BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Modul Sistem Akuntansi Instansi 207 BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DALAM LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja dilingkungan pemeintah. Dengan Pasal 68 dan 69 dari Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh kongkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain penggunaan langsung pendapatan BLU, belanja, pengelolaan kas, pengelolaan barang termasuk pengadaan barang/jasa, pengelolaan piutang dan utang, investasi, penggunaan surplus, pegawai dapat terdiri dari PNS dan tenaga profesional non PNS, serta dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan profesinolisme. Adapun karakteristik satker BLU antara lain: - Merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga (bukan kekayaan negara dipisahkan. - Pengelolaan keuangan semi otonom ala korporasi. - Rencana anggaran dan Laporan Keuangan BLU digabungkan/dikonsolidasikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. - Pembina keuangan BLU adalah Menteri Keuangan dan pembina teknis adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
29
Embed
BAB XIV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN … · Disamping menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK, satker BLU harus menyusun ... BLU (RS-BLU) pada ... ke dalam perkiraan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 207
BAB XV
TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DALAM
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka
koridor baru bagi penerapan basis kinerja dilingkungan pemeintah. Dengan Pasal 68
dan 69 dari Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan
fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan
keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.
Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU),
diharapkan menjadi contoh kongkrit yang menonjol dari penerapan manajemen
keuangan berbasis pada hasil (kinerja).
Satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas
pengelolaan keuangan antara lain penggunaan langsung pendapatan BLU, belanja,
pengelolaan kas, pengelolaan barang termasuk pengadaan barang/jasa, pengelolaan
piutang dan utang, investasi, penggunaan surplus, pegawai dapat terdiri dari PNS dan
tenaga profesional non PNS, serta dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat
tanggungjawab dan profesinolisme. Adapun karakteristik satker BLU antara lain:
- Merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga (bukan kekayaan negara
dipisahkan.
- Pengelolaan keuangan semi otonom ala korporasi.
- Rencana anggaran dan Laporan Keuangan BLU digabungkan/dikonsolidasikan dengan
Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
- Pembina keuangan BLU adalah Menteri Keuangan dan pembina teknis adalah
Menteri/Pimpinan Lembaga.
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 208
- Pegawainya dapat terdiri dari PNS dan tenaga profesional non PNS.
Dalam pengelolaan keuangan yang fleksibel tersebut, satker BLU harus menerapkan
tata kelola yang baik (good corporate governance) antara lain mempunyai mempunyai
oragnisasi yang menggambarkan struktur pengendalian internal yang memadai, sistem
dan prosedur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan konsep manajemen modern,
menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya dan
mempunyai sistem pengawasan yang cukup memadai. Disamping itu agar tercipta
kinerja BLU yang sesuai dengan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga, maka setiap
tahun, satker BLU harus membuat kontrak kinerja antara pimpinan BLU dengan
Menteri/Pimpinan Lembaga. Dengan konsep BLU, perencanaan dan penggaran serta
pertanggungjawaban diketatkan, sementara dalam pelaksanaan diberikan fleksibilitas.
Dalam penyusunan pertanggung jawaban, satker BLU harus menyusun laporan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh
Asosiasi profesi Akuntan Indonesia. Apabila belum ada standar akuntansi yang
mengaturnya, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik ditetapkan
oleh Menteri Keuangan. Disamping menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK,
satker BLU harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian
Negara/Lembaga sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan
tersebut akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK menjadi
lampiran bagi laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
A. Sistem Akuntansi BLU
Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan di atas, satker BLU harus
mengembangkan sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan
sesuai dengan SAK dan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi. Dalam hal
sistem dimaksud belum tersedia, BLU dapat menggunakan Sistem Akuntansi
Instansi untuk membukukan transaksi PNBP dan Rupiah Murni. Dalam
mengembangkan sistem akuntansinya, BLU harus mengembangkan sistem akuntansi yang
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 209
mampu mengakomodasi kebutuhan pengkonsolidasian Laporan Keuangan BLU yang
berbasis Standar Akuntansi Keuangan kedalam Laporan kementerian
negara/lembaga yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan.
Standar akuntansi yang digunakan oleh Badan Layanan Umum dalam menyusun
laporan keuangannya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan
oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan
SAK ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan operasi
BLU. Setiap triwulan laporan keuangan ini disampaikan kepada Kementerian
Negara/Lembaga yang membawahinya dan Menteri Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan kementerian negara/lembaga. Oleh sebab itu Laporan Keuangan BLU
harus digabungkan/dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian
negara/lembaga. Laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dihasilkan
disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu Laporan
Keuangan BLU yang akan dikonsolidasikan harus disusun berdasarkan standar
akuntansi yang sama yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sistem akuntansi BLU memproses semua pendapatan BLU dan belanja yang
bersumber dari APBN dan yang bersumber dari Pendapatan BLU. Sehingga laporan
keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi tersebut sudah mencakup semua
transaksi keuangan.
Untuk menghasilkan semua kebutuhan laporan keuangan tersebut, maka BLU harus
memiliki sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan
pertanggungjawaban berdasarkan SAK dan laporan keuangan untuk tujuan
konsolidasi berdasarkan SAP. Untuk tujuan konsolidasi, sistem akuntansi BLU juga
harus menghasilkan data elektronis (berupa file Buku Besar /ADK) yang dapat
digabungkan oleh UAPPA-E1 dengan menggunakan aplikasi SAI tingkat Eselon I.
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 210
Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan ditingkat Eselon I sudah mencakup
Laporan Keuangan BLU.
Selain itu agar transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan BLU juga
tercatat di KPPN, maka sistem akuntansi BLU juga harus dapat menghasilkan data
untuk keperluan SPM Pengesahan setiap triwulan.
SPM Pengesahan ini akan menjadi dasar bagi KPPN untuk menerbitkan SP2D BLU
Pengesahan, sehingga KPPN dapat membukukan transaksi keuangan BLU yang
bersumber dari Pendapatan BLU. Dengan SPM Pengesahan ini BLU akan mencatat
Pendapatan BLU yang diterimanya selama satu triwulan dan belanja operasionalnya
yang telah dibelanjakan selama satu triwulan.
Untuk membukukan saldo awal kas di BLU, BLU harus membuat Memo Penyesuaian
kepada KPPN untuk disahkan oleh KPPN. Sehingga setiap pembukuan pendapatan
dan belanja BLU yang bersumber dari pendapatan BLU oleh KPPN akan
mempengaruhi kas BLU secara otomatis pada pembukuan KPPN.
Dengan dibukukan transaksi keuangan BLU di KPPN, maka untuk memastikan bahwa
transaksi tersebut dibukukan oleh kedua belah pihak, BLU melakukan rekonsiliasi
dengan KPPN setiap triwulan. Rekonsiliasi tersebut mencakup transaksi pendapatan
BLU dan belanja.
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 211
Gambar I
Diagram Sistem Akuntansi BLU
B. Mekanisme pelaporan BLU untuk tujuan konsolidasi.
Dalam rangka pelaksanaan pengintegrasian laporan keuangan Badan Layanan Umum
yang disusun berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke dalam
laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, BLU menggunakan sistem
akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi.
Untuk pelaksanaannya, kementerian negara/lembaga membentuk Unit Akuntansi
Instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit akuntansi yang dibentuk dalam
rangka melaksanakan pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ini adalah :
a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat
kementerian negara/lembaga
b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yang berada
pada tingkat Eselon I
c. Unit Akuntansi Badan Layanan Umum yang berada pada satuan kerja.
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 212
Gambar II
Diagram Pelaporan BLU
Penjelasan Flowchart
1. BLU merekam dan memproses dokumen sumber.
2. BLU melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap Triwulan.
3. BLU mengirimkan ADK ke UAPPA-E1 setiap bulan dan mengirimkan Laporan
Realisasi Anggaran dan Neraca setiap triwulan.
4. BLU setiap triwulan mengirimkan laporan keuangan berdasarkan SAK ke
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
5. BLU mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta Catatan
atas Laporan Keuangan ke UAPPA-E1 dilampiri Laporan Keuangan BLU
berdasarkan SAK setiap semester.
6. UAPPA-E1 menggabungkan ADK seluruh UAKPA dibawahnya termasuk UA-
BLU dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU.
7. UAPPA-E1 mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca setiap
triwulan, dan file data transaksi berupa ADK ke UAPA setiap bulan.
UAPA
UAPPA-E1
BLU
Dit. APK
Dit. PPK BLU
4 1
3/5 7
7/8
9
12
11
10
KPPN 2
6
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 213
8. UAPPA-E1 mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta
Catatan atas Laporan Keuangan ke UAPA dilampiri lembar muka (face)
Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya setiap
semester.
9. UAPA menggabungkan ADK seluruh UAPPA-E1 dalam lingkungannya dan
membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU.
10. UAPA mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta Catatan
atas Laporan Keuangan dilampiri lembar muka (face) Laporan Keuangan BLU
berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap
semester.
11. UAPA mengirimkan lembar muka (face) Laporan Keuangan BLU berdasarkan
SAK beserta ringkasannya ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setiap
semester.
12. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setiap
semester dan tahunan mengirimkan Ringkasan Laporan Keuangan BLU kepada
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
C. Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan
1. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I
Unit Organisasi
Pengirim Tgl. Kirim
Unit Organisasi
Penerima Tgl. Terima
BLU 15 April 20X0 UAPPA-E1 23 April 20X0
UAPPA-E1 27 April 20X0 UAPA 30 April 20X0
UAPA 08 Mei 20X0 Menkeu cq
Dirjen PBN 09 Mei 20x0
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 214
2. Laporan Keuangan Semester I
Unit Organisasi
Pengirim Tgl. Kirim
Unit Organisasi
Penerima Tgl. Terima
BLU 10 Juli 20X0 UAPPA-E1 17 Juli 20X0
BLU 10 Juli 20X0 PPK BLU 17 Juli 20X0
UAPPA-E1 20 Juli 20X0 UAPA 22 Juli 20X0
UAPA 25 Juli 20X0 PPK BLU 26 Juli 20X0
UAPA 25 Juli 20X0
Menkeu cq Dirjen
PBN 26 Juli 20X0
3. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III
Unit Organisasi
Pengirim Tgl. Kirim
Unit Organisasi
Penerima Tgl. Terima
BLU 15 Oktober 20X0 UAPPA-E1 23 Oktober 20X0
UAPPA-E1 27 Oktober 20X0 UAPA 31 Oktober 20X0
UAPA 08 Nopember 20X0 Menkeu cq
Dirjen PBN 09 Nopember 20x0
4. Laporan Keuangan Tahunan
Unit Organisasi
Pengirim Tgl. Kirim
Unit Organisasi
Penerima Tgl. Terima
BLU 20 Januari 20X1 UAPPA-E1 02 Februari 20X1
BLU 20 Januari 20X1 PPK BLU 02 Februari 20X1
UAPPA-E1 08 Februari 20X1 UAPA 10 Februari 20X1
UAPA 27 Februari 20X1 PPK BLU 28 Februari 20X1
UAPA 27 Februari 20X1 Menkeu cq
Dirjen PBN 28 Februari 20X1
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 215
Keterangan :
Laporan Keuangan yang disampaikan ke Unit Akuntansi di atasnya adalah
Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi dengan KPPN dan Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Tahun 20X0 adalah untuk tahun anggaran berjalan,
Tahun 20X1 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2007
disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III
Tahun Anggaran 2007.
D. Simulasi tata cara pengintegrasian Laporan Keuangan BLU kedalam Laporan
Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
1. Penerbitan DIPA BLU
a. Satker Rumah Sakit yang sudah berstatus BLU (RS-BLU) pada awal tahun
anggaran 200X menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 100 M yang terdiri
dari belanja yang didanai dari APBN sebesar Rp. 20 M (untuk belanja gaji
dan tunjangan) dan belanja yang didanai dari Pendapatan Operasional
sebesar Rp. 80 M. Sedangkan Estimasi Pendapatan BLU untuk tahun
anggaran 200x ini sebesar Rp. 80 M. Ambang batas belanja (anggaran
fleksibel) yang ditetapkan dalam RBA adalah sebesar 10% artinya realisasi
belanja RS-BLU yang bersumber dari Pendapatan Operasional dapat
melampaui anggaran belanjanya, apabila target PNBP nya melebihi target
yang ditetapkan minimal 10%.
b. Atas transaksi ini satker RS-BLU ini membukukan transaksinya dengan
jurnal sebagai berikut :
1. Membukukan Anggaran Belanja yang didanai dari APBN
Piutang dari KUN D Rp. 20 M
Allotment Belanja Gaji K Rp. 20 M
2. Membukukan Anggaran Belanja yang didanai dari Pendapatan
Operasional
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 216
Piutang dari Kas BLU D Rp. 80 M
Allotment Belanja Operasional BLU K Rp. 80 M
3. Membukukan Estimasi Pendapatan
Estimasi Pendapatan yang dialokasikan D Rp. 80 M
Utang kepada Kas BLU K Rp. 80 M
2. Transaksi Realisasi Anggaran APBN
a. Satker RS-BLU mengajukan SPM – LS kepada KPPN untuk belanja gaji dan
tunjangan. Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama satu tahun
sebesar Rp. 18 Milyar.
b. Jurnalnya
Belanja Gaji dan Tunjangan D Rp. 18 Milyar
Piutang dari KUN K Rp. 18 Milyar
3. Belanja Operasional
a. Kemudian untuk belanja operasional, BLU menggunakan dana yang
bersumber dari pendapatan Operasionalnya. Pendapatan Operasional BLU
selama Semester I sebesar Rp. 40 M, sedangkan belanja operasionalnya
selama Semester I sebesar Rp. 35 M. Untuk membukukan transaksi ini
kedalam SAI, maka Satker BLU harus melakukan konversi semua belanja
dan pendapatan ke dalam perkiraan SAP. Hasil konversi tersebut
dituangkan dalam dokumen SPM pengesahaan. SPM pengesahaan ini
kemudian disampaikan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2Dnya.
b. Jurnalnya
Pengakuan Belanja
Belanja Operasional BLU D Rp. 35 Milyar
Piutang dari Kas BLU K Rp. 35 Milyar
Pengakuan Pendapatan
Utang dari Kas BLU D Rp. 40 Milyar
Pendapatan Operasional BLU K Rp. 40 Milyar
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 217
Pengakuan Saldo Kas di BLU
Kas di BLU D Rp. 5 Milyar
Saldo dana Lancar BLU K Rp. 5 Milyar
4. Illustrasi Penggunaan Fleksibel Budget
a. Penggunaan anggaran fleksibel
Apabila Realisasi penerimaan operasional BLU selama 1 tahun anggaran
sebesar Rp. 100 Milyar (melebihi Estimasi Pendapatan sebesar Rp. 80
Milyar), maka RS-BLU dapat melakukan belanja operasionalnya maksimal
sebesar Rp. 88 Milyar (80 M + 10% x 80 M).
Pengeluaran belanja tersebut dilaksanakan mendahului revisi DIPA dan
revisi pengesahannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.
Selama semester II RS-BLU telah membukukan SPM/SP2D pengesahan
sebesar Rp. 53 Milyar.
Jurnalnya
Pengakuan Belanja Operasional Selama semester II
Belanja Operasional BLU D Rp. 53 Milyar
Piutang dari Kas BLU K Rp. 53 Milyar
Pengakuan Pendapatan
Utang dari Kas BLU D Rp. 60 Milyar
Pendapatan Operasional BLU K Rp. 60 Milyar
Pengakuan Saldo Kas di BLU
Kas di BLU D Rp. 7 Milyar
Saldo dana Lancar BLU K Rp. 7 Milyar
b. Penerbitan DIPA Revisi
Atas penggunaan belanja yang bersumber dari PNBP yang melebihi pagu
anggarannya, maka diterbitkan DIPA Revisi pada akhir tahun anggaran.
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 218
Jurnalnya
1. Membukukan Revisi Belanja yang didanai dari Pendapatan Operasional
Piutang dari Kas BLU D Rp. 8 Milyar
Allotment Belanja Operasional BLU K Rp. 8 Milyar
2. Membukukan Kelebihan Estimasi Pendapatan
Estimasi Pendapatan yang dialokasikan D Rp. 20 Milyar
Utang kepada Kas BLU K Rp 20 Milyar
5. Memo Penyesuaian
a. Nilai Aset tetap untuk satker BLU per 31 Desember 2xx0 sebesar Rp. 20
Milyar yang terdiri Tanah Rp. 8 Milyar, Gedung dan Bangunan Rp. 7 Milyar,
Peralatan dan Mesin Rp 5 Milyar.
b. Jurnalnya
Pengakuan Aset Tetap
Tanah Rp. 8 Milyar
Gedung dan Bangunan Rp. 7 Milyar
Peralatan dan Mesin Rp. 5 Milyar
Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. 20 Milyar
Laporan keuangan yang dihasilkan dari ilustrasi tersebut adalah sebagai
berikut:
a. LRA
Rumah Sakit
Laporan Realisasi Anggaran BLU
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xx0
Keterangan Anggaran Realisasi Selisih %
Pendapatan Operasional 100 Milyar 100 Milyar -
Total 100 Milyar 100 Milyar -
Belanja Pusat
Pegawai
Barang
......
20 Milyar
88 Milyar
18 Milyar
88 Milyar
2 Milyar
-
Total 108 Milyar 106 Milyar 2 Milyar
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 219
b. Neraca
Rumah Sakit
Neraca
Per 31 Desember 2xx0
Keterangan Anggaran Realisasi %
Aset
Kas di BLU
Aset Tetap
Tanah
Gedung dan Bangunan
Peralatan dan Mesin
Rp. 12 Milyar
Rp. 8 Milyar
Rp. 7 Milyar
Rp 5 Milyar
Kewajiban
Ekuitas Dana
Saldo Dana Lancar BLU
Diinvestasikan dalam AT
12 Milyar
20 Milyar
Total Rp. 32 Milyar Rp. 32 Milyar
E. Bagan Akun Standar Untuk Badan Layanan Umum
Bagan akun berikut merupakan bagan akun yang digunakan khusus untuk satker
Badan Layanan Umum. Sepanjang transaksi yang terjadi pada BLU belum tersedia
dalam bagan akun standar ini, maka akun yang belum ada tersebut dimungkinkan
untuk ditambahkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bagan Akun
Standar dikelola/ditambahkan/dikurangi oleh Direktorat Jenderal
perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Bagan akun standar BLU meliputi :
1. Akun Neraca
Akun untuk menampung hasil konversi laporan Neraca BLU yang disusun
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ke dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan.
2. Akun Pendapatan
Akun untuk menampung semua penerimaan PNBP BLU yang dapat digunakan
langsung untuk belanja operasional BLU.
3. Akun Belanja
Akun untuk menampung belanja yang bersumber dari pendapatan BLU yang
langsung dipergunakan untuk kegiatan operasional, sedangkan belanja yang
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 220
bersumber dari APBN mempergunakan akun yang umum digunakan oleh
Kementerian Negara/Lembaga.
BAGAN AKUN STANDAR
BERDASARKAN PERDIRJEN NOMOR 67/PB/2007
KODE AKUN URAIAN
1 ASET
11 ASET LANCAR
111 KAS DAN SETARA KAS
1118 Kas pada Badan Layanan Umum
11181 Kas
111811 Kas dan Bank
111812 Dana yang Akan Dijaminkan
111813 Dana yang Akan Dipadankan
111814 Dana yang Akan Digulirkan
11182 Setara Kas
111821 Surat Berharga
111829 Setara Kas Lainnya
1138 Piutang Bukan Pajak Lainnya
11382 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Penyedia Barang dan Jasa
113821 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
113822 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
113823 Piutang BLU Penunjang Konstruksi
113824 Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
113829 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
11383 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Pengelola Wilayah/Kawasan
Tertentu
113831 Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
113832 Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
113839 Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
11384 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Pengelola Dana Khusus
Masyarakat
113841 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
113842 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
113849 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
11385 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Lainnya
BAB XV TATA CARA PENGINTEGRASIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Modul Sistem Akuntansi Instansi 221
113891 Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya
11386 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU - Piutang Sewa
113861 Piutang Sewa Tanah
113862 Piutang Sewa Gedung
113863 Piutang Sewa Ruangan
113864 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin
113869 Piutang Sewa Lainnya
11387 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU - Piutang dari Penjualan
Aset
113871 Piutang dari Penjualan Aset Tetap
113879 Piutang dari Penjualan Aset Lainnya
11388 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Lainnya
113881 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya