FAKTA KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN DI PROVINSI …fitrariau.org/wp-content/uploads/2014/06/Fakta-Keterbukaan-Inform... · dihampir seluruh badan public di Provinsi Riau. ... Provinsi

Forum Indonenesia Untuk Transaparansi Anggaran Riau

Jalan Kartama Perum. Rindu Serumpun 1 Blok E5 Kelurahan Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru Email:

FAKTA KETERBUKAAN

Hasil Uji Akses Informasi Anggaran Keuangan Daerah

-5,0

10,0 15,0 20,0 25,0

k Transaparansi Anggaran Riau

Jalan Kartama Perum. Rindu Serumpun 1 Blok E5 Kelurahan Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru Email: [email protected] website: www.fitrariau.org

KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARANDI PROVINSI RIAU


Tidak Respon

57%

Indek Kabupten/Kota Se Riau

Jalan Kartama Perum. Rindu Serumpun 1 Blok E5 Kelurahan Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru

INFORMASI ANGGARAN


Memberikan Informasi

10%

Melalui Mekanisme Sengketa KI

33%


http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP



CATATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN *FITRA RIAU 2013

“CATATAN HITAM FAKTA KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN

DI PROVINSI RIAU”

Kamis, 12 Desember 2013, lalu pemerintah daerah Provinsi Riau menerima

penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari komisi Informasi Pusat.

Konon katanya Pemerintah Provinsi Riau tercatat masuk dalam 10 besar Provinsi

yang menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU 14/2008.

Namun, sangat disayangkan pemberian penghargaan kepada pemerintah Provinsi

Riau tahun 2013 ini bertentangan dengan kondisi keterbukaan informasi publik

dihampir seluruh badan public di Provinsi Riau.

Pasal 9 UU 14/2008 mengamanatkan setiap badan public untuk

menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala. Termasuk

didalamnya informasi – informasi yang menyangkut data – data pemerintah seperti

profil, layanan dan lain sebagainya. Termasuk pula didalamnya dokumen-dokumen

dan informasi terkati penganggaran dan anggaran daerah.

Berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri tahun 2012, No.

188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah,

Pemerintah Daerah diharuskan menyediakan satu kanal/ menu khusus

“Transparansi Pengelolaan Anggaran” yang didalamnya mesti mempublikasikan 12

dokumen anggaran berikut :

1. Ringkasan RKA SKPD

2. Ringkasan RKA PPKD

3. Rancangan Perda APBD

4. Rancangan Perda Perubahan

APBD

5. Perda APBD

6. Perda Perubahan APBD

7. Ringkasan DPA SKPD




8. Ringkasan DPA PPKD

9. Laporan Realisasi Aanggaran (LRA)

seluruh SKPD

10. Laporan Realisasi Aanggaran (LRA)

LRA PPKD

11. LKPD (audited)

12. Opini BPK-RI atas LKPD

Selain 12 dokumen anggaran tersebut, pemerintah daerah sebagai badan

publik juga diharuskan mempublikasikan informasi pengadaan barang dan jasa,

informasi profil yang diantaranya terdiri dari informasi alamat kantor pemda serta

struktur organisasi, serta informasi terkait dengan sistem pelayanan informasi

publik. Hal ini sebagaimana dimandatkan Pasal 9 UU 14/2008 tentang KIP serta

Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Informasi Publik (SPIP).

Kondisi senyatanya di Provinsi Riau informasi dan dokumen anggaran masih

dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan hanya berhak diketahui segelintir orang

saja. Padahal, anggaran adalah bagian dari informasi publik yang wajib disediakan

dan diumukan secara berkala. Berdasarkan hasil uji akses dokumen anggaran di

Pemerintah Provinsi Riau yang dilakukan pada Juli tahun 2013 terhadap 21

lembaga / badan publik, menunjukkan rendahnya kesadaran badan publik

dilingkungan Provinsi Riau bahwa informasi anggaran menjadi hak setiap warga

Negara yang dilindungi Undang-Undang.

Kewajiban lembaga publik untuk membuka infomasi anggaran juga menjadi

amanat Undang-Undang 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 1,

bahwa keuangan Negara dikelola atau disusun setiap tahun secara terbuka,

bertanggung jawab dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kondisi senyatanya terkait kesadaran pemerintah daerah (badan publik)

provinsi Riau mengambarkan bahwa masih rendahnya kesadaran badan publik

untuk membuka akses informasi publik khusunya disektor anggaran daerah. Hal itu




justru berlawanan dengan prediket

terkait keterbukaan informasi anggaran menurut versi Komisi Informasi Pusat

Fakta Keterbukaan Informasi Anggaran Di Prov. RiauBerdasarkan Uji Akses Tahun 2013

Kesadaran Pemda Atas Keterbukaan Informasi AnBerdasarkan hasil permintaan informasi anggaran di 21 badan publik, yang

dilakukan FITRA Riau pada bulan Juli 2013 lalu, menunjukkan rendahnya kesadaran

badan publik untuk membuka diri terhadap informasi

dengan proses penganggara

badan publik sebagaimana dalam tabel dibawah)¸

10% atau dua badan publik

langsung memberikan informasi yang diminta.

33% atau tujuh badan publik

proses sengkata informasi di Komisi Informasi (KI) Prov. Riau.

57% atau 12 badan publik,

(tidak merespon)



justru berlawanan dengan prediket terbaik yang diberikan kepada Provinsi Riau

terkait keterbukaan informasi anggaran menurut versi Komisi Informasi Pusat

Fakta Keterbukaan Informasi Anggaran Di Prov. RiauBerdasarkan Uji Akses Tahun 2013

Kesadaran Pemda Atas Keterbukaan Informasi Anggaran RendahBerdasarkan hasil permintaan informasi anggaran di 21 badan publik, yang


badan publik untuk membuka diri terhadap informasi-informasi yang berhubungan

dengan proses penganggaran dan anggaran daerah. Dari 21 lembaga publik

badan publik sebagaimana dalam tabel dibawah)¸didapati:

10% atau dua badan publik yang memberikan respon baik dan

langsung memberikan informasi yang diminta.

33% atau tujuh badan publik memberikan informasi setelah dilakukan


57% atau 12 badan publik, tidak memberikan informasi sama

(tidak merespon)

Memberikan Informasi

10%

Melalui Mekanisme Sengketa KI

33%

Tidak Respon

57%

Hasil Akses Informasi Anggaran


terbaik yang diberikan kepada Provinsi Riau

terkait keterbukaan informasi anggaran menurut versi Komisi Informasi Pusat.

Fakta Keterbukaan Informasi Anggaran Di Prov. Riau

ggaran Rendah Berdasarkan hasil permintaan informasi anggaran di 21 badan publik, yang


informasi yang berhubungan

n dan anggaran daerah. Dari 21 lembaga publik (rincian

yang memberikan respon baik dan

memberikan informasi setelah dilakukan


tidak memberikan informasi sama sekali




Tabel : Nama – Nama Badan Publik dan Hasil Uji Akses Informasi Anggaran Riau 2013

No Badan Publik

Hasil

Dok Yang DimintaMemberikan

Informasi

Diberikan

Informasi

Setelah

Sengketa

Tidak

Memberi

Respon

1 BPK RI Perwakilan Riau √ LHP atas LKPD 2012

2 KPU Daerah Provinsi Riau √ RKB Pilgubri 2013

3 Dinas Pendidikan Provinsi Riau √ RKA dan DPA 2013

4 Dinas Kesehatan Provinsi Riau √ RKA dan DPA 2013

5 Dinas Pekerjaan Umum √ RKA dan DPA 2013

6 Dinas Kehutanan √ RKA dan DPA 2013

7 Dinas Sosial √ RKA dan DPA 2013

8 Dinas Perkebunan √ RKA dan DPA 2013

9 Badan Inspektorat √ RKA dan DPA 2013

10 BAPEDA Riau √ RKA dan DPA 2013

11 Dinas Pemuda dan Olah Raga √ RKA dan DPA 2013

12 Dinas Pendapatan Daerah Riau √ RKA dan DPA 2013

13 Dinas Pertambangan dan Energi √ RKA dan DPA 2013

14 Dinas Pariwisata √ RKA dan DPA 2013

15 Sekwan DPRD Riau √ RKA dan DPA 2013

16

Dinas Tanaman Pangan dan

Holtikultura√

RKA dan DPA 2013

17 Disnakertrans Riau √ RKA dan DPA 2013

18 Dinas Komunikasi dan Informatika √ RKA dan DPA 2013

19 Dinas Peternakan √ RKA dan DPA 2013

20 Dinas Perikanan √ RKA dan DPA 2013

21 Dinas Perhubungan Provinsi Riau √ RKA dan DPA 2013

Dokumen Rencana Kerja Anggaran Belum Terbuka




Dokumen Anggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi basic

penganggaran di setiap SKPD tidak diperbolehkan untuk diakses oleh publik.

Dengan alasan dokumen itu masih bersifat perencanaan yang belum menjadi

dokumen Negara. Hal itu bertentangan dengan hasil keputusan KI pusat yang

menyatakan bahwa RKA dan DPA baik ditingkat kementrian lembaga sampai

tingkat Satuan Kerja di daerah merupakan dokumen publik. Untuk kontek di Riau

tidak satupun SKPD / badan yang dilakukan uji akses memberikan dokumen

RKAnya.

Pejabat Tambeng : Dokumen Anggaran Rahasia Pejabat

Badan publik publik masih menganggap bahwa informasi anggaran

merupakan rahasia para pejabat yang bukan untuk dikonsumsi oleh public. Serta

para pejabat yang berada di jabatan-jabatan tinggi pada level SKDP belum

memahami terkait amanat UU 14/2008 tentang hak dan kewajiban badan publik

terhadap informasi anggaran. Karena setiap kali melakukan pengajuan informasi

anggaran kepada pejabat yang ditunjuk menempati posisi seperti humas, bag.

Umum, harus mendapatkan izin kepada SKPDnya.

PPID Dibuat Namun Tidak Dijalankan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum berfungsi.

Meskipun telah dibentuk PPID Provinsi dan PPID pembantu di setia SKPD di

lingkungan pemerintah Provinsi Riau berdasarkan SK Gubenur Provinsi Riau,

namun ditingkat implementasinya belum berjalan sama sekali. Hal itu dilihat dari

belumadanya Setandart Operasional Prosedur (SOP) PPID, serta klasifikasi

dokumen –dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara hanya satu SKPD yaitu DIskominfo dan PDE Provinsi Riau yang sudah

menjalankan fungsi PPID dengan baik.

Pelaksanaan UU 14/2008 Hanya Pencitraan

Pelaksaan UU 14/ 2008 Hanya Pencitraan, belum terlaksananya

substansi keterbukaan informasi dan belum dipenuhinya secara baik serta




memberikan ruang-ruang akses mudah bagi publik untuk mendapatkan informasi

publik, diligkungan provinsi Riau, dapat dikatakan pelaksanaan UU 14/2008 di

Provinsi Riau hanya sebuah pencitraan, sementara implementasi dilapangannya

sama sekali belum dapat dikategorikan sebagai pemerintah yang terbuka.

Indek Keterbukaan Badan Publik Menyediaan Informasi Anggaran Secara Berkala

Sebagaimana amanat Pasal 9 UU 14/2008, sebagaimana dijelaskan pada

pembahasan diatas, bahwa setiap badan publik diwajibkan untuk menyediakan dan

mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi anggaran merupakan

informasi yang dikategorikan sebagai informasi berkala karena diproduksi setiap

tahun mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi /laporan akhir tahun

anggaran.

Untuk mengukur keterbukaan informasi di Pemeritah daerah terkait

keterbukaan informasi berkala, FITRA Riau pada September 2013 lalu melakukan

penelusuran website pemerintah daerah se Provinsi Riau. Terdapat tiga indikator

utama dalam penelusuran informasi berkala tersebut yaitu, Informasi Profil,

Informasi Anggaran, dan Informasi Layanan Informasi. Masing mempunyai sub

indikator yang berbeda dengan total 23 sub indikator.

Study penelusuran ini menggunakan pendekatan Kuantitif. Criteria utama

keterbukaan indoemasi anggaran secara berkala idealnya adalah informasi angaran

tersedia, memuat informasi yang cukup, dapat diakses, dan dipublikasian tepat

waktu. Namun penelusura ini hanya menggunaan dua criteria utama yaitu:

Ketersediaan m dan aksesbilitas informasi anggaran. Ketersediaan menunjukkan

bahwa informasi anggaran yang diukur disediakan oleh badan publik. Sementara

aksesibilitas menunjukkan bahwa informasi anggaran yang tersedia tersebut dapat

diunduh. Pada setiap informasi anggaran yang diukur diberikan bobot yang

berbeda-beda.

Penelusuran website Pemda ini dilakukan secara bersamaan pada bulan

September 2013 lalu. Dokumen anggaran yang ditelusuri ketersediaannya adalah

dokumen RAPBD (KUAS-PPAS-RKA SKPD-dan Nota Keuangan dan RAPBD




Perubahan) tahun 2012-2103. Dokumen APBD (KUA-PPA-DPA SKPD, APBD

Perubahan) tahun 2012-2013. Dokuemn laporan keuangan (LKPD dan LKPj) tahun

2011-2012). Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, informasi lainnya

seperti Profil Daerah dan Sistem Pelayanan Informasi Pemerintah daerah.

Fakta Keterbukaan Badan Publik Secara Berkala di Provinsi Riau

Pemprov. Riau Masuk 10 Besar Pemda Termiskin Informasi Anggaran

Dari 31 Website pemerintah daerah tingkat Provinsi yang yang ditelusuri (exs

website SKPD), Provinsi Riau masuk dalam kategori 10 daerah termiskin informasi

anggaran secara berkala (lihat gambar dibawah ini). Provinsi Riau melalui website

www.riau.go.id memperoleh skor agretar Provinsi hanya pada skor 16,08.

Sementara skor yang diperoleh provinsi tertinggi yaitu Sumatera Selatan mencapai

76. Padahal, pasal 23 ayat 1 serta peraturan perundang –undangan tentang

pengelolaan keuangan Negara dan daerah mengamanatkan salah satu azaz

pengelolaan keuangan Negara dan daerah dilakukan secara terbuka. Kondisi

kenyataan atas miskinnya informasi anggaran di Pemerintah Provinsi Riau sesuai

kondisi senyatanya itu justru Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan

kepada Provinsi Riau sebagai daerah yang berhasil dalam pelaksanaan UU 14/2008.

Pemda Se Riau Minim Informasi Anggara Berkala, Sekor Dibawah 50




Indek keterbukaan informasi anggaran berkala, di Pemerintah

Provinsi Riau dari dua belas website Kabupaten / Kota se Provinsi Riau masih

minim informasi anggaran. Dan bahkan sebagian besar pemerintah daerah se

Provinsi Riau informasi terkait anggaran secara berkala tidak ditemukan dalam

website yang disediakan. Hasil penelusuran website ditemukan Kabupaten Indragiri

Hulu mendapatkan skor tertinggi disusul Kota Pekanbaru. Namun demikian skor

tertinggi tersebut tidak mencapai angka 50. Kabupaten Indagri Hulu sebagaimana

dikatahui merupakan satu

project Open Government Indonesia (OGI) dibawah supervise UKP4. Salah satu yang

menjadi rencana aksi UKP4 tekait OGI ini adalah memaksimalkan penggunakan

website untuk kebutuhan alternative media informasi. Namun,

Hulu hanya mendapat skor 23, masih jauh dari angka sekor 50.

dibawah.

6 Daerah Terburuk, Skor Dibawah 10

Eenam daerah Di Provinsi Riau yang dikategorikan menjadi daerah terburuk dalam

Keterbukaan Informasi Anggaran secara berkala. Yaitu Kabupaten Indragiri Hilir,

Kuantan Sengingi, Siak, Pelalawan dan Bengkalis. Berdasarakan hasil penelusuran

ke enam daerah tersebut nihil informasi anggaran dan hanya memperoleh skor

antara 7-8. Sementara total skor dari akumulasi bobot sub indikator adalah 100.

Informasi PBJ Di Publikasi, Namun RKA dan DPA tidak

23,4

13,7

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Kab. Indragiri

Hulu

Kota Pekan Baru



Indek keterbukaan informasi anggaran berkala, di Pemerintah




iakan. Hasil penelusuran website ditemukan Kabupaten Indragiri



dikatahui merupakan satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang dijadikan piloting



website untuk kebutuhan alternative media informasi. Namun,

Hulu hanya mendapat skor 23, masih jauh dari angka sekor 50.

6 Daerah Terburuk, Skor Dibawah 10




rsebut nihil informasi anggaran dan hanya memperoleh skor

8. Sementara total skor dari akumulasi bobot sub indikator adalah 100.

Informasi PBJ Di Publikasi, Namun RKA dan DPA tidak Dipublikasikan

13,7 11,6 11,6 10,7 10,7

8,0 7,7

Kab. Kampar

Kab. Rokan Hilir

Kota Dumai

Kab. Meranti

Kab. Indragiri

Hilir

Kab. Kuantan Singingi

Kab. Rokan Hulu



Indek keterbukaan informasi anggaran berkala, di Pemerintah daerah se




iakan. Hasil penelusuran website ditemukan Kabupaten Indragiri



aten di Indonesia yang dijadikan piloting



website untuk kebutuhan alternative media informasi. Namun, faktanya Indragiri

Hulu hanya mendapat skor 23, masih jauh dari angka sekor 50. (lihat gambar




rsebut nihil informasi anggaran dan hanya memperoleh skor

8. Sementara total skor dari akumulasi bobot sub indikator adalah 100.

Dipublikasikan

7,7 7,7 7,7 7,7

Kab. Rokan Hulu

Kab. Siak Kab. Pelalawan

Kab. Bengkalis





Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelak

merupakan dokumen yang menjadi dasar badan publik (SKPD) untuk melaksanakan

setiap program dan kegiatan. Oleh karenanya mandate pasal 9 UU KIP mengikat

kedua dokumen ini untuk dipublikasikan. Namun berbeda dengan dokumen lelang

PBJ yang secra spesifik diamanatkan oleh Presiden untuk dipublikasikan dengan

menggunakan system lelang elektronik atau disebut LPSE. Sementara untuk

dokumen RKA dan DPA tidak sepesifik diamanatkan. Meskipun demikian inisiatif

Mendagri mengeleuarkan surat edaran

mempublikasikan dokumen anggaran termasuk didalamnya adalah RKA dan DPA.

Kekuatan aturan yang tidak mengikat karena hanya surat edaran Mendagri,

membuat para pejabat di daerah tambeng, hal itu dibuktikan tidak satupu

di Provinsi Riau yang mempublikasikan RKA dan DPA secara lengkap dan mudah

diakses kepada publik. Berbeda dengan lelang PBJ yang diikat dengan aturan yang

kuat sehingga dipublikasikan secara luas oleh seluruh pemerintah daerah.

Informasi BPJ dan Profil Yang Mempengaruhi Skor Keterbukaan Informasi

Skor keterbukaan informasi anggaran didominasi oleh infomasi lelang BPJ dan

Profil, sementara RKA dan DPA yang juga menjadi informasi penting untuk

diketahui publik sebagai control kebijakan tidak dipublikasi secara rinci.

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00



Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)




ng secra spesifik diamanatkan oleh Presiden untuk dipublikasikan dengan



Mendagri mengeleuarkan surat edaran yang berisi salah satunya mandat untuk



membuat para pejabat di daerah tambeng, hal itu dibuktikan tidak satupu




Profil Yang Mempengaruhi Skor Keterbukaan Informasi



diketahui publik sebagai control kebijakan tidak dipublikasi secara rinci.


sanaan Anggaran (DPA)




ng secra spesifik diamanatkan oleh Presiden untuk dipublikasikan dengan



yang berisi salah satunya mandat untuk



membuat para pejabat di daerah tambeng, hal itu dibuktikan tidak satupun pemda




Profil Yang Mempengaruhi Skor Keterbukaan Informasi



diketahui publik sebagai control kebijakan tidak dipublikasi secara rinci. Hal itu

Informasi Layanan

Informasi Anggaran

Informasi Profil




menunjukkan pejabat pemerinh daerah masih belum sadar dan berani transparan

disektor keuangan yang dikelola.

PPID Dibuat, Untuk Pencitraan

Sebagaimana amanat UU KIP bahwa setiap pemerintah daerah harus membuat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID), termasuk didalamanya informasi

dan dokumen anggaran. Pada Prinsipnya dari 12 Kabupaten kota yang ada di Riau 9

diantaranya sudah membuat sesuai Surat Kebuputusan (SK) Kepala Daerahnya,

termasuk PPID Provinsi Riau sesuai SK Gubenur sudah menunjujuk PPID di

lingkungan pemerintah daerah Provinsi Riau. Namun hanya saja pembentukan PPID

terkait tidak dilengkapi dengan alat-alat kerja lainnya, seperti PPID belum

membentuk SOP (standart operasional Prosedur), pengkalsifian atas informasi yang

dikategorikan sebagai informasi public sesuai UU KIP, dan lain-lain. Sehingga dalam

proses implementasinya PPID tidak bias bekerja dengan baik untuk melayani

informasi publik.

Laporan Keuangan Tahunan atau Semesteran Nihil Publikasi

Laporan keuangan akhir tahun maupun laporan keuangan smesteran, tidak

ditemukan dalam website –website pemda di Provinsi Riau. Baik laporan

pertanggungjawaban kinerja maupun laporan keuangan pemerintah daerah. Upaya

control selain dilakukan audit atas LKPD oleh BPK RI, tenu control social atas

kinerja program maupun kinerja keuangan juga harus dilakukan. Bukti serapan

anggaran yang terus melamban dihampir seluruh SKPD, seharusnya Pemerintah

daerah menyampaikan dipublik atau dipublikasi mana-mana SKPD yang lamban

dalam peneyerapan anggaran pada semester pertama maupun semester kedua.




Rekomendasi

Peningkatan Integritas dan kesadaran pejabat badan publik atas keterbukaan informasi anggaran daerah harus menjadi salah satu prioritas Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau. Hal itu mengingat masih rendahnya integritas badan publik untuk lebih terbuka dalam berbagai kebijakan khususnya pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai komitmen pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan mengedapankan partisipasi public dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta, maka Ekskutif dan Legilatif se Provinsi Riau harus berinisiatif untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Transparansi sebagai produk hokum yang mengikat komitmen keterbukaan informasi publik.

Gubenur dan Kepala daerah di tingkat Kabupaten/kota seyogyanya memberikan sanksi tegas kepada pejabat tingkat SKPD yang tidak melaksanakan UU KIP (14/2008). Serta mengfungsikan PPID yang telah dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan

Gebunur dan Bupati / Walikota perlu segera membuat Peraturan Gebenur, Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID, standar pelayanan informasi publik, serta klasifikasi dokumen informasi public termasuk didalamnya RKA DPA bukan rahasia Negara dan wajib dipublikasikan.

Pemda dan Badan Publik mengoptimalkan penggunaan website sebagai media publikasi informasi anggaran serta informasi publik lainnya. Tidak ada anggaran bukan menjadi alasan untuk tidak terbuka.

Komisi informasi perlu melakukan penegasan sesuai keputusan KI pusat bahwa tidak satupun dokumen anggaran daerah yang bersifat rahasia.

Legislatif mestinya berperan aktif, berperan aktif mendorong pemerintah yang terbuka (open gavermen), sebagai upaya mewujudkan tatakelola pemerintah baik (good governance), pemerintah yang bersih (clean government) sebagaimana dicita-cita.

Kelompok masyarakat sipil menyengketakan badan publik yang tidak mempublikasikan informasi pubik, sesuai mekanisme peraturan perundang-




undangan di Komisi Informasi Daerah yang sudah terbentuk. Baik informasi Bekala, Serta Merta, dan Informasi yang diminta sesuai UU KIP 14/2008.


FAKTA KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN DI PROVINSI …fitrariau.org/wp-content/uploads/2014/06/Fakta-Keterbukaan-Inform... · dihampir seluruh badan public di Provinsi Riau. ... Provinsi

Documents