Bahan Lengkap Sosialisasi Kebijakan Deregulasi Ekonomi Nasional

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DEREGULASI

SEPTEMBER 2015

7 Oktober 2015

2

Sumber: BPS

6.3 6.4

6.17

6.11

6.02

5.81

5.62

5.72

5.22

5.12

5.01 5.01

4.72 4.67

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

Q1 2012

Q2 2012

Q3 2012

Q4 2012

Q1 2013

Q2 2013

Q3 2013

Q4 2013

Q1 2014

Q2 2014

Q3 2014

Q4 2014

Q1 2015

Q2 2015

Pertumbuhan Ekonomi (%)

104.00 106.00 108.00 110.00 112.00 114.00 116.00 118.00 120.00 122.00

Indeks Harga Konsumen (IHK) 2014 -‐ Juni 2015 (2012=100)

100

105

110

115

120

125

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), 2014 -‐ Juni 2015

20,14%

7%

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Ø  Ekonomi Indonesia Q-II/2015 tumbuh 4.67%, melambat dibanding capaian Q-II/2014 yang tumbuh 5.03% dan Q-I/2015 yang tumbuh 4.72%.

Ø  Konsumsi rumah tangga Q-I/2015 tumbuh 4,70% yoy, Q-II/2015 tumbuh 4,97% yoy, menurun dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 5,3% tahun 2014. Padahal porsi kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB sebesar 55%, sehingga menjadi mesin penggerak perekonomian nasional.

3

MENURUNNYA PERANAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

§  Ekspor menurun relatif tajam selama SI/2015 sebesar -11,86% (yoy), sehingga kenaikan surplus perdagangan pada SI/2015 sebesar USD 4,35 Milyar atau meningkat 485,34% (yoy) disebabkan oleh tingginya penurunan impor pada periode yang sama sebesar -17,81% (yoy).

§  Ekspor tidak berperan banyak dalam surplus perdagangan, bahkan trend neraca perdagangan non migas selama 2010-2014 adalah -21,17%. Ekspor juga tidak berperan dalam meningkatkan volume perdagangan karena trend volume perdagangan sebesar 3,53% lebih banyak dikontribusi oleh trend impor sebesar 6,14%. Share volume perdagangan Indonesia sejak dulu masih rata-rata 1% dari volume perdagangan dunia.

Rasio Ekspor Non Migas Terhadap PDB Indonesia (%)

32.10 34.10 31.00 29.40 29.80 24.14 24.58 26.36 24.59 23.98 23,78

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber Data: BPS diolah Kemenko Perekonomian

4

PERTUMBUHAN KONSUMSI PEMERINTAH, RUMAH TANGGA, DAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Q-I/2012

Q-II/2012

Q-III/2012

Q-IV/2012

Q-I/2013

Q-II/2013

Q-III/2013

Q-IV/2013

Q-I/2014

Q-II/2014

Q-III/2014

Q-IV/2014

Q-I/2015

Q-II/2015

Konsumsi Pemerintah 7.7% 16.8% -2.0% -0.1% 3.0% 3.2% 12.4% 7.9% 6.1% -1.5% 1.3% 2.8% 2.2% 2.3% PMTB 7.0% 10.1% 9.5% 9.8% 7.9% 5.5% 6.0% 2.1% 4.7% 3.7% 3.9% 4.3% 4.3% 3.6% Konsumsi RT 12.0% 13.0% 12.1% 10.8% 11.8% 10.9% 12.9% 13.2% 11.9% 11.7% 8.9% 9.4% 7.9% 8.4%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

Selama S-I/2015 pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga dan PMTB mengalami penurunan.


5

GAMBARAN PENURUNAN PORSI PERAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN PMTB

Q-I/2012

Q-II/2012

Q-III/2012

Q-IV/2012

Q-I/2013

Q-II/2013

Q-III/2013

Q-IV/2013

Q-I/2014

Q-II/2014

Q-III/2014

Q-IV/2014

Q-I/2015

Q-II/2015

Konsumsi Pemerintah 7 9.09 8.3 11.14 6.84 8.65 9.21 11.47 6.79 8.02 9.32 11.58 6.59 8.87 PMTB 31.42 32.29 32.67 34.13 31.25 31.9 31.04 32.39 30.87 31.4 31.05 33.38 32.65 32.28 Konsumsi Rumah Tangga 54.34 53.58 54.47 56.08 55.75 55.47 55.70 56.25 56.75 55.84 55.03 56.90 56.04 54.67 PDB 6.11 6.16 6.08 6.03 5.61 5.6 5.57 5.58 5.14 5.08 5.03 5.02 4.72 4.67

0

1

2

3

4

5

6

7

0

10

20

30

40

50

60

RATA-RATA SHARE TERHADAP PDB

Konsumsi Pemerintah 8.8%

Konsumsi Rumah Tangga 55.5%

PMTB 32.1% RATA-RATA

PERTUMBUHAN PDB 5.5%


6

PELUANG INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL ü  Pertumbuhan ekonomi global masih melambat

meskipun ekonomi USA telah pulih, namun beberapa maju tahun 2016 akan tumbuh mendekati rata-rata pertumbuhannya dalam 10 tahun terakhir.

ü  Dalam Q-II/2015, pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami peningkatan menjadi 0.7% dari sebelumnya -0.8% sedangkan untuk Tiongkok tetap senilai 7% dan Amerika Turun menjadi 2.7% dari sebelumnya 2.9%.

ü  Unemployment rate Q-II/2015, Tiongkok dan Amerika masing – masing menurun menjadi 4.04% dan 5.3% dan Jepang tetap senilai 3.5%.

ü  Pemulihan ekonomi global kedepan menjadi peluang bagi ekspansi ekonomi Indonesia.

ü  Pertumbuhan ekonomi negara berkembang utama berada di bawah rata-rata angka pertumbuhan 10 tahun terakhir

ü  Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional terkoreksi sebesar 4,7% untuk tahun 2015, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2% karena pertumbuhan output riil melambat menjadi 4,7% yoy pada Q-I/2015 dan 4,67% pada Q-II/2015, laju pertumbuhan pa l i ng l amba t se jak 2009 , namun diperkirakan pertumbuhan tahun 2015 dapat mencapai 4,9% - 5%, dan apabila kebijakan deregulasi cepat efektif maka pertubuhan mulai tahun 2016 akan meningkat signifikan

7

RESPON TERHADAP PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DEPRESIASI RUPIAH Ditengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi:

I.  Mengembangkan Ekonomi Makro yang Kondusif Pemerintah bersama-sama dengan Otoritas Moneter (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, yaitu: 1.  Stabilisasi Fiskal dan Moneter (Termasuk Pengendalian Inflasi) 2.  Percepatan Belanja 3.  Penguatan Neraca Pembayaran

II.  Menggerakkan Ekonomi Nasional Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil). Pada tahap I meliputi: 1.  Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal) 2.  Mempercepat Proyek Strategis Nasional 3.  Meningkatkan Investasi di Sektor Properti

III.  Melindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Menggerakan Ekonomi Pedesaan Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional: 1.  Stabilisasi Harga Pangan 2.  Percepatan Pencairan Dana Desa*) 3.  Penambahan Rastera 13 dan 14*)

*) Dikoordinasikan oleh Menko PMK

I

MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL

Perlunya deregulasi untuk melepas tambahan beban bagi industri, percepatan penyelesaian kesenjangan daya saing industri, dan inisiatif baru untuk mendorong

keunggulan industri nasional di pasar domestik maupun pasar global.

9

MENURUNNYA PORSI PERAN INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

*) Preliminary; **) Very Preliminary Source: Indonesian Sta8s8cs Bureau (BPS); h<p://www.bps.go.id/linkTabelSta8s/view/id/1202 (accessed 04 October 2015)

1.  Industri pengolahan memilki peran terbesar pada pembentukan PDB nasional di setiap tahunnya namun terus menurun dimana pada tahun 2005 porsi peran Industri sebesar 28,09% sedangkan pada bulan Mei 2015 menjadi 20.91%.

2.  Subsektor Industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB selama 5 tahun terakhir (2011-2015) secara berurutan adalah: Industri Makanan dan Minuman, Industri Barang Logam, Industri Alat Angkutan, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional dan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi.

14.33

8.06

20.91

1.16 0.07

9.86

13.26

4.69 3.11

3.48

3.82

2.85 1.63 3.8

3.36 1.04

1.63

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

10

TREND PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON-MIGAS UTAMA RELATIF MENURUN

2011 2012 2013 2014 Semester I 2014 Semester I 2015 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik,

Optik; dan Peralatan Listrik 8.79 11.64 9.22 2.92 0.06 8.91

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 8.66 12.78 5.10 3.89 4.43 7.78 Industri Alat Angkutan 6.37 4.26 14.95 3.94 3.01 2.65 Industri Makanan dan Minuman 10.98 10.33 4.07 9.54 10.17 8.45 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 6.49 6.04 6.58 1.53 2.83 -4.09

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Sumber : BPS diolah Kemenperin

11

PENURUNAN PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS SEMESTER I TAHUN 2015

Pertumbuhan sektor industri non-migas Indonesia pada SM-I/2015 sebesar 5,26% menurun 0,29% jika dibandingkan dengan semester yang sama pada tahun 2014, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh industri Barang logam sebesar 8.91%, industri makanan dan minuman sebesar 8.45%, industri kimia farmasi sebsar 7.78% serta industri logam dasar sebesar 7.54%. Sedangkan cabang yang mengalami penurunan adalah Industri Furniture, Kertas, dan Tekstil dan Pakaian Jadi.

8.46

4.6

-4.09

3.99

-0.4

-2.04

7.78

2.69

6.18

7.54

8.91

1.81 2.65

6.55

2.55

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sumber : BPS diolah Kemenperin

Nila

i

1 Industri Makanan dan Minuman

2 Industri Pengolahan Tembakau

3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

4 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

5 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

6 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

7 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

8 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

9 Industri Barang Galian bukan Logam

10 Industri Logam Dasar

11 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

12 Industri Mesin dan Perlengkapan

13 Industri Alat Angkutan

14 Industri Furnitur

15 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

12

PERKEMBANGAN UTILISASI INDUSTRI 2010-2013

Sampai dengan tahun 2013 umumnya utilisasi kapasitas industri relatif baik (diatas 60%), dimana cabang industri yang tinggi utilisasinya adalah: •  Industri Mesin dan Perlengkapan

dengan tingkat utilisasi 85,99%; •  Industri kertas dan barang dari kertas,

te tap i pada semeste r I 2015 pertumbuhannya menurun -2,04;

•  Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki dengan tingkat utilisasi mencapai 82,41%;

•  Industri tekstil dan pakaian jadi dengan utilisasi sebesar 80,71%, tetapi pertumbuhannya menurun -4,09%.

Dengan menurunnya impor bahan baku dan barang modal sampai dengan S-I/2015 masing-masing sebesar -18,69% dan -16,24%, maka diperkirakan utilisasi kapasitas industri akan jauh menurun.

Sumber : Kemenperin

NO LAPANGAN USAHA NILAI PRODUKSI KAPASITAS TERPASANG UTILISASI (%)

1 INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN 769,992,617,135

1,052,790,707,858 73.14

2 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU 164,160,209,682

244,335,564,311 67.19

3 INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI 185,634,515,084

230,003,083,675 80.71

4 INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI

45,927,707,561

55,727,737,990 82.41

5 INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR)

39,996,495,087

58,013,503,150 68.94

6 INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS

104,519,302,570

122,925,559,578 85.03

7 INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN OBAT TRADISIONAL

375,702,504,646

469,359,938,196 80.05

8 INDUSTRI KARET, BARANG DAIRI KARET DAN PLASTIK

128,526,367,503

170,674,079,703 75.31

9 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM

84,524,266,808

105,120,678,560 80.41

10 INDUSTRI LOGAM DASAR 101,653,758,571

158,876,529,557 63.98

11 INDUSTRI BARANG LOGAM, KOMPUTER DAN PERALATAN LISTRIK

202,275,016,960

268,652,870,776 75.29

12 INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN 25,695,212,555

29,883,269,438 85.99

13 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA 208,306,528,994

261,447,931,295 79.67

14 INDUSTRI FURNITUR 15,570,236,156

21,427,680,361 72.66

15 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA 23,170,502,656

33,787,940,233 68.58

13

KETIMPANGAN SEBARAN INDUSTRI

*) Angka Sementara Sumber Data: BPS

Industri Mikro Kecil Tahun 2014:

•  Industri Mikro sebanyak 3,2 juta unit dengan serapan tenaga kerja 6 juta orang, terbanyak di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, NTT, Bali, dan Sulawesi Selatan.

•  Industri Kecil sebanyak 284,5 ribu unit dengan serapan tenaga kerja sebanyak 2,3 juta orang, terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan NTB.

•  Industri Mikro Kecil yang mengalami pertumbuhan negatif pada Q-II/2015 adalah Sumatera Selatan, NTB, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Utara, dan Bangka Belitung.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Luar Jawa 3989 4028 3717 3717 3734 5120 4931 4487 4071 3816 3930 4038 4168 Jawa 17413 17118 16607 16901 16995 24348 23067 21207 20397 19529 19440 19554 19773 Total 21396 21146 20234 20685 20729 29468 27998 25694 24468 23345 23370 23592 23941

0

10,000

20,000

30,000

40,000

Jum

lah

Indu

stri

Jumlah Industri Besar dan Sedang di Jawa dan Luar Jawa Tahun 2001-2013*

Jawa: (82,59%)

Luar Jawa:

(17,41%)

Industri Sedang dan Besar Tahun 2014:

•  Jenis industri terbanyak: makanan (5.793 unit), tekstil (2.304 unit), pakaian jadi (2.034 unit), karet dan plastik (1.750 unit), barang galian non logam (1.584 unit), furniture (1.290 unit), kayu, gabus, bambu, rotan (1.066 unit), logam non mesin (969 unit), kimia (976 unit), dst.

•  Jenis industri yang menyerap banyak tenaga kerja: makanan (823,4 ribu), pakaian jadi (473,6 ribu), tekstil (427,1 ribu), karet dan plastik (357,5 ribu), pengolahan tembakau (278,9 ribu), kulit alas kaki (220,7 ribu), dst

•  Jenis industri yang mengalami penurunan index produksi: kimia, kertas, pakaian jadi, alas kaki, karet dan plastik.

14

Struktur Industri yang tergantung impor

Ketertinggalan teknologi

Kelemahan infrastruktur, listrik, energi, air, dan kepastian ketersediaan lahan

Ketidakterhubungan antara kegiatan industri dan bahan baku

Inefisiensi biaya logistik dan biaya administrasi (selling and general administration expenses)

Kapasitas, produktivitas, dan hubungan industrial ketenagakerjaan

Beban regulasi, birokrasi, dan penegakan hukum yang menjadi penghambat pengembangan investasi, efisiensi produksi, kelancaran distribusi, dan kepastian bahan baku

Masalah akses dan beban pembiayaan

Gangguan impor

FENOMENA PENYEBAB MENURUNNYA KINERJA INDUSTRI

PERANAN INDUSTRI TERHADAP EKSPOR

Deregulasi mendorong pengembangan produk dan pasar baru bagi ekspor hasil industri yang berdaya saing dengan memberikan kelancaran dan efisiensi

pengadaan bahan baku dan distribusi ekspor.

16

KOMPOSISI PRODUK EKSPOR NON MIGAS INDONESIA

NO Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 Trend(%) 2010-2014

Jan-Jul Perub.(%) 2015/2014

Peran.(%) 2015 2014 2015

I. PERTANIAN 5.001,90 5.165,80 5.569,20 5.713,00 5.770,60 3,94 3.131,20 3.131,80 0,02 3,99

II. INDUSTRY 98.010,60 122.187,70 116.123,30 113.029,70 117.329,50 2,86 68.506,30 63.316,70 -7,58 80,73

III. MINING 26.712,60 34.652,00 31.329,90 31.159,50 22.850,00 -4,1 13.122,50 11.966,10 -8,81 15,26

OTHERS 9,9 13 18,7 16,3 10,3 3,02 7 11,3 61,14 0,01

TOTAL EKSPOR NON-MIGAS 129.739,50 162.019,60 153.043,00 149.918,80 145.960,80 1,59 84.767,20 78.426,30 -7,48 100

Rata-rata ekspor produk industri selama 5 tahun (2010-2014) adalah 113 Miliar USD atau 76,5% dari total ekspor non migas Indonesia selama periode tersebut, dengan trend 2,86% tetapi selama Januari-Juli 2015 ekspor produk industri menurun -7,58% (yoy).

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan

Juta USD

17

PERKEMBANGAN PRODUK EKSPOR UTAMA NON MIGAS INDONESIA

NO HS/SEKTOR 2010 2011 2012 2013 2014 Trend(%) 2010-2014


Peran.(%)

2015 2014 2015

1 15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI 16.286,40 21.607,20 21.229,60 19.181,40 21.037,00 4,01 12.166,30 11.210,60 -7,86 14,29 2 27 BAHAN BAKAR MINERAL 18.499,90 27.230,70 26.184,20 24.519,00 20.843,70 1,35 12.752,00 9.967,60 -21,84 12,71 3 85 MESIN/PERLATAN LISTRIK 10.373,20 11.145,40 10.764,80 10.438,40 9.745,70 -1,89 5.620,50 4.939,00 -12,12 6,3 4 71 PERHIAASAN/PERMATA 1.425,10 2.561,70 3.204,90 2.725,50 4.619,40 27,3 2.905,60 3.609,70 24,23 4,6 5 40 KARET DAN BARANG DARI KARET 9.339,70 14.321,10 10.456,00 9.381,10 7.088,30 -9,29 4.435,30 3.500,40 -21,08 4,46 6 87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA 2.899,90 3.328,60 4.856,90 4.567,20 5.213,70 16,06 2.790,60 3.153,90 13,02 4,02 7 84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK 4.986,70 5.749,50 6.103,10 5.968,50 5.969,10 4,05 3.476,30 2.995,00 -13,85 3,82 8 64 ALAS KAKI 2.501,80 3.301,90 3.524,60 3.860,40 4.108,40 12,17 2.359,70 2.623,00 11,16 3,34 9 44 KAYU, BARANG DARI KAYU 2.935,40 3.374,70 3.448,50 3.633,00 4.070,50 7,55 2.367,30 2.330,60 -1,55 2,97

10 62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN 3.611,00 4.149,70 3.749,20 3.906,20 3.932,40 1,11 2.399,30 2.329,90 -2,89 2,97 11 48 KERTAS/KARTON 4.186,20 4.169,40 3.937,20 3.756,60 3.743,80 -3,22 2.166,50 2.112,50 -2,49 2,69 12 26 BIJIH, KERAK, DAN ABU LOGAM 8.139,70 7.330,90 5.054,80 6.526,30 1.906,00 -26,06 325,2 1.944,80 498,02 2,48 13 61 BARANG-BARANG RAJUTAN 2.889,90 3.541,10 3.439,80 3.481,40 3.428,30 3,3 2.075,40 1.925,70 -7,22 2,46 14 38 BERBAGAI PRODUK KIMIA 1.806,50 3.577,40 3.751,90 3.710,60 4.060,60 18,02 2.491,00 1.575,80 -36,74 2,01 15 39 PLASTIK DAN BARANG DARI

PLASTIK 2.150,10 2.513,70 2.487,30 2.602,80 2.760,30 5,49 1.595,60 1.367,30 -14,31 1,74

16 55 SERAT STAFEL BUATAN 2.075,20 2.545,90 2.260,90 2.327,80 2.331,50 1,44 1.340,60 1.338,80 -0,13 1,71 17 29 BAHAN KIMIA ORGANIK 2.690,10 3.815,90 2.811,50 2.760,20 3.158,20 -0,03 2.034,30 1.324,00 -34,92 1,69 18 03 IKAN DAN UDANG 1.687,20 2.045,20 2.201,80 2.389,80 2.620,20 10,92 1.452,20 1.231,00 -15,23 1,57 19 73 BENDA-BENDA DARI BESI DAN

BAJA 1.468,00 1.905,80 2.042,40 2.152,00 2.232,90 10,08 1.335,90 1.129,10 -15,48 1,44

20 94 PERABOT, PENERANGAN RUMAH 2.021,90 1.822,20 1.899,40 1.873,60 1.902,10 -0,94 1.129,00 1.078,30 -4,49 1,37 LAIN-LAIN 27.761,20 31.980,40 29.632,00 30.157,00 31.188,30 12,34 17.547,80 16.739,40 -8,08 21,34 TOTAL EKSPOR NON MIGAS 129.739,50 162.019,60 153.043,00 149.918,80 145.960,80 1,59 84.767,20 78.426,30 -7,48 100

Tidak ada perkembangan produk ekspor baru Indonesia selama 5 tahun dalam komposisi produk utama ekspor Indonesia.

Juta USD


18

KINERJA NEGATIF EKSPOR PRODUK INDUSTRI

NO HS/KOMODITAS 2010 2011 2012 2013 2014 Trend(%) 2010-2014


Peran.(%) 2015 2014 2015

1 15 LEMAK & MINYAK HEWAN/NABATI 16.286,40 21.607,20 21.229,60 19.181,40 21.037,00 4,01 12.166,30 11.210,60 -7,86 17,71

2 85 MESIN/PERLATAN LISTRIK 10.373,20 11.145,40 10.764,80 10.438,40 9.745,70 -1,89 5.620,50 4.939,00 -12,12 7,80

3 71 PERHIAASAN/PERMATA 1.425,10 2.561,70 3.204,90 2.725,50 4.619,40 27,3 2.905,60 3.609,70 24,23 5,70

4 40 KARET DAN BARANG DARI KARET 9.339,70 14.321,10 10.456,00 9.381,10 7.088,30 -9,29 4.435,30 3.500,40 -21,08 5,53

5 87 KENDARAAN DAN BAGIANNYA 2.899,90 3.328,60 4.856,90 4.567,20 5.213,70 16,06 2.790,60 3.153,90 13,02 4,98

6 84 MESIN-MESIN/PESAWAT MEKANIK 4.986,70 5.749,50 6.103,10 5.968,50 5.969,10 4,05 3.476,30 2.995,00 -13,85 4,73

7 64 ALAS KAKI 2.501,80 3.301,90 3.524,60 3.860,40 4.108,40 12,17 2.359,70 2.623,00 11,16 4,14

8 44 KAYU, BARANG DARI KAYU 2.935,40 3.374,70 3.448,50 3.633,00 4.070,50 7,55 2.367,30 2.330,60 -1,55 3,68

9 62 PAKAIAN JADI BUKAN RAJUTAN 3.611,00 4.149,70 3.749,20 3.906,20 3.932,40 1,11 2.399,30 2.329,90 -2,89 3,68

10 48 KERTAS/KARTON 4.186,20 4.169,40 3.937,20 3.756,60 3.743,80 -3,22 2.166,50 2.112,50 -2,49 3,34

LAIN-LAIN 39.465,40 48.478,40 44.848,40 45.611,60 47.801,30 21,12 27.818,40 24.512,60 -11,88 38,71

INDUSTRY 98.010,60 122.187,70 116.123,30 113.029,70 117.329,50 2,86 68.506,30 63.316,70 -7,58 80,73

Umumnya ekspor produk utama industri mengalami penurunan selama Januari-Juli 2015 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014, kecuali alas kaki dan kendaraan bermotor.


Juta USD

19

PERBANDINGAN PERAN EKSPOR INDONESIA

Gambaran Peran Sektor Manufaktur terhadap Kinerja Ekspor Indonesia

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 Ekspor manufaktur Indonesia 58.420 68.418 67.645 67.871 70.951

Total eskpor Indonesia 157.779 203.497 190.032 182.552 176.293

Share ekspor manufaktur 37% 34% 36% 37% 40%

(Juta USD) Sumber: WTO

Share Manufaktur Indonesia Terhadap Impor Manufaktur Dunia

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 Ekspor manufaktur Indonesia 58.420 68.418 67.645 67.871 70.951

Impor Manufaktur Dunia 10.353.577 11.978.791 11.999.173 12.399.604 12.788.420

Share Manufaktur Indonesia 1% 1% 1% 1% 1%

Peran sektor industri terlihat kecil, karena perbedaan definisi antara klasifikasi WTO tentang produk manufaktur dengan BPS untuk produk industri. Namun demikian, pangsa ekspor manufaktur Indonesia tidak berkembang di kisaran 1% dari total impor dunia terhadap produk manufaktur.

1.1% 1.5% 2.0% 1.8% 1.8% 1.7% 0.4%

0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 1.5%

1.9% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

2.6%

3.4%

3.9% 3.9% 4.0% 4.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indonesia Philippina Thailand Singapura

Sumber : Trademap

20

KECILNYA PERAN PRODUK UNGGULAN INDONESIA TERHADAP IMPOR DUNIA

ü  Share ekspor Indonesia relatif kecil terhadap impor dunia. ü  Beberapa komoditi utama Indonesia sangat sensitif terhadap harga komoditi

tersebut di pasaran Internasional, seperti komoditi pertanian dan pertambangan sehingga diperlukan peningkatan peran lembaga lindung nilai (hedging) dan bursa komoditi untuk menjamin kepastian harga yang diterima petani dan penambang.

Sumber : Trademap

KODE HS

DESKRIPSI

2014 EKSPOR

INDONESIA (RIBU USD)

IMPOR DUNIA (RIBU USD)

SHARE EKSPOR INDONESIA TERHADAP

IMPOR DUNIA

'2701 Coal; briquettes, ovoids & similar solid fuels manufactured from coal 18.697.800 113.234.229 17% '1511 Palm oil & its fraction 17.464.905 35.398.365 49% '2711 Petroleum gases 17.180.283 447.067.462 4% '2709 Crude petroleum oils 9.271.214 1.502.034.440 1% '4001 Natural rubber,balata,gutta-percha etc 4.744.753 18.124.040 26% '8703 Cars (incl. station wagon) 2.641.590 698.781.623 0% '1513 Coconut (copra),palm kernel/babassu oil & their fractions 2.484.350 6.234.379 40% '4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood 2.372.471 14.777.695 16% '3823 Binders for foundry molds or cores; chemical products and residuals 2.367.121 9.284.953 25% '2713 Petroleum coke, petroleum bitumen & other residues of petroleum

oils 2.309.578 20.974.846 11%

21

BELUM BERKEMBANGNYA JENIS PRODUK EKSPOR INDONESIA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN IMPOR DUNIA

Jumlah KomodiV Ekspor Indonesia di pasar dunia sekitar 88%...

HS Code yang

Diekspor Indonesia

88%

HS Code yang Tidak Diekspor Indonesia

12%

HS Code yang

Diekspor Indonesia

90%

HS Code yang Tidak Diekspor Indonesia

10%

Jumlah Komoditi (HS Code 4 Digit) Di dunia yang Diekspor Indonesia Thn 2010

Jumlah Komoditi (HS Code 4 Digit) Di dunia yang Diekspor Indonesia Thn 2014

Sumber : Trademap

22

MENURUNNYA KONTRIBUSI DAERAH UTAMA TERHADAP EKSPOR NON MIGAS NASIONAL (dalam juta USD)

Sumber : BPS yang telah diolah oleh Kementerian Perdagangan

PERANAN INDUSTRI TERHADAP INVESTASI

Deregulasi bertujuan untuk mempermudah investasi sektor industri baik untuk pengembangan cabang-cabang industri maupun untuk meningkatkan ekspor

dan penyerapan tenaga kerja.

24

INVESTASI ASING SEKTOR INDUSTRI MENURUN

P : Jumlah Izin Usaha; I : Nilai Realisasi Investasi Sumber : BKPM diolah Kemenperin

Nilai investasi PMDN sektor industri s.d Mei 2015 sebesar Rp 25,56 triliun atau tumbuh sebesar 111,83% dibanding Mei Tahun 2014 sebesar Rp 12,06 triliun. Investasi sektor industri memberikan kontribusi sebesar 59,54% dari total investasi PMDN s.d Mei 2015 sebesar Rp 42,93 triliun. Tetapi nilai investasi PMA sektor industri s.d Mei 2015 mencapai USD 2,50 milyar atau menurun sebesar -22,05% dibandingkan Mei 2014 sebesar USD 3,21 milyar. Investasi PMA sektor industri memberikan kontribusi sebesar 34,03% dari total investasi PMA s.d Mei 2015 sebesar USD 7,37 milyar.

NO SEKTOR

PMDN PMA

Mei 2014 Mei 2015 % (I) Mei 2014 Mei 2015 % (I) P I P I P I P I

1. Industri Makanan 120 4.928,9 292 7.972,8 61,76 271 1.287,1 304 201,2 -84,37 2. Industri Tekstil 17 190,4 64 1.688,7 786,78 89 81,9 195 70,6 -13,76

3. Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki 1 - 6 5,4 100 37 17,5 55 55,4 -215,67

4. Industri Kayu 2 2,7 25 28,7 952,11 23 2,7 27 12,3 360,47

5. Ind. Kertas & Percetakan 12 1.446,6 32 655,8 -54,67 31 21,4 54 134,3 528

6. Ind. Kimia dan Farmasi 26 2.510,9 95 7.043,6 180,53 170 468,1 193 412,8 -11,83 7. Ind. Karet dan Plastik 41 1.171,3 89 1.333,6 13,86 89 239,6 158 174,4 -27,23 8. Ind. Mineral Non Logam 14 1.436,0 50 2.772,5 93,07 47 164,3 62 456,0 177,50

9. Ind. Logam, Mesin & Elektronik 26 366,8 110 3.337,3 809,95 275 460,4 541 609,9 32,47

10. Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam 2 2,6 3 - -100 3 - 1 - -

11. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain 3 11,4 27 701,7 6063,92 126 421,6 206 373,4 -11,44

12. Industri Lainnya - 4.928,9 18 22,6 100 70 53,9 90 8,7 -83,85 Jumlah 264 12.067,6 811 25.562,8 111,83 1,231 3.218,6 1.886 2.508,9 -22,05

25

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Untuk Sektor Industri

Industri PMDN Industri PMA

PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUN DALAM INVESTASI SEKTOR INDUSTRI

Sumber: BKPM

•  PMDN, terjadi penurunan penyerapan TKI dari sebesar 279.099 tahun 2012 menjadi hanya 124.135 tahun 2014 (turun sebesar 56%).

•  PMA, terjadi penurunan penyerapan TKI dari sebesar 510.540 tahun 2012 menjadi hanya 222.345 tahun 2014 (turun sebesar 56%).

KEBIJAKAN DEREGULASI TAHAP I

Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

27

1.  Tujuan: Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk mendorong daya saing industri, dengan

a.  Pemulihan Efisiensi: Memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri, seperti: mempermudah pengadaan bahan baku hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan; menghilangkan kewajiban pendaftaran produk jadi; uji teknik produkjadi; mendorong perluasan kegiatan industri baru melalui pengembangan kawasan industri; kemudahan investasi sektor industri; memperlancar pengadaan impor komponen/kelengkapan untuk keperluan ekspor industri; menghilangkan duplikasi pemeriksaan fisik untuk kelancaran ekspor dan distribusi produk industri, dsb;

b.  Penyelesaian Kesenjangan Daya Saing: Mempercepat penyelesaian kesenjangan daya saing industri dibandingkan dengan kondisi daya saing negara lain, seperti mempermudah birokrasi pengadaan lahan, memperkuat sistem pembiayaan usaha, memperkuat fungsi ekonomi koperasi, meningkatkan kegiatan wisata, membenahi sistem pengupahan, penurunan harga gas, konversi BBM ke BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW, dsb;

c.  Mendorong Keunggulan: Menciptakan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan daya saing industri, seperti: fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, pengembangan pusat logistik berikat, inland FTA, dsb, sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

KEBIJAKAN DEREGULASI I – 9 SEPTEMBER 2015: MENGGERAKKAN EKONOMI NASIONAL Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

I.1

28

2.  Bentuk Kebijakan Deregulasi: a.  Mengurangi Peraturan (Deregulasi):

§  Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulations. §  Melakukan keselarasan antar peraturan. §  Melakukan konsistensi peraturan.

b.  Mempermudah Pelayanan Birokrasi (Debirokratisasi): §  Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit persyaratan

perizinan, dan sebagainya. §  Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan serta

penyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan. §  Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya). §  Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan. §  Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.

c.  Meningkatkan Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha: §  Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage control channel). §  Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli. §  Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

3.  Cakupan Kegiatan Industri yang Direlaksasi: a.  Kemudahan Investasi; b.  Efisiensi Industri; c.  Kelancaran Perdagangan dan Logistik; d.  Kepastian Pengadaan Bahan Baku Sumber Dalam Negeri, terutama untuk sektor pertanian kelautan dan

perikanan, hasil hutan, dan barang tambang.

KEBIJAKAN DEREGULASI I – 9 SEPTEMBER 2015: MENGGERAKKAN EKONOMI NASIONAL Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

29

RINGKASAN DEREGULASI TAHAP I

KEMUDAHAN INVESTASI

EFISIENSI INDUSTRI

KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK

KEPASTIAN BAHAN BAKU

SUMBER DALAM NEGERI

PP : 10 RPP : 1 Inpres : 1 Permen : 31 Perka : 4 TOTAL 52 PERATURAN

PP : 1 RPP : 2 Perpres : 3 Inpres : 2 Permen : 21 Perdirjen : 1 TOTAL 30 PERATURAN

PP : 5 RPP : 1 Perpres : 3 Permen : 36 Perke : 2 Perdirjen : 1 SE : 1 TOTAL 49 PERATURAN

PP : 1 RPP : 1 Perpres : 1 Permen : 5 TOTAL 8 PERATURAN

30

KEMUDAHAN INVESTASI

PENYEDIAAN TANAH: - Persyaratan HGU, HGB, HPAT - Pengaturan Kepemilikan Tanah - Persyaratan dan Perluasan Lingkup Kerja

PPAT - Pengaturan Penggunaan Tanah Terlantar - Persyaratan Izin Memiliki Rumah Tinggal

oleh Orang Asing - Efisiensi Biaya Pengurusan Tanah - Pengadaan Tanah untuk Umum - Petunjuk Pengadaan Tanah

KEMUDAHAN SEKTOR KEHUTANAN: - Tata Cara Peruntukan Hutan - Penggunaan Kawasan Hutan - Pinjam Pakai Kawasan Hutan - Pembatasan Luas Izin Usaha - Pemanfaatan Hasil Hutan

KEPASTIAN USAHA HORTIKULTURA:

- Grandfather Clause untuk Investasi Hortikultura

- Wisata Agro Hortikultura

- Kewajiban Divestasi Usaha Perkebunan

PENGEMBANGAN UMKM DAN PENGUATAN FUNGSI EKONOMI

KOPERASI: - Pengembangan Inkubator - Wirausaha dan Peningkatan peran

dan skala koperasi sebagai badan usaha ekonomi

Penguatan fungsi PTSP dalam

pelayanan perizinan dan non perizinan serta percepatan proyek strategis

nasional

SEKTOR ENERGI: - Penyediaan penjualan solar

eceran, BBG bagi nelayan, penurunan harga gas untuk industri tertentu

- Penggunaan APBN untuk Kilang Minyak Dalam Negeri oleh Pertamina

- Perizinan Invetasi Listrik - Tanggap Darurat Krisis

Energi

31

EFISIENSI INDUSTRI

REVITALISASI BUMN PENINGKATAN PERAN

PERUMNAS; DAN Penggabungan PT.Reasuransi Umum Indonesia ke Dalam PT. Reasuransi Indonesia Utama

PERIZINAN: - Penghilangan Rekomendasi,

IP, LS, Wajib SNI barang tertentu

- API sebagai identitas Importir - Penegasan Penghilangan

IUOP bagi Kegiatan cut and fill

Pengaturan Sumber Daya Air

Besaran Rasio Hutang dan Modal untuk

Perhitungan PPh Reformasi

kawasan industri Inland FTA

Pengaturan Sistem Pengkajian atau

Pengupahan

Penegasan Harga Gas Bumi oleh

Pemerintah

Insentif fiskal untuk sektor angkutan/

transportasi

32


API sebagai Identitas tunggal

Importir dan SIUP sebagai indentitas

eskportir

Kelancaran ekspor produk industri dengan

menghilangkan perizinan, persyaratan

dan duplikasi pemeriksaan

Kemudahan impor bahan baku untuk

industri dan pengawasan impor barang konsumsi Fasilitas KITE untuk

IKM

Pusat Logistik Berikat

Distribusi Dalam Negeri: Pengawasan Peredaran

Barang yang ber-SNI dan Label Berbahasa Indonesia serta

Toko Modern

Otomasi Pengawasan

Peredaran Obat dan Makanan

KEMUDAHAN WISATA:

- Penghapusan CAIT - Perubahan

Ketentuan Bebas Visa Kunjungan

33

KEPASTIAN BAHAN BAKU

SUMBER DALAM NEGERI

Perikanan dan Kelautan: garam, efisiensi usaha

nelayan

PERTANIAN: Pengadaan langsung

benih holtikultura

PERTAMBANGAN: Kemudahan

pengadaan scrap

34

PAKET KEBIJAKAN I – 9 September 2015: Menggerakkan Ekonomi Nasional Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

I.2

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH REGULASI TOTAL

REGULASI PP Perpres Inpres Permen Lainnya 1. Kemenko Perekonomian 2 2 2. Kementerian Perindustrian 1 14 15 3. Kementerian Perdagangan 30 2 32 4. Kementerian Keuangan 4 6 10 5. Kementerian Pertanian 1 1 5 7 6. Kementerian ESDM 2 7 1 1 11 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 6 1 3 10

8. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan 2 2

9. Kementerian Ketenagakerjaan 2 1 3 10. Kementerian Perhubungan 5 5 11. Kementerian PU PR 1 1 12. Kementerian Kesehatan 1 1 13. Kementerian Pariwisata 2 2 14. Kementerian KUKM 29 29

15. BKPM 2 2

16. BPOM 2 2

Total Regulasi 17 11 2 96 8 134

Rekapitulasi Deregulasi Berdasarkan K/L

KEBIJAKAN DEREGULASI TAHAP II

Kemudahan Perizinan Investasi dan Devisa Hasil Ekspor

36

POKOK – POKOK KEBIJAKAN DEREGULASI II - 29 SEPTEMBER 2015

1.  Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam •  Memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu

tiga jam •  Pemegang Izin Investasi sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi di

Kawasan Industri.

2.  Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat •  Tax Allowance

Pemerintah memberikan atau menolak tax allowance kepada investor, setelah 25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi ‎.

•  Tax Holiday Pemerintah mengesahkan pemberian tax holiday, maksimun 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.

3.  Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi •  Tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah

galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya •  Kebijakan ini telah tertuang dalam PP No. 69/ 2015 tentang impor dan

penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN.

37

4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat •  Pembangunan dua pusat logistik berikat, di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak

terkait BBM, yang direncanakan siap beroperasi menjelang akhir tahun. •  Manfaat: perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar

negeri, cukup mengambil dari gudang berikat. 5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito

•  Pengurangan pajak bunga deposito diberikan kepada Eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) ke BI.

•  DHE yang disimpan dalam bentuk deposito: (i) 1 bulan diturunkan 10 persen, (ii) 3 bulan menjadi 7,5 persen, (iii) 6 bulan menjadi 2,5 persen dan (iv) di atas 6 bulan 0 persen.

•  Jika dikonversi ke rupiah: (i) 1 bulan 7,5 persen, (ii) 3 bulan 5 persen, dan (iii) 6 bulan langsung 0 persen.

6.  Perampingan Izin Sektor Kehutanan •  Mempercepat Izin investasi dan produksi sektor kehutanan dengan mengurangi dari 14 izin

menjadi 6 izin

POKOK – POKOK KEBIJAKAN DEREGULASI II - 29 SEPTEMBER 2015

38

KEMUDAHAN LAYANAN INVESTASI 3 JAM DI KAWASAN INDUSTRI

Regulasi yang telah diterbitkan: 1.  Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman

Modal. 2.  Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan

Penanaman Modal. 3.  Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas

Penanaman Modal. 4.  Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal.

Pokok – Pokok Kebijakan; •  Kriteria untuk mendapatkan layanan cepat investasi 3 jam adalah para investor memiliki rencana investasi minimal Rp

100 miliar dan atau rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia di atas 1,000 (seribu) orang. •  Permohonan disampaikan langsung oleh calon pemegang saham ke PTSP Pusat di BKPM. Satu calon pemegang

saham boleh mewakili calon pemegang saham lainnya sepanjang membawa lampiran surat kuasa. •  Layanan cepat Pendirian Badan Hukum Investasi melalui PTSP Pusat di BKPM ini meliputi izin penanaman modal

(investasi), akta pendirian perusahaan, dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum Indonesia, serta NPWP.

•  Izin investasi yang diberikan sekaligus akan berfungsi sebagai izin konstruksi untuk memulai kegiatan investasi di Kawasan Industri. Tapi sebelumnya, perusahaan tersebut harus memenuhi norma/standar dalam berinvestasi yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Kawasan Industri, antara lain pajak, TDP, Izin Gangguan/SITU, IMB, Izin Lokasi, Pertimbangan Teknis Pertanahan, HGB, Izin Lingkungan dan Amdal, Amdal Lalin, ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain.

KEBIJAKAN DEREGULASI TAHAP III

Kemudahan Usaha Jasa Keuangan, Pembiayaan Ekspor, dan Pengurangan Beban Usaha

40

POKOK-POKOK PAKET KEBIJAKAN TAHAP III – 7 OKTOBER 2015

I.  Paket Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan 1.  Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing dan pengelolaan (trust)

bank. 2.  Rancangan skema asuransi pertanian. 3.  Rmodal ventura. 4.  Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientqsi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha

mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 5.  Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 6.  Penegasan implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit.

II.  Penurunan Harga BBM, Listrik Dan Gas 1  Harga BBM

•  Harga Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015. •  Harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp 200 per liter, sehingga harga eceran BBM jenis

solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga BBM jenis solar juga akan berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi. Keputusan ini berlaku 3 hari sejak pengumuman ini.

•  Harga BBM jenis premium tetap, yakni Rp 7.400 per liter (Jamali) dan Rp 7.300 (di luar Jamali).

41


III.  PENURUNAN HARGA BBM, LISTRIK DAN GAS

2   Harga Gas

•  Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (Million British Thermal Unit). Sedangkan harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas. Meski demikian, penurunan harga gas ini tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama.

•  Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016. “Karena masih harus mengubah aturan tentang PNBP-nya,” ujar Darmin .

3   Harga Listrik

•  Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan mengalami penurunan tarif mengikuti turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment).

•  Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23:00 hingga pagi hari pukul 08:00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.

•  Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60% dari tagihan selama setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya

42


IV.  PERLUASAN WIRAUSAHAWAN PENERIMA KUR

•  Dalam rangka meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% persen. Pada paket kebijakan ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai, dipertegas dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Menurut Darmin Nasution, “Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru.”

V.  PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

1.  Untuk menunjang perekonomian di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

2.  Beberapa substansi pengaturan baru yang mencakup beberapa hal seperti:

a)  Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam);

b)  Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3 jam

43


c)  Kelengkapan perijinan prinsip •  Proposal, pendirian perusahaan, alas Hak Tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya

kegiatan lapangan; •  Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan

tentang Hak Penggunaan Lahan

c)  Jangka Waktu pengurusan (Persyaratan harus lengkap): •  Hak Guna Usaha (HGU) dari 30 – 90 hari à 20 hari kerja (s/d 200 ha) atau 45 hari kerja (>

200 ha) •  Perpanjangan/ pembaruan HGU dari 20 – 50 hari à 7 hari kerja (s/d 200 ha) atau 14 hari kerja

(> 200 ha) •  Permohonan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari 20 – 50 hari kerja à 20 hari kerja (s/d 15

ha) atau 30 hari kerja (>15 ha) •  Perpanjangan/ pembaruan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari 20 – 50 hari kerja à 5 hari

kerja (s.d 15 ha) atau 7 hari kerja (>15 ha) •  Hak Atas Tanah dari 5 hari kerja à1 hari kerja •  Penyelesaian pengaduan dari 5 hari kerja à2 hari kerja

e)  Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan, termasuk audit luas lahan, oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

44

REKAPITULASI PERIZINAN DEREGULASI

JENIS REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN

SISA IZIN (per 6 Okt 2015) RENCANA REALISASI

Peraturan Pemerintah 41 19 22

Peraturan Presiden 4 4

Instruksi Presiden

Peraturan Menteri Perindustrian 38 17 13 25

Peraturan Menteri Perdagangan 125 47 28 97

Peraturan Menteri Keuangan 6 6

Peraturan Menteri Pertanian 11 3 8

Peraturan Menteri ESDM

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4 4

Peraturan Menteri Perhubungan 7 7

Peraturan Menteri Kesehatan 1 1

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 14 14

Peraturan Kepala BKPM 5 5

Peraturan Kepala BPOM

256 86 41 215

45

REKAPITULASI PERIZINAN DEREGULASI

KLASIFIKASI REGULASI JUM49H IZIN YANG DIHILANGKAN SISA IZIN

(per 6 Okt 2015) RENCANA REALISASI

Kemudahan Investasi 44 5 0 44

Efisiensi Industri 49 22 16 33 Kelancaran Perdagangan dan Logistik 150 52 22 128

Kepastian Bahan Baku Sumber Dalam Negeri 13 7 3 10

TOTAL REGULASI 256 86 41 215

LAMPIRAN

47

KEMUDAHAN INVESTASI

NO REGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI

1. PP Kawasan Industri 19 14 5 Mendorong keunggulan

2 PP yang melaksanakan UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, untuk memberikan grandfather clause bagi investasi perkebunan hortikultura

Pemulihan efisiensi

3 PP yang merevisi PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

1 Izin peralihan Hak Pakai atas tanah negara

- 1 Izin peralihan Hak Pakai atas tanah negara

Penyelesaian kesenjangan daya saing

4 PP yang merevisi PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- - - Pemulihan efisiensi

5 PP yang merevisi PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT


6 PP yang merevisi PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

1 Izin Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar

- 1 Izin Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara

Pemulihan efisiensi

7 PP yang merevisi PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia-

- - - Mendorong keunggulan

48

KEMUDAHAN INVESTASI


8 PP yang merevisi PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional


9 PP perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk debirokratisasi dengan memperpendek jangka waktu proses pengajuan perpanjangan IUP, IUPK, KK, dan PKP2B

6 -  Ijin Usaha

Pertambangan (IUP) -  IUP Eksplorasi -  IUP Operasi Produksi -  Izin Usaha

Pertambangan Khusus (IUPK)

-  IUPK Eksplorasi -  IUPK Operasi

Produksi

- 6 -  Ijin Usaha Pertambangan

(IUP) -  IUP Eksplorasi -  IUP Operasi Produksi -  Izin Usaha

Pertambangan Khusus (IUPK)

-  IUPK Eksplorasi -  IUPK Operasi Produksi

Pemulihan efisiensi

10 PP tentang PPN Jasa Kepelabuhanan, untuk memberikan insentif PPN bagi angkutan laut luar negeri

Mendorong keunggulan

11 PP yang merevisi PP No 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN, untuk insentif, PPN dibebaskan bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat)


12 RPP Usaha Wisata Agro Hortikultura Mendorong keunggulan

49

KEMUDAHAN INVESTASI


13 PP tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN, untuk insentif, PPN tidak dipungut bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat)


14 Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional


15 Perpres yang merevisi Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- - - Penyelesaian kesenjangan daya saing

16 Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri, sebagai pedoman akselerasi pembangunan kilang minyak (termasuk produk turunannya) melalui dana APBN dan penugasan kepada Pertamina

Pemulihan efisiensi

50

KEMUDAHAN INVESTASI


17 Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan infratstruktur ketenaga listrikan, untuk deregulasi dan debirokratisasi proses perizinan investasi listrik


18 Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Pemulihan efisiensi

19 Inpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Pemulihan efisiensi

20 Revisi Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2003 jo Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan untuk menyesuaikan seluruh jenis izin usaha harus disamakan nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan sektor.


21 Perka BKPM yang merevisi Perka BKPM No 3 Tahun 2012, agar dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengawasan terutama perubahan investasi dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga K/L terkait dan asosiasi industri mendapatkan informasi perubahan.

5 -  Pendaftaran penanaman modal

-  Izin prinsip -  Izin usaha -  Izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing

-  Izin kantor perwakilan perusahaan asing

- 5 - Pendaftaran penanaman modal

-  Izin prinsip -  Izin usaha -  Izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing

-  Izin kantor perwakilan perusahaan asing

Pemulihan efisiensi

51

KEMUDAHAN INVESTASI


22 Perka BKPM tentang Izin Prinsip Penanaman Modal

Pemulihan efisiensi

23 Perka BKPM tentang Fasilitas Penanaman Modal

Pemulihan efisiensi

24 Permentan yang merevisi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, untuk merubah pasal 14 yang mewajibkan divestasi kepada koperasi pekebun setempat


25 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

1 Izin pinjam pakai kawasan hutan

- 1 Izin pinjam pakai kawasan hutan

Pemulihan efisiensi

52

KEMUDAHAN INVESTASI


26 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II2014 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.

3 - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan dalam Hutan Alam

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam

- 3 - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan dalam Hutan Alam

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam

Pemulihan efisiensi

27 Permen ATR/Kep. BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

- -‐ -‐ Pemulihan efisiensi

28 Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Pemulihan efisiensi

29 Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Pemulihan efisiensi

30 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 145/KEP/M/1998 tentang Petunjuk Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi, agar Koperasi dapat membangun modal penyertaan sebagai instrumen modal yang sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan sehingga dapat mengembangkan pemupukan modal Koperasi yang berasal dari luar


53

KEMUDAHAN INVESTASI


31 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/KEP/M/III/1998 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Kecil, untuk mendukung koperasi berani masuk ke sektor lain


32 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, agar selaras dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah

5 -  Permohonan

pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

-  Permohonan Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

-  Permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan Syariah

-  Permohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang

-  Permohonan ijin perubahan pola operasional menjadi sistem syariah untuk konversi data keuangan

5 -  Permohonan pengesahan

akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

-  Permohonan Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

-  Permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan Syariah

-  Permohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang

-  Permohonan ijin perubahan pola operasional menjadi sistem syariah untuk konversi data keuangan


33 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 118/PER/M.KUKM/X/2004 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM, untuk mengakomodir UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM dan diklat pengembangan kompetesi usaha mikro


54

KEMUDAHAN INVESTASI


34 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraaan Tugas Pembanguan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi

2 -  Menunjuk gubernur sebagai

pejabat untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan UKM dlm pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi yang anggotanya berdomisili lebih dari 1 kab/kota dalam propinsi

-  Menunjuk bupati untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan UKM dlm pengesahan akta sebagai pejabat dlm pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi yang anggotanya berdomisili di wilayah bersangkutan

- Merevisi ketentuan yang memberi wewenang gubernur dan bupati dalam dlm pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi

2 pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi adalah wewenang pemerintah pusat


35 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 124/Kep/M.UKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi

1 Menugaskan Deputi Kelembagaan Kemen Koperasi dan UKM sebagai pejabat untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan UKM dlm pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi yang anggotanya berdomisili lebih dari 1 propinsi

-‐ Merevisi ketentuan yang Menugaskan Deputi Kelembagaan Kemen Koperasi dan UKM dalam dlm pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi



55

KEMUDAHAN INVESTASI


36 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 01/PER/MENEG/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi

1 Pejabat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota berwewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi

- Merevisi ketentuan yang memberi wewenang Pejabat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota berwewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi



37 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota/Penggerak Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi


38 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah


56

KEMUDAHAN INVESTASI


39 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 35.3/PER/K.UKKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah


40 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah

Penyelesaian kesenjangan

41 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/K.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi

- -‐ -‐ Penyelesaian kesenjangan daya saing

42 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP


57

KEMUDAHAN INVESTASI


43 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Unit Simpan Pinjam, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP


44 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kepatuhan KSP, serta menyesuaikan dengan Keppres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan terhadap Koperasi


45 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/PER/M.KUKM/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 3/PER/M.KUKM/1/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi


46 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi Nomor 15/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19 /PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP

2 - Izin Usaha Kegiatan Simpan Pinjam - Izin pembukaan Kantor Cabang

- 2 - Izin Usaha Kegiatan Simpan Pinjam - Izin pembukaan Kantor Cabang


58

KEMUDAHAN INVESTASI


47 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 7/Per/m.KUKM/IX/2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar, untuk mendorong berkembangnya koperasi yang menjalankan usaha di sektor riil

1 Rekomendasi oleh dinas sebagai syarat Calon Koperasi Skala Besar

-‐ 1 Rekomendasi oleh dinas sebagai syarat Calon Koperasi Skala Besar


48 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 10/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Rapat Anggota Koperasi untuk menyesuaikan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi


49 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akutansi Koperasi, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha (pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor riil, usaha simpan pinjam koperasi, dan usaha simpan pinjam syariah)


50 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 01/PER/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi


51 Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 11/Per/M.KUKM/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, untuk menyelaraskan dengan Perpres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM

1 Izin Operasional Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

-‐ 1 Izin Operasional

Penyelenggaraan Inkubator

Wirausaha


59

KEMUDAHAN INVESTASI


52 Permen Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha dan sebagai pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor riil


60

EFISIENSI INDUSTRI


53 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional


54 PP Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi kegiatan industri

Pemulihan Efiensi

55 PP Sistem Pengupahan untuk melaksanakan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Pemulihan Efiensi

56 Perpres yang merevisi Perpres No.180 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No.79 tahun 2011 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia

1 Clearance and

Approval for Indonesian Territory

(CAIT)

- 1 Clearance and

Approval for Indonesian Territory

(CAIT)

Pemulihan Efiensi

57 Perpres yang merevisi Perpres Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

1 Izin tinggal kunjungan

- 1 Izin tinggal kunjungan

Pemulihan Efiensi

58 Peraturan Presiden tentang kebijakan harga gas bumi tertentu dalam kegiatan usaha hulu migas, untuk menegaskan otoritas Pemerintah sebagai kuasa penambangan dalam menetapkan harga gas bumi


59 Inpres Inland FTA Penyelesaian kesenjangan daya saing

60 Inpres Kebijakan Deregulasi Nasional Pemulihan Efiensi

61 Dikeluarkan Surat Dirjen Minerba perihal petunjuk operasional bagi dinas ESDM di Daerah yang menegaskan tidak diperlukannya IUOP dalam kegiatan cut and fill kawasan industri, untuk memberikan kepastian usaha bagi kawasan industri

Pemulihan Efiensi

61

EFISIENSI INDUSTRI


62 Permendag yang merevisi Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Tekstil Dan Produk Tekstil Batik Dan Motif Batik, untuk menghilangkan rekomendasi dari Kemenperin

4 -  Importir Terdaftar Tekstil dan Produk

Testil Batik dan Motif Batik -  Persetujuan Impor -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor

1 - Rekomendasi

3 -  Importir Terdaftar Tekstil dan

Produk Testil Batik dan Motif Batik

-  Persetujuan Impor -  Verifikasi Surveyor

Pemulihan Efiensi

63 Permendag yang merevisi Permendag No 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dan melarang impor barang-baru untuk alat kesehatan.

9 -  Perusahaan Pemakai langsung -  Perusahaan Rekondisi -  Perusahaan Remanufakturing -  Perusahaan Penyedia Peralatan

Kesehatan -  Izin usaha -  Izin edar -  Persetujuan impor -  Rekomendasi -  Verifikasi surveyor

1 Rekomendasi

8 -  Perusahaan Pemakai langsung -  Perusahaan Rekondisi -  Perusahaan Remanufakturing -  Perusahaan Penyedia Peralatan

Kesehatan -  Izin usaha -  Izin edar -  Persetujuan impor -  Verifikasi surveyor

Pemulihan Efiensi

64 Permendag yang mencabut No. 11/M-DAG/PER/3/2010 jo. Permendag No. 35/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku cakram optik kosong, dan cakram optik isi

6 -  Importir terdaftar cakram optik -  Verifikasi surveyor -  Rekomendasi importir mesin dan

peralatan mesin -  Rekomendasi importasi bahan baku

cakram dan cakram optik kosong -  Rekomendasi HAKI untuk importasi

cakram optik isi -  Persetujuan impor

6 -  Importir terdaftar cakram

optik -  Verifikasi surveyor -  Rekomendasi importir

mesin dan peralatan mesin -  Rekomendasi importasi

bahan baku cakram dan cakram optik kosong

-  Rekomendasi HAKI untuk importasi cakram optik isi

-  Persetujuan impor

- Pemulihan Efiensi

65 Permendag yang merevisi Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang ketentuan impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna sebagaimana telah diubah dengan permendag no. 7/M-DAG/PER/2/2012, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin

Pemulihan Efiensi

62

EFISIENSI INDUSTRI


66 Pencabutan Permenperin No. 35/2015 tentang Perubahan atas Permenperin No. 87/2013 tentang Pemberlakuan SNI minyak goreng sawit secara wajib untuk membatalkan kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan dengan tujuan fortifikasi.

4 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)

- Verifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

-  Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (Sertifikat SMM)

-  Kewajiban penjualan minyak goreng sawit dalam bentuk kemasan


- Verifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

-  Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (Sertifikat SMM)

-  Kewajiban penjualan minyak goreng sawit dalam bentuk kemasan

-

Pemulihan Efiensi

67 Permenperin yang merevisi Permenperin No. 34/M-IND/PER/4/2007 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran dan pemeriksaan teknis kaca pengaman kendaraan bermotor yang non SNI

4 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)

- Surat Pendaftaran Barang (SPB) - Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman - Surat Keterangan Kaca Pengaman Non SNI

2 - Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman

- Surat Keterangan Kaca Pengaman Non SNI


- Surat Pendaftaran Barang (SPB)

Pemulihan Efiensi

68 Permenperin yang merevisi Permenperin No. 44/M-IND/PER/4/2011 jo Permenperin No. 04/M-IND/PER/1/2010 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran dan pemeriksaan teknis kaca lembaran yang non SNI


- Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI

1 - Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI


Pemulihan Efiensi

69 Permenperin yang merevisi Permenperin No. 50/M-IND/PER/6/2014 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe dan pemeriksaan teknis cermin kaca yang non SNI



1 - Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI


Pemulihan Efiensi

63

EFISIENSI INDUSTRI


70 Permenperin yang merevisi Permenperin No. 82/M-IND/PER/8/2012; Permenperin No. 83/M-IND/PER/8/2012, dan Permenperin No. 84/M-IND/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis keramik yang non SNI



3 - Surat Keterangan Kaca Lembaran Non SNI


Pemulihan Efiensi

71 Permenperin yang merevisi Permenperin No 15/M-IND/PER/1/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 81/IAK/PER/12/2007 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe selang kompor LPG

2 -  SPPT-SNI -  SNI dan LSPro pada produk dan

kemasan selang kompor LPG

1 SNI dan LSPro pada produk dan kemasan selang kompor LPG

1 - SPPT-SNI

Pemulihan Efiensi

72 Permenperin yang merevisi Permenperin No 81/M-IND/PER/7/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 40/IAK/PER/9/2010 untuk menghilangkan kewajiban adanya surat pertimbangan teknis Tanki Air Silinder – Polieltilena

2 -  SPPT-SNI -  SNI pada setiap produk plastik - Tangki

Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE)

1 - SNI pada setiap produk plastik - Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE)

1 - SPPT-SNI

Pemulihan Efiensi

73 Permenperin yang merevisi Permenperin No 67/M-IND/PER/6/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 12/BIM/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis Rubber seal/karet perapat untuk katup tabung LPG yang non SNI

2 -  SPPT-SNI -  surat pertimbangan teknis dan

pemeriksaan teknis Rubber seal/karet perapat untuk katup tabung LPG yang non SNI

1 - Surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis Rubber seal/karet perapat untuk katup tabung LPG yang non SNI

1 - SPPT-SNI

Pemulihan Efiensi

74 Permenperin yang merevisi Permenperin No 20/M-IND/PER/2/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis bagi produk melamin non SNI wajib

2 -  SPPT-SNI - Surat pertimbangan teknis bagi produk melamin non SNI wajib

1 - Surat pertimbangan teknis bagi produk melamin non SNI wajib

1 - SPPT-SNI

Pemulihan Efiensi

64

EFISIENSI INDUSTRI


75 Permenperin yang merevisi 32 Permenperin untuk menghilangkan kewajiban rekomendasi atas impor produk yang spesifikasinya tidak sama dengan SNI wajib

2 - SPPT-SNI - Rekomendasi atas impor produk yang spesifikasinya tidak sama dengan SNI wajib

1 - Rekomendasi atas impor produk yang spesifikasinya tidak sama dengan SNI wajib

1 - SPPT-SNI

Pemulihan Efiensi

76 Revisi PMK No. 176/2009 dan Permenperin No. 19/2010 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dalam rangka pemberian faslitas bea masuk bagi restrukturisasi/pengembangan industri serta multi tafsir pada kata “dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi …”.

3 -  Rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas

pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan industri

-  Rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pengembangan industri

-  Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri

- Perlu penegasan definisi pada ketentuan pertimbangan teknis dari Ditjen Pembina Industri

3 -  Rekomendasi untuk mendapatkan

fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan industri

-  Rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pengembangan industri

-  Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri

Pemulihan Efiensi

77 Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 36/KEP/M/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, agar selaras dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta tidak menghambat peleburan dan pembubaran Koperasi

Pemulihan Efiensi

65


NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI

78 PP tentang pusat logistik berikat khusus untuk BBM, LPG, dan Crude Oil, untuk pengembangan usaha pengadaan BBM, LPG, dan Crude Oil

Mondorong keunggulan

79 Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk transportasi jalan, sebagai kebijakan yang terintegrasi dalam penggunaan BBG untuk transportasi

1 Izin Usaha Niaga Bahan

Bakar Gas

- 1 Izin Usaha Niaga Bahan

Bakar Gas


80 Peraturan Presiden tetang Tatakelola Gas Bumi, untuk membentuk Badan Usaha penyangga gas bumi atau (agregator)


81 Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil, untuk perluasan pemakaian BBG untuk menghemat biaya bahan bakar bagi nelayan

1 Izin Usaha Niaga Umum Elpiji

- 1 Izin Usaha Niaga Umum Elpiji


82 Peraturan Presiden tentang Tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan darurat energi (Kisdaren), sebagai strategi tanggap darurat apabila terjadinya krisis energi dan darurat energi


66


NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG

DIHILANGKAN

SISA KLASIFIKASI

83 Peraturan Menteri ESDM untuk menegaskan tugas Pertamina menyediakan solar retail kebutuhan industri di setiap SPBU, untuk memberikan dasar hukum pembelian solar eceran non subsidi dalam kemasan 1-5 liter untuk kebutuhan industri

Pemulihan Efisiensi

84 Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persayaratan ekspor kayu pada Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah ketat pengawasannya

5 -  Eksportir Terdaftar Produk Industri

Kehutanan -  Eksportir Terdaftar Produk Industri

Kehutanan -  Surat Persetujuan Ekspor -  Dokumen V-Legal (Deklarasi Ekspor) -  Verifikasi Surveyor

1 - Verifikasi Surveyor

4 -  Eksportir Terdaftar Produk Industri

Kehutanan -  Eksportir Terdaftar Produk Industri

Kehutanan -  Surat Persetujuan Ekspor -  Dokumen V-Legal (Deklarasi

Ekspor)

Pemulihan Efisiensi

85 Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor Beras berdasarkan Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan SPE Beras dan tidak memerlukan penelitian laboratorium

7 -  Importir Produsen Beras -  Importir Terbatas Beras -  Persetujuan Ekspor -  Persetujuan Impor -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor -  Label


6 -  Importir Produsen Beras -  Importir Terbatas Beras -  Persetujuan Ekspor -  Persetujuan Impor -  Rekomendasi -  Label

Pemulihan Efisiensi

86 Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor precursor non farmasi berdasarkan Permendag No. 47/M-DAG/PER/7/2012, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan mekanisme ET dengan sistem NSW yang memberikan report secara real time

4 -  Eksportir Terdaftar -  Rekomendasi -  Pre-Export Notification (PEN) -  Verifikasi Surveyor


3 -  Eksportir Terdaftar -  Rekomendasi -  Pre-Export Notification (PEN)

Pemulihan Efisiensi

67


NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN SISA

KLASIFIKASI

87 Permendag yang merubah Permendag Nomor 63 Tahun 2015 jo No. 78 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan dengan menghilangkan pengimporan kemasan tertentu (HS 48) kebutuhan produsen melalui IT dan rekomendasi Kemen LHK

5 -  Importir Produsen

Produk Kehutanan -  Importir Terdaftar

Produk Kehutanan -  Persetujuan Impor -  Rekomendasi -  Deklarasi Impor

2 -  Persetujuan

Impor - 

Rekomendasi

3 -  Importir Produsen Produk

Kehutanan -  Importir Terdaftar Produk

Kehutanan -  Deklarasi Impor

Pemulihan Efisiensi

88 Permendag yang merevisi Permendag No 61/M-DAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan penelusuran teknis dan Laporan Surveyor sebagai dokumen pre-clearance produk kosmetika karena menambah tambahan waktu 17-26 hari dari RFI hingga tersedianya LS.

2 -  Importir Terdaftar

Produk Tertentu -  Verifikasi Surveyor


1 - Importir Terdaftar Produk Tertentu

Pemulihan Efisiensi

89 Permendag yang merevisi Permendag No. 54 Tahun 2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, (CPO), dan Produk Turunannya, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata serta debirokratisasi dengan mengintegrasikan dua kali pemeriksaan fisik yang menjadi kendala kelancaran ekspor CPO

1 -  Verifikasi surveyor

(verifikasi surveyor terhadap ekspor CPO dan turunannya yg dilakukan oleh surveyor tidak mengurangi kewenangan DJBC utk melakukan pemeriksaan pabean

- 1 -  Verifikasi surveyor

(verifikasi surveyor terhadap ekspor CPO dan turunannya yg dilakukan oleh surveyor tidak mengurangi kewenangan DJBC utk melakukan pemeriksaan pabean

Pemulihan Efisiensi

90 Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin. (sebaiknya kebijakan perdagangan gula ini di tetapkan dengan Perpres), sebagai debirokratisasi dengan mengawasi impor gula berdasarkan performance perusahaan, penentuan di tentukan bersama Kementerian terkait, rakortas. Mekanisme akan diatur di revisi Permendag

3 -  Importir Produsen Gula -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor

1 - Rekomendasi

2 -  Importir Produsen Gula -  Verifikasi Surveyor

Pemulihan Efisiensi

68



91 Permendag yang merevisi Permendag No. 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, untuk menghilangkan rekomendasi dan persyaratan dokumen penyerta barang impor, seperti NPWP, TDP, SIUP/IUI.

3 -  Impor Produsen Tekstil

dan Produk tekstil -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor

1 -  Rekomendasi -  Penyederhanaan

identifikasi

2 -  Impor Produsen

Tekstil dan Produk tekstil

-  Verifikasi Surveyor

Pemulihan Efisiensi

92 Permendag yang merevisi Permendag No. 41/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripoliphosphate (STPP) dengan menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, dan pengawasannya dilakukan dengan post audit


STPP -  Angka Pengenal

Importir Produsen -  Rekomendasi -  Verifikasi oleh Tim

2 -  Rekomendasi -  Verifikasi oleh Tim


STPP -  Angka Pengenal

Importir Produsen

Pemulihan Efisiensi

93 Permendag yang merevisi Permendag No. 08/2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No. 28/2014 untuk menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi Surveyor, serta melakukan pengawasan melalui sistem post audit

4 -  Importir Produsen Besi

atau Baja -  Importir Terdaftar Besi

atau Baja -  Verifikasi Surveyor -  Pertimbangan Tekns

2 -  Verifikasi Surveyor -  Pertimbangan Tekns


Besi atau Baja -  Importir Terdaftar

Besi atau Baja

Pemulihan Efisiensi

94 Permendag yang menunda atau membatalkan Permendag No 45/M-DAG/PER/6/2015, karena sulit diimplementasikan mengingat syarat-syarat pengimporan ban yang membuat tidak ekonomis untuk dilaksanakan

5 -  Importir Produsen ban -  Importir Terdaftar Ban -  Persetujuan Impor -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor


ban -  Importir Terdaftar

Ban -  Persetujuan Impor -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor

- Pemulihan Efisiensi

95 Permendag yang merevisi Permendag No. 55 /M-DAG/PER/9/2014 untuk menghilangkan surat rekomendasi Kemenperin untuk impor produk Barang Berbasis Sistem Pendingin


Barang Berbasis Sistem Pendingin

-  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor

1 -  Rekomendasi


Barang Berbasis Sistem Pendingin

-  Verifikasi Surveyor

Pemulihan Efisiensi

69

KELANCARAN PERDAGANGAN DAN LOGISTIK NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KLASIFIKASI

96 Perdirjen Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015 yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perijinan Minuman Beralkohol untuk menegaskan kembali peran Pemda dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol golongan A di wilayah masing-masing dan mendefinisikan secara rinci pengertian tempat penjualan eceran lainnya

- - Penegasan peran Pemda dalam pengaturan penjualan minol


97 Permendag yang merevisi Permendag No. 4/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata

9 -  Eksportir TerdaftarProduk

PertambanganHasil Pengolahan dan Pemurnian

-  Persetujuan Ekspor -  Izin Usaha Pertambangan -  Izin usaha Pertmabangan

Operasi Produksi -  Izin Usaha Pertambangan

khusus -  Izin Usaha Pertambangan

Khusus Operasi Produksi -  Izin Usaha Industri -  Verifikasi Surveyor -  Rekomendasi

- Integrasi pemeriksaan teknis Bea Cukai oleh LS

9 -  Eksportir TerdaftarProduk

PertambanganHasil Pengolahan dan Pemurnian

-  Persetujuan Ekspor -  Izin Usaha Pertambangan -  Izin usaha Pertmabangan

Operasi Produksi -  Izin Usaha Pertambangan

khusus -  Izin Usaha Pertambangan

Khusus Operasi Produksi -  Izin Usaha Industri -  Verifikasi Surveyor -  Rekomendasi

Pemulihan Efisiensi

98 Permendag yang merevisi Permendag No. 27 Tahun 2012 tentang Angka Pengenal Impor, untuk menegaskan bahwa API merupakan satu-satunya identitas importir, sedangkan identitas bagi importir dalam rangka tata niaga impor dihilangkan dan diganti dengan SPI yang kemudian secara bertahap ditransformasi dengan sistem perlindungan tarif.

2 -  API-P -  API-U

1 -  API merupakan

satu-satunya identitas impor yang merupakan gabungan dari API-U dan API-P

1 Penyederhanaan API-P dan API-U

Pemulihan Efisiensi

70



99 Permendag yang merevisi Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan SNI Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, untuk menghilangkan SPB-SNI wajib dalam setiap pengimporan dan diganti dengan pengawasan post audit di pasar dalam negeri

4 -  Sertifikat Kesesuaian -  Nomor Registrasi produk -  Surat Pendaftaran barang -  Nomor Pendaftaran Barang

4 -  Sertifikat Kesesuaian -  Nomor Registrasi produk -  Surat Pendaftaran

barang -  Nomor Pendaftaran

Barang


100 Surat Edaran Mendag yang merevisi Surat Edaran Mendag No. 1310/M-Dag/SD/12/2014 tertang Perizinan Toko Modern berdasarkan Perpres No.112 tahun 2007, dan Permendag No.70 tahun 2013, untuk menerbitkan izin sementara toko modern bagi daerah yang belum punya RDTR

Pemulihan Efisiensi

101 Permedag yang merevisi Permendag No 67/M-DAG/PER/11/2013 jo Permendag No 10/M-DAG/PER/1/2014, untuk menghilangkan SKPLBI/SPKPLBI sebagai izin penggunaan label berbahasa Indonesia menjadi pengawasan dengan sistem post audit di pasar dalam negeri

2 -  Surat Keterangan

Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia

-  Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia

2 -  Surat Keterangan

Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia

-  Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia


102 Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang ketentuan impor dan ekspor beras, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dalam impor beras kebutuhan industri

7 -  Importir Produsen Beras -  Importir Terdaftar Beras -  Persetujuan Eskpor -  Persetujuan Impor -  Rekomendasi -  Verifikasi surveyor -  Label

1 - Rekomendasi

6 -  Importir Produsen Beras -  Importir Terdaftar Beras -  Persetujuan Eskpor -  Persetujuan Impor -  Verifikasi surveyor -  Label

Pemulihan Efisiensi

71



103 Permendag yang merevisi Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Permendag No. 40/M-DAG/PER/6/2015, untuk menghilangkan IT hortikultura dan Surat Pertimbangan Teknis Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kemenperin

5 -  Impor Produsen

Produk Hortikultura -  Importir Terdaftar

Produk Hortikultura -  Persetujuan Impor -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor

2 -  Importir Terdaftar Produk

Hortikultura -  Rekomendasi

3 -  Impor Produsen Produk

Hortikultura -  Persetujuan Impor -  Verifikasi Surveyor

Pemulihan Efisiensi

104 Permendag yang merevisi Permendag No. 528/MPP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, untuk menegaskan perizinan online dan menghilangkan persyaratan API dalam pengajuan perizinan

3 -  Importir predusen

yang memiliki (Angka Pengenal Importir Produsen atau Angka Pengenal Importir Terbatas)

-  Rekomendasi -  Persetujuan Impor

1 -  Angka Pengenal Impor

2 -  Rekomendasi -  Persetujuan Impor

Pemulihan Efisiensi

105 Permendag yang merevisi Permendag No. 83/M-DAG/PER/12/2012 yang telah diubah terakhir kali dengan Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan IT dan menggantinya dengan SPI yang kemudian secara bertahap pengawasan dilakukan melalui instrumen tarif

2 -  Impor Terdaftar

Produk Tertentu -  Verifikasi surveyor

1 - Impor Produk Tertentu

1 - Verifikasi surveyor

Pemulihan Efisiensi

72


106 Permendag yang merevisi Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 jo. Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Impor Mutiara, untuk menghilangkan persyaratan kelengkapan dokumen SIUP, TDP, NPWP, API.

3 -  Persetujuan Impor -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor

- Menghiangkan persyaratan kelengkapan dokumen SIUP, TDP, NPWP, API utk mendapatkan persetujuan impor

3 -  Persetujuan Impor -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor

Pemulihan Efisiensi

107 Permendag yang merevisi Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, untuk menghilangkan verifikasi Surveyor.

10 -  Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas

Bumi -  Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain -  Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas

Bumi -  Importir Terdaftar Bahan Bakar lain -  Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas

Bumi -  Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain -  Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas

Bumi -  Persetujuan Impor Bahan Bakar lain -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor

1 Verifikasi Surveyor

9 -  Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan

Gas Bumi -  Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain -  Importir Terdaftar Minyak Bumi dan

Gas Bumi -  Importir Terdaftar Bahan Bakar lain -  Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan

Gas Bumi -  Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain -  Persetujuan Impor Minyak Bumi dan

Gas Bumi -  Persetujuan Impor Bahan Bakar lain -  Rekomendasi

Pemulihan Efisiensi

108 Permendag yang merevisi Permendag No. 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Atas Permendag No 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO), untuk menghilangkan ketentuan IT dan verifikasi Surveyor

4 -  Importir Produsen bahan Perusak Lapisan

ozon -  Importir Terdaftar Bahan Perusak Lapisan

ozon -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor

2 -  Ketentuan IT -  Verifikasi Surveyor

2 -  Importir Produsen bahan Perusak

Lapisan ozon -  Rekomendasi

Pemulihan Efisiensi

73


109 Permenperin No.60/M/IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan SNI Biskuit Secara Wajib


- Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (Sertifikat SMM)

- 2 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)


Pemulihan Efisiensi

110 Permenperin No. 54/M/IND/PER/6/2015 tentang Pemberlakuan SNI Blok Kaca untuk Bangunan Secara Wajib



- 2 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)


Pemulihan Efisiensi

111 Permenperin yang merevisi Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2014 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dari Kemenperin untuk menjadi eksportir terdaftar produk minerba berdasarkan Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2014

Pemulihan Efisiensi

112 Permenperin yang merevisi Permenperin No 68/M-IND/PER/8/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 03/BIM/PER/1/2014 untuk menghilangkan persyaratan Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB)


-  Sertifikat Hasil Uji (SHU) -  Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB) - Surat Pendaftaran Barang (SPB)

1 - Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB)


-  Sertifikat Hasil Uji (SHU) - Surat Pendaftaran Barang (SPB)

Pemulihan Efisiensi

113 Permenperin yang merevisi Permenperin No 40/M-IND/PER/6/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe helm


- Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (Sertifikat SMM)

- Sertifikat Hasil Uji (SHU) - Surat Pendaftaran Helm

1 - Surat Pendaftaran Helm


- Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (Sertifikat SMM)

- Sertifikat Hasil Uji (SHU)

Pemulihan Efisiensi

74


114 Permenperin yang merevisi Permenperin No. 18/M-IND/PER/2/2012 jo Permenperin No. 67/M-IND/PER/8/2014, untuk menghilangkan persyaratan surat pendaftaran jenis semen, pertimbangan teknis non SNI, dan Penetapan IP-IT Semen serta pengendalian dilakukan dengan post audit.

2 - SPPT-SNI - Surat pendaftaran jenis semen, pertimbangan teknis non SNI

1 -  Surat pendaftaran jenis semen, pertimbangan teknis non SNI

-  Penetapan IP-IT Semen serta pengendalian dilakukan dengan post audit.

1 - SPPT-SNI

Pemulihan Efisiensi

115 RPMK tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan PPh


116 PMK No. 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Kepada Lembaga Ekspor Indonesia dan KMK tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor


117 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Reasuransi Umum Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Reasuransi Indonesia Utama


118 Permenkeu yang merevisi Permenkeu No. 176 tahun 2013 dan Permenkeu No. 177 tahun 2013 tentang Pembebasan dan Pengembalian KITE untuk mendukung Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan ekspor, untuk memanfaatkan fasilitas pusat logistik berikat dalam pengembangan ekspor oleh IKM

1 -  Pendaftaran Nomor Induk Perusahaan Pembebasan (NIPER Pembebasan)

- 1 - Pendaftaran Nomor Induk Perusahaan Pembebasan (NIPER Pembebasan)


119 Permenkeu yang merevisi Permenkeu Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewan Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, untuk pemberian fasilitas PPnBM atas hunian mewah berupa kelonggaran batasan pengenaan berupa harga jual per unit

2 -  Rumah dan town house dari

jenis nonstrata title dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih.

-  Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, clan seJemsnya dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih.

- Pelonggaran ketentuan

2 -  Rumah dan town house

dari jenis nonstrata title dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih.

-  Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, clan seJemsnya dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih.


75



120 Permenkeu yang merevisi PMK 153/Tahun 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik barang tertentu dalam rangka bea keluar

Pemulihan efisiensi

121 Permenkeu yang merevisi No.136/PMK.010/2015, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik barang tertentu dalam rangka bea keluar

Pemulihan efisiensi

122 RPP tentang Otoritas Veteriner Pemulihan efisiensi

123 Permentan yang merevisi Permentan Nomor 39/Permentan/SR.140/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida, untuk meningkatkan pengawasan dan memperberat sanksi peredaran pestisida

2 - Pendaftaran pestisida - Sertifikat Penggunaan

-‐ 2 - Pendaftaran pestisida Sertifikat Penggunaan

Pemulihan efisiensi

76



124 Permentan Nomor 26 Tahun 2015 5 - Izin Usaha Tanaman Pangan; - Izin Usaha Hortikultura; - Izin Usaha Perkebunan; - Izin Usaha Peternakan; - Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen

2 Perlu konfirmasi dari Kementan tentang jenis ijin yang dihilangkan

3 Pemulihan efisiensi

125 RPP tentang perubahan kedua atas PP Nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Pemulihan efisiensi

126 RPP tentang Perubahan Kedua Atas PP nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Pemulihan efisiensi

127 Permenkes yang merevisi Permenkes No. 30/2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji, untuk memberikan penundaan waktu pelaksanaannya pada tahun 2019

1 Kewajiban pencantuman informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan

-‐ 1 Kewajiban pencantuman informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan

Pemulihan efisiensi

128 Permenhub yang merevisi Permenhub No 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di BKPM

7 -  Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut

(SIUPAL) -  Penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan

Angkutan Laut Khussu (SIOPSUS) -  Penetapan Badan Usaha Pelabuhan -  Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan

Pekerjaan Bawah Air -  Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak

Kapal (IUPPAK) -  Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil

(Izin Badan Usaha Bandar Udara) -  Izin Usaha Angkutan Udara

- 7 -  Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan

Laut (SIUPAL) -  Penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan

Angkutan Laut Khussu (SIOPSUS) -  Penetapan Badan Usaha Pelabuhan -  Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan

Pekerjaan Bawah Air -  Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan

Awak Kapal (IUPPAK) -  Izin Pengusahaan Bandar Udara Komersil

(Izin Badan Usaha Bandar Udara) -  Izin Usaha Angkutan Udara

Pemulihan efisiensi

77


NO REGULASI JUMLAH IZIN YANG DI POSISI KLASIFIKASI

129 Permenhub yang merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara, untuk memberikan perlakuan prioritas untuk ekspor produk hortikultura (sayur, bunga, buah)

Pemulihan efisiensi

130 Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

1 SKI (Surat Keterangan Impor)

-‐ 1 SKI (Surat Keterangan

Impor)

Pemulihan efisiensi

131 Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia


78

KEPASTIAN BAHAN BAKU SUMBER DALAM NEGERI NO REGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KET.

132 PP Sistem Penyediaan Air Minum Pemulihan efisiensi

133 RPP Pemasukan Ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara asal pemasukan atau zona dalam suatu negara asal pemasukan

Pemulihan efisiensi

134 Perpres yang merevisi Perpres 172 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan / Jasa Pemerintah, untuk memasukan benih hortikultura melalui pengadaan langsung


135 Permendag yang merevisi Permendag 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun untuk memberikan kemudahan pengadaan impor waste paper, skrap baja, dll sebagai bahan baku industri, sebagai deregulasi untuk memberikan kelancaran bahan baku industri


limbah Non B3 -  Eksportir Limbah

Non B3 -  Rekomendasi -  Verifikasi Surveyor

1 - Rekomendasi


limbah Non B3 -  Eksportir Limbah Non

B3 -  Verifikasi Surveyor

Pemulihan efisiensi

136 Permendag yang mencabut Permendag No. 61/2004 Tentang Perdagangan Gula Antar Pulau (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian, untuk mengatasi kendala kelancaran arus barang

5 - Surat persetujuan perdagangan gula antar pulau

- Surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antar pulau

-  Rekomendasi Kemenperin

-  Rekomendasi kepala dinas propinsi yang kelebihan persediaan gula

-  Rekomendasi kepala dinas propinsi yang kekurangan persediaan gula

5 - Surat persetujuan perdagangan gula antar pulau

- Surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antar pulau

-  Rekomendasi Kemenperin

-  Rekomendasi kepala dinas propinsi yang kelebihan persediaan gula

-  Rekomendasi kepala dinas propinsi yang kekurangan persediaan gula

- Pemulihan efisiensi

79

KEPASTIAN BAHAN BAKU SUMBER DALAM NEGERI NO REGULASI JUMLAH IZIN IZIN YANG DIHILANGKAN SISA KET.

137 Permentan yang merevisi Permentan No.2 Tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, untuk mempersingkat alur benih yang terlalu panjang akan menghambat penyediaan logistik benih.


138 Permentan yang merevisi Permentan Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperluas negara asal impor sebagai bahan baku kebutuhan industri dalam negeri

4 - Izin pemasukan dari Menteri Perdagangan.

-  Sertifikat veteriner - Sertifikat halal -  Persyaratan negara asal

1 - Persyaratan negara asal

3 - Izin pemasukan dari Menteri Perdagangan.

-  Sertifikat veteriner - Sertifikat halal

Pemulihan efisiensi

139 Permendag yang merevisi Permendag No. 58/2012 ttg Ketentuan Impor Garam; Permenperin No. 134/2014 tentang Roadmap Garam Industri, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin

Pemulihan efisiensi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

www.ekon.go.id 2015

Bahan Lengkap Sosialisasi Kebijakan Deregulasi Ekonomi Nasional

Documents