BANGKITNYA INDONESIA...di belakang negara-negara tetangganya yang berpenghasilan menengah. Walaupun tingkat partisipasi siswa sekolah menengah atas makin meningkat, hingga tahun 2007

BANGKITNYA INDONESIA. Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya

Pesan PokokIndonesia telah membuat kemajuan besar dalam memberikan akses pendidikan dasar, termasuk bagi penduduknya yang paling miskin. Agar berhasil dalam proses peralihannya menjadi negara berpenghasilan menengah dengan daya saing yang tinggi, penduduknya harus memiliki pendidikan dan keterampilan teknis untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan memperkuat peran Indonesia dalam ekonomi global. Berdasarkan sasaran tersebut maka dibutuhkan upaya-upaya baru.

1. Reformasi yang efektif untuk meningkatkan pendidikan dasar sembilan tahun mensyaratkan sekolah dan daerah untuk bertanggung jawab atas pemberian layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk menjamin akuntabilitas dibutuhkan:

♦ Keharusan menggunakan instrumen penilaian untuk secara terus-menerus memantau kemajuan individu siswa.

♦ Keharusan menggunakan Buku Rapor oleh daerah dan sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemberian layanan.

♦ Sekolah mendapat kewenangan dan anggaran untuk merekrut dan memberhentikan guru kontrak. ♦ Penilaian rutin kinerja guru di dalam kelas oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dan penggunaan

“supervisi klinis terhadap efektivitas pembelajaran di dalam kelas” untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pemerintah pusat harus menyediakan sarana bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk menilai dan memberikan umpan balik mengenai kinerja siswa dan guru, melakukan reformasi formula susunan pegawai di tingkat sekolah, menyediakan dana untuk para guru melalui dana bantuan yang sebanding dengan jumlah siswa atau jumlah anak usia sekolah; mendukung pembelajaran kelas-rangkap oleh satu guru (multi-grade teaching) dan memberikan peluang bagi para guru untuk memperoleh sertifi kasi untuk lebih dari satu mata pelajaran.

2. Melakukan investasi dalam pengembangan sistem pendidikan tingkat menengah atas dan pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi sehingga dapat menghasilkan angkatan kerja terampil, termasuk para guru.

♦ Pembagian jalur pendidikan umum dan kejuruan harus ditunda hingga tahun kedua atau ketiga sekolah menengah atas agar para siswa dapat membangun dasar teori yang kokoh.

♦ Penggunaan voucher sekolah untuk membiayai pendidikan dapat meningkatkan jumlah murid sekolah menengah atas di daerah-daerah berpenghasilan rendah; mendorong kompetisi antar sekolah; dan merangsang pertumbuhan sekolah-sekolah swasta.

♦ Pendanaan pemerintah untuk pendidikan tinggi harus ditingkatkan sehingga dapat mengatasi rendahnya tingkat partisipasi anak-anak Indonesia yang paling miskin. Bantuan dana langsung kepada siswa miskin yang berprestasi merupakan upaya yang lebih adil, mendorong persaingan antar lembaga dan secara khusus memberikan insentif bagi lembaga swasta untuk meningkatkan kualitas.

♦ Sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk penelitian pada lembaga pendidikan tinggi dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk departemen kesehatan, kementerian riset dan teknologi, serta departemen lain yang berkepentingan di dalam sistem.

♦ Kurikulum dan program pendidikan tinggi keguruan harus ditingkatkan secara menyeluruh untuk mengidentifi kasi, mempertahankan dan menyiapkan lulusan universitas berkaliber atas sebagai pendidik generasi berikutnya

Mendaki Tangga PendidikanPub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

2 | BANGKITNYA INDONESIA

Posisi Indonesia Saat IniPemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akses dan kualitas serta pengelolaan sistem pendidikannya pada beberapa tahun terakhir, menempatkan sumber daya keuangan yang berarti untuk sektor tersebut. Kemajuan telah dibuat di semua bidang tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi, khususnya karena Indonesia beralih menuju posisi yang lebih bersaing sebagai negara berpenghasilan menengah.

Pencapaian dan AksesSistem pendidikan belum menghasilkan angkatan kerja dengan tingkat produksi yang tinggi maupun jumlah kelas menengah yang cukup besar. Hanya tujuh persen dari penduduk Indonesia berusia 25 hingga 64 tahun pernah mengecap pendidikan tinggi dan hanya satu dari lima orang pernah menerima pendidikan sekolah menengah atas. Angka-angka ini lebih rendah dari sebagian besar negara-negara dengan tingkat pendapatan yang sebanding. Peningkatan pendaftaran untuk pendidikan menengah atas merupakan tanda yang menjanjikan, tetapi pertumbuhan pendidikan tinggi berjalan lebih lambat dibanding laju yang diperlukan untuk negara yang baru mencapai tingkat penghasilan menengah.

Indonesia telah membuat langkah-langkah besar untuk meningkatkan akses pendidikan dan diperkirakan akan mencapai pendidikan dasar sembilan tahun secara universal dalam waktu dekat. Dorongan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat sekolah dasar dari di bawah 70 persen pada tahun 1975 hingga hampir mencakup seluruhnya pada tahun 1995. Indonesia berada pada jalurnya dalam menyediakan pendidikan dasar sembilan tahun secara universal, dengan APK siswa sekolah menengah pertama mencapai lebih dari 80 persen pada tahun 2007.1 Dana Bantuan Operasional Sekolah yang berlaku nasional untuk sekolah dasar dan menengah pertama, yang dimulai sejak thn 2005 dan mendanai sekolah berdasarkan jumlah siswa menunjukkan komitmen pemerintah untuk meraih tonggak pencapaian utama ini.

Di luar pendidikan dasar, Indonesia masih tertinggal di belakang negara-negara tetangganya yang berpenghasilan menengah. Walaupun tingkat partisipasi siswa sekolah menengah atas makin meningkat, hingga tahun 2007 besarnya hanya mencapai 56 persen dan kesenjangan yang terjadi relatif terhadap dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya. Kesenjangan ini

1 Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007.

-100

-53

-5

43

90

Korea

Sin

gapore

Japan

Ch

inese T

aipei

Australia

Malaysia

Intern

ational

Med

ian

Thailan

d

Ind

onesia

Syria

Morocco

Colom

bia

Ghana

Under Low <400

Low 400-474

Intermediate 475-549

High 550-624

Advanced >625

Sumber: Hasil pengujian TIMSS tahun 2007

Gambar 3. Perbandingan antar negara atas hasil pengujianmatematika standar TIMSS

Japan

Russia

US

Canada

Korea

New Zealand

EU19 average

OECD average

Australia

Malaysia

Chile

Thailand

Brazil

Indonesia

Mexico

0% 25% 50% 75% 100%

below upper secondary upper secondary post-upper secondary /tertiary

Gambar 1. Tingkat pendidikan penduduk dewasa berusia 25-64 tahun

Sumber: Tinjauan sekilas pendidikan OECD tahun 2008 (data tahun 2006); Data Indonesia dariSakernas 2008; Malaysia tahun 2002 dari ILO; Thailand tahun 2003/04 dari ILO.

Primary

Junior Secondary

Senior Secondary

Tertiary

0 37.5 75.0 112.5 150.0

China

Mongolia

Philippines

Cambodia

Thailand

Malaysia

Vietnam

Lao PDR

Indonesia

Gambar 2. Perbandingan lintas negara atas Angka PartisipasiKasar (APK) beberapa negara Asia Timur terpilih

Sumber: EDSTATS database tahun 2006

Gross Enrollment Rate (2006)

Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 3

makin melebar ketika terkait dengan tingkat partisipasi di pendidikan tinggi, yang selalu berada pada kisaran 20 persen pada tahun-tahun terakhir. Kendala pada sisi permintaan dan penawaran harus ditangani untuk mempercepat keikutsertaan siswa. Kendala-kendala utama pendaftaran ke pendidikan tingkat menengah atas dan tinggi meliputi biaya yang tinggi, terutama bagi kaum miskin, kesan akan buruknya kualitas pendidikan dan tidak adanya manfaat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Kurangnya jumlah sekolah, terutama pada tingkat menengah, juga tetap menjadi masalah utama.

KualitasKualitas pendidikan masih terus menjadi tantangan, terutama untuk pendidikan dasar. Walaupun akses pendidikan dasar telah meningkat, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk kualitas pendidikan: Indonesia masih menempati peringkat yang rendah dalam pengujian berstandar internasional. Sebagai contoh, pada Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2006 dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2007, kemampuan matematika lebih dari setengah siswa Indonesia yang diuji berada di bawah tingkat yang digariskan sebagai tingkat kemampuan dasar. Hasil tes siswa Indonesia berada di bawah negara-negara lain, walaupun setelah dilakukan penyesuaian untuk status sosial dan ekonomi keluarga, menunjukkan kekurangan dalam sistem sekolah, bukan karena keadaan ekonomi rumah tangga sebagai kontributor utama terhadap rendahnya kinerja.

Terdapat bukti yang jelas bahwa para guru merupakan faktor yang paling penting dalam kualitas pendidikan. Pada beberapa tahun terakhir Indonesia telah melaksanakan reformasi besar untuk meningkatkan kualitas guru. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama, hanya 18 persen dan 67 persen guru yang memiliki kualifi kasi pendidikan tinggi empat tahun dengan gelar. Sebagian besar guru sekolah dasar hanyalah lulusan sekolah menengah atas atau lulusan program Diploma 2. Dengan Undang-Undang Guru (UU 19/2005), Indonesia memulai salah satu program reformasi guru yang terbesar dan paling ambisius di dunia, yang mencakup hampir 3 juta guru. Undang-Undang tersebut mengharuskan guru untuk setidaknya meraih gelar dari pendidikan tinggi 4 tahun, dan menetapkan penyelenggaraan sistem sertifi kasi guru. Sebagai insentif tambahan, guru-guru yang telah mendapat sertifi kasi berhak menerima “tunjangan profesi” yang sebanding dengan gaji dasar guru, dan terdapat bukti bahwa calon-calon dengan kaliber yang lebih tinggi sekarang mulai

0

75,000

150,000

225,000

300,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009**

0

6

13

19

25

% of education to total expenditure

Total education spending nominalTotal education spending (2006=100)

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan proyeksi APBN dan APBD;**2009 berdasarkan proyeksi anggaran

Gambar 4. Tren belanja nasional 2001-2009

percentBillion rupiah

Malaysia

Tunisia

OECD avearage

Jamaica

India

Thailand

Japan

Paraguay

Argentina

Korea

Uruguay

Chile

Peru

Indonesia

0 1.25 2.50 3.75 5.00

0.9

0.4

2.7

0.0

3.4

0.7

0.8

1.0

0.4

0.2

1.6

0.4

0.0

0.0

0.3

0.3

0.5

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.9

1.0

1.1

1.3

1.8

2.1

PublicPrivate

Sumber: UNESCO: Indikator Pendidikan Dunia (WEI, 2007). Angka-angka mencerminkanperkiraan untuk 2004-05. Angka-angka Indonesia berasal dari anggaran tahun 2009

Gambar 5. Pengeluaran publik dan swasta untuk PendidikanTinggi sebagai persentase dari total PDB

percentage

tertarik untuk berkarir sebagai pengajar. Undang-Undang tersebut juga memicu penyempurnaan pelatihan pra-jabatan guru dan berbagai upaya saat ini sedang dilakukan untuk melengkapi para guru dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk memenuhi standar baru yang lebih tinggi.

Tata Kelola dan PendanaanPemerintah telah menempatkan bagian yang makin meningkat dari anggarannya untuk pendidikan, tetapi masih terdapat masalah belanja pendidikan yang tidak mencukupi dan tidak seimbang, terutama pada tingkat pendidikan tinggi. Belanja pemerintah untuk pendidikan yang biasanya rendah telah meningkat, secara relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari 2,8 persen di tahun 2001 menjadi 3,1 persen di tahun 2006 dan 3,3 persen di tahun 2008, menempatkan Indonesia sebanding,

4 | BANGKITNYA INDONESIA

atau di depan sebagian besar negara-negara berpenghasilan menengah. Walaupun investasi pada layanan pendidikan dasar telah meningkat, belanja pemerintah untuk pendidikan tinggi tetaplah rendah (sekitar 0,3 persen dari PDB), dan itupun terpusat secara tidak seimbang pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi negeri yang hanya merupakan sepertiga dari seluruh jumlah siswa pendidikan tinggi. Hal ini berlanjut pada sistem pembiayaan yang sangat tidak adil untuk pendidikan tinggi. Dua puluh persen kaum terkaya menikmati manfaat dari 60 persen belanja pemerintah yang ditujukan bagi pendidikan tinggi. Tujuh puluh lima persen dari keseluruhan pembiayaan di pendidikan tinggi bergantung pada biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga, menghasikan kesenjangan besar antara yang kaya dan yang miskin: kurang dari 2 persen dari anak-anak dari keluarga termiskin dapat mengecap pendidikan tinggi, dibanding dengan 60 persen dari keluarga terkaya.

Sistem pengukuran prestasi dan penilaian yang handal merupakan hal yang vital untuk mendukung penggunaan yang efektif dan efi sien dari meningkatnya ketersediaan dana. Makin banyaknya dana tidak akan secara otomatis menghasilkan sistem pendidikan yang lebih baik, dan tanpa penjagaan yang baik, akan cenderung terbuang percuma. Penggunaan dana harus memiliki sasaran yang tepat dan pihak yang berkepentingan utama yang meningkatkan sistem tersebut harus mendapatkan pengakuan dan imbalan yang sesuai. Langkah Indonesia menuju penganggaran berbasis kinerja merupakan langkah yang penting dan menyiapkan suatu landasan untuk pengembangan sistem pengukuran dan pertanggungjawaban. Bidang-bidang yang mendapatkan penekanan utama termasuk pengelolaan dana pemerintah dan penilaian pemberian layanan, penggunaan kontrak

berdasar kinerja dan tolok ukur jaminan kualitas. Banyak dari sistem pengukuran berdasarkan kinerja harus difokuskan pada tingkat sekolah dan daerah.

Dengan desentralisasi, banyak tanggung jawab pengelolaan pendidikan telah bergulir ke tingkat lokal, menjadikan pengelolaan sekolah dan daerah yang kuat sebagai hal yang utama untuk kualitas dan efi siensi dalam sistem pendidikan. Standar layanan minimum untuk pendidikan hanya dapat tercapai melalui pengelolaan yang kuat pada tingkat daerah disertai dengan suatu sistem yang mengukur dan memberi imbalan pada pemberian layanan yang baik. Sementara memperkuat kapasitas lokal merupakan kebutuhan yang sering diajukan, daerah juga harus diberdayakan melalui perangkat yang membantu pemberian layanan, termasuk perangkat untuk mengukur kinerja pemberian pelayanan. Kinerja dan pertanggungjawaban berjalan bersama-sama. Saat ini masyarakat tidak mengetahui apakah pemerintah daerah dan sekolah-sekolah telah memenuhi standar minimum atau memberikan layanan berkualitas tinggi. Informasi akan hal itulah yang harus dibuka secara luas kepada masyarakat. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan berbasis sekolah, yang dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan transparansi fi skal, harus terus didorong.

Terlalu banyaknya jumlah dan penyebaran guru yang tidak merata merupakan masalah yang belum ditangani. Porsi gaji guru menelan lebih dari setengah dari seluruh pengeluaran pendidikan, sehingga pengelolaan tenaga yang tidak efi sien sangatlah mahal. Indonesia memiliki rasio guru-murid yang termasuk paling rendah di dunia, diperkirakan 21 persen kelebihan guru menghabiskan lebih dari 10 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan. “Tunjangan profesi” yang baru untuk guru yang mendapat sertifi kasi memperburuk keadaan ini. Ketidakseimbangan juga muncul dari distribusi guru yang tidak merata, dengan terlalu banyak guru yang ditugaskan ke sekolah tertentu dan terlalu sedikit ke sekolah yang lain. Hal ini sangat jelas terlihat pada ketersediaan guru-guru pada perkotaan, pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Enam puluh delapan persen dari sekolah di daerah perkotaan dan 52 persen di pedesaan memiliki terlalu banyak guru, sementara dua per tiga dari sekolah-sekolah yang terletak di daerah terpencil memiliki terlalu sedikit guru. Masalah pendistribusian harus dipecahkan di tingkat daerah. Empat puluh tujuh persen sekolah-sekolah dasar di Indonesia memiliki jumlah murid kurang dari 150 orang, sehingga melaksanakan pengajaran banyak tingkat (multi-grade teaching) merupakan cara ideal untuk menangani masalah kualitas dan efi siensi di berbagai bidang. Hal serupa terjadi pada tingkat menengah, pelatihan guru untuk mengajar lebih dari satu mata pelajaran akan menghasilkan fl eksibilitas dan efi siensi yang lebih besar.

Philippines

India

Cambodia

Lao PDR

World

Low & middle income

Vietnam

Thailand

Mongolia

Lower middle income

Korea, Rep.

Singapore

China

Malaysia

United Kingdom

United States

High income

Indonesia

Japan

0 17.5 35.0 52.5 70.0

SecondaryPrimary

Sumber: Data database EDSTATS tahun 2006

Gambar 6. Perbandingan lintas negara Rasio Guru Murid

Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 5

Prioritas Kebijakan untuk Indonesia yang sedang Bangkit

Terdapat kesempatan bagi Indonesia untuk membentuk sistem pendidikannya sehingga dapat mendukung kemajuannya menjadi negara berpenghasilan menengah. Berikut adalah bidang-bidang utama yang harus mendapatkan penekanan.

Peningkatan kualitas dan pemberian layanan pendidikan dasar sembilan tahun adalah vital bagi pendidikan siswa, dan akan didorong pada tingkat daerah dan sekolah. Memenuhi standar layanan minimum pendidikan hanya dapat dilakukan melalui pengelolaan yang kuat pada tingkat daerah. Suatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan oleh daerah dan sekolah kepada masyarakat atas pemberian layanan pendidikan yang berkualitas merupakan pendorong utama reformasi. Bagian utama berikut harus disertakan ke dalam agenda kantor pendidikan di daerah dan manajemen sekolah:

1. Penggunaan wajib atas instrumen penilaian oleh sekolah untuk secara terus-menerus untuk memantau kemajuan proses belajar dari setiap siswa dan penggunaan upaya perbaikan untuk mendukung siswa dengan prestasi yang rendah. Suatu rencana penerapan yang rinci harus menjadi bagian yang wajib disertakan di dalam “rencana dan anggaran tahunan sekolah” (APBS) dan Memorandum Kesepakatan (MoU) antara pihak sekolah dan daerah.

2. Anggaran dan wewenang harus diberikan kepada sekolah-sekolah untuk mengangkat dan memberhentikan guru-guru kontrak. Guru-guru kontrak harus dipandu oleh guru-guru yang mempunyai rekam jejak yang kuat dalam prestasi pengajaran. Pemutusan atau perpanjangan kontrak harus berdasarkan pada penilaian prestasi.

3. Sistem buku rapor harus digunakan oleh sekolah dan daerah untuk meningkatkan kesadaran publik atas pemberian layanan. Buku rapor tersebut harus menekankan pada pelaporan angka penilaian prestasi siswa dan prestasi guru di ruang kelas, untuk meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat di dalam sistem pendidikan dan menemukan bidang-bidang yang dapat ditingkatkan lebih lanjut.

4. Penilaian prestasi guru harus dilaksanakan secara rutin oleh pengawas dan hasilnya dibicarakan bersama para guru. Upaya-upaya perbaikan seperti turut serta dalam “supervise klinis terhadap efektivitas pembelajaran di dalam kelas” harus dipertimbangkan.

5. Melakukan reformasi tenaga pengajar dan memberikan insentif bagi pemerintah daerah

untuk meningkatkan efi siensi dalam pengelolaan penempatan guru. Hal-hal utama dalam reformasi dimaksud mencakup:

♦ Lakukan revisi atas perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menghilangkan anggapan bahwa “makin banyak yang direkrut, makin besar alokasi anggaran yang didapat”. Bagian gaji guru pada DAU harus diberikan kepada daerah sebagai “dana hibah” yang sebanding dengan jumlah penduduk usia sekolah. Daerah terpencil dan tidak beruntung bisa diberikan penempatan anggaran yang lebih banyak sebagai insentif.

♦ Gunakan angka pendaftaran siswa yang akurat sebagai dasar perumusan tenaga pengajar sekolah dibanding menggunakan jumlah ruang kelas, dengan pembobotan untuk sekolah-sekolah yang lebih kecil untuk menjamin tidak terjadi kekurangan tenaga pengajar.

♦ Terapkan pendekatan pembelajaran kelas-rangkap (Multi-grade teaching) di sekolah-sekolah kecil.

♦ Tingkatkan fl eksibilitas pada tingkat sekolah menengah dengan menghilangkan persyaratan hanya mengajar satu mata pelajaran saja dan mengijinkan para guru untuk mendapatkan akreditasi untuk lebih dari satu mata pelajaran

6. Pemerintah pusat harus memainkan peranan penting dalam mendorong pemberian layanan melalui (i) penyusunan perangkat bagi sekolah-sekolah dan daerah untuk menilai prestasi guru dan murid, (ii) perumusan ulang norma tenaga pengajar untuk menjamin penempatan guru yang efi sien dan adil, (iii) pemberian umpan balik yang tepat waktu melalui pengawasan dan evaluasi sekolah-sekolah dan daerah

Membangun sistem pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi yang kokoh sangatlah penting untuk menghasilkan angkatan kerja yang berpendidikan tinggi dan terampil, dan juga guru-guru dengan kualitas terbaik. Untuk mencapai hal itu, prioritas harus diberikan kepada reformasi kebijakan berikut:

1. Reformasi pendidikan menengah atas dengan penekanan pada penguatan kurikulum, meningkatkan kualitas pendidikan, memenuhi peningkatan permintaan akan perluasan, dan memastikan keadilan. Pendidikan menengah atas adalah jembatan yang sangat penting antara pendidikan tingkat dasar dan tinggi. Pemisahan antara jalur pendidikan umum dan kejuruan harus ditunda sampai tahun kedua atau ketiga sekolah menengah atas. Ini akan memberikan kesempatan kepada semua murid untuk membangun dasar teori yang kuat yang akan meningkatkan fl eksibilitas dan kemampuan penyesuaian diri dari angkatan kerja untuk menghadapi

6 | BANGKITNYA INDONESIA

pasar tenaga kerja yang cepat berubah. Sementara itu, untuk memenuhi peningkatan permintaan, sekolah-sekolah swasta harus terus berperan penting, tetapi harus mengubah pandangan bahwa mereka adalah penyedia layanan “pilihan kedua”. Berpandangan ke depan, pemerintah harus terus menggali cara-cara yang inovatif untuk mendukung pendidikan swasta, seperti meningkatkan pembiayaan dari segi kebutuhan dengan menggunakan voucher sekolah. Voucher tersebut tidak hanya dapat memberi subsidi kepada pelajar miskin agar dapat mengecap pendidikan menengah atas, tetapi juga merupakan cara yang efektif untuk memicu persaingan antar sekolah, mendukung mereka untuk meningkatkan kualitas mengajar mereka untuk menarik siswa.

2. Reformasi pendidikan tinggi. Pendanaan pemerintah untuk pendidikan tinggi harus ditingkatkan, tetapi dalam bentuk yang adil untuk menangani rendahnya tingkat partisipasi dari kaum termiskin Indonesia. Bantuan pembiayaan langsung kepada murid-murid miskin dengan prestasi yang baik, menawarkan manfaat berlipat, untuk meningkatkan keadilan dan juga memberikan insentif bagi lembaga pendidikan - baik negeri dan swasta - untuk saling bersaing. Jumlah sumber dana untuk pendidikan tinggi sangatlah terbatas dan terdapat kebutuhan untuk meragamkan sumber-sumber pendanaan dari badan-badan pemerintah yang berbeda, seperti kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mempercepat perluasan pendidikan tinggi, perlu dilakukan identifi kasi hambatan-hambatan tambahan dalam hal masalah kelembagaan pasar tenaga kerja dan dampak dari pasar tenaga kerja informal.

3. Meningkatkan kualitas guru yang tidak hanya sebatas sertifi kasi, melalui pendalaman reformasi prajabatan. Melalui Undang-Undang Guru (tahun 2005), upaya dan sumber daya yang cukup besar telah ditempatkan untuk meningkatkan guru-guru yang ada. Keberhasilan UU itu akan bergantung pada dampaknya terhadap karakteristik guru-guru baru yang mulai memasuki profesi ini. Dengan demikian, Indonesia sekarang berada pada titik kritis dalam melaksanakan reformasi program pelatihan guru. Peningkatan kompensasi telah menarik lebih banyak calon dengan kualitas yang lebih baik masuk ke program-program pendidikan guru. Banyak program baru (seperti S1 untuk guru SD, dan pendidikan pasca program S1) yang bermunculan, membuka kesempatan peningkatan yang cukup besar dalam rancangan kurikulum dan penyampaiannya. Beban pendanaan bagi pemerintah juga dapat diatasi melalui angkatan pendidik yang “lebih ramping, tapi dengan kualitas yang lebih tinggi”, jika program-program tersebut direncanakan dengan baik. Program pelatihan prajabatan yang baik akan

membantu pemilihan dan mempertahankan lulusan universitas berkualitas tinggi sebagai guru pengajar.

Bagaimana Bank Dunia Dapat Membantu

Bank Dunia mendukung program pendidikan anak usia dini, dasar dan tinggi. Keterlibatan saat ini lebih menekankan pada upaya pendidikan dasar sembilan tahun, meningkatkan kesiapan siswa pada saat masuk ke sekolah, belajar melalui program-program pengembangan anak usia dini yang dituju, meningkatkan kualifi kasi guru, dan memperkuat manajemen berbasis sekolah. Bank Dunia juga telah mendukung pembangunan kapasitas penelitian dan pengajaran pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Bantuan lebih lanjut dari Bank Dunia akan bertumpu pada upaya-upaya yang ada untuk mendukung agenda reformasi pendidikan pemerintah pada bidang-bidang berikut:

1. Pertanggungjawaban yang lebih baik untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar. Bank Dunia dapat membantu Pemerintah Indonesia untuk memperkuat rancangan teknis dan meningkatkan penerapan program-program reformasi sekolah dan daerah yang bertujuan untuk membuat mereka bertanggung jawab kepada masyarakat untuk pendidikan yang berkualitas, termasuk melalui bantuan perancangan penilaian yang tepat dan perangkat pelaporan dan upaya perbaikan baik bagi pendidik dan murid; dan penyebaran praktik terbaik internasional.

2. Pendidikan guru prajabatan. Kepiawaian Bank Dunia dapat digunakan untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan pelaksanaan bagi proses reformasi pemilihan dan pelatihan calon-calon peserta pelatihan guru. Juga dapat digunakan untuk mendukung pengembangan program pelatihan yang baru, memberikan nasihat kebutuhan kapasitas pelatihan prajabatan, dan memperkenalkan praktik-praktik internasional khusus yang dapat diterapkan pada lembaga pelatihan guru di Indonesia.

3. Reformasi pendidikan menengah atas. Bantuan teknis dapat diberikan untuk merancang dan menerapkan restrukturisasi sistem pendidikan secara bertahap yang akan menunda pemisahan jalur umum dan kejuruan hingga tahun kedua atau ketiga dari sekolah menengah atas. Bank Dunia juga dapat memberikan model sistem voucher yang ditujukan/dirancang dengan baik yang dilaksanakan dan dipantau secara efektif.

Prioritas Kebijakan untuk Tahun 2010 dan Selanjutnya | 7

Kantor Bank Dunia JakartaGedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, lantai 12Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesiaph. + 62 21 5299 3000 | fax. + 62 21 5299 3111http://www.worldbank.org/id

untuk informasi, silakan hubungi:Ms. Mae Chu ChangLead Education [email protected]

Mendukung Institusi Indonesia yang Inklusifuntuk Pembangunan yang Berkelanjutan

4. Kualitas dan akses terhadap pendidikan tinggi. Bank Dunia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pendanaan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan akses yang adil; menunjukkan penghambat-penghambat utama yang membatasi perkembangan pendidikan tinggi, memberikan bantuan dalam perancangan dan penerapan program bantuan keuangan langsung kepada siswa miskin; dan menawarkan layanan konsultasi untuk diversifi kasi pendanaan penelitian bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi.