BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 3 Tahun : 2015 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang : a. bahwa penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari harus dilaksanakan secara terpadu baik pada pelayanan maupun penyajian Laporan Keuangan; b. bahwa untuk menyajikan Laporan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari perlu menerapkan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
54
Embed
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi ......Kebijakan akuntansi RSUD Wonosari dibangun atas dasar kerangka konseptual yang mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )
Nomor : 3 Tahun : 2015
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,
Menimbang : a. bahwa penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum
Daerah Wonosari harus dilaksanakan secara terpadu
baik pada pelayanan maupun penyajian Laporan
Keuangan;
b. bahwa untuk menyajikan Laporan Keuangan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari perlu
menerapkan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4052);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010 Nomor 07 Seri E);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang
selanjutnya disebut RSUD Wonosari.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Wonosari.
5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu Entitas pelaporan dalam penyusunan dan pengungkapan laporan
keuangan.
6. Pelaporan Keuangan RSUD Wonosari adalah laporan pertanggungjawaban
RSUD Wonosari atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang
dipercayakan serta menunjukan posisi keuangan yang sesuai dengan
standar akuntansi keuangan pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.
8. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai
akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.
9. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan meliputi
rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam
satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis
untuk satu periode.
10. Apropriasi adalah anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat
yang diberikan kepada Bupati untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran
sesuai tujuan yang ditetapkan.
11. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
12. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran.
15. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.
20. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan
belanja selama satu periode pelaporan.
21. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan
dan dana bagi hasil.
22. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Daerah.
23. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Umum Daerah.
24. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
akuntansi.
25. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap
dan aset nonkeuangan lainnya.
26. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka
panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan
dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
27. Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan pemerintah daerah.
28. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
29. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.
30. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna
yang dibuat atas dasar laporan keuangan.
31. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara
pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.
32. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Biaya Investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perolehan
suatu investasi.
34. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
35. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
36. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
37. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan.
38. Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak
termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki
secara tidak berkelanjutan.
39. Manfaat Sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan
satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah
daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
40. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
berdasarkan harga perolehan.
41. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi awal berdasarkan harga perolehan, nilai investasi tersebut
kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah
perolehan awal investasi.
42. Nilai Historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang
dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan
tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
43. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai
yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
44. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu
investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
45. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.
46. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
47. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan,
dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan.
48. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau
nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada
saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi
dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
49. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi
atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
50. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir
masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
51. Nilai Tercatat aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya
perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
52. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
53. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
54. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses
pembangunan.
55. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.
Pasal 2
Tujuan kebijakan akuntansi RSUD Wonosari adalah mengatur penyusunan dan
penyajian laporan keuangan RSUD Wonosari dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
Pasal 3
Kebijakan akuntansi RSUD Wonosari terdiri dari prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
RSUD Wonosari dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Pasal 4
Kebijakan akuntansi RSUD Wonosari dibangun atas dasar kerangka konseptual
yang mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi keuangan.
Pasal 5
Kebijakan akuntansi RSUD Wonosari meliputi:
1. penyajian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar
entitas akuntansi;
2. dasar-dasar penyajian Laporan Operasional;
3. dasar-dasar penyajian Neraca;
4. dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas;
5. dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan
Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi
pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab
terjadinya perbedaaan yang material antara material antara anggaran dan
realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
dianggap perlu untuk dijelaskan;
6. dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset,
kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
penyajiannya dalam laporan keuangan;
7. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi, dan peristiwa luar biasa; dan
8. penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk menyesuaikan
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Pasal 6
Kebijakan akuntansi RSUD Wonosari sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH
Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
BUDI MARTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
A. KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf
kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang
ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi RSUD
Wonosari.
PENDAHULUAN
Tujuan
1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan
umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun
antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan
dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan,
dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.
Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan
peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.
Ruang Lingkup
4. Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum
yang disusun dan disajikan sesuai PSAK.
5. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis
Akrual untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, aset,
kewajiban, dan ekuitas dana.
6. Laporan keuangan umum (general purpose financial report) menyediakan informasi
untuk memenuhi kebutuhan bersama yang serupa dari sejumlah pengguna yang
potensial, dan tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individual
pengguna yang khusus.
7. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian
dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti
laporan tahunan.
DEFINISI
8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
b. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Daerah.
c. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh
pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.
d. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual.
e. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
f. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
g. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
h. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaranbersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
i. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.
j. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
k. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam
entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
l. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan
Pemda.
m. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
n. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
o. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan
pengeluaran pemerintah daerah.
p. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
daerah.
q. Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan
gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji
sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
r. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara
dua laporan keuangan tahunan.
s. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah. Materialitas
adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi
akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas
dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya
pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana
kekurangan atau salah saji terjadi.
t. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
u. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.
v. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
w. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
x. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
y. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke
rupiah pada kurs yang berbeda.
z. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
aa. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu
periode pelaporan.
bb. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja
selama satu periode pelaporan.
cc. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan RSUD Wonosari yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya.
10. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan RSUD Wonosari adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas RSUD Wonosari atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya, dengan:
a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas dana RSUD Wonosari;
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana RSUD Wonosari;
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. menyediakan informasi mengenai potensi RSUD Wonosari untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
11. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan
anggaran; dan
b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
12. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai entitas dalam hal:
a. aset;
b. kewajiban;
c. ekuitas;
d. pendapatan dan beban, termasuk surplus dan defisit; dan
e. arus kas.
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada Direktur
RSUD.
KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
13. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok
adalah:
a. Neraca;
b. Laporan Operasional;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.
Neraca
14. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Neraca dilaporkan pada tanggal tertentu artinya menggambarkan posisi keuangan
entitas akuntansi/pelaporan pada tanggal tertentu dilaporkannya neraca, misalnya,
neraca tahunan biasanya dilaporkan pada tanggal tertentu yaitu di akhir tahun
pada tanggal 31 Desember 20X1, atau apabila disusun pada akhir semester yaitu
posisi pada tanggal 31 Juni 20X1.
Klasifikasi
15. RSUD Wonosari mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka
panjang dalam neraca.
16. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat
untuk menilai likuiditas dan solvabilitas RSUD Wonosari. Informasi tentang tanggal
penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan
juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset
lancar dan aset tetap dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka