BAB Ikeuangan.kendalkab.go.id/attachments/article/101/BA… · Web viewDari data Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran tersebut di atas diperoleh realisasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2018

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

http://kendalkab.go.id/images/stories/selayangpandang/logo_kendal/logobaru_ukuran_kecil.jpg

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...............................................................................................................

i

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................

1

A 1.1 Latar Belakang

..........................................................

................1

B 1.2. Susunan Organisasi

.................................................

..............2

C 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................

5

D 1.4. Sumber Daya Manusia

...............................................

.............7

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................

9

A Renstra Organisasi

..........................................................

................9

B Perjanjian Kinerja Tahun 2018

...........................................

............19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................

21

A Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

.............................

........21

1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi kinerja Tahun ini

................................

.........22

2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

................................

.........23

3 Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

................................

.........23

4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

................................

.........24

5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

................................

.........24

B Akuntabilitas Keuangan

....................................................

..............25

i

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................

28

Lampiran

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangBadan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Kendal dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. Tugas pokok Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Kendal adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan fungsi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal adalah : a Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan; b Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang

keuangan; c Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis di bidang keuangan; d Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan; e Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan; f Pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan; dan g Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja capaian tujuan dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal yang telah memasuki tahun ke lima / terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016 – 2021. LKjIP juga merupakan perwujudan komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah yang berorientasi pada hasil, baik output maupun outcomes menuju pemerintahan yang amanah (good governance) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi media untuk

1

membangun komitmen bersama guna peningkatan kinerja ke depan yang lebih produktif, efektif dan efisien dari segi perencanaan, pengorganisasian dan manajemen keuangan.

Pada tahun 2018 Badan Keuangan Daerah berupaya meningkatkan capaian sasaran strategis yang termuat dalam Renstra dan pencapaian target RPJMD. Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/Penetapan Kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Selanjutnya dilakukan analisa dan tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa yang akan datang.

1.2. Susunan OrganisasiBadan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Kendal dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari :1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, yang membawahkan:

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Subbagian Keuangan.

3. Bidang Administrasi Pendapatan, yang membawahkan: a. Subbidang Perencanaan, Pengendalian, dan Operasional; b. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran; dan c. Subbidang Penghitungan dan Penetapan.

4. Bidang Penagihan Pendapatan, yang membawahkan: a. Subbidang Pajak Daerah; b. Subbidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak; dan c. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah. 5. Bidang Anggaran, yang membawahkan:

a. Subbidang Anggaran Pendapatan; b. Subbidang Anggaran Belanja; dan c. Subbidang Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran.

6. Bidang Perbendaharaan, yang membawahkan: a. Subbidang Belanja Langsung; b. Subbidang Belanja Tidak Langsung; dan

2

c. Subbidang Pemegang Kas Daerah. 7. Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan, yang

membawahkan: a. Subbidang Akuntansi; b. Subbidang Pelaporan; dan c. Subbidang Sistem Informasi Keuangan.

8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, yang membawahkan: a. Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan

Penggunaan; b. Subbidang Penatausahaan, Pengamanan, dan Penilaian; dan c. Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan.

9. kelompok jabatan fungsional.

Adapun untuk lebih jelasnya Bagan Organisasi sebagaimana berikut :

3

4

1.3. Tugas Pokok dan FungsiBadan Keuangan Daerah merupakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

Menurut Peraturan Bupati Kendal Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal mempunyai fungsi :

Dalam rangka peningkatan kinerja evaluasi program kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, menemui permasalahan baik berasal dari dalam ( Internal ). Adapun Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah;b. pengordinasian dan fasilitasi pelayanan pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah;c. pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah;d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah;e. pengelolaan kesekretariatan Dinas; danf. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan mempunyai Tugas – tugas :a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Badan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

5

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan kebijakan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang keuangan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Badan mencapai target yang telah ditetapkan;

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

i. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; j. menyelenggarakan pemungutan dan penerimaan atas pendapatan

daerah; k. menyelenggarakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah; l. menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah; m. menyelenggarakan penyusunan laporan-laporan keuangan daerah; n. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah; o. menyelenggarakan sistem informasi dan data di bidang keuangan; p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur

pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

6

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

1.4. Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia pada Badan Keuangan Daerah sampai bulan

Desember 2018 sebanyak ... orang yang terdiri dari 91 orang PNS dan 24 orang Tenaga Penunjang Kegiatan. Adapun kondisi Sumber Daya Manusia selengkapnya adalah sebagai berikut ;

NO URAIAN

JUMLAH PEGAWA

IKETERANGAN

1. Berdasarkan pendidikan :

Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan :

- SD - 13 Orang L : 6 P : 7- S M P 1- S L T A 23 Jumlah Tenaga Keamanan : - D III 9 3 Orang L : 3 P : --- S 1 / D 4 39 Jumlah Tenaga Kebersihan : - S 2 19 4 Orang L : 4 P : --

2. Berdasarkan Pangkat / golongan :

Jumlah Tenaga Penjaga malam :

- Golongan I - 4 Orang L : 4 P : --- Golongan II 28- Golongan III 54- Golongan IV 9

3. Berdasarkan Jabatan :

- Eselon II 1- Eselon III 7- Eselon IV 21- Fungsional 1- Staf 61

4 Berdasarkan jenis kelamin

7

- Laki-laki 56- Perempuan 35

Sistematika LKjIPPada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal selama tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (peformance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian LKjIP tahun 2018 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum tentang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKjIP tahun 2018 ini.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Stratejik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal untuk periode 2016 - 2021 dan Rencana Kinerja untuk tahun 2018.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya.

BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

8

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Organisasi Sebagai sebuah instansi pemerintah, Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kendal mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (performance Plan) tahun 2018.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting untuk memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis tehadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana stratejik yang disusun oleh suatu intansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan stratejik bersama pengukuran, penilaian dan

9

evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

TABEL PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO URAIAN

DOKUMEN PERENCANAAN

KET.RPJMD RKPD

Renstra

SKPDRenja SKPD

1 2 3 4 5 6 7 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat √ √ √ √

2) Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

√ √ √ √

3) Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantor

√ √ √ √

4) Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

√ √ √ √

5) Penyediaan jasa administrasi keuangan √ √ √ √

6) Penyediaan alat tulis kantor √ √ √ √

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan √ √ √ √

8) Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

√ √ √ √

9) Penyediaan makanan dan minuman √ √ √ √

10) Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam dan luar daerah

√ √ √ √

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan aset peralatan dan mesin √ √ √ √

2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin √ √ √ √

3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan √ √ √ √

10

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya √ √ √ √

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Peningkatan dan

pengembangan Sumber Daya Manusia

√ √ √ √

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kerja Dan Keuangan

1) Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

√ √ √ √

2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran √ √ √ √

3) Rapat koordinasi bidang akuntansi √ √ √ √

4) Rapat koordinasi Bidang Pendapatan √ √ √ √

6 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

1) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur √ √ √ √

2) Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran √ √ √ √

7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Analisis standar belanja √ √ √ √2) Penyusunan standar

satuan harga √ √ √ √

3) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

√ √ √ √

4) Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

√ √ √ √

5) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemakaian kekayaan daerah

√ √ √ √

11

6) Penunjang kegiatan tim anggaran √ √ √ √

7) Penelitian RKA SKPD √ √ √ √8) Penyusunan dan penelitian

DPA dan DPPA SKPD √ √ √ √

9) Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD √ √ √ √

10) peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara

√ √ √ √

11) Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Daerah

√ √ √ √

12) Pelaksanaan pengelolaan dan penataan gaji PNS √ √ √ √

13) Penataan dokumen keuangan daerah √ √ √ √

14) Pendataan dan peremajaan wajib pajak √ √ √ √

15) Pelaksanaan penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi, penyampaian dan pembetulan SKPD

√ √ √ √

16) Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB √ √ √ √

17) Penyusunan neraca aset daerah √ √ √ √

18) Peningkatan keamanan aset daerah √ √ √ √

19) Monitoring dan penertiban pemasangan reklame √ √ √ √

20) Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah

√ √ √ √

21) Pemeliharan basis data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

√ √ √ √

22) Inventarisasi rencana dan Hasil Pengadaan √ √ √ √

23) Sosialisasi Regulasi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PAD

√ √ √ √

24) Pengkajian Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

√ √ √ √

12

25) Penyusunan RKA √ √ √ √26) Tindak Lanjut Penyelesaian

Kerugian Daerah √ √ √ √

27) Pengelolaan Piutang Pajak Daerah √ √ √ √

28) Pengelolaan Kas Daerah √ √ √ √

Rencana stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan ke mana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana “ dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu rencana stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana Stratejik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.Disamping itu, Rencana Stratejik yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kendal agar lebih terarah dan terjamin, Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, strategi yang akan ditempuh adalah :1. Meningkatkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan

dalam rangka menciptakan good governance dan clean governance.2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur pemerintah daerah

yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.3. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah untuk

memantapkan profesionalime dan moralitas.

13

4. Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sedangkan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagai pedoman adalah sebagai berikut :1. Mempedomani mekanisme peningkatan pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas;3. Memberdayakan sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas;4. Meningkatkan koordinasi antar bidang di OPD, antar OPD di Kabupaten

Kendal dan berbagai lembaga baik pusat maupun daerah;5. Mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran stratejik, dalam dokumen Rencana Stratejik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik serta strategi pencapaiannya (kebijakan dan program). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan secara singkat substansi Rencana Stratejik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal 2016 - 2021.

1). Visi dan Misi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana

instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagai berikut :

a. Visi : Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal mengacu pada Visi Bupati Kendal Periode 2016 – 2021 adalah :“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional

14

serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT”

b. Misi :Sedangkan Misi Bupati Kendal Periode 2016 – 20211. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis,

transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN 2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta

berakhlak mulia. 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian

penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan

4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme

5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal

6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya

7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama

8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

Dari Visi dan Misi tersebut Badan Keuangan Daerah mengambil peran pada Misi 1 yaitu :Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN

2). Tujuan dan Sasaran Stratejik

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal menetapkan tujuan stratejik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran – sasaran stratejik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

15

yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh BAKEUDA, isu strategis yang ada adalah :1. Belum optimalnya pengelolaan managemen dalam melayani

masyarakat.2. Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah3. Belum Optimalnya Penganggaran Dan Pengelolaan Belanja Daerah 4. Belum Optimalnya Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Daerah

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan tujuan :1. Meningkatkan pengelolaan penatausahaan dalam meningkatkan

kualitas pelayanan publik.2. Memperluas akses ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang belum

tergali.3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis

Teknologi Informasi.4. Meningkatkan tertib administratif dalam pengelolaan aset daerah.

Dari beberapa tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka perlu ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang akan diraih oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2016 – 2021, yaitu : 1. Tujuan 1 : Meningkatkan pengelolaan penatausahaan dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran :a. meningkatnya pemenuhan kebutuhan penatausahaan, sarana

prasarana perkantoran penunjang dan pendukung dan disiplin aparatur, dengan indikator sasaran :1) Terpenuhinya pelayanan adminstrasi perkantoran selama satu

tahun.2) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik.3) Persentase ASN yang memenuhi jam kerja dan berpakai sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.4) Meningkatnya kualitas manajemen dan pelayanan aparatur.5) Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan

b. Meningkatnya kompetensi ASN dalam pelaksanaan tupoksi dengan indikator sasaran persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai

16

kebutuhan dengan indikator sasaran :c. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelaporan keuangan daerah

dengan indikator sasaran :1) Persentase realisasi penyerapan anggaran dan laporan kinerja.2) Memperluas akses ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang

belum tergali.2. Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan indikator :

a. Realisasi penyerapan anggaran serta kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran neningkatnya kapasitas fiskal daerah. Indikator sasarannya adalah :1) Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD;2) Persentase Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD

(Realisasi);3) Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya;4) Rasio SILPA terhadap Jumlah Pendapatan ;5) Peningkatan PAD

b. Meningkatnya realisasi penyerapan anggaran serta kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja :1) Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja;2) Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD3) Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan.

3. Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi dengan sasaran berkembangnya aksesibilitas Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran dalam pengelolaan keuangan daerahdengan indikator sasaran :1) Tersusunnya data base pengelolaan keuangan daerah2) Tercapainya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

4. Tujuan 4 : Meningkatkan tertib administratif dalam pengelolaan aset daerah dengan sasaran tersusunnya managemen pengelolaan aset dengan indikator Opini BPK terhadap LapKeu Daerah WTP.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik Tahun 2016-2021, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan

17

pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 ini.

Rencana Kinerja dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 diwujudkan melalui Program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11. Pengadaan aset peralatan dan mesin 12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

III.Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan,

Capaian Kerja Dan Keuangan 16. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

18

17. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 18. Rapat koordinasi bidang akuntansi 19. Rapat koordinasi Bidang Pendapatan

VI. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur

Pemerintah 20. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 21. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

VII. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 22. Analisis standar belanja 23. Penyusunan standar satuan harga 24. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 25. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah 26. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemakaian kekayaan daerah 27. Penunjang kegiatan tim anggaran 28. Penelitian RKA SKPD 29. Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD 30. Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD 31. peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan

bendahara 32. Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Daerah 33. Pelaksanaan pengelolaan dan penataan gaji PNS 34. Penataan dokumen keuangan daerah 35. Pendataan dan peremajaan wajib pajak 36. Pelaksanaan penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi,

penyampaian dan pembetulan SKPD 37. Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB 38. Penyusunan neraca aset daerah 39. Peningkatan keamanan aset daerah 40. Monitoring dan penertiban pemasangan reklame 41. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah 42. Pemeliharan basis data Sistem Informasi Manajemen Objek

Pajak (SISMIOP) 43. Inventarisasi rencana dan Hasil Pengadaan

19

44. Sosialisasi Regulasi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PAD

45. Pengkajian Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

46. Penyusunan RKA 47. Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah 48. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah 49. Pengelolaan Kas Daerah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja

tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah / pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

NO SASARAN STATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan penatausahaan, sarana prasarana perkantoran penunjang dan pendukung dan disiplin aparatur

Terpenuhinya pelayanan adminstrasi perkantoran

12 Bulan

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik.

12 Bulan

Persentase ASN yang memenuhi jam kerja dan berpakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

115 Stel

2 Meningkatnya kompetensi ASN dalam pelasanaan tupoksi.

Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan

125 Orang

3 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelaporan keuangan daerah .

Persentase realisasi penyerapan anggaran dan laporan kinerja.

100 %

4 Meningkatnya kapasitas fiskal daerah

Peningkatan PAD 10%

5 Tersusunnya managemen pengelolaan aset.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WTP

6 Berkembangnya aksesibilitas Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tersusunnya data base pengelolaan keuangan daerah

3 Buah

NO PROGRAM ANGGARAN TARGET

20

1 2 3 4

I Program pelayanan administrasi perkantoran

2.756.739.500 100%

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

939.133.000 100%

III Program peningkatan disiplin aparatur

101.662.000 100%

IV Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

35.000.000 100%

V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

386.603.000 100%

VI Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah

866.510.500 100%

VII Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

8.069.366.500 100%

VIII Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh

8.069.366.500 100%

JUMLAH 13.155.014.500

21

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Penyusunan LKjIP tahun 2018 bagi Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kendal ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan LKjIP tahun 2018 ini adalah data kinerja yang dihasilkan lebih banyak bersifat kualitatif, sehingga beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat terlihat dengan jelas kinerjanya, baik kinerja output maupun outcome. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diidentifikasikan kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih banyak perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat output sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan oleh masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

22

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi kinerja Tahun ini :

NO SASARAN STATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

2018 2018 20181 2 3 4 5 6



12 Bulan 12 Bulan 100%


12 Bulan 12 Bulan 100%


115 Stel 93 Stel 81%



125 Orang 20 Orang 16%



100 % 100 % 100%


Belanja Pegawai terhadap APBD

46% 41% 89%

Belanja Langsung terhadap total APBD

40% 43% 108%

Rasio belanja modal terhadap APBD

30% 16% 53%

Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya

14% 11% 79%

Rasio SILPA thdp Jumlah Pendapatan

18% 12% 67%

Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja

89% 90% 101%

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

17% 20% 118%

Peningkatan PAD 10% 50% 500%



WTP WDP 100%



3 Buah 3 Buah 100%

23

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

NO SASARAN STATEGIS INDIKATOR KINERJA

REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN

2018 2018 2016 20161 2 3 4 5 6 7



12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%


12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%


115 Stel 93 Stel 93 Stel 81%



125 Orang 20 Orang 200 Orang 160%



100 % 100 % 100 % 100%


Peningkatan PAD 10% 50% 10% 33%



WTP WTP WTP WTP



3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Idealnya capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Namun demikian, ukuran pada tingkat outcome ini masih belum dapat dilakukan, hal ini disebabkan antara lain :

24

1. Outcome tersebut memang belum dapat diwujudkan pada tahun 2018 ini karena kegiatan baru terlaksana dan belum terlihat manfaatnya.

2. Outcome tersebut mungkin saja telah terwujud, namun belum dapat dilakukan pengukuran secara pasti sehingga ukuran/capaian keberhasilannya belum dapat dilakukan.

Dengan alasan tersebut di atas, maka sebagian besar capaian sasaran ini baru dapat dilakukan pada tingkat output saja. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran pada ini dapat diuraikan sebagai mana tersaji dalam lampiran tabel pengukuran capaian sasaran.Dari data Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran tersebut di atas diperoleh realisasi pencapaian kinerja rata-rata pada tahun 2016 sebesar 100%.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.Badan Keuangan Daerah sebagai SKPD yang mempunyai salah satu

fungsi pengelolaan pendapatan pajak daerah dapat dilihat dari tingkat capaian realisasi penerimaan pendapatan yang meningkat. Pada tahun 2018 dapat mencapai pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 119.843.445.853,00 atau 106,45% dari target sebesar Rp. 112.580.350.000,00. Sedangkan pada tahun 2018 walaupun target pendapatan pajak daerah naik sebesar 28,14% dibandingkan dengan target pendapatan pajak daerah pada tahun 2017.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada masyarakat khususnya dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah telah dianggarkan kegiatan Restitusi Pajak Daerah dan Pengkajian Pemberian Pengurangan Pajak pada tahun 2018. Kegiatan tersebut bertujuan mengkaji ajuan ataupun permohonan pengurangan besaran pajak dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Kendal, yang apabila permohonan tersebut disetujui maka Pemerintah Kabupaten Kendal akan memberikan pengembalian atau restitusi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi kedua kegiatan tersebut pada tahun 2018 tidak terealisasi karena tidak ada

25

masyarakat yang mengajukan permohonan pengurangan pajak kepada Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Badan Keuangan Daerah.

B. Akuntabilitas Keuangan Dalam rangka pencapaian kegiatan Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kendal mempunyai Jumlah anggaran belanja yang bersumber APBD Kabupaten Kendal tahun 2018 sebesar Rp. 28.490.112.243,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta seratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dari alokasi dana telah terserap sebesar Rp. 25.065.442.494,- (Dua puluh lima milyar enam puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 87,98%. Untuk Belanja tidak langsung alokasikan dana sebesar Rp. 15.335.097.743,- telah terserap sebesar Rp. 13.126.501.308,- atau 85,60%.Aspek Keuangan yang merupakan unsur penunjang kegiatan Rutin dan Pembangunan (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

No Uraian Anggaran (Rp)

RealisasiRp %

1 Belanja Pegawai15.335.097.74

313.126.501.3

0885,60

%

2. BELANJA LANGSUNG

No Uraian Anggaran (Rp) RealisasiRp %

1 Belanja Pegawai 2.272.628.5002.207.577.2

00 97,14

%

2Belanja Barang dan Jasa

10.410.753.0009.308.572.9

86 89,41

%

3 Belanja Modal 471.633.000422.791.00

0 89,64

%

TOTAL13.155.014.50

011.938.941

.18690,76

%

Penyerapan Belanja Langsung menunjukkan hasil yang belum optimal. Dari total anggaran belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 13.155.014.500,- (Tiga belas milyar seratus lima puluh lima juta empat

26

belas ribu lima ratus rupiah) pada APBD Kabupaten Kendal Tahun 2018 terserap sebesar Rp. 11.938.941.186,- (Sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah) atau 90,76% Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena selisih nilai kontrak untuk beberapa kegiatan yang berupa pengadaan, dan sebagian kegiatan bersifat penyediaan dana.Adapun realisasi anggaran Belanja Langsung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO URAIANTARGET REALISASI %

2018 2018 20181 2 3 4 5

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 27.110.000 26.784.000 98,80%2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 242.532.00

0235.241.65

1 96,99%

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

217.600.000

169.307.200 77,81%

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 40.000.000 28.731.400 71,83%

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 150.000.000

147.349.401 98,23%

6 Penyediaan alat tulis kantor 196.504.000

163.668.231 83,29%

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

230.805.800

213.905.950 92,68%

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000 11.535.000 76,90%

9 Penyediaan makanan dan minuman 278.665.000

262.562.400 94,22%

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

1.358.522.700

1.291.584.201 95,07%

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11 Pengadaan aset peralatan dan mesin 471.633.000

422.791.000 89,64%

12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

225.000.000

217.105.087 96,49%

13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

242.500.000

239.295.000 98,68%

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

101.662.000 88.400.000 86,95%

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15 Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 35.000.000 33.450.000 95,57%

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kerja Dan Keuangan

16 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 35.050.000 27.162.525 77,50%

17 Penyusunan pelaporan keuangan 155.810.00 130.870.05 83,99%

27

semesteran 0 018 Rapat koordinasi bidang akuntansi 154.500.00

0133.644.00

0 86,50%19 Rapat koordinasi Bidang Pendapatan 41.243.000 26.147.000 63,40%

VI Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

20 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur

337.092.000

316.794.958 93,98%

21 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

529.418.500

513.474.700 96,99%

VII Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 2 3 4 522 Analisis standar belanja 128.000.00

0120.245.00

0 93,94%23 Penyusunan standar satuan harga 95.859.000 82.749.500 86,32%24 Penyusunan sistem informasi keuangan

daerah 314.918.00

0230.244.02

0 73,11%

25 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 74.600.000 60.900.000 81,64%

26 Intensifikasi dan ekstensifikasi pemakaian kekayaan daerah

180.745.000

171.625.306 94,95%

27 Penunjang kegiatan tim anggaran 608.960.000

539.440.000 88,58%

28 Penelitian RKA SKPD 100.000.000 78.450.000 78,45%

29 Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD

100.000.000 83.141.800 83,14%

30 Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD

258.600.000

227.453.000 87,96%

31 peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara

140.127.500

134.508.500 95,99%

32 Koordinasi dan Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan Daerah 38.699.000 38.365.000 99,14%

33 Pelaksanaan pengelolaan dan penataan gaji PNS 79.060.000 78.120.000 98,81%

34 Penataan dokumen keuangan daerah 16.500.000 16.500.000 100,00%

35 Pendataan dan peremajaan wajib pajak 732.937.500

551.829.035 75,29%

36 Pelaksanaan penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi, penyampaian dan pembetulan SKPD

71.970.000 66.486.030 92,38%

37 Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB 98.537.500 79.830.000 81,01%

38 Penyusunan neraca aset daerah 1.492.495.000

1.455.274.734 97,51%

39 Peningkatan keamanan aset daerah 130.381.000

114.607.831 87,90%

40 Monitoring dan penertiban pemasangan reklame

104.700.000 75.680.000 72,28%

41 Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah

1.234.715.000

1.213.158.060 98,25%

42 Pemeliharan basis data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

1.399.185.000

1.228.587.500 87,81%

43 Inventarisasi rencana dan Hasil Pengadaan 28.720.000 27.780.869 96,73%

44 Sosialisasi Regulasi tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PAD

184.400.000

168.931.730 91,61%

45 Pengkajian Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 54.795.000 49.943.000 91,15%

46 Penyusunan RKA 160.000.000

145.091.001 90,68%

28

47 Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah 24.590.000 21.690.516 88,21%

48 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah 196.697.000

159.395.000 81,04%

49 Pengelolaan Kas Daerah 19.175.000 19.110.000 99,66%

13.155.014.500

11.938.941.186 90,76%

29

BAB IVPENUTUP

Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Kendal yang beralamat di jalan Soekarno – Hatta No. 193 Kendal, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal. Visi - Misi pokok Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal merupakan palaksanaan Visi dari Bupati yaitu “Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT” serta melaksanakan Misi “Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal disusun sebagai upaya untuk menindak lanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2018 yakni dari data Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran diperoleh realisasi pencapaian kinerja rata-rata pada tahun 2018 adalah sebesar 87,98%.

Untuk dapat meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, ditempuh strategi sebagai berikut :1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui program

keuangan daerah.Kebijakan ini disusun guna mewujudkan sasaran yang akan dicapai

dalam misi pertama yaitu Mengelola Keuangan Daerah secara transparan dan profesional melalui sistem informasi Keuangan Daerah. Dalam mewujudkan kebijakan pertama ini, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dilaksanakan oleh Kepala Bidang

30

Perbendaharaan dengan dibantu oleh Kasi- kasi di lingkup Bidang Perbendaharaan.

2. Meningkatkan pengendalian keuangan daerah secara sistematis.Kebijakan ini disusun guna mewujudkan sasaran yang akan dicapai

dalam misi kedua yaitu Meningkatkan pengendalian keuangan daerah untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam mewujudkan kebijakan kedua ini, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Anggaran dengan dibantu oleh Kasi- kasi di lingkup Bidang Anggaran.

3. Menyajikan laporan keuangan daerah secara sistematis melalui sistem akuntansi keuangan daerah.

Kebijakan ini disusun guna mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam misi ketiga yaitu Menyajikan laporan keuangan daerah secara sistematis untuk mengambil kebijakan yang tepat. Dalam mewujudkan kebijakan ketiga ini, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Akuntansi dengan dibantu oleh Kasi- kasi di lingkup Bidang Akuntansi.

4. Mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Sumber Pendapatan Daerah Lainnya.

Kebijakan ini disusun guna mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam misi keempat yaitu Menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai kewenangan yang ada dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Sumber Penerimaan Daerah Lainnya. Dalam mewujudkan kebijakan keempat ini, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pendapatan dengan dibantu oleh Kasi di lingkup Bidang Pendapatan dan Kasi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal ini, dengan harapan pelaksanaan program - program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tertib administrasi dan tertib keuangan.

Kendal, 31 Desember 2018Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten KendalKepala BKPP Kab. Kendal

31

AGUS DWI LESTARI, SIP, MHPembina Tingkat I

NIP. 19720829 199203 1 003

32

BAB Ikeuangan.kendalkab.go.id/attachments/article/101/BA… · Web viewDari data Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran tersebut di atas diperoleh realisasi

Documents