Babi 141112165842 Conversion Gate02

7/23/2019 Babi 141112165842 Conversion Gate02

http://slidepdf.com/reader/full/babi-141112165842-conversion-gate02 1/31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dahulu tanah sangat berkaitan erat hubungannya dengan masyarakat

khususnya di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan bagian dari

kehidupan manusia yang mendasar. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia selalu

membutuhkan tanah sebagai tempat atau ruang untuk melaksanakan berbagai

aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dewasa ini, kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia terus berkembang

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah usaha, dan meningkatnya

kebutuhan lain atas tanah maka tanah semakin dibutuhkan manusia. Padahal

persediaan tanah semakin hari semakin terbatas sehinnga berpengaruh pada masalah

pertanahan. Sebab semakin padat penduduk semakin pula meningkatnya harga tanah.

Hal tersebut mengakibatkan hak atas tanah sangat penting dalam kehidupan

masyarakat.

Demikian pula tanah berpotensi timbulnya konflik atau sengketa yang rawan

serta memiliki potensi krisis sosial didalam masyarakat. anah dalam kehidupan

masyarakat dewasa ini menimbulkan masalah!masalah yang sampai sekarang belum

dapat memuaskan untuk semua pihak. "onflik sosial antar bebagai pihak sering

terjadi, terutama antara masyarakat dengan pemerintah dalam hubungan dengan

ren#ana penggunaan tanah untuk pembangunan. juga sering terjadi antara masyarakat

dengan swasta dan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat masyarakat

lainnya. Sering kita mendengar adanya banyak sengketa perdata dimedia massa ataumedia lainya tentang sengketa kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah berlawanan

surat tanda kepemilikan lainya $#ontohnya girik% atau seperti sertifikat ganda dan

banyak masalah lainya yang berhubungan dengan status kepemilikan.

1



Hal ini menuntut pemilik tanah dan badan hukum untuk memperoleh

kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah tersebut maka

pemerintah mengeluarkan &ndang-undang Pokok 'graria no.( ahun )*+. egitu

pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka dibutuhkan sejumlah

perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas,yang dilakukan dengan konsisten

dan sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan dan untuk dilakukan

terselengaranya pendaftaran tanah.

Semua ini bertujuan untuk menghindari terjadinya persengketaan baik

menyangkut kepemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh

pemiliknya. Pendaftaran yang dimaksud untuk memenuhi Asas publisitief dan asaz

sepesilitief menurut peraturan pemerintah nomor ) ahun )*+), sebagaimana telah

diubah dengan peraturan pemerintah nomor / tahun )**0.

1aka untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak milik maka melalui

pendaftaran tanah yang dilakukan masyarakat atau badan hukum di "antor

Pertanahan, pemilik tanah atau pemegang hak milik atas tanah dapat memperoleh

tanda bukti berupa sertifikat tanah yang beralaku sebagai alat pembuktian yang kuat

atau dengan kata lain pemilik tanah mempunyai alat bukti kuat dan jelas akan dijamin

kepastian hukumnya. 2aminan kepastian hukum ini ter#antum dalam ketentuan pasal

)* ayat $)% &ndang-undang pokok 'graria.

Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh

pemerintah se#ara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian setifikat

sebagai tanda bukti atas haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak

tertentu yang membebaninnya.

Perolehan tanah pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses peralihan

hak sebagaimana sesuai dengan ketentuan-ketentuan &&P' yang menjadi landasan

hukum tanah di Indonesia.

2



Di Indonesia perolehan hak atas tanah terjadi disebabkan oleh dua hal, yaitu

beralih dan dialihkan. 3 Beralih” berarti suatu peralihan hak yang disebabkan

seseorang telah meningal dunia mak denga sendirinya hak itu beralih ke orang yang

berhak untuk mewarisi. Sedangkan “dialihkan” berarti suatu peralihan yang dengan

sengaja dilakukan agar hak tersebut lepas dari pemegang atau pemilik sebelumya dan

menjadi hak orang lain.

Peralihan hak tersebut terjadi karena dua hal yang berkaitan dengan hukum

yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum. "edua #ara perlihan itu harus tunduk

pada ketentuan hukum yang berkaitan. Selanjutnya perolehan hak tersebut dapat

didaftarkan ke "antor Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat melalui

proses tertentu. Dengan demikian, hak atas tanah tersebut se#ara sah ada pihak yang

memperoleh hak tersebut sekaligus dapat dipertahankan.

erdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka adapun judul makalah ini

adalah Pendaftaran anah

1.2 Rumusan Masalah

erdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang

akan dibahas dalam makalah ini adalah). 'pa pengertian dari Pendaftaran anah4

. 'pakah dasar hokum pendaftaran tanah4

5. 'pa tujuan pendaftaran anah4/. 'pa 6byek pendaftaran anah4

(. agaimanakah asas-asas pendaftaran tanah4

+. agaimanakah system pendaftaran tanah4

0. agaimana kegiatan dan pelaksanaan Pendaftaran anah untuk pertama kali47. 'pakah peranan kepala desa dan PP' dalam pendaftaran tanah4

3



1.3 Tujuan enul!san

Dari rumusan masalah diatas maka adapun tujuan penulisan dalam makalahini adalah

). memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama masyarakat

yang belum mengetahui tentang prosedur pendaftaran tanah dan perolehan

hak milik atas tanah,

. &ntuk mengetahui efektifitas pendaftaran tanah dan perolehan hak milik atas

tanah,

5. 1elengkapi tugas hokum agraria

1." met#$e enul!san&ntuk memperoleh data yang relevan, maka kami menggunakan metode

kepustakaan yaitu 8 memba#a dan mempelajari buku, literatur yang berhubungan

dengan penyusunan makalah ini. Serta memba#a sumber-sumber di internet yang

berkaitan tugas akhir ini.

4



BAB II

PEMBAHA%AN MA%ALAH

1. Pengert!an Pen$a&taran Tanah

Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan, yang diilakukan oleh

9egara atau Pemerintah se#ara terus dan teratur, berupa pengumpulan data yang ada

diwilayah-wilayah tertentu, pengumpulan data tertentu, mengenai tanah-tanah

tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpangan dan

penyajian bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian

hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan

pemeliharaannya.

Didalam &ndang-&ndang 9o. ( ahun )*+ tentang &ndang-undang Pokok

'graria$&&P'%, pengertian pendafataran tanah diatur dalam pasal )* ayat $% yaitu

rangkaian kegiatan yang meliputi 8

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan tersebut.#. Pembuktian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagian

pembuktian yang kuat.

"egiatan pendaftaran tanah berupa pengukuran, pemetaan dan pembukuan

tanah akan menghasilkan pula peta-peta pendaftaran tanah dan surat-surat ukur yang

berisi keterangan tentang tata letak, luas dan batas-batas tanah yang bersangkutan.

Sedangkan pendaftaran tanah berupa pendaftaran atas tanah dan peralihan hak

akan diperoleh keterangan mengeai status dari tanah yang didaftarkan serta beban-

beban apa yang ada diatasnya.

Pengertian pendaftaran anah menurut pasal ) peraturan pemerintah 9omor

/ ahun )**0 adalah 8

3 Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambung dan teratur, meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik

5



dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun

serta hak-hak tertentu yang membebaninya”

"ata suatu rangkaian kegiatan menunjuk pada berbagai kegiatan dalm proses

terselengranya pendafteran tanah yang berkaitan antara satu dengan yang yang lain

yang berujung pada tersedianya data.

"ata terus menerus menunjuk pada pelaksanaan kegitan, yang tidak akan ada

akhirnya. 1aksutnya data yang sudah terkumpul harus dipelihara agar disesuaikan

dengan perubahan - perubahan yang terjadi di kemudian hari.

Sedang kata teratur dimaksut menunjuk pada semua kegiatan harus

berdasarkan atau berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sesuai.

Pendaftaran anah merupakan suatu hal yang harus dilakukan berkaitan

dengan jual beli tanah dan bangunan. "etentuan ini juga berlaku peristiwa dan

perbuatan hukum lainya yang berakibat terjadinya peralihan hak atas tanah dan

banguna kepada pihak lain. :ontohya waris,hibah, tukar ! menukar dan hibah wasiat.

Pendaftaran tanah yang dimaksut untuk memenuhi asas publiatif da asas

speliatif yang tentu diklaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, mutakhir dan

terbuka.

2. Dasar Hukum en$a&taran tanah

a. && 9o. ( ahun )*+ tentang &&P'

Dalam && ini, pendaftaran tanah diatur dalam pasal )*, pasal ini menyatakan

bahwa untuk menjamin kepastian hokum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran

tanah diseluruh wilayah ;I menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan

peraturan pemerintah.

b. Selanjutnya, dalam pasal 5 &&P'

di tentukan hak milik, demikian juga setiap peralihan, hapusnya dan

pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang

dimaksud dalam pasal )* &&P' pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian

6



yang kuat menegenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan

hak tersebut. Pada pasal 5 juga mengatur pendaftaran hak guna usaha, dan pasal 57

&&P' juga mengatur pendaftaran hak guna bangunan.

#. Peraturan Pemerintah 9o. / ahun )**0

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari pasal )* &&P' tentang

endaftaran tanah dan sebagai pengganti peraturan pemerintah 9o. ) tahun )*+).

Dalam PP 9o. / tahun )**0 diatur hal-hal sebagai berikut 8

a% 'sas dan tujuan pendaftaran tanah

b% Penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah

#% 6byek pendaftaran tanah

d% Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanahe% Pelaksana pendaftaran tanah untuk pertama kali

f% Pengumpulan dan pengolahan data fisik g% Pembuktian hak dan pembukuannya

h% Penerbitan sertifikat

i% Penyajian data fisik dan data yuridis j% Penyimpanan daftar fisik dan dokumen

k% Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak

l% Penerbitan sertifikat pengganti

m% iaya pendafatarn tanahn% Sanksi hokum

d. Selanjutnya dalam pelaksanaanya dijabarkan kembali pada 1enteri

'graria< "epala adan Pertanahan 9asional 9o. 5 ahun )**0,

anggal ) 6ktober )**0, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah 9omor / ahun )**0 tentang Pendaftaran anah.

7



3. Tujuan Pen$a&taran tanah

ujuan pendaftaran tanah adalah 8

a. &ntuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak

lain yang terdaftar. yaitu dengan diberikan sertifikat tanah agar dengan

mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak tersebut.

b. &ntuk menyediakan informasi kepada adan Pertanahan mengenai data

fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang

sudah terdaftar diinformasikan atau publikasikan kepada umum

$asas publisitief%#. &ntuk erselenggaranya ertib 'dministrasi Pertanahan = yaitu setiap

bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan,

dan hapusnya hak atas tanah wajib mendaftar.

Selain tujuan diatas, menurut 1aria S.>.Sumardjono bahwa manfaat

daripendaftaran tanah dapat dipetik oleh 5 pihak yaitu ?

a. Pemegang hak atas tanah itu sendiri, sebagai pembuktian atas haknya. b. Pihak yang berkepentingan, misalnya #alon pembeli tanah, atau kreditur

untuk memperoleh keterangan atas tanah yang menjadi objek perbuatan

hukumnya#. agi Pemerintah yaitu dalam rangka mendukung kebijaksanaan

pertanahannya.

". '()ek en$a&taran tanah

6byek ! obyek pendafatran tanah meliputi 8

a. idang!bidang yang dipunyai dengan Hak 1ilik, hak @una &saha, Hak

@una angunan, Hak Pakai?

b. Hak Pengelolaan?#. anah >akaf?

d. Hak 1ilik atas Satuan ;umah Susun?

e. Hak anggungan.f. anah 9egara.

*. Asas en$a&taran tanah

8



'sas pendaftaran tanah dapat dilihat dalam pasal ) PP 9o. / ahun )**0

meliputi ?

a% Sederhana, yaitu asas dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok dan

tata#aranya mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan,

terutama hak atas tanah. b% 'man, yaitu suatu asas yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa

pendaftaran tanah diselenggarakan se#ara teliti dan #ermat sehingga dapat

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu

sendiri.

#% erjangkau, asas yg dimaksudkan bahwa keterjangkauan bagi pihak-pihak

yg memerlukan, dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.d% 1utakhir, adanya kelengkapan data yg memadai dalam pelaksanaannya

dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya, sehingga data

pendaftaran tanah harus dipelihara. Data disimpan dalam bentuk buku

tanah di kantor pertanahan dan harus selalu diperbaharui jika ada

perubahan.

e% erbuka, masyarakat dapat memperoleh keterangan tentang data yang

benar setiap saat.

+. %)stem Pen$a&taran Tanah

'da ma#am sistem pendaftaran tanah yaitu ?

a. Sistem pendaftaran akta atau registration of deeds.

b. Sistem pendaftaran hak atau registration of titles, titles dalam

arti hak yang lebih dikenal dengan sistem Torrens

Sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak

atauregistration of title , hal ini tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen

yang memuat data yuridis dan data fisik yang terhimpun dan disajikan serta

diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang di daftar.

Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah

susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah, yang memuat data juridis

dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya

9



di#atat pula pada surat ukur tersebut. Pembukuan dalam buku tanah serta

pen#atatannya pada surat ukur se#ara hukum telah didaftar menurut PP / ahun

)**0. Sertipikat diterbitkan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan

data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah untuk kepentingan pemegang hak

!istem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah

1enurut oedi Harsono, menyatakan bahwa sistem publikasi dalam

pendaftaran tanah digolongkan menjadi $dua% yaitu ?

). Sistem Positif.

Sistem ini menunjukkan bahwa sertipikat tanah yang diberikan adalah berlaku

sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak $absolute% serta sertipikat merupakan

bentuk satu-satunya tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Sistem

publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak, maka meski ada

register atau buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis dan

sertifikasi sebagai surat tanda bukti hak. Pen#atatan dan pendaftaran nama seseorang

dalam register sebagai pemegang haklah yang menjadi pemegang hak

atas tanah yang bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang

dilakukan $title by registration, the register is everything%. 'pa yang ter#antum dalam

buku pendaftaran tanah dan surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat

pembuktian yang mutlak. 9egara menjamin kebenaran data yang disajikan. Perolehan

tanah dengan etikad baik melalui #ara sebagaimana diatur dalam undang-undang,

memberikan kepada pihak yang memperolehnya suatu hak yang 3indefeasibleA yang

tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, juga oleh pihak yang sebenarnya berhak

sekalipun.

. Sistem 9egatif

Dalam sistem publikasi negatif, bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan hukum

yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Pendaftaran

tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak, menjadi

pemegang haknya yang baru. Sistem publikasi negatif, menunjukkan #iri bahwa apa

yg ter#antum didalam sertipikat tanah adalah dianggap benar sampai dapat dibuktikan

10



suatu keadaan yang sebaliknya $tidak benar% dimuka pengadilan. Surat tanda bukti

hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang berarti pula bahwa keterangan-

keterangan yang ter#antum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum danharus

diterima $oleh hakim% sebagai keterangan yang benar, sepanjang tidak ada alat

pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya.

Sistem publikasi menurut &&P' 9o. ( ahun )*+ adalah sistem publikasi

negatif bertendensi positif. 'rtinya sistem negatif yang mengandung unsur positif

karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat, seprti yang dinyatakan dalam pasal )* ayat huruf #, pasal 5

ayat , pasal 5 ayat dan pasal 57 ayat &&P'. Sistem Publikasi yang dianut adalah

bukan sistem negatif murni, karena pejabat pendaftaran tanah dalam rangka

pengumpulan data bersikap passif dan pada umumnya menggunakan sistem

pendaftaran akta yang memuat data itulah yang didaftar. Dalam akta tersebut oleh

pejabat pendaftaran dibubuhkan #atatan bahwa telah dilakukan pendaftarannya.

'kta itulah yang merupakan tanda bukti hak.

ahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan atas perintah Pasal )* &&P',

menghasilkan alat pembuktian yang kuat $bukan mutlak B positif%, menurut para

pejabat pendaftaran tanah dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis, sejauh

mungkin berusaha memperoleh data yang benar. Data pada pendaftaran tanah

meliputi8 Data fisik, kegiatan pengumpulan data fisik meliputi penetapan batas,

pengukuran dan pemetaan tanah yang bersangkutan $diatur dalam pasal )0,)7,)* dan

PP /<)**0%. Pengumpulan data yuridis diatur dalam pasal 5,/ dan ( PP

/<)**0. Dibedakan antara hak baru dan hak lama.

,. Pelaksanaan Pen$a&taran Tanah Pertama -al!

"egiatan Pendaftaran anah untuk pertama kali berupa8

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik?

b. Pengumpulan dan pengolahan data yurudis serta pembukuan haknya?

#. Penerbitan serifikat?

d. Penyajian data yuridis, dan penyimpanan daftar umum dan dokumen.

11



Pendaftaran anah pertaama kali dilaksaankan melalui pendaftaran

se#ara sistematik dan pendafatran se#ara sporadik .

A. Pengumulan $an eng#lahan $ata &!s!k

&ntuk pengumpulan dan pengolahan data fisik pertama-tama yang dilakukan

adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan lokasi. "egiatan ini meliputi 8

a Pembuatan peta dasar pendaftaran

"egaitan pendaftaran se#ara sistematik disutau wilayah yang ditunjuk dimulai

dengan pembuatan peta dasar pendaftaran, dalam pelaksanaan pendaftaran se#ara

sistematik, pendaftaran juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang yang

sebelumnya sudah didaftarkan.

Penyiapan peta dasar diperlukan untuk setiap tanah yang didaftarkan dijamin

letak se#ara pasti, "arena dapat direkotruksi di lapangan setiap saat. &ntuk maksud

tersebut diperlukan adanya teknik-teknik dasar 9asional. itik yang dasar teknik

adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu

pengukurandan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik

kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekontruksi batas.

Di wilayah-wilayah lain untuk keperluan pendaftaran tanah

se#ara!poradik diusahakan juga tersedianya peta dasar pendaftaran yang

dimaksudkan. Dengan adanya peta dasar pendaftaran tersebut bidang tanah yang

dapat diketahui letaknya dalam kaitannya dengan bidang-bidang tanah yang lain

dalam suatu wilyah, sehinngga dapat dihindarkan terjadinya penerbitan serifikat

ganda atas suatu bidang tanah. Hal-hal yang menyangkut dengan peta peta dasar

pendaftaran tanah tersebut diatur dalam pasal )( dan )+ PP / ahun )**0 dan

mendapat peraturan lebih lanjut danrin#i dalam pasal ) s.<d )7 Peraturan 1enteri

5<)**0

b Penetapan batas-batas bidang tanah

&ntuk memperoleh data fisik yang diperlukan bidang-bidang tanah yang akan

dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keprluanya

12



ditempatkan tanda-tandabatas disetiap bidang tanah yang bersangkutan. di dalam

penetapan batas tersebut diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para

pihak yang berkepentingan, untuk memeperoleh bentuk yang tertata dengan baik bagi

bidang-bidang yang semula kurang mendapat bentuk dari bidang tanah tersebut.

$ pasal )0 PP / <)**0%.

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang

belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar

situasinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan berdasarkan

penunjukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan dan

sedapat mungkin mendapat persutujuan dari pemilik hak atas tanah yang berbatasan.

Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru oleh 9egara

$adan Pertanahan 9asional% dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas atau

penunjukan instansi yang berwenang.$ pasal )7 PP /<)**0%

Dalam pasal )* diadakan ketentuan jika dalam penetapan batas bidang-bidang

tanah tersebut tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak yang bersangkutan

dan pemegang hak yang berbatasan atau pemegang hak atas tidak hadir, biarpun

sudah diadakan pemangilan.

1erupakan kewajiban bagi pememgang hak atas tanah untuk menempatkakkn

tanah yang dipunyainya dan selanjutnya memeliharanya.

1engenai penetapan dan pemasangan tanda-tanda batas bidang diatur didalam

pasal )0 s<d )* PP / tahun )**0 dan mendapat pengaturan yang lebih rin#i daam

pasal )* s<d Peraturan 1enteri 5<)**0.

c Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembutan peta

pendaftaran

Pada bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batas diukur dan

selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. &ntuk bidang tanah yang luas

pemetaannya dilakukan dengan #ara membuata peta tersendiri, dengan mengunakan

13



data yang diambil peta dasar pendaftaran dan hasil ukur batas tanah yang akan

dipetakan.

2ika dalam wilayah pendaftaran tanah se#ara sporadik belum ada peta dasar

pendaftaran tanah dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi

persyaratan teknis untuk pembuatan pendafataran misalnya peta dari instansi

pekerjaan umum atau intansi pajak. Dalam keadaan terpaksa karena tidak adanya peta

dasar pemetaan bidang tanah yang bersangkutan dan bidang-bidang tanah tananh

sekeliling yang berbatasan, sehingga letak relatif tanah itu dapat ditentukan $pasal

%.

Pengukuran tersebut diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan

batas-batas tanah yang bersangkutan. 1engenai dilakukannya pengukuran sementara

itu dan belum diperoleh sautau kesepakatan mengenai penetapan batas tersebut, maka

dibutkan sutau berita acara Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran yang

dilakukan, dibubuhkan #atatan atau tanda yang menyatakan bahwa batas-batas

tersebur merupakan bata-bats sementara, dengan demikian kegitan pengukuran dan

pemetaan tidak dapat ditangguhkan.

d Pembuatan daftar tanah

idang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibukukan nomor

pendaftaranya pada peta pendaftaran, dibukukan dalam daftar tanah. entuk, isi #ara

pengisian, penyimpanan dan pemeliharaanya diatur didalam Peraturan 1enteri )/+

s<d )(( $pasal )%. Daftar tanah dimaksudkan sebagai suymber informasi yang

lengakap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan kenomor surat bidang tanah

yang ada diwilayah pendaftaran, baik hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun

pemeliharaan dikemudian hari.

e Pembuatan surat ukur

14



&ntuk keperluan pendaftaran haknya, bidang tanah yang sudah di ukur serta

dipetakan dalam peta pendaftaran, dibutakan surat ukur. Surat ukur memuat data fisik

yang diambil dari peta dengan skala yang biasa berbeda.

&ntuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah se#ara sporadik yang belum

tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagai hasil dari

sebagai mana yang telah diataur didalam pasal . Surat ukur ini adalah yang dalam

Peraturan 1enteri 'graria nomor + tahun )*+( disebut gambar situai entuk, sisa,

#ara pengisian, penyimpanan dan pemeiliharaan surat ukur diatur didalam Peraturan

1enteri 5<))*0 pasal )(+ s<d )+).

B. Pengumulan $an eng#lahan $ata )uru$!s serta em(ukuan hakn)a

Dalam kegiatan pengumpuln data yurudis diadakan pebedaan antara

pembuktian hak-hak baru dan hak-hak lama HakChak baru ialah hak-hak baru yang

baru diberikan atau di#iptakan sejak dimulai hberlakunya PP /<)**0 sedang hak-hak

atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya

&&P' dan hak-hak yang belum terdaftar menurut PP )< )*+).

" #ak $ hak baru

Dalam pasal 5 ditentukan, bahwa untuk keperluan pendaftaran Hak atas

tanah baru data yuridisnya dapat dibuktikan dengan 8

Penetapan pemberian hak dari pejabat yang memberikan hak yang

bersangkutan, menurut ketentuan yang berlaku, apabila pemberian hak

tersebut berasal dari anah 9egara atau tanahh Pengelolaan, yang dapat

berikan se#ara individual, kolektif ataupun se#ara umum? asli akta PP' yang memeuat pemberian hak yang bersangkutan? apabila

mengenai hak @una angunan dan Hak Pakai atas tanah Hak 1ilik?

Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak penggelolaan oleh pejabat yang berwenang.

anah wakaf dibuktikan dengan penetapan akta ikrar wakaf. Ditinjau dari

obyek pembukuan tanah wakaf merupakan pendaftaran tanah untuk

15



pertama kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan sebelumya sudah

didaftarkan sebagai tanah Hak 1ilik?

Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan.

Pembukuannya merupakan pendaftatran unutk pertama kali, biarpun hak

atas tanah yang bersangkutan sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah

Hak 1ilik? Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak

tanggungan.

% #ak $ hak lama

Hak- hak lama yaitu tanah yang bersal dari konfersi hak-hak yang ada pada

waltu dimulainya berlakunya &&P' dan hak-hak yang belum didaftar menurut

PP)<)*+).

Pembukuan hak dilakukan melalui penegasan konversi hak lama menjadi hak

baru yang terdaftar. Selanjutnya dijelaskan, bahwa mengenai alat-alat bukti tertulis

yang dimaksudkan dalam pasal / $)% dapat berupa 8

@rosse akta hak eigendom, yang telah dibubuhi #atatan, bahwa hak

eigendom yang bersangkutan dikoversi menjadi hak milik? @roose akta hak eigendom yang telah diterbitkan berdasarkan

6rdonantie tersebut sejak berlakunya &&P' sampai tanggal

pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP 9o.) ahun )**+ Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan

Swapraja yang bersangkutan? Surat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan 1enteri

'graria 9o. * ahun )*(*? Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat berwewenang baik

sebelumnya atau berlakunya &&P', yang tidak disertai kewajiban

untuk mendaftarakan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua

kewajiban yang disebut didalamnya?

16



'kta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan, yang dibubuhi

kesaksian kepala adat< kepala desa< "elurahan yang dibuat sebelum

berlakunya PP ini. Ini merupakan perubahan Pasal )* PP 9o.) ahun

)*+), yang menentukan harus ada bukti atakta PP' sejak PP tersebut

mulai dilaksanakan disuatu daerah atau? 'kta pemindahan hak tanah yang dibuat 6leh PP', yang tanahnya

belum dibukukan $seharusnya ditambahkan8 atau tanah yang sudah

dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran Pemindahan hak nya di

"antor Pertanahan%? atau 'kta ikrar wakaf atau lelang yang dibuat sebelum atau sejak dimulai

dilaksanakan PP 7 ahun )*00? ;isalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang yang

tanah sudah dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran pemindahan

haknya itu kepada "antor pertanahan? Surat penunjukan atau pembelian $seharusnya pemberian kaveling

tanah pengganti tananh yang diambil oleh pemerintah atau Pemerintah

Daerah%? Petuk pajak bumi<andrete,girik, keritir, dan verponding Indondesia

sebelum berlakunya PP 9o ) ahun )*+)$seharusnya sebelum

berakunya &&P' tidak lagi dipunggut pajak bumi, oleh karena tidak

ada lagi anah-tanah hak milik adat%? Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh kantor pelayanan

pajak dan bumi dan angunan? ain-lain bentuk alat pembuktian yang dimaksut dengan nama apapun

juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal II, Pasal IE da Pasal

EII "etentuan!ketentuan "onversi &&P'.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian

kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keteranga saksi dan atau pernyataan yang

bersangkutan, yang dapat diperjaya kebenarannya menurut Panitia 'djukasi $ panitia

A% atau "epala kantor Pertanhan. "esaksian saksi atau peryataan yang bersangkutan

17



berfungsi untuk menguatkan bukti tertulis yang tidk lengkap sekaligus sebagai

pengganti bukti tertulis yang tidak ada lagi

Hal- hal yang mengenai saksi dan penilaian kebenaran keterangan para saksi

dan anggota kepemilikan itu ada tiga kemungkinan alat pembuktiannya yaitu 8

ukti tertulis lengkap $ tidak memerlukan tambahan alat bukti lain%?

ukti tertulisnya sebagian tidak ada $diperkuat keterangan saksi dan

atau yang bersangkutan%? ukti tertulis semunya tidak ada lagi$diganti keterangan saksi atau

peryataan yang berasangkutan%.

Pembukuan hak

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia se#ara lengkap alat-alat pembuktian

kepemilikan yang tertulis, ketrangan saksi ataupun pernyataan bersangkutan yang

dapat diper#aya kebenarannya mengenai kepemilikan tananh yang bersangkutan

diatur didalm pasal / ayat $%. 1aka dalm hal demikian pembukuan haknya dapt

dilakukan tidak didasarkan pada bukti pemilikan, melainkan bukti penguasaan fisik

tanahnya oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya selama tahun

atau lebih se#ara berturut ! turut.Syarat-syarat pembukuan hak yang harus dipenuhi untuk pembukuan hak

yang bersangkutan sebagaimana dalam penjelsan pasal yaitu?

a. ahwa penguasaan dan pengguanaan tanah yangbersangkutan

dilakukan dilakukan dengan itikad baik, se#ara nyata dan terbuka

selama waktu yang disebut diatas?

b. ahwa kenyataan dan pengausaan tersebut tidak diganggu gugat dan

oleh karena itu diakui dan dibenarkan oleh oleh masyrakat hukum adat

atau desa atau kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.#. ahwa hal-hal tersebut, yaitu pengusaan dan penggunaan tanah yang

bersangkutan serta tidak ada gangguan, diperkuat oleh kesaksian

orang-orang yang terpejaya.

18



d. ahwa telah diberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan

keberatan melalui pengumuman sebagaimana yang dimaksud pasal +

e. ahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang hak

yang dituangkan dalam keputusan yang besangkutan oleh Panitia

'judikasi<kepala kantor Pertanahan.

Menilai kebenaran alat-alat bukti

&ntuk menilai kebenaran alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal /, dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah

yang bersangkutan oleh panitia 'djudikasi atau "epala "antor Pertanahan. Hasil

penelitian tersebut dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditapkan oleh 1enteri.

Dalam pendaftaran tanah se#ara sporadik penelitian data yuridis yang

dimaksud dalam pasal / ayat dilakukan oleh kantor Pertanahan menurut ketetuan

pasal 7 ayat / peraturan 1enteri 9o.5 ahun )**0, dibantu oleh oleh panitia 3'A,

yang dimaksud dalam keputusan "epal adan Pertanahan 9asional 9o.) ahun

)**.

Pengumuman data fisik dan yuridis( pasal 15 s/d pasal 28)

Daftar isian yang dal pasal +5 Peraturan menteri 9o.5 ahun )**0 disebut

daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah tersebut diatas yang memuat peta

bidang atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil dari pengukuran yang

dimaksudkan dalam pasal ayat )yang memuat tentang data fisik, diumunkan selam

5 $tiga puluh% hari dalam pendaftarn tanah se#ara sistematik dan + hari se#ara dalm

pendaftaran tanah se#ara sporadik.

a. ujuan pendaftaran adalah memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang

bekepentinagan untuk mengajukan keberatan. b. 2angka waktu pengumuman dalm pendaftarn tanh se#arsistematik

ditetapkan selama 5 hari. Pengumuman dalam pendaftaran tanah se#ara

sporadik wakrunya lebih lama, yaitu 5 hari.

19



#. empat pengumuman dilakukan di "antor Panitia 'djudikasi, "antor

Pertanahan, "antor "epala Desa atau "elurahan yang bersangkutan serta

di tempat lain yang dianggap perlu.

d. "eberatan yang diajukan. 2ika dalm jangka waktu penggumaman tersebut

ada pihak yang mengajukan keberatnan mengenai data fisik dan atau data

yuridis yang diumukan maka "etua Panitia 'judikasi atau "epala "antor

Pertanahan mengusahakan agar se#epatnya keberatan yang diajukan

diselesaikan se#ara musyawarah untuk ter#iptanya mufakat. 2ika usaha

tersebut membuakan hasil maka dibuatlah berita a#ara penyelesain. 2ika

penyelesaian tersebut mengakibatkan perubahan pada apa yang telahdiumukan, makaperubahan tersebut diadakan pada peta bidang!bidang

dan atau daftar isian yang bersangkutan. Sedangkan jika usaha

penyelesaian tesebut tidak dapat dilakukan atau tidak membuahkan hasil

maka "etua Panitia 'jidikasi atau "epala "antor Pertanahan

memberitahukan se#ara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan,

agar mengajukan ke Pengadilan mengenai data fisik dan atau data yuridis

yang disengketakan.

e. Pengesahan data fisik dan data yuridis. Setelah jangka waktu pengguman

berakhir dat fisik dan dat yuridis yang diumumkan oleh Panitia 'judikasi

atau "epala "antor Pertanahan disahkan dengan berita a#ar pengesahn

dat fisik dan data yuridis sebagai mana yang dimaksud dalam pasal +/

Peraturan menteri 9o.5 ahun )**0.

. Pem(ukuan hak.

" Tata cara pembukuan hak

1engenai tata #ara pembukuan hak diatur didalam pasal *. Dalam

pendaftaran tanah se#ara sistematik pembukuan hak diatur lebih lanjut didalam pasal

+0 dan +7 Peraturan 1enteri 9o.5 ahun )**0. Dalam pendaftaran se#ara sporadik

20



daitur didalam pasal 7* dan *. entuk, isi, dan #ara pengisian buku tanah diatur

dalam pasal )+ s<d )0 Peraturan 1enteri tersebut.

Pembukuan hak dalam buku tanah serta pen#atatan pada surat ukur

merupakan bukti, bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan

bidang tanahnya diuraikan dalm surat ukur se#ara hukum telah didaftar menurut PP

ini $ayat %.

% Pelaksanaan pembukuan

Pelaksanaan pembukuan diatur dal pasal 5. 'tas dasar alat bukti dan berita

a#ara pengesahan tersebut diatas hak bidang tanah 8

Data fisik dan data yuridis yang sudah lengkap dan tidak adayang

disengketakan, dilakukan pembukuanya dalam buku tanah menurut

ketentuan pasal * ayat $)%? Fang data fisik dan data yuridisnya belum lengkap dan tidak ada yang

disengketakan, maka dilakukan pembukuanya dalam buku tanah

dengan #atatan mengenai hal!hal yang belum lengkap. 1engenai

ketidak lengkapan data terebut bisa berupa data fisik misalnya surat

ukurnya masih didasarkan pada batas sementara sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal )* ayat 5. isa juga mengenai data yuridis,

misalnya belum lengakapnya tanda tangan para ahli waris

Fang data fisik dan data yuridisnya disengketakan, tetapi tidak

diajukan gugatan kepengadilan, dilakukan dilakukan pembukuan tanah

. dengan #atatan mengenai adanya sengketa tanah tersebut. "epada

pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Panitia 'judikasi atau

"epala "antor Pertanahan se#ara tertu?is untuk mengajukan gugatan

kepengadilan mengenai data yang disengketakan dalam jangka waktu

+ $enam puluh% hari dalam pendaftaran tanah se#ara sistematik dan

* $sembilan puluh% hari untuk pendaftaran tanah se#ara sporadik.

Dihitung sejak disampaikan pemberitahuan tersebut. :atatan tadi akan

21



dihapus apabila telah diperoleh penyelesaianya se#ara damai antar

pihak-pihak yang bersengketa atau diperolehnya putusan pengadilan

mengenai sengketa tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap. Fang data fisik dan data yuridisnya disengketakan dan diajukan

gugatan ke Pengadilan, tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untiuk

staus Guo dan tidak ada putusan penyitaan Pengadilan, dilakukan

pembukuannya dalam buku tanah dengan #atatan adanya sengketa

tersebut dan hal-hal yang disengketakan. Fang data fisik dan data yuridis disengketakan dan diajukan

kepengadilan, serta adanya status perintah untuk Guo atau putusan

penyitaan dari Pengadilan. Dilakukan pembukuannya dalam buku

tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain

yang disengketakan seta men#atat didalamnya bahwa adanya sita atau

perintah status Guo tersebut.

D. Pener(!tan sert!&!kat /asal 31 $an asal 320

a. Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat

Sertifikat sebagai tanda bukti hak diterbitkan untuk kepentingan pemeganghak, sesuai dengan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah.

memperoleh sertifikat adalah pemegang hal atas tanah yang dijamin oleh undang!

undang. Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah

membuktikan haknya oleh karena itu sertifikat alat pembuktian yang kuat

sebagamiana yang dimaksudkan dalam pasal )* &&P'.

Sertifikat terdiri atas buku tanah yang memuat buku tanah yang bersangkutan

yang di jilid menjadi satu dalam satu sampul dokumen. Sertifikat hak atas tanah, hak

pengolalaan dan wakaf menurut PP / ahun )**0 bisa berupa satu lembar dokumen

yang memuat data fisik dan data yuridis. Dalam pendaftaran se#ara sistematik tedapat

ketentuan mengenai sertifikat dalam pasal +* s<d 0) Peraturan 1enteri 9o. 5 ahun

)**0, sedangkan pendaftaran se#ara sporadik dalam pasal *) s<d *5.

22



Dalam pasal )07 peraturan 1enteri 9o.5 ahuhn )**0 terdapat ketentuan #ara

pembutan buku-buku tanah,dengan ketentuan bahwa #atatan yang bersifat sementara

yang sudah dihapus tida di#antumkan.

b. Penyerahan Sertifikat

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya terr#antum

didalam buku tanah yang bersangkutan sebagia pemegang hak atau pihak lain yang

dikuasakan olehnya. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, serifikatnya

diterimahkan oleh ahli waris atau salah seorang ahli waris dengan persetujuan ahli

waris yang lainnya.

1engenai hak atas tanah atau Hak 1ilik 'tas ;umah Susun kepunyaan

bersama beberapa orang atau adan Hukum diterbitkan satu sertifikat yang

ditrimahkan kepada satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para

pemegang hak bersama lainya dan 1engenai hak atas tanah atau hak milik atas

rumah susun kepunyaan bersama dapat diterbitkan sertifikat sejumlah pemegang hak

bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan,

yang nema beserta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.

Dengan adanya ketentuan ini maka masing !masing akan mudah akan mudah dapat

melakukan perbuatan mengenai haknya itu. tanpa perlu mengadakan perubahan pada

surat tanda bukti hak para pemegang hak bersama yang bersangkutan.

#. Penerbitan sertifikat

Penerbitan sertifkat yang dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan

mudah membuktiakan haknya. 6leh karena itu serifikat merupakat alat pembuktian

paling kuat. Sehubungan dengan itu ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang

bersangkutan yang ternyata masih adanya #atatan dalam pembukuannya, pada

prinsipnuya sertifikat tidak dapat terbitkan

9amun apabila #atatan itu hanya mengenai data fisik yang belum lengkap,

tetapi tidak disengketakan sertifikatnya dapat diterbitkan. Data fisik yang tidak

23



lengkap itu adalah apabila data bidang tanah yang bersangkutan merupakan hasil

pemetaan sementara, sebgaimana yang disebutkan dalam pasal )* ayat $5%.

d. Penerbitan sertifikat pengganti

&ntuk penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran atau

pemeriksaan tanah dan nomor tidak diubah .

). 'tas permohonan pemegang hak diterbitkan setifikat baru, sebagai

pengganti sertifikat yang rusak, atau yang masih yang masih

menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi. Sertifikat

pengganti juga dapat diterbitkan sebagi pengganti sertifikat yang tidak

diserahkan kepada pembeli leleang dalm suatu lelang eksekus. Permohonan hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya ter#antum

sebagai pemegang hak daam buku tanah yang bersangkutan atau pihak

lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PP'.

5. Pengganti sertifikat sertifikat yang rusak atau pembaharuan blangkonya

dapat segera dilaksanakan denga penyerahan sertifikat yang diganti ./. Penggantian sertifikat di#atat pada buku tanah yang bersangkutan. 6leh

"epala "antor Pertanahan diadakan pengumuman mengenai telah

diterbitkanya sertifikat pengganti tersebut dan tidak berlakunya lagi

sertifikat yang lama dalam satu surat kabar setempat atas biaya pemohon.

(. Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon pengantian

atau pihak lain yang diberi kuasa olehnya untuk menerimanya.

E. Pengaj!an $ata )ur!$!s &!s!k $an )ur!$!s.

Penyajian data fisik dan data yuridis dimaksutkan untuk memberi kesempatan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dengan mudah memeperoleh

keterangan yang diperlukan. kepala kantor pertanahan menyelenggarakan

pendaftaran tanah berupa daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran tanah, daftar

24



tanah, surat ukur, buku tanah, dam daftar nama. sebagaimana yang telah ditentukan

dalam pasal 55.

Data fisik dan yuridis yang ter#antum dalm daftar naman hanya dapat

diberikan kepada Intansi Pemerintah, yang memerlukan untuk pelaksannaan

tugasnya. Dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluanya. 1isalnya

dari Pengadilan, "ejaksaan dan "epolisian. Permintaan dipenuhi setelah disetujui

oleh "epala kantor Pertanahan $pasal )*)%.

Informasi tentang data daftar-daftar tanah yang lain terbuka untuk umum dan

dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan se#ara visual dan

tertulis dalam bentuk Surat Pendaftaran tanah $S"P%, yang bentuknya ditetapkan

dalam pasal *0 Peraturan 1enteri 9o.5 ahun )**0. Informasikan diberikan atas

permohonan tertulis oleh pihak yang berkepentingan . ketentuan ini tidak berlaku

pada PP' yang menurut pasal *0 Peraturan 1enteri 9o. ahun )**0 berkewajiban

untuk men#o#okan isi sertifikat yang digunakan dalam pembuatan akta dengan

daftar-daftar yang da di kantor pertanahan.

1engenai penyajian data fisik dan data yuridis lebih rin#i terdapat dalam

Pasal )70 s<d )* Peraturan 1enteri 5<)**0.

25



. Pen)!manan $a&tar umum $an $#kumen.

Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan

sebagai alat pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di "antor pertanahan

atau ditempat lain yang ditetapkan oleh 1enteri. Hal ini dilakukan untuk men#egah

hilangnya dokumen asli tersebut.

Hanya atas perintah pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara,

dokumen asli boleh dibawa oleh "epala "antor Pertanahan atau pejabat yang

ditunjuknya ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan di kepada majelis

hakim dan para pihak yang bersangkutan. Setelah itu dokumen asli tersebut dibawa

dan disimpan ditempat semula. Selain itu, dalam hal yang sebutkan diatas dengan iin

tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat memeberikan petikan,

salinan, atau rekaman dokumen yang bersangkutan kepada instansi lain yang

memerlukan dalm pelaksanaan tugasnya.

Seiring kemajuan teknologi, Se#ara bertahap data-data pendaftaran tanah

disimpan dan disajikan menggunkan peralatan elektronik dan mikrofilm, untuk

menghemat tempat dan memper#epat akses pada data-data yang diperlukan. ;ekaman

dokemen yang dihasilkan oleh alat elektronik atau mikrofilm tersebut juga

mempunyai kekuatan pembuktian setelah ditandatangani dan dibubuhi #ap Dinas oleh

"epala "antor pertanahan.

. Peranan keala $esa Dan PPAT $alam r#ses en$a&taran tanah

"epala Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu pelaksanaan

penylenggaraan pendaftaran anah yaitu ?

a. Sebagai anggota panitia ajudikasi yaitu pembantu pelaksana pendaftaran

tanah.

b. erwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai

bukti hak.

26



#. &ntuk daerah ke#amatan di luar kota tempat kedudukankantor pertanahan,

surat keterangan "epala "antor Pertanahan dapat diganti oleh surat

pernyataan "epala Desa.

d. Didalam pendaftaran tanah, karena pewarisan, "epala Desa berhak

membuat surat keterangan yang membenarkan surat bukti hak sebagai ahli

waris.

e. &ntuk desa terpen#il, 1enteri 9egara Pertanahan $P9% dapat menunjuk

"epala Desa sebagai PP' Sementara.

PP' sebagai Pejabat &mum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-

akta tanah tertentu sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan, yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah, dan hak milik

atas satuan rumah susun, dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak

tanggungan. Dalam waktu 0 $tujuh% hari kerja, sejak ditandatanganinya aktai atau

sejak dilakukannya perbuatan hukum terhadap tanah, PP' wajib menyampaikan

akta dan dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada "antor Pertanahan untuk

didaftar.

27



BAB III

PENUTUP

1. -es!mulan

a. Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan, yang diilakukan

oleh 9egara atau Pemerintah se#ara terus dan teratur, berupa pengumpulan

data yang ada diwilayah-wilayah tertentu, pengumpulan data tertentu,

mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu,

pengolahan, penyimpangan dan penyajian bagi kepentingan rakyat, dalam

rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan,

termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.(. Dasar Hukum pendaftaran tanah yaitu && 9o. ( ahun )*+ tentang

&&P' Selanjutnya, dalam pasal 5 &&P', Peraturan Pemerintah 9o. /

ahun )**0, Selanjutnya dalam pelaksanaanya dijabarkan kembali

pada 1enteri 'graria< "epala adan Pertanahan 9asional 9o. 5 ahun

)**0, anggal ) 6ktober )**0, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah 9omor / ahun )**0 tentang Pendaftaran anah.

. tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hokum kepada

pemegak hak atas tana, melaksanakan tertib administrasi dalam bidang

pertahanan, dan juga membantu badan pertanahan.

$. 6byek ! obyek pendafatran tanah meliputi 8idang!bidang yang dipunyai

dengan Hak 1ilik, hak @una &saha, Hak @una angunan, Hak Pakai,

Hak Pengelolaan, anah >akaf, Hak 1ilik atas Satuan ;umah Susun, Hak

anggungan,anah 9egara.

e. 'sas pendaftaran tanah dapat dilihat dalam pasal ) PP 9o. / ahun

)**0 meliputi ,Sederhana, 'man, 1utakhir, erbuka, erjangkau

&. 'da ma#am sistem pendaftaran tanah yaitu ? Sistem pendaftaran akta

atau registration of deeds dan Sistem pendaftaran hak atau registration of

titles, titles dalam arti hak yang lebih dikenal dengan sistem Torrens

g. "egiatan Pendaftaran anah untuk pertama kali berupa8

Pengumpulan dan pengolahan data fisik?

28



Pengumpulan dan pengolahan data yurudis serta pembukuan

haknya?

Penerbitan serifikat?

Penyajian data yuridis, dan penyimpanan daftar umum dan

dokumen.

h. "epala Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu

pelaksanaan penylenggaraan pendaftaran anah yaitu ?

• Sebagai anggota panitia ajudikasi yaitu pembantu pelaksana

pendaftaran tanah.

• erwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan

sebagai bukti hak.• &ntuk daerah ke#amatan di luar kota tempat kedudukankantor

pertanahan, surat keterangan "epala "antor Pertanahan dapat

diganti oleh surat pernyataan "epala Desa.

• Didalam pendaftaran tanah, karena pewarisan, "epala Desa

berhak membuat surat keterangan yang membenarkan surat bukti

hak sebagai ahli waris.

• &ntuk desa terpen#il, 1enteri 9egara Pertanahan $P9% dapat

menunjuk "epala Desa sebagai PP' Sementara.

29



2. %aran

a. disarankan kepada pemegang hak atas tanah agar melaksanakanPendaftaran tanah demi mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Dengan diterbitkanya setifikat maka dengan mudah pemegang hak dapat

membuktikan haknya.

b. agi pemerintah yang bertanggung jawab atas pertanahan, perlu

penyederhanaan dan kemudahan agar proses pendaftaran tanah #epat

selesai agar masyarakat dengan mudah mendaftarakan haknya

30



DATAR PU%TA-A

H.'li 'hmad :homah, SH, #ukum Agraria &pertanahan 'ndonesia(, Prestasi

Pustaka, 5. 2akarta

&ndang-&ndang 9o. ( ahun )*+ entang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 'graria

$&&P'%

peraturan pemerintah nomor / tahun )**0

http8<<pena.aminuddinsalle.#om<4pB5(*

peraturan pemerintah nomor / tahun )**0.

http://pena.aminuddinsalle.com/?p=359

http://pena.aminuddinsalle.com/?p=359

Babi 141112165842 Conversion Gate02

Documents