Page 1
A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, UUD
1945 juga mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk mengemban amanat tersebut,
ditetapkanlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta
efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah program yang berfungsi
sebagai sarana sinkronisasi dan koordinasi dengan delapan program
pembangunan Ditjen Pendidikan Islam, yang dilakukan dalam prinsip alokasi
anggaran secara tepat dan efisien, berdasarkan skala prioritas yang dijabarkan
dalam 3 tema kebijakan pembangunan pendidikan. Untuk menopang pengelolaan
pendidikan yang efisien maka penataan kembali sistem dan mekanisme
inventarisasi dan dokumentasi sarana, prasarana dan aset pendidikan, termasuk
di dalamnya pengelolaan dokumen dan arsip Ditjen Pendidikan Islam merupakan
bagian penting dari Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Dalam rangka pengembangan dan peningkatan sistem pengawasan, perlu
dilakukan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan
tranparansi agar terhindar dari identifikasi citra aparat dengan praktek-praktek
pelayanan yang berindikasikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (sesuai dengan
Inpres no 5 Tahun 2004). Halaman 1 dari 25
Bab. I PENDAHULUAN
Page 2
Peningkatan mutu pelayanan itu akan dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Penataan kembali struktur dan fungsi pelayanan pendidikan baik di tingkat
Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengikuti perkembangan struktur dan fungsi
organisasi Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sejalan dengan
demokratisasi, partisipasi, dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah akan
semakin besar sehingga diperlukan keterbukaan dari birokrasi. Untuk
mencegah terjadinya kekeliruan persepsi dan/atau kecurigaan masyarakat
terhadap penyimpangan kebijakan dan tindakan pelayanan, maka struktur dan
fungsi organisasi di daerah perlu dilengkapi dengan satuan kerja khusus yang
berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Sebagai mitra pemerintah, masyarakat perlu diberikan penyuluhan,
pembinaan, dan ajakan untuk berperan aktif dalam perumusan pelayanan;
2. Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah yang dititikberatkan pada dua aspek
yaitu perubahan mind-set, sikap mental, perilaku sebagai pelayan masyarakat
yang bebas KKN dan aspek teknis untuk memberikan kemampuan dan
penguasaan terhadap tugasnya secara profesional dan handal. Dalam usaha
merubah mind-set, sikap mental dan perilaku, perlu dilakukan advokasi yang
menggarisbawahi penjelasan bahwa sebagai pelayan masyarakat mereka
dibiayai dengan uang rakyat dan karenanya semangat profesionalisme atas
dasar prinsip menerima dan memberi (take and give) selalu melandasi
kegiatan pelayanan sehari-hari. Ditekankan pula bahwa dalam era
modernisasi/globalisasi, cara berpikir dan sikap-sikap feodalisme sudah tidak
relevan lagi;
3. Menciptakan sistem pelayanan yang murah, cepat, terbuka dan
menyenangkan. Indikator keberhasilan pelayanan adalah kepuasan
masyarakat atas pelayanan yang terjangkau, cepat, terbuka, ramah dan
kooperatif. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip-prinsip efisiensi menuju
terciptanya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
4. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan obyektif. Tujuan dari
kegiatan ini adalah mencegah praktek-praktek pelayanan yang berindikasikan
Halaman 2 dari 25
Page 3
KKN. Sistem yang dimaksud harus mencakup pula rencana tindak lanjut yang
nyata, terukur dan secara efektif dapat dilaksanakan;
5. Pemberdayaan masyarakat untuk mendorong diciptakannya pelayanan yang
baik. Usaha ini dapat dilakukan dengan memberikan peran tertentu kepada
masyarakat dalam perumusan sistem pelayanan dan pengawasan.
6. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk
mendukung peningkatan peran dan fungsi pelayanan. Sistem yang
dikembangkan diusahakan untuk dapat memenuhi dua hal yaitu kebutuhan
pihak manajemen atas sistem pendataan dan informasi yang akurat, up to
date, mudah diakses dan kebutuhan masyarakat dan stakeholders atas data
dan informasi pelayanan pendidikan.
Dalam rangka mencapai kondisi yang diharapkan tersebut di atas, dalam tahun
2009, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI menyediakan anggaran
yang cukup besar untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Khusus untuk DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam jumlah anggaran untuk
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2009 sebesar
Rp 126.558.205.000,00, sedangkan untuk anggaran pada masing-masing Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota dan Madrasah/Pondok Pesantren jumlahnya sesuai dengan yang
tercantum di DIPA masing-masing tahun 2009.
Mengingat besarnya dana yang dianggarkan untuk Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan tahun 2009 tersebut, maka perlu dilakukan pengawalan
atas pelaksanaan program tersebut dalam bentuk audit operasional dengan
tujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan program.
B. Tujuan Penyusunan Petunjuk TeknisPetunjuk teknis ini disusun dengan maksud untuk memberikan panduan bagi
auditor di lingkungan Perwakilan BPKP, sehingga terdapat kesamaan langkah
dalam melakukan audit di lapangan.
Petunjuk teknis ini hanya merupakan acuan minimal yang digunakan dalam
pelaksanaan audit atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun
anggaran 2009, sehingga kreatifitas auditor sangat diharapkan dalam
Halaman 3 dari 25
Page 4
pelaksanaan audit di lapangan. Untuk itu, tim audit dapat melakukan
pengembangan langkah kerja sesuai dengan kondisi di lapangan.
C. Keterbatasan Petunjuk TeknisPetunjuk teknis ini hanya merupakan acuan minimal yang digunakan dalam
pelaksanaan audit atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun
anggaran 2009, sehingga kreativitas auditor sangat diharapkan dalam
pelaksanaan audit di lapangan. Untuk itu tim audit dapat melakukan
pengembangan langkah kerja sesuai dengan kondisi di lapangan.
D. Sistematika Petunjuk Teknis Sistematika petunjuk teknis audit operasional ini, disusun dalam lima bab yang
meliputi :
1. Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang audit, tujuan penyusunan
petunjuk teknis, keterbatasan petunjuk teknis, sistematika petunjuk teknis.
2. Bab II Gambaran Umum Program, yang berisikan gambaran umum Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan, jenis-jenis kegiatan, dasar hukum program,
dan anggaran program.
3. Bab III Persiapan Audit Operasional, menguraikan tujuan audit, ruang lingkup
audit, organisasi penugasan, sampel audit, sasaran audit, metodologi audit.
4. Bab IV Pelaksanaan Audit, menguraikan perencanaan audit, pengujian Sistem
Pengendalian Intern, Program Kerja Audit, serta Temuan Audit.
5. Bab V Pelaporan Hasil Audit, yang berisikan notisi hasil audit, Laporan Hasil
Audit meliputi Laporan Hasil Audit tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi serta Laporan Hasil Audit tingkat Nasional.
Selain uraian per masing-masing Bab, dalam sistematika petunjuk teknis ini
juga disertakan Lampiran-Lampiran yang diperlukan dalam menyusun laporan
hasil audit.
Halaman 4 dari 25
Bab. GAMBARAN UMUM PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKANII
Page 5
A. Gambaran Umum Program
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan berfungsi sebagai sarana
sinkronisasi dan koordinasi delapan program pembangunan Ditjen Pendidikan
Islam berdasarkan skala prioritas yang dijabarkan dalam tiga tema kebijakan
pembangunan yaitu :
1. Pemerataan dan Perluasan Akses;
2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya
Saing;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan,
Akuntabilitas, dan Pencitraan.
Untuk mendukung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan maka ditetapkan
beberapa kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama yaitu :
1. Pelayanan Publik atau Birokrasi;
2. Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan;
3. Penyelenggaraan/
Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia;
4. Peningkatan Fasilitas Pelayanan
Umum dan Operasional;
5. Pengembangan Manajemen
Informasi Kependidikan (EMIS);
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan bertujuan :
1. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di Pusat dan daerah,
mengembangkan mekanisme good governance, meningkatkan koordinasi
antar-tingkat pemerintahan dalam proses perumusan dan implementasi
kebijakan, advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan Pendidikan
Islam, dan peningkatan partisipasi.
2. Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan pembangunan
pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap
setiap kegiatan pembangunan Pendidikan Islam.
Halaman 5 dari 25
Page 6
3. Penyempurnaan manajemen program-program pembangunan pendidikan
dan akselerasinya dengan isu otonomi dan desentralisasi pengelolaan
pendidikan.
B. Jenis-jenis KegiatanUntuk melaksanakan program di atas, ditetapkan kegiatan-kegiatan yang tertuang
dalam DIPA Pusat, DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi, DIPA Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota, DIPA Perguruan Tinggi Agama, dan DIPA
Madrasah.
I. Kegiatan DIPA Pusat
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam DIPA Pusat, meliputi:
1. Pengelolaan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan;
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, terdiri atas:
a. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu;
b. Perawatan Gedung Kantor;
c. Perbaikan Peralatan Kantor;
d. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
e. Perawatan Kendaraan Roda 4/6/10;
f. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2;
g. Perawatan Sarana Gedung;
h. Langganan daya dan jasa;
i. Operasional Perkantoran dan Pimpinan.
3. Pelayanan Publik atau Birokrasi, terdiri atas:
a. Administrasi Kegiatan;
b. Penyelengaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan;
c. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi;
d. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan;
e. Analisis/Pengkajian Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana;
f. Pengembangan Kelembagaan;
g. Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi;
h. Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
i. Peningkatan Kemampuan SDM;
j. Pengembangan Sistem Informasi;
Halaman 6 dari 25
Page 7
k. Penataan Manajemen Kelembagaan;
l. Monitoring dan Evaluasi;
m. Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi;
n. Peningkatan Mutu Intensifikasi;
o. Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan;
p. Penyusunan, Penyempurnaan, dan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan;
q. Koordinasi Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan;
r. Pembinaan Standar Kualitas Akademik;
s. Percepatan Pembinaan Manajemen Perguruan Tinggi;
4. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan, terdiri atas:
a. Administrasi Kegiatan;
b. Perekayasaan Perangkat Lunak;
c. Kegiatan Anggaran Rutin;
d. Penyusunan Kebijakan Pendidikan Agama;
e. Pengadaan Peralatan Kantor;
f. Pengembangan Standarisasi;
g. Pengembangan Sistem dan Peningkatan Kompetensi;
h. Surveilans dan Monitoring.
5. Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan
Pengelolaan Perlengkapan, terdiri atas:
a. Pengadaan Alat Pengolah Data;
b. Pengadaan Peralatan Kantor;
c. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu;
d. Perawatan Gedung Kantor;
e. Perbaikan Peralatan Kantor;
f. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
g. Perawatan Kendaraan Roda 4/6/10;
h. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2;
i. Perawatan Sarana Gedung;
j. Langganan Daya dan Jasa;
k. Operasional Perkantoran dan Pimpinan.
Halaman 7 dari 25
Page 8
6. Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia,
terdiri atas:
a. Administrasi Kegiatan;
b. Bantuan Beasiswa;
c. Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Desiminasi/Seminar/Publikasi.
7. Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian, terdiri dari:
a. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian;
b. Surveilans dan Monitoring;
c. Pengembangan SDM Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Tenaga
Kependidikan;
8. Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, terdiri dari:
a. Bantuan untuk Orsos/Yayasan/LSM;
b. Monitoring dan Evaluasi;
c. Pengadaan Peralatan Kantor;
9. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional, terdiri dari:
a. Administrasi Kegiatan;
b. Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data dan
Statistik;
c. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi;
d. Bantuan untuk Orsos/Yayasan/LSM;
e. Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok
Kerja/Konsultasi;
f. Perekayasaan Perangkat Lunak;
g. Survei Bidang Kearsipan;
h. Pengadaan Alat Pengolah Data;
i. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10;
j. Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan;
k. Pengembangan Sistem Informasi;
l. Pengembangan Sistem Jaringan Internet;
m. Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi;
n. Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Pola Kerjasama
Kelembagaan;
o. Koordinasi Kualitas Pelayanan Publik;
Halaman 8 dari 25
Page 9
p. Memantau Pelaksanaan Tugas Instansi/Lembaga;
q. Penilaian Angka Kredit dan Indeks Produktivitas Dosen;
r. Pengadaan Konsultan;
s. Penyusunan Tata Laksana Pengelolaan Barang Milik Negara;
t. Pendataan Barang Milik Negara, Tanah, dan Bangunan Strategis;
10. Peningkatan Sistem Perencanaan dan Manajemen, terdiri dari :
a. Pengadaan Alat Pengolah Data;
b. Peningkatan Manajemen Perencanaan Pelayanan Pendidikan;
c. Penunjang Perencanaan;
11. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, terdiri
dari:
a. Administrasi Kegiatan;
b. PengembanganKelembagaan;
c. Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi;
d. Peningkatan Kualitas Tenaga Pengelola Lembaga Sosial Keagamaan
dan Lembaga Pemerintah;
e. Penyusunan Kebijakan Pendidikan Agama;
f. Monitoring dan Evaluasi.
12. Pengembangan Manajemen Informasi Pendidikan (EMIS), terdari dari :
a. Administrasi Kegiatan;
b. Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data
Statistik;
c. Pengadaan Alat Pengolah Data;
d. Peningkatan Kualitas Tenaga Pengelola Lembaga Sosial Keagamaan
dan Lembaga Pendidikan;
e. Koordinasi Kualitas Pelayanan Publik;
f. Pengkajian Sistem Pelayanan Publik Instansi/LBG;
g. Analisis dan Penerbitan Dokumen.
Diantara kegiatan-kegiatan tersebut di atas, pelaksanaan dan lokasi kegiatan
tersebar di beberapa Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Agama/Umum dan Madrasah serta
Lembaga Pendidikan/Ormas/Yayasan.
II. Kegiatan DIPA Kanwil Kementerian Agama
Halaman 9 dari 25
Page 10
Kegiatan yang tertuang dalam DIPA di Kantor Wilayah Provinsi, sebagai berikut:
1. Pengelolaan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan;
2. Pelayanan Publik atau Birokrasi;
3. Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Pengembangan Manajemen Informasi Kependidikan (EMIS).
III. Kegiatan DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Kegiatan yang tertuang dalam DIPA di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
1. Pelayanan Publik atau Birokrasi;
2. Pengembangan Manajemen Informasi Kependidikan (EMIS).
IV. Kegiatan DIPA Perguruan Tinggi Agama
Kegiatan yang tertuang dalam DIPA di Perguruan Tinggi Agama, yaitu
Pengeloaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan.
Kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak seluruhnya sama dilaksanakan di Kanwil
Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
sehingga kegiatan-kegiatan masing-masing Kanwil dan Kantor Kementerian
Agama kemungkinan berbeda, untuk itu tim audit Perwakilan BPKP harus
mendapatkan dan meneliti DIPA masing-masing Kanwil Kementerian Agama
Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
C. Dasar Hukum ProgramPelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta kegiatan
program pada DIPA Pusat, DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi, DIPA
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota maupun DIPA Madrasah yang
pembiayaannya berasal dari APBN, dilaksanakan berdasarkan ketentuan-
ketentuan antara lain, sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. DIPA Kementerian Agama Tahun 2009.
Halaman 10 dari 25
Page 11
D. Anggaran ProgramAnggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada DIPA Pusat
Tahun Anggaran 2009 yang termuat dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Departemen Agama nomor 0004.0/025-04.1/-/2009 tanggal 31 Desember
2008, sebesar Rp 126.558.205.000,00, dengan rincian :
N
o
Nama Kegiatan Jumlah (Rp)
1 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 15.268.205.000,00
2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
4.660.836.000,00
3 Pelayanan Publik atau Birokrasi 15.188.138.000,00
4 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
10.025.000.000,00
5 Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Perlengkapan
737.113.000,00
6 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia
8.499.460.000,00
7 Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian
3.800.540.000,00
8 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja 673.226.000,00
9 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional
48.692.800.000,00
10 Peningkatan Sistem Perencanaan dan Manajemen 7.250.000.000,00
11 Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren
2.762.887.000,00
12 Pengembangan Manajemen Informasi Pendidikan (EMIS)
9.000.000.000,00
Jumlah 126.558.205.000,00
Jenis dan mata anggaran masing-masing kegiatan Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan pada masing-masing tingkatan satuan kerja tersebut di
atas antara lain tersaji pada Lampiran 1.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DIPA Pusat
terdapat bantuan untuk membiayai beasiswa program Strata Satu (S1), Strata
Dua (S2), Strata 3 (S3), penyelesaian Tesis S2, Penyelesaian Tesis S3 Disertasi
Program Doktor, pelayanan dan penyelenggaraan Pendidikan yang disalurkan
langsung ke rekening penerima bantuan yaitu Pendidik (Guru, Dosen untuk
swasta dan negeri) dan Tenaga Pengelola Pendidikan, Lembaga Pendidikan,
Yayasan, dan Madrasah serta Pondok Pesantren.
Halaman 11 dari 25
Page 12
Distribusi dana bantuan yang berasal dari DIPA Pusat tersaji pada Lampiran 2.
Sedangkan anggaran untuk masing-masing kegiatan di
Provinsi/Kota/Kabupaten/Madrasah, dapat dilihat pada DIPA masing-masing
Satuan Kerja yang bersangkutan. Untuk itu dalam rangka kegiatan audit ini,
langkah awal dari tim audit BPKP Perwakilan adalah mendapatkan DIPA tersebut
langsung dari Satuan Kerja terkait.
Bab.III PERSIAPAN AUDIT OPERASIONAL
A. Tujuan AuditTujuan audit operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah
untuk:
1. Menilai efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap
peraturan atas pelaksanaan kegiatan program, yang meliputi penilaian atas
mekanisme penyaluran dana, kesesuaian jumlah dana yang diterima,
kesesuaian penggunaan dana bantuan dibandingkan dengan petunjuk
operasional (PO) masing-masing bantuan, kesesuaian spesifikasi teknis,
kesesuaian kriteria penerima bantuan, akuntabilitas keuangan serta
kemanfaatannya.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan program yang diselenggarakan
oleh Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Madrasah,
dan Ponpes dan Lembaga Profesi/Yayasan serta memberikan rekomendasi jika
ditemukan kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja
pelaksanaan program dan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama pada
umumnya.
3. Mengidentifikasi tingkat kemanfaatan bantuan terhadap
Pendidik dan Tenaga Pengelola Pendidikan, Madrasah, Pondok Pesantren,
Lembaga, Yayasan dan masyarakat sekitarnya.
4. Memberikan penilaian dan umpan balik (feedback)
terhadap sejumlah aspek operasional atau kinerja penting dalam pelaksanaan
Halaman 12 dari 25
Page 13
kegiatan, sehingga audit ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang
positif kepada Kementerian Agama RI dalam rangka meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
B. Ruang Lingkup Audit
Audit atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah Audit Operasional
atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada tingkat kegiatan dari
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam
DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (DIPA Pusat), DIPA Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi, DIPA Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota dan DIPA Madrasah.
Kegiatan-kegiatan yang diaudit Tahun Anggaran 2009:
1. DIPA Pusat, mencakup 5 (lima) kegiatan, yaitu:
1. Pelayanan Publik atau Birokrasi;
2. Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan;
3. Penyelenggaraan/Pengembangan
Pendidikan Sumber Daya Manusia;
4. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum
dan Operasional;
5. Pengembangan Manajemen Informasi
Kependidikan (EMIS);
2. DIPA Kanwil, mencakup 3 (tiga) kegiatan yang
tercantum dalam DIPA Kanwil, yaitu:
a. Pelayanan Publik atau Birokrasi;
b. Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan;
c. Pengembangan Manajemen Informasi Kependidikan (EMIS).
Pertimbangan yang mendasari pemilihan 3 kegiatan tersebut di atas adalah
berkaitan dengan materialitas jumlah dana yang dikelola dan merupakan
kegiatan strategis dan kemungkinan rawan penyimpangan.
Pelaksanaan audit dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai
dengan tahap pelaporan kegiatan.
Halaman 13 dari 25
Page 14
Untuk DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah tidak
dilakukan audit mengingat keterbatasan waktu dan tenaga, namun satker tersebut
merupakan sampel dan harus dikunjungi/observasi.
Ruang lingkup audit operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
adalah akuntabilitas program yang meliputi:
a. Realisasi penyerapan dan
penggunaan dana DIPA Pusat dan DIPA Kanwil;
b. Kesesuaian kriteria/persyaratan
Pendidik dan Tenaga Pengelola Kependidikan penerima bantuan;
c. Realisasi mekanisme penyaluran
bantuan ke Madrasah/Pondok Pesantren/ Lembaga
Pendidikan/Yayasan/Pendidik dan Tenaga Pengelola Pendidikan;
d. Realisasi penggunaan dana bantuan
di Madrasah/Pondok Pesantren/ Lembaga Pendidikan/Yayasan/Pendidik dan
Tenaga Pengelola Pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
C. Organisasi Penugasan
Penugasan audit operasional di tingkat daerah dilaksanakan oleh Perwakilan
BPKP dengan tidak menutup kemungkinan dilakukan sinergi audit dengan
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.
Komposisi Tim Audit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,
ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP sesuai dengan ketersediaan SDM di
Perwakilan BPKP.
Tim audit tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat PLP Bidang Hankam pada
Deputi PIP Bidang Polsoskam yang merangkap sebagai Tim Perencana dan
Pengendali (Rendal) audit operasional ini.
D. Sampel Audit
Penugasan audit operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ini
dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia, dengan sampel
sebagai berikut:
1. Sampel Jumlah Provinsi
Halaman 14 dari 25
Page 15
a. Untuk kegiatan berasal dari
DIPA Pusat yang disalurkan dan dilaksanakan di wilayah provinsi,
seluruh provinsi harus diaudit.
b. Terhadap 3 kegiatan yang
ada di DIPA Kanwil sebagaimana disebut dalam ruang lingkup, seluruh
provinsi harus diaudit.
2. Sampel Jumlah Kabupaten/Kota
1) Terhadap DIPA Pusat yang
dilaksanakan di wilayah Kabupaten/Kota, dalam satu provinsi, pelaksanaan
audit minimal tiga puluh persen dari kabupaten/kota yang menerima
bantuan. Pemilihan sampel Kabupaten/Kota diusahakan di kabupaten/kota
yang sama dengan sampel DIPA Kanwil.
2) Terhadap DIPA Kanwil yang
dilaksanakan di wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, pelaksanaan
audit minimal tiga puluh persen kabupaten/kota dari seluruh
kabupaten/kota yang ada di suatu provinsi atau mencapai 50% dari jumlah
anggaran yang dialokasikan.
Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai sampel berdasarkan pertimbangan
sebagai berikut:
1) Dana yang
disalurkan/diterima Kabupaten/Kota jumlahnya material;
2) Lokasi Kabupaten/Kota
diperkirakan rawan penyimpangan, misalnya lokasi jauh, jumlah dana yang
diterima besar, jumlah penerima bantuan banyak.
3. Sampel Jumlah Madrasah/Pondok
Pesantren/Lembaga/Yayasan /Pendidik dan Tenaga Pengelola
Kependidikan Penerima Bantuan.
Dari setiap sampel Kabupaten/Kota, minimal lima puluh persen
Madrasah/Pondok Pesantren/Lembaga/Yayasan/Pendidik dan Tenaga
Pengelola Kependidikan dari seluruh Madrasah/Pondok
Pesantren/Lembaga/Yayasan/Pendidik dan Tenaga Pengelola Kependidikan
penerima bantuan di Kabupaten/Kota yang disampel.
E. Sasaran Audit Halaman 15 dari 25
Page 16
Sasaran audit operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, meliputi :
1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Madrasah/Pondok Pesantren;
4. Pendidik dan Tenaga Pengelola Pendidikan penerima bantuan;
5. Lembaga Pendidikan/Orsos/Yayasan penerima bantuan.
F. Metodologi Audit
Audit dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional
Pemerintah dan prosedur lain yang dipandang perlu, yang meliputi:
1. Reviu atas dokumen pelaksanaan kegiatan;
2. Observasi lapangan: Dibuat catatan hasil observasi;
3. Pemeriksaan fisik: Dibuat BA pemeriksaan fisik/stok
opname;
4. Wawancara: Sebagai bukti telah dilakukan wawancara
perlu dibuat secara tertulis, atau simpulan hasil wawancaranya dituangkan
dalam tulisan yang diketahui dan/atau disetujui oleh responden.
Bab.PELAKSANAAN AUDIT
IV
A. Perencanaan Audit
Halaman 16 dari 25
Page 17
Pelaksanaan audit harus direncanakan dengan baik, akurat dan sesuai
standar audit, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Pada tahapan awal audit, harus disusun perencanaan yang meliputi
penyiapan Surat Tugas, pembuatan dan pengembangan program kerja
audit, serta penilaian risiko audit.
Program kerja audit yang disusun dalam juknis ini bersifat standar atau
umum. Untuk itu dapat dikembangkan oleh tim audit sesuai dengan kondisi
di lapangan, namun harus dituangkan dalam program kerja audit.
Perencanaan audit meliputi :
1. Koordinasi tentang pelaksanaan audit dengan Kakanwil Kementerian
Agama Provinsi dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat tugas
audit. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :
a. Terkomunikasikannya
rencana audit dan penyiapan dokumen oleh auditan.
b. Diperolehnya data awal
berupa Madrasah/Pondok Pesantren/Lembaga/Yayasan/Pendidik dan
Tenaga Pengelola Pendidikan penerima bantuan dan besaran
penerimaan bantuan setiap madrasah/Pondok
Pesantren/Lembaga/Yayasan/Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Pemahaman para auditor menyangkut kegiatan dan karakteristik
kegiatan perlu melakukan pembekalan kepada para auditor menyangkut
kegiatan pemberian bantuan.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain :
a. Pemahaman yang cukup
oleh para auditor mengenai karakteristik kegiatan, kebijakan pemberian
bantuan dan kriteria penerima bantuan;
b. Penyamaan persepsi dalam
penanganan dan pelaksanaan audit sehingga tidak terdapat perbedaan
dalam menanggapi identifikasi dan analisis permasalahan dalam audit;
c. Kebijakan audit yang
ditetapkan, baik menyangkut lingkup, prosedur, fokus, teknis
pelaksanaan, maupun aspek penting audit lainnya.
3. Penyusunan Program Kerja Audit
Halaman 17 dari 25
Page 18
Program kerja audit (audit program) merupakan prosedur yang harus
dilakukan dalam rangka memenuhi standar audit yang berisi tujuan dan
langkah-langkah kerja yang harus dilakukan auditor di dalam pelaksanaan
audit. Program kerja audit merupakan salah satu bagian dari perencanaan
audit agar audit dapat berjalan efektif.
B. Pengujian Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Pengujian sistem pengendalian intern diperlukan untuk memperoleh informasi
tentang keandalan sistem pengendalian intern auditan yang akan dipakai
dalam menentukan luasnya audit.
Pengujian atas Sistem Pengendalian Intern atas pelaksanaan Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan mandasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2008.
Pengujian atas Sistem Pengendalian Intern meliputi 5 unsur, yaitu :
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern
(Uraikan Sistem Pengendalian Intern yang telah diterapkan maupun yang belum
diterapkan, dilihat dari lima unsur pengendalian tersebut di atas, Program kerja
penilaian Sistem Pengendalian Intern dapat dilihat pada lampiran 3)
C. Program Kerja Audit
Program kerja audit merupakan langkah-langkah kerja secara berurutan yang
merupakan acuan bagi auditor dalam melaksanakan field audit.
Langkah-langkah kerja audit dibuat agar memudahkan auditor dalam
melaksanakan kegiatan audit sehingga pelaksanaan audit dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program kerja audit
disusun oleh tim audit setelah memperoleh gambaran lebih rinci dari Kanwil
yang bersangkutan.
Halaman 18 dari 25
Page 19
Program kerja audit operasional atas Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan tahun 2009 pada Kementerian Agama RI, terdiri dari :
1. Program Kerja Umum
Program kerja umum adalah langkah kerja umum yang perlu dilakukan oleh
auditor dalam setiap audit, tidak terkecuali pada audit operasional atas
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2009. Langkah kerja
umum tersebut adalah :
a. Lakukan pembicaraan awal dengan auditan.
b. Dapatkan data umum, data droping dana bantuan dari pusat dan
pelajari distribusi bantuan tersebut ke masing-masing penerima.
c. Dapatkan DIPA Program Manajemen Pelayanan Pendidikan pada
Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
d. Dapatkan Petunjuk Operasional/ RKA K/L dari DIPA Kanwil tersebut
dan pelajari mekanisme pencairan dan penggunaan dananya.
e. Dapatkan struktur organisasi dan tupoksi dari auditan dalam
pengelolaan Kegiatan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
f. Lakukan audit pada masing-masing jenis bantuan.
g. Buat simpulan hasil audit dalam bentuk Notisi Hasil Audit.
h. Lakukan pembicaraan akhir hasil audit dengan auditan.
i. Buat Kertas Kerja Audit.
j. Buat Laporan Hasil Audit.
2. Program Kerja Khusus
Program kerja ini disusun secara khusus berlaku untuk masing-masing
kegiatan program, baik kegiatan yang tercantum dalam DIPA Pusat
maupun DIPA Kanwil.
Untuk program kerja khusus atas penggunaan dana yang berasal dari DIPA
Kanwil, maka Tim Audit Perwakilan BPKP setelah memperoleh data
sebagaimana disebut dalam program kerja umum diharuskan menyusun
program kerja khusus yaitu yang berisi langkah-langkah kerja sebagaimana
diterapkan dalam audit operasional yang selama ini dilakukan di lingkungan
BPKP. Program kerja khusus ini dapat dikembangkan oleh tim audit sesuai
Halaman 19 dari 25
Page 20
dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sepanjang tidak menyimpang
dari sasaran dan ruang lingkup audit.
Untuk DIPA Pusat yang dananya disalurkan ke daerah (Kanwil
Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, Madrasah,
Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan, Yayasan, Pendidik dan Tenaga
Pengelola Pendidikan) tugas tim audit perwakilan adalah membuktikan
penerimaan bantuan tersebut, dengan langkah-langkah minimal sebagai
berikut :
a. Dapatkan data penyaluran bantuan dari pusat ke daerah;
b. Lakukan konfirmasi kepada penerima bantuan. Buat pernyataan tertulis
atas konfirmasi;
c. Lakukan observasi dan opname fisik, apabila bantuan diberikan dalam
bentuk barang atau bantuan berupa uang tunai yang selanjutnya
dibelikan barang;
d. Teliti kemanfaatan/efektifitas bantuan;
e. Buat BA hasil opname fisik;
f. Buat simpulan dan tuangkan dalam notisi hasil audit;
g. Lakukan pembahasan dengan obyek audit setempat;
h. Buat BA kesepakatan/Ketidaksepakatan hasil audit.
D. Temuan Audit
Proses akhir dari suatu kegiatan audit adalah pembuatan simpulan hasil audit
yang komprehensif, obyektif dan bebas dari pengaruh. Tetapi bila dalam
pelaksanaan audit ditemui adanya suatu penyimpangan yang material yang
dapat berpengaruh terhadap simpulan tersebut maka kondisi ini harus
diungkapkan dalam laporan audit sebagai temuan audit.
Temuan audit harus didukung dengan bukti audit serta didokumentasikan pada
kertas kerja audit yang memadai sebagai dasar simpulan auditor.
Simpulan audit didahului dengan pembuatan daftar temuan audit dan kertas
kerja audit. Dalam perumusan temuan audit, agar mengikuti kaidah/ norma
penyusunan yang telah diberlakukan, seperti unsur kondisi, kriteria, penyebab,
akibat, tanggapan auditan, dan rekomendasi yang diberikan.
Temuan audit atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dibagi menjadi
10 (sepuluh) kelompok yang pengelompokannya mengikuti Lampiran Halaman 20 dari 25
Page 21
Keputusan Kepala BPKP No. Kep.-830/K/IP/2005 tanggal 16 Juli 2005 tentang
“Prosedur Baku Pengelolaan Data Base Hasil Pengawasan BPKP” yaitu:
01. Kejadian yang Merugikan Keuangan Negara dan Masyarakat,
02. Kewajiban Penyetoran Kepada Negara,
03. Pelanggaran terhadap Peraturan dan Perundangan yang berlaku,
04. Pelanggaran terhadap Prosedur dan Tata Kerja,
05. Penyimpangan dari Ketentuan Pelaksanaan Anggaran,
06. Hambatan terhadap Kelancaran Proyek,
07. Hambatan terhadap Kelancaran Tugas Pokok,
08. Kelemahan Administrasi,
09. Ketidaklancaran Pelayanan Kepada Masyarakat,
10. Temuan Pemeriksaan Lainnya.
Jika terdapat permasalahan yang signifikan, namun tidak dapat memenuhi
unsur kondisi, kriteria, sebab dan akibat, maka permasalahan tersebut
dikategorikan sebagai Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian.
Bab. PELAPORAN HASIL AUDIT Halaman 21 dari 25
Page 22
V
A. Notisi Hasil Audit
Laporan hasil audit merupakan media auditor untuk mengkomunikasikan simpulan
hasil audit berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh. Tim audit sebelum
menyusun Laporan Hasil Audit wajib membuat dan membahas Notisi Hasil Audit
dengan tahapan sebagai berikut :
1. Notisi Hasil Audit pada
Madrasah/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan/Yayasan/Pendidik
dan Tenaga Pengelola Pendidikan penerima bantuan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil audit untuk masing-masing
madrasah/pondok pesantren/Lembaga Pendidikan/Yayasan/Pendidik dan
Tenaga Pengelola Pendidikan penerima bantuan, Tim Audit harus membuat
Notisi Hasil Audit pada masing-masing madrasah/pondok pesantren/
Lembaga Pendidikan/Yayasan/Pendidik dan Tenaga Pengelola Pendidikan
penerima bantuan.
Notisi ini berisi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit di
Madrasah/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan/Yayasan/Pendidik dan
Tenaga Pengelola Pendidikan penerima bantuan, baik yang memenuhi syarat
sebagai temuan maupun yang masuk dalam kategori Hal-hal Penting yang
Perlu Diperhatikan.
Notisi ditujukan dan dibahas dengan Pimpinan Madrasah/Pondok
Pesantren/Lembaga Pendidikan/Yayasan. Hasil pembahasan dituangkan
dalam Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut/ Berita Acara
Ketidaksepakatan Tindak Lanjut yang ditanda tangani auditor dengan
Pimpinan Madrasah/ Pondok Pesantren/ Lembaga Pendidikan/Yayasan.
2. Notisi Hasil Audit Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Notisi ini berisi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, baik yang memenuhi syarat
sebagai temuan maupun yang masuk dalam kategori Hal-hal Penting yang
Perlu Diperhatikan.
Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Tindak Halaman 22 dari 25
Page 23
Lanjut/ Berita Acara Ketidaksepakatan Tindak Lanjut yang ditanda tangani
auditor dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Notisi Hasil Audit Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
Notisi ini berisi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit di
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, baik yang memenuhi syarat
sebagai temuan maupun yang masuk dalam kategori Hal-hal Penting yang
Perlu Diperhatikan.
Notisi ditujukan dan dibahas dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi. Dalam pembahasan notisi audit dengan Kepala Kanwil
Kementerian Agama Provinsi, tim audit juga harus menyampaikan hal-hal
yang ditemukan dalam audit di wilayah kerja Kanwil yang bersangkutan
sebagaimana yang tertuang dalam notisi audit tersebut di atas (angka 1 dan
2). Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Tindak
Lanjut/ Berita Acara Ketidaksepakatan Tindak Lanjut yang ditanda tangani
auditor dengan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi.
B. Laporan Hasil Audit1. Jenis Laporan
Segera setelah Berita Acara Kesepakatan/Ketidaksepakatan Tindak Lanjut
ditandatangani, maka tim audit menyusun Laporan Hasil Audit (LHA), yang
terdiri atas:
a. LHA Model P
LHA ini dibuat oleh Tim Audit Perwakilan BPKP berisi Laporan Hasil Audit
Operasional tingkat Provinsi yang bersumber dari notisi-notisi audit pada
Madrasah/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan/Yayasan penerima
bantuan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi (sebagaimana tersebut pada huruf
A poin 1 s.d. 3)
LHA Model P ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP, dilengkapi
dengan;
1) Surat Pengantar Masalah
(SPM) ditandatangani oleh Kepala Perwakilan.
2) Surat Penegasan (SPn)
Halaman 23 dari 25
Page 24
ditandatangani oleh Kepala Perwakilan.
Bentuk dan format LHA Model P tersaji pada lampiran 4.
b. LHA Model N
LHA ini dibuat oleh Tim Rendal Pusat berupa Laporan Kompilasi Hasil
Audit Operasional Tingkat Nasional (LHA Model N), dengan penjelasan
sebagai berikut:
1) Laporan Kompilasi Tingkat Nasional
adalah kompilasi atas LHA Model P yang diterima dari Tim Audit
Perwakilan.
2) Laporan ini ditandatangani oleh
Direktur PLP Bidang Hankam pada Deputi PIP Bidang Polsoskam.
3) Surat Pengantar Masalah (SPM)
ditandatangani oleh Deputi PIP Bidang Polsoskam.
Bentuk dan format LHA Model N tersaji pada lampiran 5.
2. Distribusi Laporan
a. LHA Model P
1 eksemplar berikut SPM dan SPn disampaikan kepada Kakanwil
Kementerian Agama Provinsi.
1 eksemplar disampaikan kepada Deputi Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Polsoskam.
Di samping penyampaian dalam bentuk hard copy, Perwakilan
BPKP juga menyemapikan dalam bentuk soft copy melalui Forum
BOS dan BKM atau ke salah satu alamat email sebagai berikut :
- [email protected]
- Suko
[email protected]
b. LHA Model N
1 eksemplar berikut SPM disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
1 eksemplar disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian
Agama RI.
1 eksemplar disampaikan kepada Deputi Pengawasan Instansi
Halaman 24 dari 25
Page 25
Pemerintah Bidang Polsoskam.
Halaman 25 dari 25