i KATA PENGANTAR Om Swastyastu, Assalamu’alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera untuk kita semua, Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan ditetapkannya RPJMN 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015 dan Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar menyusun Renstra Tahun 2015-2019. Rencana Strategis merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal, antara lain: kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.Penyusunan renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar disusun mengacu Renstra Badan POM dan pedoman penyusunan dan Review Rencana Strategis Tahun 2015- 2019 di lingkungan Badan POM. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar 2015- 2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar dalam kurun waktu 2015-2019. Tujuan utama dalam penyusunan Renstra adalah menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Denpasar. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, khususnya kepada Tim Penyusun Renstra Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2015-2019 yang telah bekerja keras merampungkan Renstra ini tepat pada waktunya. Semoga Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2015-2019 dapat bermanfaat bagi pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Badan POM, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Denpasar, 23 Februari 2015 Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Dra. Endang Widowati, Apt NIP. 19570905 198903 2 001
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
KATA PENGANTAR
Om Swastyastu, Assalamu’alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera untuk kita semua,
Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga perlu menyusun Rencana
Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dengan ditetapkannya RPJMN 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015 dan Renstra Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar menyusun
Renstra Tahun 2015-2019.
Rencana Strategis merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan
mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal, antara lain: kekuatan, kelemahan,
peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi.Penyusunan renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar disusun
mengacu Renstra Badan POM dan pedoman penyusunan dan Review Rencana Strategis Tahun 2015-
2019 di lingkungan Badan POM. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar 2015-
2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar dalam
kurun waktu 2015-2019.
Tujuan utama dalam penyusunan Renstra adalah menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Denpasar.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan baik moril maupun materiil, khususnya kepada Tim Penyusun Renstra Balai
Besar POM di Denpasar Tahun 2015-2019 yang telah bekerja keras merampungkan Renstra ini tepat
pada waktunya. Semoga Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
Tahun 2015-2019 dapat bermanfaat bagi pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Badan POM, dan semoga
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Denpasar, 23 Februari 2015 Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Dra. Endang Widowati, Apt NIP. 19570905 198903 2 001
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ............................................................................................................................. i
Daftar Isi .......................................................................................................................................... ii
BAB I Pendahuluan ...................................................................................................................................... 1
A. Kondisi Umum ................................................................................................................ 1
B. Potensi dan Permasalahan ........................................................................................ 10
C. Analisa Swot .................................................................................................................... 19
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM ................................................. 25
A. Visi....................................................................................................................................... 25
B. Misi...................................................................................................................................... 26
C. Budaya Organisasi ........................................................................................................ 30
D. Tujuan ................................................................................................................................ 30
E. Sasaran Strategis ........................................................................................................... 31
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan
keadilan, dan partisipasi masyarakat. BBPOM di Denpasar telah
melaksanakan Reformasi Birokrasi yang harus terus dipelihara untuk
menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi
sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Denpasar akan meningkat.
Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine)
merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini
terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana
penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah
dan kualitasnya, maka BBPOM di Denpasar harus mampu mengelola
sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung
terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas Obat dan
Makanan di Provinsi Bali, BBPOM di Denpasar memerlukan penguatan
kelembagaan/organisasi meliputi struktur yang kaya dengan fungsi,
proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai
dengan nilai organisasi.
35
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka
dibuat indikatornya adalah:
1. Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, dijabarkan pada table 2.1.
Tabel 2.1.Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Denpasar periode 2015-2019
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa
Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
1. Persentase obat yang memenuhi syarat;
2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat;
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat;
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.
Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat melalui kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
1. Tingkat kepuasan masyarakat;
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan;
Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Denpasar
1. Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM.
36
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-
2019dilaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan yang salah satunya adalah
mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas
pembangunan yang disebut NAWA CITA, sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (Perkuat peran dalam
kerjasama global dan regional),
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan
terpercaya (membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja
pemerintah),
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka Negara kesatuan (pengurangan ketimpangan
antar kelompok ekonomi masyarakat),
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
(pemberantasan narkotika dan psikotropika),
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (pembangunan kesehatan
khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat),
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
(peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi),
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan setor-sektor
strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan),
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
37
Adapun 5(lima) prioritas pembangunan dalam Nawacita dari 9
(Sembilan) yang akan menjadi tugas dan tanggungjawab BBPOM denpasar
sebagai UPT Badan POMpada periode 2015-2019 sebagaimana Tabel dibawah
ini.
Tabel 3.1.Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)
Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada
penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, melainkan
juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan
publik. Dalam perspektif tersebut, pembangunan manusia dimaksudkan untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk
menciptakan kemakmuran dan kesejahteran bagi seluruh bangsa Indonesia.
Kualitas SDM tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan
penduduk.
38
Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di atas, perlu disertai gerakan
Revolusi Mental, dengan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku
individu dan selalu berorientasi terhadap kemajuan, sehingga Indonesia
menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain di dunia.
Revolusi Mental dalam hal etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi,
disiplin, taat hukum serta aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-
adaptif, kerja sama,gotong royong, berorientasi pada kebijakan publik dan
kesejahteraan umum yang harus diterapkan pada setiap individu.
Tantangan pembangunan kesehatan dan SDM ke depan adalah
meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan
kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan
penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan
makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Sebagai salah satu aspek pendukung pembangunan manusia di bidang
kesehatan dan gizi masyarakat, pengawasan Obat dan Makanan dihadapkan
pada beberapa tantangan. Beberapa permasalahan dan Isu Strategis terkait
pengawasan Obat dan Makanan tercakup dalam Pengawasan Obat dan
Makanan; peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kerjasamanya,
komunikasi informasi dan edukasi publik dalam rangka mendorong
kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan
Makanan serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku
kepentingan; penguatan kapasitas kelembagaan BPOM serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan
ibu dan anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya
pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya penyehatan
lingkungan, meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan,
dan mutu sumber daya manusia kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat
dan mutu Obat dan Makanan. Sasaran pokok tersebut tercermin dari Program
dan kegiatan BBPOM di Denpasar dengan indicator sebagai berikut:
39
Tabel 3.2 Indikator Program BBPOM di Denpasar
Program/Kegiatan Indikator
Menguatnya sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Persentase makanan yang memenuhi syarat
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
Tingkat Kepuasan Masyarakat
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar
Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan
dan Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, ditetapkan satu arah kebijakan
pembangunan di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan
BBPOM di Denpasar adalah “Meningkatkan Pengawasan Obat dan
Makanan”,melalui:
1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;
3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan
pemangku kepentingan;
4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;
5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka
mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan
6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.
40
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM di Denpasar
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Denpasar periode
2015-2019, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut :
1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong
kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya
saing produk Obat dan Makanan
3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui
kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Obat dan Makanan
4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan
struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif,
budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber
daya yang efektif dan efisien.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:
Eksternal:
1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan
Makanan;
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi
dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan
Makanan;
Internal:
1) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risiko;
2) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
3) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta
diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
41
4) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BBPOM di Denpasar agar
lebih proporsional dan akuntabel;
5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun
utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan
dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok
masyarakat sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan
strategis baik internal maupun eskternal, maka dengan sendirinya menuntut
penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan dan Tata
laksana di BBPOM di Denpasar. Strategi internal lebih difokuskan pada
pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai
BBPOM di Denpasar, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat
ditentukan dari kualitas SDM, sistem pengawasan, manajemen kinerja,
pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan
Obat dan Makanan tersebut, BBPOM di Denpasar menetapkan program-
programnya sesuai BPOM dan RPJMN periode 2015-2019, yaitu program
utama (teknis) antara lain :
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya Jaminan Kualitas Pembinaan dan Bimbingan dalam
mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku
kepentingan melalui kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi
Untuk melaksanakan program teknis tersebut diatas, BBPOM di Denpasar
melakukan beberapa kegiatan : Penyusunan rencana dan program pengawasan
obat dan makanan ; Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian
dan penilaian mutu produk terapetik, narkotik, psikotropik dan zat adiktif lain,
obat tradisional, kosmetik, PKRT, produk komplimen, pangan dan bahan
berbahaya; Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian
mutu produk secara mikrobiologi ; Pelaksanaan pemeriksaan setempat,
pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi ;
Pelaksanaan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum ; Pelaksanaan
42
sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh
Kepala Badan POM ; Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
Membentuk kader keamanan pangan melalui Food Safety Masuk Desa
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing
sasaran strategis BPOM periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program
dan kegiatan berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic model
penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan unit
organisasi di lingkungan BBPOM di Denpasar adalah sebagai berikut :
Gambar 3.1. Log Frame BBPOM di Denpasar
43
Tabel 3.3 Program/Kegiatan Strategis, Sasaran Program/Kegiatan, dan Indikator
Kegiatan BBPOM di Denpasar
PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Denpasar
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di Provinsi Bali
1. Jumlah sample yang diuji menggunakan
parameter kritis
2. Persentase cakupan pengawasan sarana
produksi Obat dan Makanan
3. Pemenuhan target sampling produk Obat di
sektor publik (IFK)
4. Persentase cakupan pengawasan sarana
distribusi Obat dan Makanan
5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan
6. Jumlah sarana dan prasarana yang terkait
pengawasan Obat dan Makanan
7. Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
8. Jumlah Layanan Publik BBPOM di Denpasar
9. Jumlah Komunitas yang diberdayakan
C. KERANGKA REGULASI
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan,
dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan di
Provinsi Bali. BBPOM di denpasar yang merupakan UPT dari BPOM mempunyai
tugas teknis, disamping regulasi yang bersifat teknis diperlukan juga regulasi
yang bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan
merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi
dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun
swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang agar sesuai dengan tugas
pengawasan Obat dan Makanan.
Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih
dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku
kepentingan. Pada saat melaksanakan pengawasan Balai Besar POM di
Denpasar seringkali harus berkoordinasi dengan lintas sektor terkait
Kabupaten/Kota setempat. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu
aspek penting, dimana secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap
derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun
menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat
dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang
44
menentukan derajat kesehatan. Selain itu, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan
mempunyai potensi yang cukup besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan
sehingga berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran.
Obat dan Makanan yang terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya
dapat menurunkan tingkat risiko kematian akibat penyakit, karena pasien dapat
tertolong dengan obat yang bermutu. Demikian halnya dengan konsumsi
makanan yangaman, bermutu dan bermanfaat maka seseorang akan tumbuh
dengan baik sehingga akan terbentuk seorang manusia yang sehat dan
berkualitas untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk dapat
menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, maka
BBPOM di Denpasar perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-
undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan.
Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi dan Tatalaksana penting yang
dibutuhkan oleh BBPOM di Denpasar dalam rangka memperkuat sistem
pengawasan antara lain:
1. UU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi.
Pemutakhiran Peraturan Kepala BPOM tentang Kriteria dan Tata Laksana
Registrasi Suplemen Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan serta RPP
Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang
Pangan. Permasalahan pangan seharusnya tidak hanya berfokus pada
ketahanan pangan saja, namun juga pada keamanan pangan serta
pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat UU pangan itu sendiri,
yaitu pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan keyakinan
masyarakat Indonesia.
3. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pola tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, agar pengawasan Obat dan
Makanan dapat berjalan lebih lancar dan hasil pengawasan segera
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait.
4. Standar kompetensi setiap Jabatan dan pola pendidikan berkelanjutan
45
5. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan
adanya standar kompetensi tersebut BBPOM di Denpasar dapat
meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini .
6. Peraturan baru terkait KLB dan Farmakovigilans dan Mekanisme
pelaksanaan Sistem Outbreak response dan EWS. Upaya ini dapat membantu
memperbaiki Sistem Outbreak response dan EWS yang belum optimal dan
informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif pada saat
terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan obat dan makanan.
7. Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah
serta Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk
meningkatkan efektivitaspengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam
hal ini BBPOM di Denpasar perlu meningkatkan advokasi tentang peranan
pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
D. KERANGKA KELEMBAGAAN
Untuk memperkuat peran dan fungsi BBPOM di Denpasar dalam
melaksanakan mandat Renstra 2015-2019, maka dilakukan beberapa inisiatif
penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi Badan
POM (organisasi induk) maupun penataan yang bersifat interorganisasi dalam
bentuk koordinasi lintas instansi/lembaga maupun hubungan relasional dengan
para pemangku kepentingan utama.
Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan
dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah:
1. Penguatan UPT sebagai responsibility center dalam pelaksanaan fungsi
Badan POM di daerah untuk pelaksanaan mandat pada tingkat taktikal dan
operasional, sekaligus sebagai “ujung tombak” dalam penyelenggaraan
layanan teknis dan administratif yang telah didelegasikan dari BPOM;
2. Penguatan lembaga-lembaga pemerintah di daerah di bidang pengawasan
Obat dan Makanan;
3. Diperlukan koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki tugas sama
dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan;
46
4. Diperlukan koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki tugas sama
dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan
penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan
Makanan ilegal merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem
peradilan pidana.
5. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan
BBPOM di Denpasar untuk memastikan bisnis proses dan tata laksana
baik dalam hal tata kelola pembuatan keputusan, implementasi keputusan,
tata kelola evaluasi, serta manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif,
efisien, dan transparan.
6. Penyempurnaan tata laksana dengan membuat prosedur-prosedur untuk
mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan
7. Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan
berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan
kompetensi dan profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN,
hingga penysunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN.
47
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja
Sebagaimana sasaran strategis BPOM sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran
strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Sasaran Strategis Indikator Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Menguatnya Sistem
Pengawasan Obat
dan Makanan
Persentase obat yang
memenuhi syarat
meningkat
92 92.5 93 93.5 94
Persentase Obat
Tradisional yang
memenuhi syarat
meningkat
80 81 82 83 84
Persentase Kosmetik
yang memenuhi syarat
meningkat
89 90 91 92 93
Persentase Suplemen
Makanan yang memenuhi
syarat meningkat
79 80 81 82 83
Persentase Makanan
yang memenuhi syarat
meningkat
88.1 88.6 89.1 89.6 90.1
Meningkatnya
jaminan kualitas
pembinaan dan
bimbingan dalam
mendorong
kemandirian pelaku
usaha dan
kemitraan dengan
pemangku
kepentingan
Tingkat Kepuasan
Masyarakat 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00
Jumlah Kabupaten/Kota
yang memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan pengawasan
Obat dan Makanan
dengan memberikan
alokasi anggaran
pelaksanaan regulasi
Obat dan Makanan
3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Meningkatnya
kualitas kapasitas
kelembagaan
BBPOM di
Denpasar
Nilai SAKIP BBPOM di
Denpasaroleh BPOM
A A A A A
48
Untuk mencapai Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat
dan Makanan dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui
kegiatan -kegiatan :
1. Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan .
2. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.
3. Melaksanakan Sampling Obat dan Makanan
4. Intensifikasi Pengawasan Produk Fortifikasi.
5. Investigasi Awal dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Bidang Obat
dan Makanan.
6. Sertifikasi Sarana Obat dan Makanan dalam rangka Registrasi Obat
dan Makanan
7. Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
8. Pengawasan Pangan Melalui Mobil Laboratorium Keliling.
9. Pemeriksaan secara Laboratorium produk Obat dan Makanan.
Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya jaminan kualitas
pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan
kemitraan dengan pemangku kepentingan dilaksanakan Program Pengawasan
Obat dan Makanan melalui Kegiatan-Kegiatan:
1. Audit Surveilan Penerima Piagam Bintang Keamanan Pangan
2. Advokasi ke Instansi Pemerintah Lainnya
3. Operasional Sentra Informasi Keracunan ( SIKER )
4. Pameran Pembangunan 17 Agustus BBPOM di Denpasar
5. Penyebaran Informasi Produk Farmakes.
6. Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE )
7. Keamanan Pangan Desa ( KPD)
49
Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas
kelembagaan BBPOM di Denpasar dilaksanakan:
(i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
melalui Kegiatan-Kegiatan:
1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi,
Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan
Pelaporan
2. Peningkatan Kompetensi SDM
3. Pengawasan dan Peningkatatan Akuntabilitas Kinerja
4. Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan
Teknologi Informasi
(ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BBPOM di Denpasar ,
melalui Kegiatan-Kegiatan:
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana BBPOM di Denpasar
2. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Penunjang
50
Tabel 4.2 Kegiatan dan Indikator BBPOM di Denpasar
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya
kualitas sampling
dan pengujian
terhadap produk
obat dan makanan
yang beredar
1.1. Jumlah sampel yang
diuji menggunakan
parameter kritis
3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
1.2 Pemenuhan target
sampling produk
Obat di sektor
publik (Instalasi
Farmasi Kabupaten)
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Meningkat
nya kualitas sarana
produksi yang
memenuhi
standard
2.1. Persentase cakupan
pengawasan sarana
produksi Obat dan
Makanan 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Meningkat
nya kualitas sarana
distribusi yang
memenuhi standar
3.1. Persentase cakupan
pengawasan sarana
distribusi Obat dan
Makanan 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00
Meningkatnya hasil
tindaklanjut
penyidikan
terhadap
Pelanggaran Obat
dan Makanan
4.1. Jumlah Perkara di
bidang obat dan
makanan
9 10 10 10 10
Meningkat
nya kerjasama,
komunikasi,
informasi dan
edukasi
5.1 Jumlah layanan
Publik BBPOM di
Denpasar
2145 2150 2200 2200 2250
5.2 Jumlah Komunitas yang diberdayakan
7 10 13 16 19
Pengadaan Sarana
dan Prasarana yang
Terkait
Pengawasan Obat
dan Makanan
6.1 Persentase
pemenuhan sarana
prasarana sesuai
standar
73.00 73.00 85.00 87.00 95.00
Penyusunan
Perencanaan,
Penganggaran,
Keuangan dan
Evaluasi yang
dilaporkan tepat
waktu
7.1 Jumlah dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi yang
dilaporkan tepat
waktu
10 9 10 9 10
51
B. Kerangka Pendanaan
Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah
ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran strategis BBPOM di Denpasar periode 2015-2019 adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.3. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Sasaran Strategis Indikator Alokasi (Rp Milyar)
2015 2016 2017 2018 2019
Menguatnya Sistem
Pengawasan Obat dan
Makanan
Persentase obat yang
memenuhi syarat
meningkat
3.74 4.11 4.53 4.98 5.48
Persentase Obat
Tradisional yang
memenuhi syarat
meningkat
Persentase Kosmetik
yang memenuhi
syarat meningkat
Persentase Suplemen
Makanan yang
memenuhi syarat
meningkat
Persentase Makanan
yang memenuhi
syarat meningkat
Meningkatnya jaminan
kualitas pembinaan dan
bimbingan dalam
mendorong kemandirian
pelaku usaha dan
kemitraan dengan
pemangku kepentingan
Tingkat Kepuasan
Masyarakat
1.32 1.45 1.60 1.76 1.93
Jumlah
Kabupaten/Kota
yang memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan
pengawasan Obat
dan Makanan dengan
memberikan alokasi
anggaran
pelaksanaan regulasi
Obat dan Makanan
Meningkatnya kualitas
kapasitas kelembagaan
BBPOM di Denpasar
Nilai SAKIP BBPOM
di Denpasar oleh
BPOM
7.37 8.11 8.92 9.81 10.79
52
Peningkatan kerjasama, peran serta tanggung jawab pemerintah daerah
dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam
rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang
penting untuk dilaksanakan secara serius oleh BBPOM di Denpasar, utamanya
untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung
Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali.
53
BAB V
PENUTUP
Renstra BBPOM di Denpasar Tahun 2015-2019 adalah panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Denpasar untuk 5 (lima) tahun
ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat
ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber
pendanaannya, serta komitmen pimpinan dan staf BBPOM di Denpasar. Selain
itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019,
setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan
perubahan/revisi Renstra BBPOM di Denpasar, termasuk indikator-indikator
kinerjanya dengan tetap mengacu kepada Renstra Badan POM dan RPJMN
2015-2019.
Renstra BBPOM di Denpasar Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan
kerja semua Bidang dan Sub Bagian Tata Usaha di BBPOM di Denpasar sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Diharapkan semua Bidang dan
Sub Bagian Tata Usaha dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta
senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Balai dan kinerja pegawai.
Pelaksanaan Renstra BBPOM di Denpasar diharapkan berkontribusi pada
pencapaian Renstra Badan POM dan RPJMN Tahun 2015 -2019. Hal ini
dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BBPOM di
Denpasar 2015-2019 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output
yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada
pertengahan periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai midterm review,
maupun pada akhir RPJMN sebagai dukungan terhadap impact assessment
Badan POM.
54
Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional. Selain sebagai bahan evaluasi,
Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPOM di Denpasar sesuai
dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Badan POM.
Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra BBPOM di Denpasar tahun
2015-2019 dapat memberikan kontribusi terhadap Visi dan Misi Badan POM.
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SS 1Menguatnya sistem pengawasan Obat
dan Makanan3,74 4,11 4,53 4,98 5,48
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi Bali 92,00 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00
1.2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
Provinsi Bali 80,00 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00
1.3.Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
Provinsi Bali 89,00 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00
1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
Provinsi Bali 79,00 79,00 80,00 81,00 82,00 83,00
1.5.Persentase makanan yang memenuhi
syarat Provinsi Bali 88,10 88,10 88,60 89,10 89,60 90,10
SS 2
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha
dan kemitraan dengan pemangku
kepentingan
1,32 1,45 1,60 1,76 1,93
2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Provinsi Bali 80,00 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00
2,2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan
komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan
alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Provinsi Bali 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
SS 3Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
7,37 8,11 8,92 9,81 10,79
3,1 Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM Provinsi Bali A A A A A A
SP 1Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
3,74 4,11 4,53 4,98 5,48
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi Bali 92,00 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00
1.2.Persentase obat Tradisional yang
memenuhi syarat Provinsi Bali 80,00 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00
1.3.Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
Provinsi Bali 89,00 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00
1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
Provinsi Bali 79,00 79,00 80,00 81,00 82,00 83,00
1.5.Persentase makanan yang memenuhi syarat
Provinsi Bali 88,10 88,10 88,60 89,10 89,60 90,10
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/IndikatorLokasi Baseline
Target Alokasi (dalam Miliar rupiah) Unit
Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-
BS
54
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Baseline
Target Alokasi (dalam Miliar rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS
SP 2
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam
mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
1,32 1,45 1,60 1,76 1,93
2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Provinsi Bali 80,00 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00
2,2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan
komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat
a. Industri kosmetika yang mandiri adalah industri kosmetika yang mampu menerapkan aspek Cara
Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) tertentu.
b. Aspek CPKB tertentu sesuai petunjuk teknis penilaian CPKB
Laporan Kinerja Dit.
Insert OT Kos 2014
Surat Keterangan telah menerapkan
aspek CPKB tertentu
Triwulan dan Setiap
tahun
Dihitung dari jumlah industri kosmetika yang
mendapatkan Surat Keterangan telah
menerapkan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) tertentu pada
tahun berjalan dan tahun sebelumnya
Ya. Indikator Sasaran Program
dan Sasaran Kegiatan pada
Matriks Renstra BPOM.
Kedeputian II
9 Persentase industri
pangan olahan yang mandiri
dalam rangka menjamin
keamanan pangan
Jumlah sarana industri pangan olahan berisiko tinggi yang memenuhi ketentuan Program Manajemen
Risiko (PMR) dibandingkan dengan jumlah sarana industri pangan olahan berisiko tinggi
Target merupakan kumulatif dari tahun sebelumnya.
Laporan Kinerja dan
LAPTAH Dit. Insert Pangan 2014
Laporan Triwulan Dit. Insert Pangan
Triwulan dan akhir
tahun anggaran
Persentase industri
pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin
keamanan pangan
Ya. Indikator Sasaran Program
dan Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra
BPOM.
Kedeputian III
TERCANTUM
PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
PENANG
GUNG JAWAB
INDIKATOR KONSEP DAN DEFINISI
SUMBER DATA
(BASELINE 2014)
MEKANISME
PENGUMPULAN DATA
FREKUENSI
PENGUMPULAN DATA
(REALISASI)
METODE PERHITUNGAN
10 Indeks kesadaran
masyarakat
a. Kesadaran masyarakat meliputi sikap, perilaku dan pengetahuan masyarakat untuk memilih dan
menggunakan Obat dan Makanan yang aman
b. Responden survei terdiri dari 2 kelompok: kelompok yang telah diintervensi dan yang belum diintervensi
Ctt:
- Perlu pembahasan lebih lanjut- Untuk survei pertama dipilih kelompok yang belum
diintervensi- Perlu menyusun desain survei
N/A Survei lapangan 2016
…………. Hasil Survei lapangan Ya. Indikator Sasaran Program
dan Sasaran Kegiatan pada
Matriks Rancangan Renstra BPOM.
6 Tingkat Kepuasan
Masyarakat
a.Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari
hasil survei Kepuasan Masyarakat.
b. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada
pedoman yang disiapkan Inspektorat BPOM mengacu
pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014)
c. Target dinyatakan dalam angka
Laporan Survei Kepuasan
Masyarakat 2014
Survei lapangan satu kali setahun
Hasil Survei lapangan Ya. Indikator Sasaran Program
dan Sasaran Kegiatan pada
Matriks
Rancangan
Renstra Balai
BBPOM di
Denpasar
TERCANTUM
PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
PENANG
GUNG JAWAB
INDIKATOR KONSEP DAN DEFINISI
SUMBER DATA
(BASELINE 2014)
MEKANISME
PENGUMPULAN DATA
FREKUENSI
PENGUMPULAN DATA
(REALISASI)
METODE PERHITUNGAN
7 Jumlah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang
memberikan komitmen untuk
pelaksanaan pengawasan
Obat dan Makanan
dengan memberikan alokasi
anggaran pelaksanaan
regulasi Obat dan Makanan
Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur
Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah
administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota.
Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan
pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering
disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan,
pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan.
Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daeran baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain
sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) terkait.
N/A Pengisian matriks pemantauan
pengalokasian anggaran Pemda
untuk Pengawasan Obat dan Makanan
Setiap tahun
Dihitung dari hasil rekapitulasi matriks
pemantauan pengalokasian anggaran Pemda untuk
Pengawasan Obat dan Makanan
Ya. Indikator Sasaran Program
dan Sasaran Kegiatan pada
Matriks Renstra BPOM.
BBPOM di
Denpasar
TERCANTUM
PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
PENANG
GUNG JAWAB
INDIKATOR KONSEP DAN DEFINISI
SUMBER DATA
(BASELINE 2014)
MEKANISME
PENGUMPULAN DATA
FREKUENSI
PENGUMPULAN DATA
(REALISASI)
METODE PERHITUNGAN
8 Nilai SAKIP BPOM
Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM
Laporan Hasil Evaluasi APIP
Badan POM
Laporan Kinerja Balai
Setiap tahun
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai yang dilakukan
oleh APIP Badan POM
Ya. Indikator Sasaran Kegiatan
pada Matriks Renstra Balai.
BBPOM di
Denpasar
1 Jumlah
sampel yang
diuji menggunakan
parameter kritis
a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat
sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat,
dan mutu produk yang diuji
b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)
Laporan Hasil
Uji (LHU) Balai
Laporan Hasil Uji
(LHU) Balai
Setiap
triwulan dan
akhir tahun.
Jumlah sampel yang diuji
menggunakan parameter kritis
Ya. Indikator
Sasaran Kegiatan
pada Matriks Renstra BPOM.
BBPOM
di
Denpasar
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM
TERCANTUM
PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
PENANG
GUNG JAWAB
INDIKATOR KONSEP DAN DEFINISI
SUMBER DATA
(BASELINE 2014)
MEKANISME
PENGUMPULAN DATA
FREKUENSI
PENGUMPULAN DATA
(REALISASI)
METODE PERHITUNGAN
2 Pemenuhan target
sampling produk Obat
di sektor publik (Instalasi
Farmasi Kabupaten)
a.Diukur berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada IFK (termasuk gudang obat KB) dibandingkan dengan
target sampel yang harus disampling di IFK (termasuk gudang obat KB) di masing-masing balai.
b. Target sampel yang harus disampling di sarana sektor publik untuk masing-masing balai ditetapkan dalam
Pedoman Sampling.
Laporan Hasil Uji (LHU) Balai
Laporan Hasil Uji (LHU) Balai
Rencana sampling
produk Obat di IFK (termasuk gudang obat KB) di masing-
a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana industri Farmasi, Industri Rokok, Industri Obat
Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri
Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan. b. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan
berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan.
c. Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa
dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebutd. Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD
dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan:- untuk balai yang memiliki sarana produksi MD <51,
target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP
- untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 51-100,
target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana
produksi IRTP
- untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP
- untuk balai yang memiliki sarana produksi MD >150,
Laporan SIPT a. Database jumlah sarana Industri
Farmasi dari Ditwas Produksi PT dan
PKRT.b. Database jumlah Industri Obat
Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika,dari Dit
Penilaian OT, SM, dan Kos.
c. Database jumlah sarana produksi Rokok dari Dit. Was
NAPZA
d. Database jumlah Industri pangan
Olahan dari Dit.
Insert Pangan. e. Database IRTP tiap balai diperoleh dari Badan