BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101405076.BABVIATA23-03...BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

h a l | 5 3 2

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Implementasi kerjasama daerah pada era otonomi daerah merupakan suatu

kebutuhan bagi daerah, karena dalam mengembangkan memberdayakan dan

memanfatkan sumberdaya / potensi suatu daerah memerlukan kerjasama dengan

daerah lain karena adanya keragaman potensi dari setiap daerah. dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan

daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan

publik, sinergi dan saling menguntungkan, Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru

dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan

kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam

mempertemukan daerah-daerah yang akan menjadi mitra. Melalui kerja sama daerah

diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan

publik. Selain itu diharapkan dengan terjalinnya kerjasama antar daerah didapatkan

solusi atas berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna

peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat

Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam

rangka peningkatan kerjasama antar daerah antara lain :

A. Kerjasama Kedungsepur

Kerjasama Kedungsepur adalah bentuk kerjasama antara kota

Semarang dengan daerah hinterland-nya, yang mencakup Kabupaten Kendal,

Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota

Salatiga dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan). Kerjasama ini telah menjadi

komitmen bersama dan telah diatur dalam Keputusan Bersama No. 30 Tahun

2005, No. 130 / 0975, No. 130 / 02646, No. 63 tahun 2005, No.

130.1/A.00016, No. 130.1/4382 tanggal 15 Juni 2005 tentang Kerjasama

Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur telah diperbarui dengan

Kesepakatan Bersama No.146/199.c/2011, No.130/07/2011,

No.415.4/03.3/KJS/2011, No.MOU-6/Perj-III/2011, 130/049,

130/1131/I/2011 tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan di Wilayah Kedungsepur.


h a l | 5 3 3

Kerjasama ini disepakati dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang

serasi dan selaras antara daerah kota / kabupaten di wilayah Kedungsepur, sehingga

mampu mengurangi ketidakseimbangan pertumbuhan masing-masing daerah,

disamping juga dalam rangka eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya potensial

yang ada, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pertumbuhan wilayah Kedungsepur.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam kerjasama Kedungsepur dan hasil yang

telah dicapai pada tahun 2014 antara lain :

1. Serah Terima Sekretariat Bersama Kedungsepur periode 2013 – 2016 dari

Pemerintah Kabupaten Kendal ke Pemerintah Kabupaten Demak pada

tanggal 28 mei 2014 bertempat di aula Bappeda Kabupaten Kendal.

2. Rapat Koordinasi tentang pembahasan program kerjasama kedungsepur

bertempat di Ruang Komisi A-B Gedung Moch. Ikhsan lantai 8 Semarang

pada tanggal 18 Agustus 2014.

3. Rapat Koordinasi tentang Penyusunan Program Kerjasama Antar Daerah

Kedungsepur Tahun 2014/2015 bertempat di ruang rapat Wakil Bupati

Demak tanggal 09 September 2014 dengan hasil sebagai berikut:

a. Sepakat untuk meneruskan dan menindaklanjuti program kerja

dibidang pariwisata dan akan berkerjasama dengan ASITA.

b. Sebagai landasan Badan Kerjasama Antar Daerah Kedungsepur

menggunakan Keputusan Bersama Kepala Daerah Se-Kedungsepur.

c. Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional, di

Kabupaten Semarang sudah ada lahan untuk TPA yang dapat

dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota di Kedungsepur. Dari Pemkab

Semarang sudah mengkonsultasikan ke Kementrian PU namun sampai

sekarang belum ada tindak lanjut.

d. Guna mempererat hubungan antar Kabupaten/Kota anggota

Kedungsepur maka diharapkan dapat berpartisipasi di dalam acara hari

jadi di salah satu anggota Kedungsepur.

4. Rapat koordinasi tentang pembahasan draft perjanjian kerjasama bidang

pariwisata bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Demak pada tanggal

07 Oktober 2014.

5. Workshop Optimalisasi Potensi Kerjasama Antar Daerah Wilayah

Kedungsepur pada tanggal 29 – 30 Oktober 2014 bertempat di Hotel

Laras Asri Salatiga dengan materi sebagai berikut:

- Materi “Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kerjasama Antar

Daerah” oleh narasumber dari Dirjen Bangda Kemendagri.


h a l | 5 3 4

- Materi “Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam

Pengembangan Kerjasama Antar Daerah” oleh narasumber dari

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).

APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dimana anggotanya

terdiri dari seluruh Kota di Indonesia yang berjumlah 98 kota dan saat ini di ketuai

oleh Walikota Manado dengan Direktur Esekutuf APEKSI Pusat sebagai

sekretarisnya.

Kegiatan- kegiatan APEKSI yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain :

1. Muskomwil III di Magelang tanggal 23 – 25 April 2014 dengan agenda :

- Membahas laporan pertanggunjawaban pengurus Komwil III Apeksi periode

2011-2014

- Pemilihan ketua dan pengurus Komwil III Apeksi periode 2014-2017,

dengan hasil sebagi berikut;

1) Ketua : Walikota Bandung

2) Wakil Ketua I : Walikota Sukabumi

3) Wakil Ketua II : Walikota Tangerang

4) Anggot-anggota : Walikota Se-Komwil III APEKSI

2. Munas Apeksi X di Dumai tanggal 20 – 22 Mei 2014 hasil dari Rakernas

adalah menetapkan Kota Ambon sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI tahun

2015 selain itu juga menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu :

A. Rekomendasi Untuk Isu-Isu Strategis Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah:

I. Bidang Pemerintahan Umum

1) Penyempurnaan Revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah dapat dilengkapi dengan peraturan

pelaksanaannya paling lambat satu tahun setelah disahkan.

2) Mendorong pemerintah tetap konsisten dalam pelaksanaan

pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah secara langsung.

3) Mendorong kementerian dalam negeri untuk melakukan

harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan

sektoral dengan peraturan yang berkaitan dengan implementasi

otonomi daerah agar tidak terjadi tumpang-tindih peraturan.

4) Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri segera

melengkapi peraturan pelaksana untuk UU No. 6 Tahun 2014


h a l | 5 3 5

Tentang Pemerintahan Desa paling lambat satu tahun setelah

disahkan.

5) Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat

penyelesaian tapal batas/wilayah, asset untuk daerah otonom

baru ataupun daerah di perbatasan dengan kota/kab. Induk.

6) Pemerintah agar tetap konsisten melakukan moratorium untuk

pembentukan daerah otonom baru sampai disahkannya atau

dikeluarkannya Revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah.

II. Bidang Aparatur atau Personil

1) Pemerintah melalui kementerian PAN dan RB segera

melengkapi peraturan pelaksana untuk UU No. 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara paling lambat satu tahun setelah

disahkan dengan memperhatikan kondisi aparatur di daerah.

2) Melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap

Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat 3 (tentang kewajiban untuk

mundur dari PNS pada saat mencalonkan diri menjadi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara.

3) Mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dalam

konteks perlindungan terhadap pejabat pemerintah dan pegawai

negeri sipil.

III. Bidang Keuangan Daerah

1) Mendorong pemerintah melalui kementerian keuangan dan

kementerian dalam negeri untuk melakukan koordinasi dan

sinkronisasi terhadap pelaksanaan laporan keuangan dan

pengukuran anggaran dan belanja berbasis akrual

2) Mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan

perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa dalam

rangka pelaksanaan APBN dan APBD

3) Mendorong pemerintah agar memasukkan pengarustamaan

gender dan anggaran esponsif gender ke dalam materi

pembekalan kepala daerah baru


h a l | 5 3 6

4) Mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhitungan DAU

untuk wilayah perkotaan sebesar 30% mengingat beban

perkotaan yang juga harus mengurus masyarakat Hinterland.

IV. Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1) Mendorong pemerintah untuk mengembangkan rencana

infrastruktur daerah yang terintegrasi (darat, laut dan udara) dan

konektivitas antar daerah termasuk pengembangan sistem

angkutan massal di daerah.

2) Mendorong pemerintah untuk menerbitkan PP tentang Prosedur

Perolehan Ijin Dan Tata Cara Penggantian Yang Layak sebagai

tindak lanjut Pasal 37 ayat 8 UU No. 26 Tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang.

3) Mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akses

dan pendanaan infrastruktur di bidang lingkungan khususnya

program perubahan iklim di daerah.

4) Mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan

kementerian/lembaga terkait kebijakan pengurangan resiko

bencana dan skenario penanganan bencana di daerah termasuk

konflik sosial dan kebakaran.

V. Bidang Kemiskinan

Meninjau kembali pemberian bantuan langsung masyarakat miskin

(BLMS) dan lebih diarahkan pada ekonomi produktif atau bidang-

bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti

pendidikan dan kesehatan.

VI. Bidang Kesehatan

1) Meningkatkan transfer dana ke daerah tidak hanya untuk

pelayanan kesehatan tetapi juga untuk kualitas tenaga kesehatan.

2) Mendorong pemerintah melalui kementerian kesehatan agar

meningkatkan kerjasama kepada pelaku pembangunan kesehatan

(PKK, Kader Pos Yandu, dsb).


h a l | 5 3 7

B. Rekomendasi Untuk Mendukung Percepatan Menuju Masyarakat Ekonomi

Asean 2015 (Asean Economic Community 2015):

1) Mendorong terwujudnya sarana dan jalur trasnportasi penerbangan

udara. Darat dan laut lintas daerah melalui maksimalisasi bantuan

pemerintah pusat dan sektor swasta.

2) Mendorong pelaksanaan kerjasama antar daerah di lingkup regional

maupun lintas propinsi untuk menghadapi arus Asean Economic

Community 2015.

3) Meningkatkan kualitas produk dan jaminan hukum bagi usaha kecil

dan menengah.

4) Mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan pelaksanaan

program Kompetensi Industri inti daerah (KIID).

5) Mendorong Apeksi sebagai organisasi strategis untuk memfasilitasi

pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penyiapan daerah dalam

penyiapan AEC.

3. Indonesia City Expo di Dumai tanggal 21 - 25 Mei 2014

Pemerintah Kota Semarang didalam ICE 2014 ini menampilkan produk-

produk dari UKM binaan Pemerintah Kota Semarang (batik semarangan,

kerajinan tas, serta produk olahan khas semarang).

4. Rakor Komwil III di Pekalongan tanggal 08 – 10 Oktober 2013

Rakor yang dilaksanakan di Pekalongan memiliki tema “Pemberdayaan

Industry Ekonomi Kreatif, Pengembangan Smart City Dan Smart Government

Dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015 ” dengan 2 sub tema

yaitu:

1) “Pemberdayaan Industry Ekonomi Kreatif Dalam Menghadapi Asean

Economic Community 2015 ” ,dengan hasil rumusan sebagai berikut:

a. Ekonomi kreatif merupakan kekuatan baru bagi bangsa Indonesia di

masa depan mengingat kreativitas adalah budaya yang tidak pernah

habis, selain itu budaya dan industry kreatif dapat menjadi motor

pengerak pembangunan yang berlanjut, karena dijalankan tanpa

merusak lingkungan, tatanan sosial dan budaya, memberikan manfaat

sosial yang positif serta dampak ekonomi yang inklusif, melibatkan

seluruh komponen masyarakat (dunia usaha, intelektual, dan

pemerintah daerah), meningkatkan pencitraan dan identitas budaya

bangsa, meningkatkan toleransi dan pemahaman antar daerah,


h a l | 5 3 8

menghormati keanekaragaman budaya, serta meningkatkan inovasi

dan kreatifitas.

b. Model pengembangan ekonomi kreatif meliputi beberapa hal,yaitu:

a) Adanya SDM yang kreatif, profesional dan berdaya saing.

b) Adanya aksesibilitas ke bahan baku karya kreatif, baik dalam

bentuk sumber daya alam maupun sumber daya budaya.

c) Adanya industry kreatif dan wirausaha di bidang industry kreatif

d) Aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan bagi permodalan

industry.

e) Ketersediaan infrastruktur (terutama industry infrstruktur

teknologi informasi) dan teknologi pendukung.

f) Penetrasi dan diversifikasipasar di dalam dan luar negeri.

g) Iklim yang kondusif,baik regulasi, kelembagaan, ruang publik,

dan ruang kreatif agar orang dan komunitas kreatif dapat

berekspresi dan berkolaborasi.

c. Dalam menghadapi Asean Economic Community 2015, maka untuk

pengembangan industry kreatif diperlukan adanya komitmen dan

upaya intensif yang kreatif dari pemerintah kota seperti halnya dengan

secara proaktif menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan “brand

lokal” yang kuat sehingga dikenal di luar negeri. Untuk itu dihimbau

agar pemerintah kota dapat memberikan ruang kreatif kepada orang-

orang kreatif agar dapat bertemu, berkolaborasi, dan pada akhirnya

berbisnis dengan mengusung “brand Indonesia” sehingga memiliki

keunggulan kompetitif di Asia Tenggara, bahkan di tingkat dunia.

2) “Pengembangan Smart City Dan Smart Government Dalam Menghadapi

Asean Economic Community 2015 ” ,dengan hasil rumusan sebagai

berikut:

a. Pengembangan smart city merupakan solusi dalam mengatasi berbagai

permasalahan umum perkotaan, mengingat konsep smart city

merupakan konsep kota yang mampu mengetahui permasalahan yang

ada di dalamnya (sansing), memahami kondisi permasalahan

(understanding), dan dapat menghubungkan, memonitor serta

mengendalikan/mengatur (controling), berbagai sumber daya yang ada

untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk

memasimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung

pembangunan yang berkelanjutan, melalui pemanfaatan Teknologi


h a l | 5 3 9

Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga muncul adanya

kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

b. Platform System Smart City, adalah menyediakan konektivitas

terhadap berbagai solusi layanan, yang meliputi kolaborasi dan

integrasi layanan dan informasi, pengelolaan serta eskalasi kejadian

dan peristiwa dalm konteks geospatial, termasuk pelaporan dan

pembentukan dashboard kota. Oleh karena itu unsur

terpenting/fundamental dalam membentuk ekosistem smart city

platform adalah: teknologi (Digital City, Intelligent City, Ubiquitous

City, Wired City, Hybrid City, Information City), proses (infrastruktur

fisik) dan manusia (kepemimpinan, governance, forum-forum inovasi,

jaringan dan komunitas).

c. Salah satu unsur yang sangat mendukung terwujudnya smart city

adalah melalui pengembangan smart government yaitu

penyelenggaraan pemerintahan dengan menyediakan dan memberikan

layanan kepada masyarakat dengan baik, yang meliputi layanan

informasi pelayanan pemerintah kota, layanan publik teritegrasi, ada

partisipasi aktif masyarakat yang dapat dilakukan dimana saja, kapan

saja dan dengan perangkat apapun melaui penggunaan TIK.

Dalam rangka mewujudkan kedua hasil rumusan tersebut diatas maka

dibutuhkan komitmen dari Kepala Daerah dalam hal ini seluruh Walikota

anggota se-Komwil III APEKSI yang akan dituangkan lebih lanjut dalam

suatu Deklarasi Bersama tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan

Pengembangan Smart City di Kota Anggota Komwil III APEKSI

C. Citynet Asia Pasific

Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu anggota Citynet Asia Pacific

pada tahun 2014 menghadiri Executive Commiittee ke-32 Citynet 2014 dan

Seminar Internasional dengan tema “ The Future of Sustainability in Asian

Cities ” di Kota Hue,Vietnam pada tanggal 28 November – 02 Desember

2014 dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

a. CITYNET sepakat untuk memperbanyak program Capacity Building

untuk para pelaksana pembangunan daerah yang diperuntukan untuk

kota/kabupaten anggota CITYNET. Program Capacity Building ini akan

dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga donor, sehingga dapat


h a l | 5 4 0

memberikan skema sponsorship kepada para delegasi anggota. Beberapa

kegiatan Capacity Building yang sudah terinventarisir, antara lain:

1. KLRTC yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur – Malaysia,

sebanyak 4 kali setahun, dengan tema; Integrated Urban Planning,

Solid Waste Management, Urban Transport, dan Green Economy.

2. Regional Development Planning, yang akan diselenggarakan setiap

tahun di Tokyo – Jepang.

3. Urban Planning, yang akan diselenggarakan setiap tahun di Seoul –

Korea Selatan

4. Pengembangan Kota Ramah Lingkungan, yang akan diselenggarakan

setiap tahun di Jeju – Korea Selatan.

b. Acara Executive Committee Meeting dan International Seminar tahun

2015 akan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo – Indonesia. Selain itu,

CITYNET-Indonesia juga akan menyelenggarakan kegiatan yang hanya

diperuntukan untuk anggota dari Kota/Kabupaten di Indonesia, yaitu;

1. Short Course and Study Visit on Healthy City and Hospital

Management di Eropa, bekerjasama dengan Erasmus University –

Rotterdam

2. Short Course and Study Visit on Urban Management and

Development di Turkey, bekerjasama dengan Pemerintah Kota

Istambul – Turkey

Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan CITYNET-Indonesia dalam

skala nasional untuk membagi informasi yang diterima selama pelaksanaan

Congress, Seminar, dan study visit, sehingga penerima manfaat menjadi lebih

luas. Selain itu, terbuka kesempatan bagi Kabupaten/Kota anggota CITYNET

untuk bekerjasama dengan KOTI (Korean Transport Institute) dan CDIA

(Cooperation of Development International Agency) dalam hal konsultansi

dan pendampingan proses pembangunan daerah.

D. Sister City

Sister City Kota Semarang – Kota Split, Kroasia

Di era globalisasi ini networking atau jejaring kota – kota dunia sangatlah

penting dalam rangka sharing informasi pembangunan dan saling berbagi pengalaman

dalam menangani isu-isu global seperti masalah perkotaan, perubahan iklim,

pengurangan dampak resiko bencana, green city dan sebagainya.


h a l | 5 4 1

Sesuai arahan dari AKLN Kementrian Dalam Negeri RI, kerjasama Sister City

tidak hanya ke negara-negara Eropa Barat tetapi diarahkan ke negara-negara di Eropa

Timur, Afrika, dan Amerika Selatan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang

melakukan penjajagan kerjasama kota kembar (Sister City) dengan Pemerintah Kota

Split Kroasia yang diprakarsai dan difasilitasi oleh Duta Besar RI untuk Kroasia

Yang Mulia Bapak Agus Sardjana. Kota Split memiliki karakteristik yang sama

dengan kota Semarang antara lain dari segi topografi yang berbukit memiliki upper

town dan down town, letak geografis yang berbatasan langsung dengan laut, kota

dagang pelabuhan, memiliki bnayak peninggalan bangunan bersejarah.

Pada tanggal 09 September 2014 telah dilakukan penandatanganan LOI

kerjasama kota kembar antara Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Split

oleh kedua Walikota dengan disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kroasia yang

dilaksanakan di Kota Split, Kroasia. LOI tersebut ditandatangani berdasarkan

semangat kerjasama yang bersahabat, persamaan kedudukan dan saling

menguntungkan. Kedua Walikota mengungkapkan keinginannya untuk dapat

meningkatkan segala bentuk kerjasama dibidang ekonomi, perdagangan, buday,

pendidikan, pariwisata, olahraga, perencanaan daerah, administrasi dan pelatihan

teknik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan. Sebagai

tindaklanjut kedepan sesuai kesepakatan bersama, Walikota Split akan berkunjung ke

Kota Semarang untuk penandatanganan MOU Sister City Semarang-Split.

E. Kerjasama Antar Lembaga: NO LEMBAGA KETERANGAN 1. PT. Kereta Api Indonesia

(persero) v Perjanjian Kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia

(persero) tentang Addendum (Perubahan) Perjanjian No. 205/P/HK/D6/2011-No.590/77 tanggal 20 Juli 2011 tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia (persero) Untuk Kolam Polder / Float Control Pengendali Banjir Kali Banger Kota Semarang.

v Luas ± 11,50 Ha terletak di Jalan Ronggowarsito Kel. Kemijen Semarang Timur.

v Harga sewa addendum sebesar Rp. 1.862.520.275 (satu milyar delapan ratus enampulu dua juta limaratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

v Denda keterlambatan sebesar 2 per mil per hari v Jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 2. PT. Kereta Api Indonesia

(persero) v Perjanjian Kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia

(persero) tentang Persewaan Tanah Milik . Kereta Api Indonesia (persero) Untuk Kolam Polder / Float Control / Pengendalian Banjir di Depan Stasiun Semarang Tawang.

v Luas ± 1,85 Ha terletak di Jalan Taman Tawang Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur.

v Harga sewa untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp. 1.528.344.000 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

v Denda keterlambatan sebesar 2 per mil per hari v Jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019


h a l | 5 4 2

6.2. KERJASAMA PIHAK KETIGA

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi sumber daya Pemerintah Kota

tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus membangun sinergitas dengan komponen

lainnya, yaitu masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerjasama

pihak ketiga, untuk mengoptimalkan fungsi Pemerintah dalam meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, yang bermuara pada terwujudnya Good Governance,

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Semarang telah membangun kerjasama

dengan pihak ketiga / swasta, baik dalam kaitannya dengan pemberdayaan dan

peningkatan nilai tambah (Value-added) terhadap aset-aset daerah, maupun potensi

pembangunan lainnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain dengan

melakukan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yaitu :

v Kerjasama Pihak Ketiga NO PIHAK KETIGA KETERANGAN 1. Mulyadi Setiakusuma

Yayasan Klenteng Agung Sam Poo Kong

v Perpanjangan Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Yang Terletak Di Jalan Simongan Raya Sebelah Utara Tempat Ibadah Tri Dharma Klenteng Agung Sam Poo Kong Gedung Batu, Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

v Luas lahan seluas ± 2.792m² (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang digunakan untuk lahan parkir

v Jangka waktu 5 thn ( 20/6/2010 - 19/6/2015 ) v Uang sewa tanah 5 th. sebesar Rp.157.162.432 yang telah

dibayar sebesar Rp. 117.927.141 dengan perincian pembayaran :

I. 12-4-2013 sebesar Rp. 24.494.400,- untuk periode 2010-2011

II. 20-3-2014 sebesar Rp. 93.432.741,- untuk periode 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

Yang belum dibayar sebesar Rp. 39.235.291 dibayar paling lambat 30 September 2014

2. PT.BS Merdeka Sriwijaya

v Nota Kesepahaman Bersama ( Memorandum Of Understanding) Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Semarang Expo Center di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

v Jangka waktu 6 (enam ) bulan sejak ditandatangani v Memorandum of Understanding ( MoU ) :

- sebagai dasar untuk melakukan perencanaan awal - pelaksanaan teknis sesuai dgn persyaratan dan

mekanisme seleksi mitra kerjasama - secara hukum tdk menimbulkan hak & kewajiban para

pihak - sebagai penunjukan PIHAK PERTAMA kepada

PIHAK KEDUA sebagai “ Pemrakarsa Kerjasama” tetapi tidak merupakan jaminan sebagai pemenang seleksi mitra kerjasama

v Tidak mengikat kedua belah pihak 3. Persatuan Golf Indonesia

(PGI) Jawa Tengah v Perpanjangan Pengelolaan Sementara Tanah dan

Bangunan Lapangan Golf Gombel Semarang dengan cara sewa oleh Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Tengah

v Jangka waktu sewa perpanjangan 3 bulan (23 oktober


h a l | 5 4 3

NO PIHAK KETIGA KETERANGAN 2014 – 22 januari 2014)

v Nilai sewa sebesar Rp. 100.000.000,- setiap bulan. v Denda keterlambatan sebesar 1 permil per hari dari nilai

sewa dan maksimal sebesar 5 % dari nilai sewa.

v Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi NO PERGURUAN TINGGI TENTANG KETERANGAN 1. DR. Ir. AGUS WIBOWO,

MKom, MSi, MM. SEKOLAH TINGGI ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER SEMARANG ( STEKOM )

Pembangunan Kota Semarang dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. Maksud : Meningkatkan partisipasi dan peran serta lembaga pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk turut menyelesaikan / memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Semarang.

2. Tujuan : Menerapkan keahlian

bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi ( IPTEK ) sesuai dgn disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas.

3. Ruang Lingkup : Kerjasama

Penelitian dan Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi serta Pengabdian Masyarakat dalam rangka Pembangunan Kota Semarang & Penyele-saian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn batas kemampuan, material dan personalia.

4. Jangka waktu 1 tahun (

30/10/2014 -29/10/2015 )

2. ANIS MALIK THOHA, MA, PhD. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA ) SEMARANG






Penelitian dan Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi serta Pengabdian Masyarakat dalam rangka


h a l | 5 4 4

Pembangunan Kota Semarang & Penyele-saian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn batas kemampuan, material dan personalia.


30/10/2014 -29/10/2015 )

3. WAHYUNING SETYANI,

MSc. Apt SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI “YAYASANFARMASI“ SEMARANG








30/10/2014 -29/10/2015 )

4. WIJAYA, SH. MH. UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945 ( UNTAG ) SEMARANG






Penelitian dan Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi serta Pengabdian Masyarakat dalam rangka


h a l | 5 4 5

Pembangunan Kota Semarang & Penyele-saian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn batas kemampuan, material dan personalia.


30/10/2014 -29/10/2015 )

5. Drs. ERWIN EDI WIBOWO, M.Pd. UNIVERSITAS PANDANARAN ( UNPAND ) SEMARANG







4. Jangka waktu 1 tahun

( 30/10/2014 -29/10/2015

6. DR. Ir. EDI NOERSASANGKO, M.Kom. UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG ( UDINUS )






Penelitian dan Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi serta Pengabdian Masyarakat dalam rangka Pembangunan Kota Semarang


h a l | 5 4 6

& Penyele-saian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn batas kemampuan, material dan personalia.

4. Jangka waktu 1 tahun

(28/03/2014-27/03/2015 7. DR. H. NOOR ACHMAD,

MA. UNIVERSITAS WAHID HASYM SEMARANG

Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan Utama Dalam Rangka Pembangunan Kota Semarang

Ruang Lingkup : a. Pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi yang meliputi :

1) Pendidikan, penelitian dan pengembangan

2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

3) Pengabdian masyarakat dalam rangka pembangunan Kota Semarang

4) Penyelesaian permasalahan faktual masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, material dan personalia.

b. Penyelenggaraan RSUD Kota Semarang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

c. Jangka waktu 1 tahun ( 28/03/2014-27/03/2015

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Semarang Expo Center sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMD tahun 2010-2015 indikasi program tahun 2015, maka

direncanakan Pembangunan Semarang Expo Center tersebut dilaksanakan melalui

kerjasama dengan pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Peraturan Pemerintah

Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah berserta

peraturan pelaksanaanya, maka pemanfaatan barang daerah dan kerjasama dengan

badan hukum / pihak ketiga harus dilakukan melalui seleksi / lelang.

Sehubungan dengan rencana Pembangunan Semarang Expo Center tersebut,

maka sudah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Seleksi Kerjasama, dan pada tahun 2014

telah dilakukan MOU dengan PT. BS Merdeka Sriwijaya. MOU tersebut

dimaksudkan memberikan kesempatan pada pemrakarsa untuk menyusun dokumen

perencanaan pembangunan atau dokumen kelayakan yang akan dijadikan bahan

pertimbangan untuk menyusun dokumen seleksi / lelang serta menjadi bahan

persandingan untuk pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam

menentukan skema kerjasama Bangun Guna Serah.


h a l | 5 4 7

Sesuai dengan MOU No. 019.6/264/2014 - No.BSMS/MOU-

SMRG/026/X/2014 tanggal 22 oktober 2014 tentang Nota Kesepahaman Bersama

(Memorandum Of Understanding) Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Semarang

Expo Center di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diharapkan dokumen

perencanaan tersebut diselesaikan oleh pihak pemrakarsa dalam jangka waktu paling

lambat 6 (enam) bulan ke depan sejak MOU ditandatangani tanggal 22 oktober 2014.

Saat ini pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Seleksi Kerjasama masih pada tahap

penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja yang masih perlu penyempurnaan

terkait dengan hasil kajian kelayakan dari pihak pemrakarsa (PT. BS Merdeka

Sriwijaya).

Sedangkan rencana seleksi kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Taman

Lele tidak bisa direalisasikan karena terkendala peraturan sempadan mata air yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah.

6.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

6.3.1 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

Makin maju suatu masyarakat, maka makin beraneka ragam kegiatannya

disertai dengan spesialisasi bidang pekerjaan dan keahlian yang semakin mendalam

dan khusus. Untuk memadukan dan menyelaraskan aktivitas tersebut diperlukan

generalis yang berfungsi sebagai koordinator. Di bidang pemerintahan, juga telah

terjadi spesialisasi bidang-bidang pekerjaan, yang dari waktu ke waktu menjadi

semakin spesifik. Untuk pencapaian tujuan pemerintahan, diperlukan adanya

koordinator untuk mengkoordinasikan instansi vertikal dalam penyelenggaraan

pemerintahan di tingkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda

adalah forum yang digunakan untuk membahas dan menunjang kelancaran

pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Anggota Forkopimda

kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan

kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

Namun untuk menjaga harmoni penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan

untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan maka

unsur Forkopimda di Kota Semarang ditambahkan beberapa Instansi Vertikal yang

ada di wilayah Kota Semarang. Penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan


h a l | 5 4 8

Walikota Semarang Nomor 130/1/2010 tentang Pembentukan Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Walikota Semarang

Wakil Ketua : Wakil Walikota Semarang

Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Semarang

Anggota : 1. Ketua DPRD Kota Semarang

2. Kapolrestabes Semarang

3. Komandan Kodim 0733/BS Semarang

4. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang

5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang

6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

7. Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang

8. Ketua Pengadilan Agama Semarang

9. Komandan Lanal Semarang

10. Kepala Satuan Brimob Daerah Jawa Tengah

11. Komandan Yon Arhanudse 15 Semarang

12. Komandan Denpom IV/5 Semarang

13. Komandan Yonif 400/Raider Semarang

14. Kepala Detasemen TNI AU Semarang

15. Kepala Kantor Imigrasi Semarang

16. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.

Hubungan kerja antar Instansi Vertikal diimplementasikan melalui kegiatan

koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk

mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun

pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, agar tercapai hasil guna dan

daya guna yang sebesar-besarnya.

Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi

vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan

pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar

penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah.

Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah di arahkan kepada upaya

memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penyelesaian permasalahan -

permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Adapun pelaksanaan kegiatan koordinasi diselenggarakan melalui :

(a) Rapat Koordinasi,

(b) Nara sumber dalam berbagai forum.


h a l | 5 4 9

(b) Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat.

(c) Konsultasi.

Pada tahun 2014 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah telah beberapa kali

melaksanakan pertemuan formal maupun informal dalam rangka lebih memudahkan

dan mempercepat pengambilan keputusan, mencari formula yang tepat terhadap

berbagai permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala

informasi dan masukan dari anggota Forkopimda yang memberikan manfaat terhadap

lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam rangka menghadapi

kondisi ideologi, sosial politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan.

Adapun kegiatan pertemuan formal atau rapat koordinasi Forkopimda pada

tahun 2014 dilaksanakan sebagai berikut : DATA HASIL KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

KOTA SEMARANG TAHUN 2014

NO HARI / TANGGAL MATERI

1 Rabu 8 Januari 2014

Rapat Koordinasi dan konsolidasi Forkopimda persiapan pelaksanaan kegiatan di Kota Semarang tahun 2014


Rapat Koordinasi Forkopimda persiapan kegiatan Festival durian dan pasar imlek semawis 2014

3 Jumat 24 Januari 2014

Rapat Koordiansi Forkopimda terkait penanggulangan dan penanganan korban bencana banjir dan longsor di Kota Semarang

4 Senin 3 Februari 2014

Rapat Koordinasi Forkompinda dalam rangka persiapan kunjungan Menkes RI Tgl 5 Feb, Delegasi Srilanka Tgl 26 Febr dan Acara karnaval SCTV Tgl 22- 23 Febr di Kota Semarang

5

Rabu 12 Februari 2014

Rakor Forkopimda terkait keamanan, ketertiban dan stabilitas wilayah dalam rangka mengurangi angka kejahatan di Kota Semarang

6 Selasa 25 Februari 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda dalam rangka kesiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014

7 Senin 3 Maret 2014

Rakor Forkopimda terkait persiapan kunjungan Presiden RI di Kota Semarang pada tanggal 13-14 Maret 2014

8 Senin 10 Maret 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda dalam rangka pengamanan wilayah menghadapi Masa Kampanye Pileg 2014 dan Rapat Final persiapan kunjungan Presiden RI

9 Selasa 18 Maret 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda dalam rangka Persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT Kota Semarang ke 467.

10 Kamis 3 April 2014

Rapat Forkopimda terkait persiapan akhir penyelenggaraan Pileg 2014 tingkat Kota Semarang

11 Kamis 10 April 2014

Rapat koordinasi Forkopimda Semarang dalam rangka persiapan kunjungan Wakil Presiden RI ke Kota Semarang Tgl 24 April 2014

12 Senin 21 April 2014

Rapat koordinasi Forkopimda terkait stabilitas wilayah menyambut hari buruh (May Day) 01 Mei 2014 di Kota Semarang

13 Rabu 30 April 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda persiapapan acara Semarang Night Carnival Tgl 3 Mei 2014 dan Pentas Musik “Yuk Keep Smile” Tgl 4 Mei 2014

14 Selasa 6 Mei 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda Persiapan acara Festival Perahu hias dan lampion di Banjir Kanal Barat tgl 17 Mei 2014

15 Selasa 13 Mei 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda persiapan kegiatan TMMD sengkuyung I tahun 2014 tingkat Kota Semarang


h a l | 5 5 0


16 Jumat 23 Mei 2014

Rakor Forkopimda dalam rangka persiapan tahapan-tahapan Pilpres 2014 tingkat Kota Semarang

17 Senin 2 Juni 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda terkait pengamanan wilayah dan kamtibmas menjelang Masa Kampanye Pilpres 2014 di Kota Semarang

18 Rabu 11 Juni 2014

Rakor Forkopimda terkait stabilitas wilayah dan persiapan menyambut Bulan Ramadhan 1435 H di Kota Semarang

19 Rabu 18 Juni 2014

Rapat Koordinasi lanjutan Forkopimda Persiapan pengamanan Pelaksanaan Pencoblosan Pilpres 2014 tingkat Kota Semarang

20 Selasa 24 Juni 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda pengamanan dan persiapan kegiatan Dugderan Tahun 2014 tgl 27 Juni

21 Selasa 1 Juli 2014

Rapat Forkopimda terkait kamtibmas dan pengamanan wilayah selama Bulan Ramadan 1436H/2014

22 Selasa 8 Juli 2014

Rapat Forkopimda terkait persiapan terakhir Pilpres 2014 tingkat Kota Semarang dilanjut pemantauan TPS-TPS di Kota Semarang

23 Senin 14 Juli 2014

Rakor Forkopimda Kota Semarang pantauan objek vital dan fasilitas umum terkait kesiapan wilayah di Bulan Ramadhan dan menghadapi Idul Fitri

24 Senin 21 Juli 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda lanjutan terkait persipan menjelang Idul Fitri 1435 H/2014

25 Selasa 5 Agustus 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda terkait persipan pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT RI ke 69 tingkat Kota Semarang

26 Kamis 14 Agustus 2014

Rakor Forkopimda terkait persiapan kegiatan Festival layang-layang tingkat Kota Semarang tgl 24 Agustus

27 Rabu 20 Agustus 2014

Rapat Forkopimda terkait pengamanan dan pencegahan pengaruh gerakan ISIS di Kota Semarang

28 Selasa 26 Agustus 2014

Rapat Forkopimda terkait persiapan acara shymponi kota lama 2014 tgl 18 September dan festival kota lama pasar malam sentiling tgl 19 September

29 Selasa 2 September 2014

Rapat Forkopimda persiapan dan pengamanan demo buruh penetapan UMK 2015 di Kota Semarang

30 Senin 15 September 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda persiapan kegiatan peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang tgl 14 Oktober 2014

31 Senin 22 September 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda terkait kesiapan wilayah dan Obvit menghadapi Idul Adha 2014

32 Jumat 26 September 2014

Rakor Forkopimda menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Preside RI 2014-2019 tgl 20 Oktober 2014

33 Jumat 17 Oktober 2014

Rapat Forkopimda terkait persiapan kegiatan Kompas Banjir Kanal Festival 2014 tgl 25 Oktober 2014

34 Rabu 22 Oktober 2014

Rapat Forkopimda terkait persiapan penanggulangan bencana, penyakit DB dan persiapan penilaian Adipura

35 Selasa 28 Oktober 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda terkait Kunjungan Mendagri ke Kota Semarang tgl 29 Oktober

36 Senin 3 November 2014

Rapat Forkopimda terkait penyambutan Menteri Perindustrian tgl 18 November dan Menteri Perdagangan RI tgl 20 November

37 Rabu 12 November 2014

Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Semarang persiapan menjelang Natal 2014 dan tahun baru 2015

38 Senin 17 November 2014

Rapat Forkopimda terkait stabilitas wilayah menghadapi dampak rencana kenaikan harga BBM

39 Selasa 25 November 2014

Rapat Forkopimda terkait persiapan kedatangan Presiden RI (RI1) di Kota Semarang tgl 2 Desember 2014

40 Rabu 3 Desember 2014

Rakor Forkopimda terkait rencana kedatangan Wakil Presiden RI (RI2) di Kota Semarang tgl. 4 Desember 2014

41 Kamis 11 Desember 2014

Rakor Forkopimda terkait rencana kunjungan kerja Menteri Perhubungan RI ke Kota Semarang tgl 17 Des 2014


h a l | 5 5 1


42 Jumat 19 Desember 2014

Rapat Koordinasi Muspinda terkait pengamanan perayaaan Natal th 2014 di Kota Semarang

43 Senin 29 Desember 2014

Rapat Forkopimda terkait pengamanan wilayah menghadapi acara akhir tahun 2014 di Kota Semarang


Rapat Koordinasi dan konsolidasi Forkopimda persiapan pelaksanaan kegiatan di Kota Semarang tahun 2014

Sumber Badan Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2014

Hasil pokok rapat atau pertemuan formal Forkopimda yang dicapai selama

tahun 2014 antara lain :

a. Membangun pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kebijakan kebijakan

yang ditempuh dalam rangka mengefektifkan program-program pembangunan

kota yang dilaksanakan, seperti pembebasan tanah untuk pembangunan

infrastruktur kota, keamanan wilayah dan lain-lain.

b. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan

tugas-tugas umum pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

secara berdaya guna dan berhasil guna.

c. Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas intensitas, ekstensitas, situasi dan

kondisi ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta

merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan taktis yang diperlukan dalam

rangka pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan ketentraman dan

ketertiban umum.

d. Menentukan sistem, prosedur dan mekanisme operasional pengamanan

pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kota guna mewujudkan

stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali serta kondusif.

Selain koordinasi ke samping (horizontal) dan ke bawah, tugas umum

pemerintahan yang bersifat koordinatif juga diselenggarakan secara vertikal, baik

kepada Instansi vertikal di tingkat Provinsi, maupun dengan berbagai Kementerian

teknis terkait. Pelaksanaan koordinasi vertikal ini efektif menjadi sarana pelaksanaan

tugas pembinaan dan pengawasan umum jalannya pemerintahan kota oleh Gubernur

Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, sehingga mampu mengoptimalkan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota. Koordinasi ini juga

merupakan bentuk konkrit hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Semarang

dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah

Pusat yang harmonis.


h a l | 5 5 2

6.3.2 KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN

Penyelenggaraan urusan pertanahan memerlukan kerjasama dan koordinasi

antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal khususnya Badan Pertanahan

Nasional. Hal ini khususnya dilihat dari proses kegiatan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukan guna mendorong

percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada azas Kemanusiaan,

Demokratis dan Berkeadilan. Hal ini dimaksudkan agar tetap menjamin kepentingan

hukum pihak yang berhak.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari tahun ke

tahun terus mengalami perubahan seiring perkembangan dan tuntutan kebutuhan

masyarakat, sehingga dilakukan penyempurnaan dengan terbitnya regulasi yang

mengatur antara lain :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya

Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.2/2013 tentang Biaya

Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis


h a l | 5 5 3

Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum.

Beberapa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang

dilaksanakan di Kota Semarang selama Tahun 2014 antara lain:

1. PENGADAAN TANAHUNTUK WADUK JATIBARANG

Pada Tahun 2014 proses pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk

Jatibarang adalah guna penyelesaian terhadap 1 (satu) bidang tanah yang

belum sepakat atas harga ganti rugi yang ditawarkan an. Irwan Apriyanto.

Pembayaran tersebut telah dilaksanakan sehingga proses pengadaan tanah

untuk waduk jatibarang telah selesai seratus prosen dengan perincian sebagai

berikut:

NO LETAK TANAH TARGET REALISASI KETERANGAN /

PROGRES KELURAHAN KECAMATAN JML LUAS JML LUAS BID. ( M ²) BID. ( M ²)

1 Kedungpane Mijen 227 1,026,464 227 1,026,464 Selesai 2 Jatibarang Mijen 8 23.115 8 23.115 Selesai

3 Kandri Gunungpati 196 730.055 196 730.055 Selesai

4 Jatirejo Gunungpati 139 462.172 139 462.172 Selesai

JUMLAH TOTAL 570 1.050.771 570 1.050.771 PROSENTASE = 100 %

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2014.

2. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN / NORMALISASI

KALI TENGGANG

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan / normalisasi Kali Tenggang

pada Tahun 2014 belum selesai disebabkan adanya warga yang belum sepakat

dengan harga ganti rugi.

3. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI

(RETARDING POND)

Upaya penyelesaian terhadap proses pengadaan tanah untuk pembangunan

kolam retensi terus dilakukan, antara lain koordinasi dengan pihak-pihak

terkait (Kementerian BUMN, PT. Pelindo III, PT. TMB, Kejaksanaan,

BPKRI, Pemprov Jateng), baik yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kota

Semarang maupun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Terakhir melalui rapat koordinasi tanggal 24 Desember 2014, yang dipimpin

oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri Walikota


h a l | 5 5 4

Semarang, PT. Pelindo III, PT. Tanah Mas Baruna, Dinas PSDA & ESDM

Kota Semarang, P2T Kota Semarang, namun belum ada titik temu.

4. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL

BATANG – SEMARANG.

Proses pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol Semarang – Batang

sampai dengan Tahun 2014 sementara vakum, menunggu kejelasan dari

Kementrian Pekerjaan Umum. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan

teknis di lapangan. Sesuai surat dari Direktur Teknik Dirjend Bina Marga Tgl.

29-7- 2011 No. TN.01.01-Bt/42yaitu karena terdapat perbedaan ROW dengan

exiting pengukuran bidang yang terkena dilapangan.

Selanjutnya Walikota Semarang melalui surat Nomor : 593/2911 tanggal 10 Juli

2014, telah melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah tentang perkembangan

pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang, yang intinya

bahwa Penetapan Lokasi Nomor 620/2/2008 Tanggal 3 Januari 2008 dan telah

diperpanjang dengan SK Gubernur Nomor 620/1/2012 Tanggal 10 Januari 2012

sesuai ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 telah

berakhir.Selanjutnya kegiatan Pengadaan tanah dimaksud dimulai kembali

dengan mendasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

5. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA

KERETA API (DOUBLE TRACK) LINTAS PEKALONGAN-

SEMARANG.

Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perkeretaapian

memiliki program pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang

menghubungkan Jakarta- Surabaya termasuk di dalamnya melewati wilayah

Kota Semarang, yaitu jalur Pekalongan – Semarang dan Semarang Bojonegoro.

Selanjutnya pada pada tanggal 9 November 2011, telah dilakukan penetapan

lokasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Adapun realisasi kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan pada Tahun

2014 sejumlah 662 bidang tanah seluas 82.688 M2 senilai Rp. 89.114.899.320,-

dari target 735 bidang.

a. Permasalahan / Hambatan

1) Di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara dan Kelurahan

Tugurejo Kecamatan Tugu masih terdapat beberapa warga/pemilik masih


h a l | 5 5 5

belum sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh SATKER (permintaan

warga terlalu tinggi)

2) Terhadap Tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah belum mendapat

penyelesaian sesuai ketentuan

b. Upaya Penyelesaian

SATKER dan P2T terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga

termasuk mekanisme akhir apabila tidak tercapai kesepakatan akan ditempuh

upaya penitipan ganti rugi di Pengadilan (Konsinyasi);

6. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA

KERETA API (DOUBLE TRACK) LINTAS SEMARANG -

BOJONEGORO.

Pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang selanjutnya adalah

Jalur Ganda Lintas Semarang – Bojonegoro. Adapun perkembangan proses

pengadaan tanah yang dilaksanakan selama Tahun 2014 sebagai berikut:

No.

LETAK TANAH

(KELURAHAN)

TARGET REALISASI

KETERANGAN

BIDANG

LUAS (M2)

BIDANG

LUAS (M2) GANTI RUGI

1 Kemijen 14 707,5 6 369 319.385.679

2 bidang yang belum sepakat adalah tanah P.II

2 Tambakrejo 25 1.671 16 981 2.570.106.226 7 bidang yang belum sepakat adalah tanah P.II

3 Tlogomulyo 16 154 - - - Tanah PT.Pertamina meminta ganti lahan

JUMLAH 55 2.553 22 1.350 2.917.407.558 57%

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2014

a. Perkembangan:

1) Di Kelurahan Tlogomulyo telah dilakukan pembayaran ganti rugi

bangunan / tanaman kepada 16 pemilik, sedangkan tanah milik PT.

PERTAMINA;

2) Di Kelurahan Kemijen 2 bidang belum sepakat status tanah P.II;

3) Di Kelurahan Tambakrejo : 16 sudah bayar, 7 bidang = P.II/TN, 2 bidang

proses pemberkasan.

b. Permasalahan / Hambatan:

1) Di Kelurahan Tambakrejo terdapat 4 bidang dengan status P.II (Tanah

Negara) sehingga belum dapat dilakukan proses pembayaran;


h a l | 5 5 6

2) terdapat tambahan 3 bidang A.n Baen Cs (1 bid status HM, 2 Bid Status

P.II/TN);

3) Di Kelurahan Tlogomulyo, PT. Pertamina selaku pemilik tanah meminta

ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk ganti lahan.

c. Upaya Penyelesaian

1) Terhadap tanah dengan status P.II (Tanah Negara) penyelesaiannya masih

menunggu petunjuk dari BPN RI,

2) Terhadap bidang tambahan a.n Baen /Purnomo Cs, telah dilakukan

sosialisasi / penjelasan pada Tanggal 4 November 2013 di Ruang Rapat

Asisten Administrasi Pemerintahan. Namun yang bersangkutan masih

minta waktu untuk mempertimbangkan hasil ukur yang telah disampaikan.

3) Selanjutnya telah dilakukan pendekatan secara intensif dari SATGAS,

SATKER guna memperlancar proses pengadaan tanah.

4) Terhadap tanah milik PT. Pertamina akan diselesaikan dengan mekanisme

tukar guling secara langsung antara SATKER dengan PT. Pertamina (di

luar mekanisme P2T).

7. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PELEBARAN

JALAN KARTINI – JOLOTUNDO – GAJAH

Pengadaan tanah untuk pembangunan dan pelebaran jalan Kartini – Jolotundo –

Gajah terletak di wilayah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari. Jalan ini

merupakan penghubung antara Jalan Kartini dengan Jalan Gajah dengan target

bidang tanah seluas ± 10.835 M2 yang terdiri dari 99 bidang tanah.

Adapun realisasi pembayaran ganti rugi pada Tahun 2014 sebagai berikut:

No. LETAK TANAH TARGET REALISASI KELURAHAN KECAMATAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS BESAR GANTI RUGI

1 SAMBIREJO GAYAMSARI 99 10.835 91 8.509 26.477.736.520 JUMLAH TOTAL 99 10.835 91 8.509 26.477.736.520

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2014 a. Permasalahan / Hambatan

1) Terdapat 1 bidang tanah yang belum sepakat ( a.n. Karno)

2) Terdapat persoalan tanah Wakaf No. 2 / Sambirejo yang belum dapat

diberikan ganti rugi karena : ada perubahan subyek nadzir dan belum

mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agama – BWI


1) Terhadap 1 bidang tanah yang belum sepakat ( A.n Karno) dilakukan

pendekatan, namun apabila tidak ada titik temu akan dikonsinyasi;


h a l | 5 5 7

2) Terhadap persoalan tanah Wakaf No.2/Sambirejo sedang ditempuh

proses perubahan Nadzir, dan menunggu rekomendasi dari Menteri

Agama – BWI.

8. PENGADAAN TANAH NORMALISASI KALI BERINGIN

Sebagai salah satu usaha Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi

permasalahan banjir yang terjadi di Kota Semarang khususnya di wilayah

Kecamatan Tugu, maka dilaksanakan kegiatan normalisasi Kali Beringin yang

terletak di Kelurahan Mangkang Wetan dan Mangunharjo Kecamatan Tugu.

Adapun target pelaksanaan sejumlah 153 bidang dengan luas ± 67.446 M2,

dengan realisasi pembayaran ganti rugi sampai dengan Tahun 2014 sebesar

Rp.16.612.535.900, - dengan perincian sebagai berikut:

No. LETAK TANAH TARGET REALISASI

KELURAHAN KECAMATAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS BESAR GANTI RUGI

1 MANGKANG WETAN TUGU 146 51.315 121 38.020 Rp.16.612.535.900

2 MANGUNHARJO TUGU 7 16.131 0 0 0 JUMLAH TOTAL 153 67.446 121 38.020 Rp.16.612.535.900

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2014 a. Permasalahan / Hambatan

Terdapat beberapa bidang tanah yang belum sepakat.


Terhadap pemilik yang belum sepakat secara intensif dilakukan pendekatan

baik oleh Satker maupun P2T baik secara langsung maupun melalui tokoh

masyarakat setempat.

9. PENGADAAN TANAH EMBUNG HULU KALI BERINGIN

Selanjutnya kegiatan yang terkait dengan normalisasi Kali Beringin adalah

pembuatan Embung Hulu Kali Beringin yang terletak di Kelurahan Ngadirgo

Kecamatan Mijen dan Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan, dengan target

pelaksanaan sejumlah 29 bidang dengan luas ± 48.111 M2.

Pada Tahun 2014 belum dilaksanakan realisasi pembayaran ganti rugi,

pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah masih dalam proses sosialisasi atas hasil

inventarisasi atas tanah/ tanaman/bangunan yang terkena pengadaan tanah serta

pengecekan ulang atas komplain pemilik terhadap pendataan tanah/ tanaman.


h a l | 5 5 8

10. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UNDERPASS

JATINGALEH

Pengadaan tanah untuk pembangunan underpass Jatingaleh tahun 214 telah

dilaksanakan sesuai dengan Undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Adapun tahapan

yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tahapan perencanaan yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran

2. Tahapan persiapan.

3. Tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja dan BPN.

Tahapan ini adalah tahapan pembayaran ganti rugi dimana pada tahun 2014

sudah terlaksana 59 bidang tanah, sedangkan sisanya akan diselesaikan

pada tahun anggaran 2015.

6.3.3 KOORDINASI BIDANG STATISTIK

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Forum Koordinasi

Koordinasi di bidang Statistik diperlukan dalam rangka meningkatkan

efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data

statistik yang obyektif dan dapat dipercaya menunjang keberhasilan

perencanaan pembangunan.

b. Materi Koordinasi

Beberapa kegiatan yang dilakukan di bidang statistik dalam rangka

akurasi dan validitas data :

a. Penerbitan buku-buku yang berisi analisis, kajian dan paparan data

statistik;

b. Survei dan sensus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat

(terutama yang dilaksanakan oleh BPS) dengan dukungan dari

Pemerintah Kota Semarang.

c. Instansi Vertikal yang Terlibat

Koordinasi di bidang Statistik dilaksanakan antara Pemerintah Kota

Semarang dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya pada

Pasal 17 yang menyebutkan bahwa Koordinasi dan kerjasama

penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi pemerintah

dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.


h a l | 5 5 9

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Sumber dan Jumlah Anggaran

1) Penerbitan buku-buku

Anggaran berasal dari APBD Kota Semarang dengan jumlah anggaran

untuk tahun 2014 sejumlah Rp. 624.000.000,- dan terserap sejumlah

Rp. 595.620.320,-

2) Survei dan Sensus

Anggaran berasal dari Pemerintah Pusat (APBN)

b. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah


Bappeda Kota Semarang


Kecamatan dan Kelurahan sebagai petugas lapangan dan kontributor

data serta SKPD lain yang secara teknis terkait langsung dengan survei

dan sensus yang dilaksanakan

c. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan



• Survey PPLS (Program Perlindungan Sosial)

• Survey Industri

• Susenas

d. Hasil dan Manfaat Koordinasi


Kerjasama dalam penyusunan Buku-buku Statistik yang diperlukan

dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Semarang

sudah dilaksanakan secara rutin tiap tahun dan berlangsung lama. Pada

tahun 2014, buku-buku yang diterbitkan adalah sebagai berikut :

1. Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2013

2. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2013

3. Buku IHK dan Inflasi Kota Semarang Tahun 2012/203

4. Buku Kecamatan dalam Angka Tahun 2013

5. Buku Analis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2013

6. Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2013

7. Buku Indikator Kesra Kota Semarang Tahun 2013

8. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2013


h a l | 5 6 0

9. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2013

10. Buku IPM Kota Semarang Tahun 2013

11. Buku Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi

Penduduk Kota Semarang tahun 2013

12. Buku Perhitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota

Semarang Th. 2013

13. Buku Profil Pertanian Kota Semarang

14. Buku Data & Informasi Perenc. Pembangunan Daerah Th. 2013


• SURVEY PPLS (Program Perlindungan Sosial), up-dating data

kemiskinan

Kegiatan ini lebih mendasarkan pada pemahaman bahwa

penanggulangan kemiskinan dibutuhkan suatu sinergitas dan

keterpaduan secara berkelanjutan sehingga dibutuhkan adanya up-

dating data kemiskinan sebagai bahan dasar perumusan kebijakan

selanjutnya. Koordinasi tersebut dalam rangka mendukung

pelaksanaan pendataan dilapangan dengan melibatkan petugas

dari Kelurahan dan Kecamatan dalam hal :

- Rekruitmen petugas penjaringan yang berasal dari masyarakat

secara langsung ( Karang Taruna, Ketua RT/RW dll ).

- Koordinasi pendataan dan sosialisasi.

Survey PPLS ini bersifat insidentil dan tergantung kebutuhan

Pusat, selama ini sudah dilaksanakan setiap 3 tahun sekali.

• SURVEY INDUSTRI

Kegiatan ini diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi

terhadap peningkatan investasi di Kota Semarang, khususnya

disektor industri, yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

kajian lebih lanjut bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi

sekaligus dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang

ketenagakerjaan.

• SUSENAS

Kegiatan ini merupakan upaya identifikasi kemandirian

masyarakat dilihat dari kemampuan sektor ekonominya. Dalam

upaya validasinya, telah dilaksanakan pendataan oleh Tim dengan

metode terjun langsung ke masyarakat. Dengan data ini


h a l | 5 6 1

diharapkan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan dibidang

perekonomian yang lebih mengarah kepada penguatan program

ekonomi kerakyatan.

e. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi


Buku-buku yang diterbitkan telah dikirimkan kepada seluruh SKPD

di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Perguruan Tinggi, Instansi

Vertikal di Kota Semarang serta berbagai instansi yang

membutuhkan, baik pemerintah maupun non-pemerintah.


Data hasil survei dan sensus dikirimkan oleh BPS Kota Semarang

kepada Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan kompilasi dengan data

dari daerah lain. Setelah itu, dilakukan analisis atas data yang telah

dikompilasi sebagai bahan penyusunan berbagai kebijakan. Selain itu,

sebagian data hasil survei dan sensus juga digunakan sebagai bahan

kajian dan analisis mengenai kondisi di Kota Semarang yang disajikan

dalam bentuk buku statistik yang diterbitkan oleh Bappeda Kota

Semarang

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi bidang Statistik

adalah :

a. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap BPS dalam hal pengumpulan

data potensi daerah, karena terbatasnya sumberdaya yang ada di

lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam pengumpulan data secara

mandiri.

b. Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki penjenjangan organisasi sampai

ke tingkat pusat, sehingga beberapa keputusan membutuhkan waktu yang

cukup lama, karena menunggu adanya keputusan resmi dari BPS Pusat.

Untuk mengatasi permasalahan pada koordinasi bidang statistik, solusi yang

ditempuh adalah :

a. Mempererat kerja sama dan peningkatan koordinasi dengan BPS untuk

memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Membuat komitmen/perjanjian sementara dengan BPS Kota Semarang

apabila terdapat keputusan yang perlu segera diambil, dengan ketentuan

bahwa apabila komitmen/perjanjian tersebut nantinya tidak sesuai dengan


h a l | 5 6 2

yang diputuskan oleh BPS Pusat, maka yang menjadi acuan adalah

keputusan BPS Pusat.

6.4 PENEGASAN BATAS WILAYAH

Penegasan batas wilayah merupakan suatu kegiatan yang penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Melalui penegasan batas

ditetapkan batas otorita dari masing-masing daerah.Sehingga tercipta stabilitas dan

sinergitas hubungan antara dua wilayah yang berbatasan.Penetapan batas wilayah

dalam hal ini diartikan sebagai upaya penetapan dan penegasan batas baik antara

kelurahan, kecamatan maupun dengan Kabupaten/Kota tetangga.Penegasan batas

juga bermanfaat guna meminimalisir kemungkinan munculnya permasalahan di

wilayah perbatasan.

6.4.1 Penegasan Batas Antar Daerah

Secara geografis, Kota Semarang berbatasan dengan 3 (tiga) daerah, yaitu

Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal. Adapun panjang

garis batas Kota Semarang dengan daerah yang berbatasan sebagai berikut:

- Dengan Kabupaten Semarang ± 18,05 Km

- Dengan Kabupaten Demak ± 34,63 Km

- Dengan Kabupaten Kendal ± 44,61 Km

Kegiatan penegasan batas daerah Kota Semarang dengan Kabupaten

berbatasan pada Tahun 2014 ini adalah penggantian brass tablet pilar batas daerah

antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak sejumlah 25 pilar. Kegiatan ini

bertujuan untuk mengurutkan penomoran pilar sesuai kesepakatan hasil rapat yang

difasilitasi oleh Kementrian Dalam Negeri.

Adapun batas daerah Kota Semarang dengan Kabupaten yang berbatasan

sampai dengan saat ini masih menunggu penetapan/ diterbitkannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri.

6.4.2 Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Semarang

Pelaksanaan penegasan batas wilayah administrasi kecamatan dimulai Tahun

2010 dengan kegiatan pemetaan batas kecamatan. Selanjutnya pada Tahun 2011

dilaksanakan pemasangan pilar sejumlah 40 buah. Kegiatan ini dilanjutkan pada

Tahun 2012 dengan pemasangan sejumlah 27 pilar. Pada Tahun 2013, Jumlah pilar

yang dipasang 27 pilar ditambah dengan yang dipasang oleh Badan Informasi

Geospasial sejumlah 10 pilar. Adapun pemasangan pilar pada Tahun 2014 sejumlah

26 pilar tersebar di 3 Kecamatan yaitu Semarang Tengah, Semarang Utara dan


h a l | 5 6 3

Semarang Timur. Sehingga secara keseluruhan jumlah pilar pada tahun 2014 adalah

130 pilar.

Rencana Perapatan pilar batas wilayah administrasi kecamatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2015 adalah Semarang Selatan, Gayamsari, Genuk,

Tembalang dan Candisari.

6.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kondisi wilayah Kota Semarang memiliki kondisi geografis, geologis,

hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang

disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang

menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta

benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat

pembangunan.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana mempunyai tujuan untuk

memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat atas

ancaman bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan diberikan kepada masyarakat atas ancaman bencana alam, bencana non

alam dan bencana sosial. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana

dilaksanakan dengan serangkaian upaya meliputi kegiatan mitigasi bencana,

kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan

wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan pencegahan dan

penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang

antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan

pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan.

Sebagai landasan hukum dan pedoman pencegahan dan penanggulangan

bencana adalah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (BPBD). Dalam Undang – Undang tersebut diamanatkan

untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota, di Kota Semarang BPPD dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota

Semarang.


h a l | 5 6 4

Pemerintah Kota Semarang melalui BPBD Kota Semarang telah

menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana yaitu :

1) Usaha mengurangi risiko bencana melalui penyadaran dan peningkatan

kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana. Upaya ini ditempuh

dengan cara membentuk Kelurahan Sadar Bencana (KSB) sebanyak 16

Kelurahan kemudian masyarakat di Kelurahan tersebut diberikan informasi

pemetaan rawan bencana, pelatihan dan simulasi penanganan bencana. Sehingga

apabila terjadi bencana yang tidak diinginkan masyarakat telah mampu untuk

bertindak secara cepat dan tepat guna mengurangi resiko yang lebih besar.

2) Kesiapsiagaan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang

tepat guna dan berdaya guna. Upaya ini ditempuh dengan cara menyiapsiagakan

Tim Reaksi Cepat BPBD dan relawan yang tergabung dalam Posko

Penanggulangan Bencana. Tim dan relawan selama 24 jam siap siaga untuk

memantau, menerima laporan masyarakat dan melakukan tindakan pertama

setiap muncul kejadian yang diakibatkan oleh bencana. Upaya lain dalam

meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, telah dilaksanakan

gladi lapang penanganan bencana yang diikuti oleh seluruh instansi pemerintah

maupun relawan yang berkompeten terhadap penanganangan bencana yaitu

BPPD Jawa Tengah, BPPD Kota Semarang, Kantor Basarnas Semarang, Kodim

0733 BS, SAR Polretabes Semarang, SAR Brimob Daerah Jateng, Relawan PMI,

Relawan Ubaloka dan unsur masyarakat serta SKPD Pemerintah Kota Semarang

yang berkaitan dengan kebencanaan. Dengan adanya gladi lapang ini masing-

masing unit organisasi telah mengetahui langkah pertama yang dapat dijalankan

secara sistematis dan terpadu apabila terjadi bencana.

3) Pada saat terjadi bencana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka masa

tanggap darurat bencana diberlakukan. Pada masa tanggap darurat ini

dilaksanakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat

kejadian bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi

dan penyelamatan. Selama tahun 2014 telah ditetapkan oleh Walikota Semarang

sebanyak 4 kali, yang terdiri dari 5 titik daerah bencana banjir dan tanah longsor.

4) Setelah masa tanggap darurat maka tahap selanjutnya adalah rehabilitasi

bencana, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan aspek kebutuhan

dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang memadai pada wilayah

pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara


h a l | 5 6 5

wajar aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabitasi

pasca bencana dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial baik berupa uang

maupun barang kepada masyarakat korban bencana dan kegiatan SKPD yang

difokuskan kepada aspek kebutuhan dasar korban bencana.

Berikut adalah data penerima bantuan sosial akibat bencana tahun 2014 :

DATA PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL AKIBAT BENCANA TAHUN 2014

No Sasaran Waktu

Penyerahan Jumlah

Penerima Jumlah Dana

(Rp) 1 Lempongsari, Gajahmungkur Februari 1 orang 5.000.000

2 Ngemplak Simongan Februari 3 orang 9.000.000

3 Lempongsari,Jomblang,Tinjomoyo Maret 3 orang 13.000.000 4 Bansos 96 kk April 96 orang 279.000.000

5 Sarirejo Mei 1 orang 6.000.000

6 Kalicari Juli 3 orang 9.000.000 7 Penggaron Lor Agustus 3 orang 18.000.000

8 Tanjung Mas September 4 orang 7.000.000

9 Tanjung Mas September 1 orang 3.500.000

10 Krobokan,Tanjungmas,Sendangguwo Oktober 3 orang 10.000.000 11 Bandarharjo,Kuningan Oktober 31 orang 34.750.000

12 Krobokan,Jagalan Nopember 8 orang 40.000.000

13 Rejosari Nopember 3 orang 17.500.000 14 Candi Desember 2 orang 8.500.000

15 Sarirejo Desember 2 orang 16.000.000

16 Bansos 11 kk Desember 11 orang 55.000.000

17 Rejomulyo,Krapyak Desember 2 orang 8.000.000 18 Rowosari,Tanjungmas Desember 2 orang 10.000.000

JUMLAH 179 orang 549.250.000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Nomor 2008 tentang Pendanaan

dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap

pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang

ditempatkan dalam anggaran BPBD. Dana siap pakai yang dimaksud tersebut adalah

dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada

saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Sehingga penggunaan dana siap pakai hanya dapat digunakan setelah ada pernyataan

bencana dari Kepala Daerah pada masa tanggap darurat bencana.

Dana tidak terduga dipergunakan pada masa kedaruratan, rehabilitasi,

rekonstruksi, pertolongan darurat serta untuk membantu masyarakat korban bencana.


h a l | 5 6 6

Berikut adalah data bencana yang ditetapkan dengan surat pernyataan

Walikota Semarang pada tahun 2014.

DATA BENCANA ALAM DI KOTA SEMARANG TAHUN 2014 (DITETAPKAN DENGAN SURAT PERNYATAAN BENCANA OLEH

WALIKOTA SEMARANG)

NO TANGGAL KEJADIAN LOKASI JENIS

BENCANA TAKSIRAN KERUGIAN KETERANGAN

1. 24-01-2014 Kec. Ngalian Banjir dan Tanah Longsor

Rp. 34.399.282 Pekerjaan tanah dan Kisdam sungai Plumbon

2. 24-01-2014 Kec. Ngalian Banjir dan Tanah Longsor

Rp. 47.141.625 Pekerjaan tanah dan Kisdam sungai Bringin

3. 24-01-2014 Kec. Gunungpati

Banjir dan Tanah Longsor

Rp. 89.475.598 Pekerjaan tanah dan Kisdam sungai Trangkil

4. 24-01-2014 Kec. Pedurungan


Rp. 20.000.000 Pekerjaan Jembatan Gantung Gemah

5. 21-02-2014 Kec. Gunungpati


Rp. 175.514.000 Perbaikan bahu jalan Sampangan-Gunungpati

Peristiwa bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial yaitu bencana

yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh

manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas

masyarakat, dan teror. Pada tahun 2014 peristiwa bencana non alam tersebut tidak

terjadi di wilayah Kota Semarang.

6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian dari

tugas-tugas umum pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan

pembangunan kota dan pelayanan umum yang dilaksanakan. Mewujudkan

ketenteraman dan ketertiban umum yang efektif juga sangat terkait dengan penegakan

hukum yang tegas dan konsisten.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang

memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan

kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan

pembangunan secara berkisinambungan, ketentraman dan ketertiban umum

merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan

masyarakat.


h a l | 5 6 7

Arah dan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di

Kota Semarang ditujukan kepada penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya

hukum serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mentaati hukum.

Tujuan dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Semarang

adalah mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna

menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

yang kondusif.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Semarang. Tugas dan fungsinya dijabarkan pada Peraturan Walikota Semarang

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan polisi Pamong

Praja. Sesuai dengan peraturan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas

pokok dalam Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

dapat bekerja sama dengan Polrestabes Semarang. Kerjasama sebagaimana dimaksud

didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati

dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik

profesi dan birokrasi. Sebagai dasar kerjasama tersebut adalah “Kesepakatan Bersama

Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

119/1527SJ tahun 2002, No Pol b/2300/VII/2002 tentang Kerjasama Pembinaan

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan

dan Ketertiban Masyarakat.

Fokus utama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban adalah penegakan

Peraturan Daerah (Perda), Kota Semarang memiliki Perda yang mengandung sanksi

sebanyak 54 buah. Penegakan perda diutamakan kepada perda yang volume

pelanggaranya tinggi serta mempunyai nilai strategis yang pelanggaranya berdampak

secara langsung keapada kepentingan umum. Perda yang telah ditegakan tersebut

antara lain :

a. Perda Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang Pemberantasan

Pelacuran di Jalan Dalam Kota Besar Semarang.

b. Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 15 Tahun 1981 Tentang Peraturan

Penghijauan/pertamanan Dalam Wilayah Kota madya Dati II Semarang

c. Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar


h a l | 5 6 8

d. Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima

e. Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi

Parkir di Tepi Jalan Umum

f. Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan

Hidup

g. Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

di Kota Semarang

h. Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner

i. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan

j. Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung

k. Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian

Minuman Beralkohol

l. Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan

m. Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

n. Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

o. Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

p. Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

q. Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah

r. Perda Kota Semarang No. 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan

s. Perda Kota Semarang No. 22 tahun 2011 tentang Ijin Penyambungan Jalan

Masuk

t. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota

Semarang

u. Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota

Semarang

v. Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Tertentu di Kota

Semarang

w. Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

x. Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

y. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah

Dampak yang dihasilkan dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum adalah sebagai berikut :


h a l | 5 6 9

a. Terselenggaranya sosialisasi Perda-perda melalui himbauan langsung,

pengawasan dan pembinaan dilapangan oleh setiap unit Patroli Polisi Pamong

Praja kepada sasaran tertentu sebagai objek tugas Polisi Pamong Praja,

menjadikan pelanggaran Perda pada basis-basis tertentu khususnya di daerah

Pusat Kota Semarang semakin berkurang.

b. Terkendalinya situasi ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Perda pada

setiap acara-acara pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Semarang dan

Instansi / Lembaga lainnya di Kota Semarang, baik dalam acara Ceremonial,

Hari Besar Keagamaan, Hiburan, Olah Raga dan sebagainya.

c. Terlaksananya peningkatan frekuensi pengawasan dan penertiban pada ruas-ruas

jalan protokol di Kota Semarang baik pada pagi hari, siang dan malam hari

bahkan pada hari – hari libur tertentu, menjadikan pertumbuhan PKL,

Gelandangan Pengemis, dan PSK sementara semakin berkurang dan dapat

ditekan seminimal mungkin.

d. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan Instansi terkait khususnya

Polrestabes Semarang dalam kegiatan-kegiatan pengawasan, pembinaan dan

penertiban menambah kekuatan dan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Semarang di lapangan, memperkecil resiko yang tidak diinginkan antara

lain adanya komplain dan bentrok dilapangan antara petugas dan objek/sasaran

penertiban, dan lebih menjamin objektifitas tindakan karena lebih selektif

berdasarkan informasi/keterangan sebelumnya yang diterima dari berbagai pihak

sebagai hasil kerjasama yang baik.

e. Menjaga disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah, juga sebagai bentuk

komitmen kuat untuk mewujudkan Kota Semarang yang aman, nyaman, dan

tertib yang selaras dengan upaya besar menarik penanaman modal asing dan

domestik ke Kota Semarang sehingga membuka kesempatan kerja baru bagi

masyarakat.

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101405076.BABVIATA23-03...BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Documents