BAHAN konsultasi publik TEST.pptx

KONSULTASI PUBLIK PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KAB.LAMPUNG SELATAN( DESA TANJUNG RATU DESA TRANS TANJUNGAN DAN DESA NEGLA SARI,KEC. KATIBUNG, KAB.

LAMPUNG SELATAN )

Lampung Selatan, 04 AGUSTUS 2015

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, BESERTA PERUBAHANNYA

3. KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NO. G/71/III.09/HK/2015, TANGGAL 17 FEBRUARI 2015, TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI – TERBANGGI BESAR (WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

DASAR PELAKSANAAN TUGAS :

TUJUAN KONSULTASI PUBLIK JALAN TOL :

• Memberitahukan Rencana Lokasi pembangunan jalan tol kepada warga masyarakat

• Forum Dialog untuk mencapai kesepakatan warga, untuk rencana lokasi pembangunan jalan tol

OUTPUT : 1. BERITA ACARA KESEPAKATAN2. SK GUB.TTG PENETAPAN LOKASI

MAKSUD / TUJUAN PEMBANGUNAN JALAN TOL :Memperlancar Arus Pergerakan Masyarakat dan Distribusi Barang / Jasa dari dan ke Lampung, sehingga mempercepat pengembangan potensi daerah bagi peningkatan kesejahteraan Masy.Lampung. Mempercepat Pengembangan wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, meliputi percepatan pengembangan kawasan industri, kawasan pemukiman, dan pengembangan kawasan pariwisata.Mengurangi Beban Jalan di Prov.Lampung (Saat ini Klass Jalan di Prov.Lampung hanya ber kekuatan max. 10 ton, sementara beban angkutan lebih dari 20 ton). Diharapkan kualitas jalan di Lampung dapat semakin baik dan beban APBD / APBN untuk pemeliharaan jalan di Provinsi Lampung semakin berkurang.Mengurangi kemacetan, khususnya di Hari Libur Nasional dan Hari Raya (Lebaran, Natal, Tahun Baru).Mengurangi kriminalisasi / kejahatan di jalan raya Prov.Lampung

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1.Perencanaan(Instansi yang

memerlukan tanah)

2.Persiapan(Pemprov/PemKab +

Instansi yang memerlukan tanah)

3.Pelaksanaan(BPN/Pelaksana

Pengadaan Tanah)

4. Penyerahan hasil Dari BPN kepada

Instansi yang memerlukan tanah

TAHAPAN PENGADAAN TANAH

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

1) Pendataan awal

2)Konsultasi Publik

3) Penetapan Lokasi

Pembayaran Ganti Rugi:• Tanah yang dilepaskan

Haknya (Bukti Fisik dan Administrasi)

• Tanah yang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri (Konsinyasi)

Sertifikasi oleh BPN

SAAT INI

KEBUTUHAN TANAH UNTUK JALAN TOL

1. Panjang : + 140,41 Km , 2. Lebar : + 120 meter, meliputi :

+ 30 meter ke arah Kiri dari patok tengah + 90 meter ke arah kanan dari patok tengah

3. Luas : + 2.671 Ha

PERUNTUKAN LAHAN : 60 Meter untuk Jalan Tol 60 Meter untuk Listrik, Kabel, Pipa Gas, dan Kereta Api

WILAYAH LINTASAN TOL BAKAUHENI – TERBANGGI BESAR LAMPUNG

Lampung Selatan meliputi : 11 Kecamatan, dan 54 Desa, yaitu : Kec.Bakauheni (3 Desa) ; Penengahan (8 Desa) ; Kalianda (9 Desa) ; Sidomulyo (3 Desa)

; Candipuro (2 Desa) ; Katibung (3 Desa) ; Way Sulan (1 Desa) ; Merbau Mataram (2 Desa) ; Tj.Bintang (8 Desa) ; Jati Agung (4 Desa) ; dan Kecamatan Natar (11 Desa)

Panjang keseluruhan : 140,41 Km., meliputi : L.Selatan = 104,7 Km ; Pesawaran, L.Tengah = 35,7 Km )

Pesawaran meliputi : 1 Kecamatan, dan 6 Desa

Lampung Tengah meliputi : 4 Kecamatan, dan 17 Desa, yaitu :Kacamatan Bumi Ratu Nuban (6 desa); Kecamatan Gunung Sugih (5 desa);

Kecamatan Trimurjo (1 desa) dan Kecamatan Bandar Jaya (5 desa)

Total Wilayah Lintasan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar, yaitu 3 Kabupaten, 16 Kecamatan dan 77 Desa


TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (1)

• Dilakukan oleh BPN (Kanwil/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (penugasan dari Kanwil));

• BPN (Pelaksana Pengadaan Tanah) melakukan: Pengukuran,Inventarisasi, & identifikasi objek pengadaan tanah dlm

waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja; Hasil Pengukuran (Peta Bidang), Inventarisasi & Identifikasi Objek

Pengadaan Tanah (Daftar Nominatif) diumumkan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja;

Pihak yg berhak dapat mengajukan keberatan atas hasil pengukuran, inventarisasi kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi;

Bila Ada keberatan, dilakukan verifikasi & perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja


3. TAHAPAN PELAKSANAAN (2)

Pengadaan Jasa Penilai (Appraisal)

Dilakukan oleh Kementerian PU dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN)

Peran Penilai Dlm Menentukan Nilai Ganti Kerugian:

• Melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah berdasar Hasil Inventarisasi (Peta Bidang + Data Bangunan + Data Tanaman) yang diterima dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

• Pelaksanaan Tugas Penilai dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja, sejak ditetapkannya penilai oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Data yg dibutuhkan Penilai:

1. Peta Bidang Tanah;2. Daftar Nominatif; dan3. Data yg diperlukan u/ bahan penilaian dari

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

• Nilai Ganti Kerugian merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.

• Besarnya Nilai Ganti Kerugian dari Penilai, dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.


Objek yang Dinilai Ganti Kerugian

Bentuk Ganti Kerugian

1. Tanah;

2. Ruang atas dan bawah tanah;

3. Bangunan;

4. Tanaman;

5. Benda yg berkaitan dengan tanah; dan/atau

6. Kerugian lain yg dapat dinilai

1. Uang;

2. Tanah Pengganti;

3. Permukiman Kembali;

4. Kepemilikan Saham; atau

5. Bentuk Lain yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak

Pelaksanaan Pengadaan Tanah mengutamakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk Uang




Musyawarah Penetapan Ganti Rugi

Paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak hasil penilaian

dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk

menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti

kerugian

Kesepakatan dlm musyawarah menjadi

dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yg berhak yg dimuat

dlm berita acara kesepakatan

Pihak yg berhak (yg berkeberatan) dpt

mengajukan keberatan kepada Pengadilan

Negeri Setempat dlm waktu paling lama 14

(empatbelas) hari kerja setelah musyawarah

penetapan Ganti Kerugian

Dalam hal pihak yg berhak menolak bentuk

dan / atau besarnya Ganti kerugian, tetapi

tidak mengajukan keberatan dalam waktu

yg telah ditetapkan, demi hukum pihak yg

berhak dianggap menerima bentuk dan

atau besarnya ganti kerugian


3. TAHAPAN PELAKSANAAN (6a)

Pemberian Ganti Kerugian

Berdasarkan hasil penilaian (Appraisal) yg ditetapkan dlm musyawarah dan/atau putusan pengadilan negeri/mahkamah agung;

Kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menerbitkan Validasi Pemberian Ganti Kerugian, sebagai dasar bagi Instansi yg memerlukan tanah u/ melakukan pembayaran;


3. TAHAPAN PELAKSANAAN (6b)

Pemberian Ganti Kerugian Ganti Kerugian dititip ke Pengadilan Negeri terhadap hal :

a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;

b. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau

d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

1. sedang menjadi Objek perkara di pengadilan;

2. masih dipersengketakan kepemilikannya;

3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau

4. menjadi jaminan di bank. Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan atau

pemberian ganti kerugian sudah dititipkan ke pengadilan negeri, Kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak yg Berhak menjadi Hapus & alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku & tanahnya menjadi tanah yg dikuasai langsung oleh negara

14

TERIMA KASIH

BAHAN konsultasi publik TEST.pptx

Documents