PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2018
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peratur Pemerintah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 16 ayat (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan: a. Persiapan penyusunan; b. Penyusunan Rancangan awal; c. Penyusunan Rancangan; d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah; e. Perumusan Rancangan Akhir; f. Penetapan;
Sebagaimana amanat tersebut Dinas PUPR Kota Depok wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2016 – 2021 mempunyai nilai startegis dalam memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi Dinas PUPR dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan pencapaian visi Kota Depok yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.Renstra Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima (5) tahun yang akan datang, yang dijabarkan kedalam visi, misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Depok.
Renstra Dinas PUPR Kota Depok disusun dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi Dinas PUPR dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021. Renstra ini disusun melalui tahapan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra. Renstra disusun berdasarkan data data, informasi yang akurat, lengkap, dan konfrehensif tentang potensi, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPUPR dalam kurun waktu hingga akhir RPJMD.
Penyusunan Renstra Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok, dilakukan dengan melihat hasil kegiatan pembangunan yang dicapai pada lima tahun sebelumnya (periode 2011-2016), fenomena yang ada, isu strategis yang dihadapi serta mempertimbangkan kajian strategis sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja SKPD yang baik, serta rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya. Renstra Dinas PUPR akan menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas PUPR, dan merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Renstra Dinas PUPR disusun dengan juga memperhatikan target target yang ingin dicapai oleh kementerian PUPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan dinas terkait di Provinsi Jawa Barat sehingga Renstra yang disusun turut berkontribusi terhadap target capaian nasional.
Renstra Dinas PUPR ini merupakan revisi dari Renstra sebelumnya yaitu Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2016 – 2021, terkait telah selesainya penataan kelembagaan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-undang, Perpres maupun peraturan pemerintah yang terkait. Sistem manajemen pembangunan, termasuk di dalamnya perencanaan, dikelola berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2831); 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 Tentang SPM bidang PU dan Penataan Ruang ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267 );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peratur Pemerintah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok No 1 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Depok 2006 – 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6c Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 64;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 – 2032 ;
20. Perda Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 th 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
1.3. Maksud dan Tujuan
Renstra SKPD ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RPJPD Kota Depok, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.
Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Depok Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh stakeholders bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang di Kota Depok sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat koordinatif, integratif dan sinergis.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas PUPR Kota Depok adalah : a. Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas PUPR Kota Depok dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. b. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD, yang memuat kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
c. Mewujudkan perencanaan kegiatan Dinas PUPR Kota Depok yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
d. Memberikan arah atas kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
e. Memberikan acuan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan dan pengawasan sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan jasa konstruksi, agar terarah, terpadu, tepat sasaran, efektif, efisien serta berkesinambungan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas PUPR Kota Depok dibentuk berdasarkan beberapa Peraturan Daerah Kota Depok : a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok; b. Peraturan Walikota Depok Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c. Peraturan Walikota Depok Nomor 87 tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Peraturan Walikota Depok Nomor 88 tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Peraturan Walikota Depok Nomor 89 tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah III pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. Peraturan Walikota Depok Nomor 92 tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Workshop pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kota Depok
Tugas pokok Dinas PUPR adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi :
sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan jasa konstruksi; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi :
sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan jasa konstruksi; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
2.1.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas PUPR dipimpin oleh Kepala Kepala Dinas, membawahi Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, 3 (tiga) Sub Bagian serta 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, membawahi : 1. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) sub bagian terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum, b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Sumber Daya Air, membawahi 2 (dua) seksi terdiri dari : a. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
3. Bidang Bina Marga, membawahi 2 (dua) seksi terdiri dari : a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I; b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
4. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi 2 (dua) seksi terdiri dari : a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I; b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
5. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; c. Seksi Jasa Konstruksi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 7. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas dan Fungsi Kepala Dinas :
1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Sumber Daya Air, Bina Marga, Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan Fungsi :
a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. perumusan kebijakan, Penyelenggaraan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan Sumber Daya Aair, kebinamargaan, Penataan Ruang dan jasa Konstruksi;
d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang Teknis meliputi bidang sumber daya air, kebinamargaan, penataan ruang dan jasa Konstruksi;
f. pembinaan Pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas; g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP); h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan
bidang tugasnya;dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang
tugasnya. Tugas dan Fungsi Sekretariat :
1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan Evaluasi serta Pengelolaan KeuanganDinas.
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan Program Kerja Sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas; b. penghimpunan dan Ppengolahan Data, penyusunan Renstra Dinas; c. penyelenggaraan Administrasi Umum; d. penyusunan Evaluasi dan Laporan; e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat; f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas; g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan Sekretariat; h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan Dinas; i. penyelenggaraan urusan umum, Kepegawaian, kerumahtanggaan,dan Asset
Dinas; j. pengelolaan Keuangan Dinas; k. penyelenggaraan analisis dan Pengembangan Kinerja Sekretariat; l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan Kinerja Dinas; dan m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air :
1. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai/Setu yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan pemeliharaan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan Fungsi:
a. penyusunan Rencana Kerja seksi mengacu pada rencana kerja bidang; b. penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air pada Wilayah sungai/setu; c. penyusunan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Kegiatan
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai/Setu; d. pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan/penerapan Pola Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; e. penyusunan Studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan
Sumber Daya Air; f. pengelolaan sumber daya air yang meliputi Konservasi sumber daya air,
pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air pada Wilayah Sungai/Setu;
g. pengelolaan Sistem Hidrologi; h. pengelolaan Sitem Informasi Sumber Daya Air; i. pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air pada wilayah
sungai/setu; j. penyusunan dan penyiapan rekomendasi Teknis dalam pemberian izin Sumber
Daya Air dan izin Pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai/setu; k. pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung dengan
sungai dalam Daerah Kota; dan l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga : 1. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakanpenyusunan Perencanaan,
pemprograman, pelaksanaan Pembangunan jalan dan Jembatan serta bangunan pelengkap jalan, Pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan mutu Konstruksi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja Bidang mengacu pada Rencana Strategis Dinas; b. penyiapan data dan Informasi sebagai bahan Penyusunan pemprograman dan
Perencanaan teknis Pembangunan jalan dan jembatan serta Bangunan pelengkap jalan;
c. pelaksanaan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang jalan dan jembatan serta Bangunan pelengkap jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. pelaksanaan koordinasi pemprograman dan Perencanaan bidang jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan, Teknik Jalan, Konektivitas Sistem Jaringan jalan dengan Sistem moda Transportasi bersama Instansi terkait;
e. pelaksanaan Perencanaan Teknik jalan, Jembatan dan bangunan pelengkap jalan, serta pengujian Konstruksi;
f. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan Pelengkap jalan;
g. pelaksanaan Evaluasi dan Penetapan laik Fungsi jalan dan Jembatan; h. pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan Perencanaan Teknik
Pembangunan jalan dan jembatan serta Bangunan pelengkap jalan;dan i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Tugas dan Fungsi Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi :
1. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Tata ruang, pelaksanaan Penataan Ruang dan Jasa konstruksi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Teknis bidang Pengaturan Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Perencanaan Tata ruang Wilayah Kota dan Kawasan Strategis Kota;
c. penyiapan bahan perumusan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota dan kawasan Strategis Kota;
d. penyiapan bahan Perumusan dan Pelaksanaan Pembinaan Penataan Ruang Kota kepada Masyarakat dan Pembinaan Jasa Konstruksi
e. penyiapan bahan Kerjasama Penataan Ruang antar Kabupaten/Kota; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan Fungsinya.
Tugas dan Fungsi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan : 1. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, perencanaan, pemprograman pelaksanaan pemeliharaan jalan dan
jembatan berserta bangunan pelengkap jalan, pengamanan pemanfaatan bagian – bagian jalan dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pemeliharaan peralatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan Fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang mengacu pada rencana Strategis dinas; b. Penyiapan Data dan Informasi sebagai bahan penyusunan pemprograman
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan; c. Pelaksanaan Perencanaan pemprograman Rehabilitasi dan pemeliharaan; d. Pelaksanaan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan berserta
bangunan pelengkap jalan; e. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta
pengamanan pemanfatan bagian – bagian jalan; f. Pemantauan, Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rehabilitasi dan
pemeliharaan jalan dan jembatan, dan peralatan pemeliharaan; g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang
tuganya;
Tugas dan Fungsi UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan : 1. Kepala UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan mempunyai tugas memimpin,
mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruangan di bidang pengelolaan jalan dan drainase lingkungan selain prasarana sarana utilitas perumahan serta tugas pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah. Kepala UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan menyelenggarakan Fungsi :
a. Penyusunan Rencana kegiatan UPTD dibidang Pengelolaan jalan dan Drainase lingkungan selain prasarana saran utilitas perumahan mengacu kepada rencana strategis Dinas;
b. Pelaksanaan perencanaan teknis jalan dan drainase lingkungan selain prasarana sarana utilitas perumahan;
c. Pelaksanaan pekerjaan fisik jalan dan drainase lingkungan selain prasarana sarana utilitas perumahan;
d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada jalan lingkungan selain prasarana sarana utilitas perumahan;
e. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi asset lahan jalan dan drainase lingkungan selain prasarana sarana utilitas perumahan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
Tugas dan Fungsi UPTD Peralatan dan Perbengkelan :
1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penata ruang di bidang pengelolaan dan pemeliharaan alat berat dan kendaraan operasional lapangan serta tugas pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala UPTD mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang pengelolaan dan pemeliharaan alat berat dan kendaraan operasional lapangan mengacu kepada rencana strategis dinas;
b. Pelaksanaan perencanaan teknis pemanfatan dan pemeliharaan alat berat dan kendaraan operasional lapangan;
c. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan alat berat dan kendaraan operasional lapangan;
d. Pelaksanaan Kebijakan dan petunjuk teknis pemanfaatan dan pemeliharaan alat berat dan kendaraan operasional lapangan;
e. Pelaksanaan fasilitas dalam penyelesaian hak dan kewajiban pengguna alat berat dsn kendaraan operasional lapangan;
f. Pelaksanaan Inventarisasi asset alat berat dan kendaraan operasional lapangan;
g. Pelaksanaan Koordinasi dengan instasi Terkait; h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas PUPR Kota Depok
UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN
Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terdapat pembagian wilayah tugas, antara lain : Pada Bidang Bina Marga :
Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan Wilayah I, meliputi wilayah Kecamatan : 1) Bojongsari 2) Sawangan 3) Limo 4) Cinere 5) Cipayung 6) Pancoran mas
Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan Wilayah II, meliputi wilayah Kecamatan : 1) Beji 2) Sukmajaya 3) Cilodong 4) Cimanggis 5) Tapos
Pada Bidang Pemeliharaan Jalan & Jembatan :
Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan Wilayah I, meliputi wilayah Kecamatan : 1) Bojongsari 2) Sawangan 3) Limo 4) Cinere 5) Cipayung 6) Pancoran mas
Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan Wilayah II, meliputi wilayah Kecamatan : 1) Beji 2) Sukmajaya 3) Cilodong 4) Cimanggis 5) Tapos
Pada UPTD Jalan & Drainase Lingkungan :
UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah I, meliputi wilayah Kecamatan : 1) Bojongsari 2) Sawangan 3) Limo 4) Cinere
UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah II, meliputi wilayah Kecamatan : 1) Beji 2) Pancoran mas 3) Cipayung
4) Sukmajaya
UPTD Jalan & Drainase Lingkungan Wilayah III, meliputi wilayah Kecamatan : 1) Cilodong 2) Cimanggis 3) Tapos
2.2. Sumber Daya 2.2.1. Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada DINAS PUPR Kota Depok kondisi bulan September 2018 adalah sebanyak 113 orang, Secara rinci profil pegawai dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.
Tabel 2.1. Data PNS Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah (orang) Keterangan 1 IV/b 2 1.7 %
2 IV/a 5 4.42 %
3 III/d 20 17.69 %
4 III/c 10 8.84 % 5 III/b 18 15.92 %
6 III/a 20 17.69%
7 II/d 12 10.61 %
8 II/c 18 15.92% 9 II/b 3 2.65%
10 II/a 2 1.76%
11 I/d 1 0.88%
12 I/c 1 0.88% 13 I/a 1 0.88%
Jumlah 113 100 %
Sumber : Data Kepegawaian Dinas PUPR
Tabel 2.2. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Formal No. Pendidikan Terakhir Jumlah (orang) Keterangan
1 Pasca Sarjana 10 8.84 %
2 Sarjana 43 38.05 % 3 D3 7 6.19 %
4 SLTA 51 41,13 %
5 SLTP 1 0,88 %
6 SD 1 0,88% Jumlah 113 100 %
Sumber : Data Kepegawaian Dinas PUPR
Tabel 2.3 Data PNS Berdasarkan Pendidikan Kepemimpinan
No. Pendidikan Penjenjangan Jumlah (orang)
1 Diklatpim Tk. IV 8
2 Diklatpim Tk. III 1 3 Diklatpim Tk II -
Jumlah 9
Sumber : Data Kepegawaian Dinas PUPR
Tabel 2.4 Data PNS Berdasarkan Eselon Jabatan
No. Esselon Jumlah
1 II b 1
2 III a 1 3 III b 4
4 IV a 15
5 IV b 3
Jumlah 24
Sumber : Data Kepegawaian Dinas PUPR
Tabel 2.5 Data PNS Berdasarkan Penempatan
No Bagian/Bidang Jumlah
1 Sekretariat Dinas 21 orang 2 Bidang Bina Marga 15 orang 3 Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 12 orang 4 Bidang Sumber Daya Air 25 orang 5 Bidang Tata Ruang & Jasa Konstruksi 9 orang 6 UPT Workshop 6 orang 6 UPT Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah I 7 orang
7 UPT Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah II 9 orang
8 UPT Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah III 9 orang Jumlah 113 orang
Sumber : Data Kepegawaian Dinas PUPR
Tabel 2.6 Data Personel Berdasarkan Status Pegawai No Status Pegawai Jumlah
1 PNS 113 orang
2 Tenaga kontrak (Bidang Tata Ruang & Jasa Konstruksi) 1 orang
3 Satgas Pekerjaan Umum 294 Orang Bid. Pemeliharaan Jalan & Jembatan 93 orang
Bid. Sumber Daya Air 130 orang
UPT Jalan dan Dranase Wilayah I 10 Orang UPT Jalan dan Dranase Wilayah I 10 Orang
UPT Jalan dan Dranase Wilayah I 8 Orang
UPT Workshop 43 orang
Jumlah 408 orang
Sumber : Data Kepegawaian Dinas PUPR
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2.4.1. Tantangan
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Depok yang membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi tidak terbendung, tidak seimbang dengan penyediaan jalan maka kemacetan tidak terhindarkan.
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan daerah mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Pangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Renstra perangkat daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam palayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
Pelayanan Dinas PUPR ke depan dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang makin berkualitas. Kecepatan arus informasi mendorong adanya akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang ditunjukkan dengan membaiknya kebebasan sipil di satu sisi, sedangkan di sisi lain kapasitas tata kelola pemerintahan masih terbatas, termasuk dalam perencananaan infrastruktur bidang pekerjaan umum. Masalah utama adalah keterbatasan sumberdaya aparatur baik dalam jumlah (kuantitatif) maupun mutu (kualitatif). Secara kuantitatif dirasakan sekali kurangnya jumlah aparatur untuk melaksanakan dan mengendalikan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (bina marga, sumber daya air, tata ruang dan jasa konstruksi). Secara kualitatif juga masih terbatas, terlihat dari belum semua aparatur telah mengikuti diklat teknis maupun lainnya yang diperlukan untuk menunjang profesionalisme aparatur. Kecukupan akan sumberdaya aparatur sesungguhnya dapat diatasi dengan tenaga fungsional, tetapi sampai saat ini kebijakan pengembangan tenaga fungsional belum mendukung.
Tantangan dalam perencanaan adalah belum optimalnya ketersediaan data ke-PUan baik secara kuantitatif (cakupan/ketersediaan) maupun kualitatif, terlebih dengan adanya tuntutan terhadap kinerja yang lebih terukur. Selain itu, perlu ditetapkan berbagai standar operasional prosedur/SOP guna mendukung pelaksanaan tugas sehingga bisa lebih akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Dinas PUPR, upaya sertifikasi ISO perlu dikembangkan guna menjamin kualitas pelayanan Dinas PUPR kepada stakeholders.
Dari hasil telaahan RTRW Dinas PUPR memiliki peranan sangat penting terhadap perwujudan struktur ruang baik dalam pembangunan infrastruktur maupun perencanaaan pemanfaatan ruang khususnya terkait pembangunan infrastruktur jalan/pelebaran menjadi tantangan tersendiri. Mengingat belum tersedianya lahan untuk pembangunan/pelebaran, kinerja DPUPR juga begantung pada ketersediaan dana dan kinerja Disrumkim dalampenyediaan lahan jalan.
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan
Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Dinas PUPR dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas PUPR antara lain, yaitu:
1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Dinas PUPR dalam pembangunan infrastrukur kota. Fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan meliputi sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan jasa konstruksi memberikan peluang bagi Dinas PUPR untuk mengembangkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan para pihak.
2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Dinas PUPR. Adanya iptek mendorong dan membantu Dinas PUPR untuk menyempurnakan kualitas perencanaan, seperti tersedianya peta digital yang memungkinkan perencanaan spasial terpadu dengan perencanaan spasial, dan lain sebagainya.
3. Tingginya tuntutan para pemangku kepentingan terhadap peran Dinas PUPR dalam pembangunan kota. Apresiasi masyarakat terhadap Dinas PUPR memungkinkan adanya feedback dalam rangka perbaikan produk perencanaan yang lebih partisipatif.
4. Kedekatan dengan wilayah Ibukota Negara Jakarta memungkinkan adanya sinergi program antara Pemerintah Kota Depok dan Kota Jakarta yang saling menguntungkan. Demikian halnya dengan wilayah lain sejabodetabek karena adanya kepentingan yang sama.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas PUPR Kota Depok sebagai unsur pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang harus peka terhadap perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik lokal, regional, nasional maupun internasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan pembangunan diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan yang dihadapi oleh kota dan masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan dilakukan secara lebih responsif, kreatif dan inovatif. Selain itu juga kemampuan memanfaatkan peluang dan potensi sehingga memberikan nilai tambah bagi percepatan pembangunan daerah.
Sesuai tugas pokok fungsi Dinas PUPR Kota Depok antara lain : a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi
: sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan jasa konstruksi; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
meliputi : sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan jasa konstruksi; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam pelaksanaan tupoksi, Dinas PUPR masih dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut : 1. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur. 2. Belum optimalnya penempatan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya. 3. Belum tersedianya masterplan sistem jaringan jalan. 4. Belum tersedianya masterplan drainase, yang aplikatif. 5. Belum tersedianya masterplan sarana dan prasarana jalan (pedestrian, drainase,
utilitas, dll). 6. Updating data belum dilaksanakan secara berkala, sehingga data belum
mencerminkan kondisi lapangan yang terkini. 7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang belum
optimal 8. Belum optimalnya penyusunan perencanaan teknis, hasil pelaksanaan pekerjaan
oleh penyedia jasa dan masih lemahnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan kegagalan pada proses lelang.
9. Terbatasnya anggaran yang dimiliki. Banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas PUPR diperlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang bersumber dari dana APBD Kota Depok maupun Provinsi Jawa Barat masih terbatas untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum.
10. Sulitnya pengadaan lahan untuk mengatasi kemacetan baik untuk pelebaran jalan dan pelebaran simpang.
11. Belum tersedianya lahan untuk pelebaran jalan dan pembukaan jalan baru belum optimal, khususnya jalur timur-barat.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021,visi Pemerintah Kota Depok yaitu :
“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”
Untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan 5 (Lima) misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan; 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif dan berdaya saing; 3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan berbasis industri
kreatif; 4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan
dan ramah keluarga; 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan
menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
Sejalan dengan visi dan misinya, telah diidentifikasi beberapa isu strategis kepala
daerah yang akan melandasi program - program unggulan kepala daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya. Isu – isu strategis tersebut yaitu : 1. Infrastruktur Dasar 2. Kemacetan 3. Pendidikan 4. Pelayanan Publik 5. Tata Ruang 6. Layanan Kesehatan 7. Daya Beli 8. Ketertiban Umum 9. Lingkungan 10. Perumahan dan Permukiman 11. Pengangguran
Sedangkan untuk program – program unggulannya meliputi: 1. Program Depok sayang anak (subsidi 12 tahun belajar untuk siswa-siswi dari
keluarga tidak mampu); 2. Puskesmas rawat inap 24 jam di setiap kecamatan; 3. Pembangunan taman kota di setiap kelurahan; 4. Pembangunan perpustakaan atau taman bacaan di setiap kelurahan; 5. Pembangunan gedung kesenian dan gedung pemuda; 6. Revitalisasi pasar tradisional yang tertib, bersih dan nyaman; 7. Pengembangan untuk 1000 pelaku industry kreatif; 8. Pengembangan sentra industri kreatif (balai kreatif, rumah kemasan dan griya
pamer); 9. Pengalokasian anggaran untuk pembinaan moral dan ahlak di satuan pendidikan; 10. Pengalokasian anggaran dana insentif bagi pembimbing rohani.
Dengan memperhatikan rangkaian visi hingga program unggulan kepala daerah
di atas, serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kota Depok, dapat ditarik relevansinya sebagai berikut : 1. Secara umum, keberhasilan Dinas PUPR Kota Depok dalam menjalankan tugas dan
fungsinya akan berkonsekuensi terhadap kemampuannya dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan teknis bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi : sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan jasa konstruksi
2. Secara teknis, peran Dinas PUPR Kota Depok harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan misi ke-4 (empat) dan misi ke-1 (satu).
Tujuan dan sasaran Dinas PUPR Kota Depok diturunkan dari misi Pemerintah
Kota Depok tahun 2016-2021. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) misi yang berkaitan langsung yaitu :
1. Misi ke-1 (satu) “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan
transparan”. Sesuai dengan Misi ke 1 tersebut maka tujuan dan sasaran yang harus didukung sebagai tugas Dinas PUPR adalah :
Tabel 3.2. RPJMD PERUBAHAN TAHUN 2016 - 2021
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan
/ Sasaran
TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -
KONDISI AWAL
2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
Predikat SAKIP CC B BB A A
Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
baik baik baik baik baik
2. Misi ke 4 (empat) “Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata,
berwawasan lingkungan dan ramah keluarga”. Sesuai dengan Misi ke 4 tersebut maka tujuan dan sasaran kota yang harus didukung sebagai tugas Dinas PUPR Kota Depok adalah :
Tabel. 3.3. RPJMD PERUBAHAN TAHUN 2016 - 2021
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN
KONDISI AWAL
2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi
Meningkatknya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik
89,92% 94,54% 96,17% 97,40% 97,40%
Tujuan 2 : Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga
Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Persentase kesesuaian terhadap RTRW
5,00% 55,00% 60,00% 65,00% 65,00%
Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan
Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air
Perentase tersedianya air untuk pertanian
70,04% 85,04% 90,04% 95,04% 95,04%
Luas genangan (lebih dari 30 cm dalam 2 jam)
122,61 ha
89,16 ha
78,01 ha
66,88 ha
66,88 Ha
3.3. Telahaan Renstra K/L, Renstra PD Provinsi Capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Sasaran Renstra Kementerian Terkait Dan Provinsi Jawa Barat
Dengan Kota Depok
No Indikator Kinerja Capaian Sasaran pada
Renstra SKPD Kabupaten/Kota
Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi Capaian Sasaran pada
Renstra K/L
1 2 3 4 5
1 Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik
Meningkatnya infrastruktur dasar pembangunan
Tersedianya konektivitas wilayah Provinsi Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
Meningkatnya Kualitas layanan jalan Provinsi
Meningkatnya kemantapan jalan nasional
2 Persentase kesesuaian terhadap RTRW
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang kota
Terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui
pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan
Terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan perkotaan dan perdesaan yang memenuhi standar dan terintegrasi
Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan Berkelanjutan
Terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang
Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)
3 Luas genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)
Meningkatnya infrastruktur drainase permukiman
Meningkatnya cakupan Pelayanan dan akses pemukiman yang layak
4 Tinggi permukaan air tanah
5 Persentase tersedianya air untuk pertanian
Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air
Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Meningkatnya ketahanan air
Kota Depok periode 2016-2021 perlu disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan capaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Dinas PUPR agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kota Depok ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya target dan sasaran secara nasional bisa tercapai. Kesesuaian antara capaian Dinas PUPR Kota Depok dengan Provinsi dan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik ditingkat pusat, Provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Kota Depok sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target Provinsi dan Kementerian terkait.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan strategis karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas PUPR. Karakteristik isu strategis adalah : penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan pelayanan Dinas PUPR di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis disusun berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas PUPR Kota Depok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
Sesuai dengan analisa permasalahan dan perbandingan atas capaian kinerja
sasaran Renstra Dinas PUPR dengan Renstra Provinsi dan Kementerian maka terdapat beberapa permasalahan yang mendasar yang harus dipecahkan agar pencapaian tujuan lima tahun kedepan dapat lebih baik. Berdasarkan telaahan-telaahan terhadap berbagai faktor penghambat dan pendorong tadi, melalui diskusi terfokus dengan stakeholders diidentifikasi isu strategis Dinas PUPR Kota Depok, sebagai berikut :
1. Belum optimalnya layanan jalan terhadap kualitas dan kapasitas jalan kota, sehingga memicu kenaikan volume kendaraan pada titik- titik tertentu.
2. Belum optimalnya penanggulangan banjir, sehingga terjadi peningkatan limpasan air yang menyebabkan banjir di beberapa titik
3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air, sehingga terdapat beberapa kelurahan termasuk tingkat rawan air.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Dinas PUPR Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin
dicapai Dinas PUPR melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021, visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah :
“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”
Kota Depok didefinisikan sebagai: Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya
Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.
Nyaman didefinisikan sebagai : Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.
Religius didefinisikan sebagai : Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan. 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. 3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. 4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan
lingkungan dan ramah keluarga. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama
dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
Misi pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang professional dan transparan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.
Misi Kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan
berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok.
Misi Ketiga: Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan
dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.
Misi ke empat: Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan
tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Misi Kelima: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-
nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk karakteristik generasi muda yang mampu berkonstribusi dan memenangkan persaingan global.
Mempertimbangkan bahwa Dinas PUPR merupakan salah satu unsur
perangkat daerah Kota Depok, dan bahwa demi menjamin adanya kesatuan langkah dalam pembangunan Kota Depok, maka dalam rencana strategis ini, ditetapkan bahwa visi dan misi Dinas PUPR mengikuti visi Kota Depok 2016 - 2021, yaitu “Kota
Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”. Dengan demikian misi Dinas PUPR juga mengikuti misi Kota Depok. Terkait dengan lima misi Kota Depok periode 2016-2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas PUPR melaksanakan misi ke 4 (empat) : “Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga” dan Misi ke-1 (satu) “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan”.
Kondisi yang diinginkan adalah meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar
dalam level yang makin memadai dan tersebar untuk menunjang produktivitas masyarakat. Pembangunan di bidang jalan dan jembatan, diharapkan berkembangnya jaringan infrastruktur jalan dengan mulainya pembangunan Depok Outer Ring Road (DORR) meliputi 1) jalan tembus dari terminal Jatijajar-Tapos Raya 2) Jl. Tembus Ir.H.Juanda-Jl Limo Raya 3) Jl. Tembus Jl. Raya Bogor-Jl. Raya Parung; 4) Jl. Tembus Jl. Krukut Raya – Jl. Cinangka Raya-Jl. Pondok Petir Raya, underpass Jl Raya Citayam; Fly Over Jl. Dewi Sartika menuju Jalan Raya Sawangan, terusan Jalan Kota Kembang menghubungkan simpang Jalan Kartini dengan Jalan Sawangan. Pembangunan bidang sumberdaya air, ditujukan untuk mengoptimalkan upaya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya ketersediaan jaringan irigasi, serta pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung bagi seluruh masyarakat.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Depok periode 2016-2021
berdasarkan isu-isu strategis urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka untuk mewujudkan visi dan misi Kota Depok periode tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas PUPR. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut : a. Misi IV : Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan
lingkungan dan ramah keluarga Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur dasar
pembangunan sasaran : Meningkatnya infrastruktur dasar pembangunan Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan kota berdasarkan perencanaan tata
ruang kota Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang
kota Tujuan 3 : Menanggulangi banjir dan meningkatkan pengelolaan sumber daya
air Sasaran : Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan
ketersediaan air
b. Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas Dinas PUPR sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola dinas yang akuntabel
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas PUPR
Sesuai dengan identifikasi permasalahan strategis sesuai peran Dinas PUPR, maka dilakukan analisa SWOT (strengh, Weakness, Opportunities dan Threat) untuk menentukan strategi dan kebijakan agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas PUPR dapat tercapai. Adapun Analisa SWOT adalah sebagai berikut : Kekuatan (Strenght) a. Tersedianya standar sebagai acuan, pedoman teknis dan manual dalam
melaksanakan tugas. b. Kesadaran aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tanpa
keluhan Kelemahan (Weakness) a. Kurangnya personil yang terampil dan ahli b. Terbatasnya sarana prasarana pendukung ke-PUan dan peralatan kerja yang
kurang lengkap c. Terbatasnya ketersediaan anggaran daerah. d. Terbatasnya data dan informasi ke-PUan. Peluang (Opportunnity) a. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah b. UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan c. PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan d. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang
mendukung peran Dinas PUPR dalam pembangunan infrastrukur kota. e. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung
peran Dinas PUPR. f. Tingginya tuntutan para pemangku kepentingan terhadap peran Dinas PUPR
dalam pembangunan infrastruktur kota. g. Indikasi program dalam RTRW sebagai payung hukum h. Masih tingginya kebutuhan dukungan jaringan jalan, jembatan dan pengairan. i. Adanya dukungan dana dari daerah dan pusat Ancaman (Threats ) a. Pertambahan jumlah penduduk dan permukiman penduduk b. Berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan produktif pertanian c. Adanya konflik kepentingan d. Profesionalisme rekanan yang masih kurang
RPJMD
Penetapan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Target Indikator Kinerja Dinas PUPR Tahun 2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
No Indikator Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Awal
2019 2020 2021 Kondisi Akhir
1
Persentase penyediaan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi
50% 50% 50% 50% 50%
4 Nilai SAKIP CC B BB BB BB
5 Pembangunan fasilitas pelayanan publik 2 unit 4 unit 0 unit 0 unit 4 unit
6 Cakupan Layanan E-Govermen yang terintegrasi 0 100% 100% 100% 100%
7 Persentase tenaga terampil jasa kontruksi yang bersertifikat
0% 25% 33.33% 41.67% 41.67%
8 Cakupan integrasi perencanaan 100% 100% 100% 100% 100%
9 Bertambahnya panjang jalan kota (km) 1.283 Km 1.283 Km 1284 Km 1284 Km 1284 Km
10 Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km) 1.153.63 1231.63 Km
1282.63 Km
1282.63 Km
1282.63 Km
11 Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik 89.54% 95.02% 98.67% 98.67% 98.67% 12 Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi
baik 90.19% 94.18% 96.45% 96.45% 96.45%
13 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana ke PU an
46.66% 68.94% 80% 80% 80%
14 Presentase instrumen RTR sesuai NSPM 4.76% 61.90% 89.47% 100% 100%
15 Presentase kesesuaian lahan terbangun dan tidak terbangun
na 40% 55% 60% 60%
16 Persentase panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik
41.75% 47.03% 48.79% 50.55% 50.55%
17 Panjang drainase terbangun dan tertata dengan baik 151,66 km
179,03 km
190,98 km
203,62 km
203,62 km
18 Jumlah situ yang direvitalisasi/ditata 4 10 12 14 14
19 Tinggi permukaan air tanah 15.005 m 15,02 m 15,025 m 15,03 m 15,03 m
BAB VINDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
dimaksudkan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas PUPR dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas PUPR yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021, ditampilkan pada tabel 5.1, berikut ini :
Tabel 5.1.
Related Documents
