BEBERAPA CHECK LIST PERSIAPAN PENYUSUNAN BAHAN LAPORAN … · BAHAN LAPORAN 10 JULI 2015 ... •Yakinkan bahwa semua rencana aksi: – Ada pada dokumen perencanaan K/L, Unit Es ...

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA KELAUTAN

BEBERAPA CHECK LISTPERSIAPAN PENYUSUNAN

BAHAN LAPORAN 10 JULI 2015 PUSAT/DAERAH

SEMARANG, 18 MEI 2015

RAMBU-RAMBU PENYELESAIAN RENCANA AKSI

PENYUSUNAN TATA RUANG LAUT1.

• Yakinkan bahwa semua rencana aksi:– Ada pada dokumen perencanaan K/L, Unit Es.. I, Perencanaan Daerah;

– Tersedia anggarannya untuk kegiatan yang memerlukan anggaran;

• Apakah sudah dilaksanakan:– Identifikasi kegiatandengan K/L lain atau Dinas lain

– Identifikasi daerah yang sudah dan yang belum menyusun RZWP3K;

– Penyiapan database informasi tematik terkait dengan kelautan

– Koordinasi lintas K/L di Pusat

– Koordinasi di daerah dengan BPTRD/ Bappeda/Dinas lainnya

• Apakah sudah tersedia:– Laporan penggunaan ruang laut berbasis spasial yang dilengkapi dengan

rencana program dan pengalokasian anggaran

– Hasil penyempurnaan dan perlengkapan aturan perundang-undanganterkait tata ruang (UU, PP, Perpres, Permen, dll.)

RAMBU-RAMBU PENYELESAIAN RENCANA AKSI

PENATAAN IZIN2.• Apakah sudah dilaksanakan:

– Reviu terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan yang memuat antara lain: prosedur/tata cara perizinan; persyaratan yang harus dipenuhi; waktu dan biaya yang dibutuhkan; petugas/bagian dan perannya masing-masing; titik-titik yang berpotensi menjadi sumber permasalahan(identifikasi resiko); upaya untuk mengatasi permasalahantersebut (upaya mitigasi resiko

• Apakah sudah dilaksanakan:

– Laporan ketatalaksanaan perijinan yang diperbaiki;

– Laporan Integrasi sistem perijinan;

– Hasil Penyempurnaan dan perlengkapan aturan perundang-undangan terkait perijinan (PP, SOP, Permen, dll.)

RAMBU-RAMBU PENYELESAIAN RENCANA AKSI

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

• Apakah sudah dilaksanakan:• daftar setiap kewajiban para pihak (pemerintah dan pelaku usaha) yang

antara lain mencakup kewajiban administrasi; keuangan; teknis; lingkungan; dll yang juga mencakup besar/jenis kewajiban; jangka waktupelaksanaan kewajiban; dan sanksi yang diberikan jika kewajiban tidakterpenuhi

• hasil evaluasi pelaksanaan kewajiban oleh para pihak• Apakah sudah dilaksanakan:

• langkah-langkah untuk mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak• hasil monitoring pelaksanaan kewajiban para pihak• termasuk pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku)1. Penyempurnaan dan perlengkapan aturan perundang-undangan

terkait kewajiban para pihak (UU, PP, Perpres, Permen, dll.)

3.

No.

Identitas Perusahaan/Perorangan Identitas Pemilik Pelaksanaan Kewajiban Lingkungan

Nama Perusahaan/Peroranga

n

No. Akta Perusahaan

Alamat Perusahaan

NPWP Perusahaan/Perorangan

Nama Pemilik

Tempat/Nomor Grosse Akta

Penghentian Penangkapan ikan pada waktu

penangkapan ikan ditutup dan atau wilayah

penangkapan ikan yang ditutup

1 2 3 4 5 6 … 13 … 90

1. PT A ....

2. PT B

3. PT C

4. PT D

dst... dst....

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP

No.

Identitas Perusahaan/Perorangan 1) Izin Lokasi Reklamasi Pelaksanaan Kewajiban Keuangan

Nama Perusahaan/Perorangan

No. Akta Perusahaan

Alamat Perusahaan

Proposal Reklamasi

Dokumen Hasil

Pemeriksaan Lapangan

Nomor Izin Lokasi

Reklamasi

Status Hak Tanah

Luasan Reklamasi

…

Pembayaran Kewajiban Retribusi Daerah

Pembayaran Kewajiban

Pajak Daerah

1 2 3 4 … 12 14 15 16 17 … 56 57

1. PT A ....

2. PT B

3. PT C

4. PT D

dst... dst....

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

No.

Identitas Perusahaan/Perorangan

1) Izin Lokasi PemanfaatanPelaksanaan Kewajiban

Keuangan

Nama Perusahaan/Perorangan

Bukti Kesesuaian Lokasi Pemanfaatan dengan RZWP-3K

dan atau RTRW dari instansi yang berwenang

Nomor Izin Lokasi Pemanfaatan

Status Hak Tanah

Luasan Pemanfaatan

Pembayaran Kewajiban

Retribusi Daerah

Pembayaran Kewajiban

Pajak Daerah

1 2 10 … 16 17 18 ….. 54 55

1. PT A

2. PT B

3. PT C

4. PT D

dst... dst....

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

No.

Identitas Perusahaan/Peroran

gan

1) Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Pelaksanaan Kewajiban Operasional

SIUP

NamaPerusahaan/ Perorangan

Jenis SIUPNo. SIUP

Lokasi Usaha

Rencana

Usaha

Izin Lokas

i

Izin Lingkungan

Kewajiban Lingkungan

Kewajiban Lainnya

1 2 …. 8 9 10 11 12 13 … 33 341. PT A2. PT B3. PT C4. PT D

dst... dst....

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN

No.

Identitas Perusahaan/Perorangan Pelaksanaan Kewajiban

Operasional SIUP

Nama Perusahaan/Peroranga

n

No. Akta Perusahaa

n

Alamat Perusahaan

NPWP Perusahaan/ Perorangan

Surat Keterangan Penanggung Jawab

Kegiatan

Surat Keterangan Domisili Usaha

Kewajiban Lingkungan

Kewajiban Lainnya

1 2 3 4 5 6 7 ….. 18 19

1. PT A

2. PT B

3. PT C

4. PT D

dst... dst....

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

No.

Identitas Perusahaan/Perorangan Pelaksanaan Kewajiban

Operasional SIUP

Nama Perusahaan/Pero

rangan

No. Akta Perusahaan

Alamat Perusahaa

n

NPWP Perusahaan/ Perorangan

Kewajiban Kesehatan/Kes

elamatan

Kewajiban Lainnya

1 2 3 4 5 ….. 44 451. PT A

2. PT B

3. PT C

4. PT Ddst.

.. dst....

TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

RAMBU-RAMBU PENYELESAIAN RENCANA AKSIPEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT

4.

• Apakah sudah dilaksanakan:– identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut (hak-hak kepemilikan, sosial,

jaminan keamanan, adat, dan konflik yang muncul terkait hak-hak masyarakat)

– langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuaidengan aturan perundang-undangan yang berlaku

– sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hak-hakmasyarakat

• Apakah sudah tersedia:– Hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk pelaksanaan

resolusi konflik yang muncul dalam pemenuhan hak-hak masyarakat

– Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemenuhan hak-hakmasyarakat;

– Hasil penyempurnaan dan perlengkapan aturan perundang-undangan terkaitpemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat (UU, PP, Perpres, Permen, dll.)

TERIMA KASIHKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Medan Merdeka Timur 16 JakartaTelp/fac : 021-3520337