BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iii BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
17
Embed
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN …. LKPD Kab. Balangan TA 2017.pdf · Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iii
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Balangan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Balangan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar
laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern
yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik
yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Tanggung jawab BPK
Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.
Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Balangan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang
ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern
Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup
evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi
akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, serta evaluasi atas penyajian
laporan keuangan secara keseluruhan.
BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iv
dasar untuk menyatakan opini BPK.
Opini
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal
31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional,
arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan atas SPI dan Kepatuhan
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor
14.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 dan Nomor 14.C/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei
2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
Banjarbaru, 25 Mei 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
(dalam rupiah)
NO. CALK ANGGARAN
PERUBAHAN 2017 REALISASI 2017 (%) REALISASI 2016
1 3 4 5 6 5
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah 7.5.1.1.1.1 7.114.600.000,00 10.910.153.810,36 153,35 6.620.693.597,00
4 Pendapatan Retribusi Daerah 7.5.1.1.1.2 1.718.340.000,00 1.919.401.286,00 111,70 1.650.843.904,72
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.5.1.1.1.3 14.609.702.938,00 14.609.202.938,00 100,00 12.191.994.189,00
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.5.1.1.1.4 44.332.284.891,00 60.410.478.088,77 136,27 41.035.053.391,70
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 7.5.1.1.1 67.774.927.829,00 87.849.236.123,13 129,62 61.498.585.082,42 89 PENDAPATAN TRANSFER
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
11 Dana Bagi Hasil Pajak 7.5.1.1.2.1.1 31.779.841.000,00 23.198.948.355,00 73,00 32.659.084.777,00
12 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 7.5.1.1.2.1.2 387.092.312.494,00 324.367.332.705,00 83,80 538.676.673.705,00
13 Dana Alokasi Umum 7.5.1.1.2.1.3 382.593.322.000,00 382.593.322.000,00 100,00 389.434.433.000,00
14 Dana Alokasi Khusus 7.5.1.1.2.1.4 145.919.187.000,00 109.731.354.373,00 75,20 160.352.978.776,00
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 7.5.1.1.2.1 947.384.662.494,00 839.890.957.433,00 88,65 1.121.123.170.258,00 1617 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
18 Dana Otonomi Khusus - -
19 Dana Penyesuaian 7.5.1.1.2.2.1 124.449.127.000,00 123.977.454.200,00 99,62 97.090.791.000,00
20 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19) 7.5.1.1.2.2 124.449.127.000,00 123.977.454.200,00 99,62 97.090.791.000,00 2122 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 7.5.1.1.2.3.1 48.766.614.146,00 51.518.255.696,00 105,64 45.769.622.208,00
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - -
25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 7.5.1.1.2.3 48.766.614.146,00 51.518.255.696,00 105,64 45.769.622.208,00
26 Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) 7.5.1.1.2 1.120.600.403.640,00 1.015.386.667.329,00 90,61 1.263.983.583.466,00 2728 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH