BEB P FORUM INDON APB Pengantar Inti dari pengangga Pemerintah daerah mem mengumpulkan pendapata pemerintahan yang propo daerah mampu memberik ekonomi, kesejahteraan m kebijakan pendapatan daer usaha serta penerapan st tidak boros (utamanya pa pada sektor strategis pengu masyarakat). Sedemikian pentingn mampu menjadi instrume mewujudkan kesejahteraan saat ini tranparansi dan ak concern (perhatian utama) Pemerintah No. 6 Tahun Pemerintahan Daerah (EP evaluasi kinerja pelaksana keuangan daerah, Oleh mencerminkan suatu prinsi Akuntabilitas publik prinsip ini berlaku untuk se dan legitimasi masyarakat daerah harus mempertangg masyarakat daerah sebaga pemilik kedaulatan negara. Analisis terhadap An ini pada dasarnya merupak megukur bagaimana ketep ketetapan alokasi, efisiens mempunyai dua peran BERAPA CATATAN ATAS APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGA (FITRA RIAU) BD 2012 Bagi-Bagi Untuk Siapa? aran daerah di era otonomi saat ini ad mpunyai kemampuan managerial yan an dan kemudian mengalokasikannya orsional. Hal ini dimaksud agar penge kan efek positif terhadap meningkatn masyarakat dan daya saing daerah. Unt rah yang tidak memberatkan masyarakat trategi belanja daerah melalui pendekat ada belanja aparatur) dan tidak pelit (u ungkit pertumbuhan ekonomi dan indikat nya indikator kinerja pengelolaan keuan en penting dalam mendorong pertum n dan meningkatkan daya saing daerah, kuntabilitas pengelolaan keuangan sema ) dari dinamika pelaksanaan otonomi d n 2008 tentang Pedoman Evaluasi P PPD), mengamanatkan bahwa salah satu a kebijakan daerah adalah baik tidakn karena itu, pengelolaan keuangan da ip dasar penegakkan akuntabilitas publik. merupakan salah satu prinsip dalam t eluruh pengguna anggaran yang bekerja t, artinya seluruh lembaga penyelengga gungjawabkan pengelolaan keuangan da ai : pembayar pajak dan retribusi, penang . nggaran Pendapatan Belanja Daerah (AP kan upaya memberikan informasi yang patan pengelolaan sumberdaya keuangan si, dan ekonomis. Dimana antara rakyat yang sama yaitu Hak dan Kewaj ARAN dalah, bagaimana ng prima dalam a untuk belanja elolaan anggaran nya pertumbuhan tuk itu diperlukan t dan para pelaku tan belanja yang utamanya belanja ator kesejahteraan ngan daerah agar mbuhan ekonomi, sehingga sampai akin menjadi core daerah. Peraturan Penyelenggaraan u indikator utama nya pengelolaan aerah hendaknya . tatakelola APBD, a di atas legalitas ara pemerintahan aerahnya kepada ggung hutang dan PBD) tahun 2012 dibutuhkan untuk n daerah dari sisi dan pemerintah jiban. Kewajiban
12
Embed
BEBERAPA CATATAN ATAS APBD PROVINSI RIAU TAHUN …fitrariau.org/wp-content/uploads/2014/06/...APBD-RIAU-RIAU-2012_.pdf · Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip ... Analisis
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BEBERAPA CATATAN ATAS
PROVINSI RIAU TAHUN 2012FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN
APBD 2012 Bagi
Pengantar
Inti dari penganggaran daerah di era otonomi saat ini adalah, bagaimana Pemerintah daerah mempunyai kemampuan managerial yang prima dalam mengumpulkan pendapatan dan kemudian mengalokasikannya untuk belanja pemerintahan yang proporsional. Hal ini dimaksud agar pengelolaan anggaran daerah mampu memberikan efek positif terhadap ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Untuk itu diperlukan kebijakan pendapatan daerah yang tidak memberatkan masyarakat dan para pelaku usaha serta penerapan strategi belanja daerah melalui pendekatan belanja yatidak boros (utamanya pada belanja aparatur) dan pada sektor strategis pengungkit pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat).
Sedemikian pentingnya indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah agar mampu menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah, sehingga sampai saat ini tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin menjadi concern (perhatian utama) dari dinaPemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), mengamanatkan bahwa salah satu indikator utama evaluasi kinerja pelaksana kebijakan daerah adalah baik tidaknya penkeuangan daerah, Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik.
Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip dalam tatakelola APBD, prinsip ini berlaku untuk seluruh pdan legitimasi masyarakat, artinya seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada masyarakat daerah sebagai : pembayar pajak dan retribusipemilik kedaulatan negara.
Analisis terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 ini pada dasarnya merupakan upaya memberikan informasi yang dibutuhkan untuk megukur bagaimana ketepatan pengelolaan sumberdaya keuangketetapan alokasi, efisiensi, dan ekonomis. mempunyai dua peran yang sama yaitu Hak dan Kewajiban. Kewajiban
BEBERAPA CATATAN ATAS APBD
PROVINSI RIAU TAHUN 2012FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN
(FITRA RIAU)
APBD 2012 Bagi-Bagi Untuk Siapa?
Inti dari penganggaran daerah di era otonomi saat ini adalah, bagaimana Pemerintah daerah mempunyai kemampuan managerial yang prima dalam mengumpulkan pendapatan dan kemudian mengalokasikannya untuk belanja pemerintahan yang proporsional. Hal ini dimaksud agar pengelolaan anggaran daerah mampu memberikan efek positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Untuk itu diperlukan kebijakan pendapatan daerah yang tidak memberatkan masyarakat dan para pelaku usaha serta penerapan strategi belanja daerah melalui pendekatan belanja ya
(utamanya pada belanja aparatur) dan tidak pelit (utamanya belanja pada sektor strategis pengungkit pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan
Sedemikian pentingnya indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah agar menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,
mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah, sehingga sampai saat ini tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin menjadi
(perhatian utama) dari dinamika pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), mengamanatkan bahwa salah satu indikator utama evaluasi kinerja pelaksana kebijakan daerah adalah baik tidaknya penkeuangan daerah, Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik.
Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip dalam tatakelola APBD, prinsip ini berlaku untuk seluruh pengguna anggaran yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat, artinya seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada masyarakat daerah sebagai : pembayar pajak dan retribusi, penanggung hutang dan pemilik kedaulatan negara.
Analisis terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 ini pada dasarnya merupakan upaya memberikan informasi yang dibutuhkan untuk megukur bagaimana ketepatan pengelolaan sumberdaya keuangan daerah dari sisi ketetapan alokasi, efisiensi, dan ekonomis. Dimana antara rakyatmempunyai dua peran yang sama yaitu Hak dan Kewajiban. Kewajiban
FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN
Inti dari penganggaran daerah di era otonomi saat ini adalah, bagaimana Pemerintah daerah mempunyai kemampuan managerial yang prima dalam mengumpulkan pendapatan dan kemudian mengalokasikannya untuk belanja pemerintahan yang proporsional. Hal ini dimaksud agar pengelolaan anggaran
meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Untuk itu diperlukan kebijakan pendapatan daerah yang tidak memberatkan masyarakat dan para pelaku usaha serta penerapan strategi belanja daerah melalui pendekatan belanja yang
(utamanya belanja pada sektor strategis pengungkit pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan
Sedemikian pentingnya indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah agar menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,
mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah, sehingga sampai saat ini tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin menjadi core
mika pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), mengamanatkan bahwa salah satu indikator utama evaluasi kinerja pelaksana kebijakan daerah adalah baik tidaknya pengelolaan keuangan daerah, Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik.
Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip dalam tatakelola APBD, engguna anggaran yang bekerja di atas legalitas
dan legitimasi masyarakat, artinya seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada
, penanggung hutang dan
Analisis terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 ini pada dasarnya merupakan upaya memberikan informasi yang dibutuhkan untuk
an daerah dari sisi dan pemerintah
mempunyai dua peran yang sama yaitu Hak dan Kewajiban. Kewajiban
masyarakat/rakyat terimplementasi dari besaran pajak yang dipungut dan berhak untuk diberikan pelayanan pemerintah ditentukan dengan kewajiban rkewajiban pemerintah untukdari pajak rakyat untuk membiayai keberlanjutan pembangunan daerah.
Dengan demikian, posisi pemerintah tidak ubah selayaknya panitia yang bertugas mengelola keuangan pemerintah dituntut bijaksana dalam menyelenggarakan negara yang adalah uang yang berasal dari pajak rakyat. pengkajian terhadap program dan pememungkinkan setiap penyelenggara pemerintahan benartarget kinerja yang dicanangkan, efisien, azaz manfaat menjadi tolok ukur, serta skala prioritas tetap menjadi acuan utama dalam mengatur kebijakan keuandaerah. Bukan sebaliknya politisasi kebijakan keuangan yang didahulukan sehinggberdampak pada ketidak adilan danbidang. bahkan yang lebih parah lagi, ketika kepanitiaan (pemerintah) sebagai pengelola keuangan daerah justru terus subur dan tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang mendongkrak peningkatan perbaikan ekonomi.
Analisis dalam upaya mengevalusi kebijakan anggaran APBD tahun 2012 ini menjadi penting sebagai upaya perbaikan kebijakan keuangan daerah yang ideal untuk tahun berikutnya. Pendekatan azaz manfaat, meski menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan keuangan agar tidak antara kebijakan pemerintah dengan seharusuntuk mendorong Visi dalam RPJMD 2008ekonomi yang mapan dan pengembangan kebudayaan melayu secara Proporsional melalui kesiapan infrastruktur dan peningkatan pembangunan pendidikan dalam masyarakat yang agamis”
masyarakat/rakyat terimplementasi dari besaran pajak yang dipungut dan berhak untuk diberikan pelayanan – pelayanan melalui pengelolaan keuangan. Hak pemerintah ditentukan dengan kewajiban rakyat membayar pajak kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk mendistribusikan keuangan daerah yang bersumber dari pajak rakyat untuk membiayai keberlanjutan pembangunan daerah.
Dengan demikian, posisi pemerintah tidak ubah selayaknya panitia yang keuangan daerah yang berasal dari rakyat.
pemerintah dituntut bijaksana dalam menyelenggarakan negara yang adalah uang yang berasal dari pajak rakyat. Yaitu dengan pencermatan atau pengkajian terhadap program dan penggunaan sumberdaya keuangan memungkinkan setiap penyelenggara pemerintahan benar-benar bekerja sesuai target kinerja yang dicanangkan, efisien, azaz manfaat menjadi tolok ukur, serta skala prioritas tetap menjadi acuan utama dalam mengatur kebijakan keuandaerah. Bukan sebaliknya politisasi kebijakan keuangan yang didahulukan sehinggberdampak pada ketidak adilan dan ketidak meratanya pembangunan disegala
bahkan yang lebih parah lagi, ketika kepanitiaan (pemerintah) sebagai aerah justru terus subur dan tidak sesuai dengan
n yang mendongkrak peningkatan kesejahteraan masya
Analisis dalam upaya mengevalusi kebijakan anggaran APBD tahun 2012 ini ai upaya perbaikan kebijakan keuangan daerah yang ideal
untuk tahun berikutnya. Pendekatan azaz manfaat, efisiensi, serta skla prioritas meski menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan keuangan agar tidak antara kebijakan pemerintah dengan seharusnya yang dibutuhkan masyarakat, untuk mendorong Visi dalam RPJMD 2008-2013 : “terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan kebudayaan melayu secara Proporsional melalui kesiapan infrastruktur dan peningkatan pembangunan
arakat yang agamis”.
masyarakat/rakyat terimplementasi dari besaran pajak yang dipungut dan berhak pelayanan melalui pengelolaan keuangan. Hak
akyat membayar pajak kemudian menjadi mendistribusikan keuangan daerah yang bersumber
dari pajak rakyat untuk membiayai keberlanjutan pembangunan daerah.
Dengan demikian, posisi pemerintah tidak ubah selayaknya panitia yang daerah yang berasal dari rakyat. Maka dari itu
pemerintah dituntut bijaksana dalam menyelenggarakan negara yang nitaben-nya pencermatan atau
nggunaan sumberdaya keuangan benar bekerja sesuai
target kinerja yang dicanangkan, efisien, azaz manfaat menjadi tolok ukur, serta skala prioritas tetap menjadi acuan utama dalam mengatur kebijakan keuangan daerah. Bukan sebaliknya politisasi kebijakan keuangan yang didahulukan sehingga
ketidak meratanya pembangunan disegala bahkan yang lebih parah lagi, ketika kepanitiaan (pemerintah) sebagai
aerah justru terus subur dan tidak sesuai dengan besarnya kesejahteraan masyarakat dari
Analisis dalam upaya mengevalusi kebijakan anggaran APBD tahun 2012 ini ai upaya perbaikan kebijakan keuangan daerah yang ideal
efisiensi, serta skla prioritas meski menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan keuangan agar tidak Mis
nya yang dibutuhkan masyarakat, “terwujudnya pembangunan
ekonomi yang mapan dan pengembangan kebudayaan melayu secara Proporsional melalui kesiapan infrastruktur dan peningkatan pembangunan
PENDAPATAN DAERAHPADPajak DaerahRetribusi DaerahRetribusi DaerahLain-lain PAD yang SahDana PerimbanganDana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakDana Alokasi UmumDana Alokasi KhususLain-lain Pendapatan yang SahHibahDana DaruratDana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda lainnyaDana Penyesuaian dan Otonomi KhususBantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnyaLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
APBD 2012
Murni % Perubahan
Rp 5.487.740.082.428 Rp 6.639.430.133.501
Rp 1.824.503.720.782 33,25% Rp 2.181.221.661.379 Rp 1.502.894.085.155 82,37% Rp 1.839.779.659.309
Rp 6.563.060.800 0,36% Rp 10.651.305.400
Rp 157.156.815.378 8,61% Rp 139.301.339.383
Rp 157.889.759.449 8,65% Rp 191.489.357.287
Rp 2.998.998.652.646 54,65% Rp 3.793.934.763.122 Rp 2.447.327.368.646 81,60% Rp 3.242.263.479.122
Rp 489.179.914.000 16,31% Rp 489.179.914.000
Rp 62.491.370.000 2,08% Rp 62.491.370.000
Rp 664.237.709.000 12,10% Rp 664.273.709.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda lainnyaRp 664.237.709.000 Rp 664.273.709.000
BELANJA DAERAH Rp 6.366.656.082.429 Belanja Tidak Langsung Rp 3.221.363.309.453 Belanja Pegawai Rp 818.720.959.439 Belanja BungaBelanja Subsidi Rp 14.172.000.000 Belanja Hibah Rp 1.594.014.180.000 Belanja Bantuan Sosial Rp 25.300.000.000 Belanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes Rp 593.344.670.013 Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes Rp 165.034.500.000 Belanja Tidak Terduga Rp 10.777.000.000
Belanja Langsung Rp 3.145.292.772.976 Belanja Pegawai Rp 253.419.144.640 Belanja Barang dan jasa Rp 1.342.392.562.738 Belanja Modal Rp 1.549.481.065.598 SURPLUS/ (DEFISIT) (878.880.000.000)Pembiayaan Netto Rp 878.880.000.000 Penerimaan Pembiayaan Rp 953.880.000.000 SiLPA TA Sebelumnya Rp 453.880.000.000 Pencairan Dana Cadangan Rp 500.000.000.000 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi DaerahPenerimaan Kembali Pemberian PinjamanPenerimaan Piutang Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Rp 75.000.000.000 Pembentukan Dana Cadangan Rp 75.000.000.000 Penyertaan Modal (Investasi) DaerahPembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah
SiLPA Tahun Berjalan
Belanja Daerah Tahun 2012
Rp 6.366.656.082.429 Rp 8.373.811.701.788
Rp 3.221.363.309.453 50,60% Rp 4.070.939.977.922 Rp 818.720.959.439 12,86% Rp 869.520.376.818
Rp 14.172.000.000 0,22% Rp 14.172.000.000
Rp 1.594.014.180.000 25,04% Rp 1.830.501.885.750
Rp 25.300.000.000 0,40% Rp 26.650.000.000
Rp 593.344.670.013 9,32% Rp 1.024.150.715.353
Rp 165.034.500.000 2,59% Rp 295.168.000.000
Rp 10.777.000.000 0,17% Rp 10.777.000.000
Rp 3.145.292.772.976 49,40% Rp 4.302.871.723.867 Rp 253.419.144.640 8,06% Rp 267.278.342.308
Rp 1.342.392.562.738 42,68% Rp 1.578.463.452.604
Rp 1.549.481.065.598 49,26% Rp 2.457.129.928.955
(878.880.000.000) (1.734.381.568.288)
Rp 878.880.000.000 Rp 1.734.381.568.288
Rp 953.880.000.000 Rp 1.839.381.568.288 Rp 453.880.000.000 Rp 1.339.381.568.288
Rp 500.000.000.000 Rp 500.000.000.000
Rp 75.000.000.000 Rp 105.000.000.000
Rp 75.000.000.000 Rp 105.000.000.000
0,00
***
Rp 8.373.811.701.788 31,53%
Rp 4.070.939.977.922 48,62% 26,37%Rp 869.520.376.818 10,38% 6,20%
Rp 14.172.000.000 0,17% 0,00%Rp 1.830.501.885.750 21,86% 14,84%Rp 26.650.000.000 0,32% 5,34%
Rp 1.024.150.715.353 12,23% 72,61%
Rp 295.168.000.000 3,52% 78,85%Rp 10.777.000.000 0,13% 0,00%