaian seperti data kepegawaian, pengembangan karier
PNS, rekruitmen CPNS, pembinaan disiplin PNS, serta
pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG). Selain
itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas
pelayanan aparatur kelurahan melalui pemberian penghargaan
bagi lurah yang berprestasi.
H a l - 3 4 8
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.1.20.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.20.3.1 PENDANAAN
Anggaran program penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE
( %
SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 159.354.000 114.408.000 71,79 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 6.360.500.000 5.902.489.676 92,80
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
856.292.000 850.550.000 99,33
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.000.000 1.426.000 35,65
5. Penyediaan Makanan dan Minuman 5.588.100.000 5.297.967.908 94,81 6. Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan 835.500.000 822.062.000 98,39 7. Kegiatan Cinta Tanah Air 817.500.000 787.367.500 96,31 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan
KDH/WKDH 100.000.000 74.102.449 74,10
9. Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang
86.550.000 78.730.000 90,96
10. Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda Kota Semarang
43. Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup Band/Korps Musik Pemerintah Kota Semarang
718.375.000 611.835.000 85,17
44. Pengelolaan Aset DPKAD 38.800.000 16.630.000 42,86
JUMLAH SKPD 46.496.332.000 44.138.222.195 94,93
SKPD : Inspektorat 45. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 13,000,000 7,564,562 58,19
46. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
15,000,000 4,726,525 31,51
47. Penyediaan Alat Tulis Kantor 164,000,000 141,156,443 86,07 48.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130,000,000 122.910.319
94,55
49. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 46,000,000 38,501,000 83,70 50. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 4,000,000 4,000,000 100,00
51. Penyediaan bahan logistik kantor 189,056,500 158,779,000 83,98 52. Penyediaan Makanan dan Minuman 55,000,000 48,788,280 88,71 53. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 391,810,500 389,349,327 99,37
JUMLAH SKPD 1.007.867.000 915.775.456 90,86
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan 54. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32.688.000 32.688.000 100,00 55. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 95.960.000 74.504.793 77,64
56. Penyediaan jasa administrasi keuangan 300.000 240.000 80,00 57. Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.734.000 19.734.000 100,00 58. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 9.000.000 100,00 59. Penyediaan Makanan dan Minuman 50.600.000 50.600.000 100,00
H a l - 3 5 0
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE
( %
60. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
25.600.000 19.305.500 75,41
61. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd
25.000.000 22.496.487 89,99
62. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mugassari
25.000.000 23.158.009 92,63
63. Opersional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan peterongan
58.500.000 55.760.459 95,32
JUMLAH SKPD 342.382.000 307.487.248 89,81
SKPD : Kecamatan Semarang Utara 64. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.490.000 32.688.000 92,10 65. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 88.266.000 71.408.110 80,90
66. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.302.000 26.302.000 100,00 67. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 100,00 68. Penyediaan Makanan dan Minuman 40.700.000 40.700.000 100,00 69. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 25.600.000 25.600.000 100,00
70. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan bulu lor
25.500.000 23.937.625 93,87
71. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan panggung lor
25.500.000 23.098.727
84,31
72. operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan plombokan
58.500.000 55.723.214 95,25
JUMLAH SKPD 340.858.000 312.857.676 91,79
SKPD : Kecamatan Semarang Barat 73. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 64.014.000 64.014.000 100,00 74. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 116.402.000 100.515.184 86,35
75. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.800.000 31.800.000 100,00 76. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100,00 77. Penyediaan Makanan dan Minuman 60.600.000 60.600.000 100,00 78. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25.600.000 23.899.400 93,36
79. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalibanteng Kulon
21.500.000 21.500.000 100,00
80. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Gisikdrono
21.500.000 21.500.000
100,00
81. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Salaman Mloyo
58.500.000 56.310.127 96,26
JUMLAH SKPD 409.516.000 389.738.711 95,17
SKPD : Kecamatan Semarang Timur 82. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 54.598.000 45.064.000 82,54 83. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 66.360.000 65.310.000 98,42
84. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00
87. Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.800.000 28.800.000 100,00 88. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 100,00 89. Penyediaan Makanan dan Minuman 56.400.000 56.400.000 100,00 90. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25.600.000 21.523.500 84,08
91. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Karangtempel
29.300.000 27.686.443 94,49
92. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Rejosari
29.300.000 27.906.427 95,24
H a l - 3 5 1
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE
( %
93. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Bugangan
59.308.000 57.705.983 97,30
JUMLAH SKPD 376.316.000 354.430.903 94,18
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 94. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.978.000 57.558.000 94,39 95. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 105.900.000 93.888.395 88,66
96. Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.100.000 38.100.000 100,00 97. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.740.000 20.318.000 97,97 98. Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor 4.300.000 2.416.725 56,20
99. Penyediaan Makanan dan Minuman 110.040.000 98.627.500 89,63 100. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 25.600.000 12.139.500 47,42
101. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pekunden (2011)
23.900.000 23.215.564 97,14
102. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu (2012)
23.900.000 22.428.946 93,84
103. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan miroto (2013)
56.900.000 53.992.544 94,89
JUMLAH SKPD 470.358.000 422.685.174 89,86
SKPD : Kecamatan Gunungpati 104. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 51.900.000 32.832.000 63,26 105. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 128.900.000 98.246.088 76,22
106. Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.950.000 42.950.000 100,00 107. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 9.000.000 100,00 108. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00
109. Penyediaan Makanan dan Minuman 87.000.000 87.000.000 100,00 110. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25.600.000 24.566.000 95,96
111. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Plalangan
29.754.000 25.901.564 87,05
112. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Sumurrejo
29.754.000 28.672.387 96,36
113. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kalisegoro
59.754.000 57.077.179 95,52
JUMLAH SKPD 474.612.000 416.590.284 87,77
SKPD : Kecamatan Tugu 114. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42.408.000 42.408.000 100,00 115. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 54.000.000 54.000.000 100,00
116. Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000 15.000.000 100,00 117. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100,00 118. Penyediaan Makanan dan Minuman 53.640.000 53.640.000 100,00 119. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25.600.000 25.600.000 100,00
120. Operasional Kelurahan Percontohan 2011 Mangkang Kulon
26.000.000 26.000.000 100,00
121. Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Mangkang Wetan
26.000.000 26.000.000 100,00
122. Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Tugurejo
60.050.000
59.231.623 98,64
JUMLAH SKPD 312.298.000 311.479.623 99,74
SKPD : Kecamatan Mijen 123. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.906.000 25.166.000 90,18 124. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 78.900.000 60.632.790 76,85
125. Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.280.000 33.280.000 100,00
H a l - 3 5 2
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE
( %
126. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.421.000 11.421.000 100,00 127. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 100,00
128. Penyediaan Makanan dan Minuman 69.000.000 68.982.500 99,97 129. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25.600.000 22.392.000 87,47
130. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Wonolopo
28.500.000 27.577.593 96,76
131. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatisari
28.500.000 27.760.803 97,41
132. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan polaman
58.500.000 57.849.217
98,89
JUMLAH SKPD 363.607.000 337.061.903 92,70
SKPD : Kecamatan Genuk 133. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.338.000 79.338.000 100,00 134. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 140.560.000 97.203.148 69,15
135. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.912.100 31.791.100 99,62 136. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.096.400 7.121.000 87,95 137. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.205.000 3.205.000 100,00
138. Penyediaan Makanan dan Minuman 58.400.000 54.830.000 93,89 139. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25.600.000 24.182.000 94,46
140. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Gebangsari)
28.622.000 26.538.808 92,72
141. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Karangroto)
28.622.000 26.814.116 93,68
142. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Bangetayu Kulon)
60.989.500 58.488.991 95,90
JUMLAH SKPD 465.345.000 409.512.163 88,00
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur 143. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.448.000 5.448.000 100,00 144. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 99.600.000 68.770.868 69,05
145. Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 30.000.000 100,00 146. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000 6.000.000 100,00 147. Penyediaan Makanan dan Minuman 36.300.000 36.300.000 100,00 148. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25.600.000 19.614.000 76,62
149. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendan Ngisor
25.000.000 22.552.339 90,21
150. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Gajahmungkur
25.000.000 23.355.770 93,42
151. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendungan
58.500.000 56.702.219 96,93
JUMLAH SKPD 311.448.000 268.743.196 86,29
SKPD : Kecamatan Tembalang 152. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.878.400 27.780.400 99,65 153. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 86.040.000 76.829.000 89,29
154. Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.540.000 40.540.000 100,00 155. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.224.000 12.224.000 100,00 156. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.665.000 10.665.000 100,00
157. Penyediaan Makanan dan Minuman 85.400.000 85.400.000 100,00 158. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 26.500.000 23.765.500 89,68
159. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Kedungmundu)
30.295.500 28.728.850 94,83
H a l - 3 5 3
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE
( %
160. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Tembalang)
30.295.500 30.295.500 100,00
161. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahsn Meteseh)
60.295.500 58.972.400 97,81
JUMLAH SKPD 410.133.900 395.200.650 96,36
SKPD : Kecamatan Candisari 162. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95,724,000 52,788,000 55,15 163. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 132,300,000 61,763,135 46,68
164. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300,000 100,000 33,33 165. Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,433,850 17,400,000 71,21 166. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,600,000 4,815,000 85,98 167. Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 83,850,000 83,147,000 99,16
168. Penyediaan Makan dan Minum 37,873,550 28,200,000 74,46 169. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25,600,000 20,155,500 78,73
170. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Candi
25.000.000 20.978.521 83,91
171. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Tegalsari
25.000.000 19.920.825 79,68
172. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatingaleh
58.500.000 54.115.647 92,51
JUMLAH SKPD 513.881.700 363.283.728 70,69
SKPD : Kecamatan Banyumanik 173. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 81.720.000 76.272.000 93,33 174. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 135.900.000 95.507.715 70,28
175. Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.400.000 44.400.000 100,00 176. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.406.000 16.406.000 100,00 177. Penyediaan Makanan dan Minuman 112.500.000 112.500.000 100,00 178. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25.600.000 13.058.500 51,01
179. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sumurboto
25.500.000 25.438.265 99,76
180. Operasional Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Srondol Wetan
25.500.000 21.641.132 84,87
181. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Banyumanik
55.500.000 53.110.562 95,69
JUMLAH SKPD 523.026.000 458.334.174 87,63
SKPD : Kecamatan Ngaliyan 182. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 59.004.000 39.936.000 67,68 183. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 161.727.790 70.861.422 43,82
184. Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.400.000 23.400.000 100,00 185. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.100.000 11.100.000 100,00 186. Penyediaan Makanan dan Minuman 45.660.000 45.660.000 100,00 187. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25.600.000 24.482.000 95,63
188. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Ngaliyan
29.800.000 29.800.000 100,00
189. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalipancur
29.800.000 28.272.282 94,87
190. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Tambakaji
59.800.000 58.414.164 97,68
JUMLAH SKPD 445.891.790 331.925.868 74,44
SKPD : Kecamatan Gayamsari 191. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.706.000 17.562.000 99,19 192. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 110.400.000 58.180.271 52,70
H a l - 3 5 4
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE
( %
193. Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.000.000 24.000.000 100,00 194. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.600.000 15.600.000 100,00 195. Penyediaan Makanan dan Minuman 84.000.000 84.000.000 100,00 196. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25.600.000 22.982.000 89,77
197. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gayamsari
28.600.000 28.413.000 99,35
198. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sambirejo
28.600.000 26.217.428 91,67
199. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Siwalan
58.600.000 53.334.740 91,01
JUMLAH SKPD 393.106.000 330.289.439 84,02
SKPD : Kecamatan Pedurungan 200. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.706.000 16.344.000 92,31 201. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.000.000 14.000.000 100,00
202. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
111.300.000 79.876.833 71,77
203. Penyediaan Alat Tulis Kantor 46.000.000 46.000.000 100,00 204. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100,00 205. Penyediaan Makanan dan Minuman 74.200.000 74.200.000 100,00 206. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 25.600.000 22.892.000 89,42
207. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Palebon
29.754.000 29.754.000 100,00
208. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Pedurungan Kidul
29.754.000 27.615.403 92,81
209. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gemah
48.254.000 46.608.939 96,59
JUMLAH SKPD 406.168.000 366.891.175 90,33
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 210. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.706.000 5.448.000 30,77 211. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 35.040.000 24.833.337 70,87
212. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.614.000 1.550.000 96,03
213. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.300.000 18.111.125 93,84 214. Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.749.000 53.617.730 99,76 215. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 84.960.200 99,95 216. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 993.100 99,31
217. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.552.000 2.832.000 51,01
218. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.800.000 4.800.000 100,00 219. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 1.360.000 699.000 51,40
220. Penyediaan Makanan dan Minuman 22.700.000 22.694.300 99,97 221. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
SKPD : Inspektorat 35. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 49,070,000 46,702,250 95,17 36. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 22,600,500 22,572,850 99,88 37. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 90,000,000 75,020,280 83,36
38. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
40,000,000 40,000,000 100,00
39. Pengadaan 1 kendaraan roda 4 225,000,000 210,910,000 93,74
JUMLAH SKPD 426,670,500 395,205,380 88,64
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan 40. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 82.158.000 82.158.000 100,00 41. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 17.000.000 17.000.000 100,00 42.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.000.000 1.000.000 100,00
43. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.000.000 19.150.000 87,05 44. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional 179.774.000 151.929.300 84,51
45. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.500.000 1.500.000 100,00
46. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
13.000.000 13.000.000 100,00
47. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 43.236.000 41.730.000 96,52 48. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 61.566.000 60.941.000 98,98 49. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional 5.376.000 3.123.500 58,10
JUMLAH SKPD 344.452.000 309.373.800 89,82
SKPD : Kecamatan Semarang Utara 50. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 3.866.423 3.850.000 99,58 51. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 44.045.000 43.250.000 98,20 52. Pengadaan mebeluer 8.000.000 8.000.000 100,00 53. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7.000.000 7.000.000 100,00 54. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.750.000 40.750.000 100,00
55. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
108.652.000 104.246.500 95,95
56. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10.000.000 10.000.000 100,00
57. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 54.800.000 52.930.500 96,59
58. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional
3.925.000 2.086.300 53,15
JUMLAH SKPD 281.038.423 272.113.300 96,82
SKPD : Kecamatan Semarang Barat 59. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 98.811.000 98,81 60. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.176.000 40.176.000 100,00 61. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 184.368.000 122.335.500 66,35
62. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Kecamatan Semarang Timur 65. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 89.951.573 89.828.072 99,86 66. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 5.000.000 5.000.000 100,00 67. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.498.000 4.498.000 100,00 68. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.275.000 23.275.000 100,00 69. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 141.291.000 128.460.000 90,92
70. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
11.250.000 11.250.000 100,00
JUMLAH SKPD 920.124.996 832.085.172 90,43
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 71. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 129.717.625 127.289.000 98,13 72. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.800.000 1.800.000 100,00 73. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.400.000 23.400.000 100,00 74. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional 179.815.000 164.123.000 91,27
75. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
9.200.000 8.475.000 92,12
76. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional
5.660.000 5.660.000 100,00
JUMLAH SKPD 1.280.967.621 1.174.082.172 91,66
SKPD : Kecamatan Gunungpati 77. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 68.700.000 68.517.000 99,73 78. Pengadaan Mebelair 30.000.000 29.805.000 99,35 79. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.200.000 1.200.000 100,00 80. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 74.020.000 73.510.000 99,31 81. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 142.422.000 133.266.000 93,57
82. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Anggaran program pelaksanaan UrusanWajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE
(%)
SKPD : SEKRETARIAT DPRD 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 46.500.000 5.440.000 11,70 2 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Toko 4.922.800.000 4.774.041.110 96,98
3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.077.278.000 546.493.000 50,73 4 Rapat-rapat Paripurna 1.875.000.000 1.775.000.000 94,67 5 Kegiatan Reses 11.874.150.000 7.986.661.165 67,26 6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD 2.378.595.000 2.185.673.500 91,89
7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2.536.800.000 2.196.994.697 86,60 8 Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan
dengan Instansi Pemerintah Pusat 3.390.320.000 1.962.958.711 57,90
9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
7.079.640.000 3.635.871.510 51,36
JUMLAH PROGRAM 42.260.723.000 28.705.005.203 67,92
2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
75 Penyusunan Neraca 130.937.000 123.640.350 94.43 76 Penyusunan Laporan Operasional 141.457.000 130.469.000 92.23 77 Penyusunan LRA Rincian 163.718.000 157.795.000 96.38 78 Penyusunan Arus Kas 96.992.000 90.781.000 93.60 79 Penyusunan Pengantar LPJP APBD 32.681.000 29.436.400 90.07 80 Validasi Data Penerimaan BPHTB 450.000.000 375.501.000 83.44 81 Penunjang Kegiatan Kas Daerah 200.000.000 149.150.000 74.58 82 Penyusunan Buku Selayang Pandang 84.000.000 57.095.000 67.97 83 Restitusi Penyusunan SPT dan Pengurusan PPH
21 Pegawai 207.000.000 0 0.00
84 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD 200.000.000 87.376.700 43.69 85 Verifikasi Data Rekening PJU 262.000.000 232.500.000 88.74 86 Penilaian Ketetapan Pajak Daerah 270.000.000 58.226.100 21.57 87 Penelusuran dan Penagihan Piutang Pajak Daerah 405.400.000 0 0.00 88 Penatausahaan Pelaksanaan Pendaerahan PBB 959.693.000 750.237.000 78.17 89 Operasi Sisir PBB 373.427.000 195.470.000 52.34 90 Pekan Panutan PBB 141.475.000 99.640.000 70.43
H a l - 3 6 8
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE (%)
91 Operasi Bhakti PBB 288.890.000 158.980.000 55.03 92 Konfirmasi dan Pencairan Tunggakan PBB 515.250.000 0 0.00 93 Monitoring dan Evaluasi Pelmbayaran PBB 831.600.000 364.623.800 43.85 94 Monitoring Aplikasi Pelayanan PBB 202.200.000 175.506.000 86.80 95 Orientasi dan Pengembangan Forum TAPD 300.000.000 185.162.500 61.72 96 Optimalisasi Penerimaan PPH 21 dan OPDN 181.500.000 143.480.100 79.05 97 Asistensi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBD 337.600.000 180.647.600 53.51 98 Penatausahaan dan Optimalisasi Uang Kas Daerah 150.000.000 138.456.400 92.30 99 Pengisian dan Validasi Data Obyek PBB Tahun
terhadap peraturan perundang-undangan yang baru 700.000.000 615.718.000 70,11
7 Penanganan permasalahan hukum 280.000.000 138.056.000 33,73 8 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum 238.748.000 127.977.600 53,60
9 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 247.517.000 167.952.220 67,85
H a l - 3 7 2
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE (%)
10 Sosialisasi UU No. 39 Tahun 2007 ttg Cukai (DBHCHT)
100.000.000 98.144.000 97,72
JUMLAH PROGRAM 5.927.107.500 2.935.455.370 52,47
11. Program Pembinaan & Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Organisasi) 1 Penanganan Administrasi Ketatalaksanaan 120.000.000 108.493.000 90,41 2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.000.000 77.210.000 96,51 3 Analisis Jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 391.175.000 230.156.500 58,84 4 Pengelolaan dan Peningkatan Tertib Administrasi
Kepegawaian 93.518.000 71.960.000 76,95
5 Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
347.990.000 276.897.500 79,57
6 Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik 84.000.000 78.934.000 93,97 7 Sosialisasi Penataan Perangkat Daerah 71.250.000 49.496.500 69,47 8 Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 66.750.000 10.448.800 15,65
milik daerah di lingkungan setda dan rumdin pimpinan
91.119.000 65.074.000 71,42
10 Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor di kota semarang
75.000.000 58.640.000 78,19
JUMLAH SKPD 166.119.000 123.714.000 74,47
SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah) 11 Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Semarang 100.000.000 100.000.000 78,93 12 Penyusunan LAKIP Kota Semarang 134.000.000 115.812.000 87,91
JUMLAH SKPD 236.313.000 198.643.580 84,06
JUMLAH PROGRAM 1.814.014.700 1.027.620.780 56,65
12. Program Pengelolaan Aset Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE (%)
SKPD : DPKAD 1
Penelusuran Aset Daerah 162.408.000 146.509.100 120,8
8 2 Persertifikatan Asset Daerah 425.435.000 166.294.000 39,09 3 Pengadministrasian Asset Daerah 200.000.000 193.704.000 97,10 4 Pengamanan Asset Daerah 600.000.000 544.618.850 90,77 5 Penghapusan Asset Daerah 150.000.000 97.376.750 64,92 6 Revaluasi/Apraisal Asset Daerah 550.000.000 416.890.258 75,58 7 Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 2.640.000.000 2.131.013.411 80,72 8 Penyusunan RKBMD / RKPBMD dan DKBMD /
DKPBMD 100.000.000 92.326.250 92,33
9 Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah
250.000.000 238.296.750 95,32
10 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah
100.000.000 98.497.500 98,50
11 Pengendalian Monitoring Pemanfaatan Tanah Ex-Bengkok
350.000.000 291.231.890 83,21
H a l - 3 7 3
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE (%)
12 Pengembangan GIS Aset Tanah dan Bangunan 246.354.000 148.193.000 60,15 13 Pengadaan Tanah 28.000.000.000 12.197.953.900 43,56 14 Sensus Barang Milik Daerah 561.916.000 557.473.000 99,81
JUMLAH PROGRAM 34.336.113.000 17.371.480.941 50,59
13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE
(%)
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan 1 Pengiriman Diklat Pim Tk. II 150.000.000 140.283.000 93,52 2 Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional 500.000.000 499.969.500 99,99 3 Pengiriman Diklat Pim Tk. III 250.000.000 246.670.000 98,67 4 Diklat Kasi 684.000.000 583.929.950 85,37 5 Pengiriman Diklat Prajabatan Gol II 13.770.000 13.770.000 100,00 6 Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV 1.425.000.000 1.359.871.000 95,43
JUMLAH PROGRAM 3.022.770.000 2.844.493.450 94,10
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
REKAPITULASI PENDAFTARAN PENGADAAN CPNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 DARI PELAMAR UMUM
NO Uraian Jumlah
1 Pendaftar on line 2.063
2 Pendaftar yang mengirimkan berkas 1.516
a. Berkas yang memenuhi syarat (MS) 1.332
b. Berkas tidak memenuhi syarat (TMS) 184
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2013
Tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2013
dengan peserta sejumlah 1.332 orang, hadir 1.018 orang, tidak
hadir 314 orang dengan materi TKD (Tes Kemampuan Dasar)
Master Naskah soal dan LJK dari PANSELNAS. Saat pelaksanaan
tes berlangsung ditinjau dan dipantau oleh pejabat terkait meliputi
Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala
Kanreg I BKN Yogyakarta, Asisten Administrasi Umum Sekda
Provinsi Jawa Tengah, Utusan dari Kemenpan RB, BPKP,
Inspektorat Prov. Jateng, BKD Prov. Jateng dan Inspektorat Kota
Semarang, pelaksanaan berjalan tertib dan lancar.
Pengolahan LJK hasil tes dilaksanakan oleh PANSELNAS
dan kelulusan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diumumkan oleh
Walikota Semarang tanggal 24 Desember 2013 di media koran,
internet dan Papan Pengumuman SKPD se Kota Semarang dengan
jumlah peserta lulus sesuai formasi 40 peserta terdiri atas 35 Guru
Kelas SD, dan 5 (lima) Guru Teknik Pemesinan SMK.
Pemberkasan bagi peserta seleksi CPNS Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 dari pelamar umum yang dinyatakan lulus
diikuti oleh seluruh peserta sejumlah 40 orang dilaksanakan tanggal
30 s/d 31 Desember 2013. Usul Penetapan NIPnya telah diajukan
ke Kantor Regional I BKN Yoyakarta dan sampai saat ini masih
tahap verifikasi berkas penetapan NIP.
4. Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi
Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan
kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan
Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negera, serta sebagai
H a l - 4 0 4
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan
prestasi kerja dan pengabdiannya.
Tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah menaikkan pangkat
Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat
PNS secara kolektif sejumlah 2.111 PNS dengan rincian periode April
1.578 PNS dan periode Oktober 533 PNS.
REKAPITULASI KENAIKAN PANGKAT PNS DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2013
No Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013
1 Jumlah SK kenaikan pangkat yang diberikan 2.533 SK 2.111 SK 2 Persentase SK Kenaikan pangkat yang diberikan sebelum
TMT 14,77% 61%
3 Persentase PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (per Tingkat Pendidikan)
89,13% 99%
a. Jumlah PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
82 orang 94 Orang
b. Jumlah PNS yang mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
92 orang 95 orang
4 Persentase Jabatan Struktural yang terisi (per eselon) 85 % 85 % a. Jumlah Jabatan Struktural yang terisi 1.883 jabatan 1.879 jabatan b. Jumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang 2.218 jabatan 2.219 jabatan
5 Persentase pemenuhan jenis jabatan fungsional khsusus di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
100% 100%
a. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
35 35
b. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang
35 35
6 Selisih lama kenaikan pangkat pejabat fungsional khusus a. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan
pangkatnya paling cepat Guru
(2,5 tahun) Guru
(2,5 tahun) b. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan
pangkatnya paling lama Auditor
(5 tahun) Auditor
(5 tahun)
Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2013
Mutasi adalah perpindahan pegawai dari suatu unit ke unit lain
guna mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan-
ketrampilan yang dimiliki oleh setiap pegawai secara efektif dan efisien untuk
meningkatkan kerja.
Mutasi tidak terlepas dari alasan untuk mengurangi rasa bosan
pegawai kepada pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja
pegawai, selain itu untuk memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat
dan bidang tugasnya masing-masing. Untuk melakukan pembinaan Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013
telah memutasikan PNS antar SKPD se Kota Semarang sejumlah 274 PNS.
Sedangkan mutasi Pegawai Negeri Sipil baik masuk maupun keluar dari
Pemerintah Kota Semarang sejumlah 58 dengan rincian sebagai berikut :
H a l - 4 0 5
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
DAFTAR MUTASI PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013
No Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013
1 Jumlah PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Kota Semarang
34 orang 38 orang
2 Jumlah PNS yang mengajukan mutasi dari Pemerintah Kota Semarang
a. Keluar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 7 orang 8 orang b. Ke kab/Kota di wil. Provinsi Jawa Tengah 14 orang 4 orang c. Ke Kab/ Kota diluar Wil. Jateng dan DIY 8 orang 8 orang
Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2013
5. Peningkatan Kualitas SDM
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PNS terus dilakukan
demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, untuk mendukung
hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan
kompentensi yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian dan PP 101/ 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS.
Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Menpan
menerbitkan Surat Keputusan No. 81/ 1993 yang merumuskan suatu
pedoman umum dalam pelaksanaan pelayanan umum.
Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur
PNS adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
(excellent service for people). Di samping itu pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta kewajiban PNS adalah meningkatkan kemampuan atau
kompetensi yang baik, pelayanan yang transparan, fair, tidak membeda-
bedakan dan dilaksanakan secara akuntabel serta penuh keikhlasan
dan ketulusan. Untuk membentuk sosok SDM aparatur seperti tersebut
memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang
tidak boleh berhenti. Demikian pula dalam pengembangan pegawai,
Penilaian Prestasi Kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi, mutasi,
pemberhentian dan sebagainya. Semua itu perlu dilakukan dengan
komitmen dan konsistensi yang tinggi.
Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas Aparatur dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan akan terus ditingkatkan. Potensi
Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kota Semarang secara
kuantitatif per 31 Desember 2013 sejumlah 14.745 dengan komposisi
berdasarkan kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut :
H a l - 4 0 6
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
DAFTAR JUMLAH PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PNS
(ORANG) PERSENTASE
(%)
1 S-3 4 0,03
2 S-2 773 5,24
3 S-1 7415 50,29
4 D-3 1123 7,62
5 D-2 1175 7,97
6 D-1 141 0,96
7 SLTA 3357 22,77
8 SLTP 466 3,16
9 SD 291 1,97
JUMLAH 14.745 100
Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013
Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 komposisi
pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan
kualifikasi pendidikan terdapat peningkatan pendidikan pegawai pada
latar pendidikan S.1 sebesar dari 48,73% menjadi 50,29% dari total
keseluruhan pegawai dan pegawai dengan latar pendidikan SMA
terdapat penurunan sebesar dari 23,6%, menjadi 22,77% Sedangkan
untuk S.2 dan S.3 merupakan bagian terkecil dari komposisi pegawai
Pemerintah Kota Semarang berdasar pendidikan namun juga
mengalami peningkatan, yaitu untuk S.2 dari 4,91% menjadi 5,24% dan
S.3 dari 0.01% menjadi 0,03%. Hal tersebut senada dengan upaya
Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pendidikan dan
kualitas Pegawai.
a. Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Ijin belajar adalah upaya nyata Pemertintah Kota Semarang dalam
meningkatkan kualitas SDM Aparaturnya dan memberikan
kesempatan seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kota Semarang untuk meningkatkan pendidikan akademisnya
dilembaga pendidikan yang sudah terakreditasi di wilayah Kota
Semarang, dan dilaksanakan diluar jam kerja. Selanjutnya Ujian
Penyesuaian Ijazah merupakan kesempatan bagi Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk menyesuaikan ijazah
akademisnya dengan golongan kepangkatan melalui ujian/seleksi.
Bagi PNS yang lulus ujian penyesuaian ijazah, golongan
kepangkatannya dapat diusulkan sesuai dengan ijazah akademis
yang dimilikinya.
H a l - 4 0 7
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Tahun 2013 Pemertintah Kota Semarang melaksanakan ujian
penyesuaian ijazah dengan peserta 95 PNS. PNS yang dinyatakan
lulus 94 dan tidak lulus sejumlah 1 PNS, dengan rincian sebagai
berikut :
DAFTAR PESERTA UNJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014
Di dalam meningkatkan kualitas SDM, Pendidikan dan
Pelatihan mempunyai peran penting untuk membantu
mengembangkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Sumber Daya
Manusia memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi, artinya
manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas
untuk mencapai tujuan dan kondisi yang lebih baik. Pendidikan
dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas
jabatan secara prefesional dengan dilandasi kepribadian dan etika
pegawai. Mengingat hal tersebut, pembangunan SDM diarahkan
agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif,
terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di sarnping itu juga
mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan
teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan
pembangunan nasional.
Pendidikan dan pelatihan merupakan proses transformasi
kualitas SDM aparatur yang menyentuh 4 dimensi utama, yaitu :
spiritual, intelektual, mental dan phisikal. Perubahan mutu keempat
dimensi tersebut ditujukan untuk mewujudkan sosok aparatur yang
memiliki jatidiri sebagai PNS, abdi negara dan abdi masyarakat
dengan komitmen integritas dan kemampuan profesional yang
tinggi dalam mengemban tugas kepemerintahan dan kepelayanan
pada masyarakat. Selain itu motivasi kerja aparatur Pemerintah
H a l - 4 0 8
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
perlu lebih ditumbuh-kembangkan melalui pelatihan motivasi
sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.
Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang
melaksanakan dan mengirimkan peserta Diklat sebagai berikut :
1). Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional sebanyak 147 orang
dengan realisasi sebanyak 147 orang (100%);
2). Penyelenggaraan Diklat teknis/Fungsional sebanyak 9 jenis
diklat dengan peserta 420 orang dengan realisasi 420 orang
(100%);
3). Diklat Kepemimpinan sebanyak 103 orang terdiri atas Diklat
Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan realisasi
pelaksanaan dan pengiriman Diklat Kepemimpinan sebanyak
103 (realisasi mencapai 100%). Diklat Kepemimpinan Tingkat
IV diselenggarakan melalui pola kemitraan antara Pemerintah
Kota Semarang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
sejumlah 90 orang, sedangkan Diklat Pim II sejumlah 3 orang
dan Diklat Pim III sejumlah 10 orang dilaksanakan dengan
cara pengiriman ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.
4). Pengiriman Diklat Prajabatan sebanyak 3 (tiga) orang Calon
Pegawai Negeri Sipil golongan II, dengan realisasi CPNS
yang dapat mengikuti Diklat Prajabatan dan dinyatakan lulus
sebanyak 3 (tiga) orang CPNS, sehingga realisasinya
mencapai 100%.
Pelaksanaan Diklat pada Pemerintah Kota Semarang tersebut
diatas hasil kinerjanya secara garis besar adalah sebagai berikut :
DAFTAR PELAKSANAAN DIKLAT PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013
No INDIKATOR KINERJA Capaian
Tahun 2012 Capaian
Tahun 2013
1 Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Tahun 2013
75 orang 103 orang
2 Jumlah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
1.883 orang 1.965 orang
3 Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 100% 100% a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 321 orang 3 orang b. Jumlah CPNS Pemerintah Kota Semarang 321 orang 3 orang
4 Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan 7 Diklat 9 Diklat
5 Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan 11 Diklat 11 Diklat
Sumber : Kantor Diklat Kota Semarang, Tahun 2013
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan
dan pelatihan bagi alumni pendidikan dan pelatihan dilaksanakan
H a l - 4 0 9
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
evaluasi baik Diklat struktural maupun diklat teknis untuk
memperoleh informasi tentang kekurangan, kelemahan dan
kekuatan sebagai bahan masukan untuk perbaikan kualitas
pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang.
6. Penghargaan Pegawai Negeri Sipil
Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk
memupuk kesetiaan terhadap Negara, maka kepada PNS yang telah
menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Negara atau yang
telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat
diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan
pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat
pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain. Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1994, PNS yang telah
mempunyai masa kerja 10 tahun; 20 tahun; dan 30 tahun atau lebih
secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan,
kejujuran dan kedisiplinan, sehingga karena hal-hal tersebut PNS yang
bersangkutan dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain berhak
mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.
Penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan pada
saat Hari Jadi Kota Semarang dan HUT. Korpri Adapun jumlah Satya
Lancana Karya Satya yang telah disampaikan kepada PNS Pemerintah
Kota Semarang tahun 2013 sejumlah 230 dengan rincian sebagai
berikut :
a. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun : 59
b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun : 127
c. Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun : 44
7. Kesehatan jasmani dan Rohani
Kesehatan rohani penting sekali perannya guna membentuk
PNS yang taqwa dan mempunyai karakter pribadi yang beriman,
mewujudkan hal tersebut maka PNS diberikan pembinaan mental untuk
mengingatkan dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta
membentuk sikap mental yang positip sehingga dapat dijadikan contoh
H a l - 4 1 0
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
dan suri tauladan bagi masyarakat. Pembinaan Mental Aparatur PNS
yang beragama Islam dengan siraman rohani oleh mubaliq atau kyai.
PNS yang beragama Nasrani pelaksanaan Bintal setiap Paskah dan
Natal oleh Pendeta. Disamping itu Pemerintah Kota Semarang juga
memberikan perhatian kepada PNS yang akan melaksanakan ibadah
haji melalui penyelenggaraan Pembekalan dan Penglepasan Calon
Jemaah Haji secara resmi oleh Walikota, sekaligus memberikan ijin
resmi berupa Cuti Alasan Penting.
Kesehatan jasmani PNS adalah sangat penting untuk
mendukung pelaksaaan tugas-tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang, untuk itu setiap hari Jum’at
setelah apel pagi terpusat dilaksanakan Senam Jantung Sehat/Senam
Tera/Senam Aerobik/SKJ/Senam Ayo Bersatu. Semua itu untuk
memberikan kesejahteraan PNS agar dalam melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat selalu optimal.
Kesejahteraan lain yang diberikan oleh Pemerintah Kota
Semarang adalah dalam bentuk pelayanan bidang administrasi
kesejahteraan pegawai, Pemerintah Kota Semarang memberikan
layanan berupa penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai yang
meliputi : Karis/ Karsu, Ijin cuti, Asuransi dan Bapertarum. Tahun 2013,
penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai sebagai berikut :
DAFTAR PNS DAERAH KOTA SEMARANG YANG MENGAJUKAN PENGURUSAN KARIS/KARSU, CUTI
BAPETARUM DAN ASURANSI TAHUN 2013 KARIS/KARSU IJIN CUTI BAPERTARUM ASURANSI
640 orang 560 orang 504 orang
113 orang
Sumber Data: BKD Kota Semarang Tahun 2013
8. Pembinaan Disiplin Pegawai
Upaya meningkatkan Disiplin dan Dedikasi PNS Pemerintah
Kota Semarang dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan sesuai
dengan peraturan yang berlaku, baik secara normatif (melalui Surat
Edaran tertulis dan kegiatan), maupun yang bersifat motivasi. Hal
tersebut sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya
pelanggaran disiplin PNS.
H a l - 4 1 1
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Penegakkan disiplin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran
yang kemungkinan terjadi dilapangan. Selama tahun 2013 Pemerintah
Kota Semarang melaksanakan kegiatan rutin antara lain berupa :
a. Kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar
nasional dan apel pagi setiap hari selasa s/d jumat di halaman
Balaikota Semarang dan diperuntukkan bagi instansi yang ada di
lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran, juga dilaksanakan
disetiap Kecamatan bagi PNS di Kecamatan dan Kelurahan sampai
dengan tanggal 30 Oktober 2013. Mendasarkan pada Surat Edaran
Walikota Semarang No. 019.1/4400 tanggal 29 Oktober 2013
perihal Pelaksanaan apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang bahwa terhitung mulai 1 Nopember 2013 upacara hari
Senin ditiadakan, apel pagi terpusat dilaksanakan setiap hari Senin
dan Jumat, sedangkan hari Selasa sampai dengan kamis apel pagi
dilaksanakan di SKPD masing-masing.
b. Pelaksanaan Road Show Walikota Semarang ke SKPD di
lingkungan Balaikota setiap hari senin yang merupakan bentuk
pengawasan dan pembinaan.
c. Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat Wilayah
dilaksanakan secara insidentil dengan menitik beratkan pada
moment-moment tertentu antara lain saat menjelang long week end,
sebelum dan sesudah liburan panjang Hari Raya dan lain-lain yang
dipertimbangkan rawan pelanggaran displin.
d. Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam
kerja seperti di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya.
e. Melaksanakan sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai sebagai perubahan atas PP No. 30 Tahun 1980.
Di samping itu, berbagai upaya represif telah pula dilakukan
melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus/masalah
kepegawaian terutama yang menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Pada
tahun 2013 terdapat 24 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus dari
Inspektorat yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK
penjatuhan hukuman disiplin yang meliputi 7 hukuman kategori ringan, 5