BERITA DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 61 TAHUN 2012 PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 61 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI TEMPAT – TEMPAT UMUM YANG TERKAIT DENGAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota meliputi penanganan bidang kesehatan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan, tata cara perizinan tenaga kesehatan, TPKA, Yankestrad, sarana pelayanan kesehatan dan tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan serta tata cara sertifikasi pada tempat- tempat umum yang terkait dengan kesehatan dan industri pangan rumah tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perizinan dan Sertifikasi Tempat – tempat Umum yang Terkait Dengan Kesehatan;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 61 TAHUN 2012
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 61 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI TEMPAT – TEMPAT UMUM
YANG TERKAIT DENGAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 7 ayat (2)
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah
satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan
kabupaten/kota meliputi penanganan bidang kesehatan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Sertifikasi
Bidang Kesehatan, tata cara perizinan tenaga kesehatan, TPKA,
Yankestrad, sarana pelayanan kesehatan dan tempat-tempat umum
yang terkait dengan kesehatan serta tata cara sertifikasi pada tempat-
tempat umum yang terkait dengan kesehatan dan industri pangan
rumah tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Perizinan dan Sertifikasi Tempat – tempat Umum yang
Terkait Dengan Kesehatan;
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II
Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 80/ Menkes/ Per/ II/ 1990
tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/ Menkes/ Per/ I/ 1991
tentang Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1205/ Menkes/ Per/ X/ 2004
tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai
Air (SPA);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/ Menkes/ Per/ IV/ 2010
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/ Menkes/ Per/ VI/ 2010
tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1096/ Menkes/ Per/ VI/ 2011
tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/ Menkes/ SK/ VII/ 2003
tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 651/
MPP/ Kep/ 10/ 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum
dan Perdagangannya;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008
Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2011 tentang
Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2011 Nomor 05);
4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN
SERTIFIKASI TEMPAT – TEMPAT UMUM YANG TERKAIT DENGAN
KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
5. BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kota Depok.
6. Kepala BPMP2T adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok.
7. Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang
menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh
dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi,
pijat (message) yang diselenggarakan secara terpadu untuk
menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and
spirit).
8. SPA terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada
tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA dan
mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.
9. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau
seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan,
yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan
hotel melati.
5
10. Hotel melati adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian
atau seluruh bangunan yang khusus disediakan untuk memperoleh
jasa pelayanan penginapan.
11. Hotel berbintang adalah jenis akomodasi yang mempergunakan
sebagian atau seluruh bangunan yang untuk menyediakan jasa
pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi
umum.
12. Laik sehat hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi persyaratan
kesehatan.
13. Kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan
tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa
pelayanan lainnya mengunakan air bersih yang telah diolah.
14. Pemandian umum adalah suatu usaha bagi umum yang
menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga serta
jasa pelayanan lainnya menggunakan air tanpa pengolahan terlebih
dahulu tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
15. Laik sehat kolam renang dan pemandian umum adalah kondisi
kolam renang dan pemandian umum memenuhi persyaratan
kesehatan.
16. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa
proses penggolahan yang memenuhi syarat dan dapat langsung
diminum.
17. Penyelenggara air minum adalah badan milik negara/ badan usaha
milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perseorangan,
kelompok masyarakat dan/atau individu yang melakukan
penyelenggaraan penyediaan air minum.
18. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses
pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung
kepada konsumen.
6
19. Air minum dalam kemasan adalah air baku yang telah diproses,
dikemas dan aman untuk diminum.
20. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses
menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai
Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air
minum.
21. Mesin dan peralatan pengolahan air minum adalah semua mesin
dan peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan.
22. Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tata
pangan, tahan suhu minimal 60OC dan tidak bereaksi terhadap
bahan pencuci dan disinfektan.
23. Jasa boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar
tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan
atau badan usaha.
24. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko
terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari
bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman
dikonsumsi.
25. Persyaratan hygiene sanitasi adalah ketentuan – ketentuan teknis
yang ditetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran,
personel dan perlengkapan yang memenuhi persyaratan
bakteriologis, kimia dan fisik.
26. Sertifikat laik hygiene sanitasi Jasaboga adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasaboga yang
telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundangan undangan.
27. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung mengelola
makanan.
7
28. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan
minimal sarjana (S1) yang telah mendapatkan pelatihan di bidang
hygiene sanitasi makanan.
29. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah
unit pelaksana teknis kementerian kesehatan di wilayah pelabuhan,
bandara dan pos lintas batas darat.
30. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang
lingkup kegiatannya meyediakan makanan dan minuman untuk
umum di tempat usahanya.
31. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat
di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi
dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi
umum di tempat usahanya.
32. Makanan jadi adalah makanan yang telah diolah dan siap
dihidangkan/disajikan oleh rumah makan/restoran.
33. Salon Kecantikan adalah fasilitas pelayanan untuk memperbaiki
penampilan melalui tata rias dan pemeliharaan kecantikan kulit dan
rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif,
aparatif dan dekoratif, yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai
kompetensi yang dimiliki.
34. kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk
digunakan pada luar tubuh manusia (kulit, rambut, kuku, bibir dan
organ genital luar, dll) ditujukan terutama untuk perawatan sehari-