BAHAN SOSIALISASI NARKOBA

OLEH : Drs. MARTIAS WANTOKepala Badan Kesbang Pol dan Linmas

Kabupaten Agam

: Drs. MARTIAS WANTO

: 19660301 198602 1 002

: Lubuk Basung / 1 Maret 1966

: Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Agam

: - APDN Bukitiinggi Tahun 1989

- IIP Jakarta Tahun 1994

- Pasca Sarjana UNP Padang

Bio Data

Nama

NIP

TTL

Jabatan

Riwayat Pendidikan

PENDAHULUANa. BNK BERSAMA-SAMA DENGAN INSTANSI TERKAIT

MENGANGGAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN KEJAHATANNYA SEBAGAI MUSUH NEGARA YANG MESTI DITENTANG DAN DIPERANGI SECARA TEGAS OLEH SEMUA WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA INI.

b. KETEGASAN TERSEBUT SESUAI UU NARKOTIKA No. 22/97 YANG TELAH DIREVISI MENJADI UU N0. 35/2009.

c. UU NARKOTIKA YG BARU INI MEMBERIKAN SANKSI PIDANA YG LEBIH KERAS NAMUN JUGA PENERAPAN YG LEBIH HUMANIS BAGI PARA PENYALAHGUNAAN NARKOBA UNT DPT MENGIKUTI TERAPI.

d. TERBONGKARNYA CLANDESTINE LABORATORY OLEH SATGAS PEMBERANTASAN BNN, INDIKASI BHW INDONESIA DISAMPING SBG BLACK MARKET AREA JUGA DIGUNAKAN SBG DAERAH PRODUSEN PSIKOTROPIKA / NARKOTIKA DAN TIMBULNYA CLAND LAB TERKAIT ERAT DGN KETERSEDIAAN BAHAN-BAHAN KIMIA YANG LAZIM DISEBUT PREKURSOR.

e. UNTUK ITU PARA PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI DAN MENANGANI PERMASALAHAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITUNTUT PROFESIONALISME DAN MEMPUNYAI HATI NURANI.

Penggunaan Narkotika.Narkotika hanya dapat digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(Pasal 7).Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan.Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium stlh mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(Pasal 8 ayat 1 dan 2 ).

Penggolongan Narkotika.Golongan I : Narkotika yang hanya dapat

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Golongan II : Narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dlm terapi dan/atau utk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Golongan III : Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dlm terapi dan/atau utk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

DATA PENYALAGUNA NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA(Angka Prevalensi; Hasil Gakkum; Fas Rehab)

PREVALENSI 1,99 % (2008)

COBA PAKAI TERATUR PAKAI PECANDU JUMLAH

PELAJAR / MAHASISWA 785.933 352.314 216.809 1.355.056

BUKAN PELAJAR / MAHASISWA 80.229 542.017 1.385.154 2.007.400

RESIDEN KELUAR 39 43 87 161

PENEGAKAN HUKUM 2008KONSUMEN JUMLAH

NARKOTIKA - - - 8.125

PSIKOTROPIKA - - - 6.927

DATA FASILITAS REHABILITASI SEL INDONESIAFASILITAS KAPASITAS RAWAT INAP RAWAT JALAN

OSC 203 9.814 7.024 578

ORC 65 60 33 1.449

Konsiderans.Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan

yg bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga UU No.22/1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

NARKOTIKAZat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini

Perubahan pada ketentuan umum.Terdapat penyempurnaan pengertian, berupa

penambahan atau pengurangan maupun perubahan pengertian.

Penambahan pengertian umum. - Prekursor Narkotika, adalah zat atau bahan pemula

atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana dalam undang-undang ini.

- Kejahatan Terorganisasi, adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebin yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama-sama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

- Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

PEMBENTUKAN ORGANISASI BNN : Pasal 64 (1)

BEBERAPA MATERI UU NO. 35 THN 2009

(KORELASI DENGAN PENATAAN ORGANISASI BNN)

DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA, DENGAN UNDANG-UNDANG INI DI BENTUK BADAN NARKOTIK NASIONAL BNNBENTUK DAN KEDUDUKAN BNN : Pasal 64 (2)

HUBUNGAN BNN, BNN PROVINSI, DAN BNN KAB/KOTA : Pasal 66

BNN MERUPAKAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN YANG BERKEDUDUKAN DI BAWAH PRESIDEN DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN.

BNN PROVINSI DAN BNN KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 65 AYAT (3) MERUPAKAN INSTANSI VERTIKAL.

STRUKTUR ORGANISASI : Pasal 67 (1) & (2)BNN DIPIMPIN OLEH SEORNG KEPALA DAN DIBANTU OLEH SEORANG SEKERTARIS UTAMA DAN BEBERAPA DEPUTI.DEPUTI MEMBIDANGI URUSAN : BIDANG PENCEGAHAN;

BIDANG PEMBERANTASAN;BIDANG REHABILITASI;BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA; DANBIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA BNN : Pasal 68Kepala BNN DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN.

www.bnn.go.idBadan Narkotika Nasional RI 11

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

SUBSTANSI PASAL DLM

UU No. : 35/2009 ttg NARKOTIKA


PERLUASAN PENGERTIAN“permufakatan jahat”

PASAL 1 NO 18 :

PERBUATAN 2 ORANG / LEBIH SEKONGKOL, SEPAKAT, MELAKS, BANTU, TURUT SERTA, SURUH, FASILITASI, BERI KONSULTASI, JADI ANGGT OC / MENGKOOR TP N & PN ”.

(UU No.22/1997 perbuatan 2 orang atau lebih dg maksud sepakat lakukan tp Narkotika).


KEJAHATAN TERORGANISASI (SESUAI UN CONVENTION AGAINTS

TRANSNATIONAL OC, 2000) :

PASAL 1 NO 20 :

DLKK OLH SUATU POK YG TERSTRUKTUR 3 ORG / LEBIH YG TLH ADA UTK SUATU WAKTU TTT & BERTINDAK BERSAMA DG TUJUAN MLKK TP NARKOTIKA.


PENGGOLONGAN NARKOTIKA :

Gol I - Dilarang unt yankes, dpt digun unt bang iptek & reagensia diagnostik/lab.

- Lembaga iptek (lemdiklat serta litbang) pem/swasta dpt peroleh, tanam, simpan & gunakan iptek.

Gol II (unt yankes) ;Gol III (unt yankes).

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

(psl 1 ayat 2 )

GOLONGAN DAN JENIS PREKURSORDlm UU No. 35/2009

TABEL I1. Acetic Anhydride.2. N-Acetylanthranilic Acid.3. Ephedrine.4. Ergometrine.5. Ergotamine.6. Isosafrole.7. Lysergic Acid.8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-

2- propanone.9. Norephedrine.10. 1-Phenyl-2-Propanone.11. Piperonal.12. Potassium Permanganat.13. Pseudoephedrine.14. Safrole.

TABEL II1. Acetone.2. Anthranilic Acid.3. Ethyl Ether.4. Hydrochloric

Acid.5. Methyl Ethyl

Ketone.6. Phenylacetic Acid.7. Piperidine.8. Sulphuric Acid.9. Toluene.

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. (Pasal 1 ayat 6)

Pasal 48Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:a. melindungi masyarakat dari bahaya

penyalahgunaan Prekursor Narkotika

b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Pasal 49(1)Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini.

(2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 129Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.


Prekursor diatur dlm UU NarkotikaTujuan pengaturan prekursor :• lindungi masy dr bahaya lahgun Prekursor • cegah & berantas darlap Prekursor ; • cegah kebocoran & penyimpangan Prekursor.Pasal 129Dipidana penjara min 4 th & maks 20 th & denda maks Rp5 M yg tanpa hak atau melawan hukum :a. miliki, simpan, kuasai, atau sediakan ;b. produksi, impor, ekspor, atau salurkan ; c. tawarkan, beli, terima, perantara, tukar, atau serahkan ;d. bawa, kirim, angkut, atau transito. Prekursor unt pembuatan Narkotika.


PENGOBATAN & REHAB ( ps 54 & 55 )

Diselenggarakan di RS, puskesmas & lembaga Rehab yg ditunjuk, dpt selenggarakan pem/masy mll agama & tradisional :-Pecandu & korban wajib rehab ( Ps 54 );-Ortu/wali pecandu blm cukup umur wajib lapor ( Ps 55 ayat 1, tdk lapor pidana maks 3 bl, denda maks Rp1.jt/Ps 134 (2)-Pecandu cukup umur wajib lapor diri/dilaporkan keluarganya ( Ps 55 ayat 2, tdk lapor kurungan maks 6 bl/denda maks Rp2.jt/Ps 134 (1)


Pasal 104Masy memp kesempatan berperan serta bantu upaya P4GN

Pasal 106Hak masy diwujudkan dlm bentuk:a.Cari, peroleh, & berikan inf dugaan terjadi TP

N & P ;

b.Yan, peroleh, & berikan info kpd aparat gakkum /BNN;

c.Saran dan pendapat kpd aparat gakkum/BNN ;

d.Peroleh jawaban atas laporannya kpd aparat gakkum /BNN ;

e.Peroleh perlindungan hukum.Pasal 108

(1)Peran serta masy dpt dibentuk mll wadah yg dikoord BNN.

Pasal 109Pem berikan penghargaan kpd aparat gakkum & masy yg berjasa dlm upaya P4GN.

Tempat RehabilitasiLembaga Rehabilitasi Medis dan sosial yang

dibina dan diawasi oleh BNN.Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO)

Cibubur.Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia.Panti Rehabilitasi Depsos RI dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).Tempat Rujukan Lembaga Rehabilitasi

Swasta Akreditasi Depkes atau Depsos.

Lamanya Proses Rehabilitasi, setelah mendengar ahli

Program Detoksifikasi dan Stabilisasi 1 BlnProgram Primer 6 BlnProgram Re-Entry 6 Bln.


KETENTUAN PIDANAPasal 111

(1)Tanam, pelihara, miliki, simpan, kuasai, atau sediakan Narkotika Gol I bentuk tanaman, penjara min 4 th/maks 12 th, denda min Rp800 jt/maks Rp8 M.

(2)Pd ayat (1) beratnya melebihi 1 kg atau 5 batang pohon, pidana penjara seumur hidup atau min 5 th/maks 20 th, denda maks pd ayat (1) ditambah 1/3.


Pasal 112(1)Miliki, simpan, kuasai, atau sediakan

Narkotika :Gol I bukan tanaman, penjara min 4 th/maks 12 th, denda min Rp800jt/ maks Rp8 M.Gol II, penjara min 3 th/maks 10 th, denda min Rp600 jt/maks Rp5 M (ps 117 ayat 1)Gol III, penjara min 2 th/maks 7 th, denda min Rp400 jt/maks Rp3 M (ps 122 ayat 1)

(2) Pd ayat (1) lebih 5 gram, penjara seumur hidup atau min 5 th/maks 20 th, denda maks pd ayat (1) ditambah 1/3.Gol II, penjara min 5 th/maks 15 th, denda maks ditambah 1/3 (ps 117 ayat 2)Gol III, penjara min 3 th/maks 10 th, denda maks ditambah 1/3 (ps 122 ayat 2)


Pasal 113(1)Produksi, impor, ekspor, atau salurkan

Narkotika :Gol I, min 5 th/maks 15 th, denda min Rp1 M/maks Rp10 M.Gol II, penjara min 4 th/maks 12 th, denda min Rp.800 jt/maks Rp.8 M (ps 118 ayat 1)Gol III, penjara min 3 th/maks 10 th, denda min Rp.600 jt/maks Rp.5 M (ps 123 ayat 1)

(2)Tanaman lebih 1 kg/ 5 batang atau bukan

tanaman lebih 5 gram, dipidana mati, seumur hidup, atau min 5 th/maks 20 th, denda pd ayat (1) maks ditambah 1/3.

Gol II, idem ps 113 ayat 2 ( ps 118 ayat 2)Gol III, penjara min 5 th/maks 15 th, denda pd ayat (1) maks ditambah 1/3 (ps 123 ayat 2)


Pasal 114

(1)Menjual, beli, terima, perantara, tukar, serahkan Narkotika Gol I, penjara min 5 th/maks 20 th, denda min Rp1.M/maks Rp10.M.Gol II, penjara min 4 th/maks 12 th, denda min Rp.800jt/maks Rp8.M (ps 119 ayat 1)Gol III, penjara min 3 th/maks 10 th, denda min Rp.600jt/maks Rp5.M (ps 124 ayat 1)

(2). Tanaman lebih 1 kg /5 batang atau

bukan tanaman lebih 5 gram, dipidana mati, seumur hidup, atau min 6 th/maks 20 th, denda spt ayat (1) maks ditambah 1/3 .

Gol II, pidana mati, seumur hidup, atau min 5 th/maks 20 th, denda pd ayat 1 maks ditambah 1/3 (ps 119 ayat 2)Gol III, pidana penjara min 5 th/maks 15 th, denda spt ayat (1) maks ditambah 1/3 (ps 124 ayat 2)


Pasal 115

(1)Kirim, angkut, atau transito Narkotika :Gol I, penjara min 4 th/maks 12 th, denda min Rp800 jt/maks Rp8.M.Gol II, penjara min 3 th/maks 10 th, denda min Rp600 jt/maks Rp5.M (ps 120 ayat 1)Gol III, penjara min 2 th/maks 7 th, denda min Rp400 jt/maks Rp3.M (ps 125 ayat 1)

(2)Tanaman lebih 1 kg/5 batang atau bukan tanaman lebih 5 gram, pidana seumur hidup atau min 5 th/maks 20 th, denda maks ditambah 1/3.Gol II, pidana seumur hidup atau min 5 th/maks 15 th, denda maks ditambah 1/3 (ps 120 ayat 2)Gol III, pidana penjara min 3 th & maks 10 th & denda maks ditambah 1/3 (ps 125 ayat 2)


Pasal 116(1)(1) Gunakan Narkotika thd / berikan unt

digunakan orang lain : Gol I, penjara min 5 th/maks 15 th, denda min Rp1.M/maks Rp10.M.

Gol II, penjara min 4 th/maks 12 th, denda min Rp800jt/maks Rp8.M (pa 121 ayat 1)

Gol III, penjara min 3 th/maks 10 th, denda min Rp600jt/ maks Rp5.M (pa 126 ayat 1)

(2)Mengakibatkan orang lain mati atau cacat

permanen, pidana mati, seumur hidup, atau penjara min 5 th/maks 20 th & denda maks ditambah 1/3.

Gol II, pidana mati, seumur hidup, atau penjara min 5 th/maks 20 th, denda maks ditambah 1/3 (ps 121 ayat 2)Gol III, pidana penjara min 5 th/maks 15 th, denda maks ditambah 1/3. (ps 126 ayat 2)


Pasal 127 (1) Penyalah Guna Narkotika bagi diri

sendiri : Gol I maks 4 th ; Gol II maks 2 th &

Gol III maks 1 th.(3) Terbukti sbg korban wajib rehab.

Pasal 128(4)Orang tua / wali pecandu blm cukup

umur & tdk lapor : kurungan maks 6 bl / denda maks Rp1.jt.

(5)Tsb ayat (1) bila dilaporkan tdk dipidana.

(3) Pecandu sedang jalani rehab medis 2 x tdk dipidana.


Pasal 130(1) Bila dlkk korporasi, selain penjara & denda unt pengurusnya, unt korporasi denda dg pemberatan 3x;(2) Selain itu ada pid tambahan cabut ijin & status badan hukum;

Pasal 131Setiap org yg tdk lapor adanya TP N & P, dipidana penjara maks 1 th & denda maks Rp50 jt

Pasal 132(1) Percobaan/mufakat jahat, dijatuhi pd sama ;(2) Dlkk sec terorganisir ditambah 1/3 ;(3) Pemberatan ayat (2) tdk berlaku bg TP yg diancam

pidana mati, seumur hidup/20 th.Pasal 133

(1) Suruh, beri/janjikan, beri kesempatan, anjurkan, beri kemudahan, paksa dg ancaman/kekerasan, tipu muslihat, bujuk anak bawah umur unt lakk TP diatas, pidana mati/seumur hidup, atau min 5 th/maks 20 th, denda min 2 M/maks 20M;(2) Ayat 1 unt gunakan narkotika, pidana min 5 th/maks 15 th, denda min 1 M/maks 10M;


Pasal 137(1)Tempatkan, bayarkan, belanjakan, titipkan,

tukarkan, sembunyikan/samarkan, investasikan, simpan, hibahkan, wariskan/transfer aset bergerak, berwujud/tdk yg berasal TP N & P, pidana min 5 th/maks 15 th, denda min 1 M/maks 10 M;

(2)Ayat 1 yg diketahui berasal TP N & P, pidana min 3 th/maks 10 th, denda min 500 jt/maks 5 M;

(3)Pemberatan ayat (2) tdk berlaku bg TP yg diancam pidana mati, seumur hidup/20 th.

Pasal 139 Halangi, mempersulit sidik/tuntut dimuka sidang, pidana min 1 th/maks 10th, pidana min 100jt/maks 1M ;


Pasal 142Petugas lab palsukan hasil uji/tdk laporkan pd penyidik/JPU, pidana maks 7th, denda maks 500jt ;

Pasal 143Saksi beri ket tdk benar dimuka sidang, pidana min 1 th/maks 10th, pidana min 60jt/maks 600jt ;

Pasal 144(1)Dlm waktu 3 th lkk pengulangan, pidana maks + 1/3 ;(2)Ancaman ayat 1 tdk berlaku yg dijatuhi pidana mati,

seumur hidup/penjara 20 th; Pasal 145

Dlkk diluar wil RI, mk diberlakukan UU ini.Pasal 146

(3)WNA mlkk TP N & P, dan tlh jalani pidana, diusir ;(4)Tsb ayat 1 dilarang masuk ke wil RI ;(5)WNA yg mlkk TP N & P di LN dilarang masuk ke wil

RI.

36

Semoga Allah melindungi kita . . . . . . . . . . . . . . . . . Amin

BAHAN SOSIALISASI NARKOBA

Documents