LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 23 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa Kota Semarang adalah daerah yang memiliki wilayah pesisir yang mengandung keragaman potensi sumberdaya pesisir yang sangat penting, sehingga perlu dijaga kelestariannya serta dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa agar sumberdaya pesisir dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan lingkungan hidup, maka perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta mengutamakan kelestarian lingkungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
49
Embed
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170726143742KOTA_SEMARANG... · Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar ... Bencana di Kota
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2011 NOMOR 23
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa Kota Semarang adalah daerah yang memiliki wilayah pesisir
yang mengandung keragaman potensi sumberdaya pesisir yang
sangat penting, sehingga perlu dijaga kelestariannya serta dapat
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa agar sumberdaya pesisir dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya
bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan
lingkungan hidup, maka perlu dikelola secara berkelanjutan dan
berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi
masyarakat serta mengutamakan kelestarian lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota
Semarang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3804);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi
Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5
Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun
1988 Seri D Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2007 Nomor 1 seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2008 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang 2008 Nomor 22);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 –
2031(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 2011 Nomor 61).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar
sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut,
serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
6. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhtumbuhan, hewan, organisme dan non
organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
7. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan
daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan
ekologis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.
8. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
9. Pantai adalah ruang yang terbentuk oleh pertemuan antara laut dan daratan yang
menimbulkan adanya pasang tinggi dan pasang rendah.
10. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai
dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
11. Sumberdaya Pesisir adalah sumber daya hayati, sumberdaya nonhayati; sumberdaya
buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang,
padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air
laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait
dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam,
permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan
perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
12. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi
dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak
sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang
– undangan.
13. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut RPWP adalah rencana
yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam
rangka pengoordinasian pengambilan keputusan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah
mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona
yang ditetapkan.
14. Rencana Strategis Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut RSWP adalah rencana
yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan
melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan
dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana.
15. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut RZWP adalah rencana yang
menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai
dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat
kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
16. Rencana Aksi Pengelolaan yang selanjutnya disebut RAPWP adalah tindak lanjut
rencana pengelolaan Wilayah Pesisir yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan
jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk
melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil
pengelolaan sumber daya pesisir di setiap Kawasan perencanaan.
17. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang
ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk
dipertahankan keberadaannya.
18. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan
peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
19. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai
pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
20. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan
batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta
proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem
pesisir.
21. Konservasi Wilayah Perairan Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan wilayah perairan pesisir dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya perairan pesisir dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
22. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir adalah kawasan pesisir dengan ciri khas
tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir secara
berkelanjutan.
23. Rehabilitasi adalah proses pengembalian ekosistem atau populasi yang telah rusak ke
kondisi yang tidak rusak, yang mungkin berbeda dari kondisi semula.
24. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan
bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi
ke arah darat.
25. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan
manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan
cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
26. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur
atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau
nonfisik melalui peningatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah
pesisir dan pulu-pulau kecil.
27. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir yang mempunyai
kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir,
seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha
pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan
kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam
memanfaatkan Sumber Daya Pesisir secara lestari.
29. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat
Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir.
30. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan Masyarakat secara fisik atau non fisik,
langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan
pembinaan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga mampu
menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan
sumberdaya ikan secara lestari.
32. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Komite Peran Serta Masyarakat, selanjutnya disebut KPSM adalah kelompok khusus
yang dibentuk di tingkat Daerah, serta berfungsi sebagai wadah peran serta
masyarakat dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir.
34. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.
36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada
dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB II
ASAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Pengelolaan wilayah pesisir daerah dilakukan berdasarkan:
a. asas tanggungjawab;
b. asas keberlanjutan;
c. asas keterpaduan;
d. asas konsistensi;
e. asas kepastian hukum;
f. asas peranserta masyarakat;
g. asas kemitraan;
h. asas pemerataan;
i. asas keadilan; dan
j. asas transparansi dan akuntabilitas.
(2) Setiap kebijakan dan tindakan terhadap wilayah pesisir harus dilandasi asas-asas
pengelolaan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Pokok-pokok Pengelolaan Wilayah Pesisir;
b. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir;
c. Sistem Informasi Data;
d. Pemanfaatan Wilayah Pesisir;
e. Hak, Kewajiban, dan Larangan;
f. Penelitian dan Pengembangan;
g. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan;
h. Pemberdayaan, Peranserta, dan Kemitraan;
i. Pengawasan dan Pengendalian;
j. Sanksi Administratif;
k. Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana; dan
l. Ketentuan Peralihan dan Penutup.
Pasal 4
Pengelolaan wilayah pesisir dan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:
a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber
Daya Pesisir serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
b. meningkatkan keterpaduan penataan sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir
secara seimbang sesuai dengan fungsi dan daya dukungnya;
c. merehabilitasi sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir yang sudah merosot
dan/atau rusak;
d. mengembangkan sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir serta sumberdaya ikan
sebagai potensi unggulan dan bersifat khas Daerah;
e. memperkuat peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan serta mendorong
inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir agar tercapai keadilan,
keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
f. mewujudkan keterpaduan dan sinergitas antar pihak dan pemangku kepentingan
dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan wilayah pesisir;
BAB III
POKOK-POKOK PENGELOLAAN PESISIR
Pasal 5
Wilayah pengelolaan pesisir meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah adminsitratif
kecamatan dan ke arah laut sesejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi.
Pasal 6
Pengelolaan Wilayah Pesisir meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan,
dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir
serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat.
Pasal 7
(1) Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan:
a. optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir secara
berkelanjutan;
b. pelestarian fungsi sumberdaya dan lingkungan pesisir;
c. kondisi-potensi daerah serta kearifan lokal; dan
d. pegembangan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan.
(2) Pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengintegrasikan kegiatan:
a. antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangan dan tanggungjawabnya;
b. antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan
prinsip ekoregion;
c. antar satuan kerja perangkat daerah dalam satu sistem;
d. antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi,
koordinasi dan kemitraan;
e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; serta
f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.
BAB IV
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAERAH
Pasal 8
Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir daerah, terdiri atas:
a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir yang selanjutnya disebut RSWP;
b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, yang selanjutnya disebut RZWP;
c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir, yang selanjutnya disebut RPWP; dan
d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, yang selanjutnya disebut RAPWP.
Bagian Kesatu
Rencana Strategis Wilayah Pesisir
Pasal 9
(1) RSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD).
(2) RSWP merupakan arahan kebijakan dalam penyusunan RZWP, RPWP, dan RAPWP
daerah.
(3) RSWP daerah berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan
dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
Pasal 10
Tahapan penyusunan RSWP daerah meliputi:
a. pembentukan kelompok kerja;
b. penyusunan dokumen awal;
c. konsultasi publik pertama;
d. penyusunan dokumen antara;
e. konsultasi publik kedua;
f. perumusan dokumen final; dan
g. proses penetapan.
Pasal 11
(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibentuk dengan
Keputusan Walikota;
(2) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari Kepala Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai
sekretaris, dan anggota terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai
dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
(3) Kelompok kerja mempunyai tugas menyusun:
a. daftar skala prioritas yang menjadi isu dalam pengelolaan wilayah pesisir;
b. rincian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang menjadi
tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
c. daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah, kelompok dan perorangan yang
berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di daerah yang
bersangkutan; dan
d. data dan informasi wilayah dan Sumber Daya Pesisir.
(4) Hasil kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
dokumen awal RSWP Daerah yang selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik
untuk mendapatkan masukan tanggapan, saran perbaikan dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau organisasi masyarakat guna
menghasilkan dokumen antara RSWP Daerah.
(5) Dokumen antara RSWP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
konsultasi publik kembali kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan
masukan, tanggapan, dan saran perbaikan guna menghasilkan dokumen final
RSWP Daerah.
(6) Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen RSWP daerah, kelompok kerja
dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.
Pasal 12
Dokumen final RSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, disusun dengan
sistematika sekurang-kurangnya memuat:
a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup
disusunnya RSWP;
b. gambaran umum kondisi daerah, berisi deskripsi umum, keadaan sumber daya pesisir
, pola penggunan lahan dan perairan serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi;
c. kerangka kebijakan strategi, berisi visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir,
tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta target dan indikator; dan
d. kaidah pelaksanaan, berisi langkah-langkah untuk melaksanakan RSWP Daerah dan
memantau kemajuan kerja.
Pasal 13
(1) Dokumen final RSWP daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, oleh ketua kelompok kerja dilaporkan kepada walikota, guna pemrosesan lebih
lanjut.
(2) Walikota menyampaikan dokumen final RSWP daerah kepada gubernur, untuk
mendapatkan tanggapan dan/atau saran.
(3) Tanggapan atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Walikota
dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final RSWP.
(4) Dokumen final RSWP setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran Gubernur
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5) Walikota menyebarluaskan Peraturan Walikota tentang RSWP Daerah kepada Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan.
Bagian Kedua
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
Pasal 14
(1) Pemerintah Daerah menyusun RZWP Daerah dengan memperhatikan:
a. RSWP Daerah;
b. RZWP Provinsi;
c. alokasi ruang untuk akses publik;
d. alokasi ruang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetap
memperhatikan kepemilikan serta penguasaan Sumber Daya Pesisir;
e. keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW Daerah;
f. integrasi ekosistem darat dan laut;
g. keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya
pesisir, jasa lingkungan, dan fungsi ekosistem dalam satu bentang alam ekologis
(bioekoregion); dan
h. perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Hijau Daerah,
Rencana Guna Hutan Kesepakatan, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata,
Kawasan Rawan Bencana, Wilayah Pengelolaan Perikanan, prasarana
perhubungan laut, kawasan pemukiman, kawasan pertambangan, industri dan
perdagangan.
(2) RZWP Daerah berfungsi sebagai arahan pemanfaatan pengelolaan Sumber Daya
Pesisir pada setiap kawasan dengam memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut
dimaksud pada ayat (1) dan dibagi atas kawasan dan sub-kawasan.
(3) RZWP Daerah memuat informasi lebih detail tentang biogeofisik seperti