i KATA PENGANTAR Salam Sejahtera untuk kita semua, Puji syukur kitan panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkah- Nya penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dapat diselesaikan. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015 maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kalimantan Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menyusun Renstra Tahun 2015-2019. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan serta dalam pengukuran kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak. Akhir kata, semoga Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2015-2019 dapat bermanfaat bagi kegaitan pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat. Pontianak, 30 Januari 2015 Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Dra. Corry Panjaitan, Apt NIP. 195805181989032001
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
KATA PENGANTAR
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Puji syukur kitan panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkah-
Nya penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dapat
diselesaikan.
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga perlu
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 tanggal 8 Januari
2015 maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kalimantan Barat sebagai Unit
Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menyusun Renstra
Tahun 2015-2019.
Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2015-2019 merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan menjadi
acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan serta dalam pengukuran kinerja Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.
Akhir kata, semoga Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
Tahun 2015-2019 dapat bermanfaat bagi kegaitan pengawasan obat dan makanan di
Kalimantan Barat.
Pontianak, 30 Januari 2015
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Pontianak
Dra. Corry Panjaitan, Apt NIP. 195805181989032001
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR .................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ....................................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………………………………….. . v
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................ vi
1.1. KONDISI UMUM................................................................................................................................. 1
1.1.1 Peran Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Peraturan .............................. 2
1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia ......................................................... 5
1.1.3 Capaian Kinerja Balai besar POM di Pontianak Periode 2010-2014 .................. 12
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.............................................................................................. 14
1.2.1 Sistem Kesehatan Nasional .................................................................................................. 15
1.2.2 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .................................................................................. 16
1.2.3 Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) ......................................................... 16
1.2.4 Globalisasi, Perdagangan Bebas, dan Komitmen Internasional ........................... 17
1.2.5 Perubahan Iklim ....................................................................................................................... 19
1.2.6 Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat ................................................................ 20
1.2.7 Kemajuan Teknologi ............................................................................................................... 20
1.2.8 Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk ....................................................... 21
1.2.9 Desentralisasi dan Otonomi Daerah................................................................................. 22
1.2.10 Perkembangan Teknologi .................................................................................................... 23
1.2.11 Implementasi Program Fortifikasi Pangan .................................................................. 23
1.2.12 Jejaring Kerja ............................................................................................................................ 24
1.2.13 Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) ..................................... 24
BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI.............................................................................. 33
2.1. VISI ...................................................................................................................................................... 33
2.2 MISI ..................................................................................................................................................... 34
2.3. BUDAYA ORGANISASI ................................................................................................................. 36
2.4. TUJUAN ORGANISASI ................................................................................................................... 36
Catatan:Sumber: LAKIP BALAI BESAR POM DI PONTIANAK 2014 *) T : Target **) R : Realisasi ***) %C : Persentase capaian (realisasi dibandingkan terhadap target)
Sebagaimana tabel 1.2 terkait pencapaian kinerja pada Renstra tahun 2010-2014
tersebut di atas, kinerja Balai Besar POM di Pontianak menunjukkan adanyafluktuasi
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 indikator kinerja obat yang beredar telah
memenuhi standar tercapai sebesar 95,15%,sedangkan obat tradisional beredar
telah tercapai memenuhi syarat sebesar 99,97%. Untuk kinerja kosmetik beredar
telah memenuhi syarat sebesar 99,97% dan kinerja suplemen makanan tercapai
sebesar 99,99%, dan makanan beredar yang memenuhi syarat sebesar 80.02%.
Persentase/proporsi obat dan makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2014
cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010. Namun, penurunan
terjadi pada persentase obat yang beredar memenuhi syarat. Hal tersebut dapat
mengindikasikan bahwa pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan
POM selama ini harus terus ditingkatkan untuk mencegah bertambahnya sediaan
obat yang substandar untuk beredar di masyarakat. Di lingkup Balai Besar POM di
14
Pontianak, peningkatan terutama perlu dilakukan pada pengawasan post market.
Untuk produk kosmetik misalnya, sejak diberlakukan Harmonisasi ASEAN pada 1
Januari 2011, produk kosmetik yang memenuhi syarat cenderung menurun,
sedangkan jumlah produk kosmetik yang masuk ke Indonesia meningkat walaupun
terdapat persentase kenaikan produk kosmetik yang memenuhi syarat di tahun
tahun berikutnya. Begitu pula pada produk makanan, yang pada akhir periode
Renstra 2010-2014, menunjukkan hasil yang belum menggembirakan yaitu dari
target 90.00% produk makanan yang beredar memenuhi syarat hanya tercapai
80.02%. Untuk itu, perlu dilakukan upaya terobosan untuk melindungi masyarakat
dari produk makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Pencapaian target Renstra
2010 – 2014 tersebut tidak dijadikan baseline untuk menetapkan target pada
Renstra Balai Besar POM di Pontianak tahun 2015 – 2019 dikarenakan adanya
perubahan definisi operasional pada tiap – tiap indikator kinerja.
Berdasarkan capaian kinerja utama Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan
tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa kinerja Balai Besar POM di Pontianak telah
menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun hal
ini tidak semestinya membuat Balai Besar POM di Pontianak berpuas diri dan
menjadikan peran Balai Besar POM di Pontianak selesai. Bahkan dengan adanya
perubahan lingkungan strategis yang dinamis diharapkan peran Balai Besar POM di
Pontianak dapatterus ditingkatkan. Balai Besar POM di Pontianak diharapkan terus
menjaga kinerja yang telah dicapai saat ini sesuai harapan masyarakat, yaitu agar
pengawasan obat dan makanan terus lebih dimaksimalkan untuk melindungi
kesehatan masyarakat.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks.
Globalisasi membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan
jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas
bidang.Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya
15
pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim,
ketegangan lintas-batas antarnegara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit,
mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh Balai Besar POM di
Pontianak.Hal ini menuntut peningkatan peran dankapasitas instansi Balai Besar POM
di Pontianak dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan di Kalimantan Barat.
Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal daninternal yang
dihadapi oleh Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:
1.2.1. Sistem Kesehatan Nasional
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan
kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara
terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi,
alat kesehatan dan makanan.
Balai Besar POM di Pontianak sebagai UPT Badan POM penyelenggara subsistem
sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek
keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta
upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai
salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya
secara komprehensif yaitu:
1. Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah,
pelaku usaha, dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab.
2. Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai
secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli
dan referensi ilmiah, laboratorium pengujian mutu yang kompeten, independen,
dan transparan.
3. Pembinaan dan pengawasan produksi dan distribusi obat dan makanan. Upaya ini
dilakukan melalui inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan
pengujian sampel, surveilans, dan uji setelah pemasaran, serta pemantauan label
dan penandaan, iklan, dan promosi.
16
4. Penegakkan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap
pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal.
5. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif
sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.
6. Perlindungan masyarakat terhadap pecemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan
dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan
persyaratan.
1.2.2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Kesehatan Sosial Nasional (SJSN).Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu
obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan.Implementasi JKN membawa dampak secara langsung maupun tidak
langsung terhadap pengawasan obat dan makanan. JKN menimbulkan peningkatan
demand terhadap obat sebagai produk yang dibutuhkan dan menyebabkan
terjadinya peningkatan konsumsi obat.
Tuntutan peranan Balai Besar POM di Pontianak sebagai akibat berlakunya JKN
adalah peningkatan pengawasan post market melalui intensifikasi pengawasan obat
pasca beredar.Hal ini menuntut peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium
pengujian Balai Besar POM di Pontianak.Begitu pula dengan pengembangan dan
pemeliharaan kompetensi SDM pengawas obat dan makanan serta kuantitas SDM
yang harus terus ditingkatkan.
1.2.3. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs)
Dengan akan berakhirnya agenda Millennium Development Goals (MDGs) pada
tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong
tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan
masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan politik.Kelanjutan program ini
disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang meliputi 17 goals. Dalam bidang
kesehatan, faktanya individu yang sehat akan memiliki kemampuan fisik dan daya
17
pikir yang lebih kuat, sehingga dapat berkontribusi secara produktif dalam
pembangunan masyarakatnya.
Salah satu kondisi yang harus tercipta sebagai kelanjutan program ini adalah
pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin
yang aman, efektif, dan bermutu. Asumsinya, jaminan kesehatan memastikan
masyarakat mendapatkan dan menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman,
efektif, dan bermutu untuk upaya kesehatan preventif, promotif, maupun kuratif,
sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Kontribusi Balai Besar POM di
Pontianak untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan Obat yang aman,
berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan.Hal ini bisa tercapai jika PBF
serta rantai distribusi obat menerapkan Good Distribution Practices untuk mengawal
mutu Obat JKN. Tantangan bagi Balai Besar POM di Pontianak ke depan adalah
intensifikasi pengawasan post-market, serta pembinaan pelaku usaha agar secara
mandiri menjamin mutu produknya.
1.2.4. Globalisasi, Perdagangan Bebas, dan Komitmen Internasional
Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas,yang
mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dandipercepat dengan
berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yangsangat cepat. Era
globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagipembangunan kesehatan,
khususnya dalam rangka mengurangi dampak yangmerugikan, sehingga
mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakanyang responsif.
Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah
mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjianinternasional, khususnya di
bidang ekonomi yang menghendaki adanya areaperdagangan bebas/Free Trade Area
(FTA). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6(Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura dan Thailand)Free Trade Area, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan
blowingsystem, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona
integritasmenuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih danMelayani (WBBM), dan pendayagunaan Aparat Pengawasan
InternalPemerintah (APIP) dalam perencanaan dan penganggaran.
f. Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematisdan
konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir danbudaya
kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuaidengan
tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalammelakukan
perubahan, Balai POM di Pontianak telah membentuk agent of change sebagai
role model serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan
yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawaiBPOM
secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung palingutama dalam
perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangkapelaksanaan RB.Untuk
mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinantimbulnya resistensi
terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasisecara reguler untuk
mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang danakan dilakukan, termasuk
pentingnya peran agent of change dan manfaat dariforum pembelajaran atau
inovasi.
29
Tabel 5.
Rangkuman Analisis SWOT
HASIL PEMBAHASAN (SWOT)
Kekuatan
(Strengths)
1. Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional
2. Pimpinan dan SDM memiliki komitmen yang tinggi terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Kualitas SDM memadai.
4. Kerja sama yang baik dengan pemangku kepentingan
5. Laboratorium yang telah terakreditasi.
Kelemahan
(Weaknesses)
1. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama
2. Masih kurangnya dukungan IT
3. Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi.
4. Kuantitas SDM belum memadai
5. Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja
Peluang
(Opportunities)
1. Adanya pedoman dan acuan pengawasan yang jelas
2. Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait
3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Tantangan
(Threats)
1. Letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan
negara tetangga dan luasnya wilayah cakupan pengawasan.
2. Kurangnya komitmen pelaku usaha untuk mematuhi aturan.
3. Perkembangan teknologi yangbelum dapat diimbangi dengan
teknologi pengawasan.
30
HASIL PEMBAHASAN (SWOT)
4. Lemahnya penegakan hukum yang belum memberi efek jera.
Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka Balai Besar POM di
Pontianak perlu melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor-
faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari internal maupun
eskternal tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
Balai Besar POM di Pontianak periode 2015-2019. Dilihat dari keseimbangan
pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan serta pengaruh
lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, posisi organisasi Balai Besar
POM di Pontianak harusnya melakukan pengembangan dan perluasan organisasi
agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi Balai Besar POM di
Pontianak periode 2015-2019.
Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Balai Besar POM di
Pontianak tersebut di atas telah diupayakan secara optimal untuk mencapai
target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih
menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan
masyarakat, antara lain:, (1) belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan
yang beredar di masyarakat (post-market) dan (2) belum efektifnya
pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dalam
rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Dari
permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang
dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran Balai Besar POMdi Pontianak
dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan
pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada gambar 1.4
terdapat diagram yang menunjukkan analisis permasalahan pokok dan isu-isu
strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Balai Besar POM di
Pontianaksebagai berikut:
31
Gambar 4
Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya
Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai Besar POM
di Pontianak sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan masih perlu terus
dilakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen
sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin
membaik dan agar dapat memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan
makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat
produk yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.
Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai
Besar POM di Pontianak sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih
PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK
Peningkatan Kinerja
Pengawasan Obat
dan Makanan di
Kalimantan Barat
Kemitraan dan pembinaan
kepada pemangku kepentingan
Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
BELUM OPTIMALNYA PERAN
BALAI BESAR POM DI
PONTIANAK DALAM
MELAKSANAKAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN
Belum optimalnya
sistem pengawasan
Obat dan Makanan
Belum optimalnya pembinaan
dan bimbingan kepada pemangku
kepentingan melalui Kerjasama,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Publik
Masih terbatasnya
kapasitas
kelembagaan
32
optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan
datang sebagai berikut:
1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian
pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan
serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku
kepentingan,
3. Penguatan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Pontianak, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Balai Besar
POM di Pontianak perlu terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara
kelembagaan serta penguatan regulasi. Di samping itu, kondisi lingkungan
strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai Besar
POM di Pontianakdapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam
pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Dengan etos tersebut, diharapkan Balai Besar POM di Pontianak mampu menjadi
katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.
33
BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan
sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit
kerja dari Badan POM RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga
Pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu,
manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk
itu, disusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran BPOM.
Gambar 5. Peta Strategis Balai Besar POMdi Pontianak Periode2015-2019
2.1. VISI
Obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan dan daya saing bangsa.
Penjelasan Visi :
34
Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat
dan pemangku kepentingan serta dilakukan secara akuntabel serta diarahkan untuk
menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka
pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut :
Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada pengunaan Obat dan Makanan
telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih
timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak
membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan
bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan
memadai, dan mutunya terjamin.
Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang danjasa yang telah
memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional,
sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa
depan.
2.2. MISI
1. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat.
Pengawasan obat dan makanan merupakan pengawasan komprehensif yang
mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan
sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta
penegakan hukum. Selain itu BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua
proses bisnis BPOM, antara lain pada pengawasan sarana dan produk, BPOM
secara proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan
importer bahan baku dan produsen.
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan
obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku
kepentingan.
Pelaku usaha sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
(SISPOM) berperan penting dalam pengawasan Obat dan Makanan.Pelaku
35
usaha bertanggung jawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai ketentuan
yang berlaku terkait produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga
menjamin produk yang dihasilkan dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat
dan bermutu.
BPOM harus mampu membina, mendorong dan mengarahkan pelaku usaha
untuk memberikan produk aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu
sehingga pelaku usaha memiliki kemandirian dalam memberikan jaminan
keamanan Obat dan Makanan.
BPOM juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung
pengawasan melalui Pemberdayaan, Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada
masyarakat, serta kemitraan dengan peamngku kepentingan lainnya sehingga
mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang
mengandung bahan berbahaya dan illegal.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM memerlukan kerjasama dengan
pemangku kepentingan lainnya terutama dalam era otonomi daerah, peran
daerah memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang
kesehatan.Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi
yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan pusat dan diselenggarakan seluruh
Balai di Indonesia.Sehingga, kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan
kebijakan dari Pemerintah Daerah agar pengawasan dapat berjalan dengan
efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.
Tugas dan fungsi BPOM meliputi tugas teknis (techno structure), fungsi
pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan
(empowering) yang menuntut adanya penguatan kelembagaan/organisasi yang
meliputi struktur yang kaya fungsi, proses bisnis yang teratata dan efektif serta
budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.
36
2.3 BUDAYA ORGANISASI
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan
diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya.Nilai-nilai
luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi
seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.
1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan
komitmen yang tinggi.
2. Integritas
konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
2.4. TUJUAN ORGANISASI
1. Meningkatnya jaminan obat dan makanan aman, bermanfaat, dan bermutu
dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan
menjamin mutu dan mendukung inovasi.
Indikator kinerja untuk tujuan tersebut adalah :
1. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM
2. Tingkat kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan dalam memenuhi ketentuan
37
3. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan
pengawasan obat dan makanan
2.5. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis Balai Besar POM di Pontianak ini disusun berdasakan visi dan misi
Badan POM RI yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa
depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di
Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun (2015 – 2019) kedepan diharapkan
Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai
berikut:
2.5.1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.
Sistem pengawas Obat dan Makanan yang diselenggrakan oleh Balai Besar POM di
Pontianak terdiri dari:
Pertama, pengawasan setelah beredar ( post – market control) untuk
melihatkonsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan
dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan
farmakovigilan dan pengawasan label / penandaan dan iklan.
Kedua, Pengujian laboratorium Produk yang disampling berdasarkan risiko
kemudian diuji laboratorium untuk mengetahui apakah obat dan makanan telah
memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini
merupakan dasar ilmiah untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang
akanditarik dari peredaran.
Ketiga, penegakan hukum dibidang pengawasan Obat dan Makanan.Penegakan
hukum di bidang pengawasan obat dan makanan didasarkan pada hasil pengujian,
pemeriksaan, dan investigasi awal.Proses penegakan hukum sampai dengan
projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif, seperti dilarang
untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk
38
dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap
pelanggran Obat dan Makana dapat diproses secara hukum pidana.
Untuk mengukur capain sasaran strategis iji, maka indikatornya sebagai berikut:
a) Persentase obat yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar
94.0%
b) Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019
ditargetkan sebesar 84%.
c) Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan
sebesar 93%.
d) Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019
ditargetkan sebesar 83%.
e) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan
sebesar 90.10%.
2.5.2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku
kepentingan dan partisipasi masyarakat
Program pengawasan obat dan makanan melibatkan banyak sektor sehingga perlu
dijalin kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Pengawasan oleh
pelaku usaha dilakukan dari hulu ke hilir. Pelaku usaha berperan dalam
memberikan jaminan produk obat dan makanan yang memenuhi syarat.
Kemandirian pelaku usaha akan berpengaruh pada peningkatan daya saing obat dan
makanan.
Balai Besar POM di Pontianak perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak
(sektor pemerintah, sektor swasta dan kelompok masyarakat) untuk menopang
tugas pengawasan obat dan makanan. Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan
dengan saling mendukung serta berbagi sumberdaya yang tersedia atau dengan
mendelegasikan program-program BPOM kepada lembaga lain yang memiliki
program sejalan dengan BPOM dengan mendukung pembiayaan program lembaga
39
tersebut. Agar kerjasama dapat terjalin, dapat dibuat kesepakatan (MoU) yang
mengikat kedua belah pihak dengan mengacu tujuan yang telah disepakati ,
mekanisme, sistem monitoring dan evaluasi.
Balai Besar POM di Pontianak perlu memiliki komunikasi yang efektif dengan mitra
kerja di daerah untuk tindak lanjut pengawasan. Balai Besra/Balai POM juga perlu
melakukan koordinasi dengan dinas terkait minimal dua kali setahun dan
mengutamakan pertemuan koordinasi dalam pengawalan obat dalam JKN.
Selain itu, Balai Besar POM di Pontianak juga harus berupaya meningkatkan
kesadaran masyarakat terkait obat dan makanan yang memenuhi syarat sebab
produk obat dan makanan yang beredar masih berpotensi belum memenuhi syarat
sehingga masyarakat harus lebih cerdas memilih dan menggunakan produk obat
dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya tersebut dapat dilakukan
melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan informasi
dan edukasi (KIE).
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka indikatornya
sebagai berikut:
a) Tingkat kepuasan masyarakat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar 88%.
b) Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan
pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran
pelaksanaan regulasi obat dan makanan, hingga akhir 201RPJM ditargetkan
sebanya 9 Kota/Kabupaten.
2.5.3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar PengawasObat dan
Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.
Balai Besar POM di Pontianak berupaya terus melaksanakan Reformasi Birokrasi
(RB) dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja
tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan
meningkat. Kualitas tatakelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat tercapanya
40
tujan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Pontianak, penerapannya secara
konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas,
efetivitas, efisiensi, supremasi hokum, keadlian dan partisipasi masyarakat. Pada
tahun 2015-2019 Balai Besar POM di Pontiank berupaya meningkatkan hasi;
penilaian SAKIP oleh Badan POM RI.
Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya menuntut
kemampuan Balai Besar POM di Pontianak untuk mengelola sumber daya tersebut
seoptimal mungkin dan secaraakuntabel. Agar dapat mendukung terwujudnya
sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang
efektif dan efisien sangat penting untuk diperhatika oleh organisasi.
Untuk mendukung sasaran strategis 1 dan 2 perlu adanya penguatan kapasitas SDM
dalam pengawasan obat dan makanan.
Indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah :
a) Nilai SAKIP BBPOM di Pontianak dari Badan POM pada 2019 ditargetkan
bernilai B.
Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode
2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Pontianak
periode 2015-2019
VISI MISI TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Obat dan
Makanan
Aman
Meningkatka
n Kesehatan
Masyarakat
dan Daya
Meningkatkan
sistem pengawasan
Obat dan Makanan
berbasis risiko
untuk melindungi
masyarakat
Meningkatnya
jaminan
produk Obat
dan Makanan
aman
Menguatnya Sistem
Pengawasan Obat
dan Makanan
1. Persentase obat yang memenuhi syarat *
2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat;
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang
41
Saing Bangsa
memenuhi syarat; 5. Persentase makanan
yang memenuhi syarat* Mendorong
kemandirian pelaku
usaha dalam
memberikan
jaminan keamanan
Obat dan Makanan
serta memperkuat
kemitraan dengan
pemangku
kepentingan.
Meningkatnya
daya saing
Obat dan
Makanan di
pasar lokal dan
global dengan
menjamin
mutu dan
mendukung
inovasi
Meningkatnya
jaminan kualitas
pembinaan dan
bimbingan dalam
mendorong
kemandirian pelaku
usaha dan
kemitraan dengan
pemangku
kepentingan.
1. Tingkat kepuasan masyarakat;
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan.
Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan BPOM
Meningkatnya
Kualitas Kapasitas
Kelembagaan BPOM
1. Nilai SAKIP BBPOM di Pontianakdari Badan POM RI
Keterangan: Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Pontianak adalah:
1. Persentase obat yang memenuhi syarat 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat; 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat; 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat; 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat 6. Tingkat kepuasan masyarakat
42
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Arah Kebijakan nasional tahun 2015 – 2019 dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap III yang merupakan bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007.RPJMN tahap III ini
bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan
menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang
berbasis pada sumberdaya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang
berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tujuan RPJMN tahap III tersebut dijabarkan dalam Sembilan Agenda Prioritas
Pembangunan (Nawa Cita), yaitu:
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (Perkuat peran dalam
kerjasama global dan regional).
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya (membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah).
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan (Pengurangan ketimpangan antar
kelompok ekonomi masyarakat).
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan/terpercaya
(Pemberantasan narkotika dan/psikotropika).
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Pembangunan kesehatan
khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat).
43
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan dan daya saing di pasar internasional
(peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi).
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik (peningkatan kualitas kedaulatan negara).
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPOM pada periode 2015-2019,
maka BPOM utamanya akan mendukung agenda nawacita ke 5 meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat
melalui pengawasan obat dan makanan.
Dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019, BPOM termasuk dalam 2 (dua) bidang
yaitu 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama – Subbidang Kesehatan dan
Gizi Masyarakat, dan 2) Bidang Ekonomi- Sub bidang UMKM dan Koperasi.Sasaran
pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan ibu dan anak,
meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit
menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan,
meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya
perlindungan finansial, meningkatnya ketersediaan persebaran, dan mutu sumber
daya manusia kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat dan mutu Obat dan
Makanan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator yang terkait
BPOM sebagai berikut:
No Indikator Status Awal Target 2019
1 Persentase obat yang memenuhi syarat
92 94
2 Persentase makanan yang memenuhi syarat
87,6
90,1
(Sumber: RPJMN 2015-2019)
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi
Masyarakat tahun 2015-2019, ditetapkan satu arah kebijakan pembangunan di
44
bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan BPOM adalah
“Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”, melalui strategi:
1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;
3.Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku
kepentingan;
4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh
masyarakat dan pelaku usaha;
5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong
peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan
6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.
Pada Matriks Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama,
terdapat 3 (tiga) program lintas di bawah koordinasi Menko Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (PMK) yang melibatkan BPOM yaitu:
1. Program Lintas Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri atas 12 Program di
11 K/L termasuk Program Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Program Lintas Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengendalian Penyakit
terdiri atas program Dukungan Manajemen Kemenkes, P2PL, Kepemudaan dan
Olahraga, serta Program Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Program Lintas Peningkatan Perlindungan Sosial Penduduk melalui Kartu
Indonesia Sehat terdiri atas Program Penguatan Pelaksanaan JKN, Program
Pembinaan Upaya Kesehatan, Program PSDMK, dan Pengawasan Obat dan
Makanan.
Untuk mendukung agenda ke-3 membangun dari pinggiran, BPOM mengantisipasi
terhadap pertumbuhan daerah baru yang berdampak pada perlunya peningkatan
pengawasan obat dan makanan. Untuk itu selama 2015-2019, BPOM akan
memperkuat BB/Balai POM termasuk Pos POM yang merupakan kepanjangan
tangan dari BB/Balai POM.
45
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM RI
3.2.1 Arah Kebijakan Badan POM RI
Badan POM RI merumuskan arah kebijakan tahun 2015 – 2019 dengan menjadikan
Nawacita sebagai dasar.Butir Nawacita yang menjadi dasar penentuan arah
kebijakan BPOM RI Nawacita ketiga dan kelima. Kedua butir nawacita tersebut
diwujudkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:
1. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk
melindungi masyarakat.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong
kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya
saing produk obat dan makanan.
3. Peningkatan kerjasama, KIE publik melalui kemitraan pemangku kepentingan
dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan melalui
penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan
efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan
sumber daya yang efektif dan efisien.
3.2.2 Strategi Badan POM RI
Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi masyarakat
dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan
upaya secara terintegrsi tif dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.
Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:
1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat.
Keberadaan BB/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan
BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang
pengawasan Obat dan Makanan.Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal
46
yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan
yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di
daerah.Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam
perencanaan pengawasan Obat dan Makanan di catchment area-nya.
penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk
meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia
sekolah, dan penduduk miskin.
a. Pada pengawasan Obat, hal ini dilakukan antara lain melalui pengawasan
keamanan, khasiat, dan mutu vaksin serta Obat Program JKN.
b. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi
mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised,
dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan
pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng),
pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan
fortifikasi.
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian
pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk
Obat dan Makanan
BPOM diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya
saing Obat dan Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain
penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh
produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan
tanggung jawab produsen.Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan
kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan,
pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.
3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui
kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
dalampengawasan Obat dan Makanan
47
Kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus
dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan
Makanan.tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan (walau mandat
konstitusionalnya ada di BPOM) tidak hanya melekat dan menjadi monopoli
BPOM, tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan
terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. BPOM seharusnya
proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan
berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur
pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak
universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya,
dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat
itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk kerjasama/kemitraan itu juga harus
dirancang dengan fleksibel, tapi tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak
yang terlibat dalam kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau.Kebijakan
ini juga dapat difokuskan pada memaksimalkan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi publik sebagai upaya strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan.
4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataanstruktur
yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja
yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif
dan efisien.
Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif
dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya.Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan
integritas semua pihak.Terkait perencanaan dan penganggaran, BPOM perlu
mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat diakses
secara online dan real time.
48
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:
Strategi Eksternal
1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawas obat dan
makanan.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi, dan
edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan.
Strategi Internal
1. Penguatan Regulatory System pengawasan obat dan makanan berbasis
risiko.
2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga
individu/pegawai.
3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta
diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan
daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama
dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
Strategieksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan
lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak sipil).
Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi
dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri.Poin penting yang harus
diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah
lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.
Untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan arah kebijakan dan strategi
tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan dengan penekanan sesuai isu
nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita) dan atau mengacu alternatif
penekanan sebagai berikut :
49
a. Tahun 2016: Penguatan Laboratorium, Sistem IT dan Dukungan Sarana Prasarana
menjadi pra syarat yang harus dipenuhi)
b. Tahun 2017 Penguatan regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
termasuk Pelaksanaan Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data
predan post terintegrasi antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan
dan pengujian), dan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium
Pengawasan Obat dan Makanan untuk memaksimalkan Fungsi Penegakan Hukum.
c. Tahun 2018: Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan
Makanan didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara ekonomi
dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional. (Dalam hal ini
economic burden akibat pengawasan Obat dan Makanan yang tidak efektif akan
menjadi beban pemerintah secara nasional).
d. Tahun 2019: Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi
program (Renstra 2015-2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat
dan Makanan periode berikutnya.
Program BPOM sesuai RPJMN periode 2015-2019 yaitu
a. Program teknis
b. Program generik
Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas BPOM :
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan
Makanan :
1) Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan post-market);
2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian Obat;
3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui
penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan.
4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan,
sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan
dan Bahan Berbahaya;
5) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
50
6) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium
Obat dan Makanan;
7) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;
8) Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara
lainregulatory science, life science;
9) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku
kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):
1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran,
Keuangan;
2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan
Makanan;
3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana
dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM;
4) Peningkatan Kompetensi Aparatur BPOM;
5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan
Hubungan Masyarakat.
Gambar 6. Logframe Balai Daerah
51
Tabel 7. Program/Kegiatan Strategis, Sasaran Program/Kegiatan, dan Indikator Balai
PROGRAM SASARAN PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR PIC
PROGRAM PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN
Menguatnya sistem pengawasan Obat
dan Makanan
Pengawasan Obat dan
Makanan di 33 Balai
Besar/Balai POM
1. Meningkatnya kualitas sampling
dan pengujian terhadap produk
obat dan makanan yang beredar
2. Meningkatnya kualitas sarana
produksi yang
memenuhi standar 3. Meningkatnya
kualitas sarana distribusi yang
memenuhi standard
4. Meningkatnya hasil
tindaklanjut penyidikan
terhadap Pelanggaran Obat
dan Makanan
1. Jumlah sample yang diuji
menggunakan parameter
kritis 2. Persentase
cakupan pengawasan sarana
produksi
Obat dan Makanan 3. Pemenuhan
target sampling produk Obat di
sektor publik (IFK)
4. Persentase cakupan
pengawasan sarana distribusi Obat dan
Makanan 5. Jumlah Perkara
di bidang obat dan makanan
Balai Besar/Balai POM
Meningkatnya kemandirian
pelaku usaha, kemitraan
dengan pemangku kepentingan, dan
partisipasi masyarakat
Meningkat nya kerjasama,
komunikasi, informasi
dan edukasi
6. Jumlah layanan publik
BB/BPOM 7. Jumlah
komunitas yang diberdayakan
Meningkatnya kualitas kapasitas
kelembagaan Balai BPOM
1. Pengadaan Sarana
dan Prasarana yang Terkait Pengawasan
Obat dan Makanan 2. Penyusunan
Perencanaan, Penganggaran,
Keuangan dan Evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
8. Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana sesuai
standar 9. Jumlah
dokumen perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
3.3.1 Arah Kebijakan Balai Besar POM di Pontianak
Balai Besar POM di Pontianak merumuskan arah kebijakan tahun 2015 – 2019
berdasarkan arah dan kebijakan Badan POM RI dan kebijakan nasional.
Arah kebijakan Balai Besar POM di Pontianak yang akan dilakukan:
a. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat.
52
Keberadaan Balai Besar POM di Pontianak memungkinkan Badan POM RI
untuk meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang
pengawasan obat dan makanan khususnya di Provinsi Kalimantan
Barat.Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dimulai dari
perencanaan kegiatan yang berbasis analisis risiko yaitu memprioritaskan
pengawasan kepada hal – hal yang berdampak risiko lebih besar agar
pengawasan lebih optimal.
Pada pengawasan obat, hal ini dilakukan antara lain melalui pengawasan
keamanan, khasiat, dan mutu vaksin serta Obat Program JKN. Pada
pengawasan makananan dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan
berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kalengan), pengawasan
Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi.
b. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi publik melalui
kemitraaan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Obat dan Makanan
Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat pada khususnya tidak
seharusnya menjadi monopoli Balai Besar POM di Pontianak, tetapi
pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan
terlibat dalam pengawasan tersebut. Dalam hal ini Balai Besar POM di
Pontianak proaktif mendorong kerja sama dan kemitraan dengan melibatkan
berbagai kelompok baik dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, media,
dan organisasi masyarakat sipil lainnya.Kebijakan ini juga dapat difokuskan
pada memaksimalkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi publik sebagai
upaya strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan.
c. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan melalui
penataan struktur kerja yang sesuai dengan fungsi, proses bisnis yang tertata
dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta
pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.
53
Kebijakan ini mengarah pada pengelolaan sumber daya internal secara
efektif dan efisien dengan fokus pada delapan area reformasi birokrasi untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersif, efektif, demokratis, dan
1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
58% 66% 74.00% 80% 84%
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
89% 90% 91% 92% 93%
1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
79% 80% 81% 82% 83%
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat
88.10% 88.60% 89.10% 89.60% 90.10%
SS 2
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat
2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat 84% 85% 86% 87% 88%
2.2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
3 5 7 8 9
61
SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
3.1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM
B B B B B
4.1.1. Kegiatan dalam Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan
Makanan
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak
Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak mencakup
pengawasan pre-market dan post market.Namun dalam hal ini pre-market control
dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan
standar.
Kinerja ini diukur dengan indikator:
a. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis sampai dengan tahun
2019 sebanyak 12500 sampel.
b. Pemenuhan target sampling produk obat dan makanan di sektor publik (IFK)
sampai dengan tahun 2019 sebanyak 500 sampel.
c. Persentase cakupan pengawas sarana produksi obat dan makanan hingga tahun
2019 ditargetkan sebesar 100,00%
d. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan hingga
tahun 2019 ditargetkan sebesar 46,00%
e. Jumlah perkara di bidang obat dan makanan hingga tahun 2019 ditargetkan
sebanyak 48 perkara.
4.1.2 Kegiatan dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha,
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat
Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak mencakup
pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan
masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor.
Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator:
a. Jumlah layanan publik Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2019
ditargetkan sebanyak 3850.
b. Jumlah Komunitas yang diberdayakan pada tahun 2019 sebanyak 24 komunitas.
62
4.1.3 Kegiatan dalam Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas
kelembagaan BPOM
Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator:
a. Jumlah dokumen perencanaan pengangaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat
waktu hingga tahun 2019 ditargetkan sebanyak 48 dokumen.
4.2 Kerangka Pendanaan
Pendanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Pontianak bersumber dari dana APBN dengan mempertimbangkan
nilai inflasi. Asumsi kenaikan kebutuhan anggaran setiap tahun selama RPJM adalah
sebesar 10%. Hingga akhir RPJM diperlukan dana total sebesar 84,9130 milyar
rupiah.
Tabel 9. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Pendanaan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target (Milyar Rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019
Total 12.9510 14.2821 17.5637 19.1922 20.9240
SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
3.269 3.759 4.136 4.549 5.004
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat
1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat
SS 2
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
2.138 2.225 2.275 2.375 2.425
2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat
63
2.2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
7.544 8.298 11.153 12.268 13.495
3.1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM
64
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak ini merupakan
pedoman program pembangunan jangka menengah BBPOM di Pontianak tahun 2015
sampai 2019. Arah kebijakan dan strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan
efektivitas pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat di masa yang akan datang.
Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan
dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Dokumen Renstra Balai Besar POM Pontianak tahun 2015- 2019 ini diharapkan dapat
dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi, dan juga stakeholder terkait secara
keseluruhan. Diseminasi ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki
kesamaan pandangan tentang ke mana organisasi akan dibawa (tujuan bersama),
bagaimana peran setiap anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama, dan
bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan nantinya akan diukur.
Dengan demikian, seluruh kegiatan Balai Besar POM Pontianak yang direncanakan akan
terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara terintegrasi untuk tercapainya
tujuan -tujuan strategis.
D:\DATA KERJA\2015\PPID\Roren\Renstra dan Peta Strategi\Renstra Balai\New\Renstra BBPOM Pontianak 12 Juni 2015 (SESUAI)\lampiran 1 Renstra Balai Besar POM Pontianak rev 100615.xls
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
12,951 14,282 17,564 19,192 20,924
SS 1Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
3,269 3,759 4,136 4,549 5,004
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan Barat
92,00% 92,00% 92,50% 93,00% 93,50% 94,00%
1.2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
Provinsi Kalimantan Barat
54,00% 58,00% 66,00% 74,00% 80,00% 84,00%
1.3.Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
Provinsi Kalimantan Barat
88,00% 89,00% 90,00% 91,00% 92,00% 93,00%
1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
Provinsi Kalimantan Barat
78,00% 79,00% 80,00% 81,00% 82,00% 83,00%
1.5.Persentase makanan yang memenuhi syarat
Provinsi Kalimantan Barat
87,60% 88,10% 88,60% 89,10% 89,60% 90,10%
SS 2
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
2,138 2,225 2,275 2,375 2,425
2,1 Tingkat Kepuasan MasyarakatProvinsi Kalimantan Barat
83,00% 84,00% 85,00% 86,00% 87,00% 88,00%
2,2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Provinsi Kalimantan Barat
1 3 5 7 8 9
SS 3Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
7,544 8,298 11,153 12,268 13,495
3,1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POMProvinsi Kalimantan Barat
B B B B B B
SP 1Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
3,269 3,759 4,136 4,549 5,004
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan Barat
92,00% 92,00% 92,50% 93,00% 93,50% 94,00%
1.2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
Provinsi Kalimantan Barat
40,00% 58,00% 66,00% 74,00% 80,00% 84,00%
1.3.Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
Provinsi Kalimantan Barat
88,00% 89,00% 90,00% 91,00% 92,00% 93,00%
1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
Provinsi Kalimantan Barat
78,00% 79,00% 80,00% 81,00% 82,00% 83,00%
1.5.Persentase makanan yang memenuhi syarat
Provinsi Kalimantan Barat
87,60% 88,10% 88,60% 89,10% 89,60% 90,10%
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Pontianak
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Baseline
Target Alokasi (dalam Miliar rupiah)
D:\DATA KERJA\2015\PPID\Roren\Renstra dan Peta Strategi\Renstra Balai\New\Renstra BBPOM Pontianak 12 Juni 2015 (SESUAI)\lampiran 1 Renstra Balai Besar POM Pontianak rev 100615.xls
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Pontianak
SP 2
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
2,138 2,225 2,275 2,375 2,425
2,1 Tingkat Kepuasan MasyarakatProvinsi Kalimantan Barat
83,00% 84,00% 85,00% 86,00% 87,00% 88,00%
2,2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan