BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101434546...LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015 Hal. 512 BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Hal. 512

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah dituntut

untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Namun mengingat berbagai

keterbatasan yang ada di setiap daerah, maka hubungan kerjasama antar daerah

menjadi sangat penting. Kerjasama antar daerah yang baik merupakan prasyarat

untuk terbentuknya sinergitas dan sinkronisasi program-program pembangunan

secara menyeluruh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program pembangunan nasional hanya akan dapat berhasil secara efektif jika

didukung dengan program kerjasama antara daerah yang mengarah pada

peningkat mantapan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah

yang lain, keserasian pembangunan daerah, sinergitas pengelolaan potensi antar

daerah. Kerjasama antar daerah yang dapat dilaksanakan dengan baik dapat

mengeliminir kesenjangan antar daerah, khususnya dalam penyelenggaraan dan

peningkatan kinerja pelayanan publik.

Selanjutnya Pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta

turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam

rangka peningkatan kerjasama antar daerah antara lain :

1. Kerjasama Kedungsepur

Kerjasama Kedungsepur adalah bentuk kerjasama antara kota Semarang

dengan daerah hinterland-nya, yang mencakup Kabupaten Kendal, Kabupaten

Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga dan

Purwodadi (Kabupaten Grobogan). Kerjasama ini telah menjadi komitmen

bersama dan telah diatur dalam Keputusan Bersama No. 30 Tahun 2005, No. 130 /

0975, No. 130 / 02646, No. 63 tahun 2005, No. 130.1/A.00016, No. 130.1/4382

tanggal 15 Juni 2005 tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah

Kedungsepur

Kegiatan yang telah dilakukan dalam kerjasama Kedungsepur dan hasil yang

telah dicapai pada tahun 2015 antara lain :


Hal. 513

a) Rapat koordinasi membahas Finalisasi Draft Perjanjian Kerjasama

Bidang Pariwisata yang bertujuan merevisi kembali Draft Promosi,

Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan se-wilayah Kedungsepur;

b) Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Bidang Pariwisata

dilaksanakan tanggal 19 Maret 2015 pada saat Rakor Kerjasama Antar

Daerah Kedungsepur Tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah Di

Kabupaten Demak, dengan hasil yaitu telah ditandatangani naskah

Perjanjian Kerjasama tentang Promosi, Pemasaran Pariwisata dan

Kebudayaan se-wilayah Kedungsepur;

c) Partisipasi Dinas Pariwisata se-wilayah Kedungsepur mengikuti

pameran di Kabupaten Demak pada bulan Oktober 2015.

2. APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).

APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) merupakan wadah

yang dibentuk oleh Pemerintah Kota dimana anggotanya terdiri dari seluruh Kota

di Indonesia yang berjumlah 98 kota dan saat ini di ketuai oleh Walikota Manado

dengan Direktur Eksekutif APEKSI Pusat sebagai sekretarisnya.

Dalam pengkoordinasiannya, APEKSI terbagi dalam beberapa Komisariat

Wilayah (Komwil), dimana Kota Semarang tergabung dalam Komwil III yang

beranggotakan 25 (dua puluh lima) Pemerintah Kota di wilayah Provinsi Banten,

DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY.

Kegiatan-kegiatan APEKSI Pusat yang telah dilaksanakan pada tahun 2015

adalah sebagai berikut :

a) Rakernas APEKSI Tahun 2015 di Kota Ambon pada tanggal 5 – 7 Mei 2015

dengan tema “Optimalisasi Kemaritiman Nasional dalam rangka mendorong

Pembangunan Infrastruktur Kota dan Kota Pantai”. Adapun agenda kegiatan

yang dilaksanakan antara lan:

1) Welcome Diner, Selasa 5 Mei 2015 Pukul 19.00 WIT bertempat di halaman

The Natsepa Resort and Conference Center dilaksanakan tukar menukar

cindera mata serta penyerahan secara simbolis bibit tanaman pohon kas

daerah yang disampaikan oleh masing-masing Ketua komwil APEKSI

kepada Walikota Ambon.

2) Penanaman Pohon Kas Daerah. Dilangsungkan di halaman Lantamal IX

Ambon pada Rabu 6 Mei 2015 penanaman bibit pohon asem khas Kota


Hal. 514

Semarang diakukan oleh Asisten Adm. Informasi dan Kerjasama Sekda Kota

Semarang.

3) Diskusi Panel dan Sidang Pleno, Rabu 6 Mei 2015 pukul 09.00 WIT

berlokasi di Ballrom The Natsepa Resort and Conference Center.

4) Pawai Budaya

Dalam kegiatan Pawai Budaya yang berlangsung pada hari yang sama

(Rabu, 6 Mei 2015 pukul 15.00 WIT) diawali di Halaman depan Balaikota

Ambon dan berakhir di Lapangan Merdeka Ambon.

5) Indonesia City Expo 2015

Berlangsung mulai tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 10 Mei 2015

bertempat di Lapangan Merdeka Ambon kegiatan Indonesia City Expo 2015

dibuka oleh Gubernur Provinsi Maluku Bapak Said Assagaff, Pemerintah

Kota Semarang berpartisipasi dalam ICE ini dengan menempati stand Hall B

2 dengan menampilkan hasil khas Kota Semarang seperti Batik

Semarangan, tas kulit, berbagai macam kerajinan sulam pita.

6) Panggung Kesenian

Berlangsung pada tanggal 6 Mei 2015 pukul 20.00 WIT bertempat di

Ambon City Center Mall.

Adapun acara inti Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota

Seluruh Indonesia (Rakernas APEKSI) berlangsung pada hari Kamis 7 Mei

2015 pukul 09.00 WIT dibuka langsung oleh Bapak Presiden Republik

Indonesia Ir. Joko Widodo dilaksanakan di Ballroom The Natsepa Resort

and Conference Center dengan peserta dari masing-masing Kota dengan

salah satu hasil keputusan rencana Kerja dan rekomendasi penetapan

pelaksanaan Rakernas Apeksi Tahun 2016 terpilih adalah Kota Jambi

b) Rapat Kerja Teknis APEKSI Tahun 2015 di Jakarta Barat pada tanggal 21 – 23

Oktober 2015 dengan tema “Implementasi Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di

daerah”.

Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan oleh APEKSI Komwil III pada

tahun 2015 yaitu:

a) Rakerkomwil III APEKSI Tahun 2015 di Kota Bandung pada tanggal 23-25 April

2015 dengan tema “Inovasi Daerah Sebagai Upaya Percepatan Pembangunan

Dan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan”.


Hal. 515

Adapun hasil yang dicapai adalah:

1) Rekomendasi Eksternal

Mendorong pemerintah untuk mempercepat pembahasan peraturan

pemerintah sebagai tindaklanjut dari :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2) Beberapa rekomendasi terhadap beberapa hal yang spesifik, diantaranya :

- Personil

Peninjauan kembali tentang syarat Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah yang harus

mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mendesak segera untuk menertibkan Peraturan Pemerintah sebagai

Peraturan Petunjuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Keuangan Daerah

Segera menerapkan Remunerasi untuk Pemerintah Daerah

- Pemerintahan Umum

Peningkatan Eselonnering untuk Sekretaris Daerah, Asisten

Pemerintahan dan Camat.

- Kewenangan

Peninjauan kembali kewenangan urusan Pendidikan, UKM,

Perhubungan dan Sengketa Konsumen.

- Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Merekomendasikan peningkatan kualitas lingkungan dengan

pendekatan budaya atau gerakan Eco Culture City.

3) Raker KOMWIL III APEKSI merekomendasikan usulan Tuan Rumah MUNAS

APEKSI Tahun 2016 di Kota Tangerang Selatan.

4) Menetapkan kota tempat penyelenggaraan Rakor Komwil III APEKSI Tahun

2015 di Kota Bogor pada Bulan Oktober 2015 sedangkan Raker Komwil III


Hal. 516

APEKSI tahun 2016 di Kota Cirebon sebelum penyelenggaraan Munas

APEKSI Tahun 2016.

5) Untuk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi

seluruh Komwil III APEKSI, masing-masing anggota Komwil III APEKSI akan

mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) pada tahun 2015 yang akan dikoordinasikan oleh Dewan Smart City

APEKSI.

6) Sedangkan untuk Diskusi Panel Best Practise dengan Tema Prolanis Plus

“One Stop Service Pengelolaan Hipertensi dan Diabetes Mellitus di

Puskesmas Cibodas Kota Bandung”.

b) Rapat Teknis Komwil III APEKSI Tahun 2015 di Kota Cirebon, Jawa Barat pada

tanggal 24 November 2015 dengan acara membahas rencana pelaksanaan

Rakor Komwil III Apeksi tahun 2015 sebagai salah satu program kerja Komwil

III Apeksi tahun 2015, dengan hasil :

1) Pelaksanaan Rakor Komwil III APEKSI tahun 2015 tidak jadi dilaksanakan

karena terkendala masalah pengesahan anggaran perubahan Pemkot Bogor

sebagai tuan rumah.

2) Pelaksanaan Raker Komwil III APEKSI tahun 2016 akan dilaksanakan di

Kota Cirebon lagi dengan tema yang akan ditetapkan kemudian.

3. Citynet Indonesia dan Citynet Asia Pasific

Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu anggota CITYNET pada tahun

2015 menghadiri the 33rd Executive Committee and International Seminar pada

tanggal 5 – 7 Oktober 2015 dan the 3rd CityApp pada tanggal 7 – 8 Oktober 2015

di Kabupaten Sidoarjo. Adapun kegiatan yang diikuti oleh Delegasi Pemerintah

Kota Semarang antara lain :

a) Tanggal 5 Oktober 2015

Pembukaan secara resmi dan sambutan-sambutan

b) Tanggal 6 oktober 2015

1) Diskusi Panel dengan Keynote Speech oleh Sekjen CITYNET dan Bupati

Sidoarjo;

2) High Level Panel Discussion, bertindak sebagai fasilitator adalah Mr. Vijay

Jagnnathan selaku Sekjen CITYNET dengan pembicara :

- Lorenzo Santucci dari UNESCAP

- Stefan Sjostrom dari Microsoft


Hal. 517

- Dr. Bernadia I Tjandradewi dari UCLG Aspac

- Rudra Singh Tamang dari Khatmandu Metropolitan City

- Beth Lorimer dari World Council

- Prof. Myungrae Cho dari Korea Institute for Sustainable Development

3) Sesi I Internasional Seminar dengan tema Asian Perspective on Sustainable

Urbanization : Livable City yang dimoderatori oleh Mary Jane Ortega,

Citynet Special Advisor dengan pembicara :

- Sarah Reed dari UNDP

- Kirtee Shah dari Asian Coalition for Housing Rights

- Wifredo Priles, Jr dari Naga City

- Dr. Hj. Ritaneny, MH.Kes dari Kota Sukabumi

4) Sesi II International Seminar dengan tema Asian Perspective on Sustainable

Urbanization : Disaster resilience yang dimoderatori oleh Kendra Hirata

selaku project Development Director CITYNET Yokohama Project Office

dengan pembicara :

- Hang Thi Thanh Pham dari UNISDR

- Violeta Seva dari City Government of Makati

- Rudra Singh Tamang dari Khatmandu Metropolitan City

- Illiza Sa’aduddin Walikota Banda Aceh

c) Tanggal 7 Oktober 2015

1) Mengikuti pembukaan acara CityApp ke-3 di Universitas Muhammadiyah

Sidoarjo yang difasilitasi oleh CITYNET dan Microsoft;

2) Site Visit ke lokasi endapan lumpur lapindo ;

3) Site Visit ke Budidaya Lele yang merupakan proyek bantuan dari CITYNET;

4) Diskusi tentang Flood Management;

5) Diskusi tentang Smart Cities;

6) Penutupan bersamaan dengan jamuan makan malam.

Adapun untuk tahun 2016, kegiatan ini akan diadakan di Kota Colombo, Sri Lanka.

CITYNET memiliki program antara lain Workshop and Trainning Programs

yang diadakan beberapa kali dalan setahun secara rutin, Citynet Services, Safer

Cities Programs, dan Cluster yang terdiri dari beberapa tema (Climate Change,

Disaster, Infrastructure, dan MDGs).

CITYNET-Indonesia merupakan salah satu Chapter dari CITYNET-Asia

Pacific yang berkedudukan di Seoul – Korea Selatan yang berfungsi sebagai

wahana jejaring antar stakeholder pembangunan perkotaan yang bertujuan untuk


Hal. 518

membangun komunikasi dan pertukaran best practices dalam proses

pembangunan daerah.

Sepanjang tahun 2015 Sekretariat Citynet-Indonesia yang saat ini dipegang

oleh Pemerintah Kota Balikpapan tidak menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja

maupun Sharing Best Practice.

Adapun kegiatan Citynet Indonesia tahun 2015 ini yaitu Short Course &

Study Visit on Healthy Cities and Hospital Management yang diselenggarakan pada

tanggal 16 – 26 Oktober 2015 di beberapa Negara Eropa seperti Belanda, Belgia,

Perancis dan Swiss hasil kerjasama Citynet-Idonesia dengan Erasmus University

Rotterdam dengan peserta para pejabat kota-kota anggota CITYNET-Indonesia

termasuk Pemerintah Kota Semarang.

Berikut ini hasil dari kegiatan Short Course & Study Visit on Healthy Cities

and Hospital Management :

a) Pembelajaran Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pada umumnya layanan kesehatan di negara-negara Eropa dibedakan menjadi

2 (dua) bagian utama:

1) Layanan kesehatan jangka panjang, termasuk rehabilitasi kecacatan,

pemeliharaan kesehatan lansia dan perawatan akhir kehidupan (end of life

treatment). Pembiayaan ditanggung oleh asuransi pemerintah yang

anggarannya dari pajak warga negara.

2) Layanan kuratif jangka pendek, termasuk semua jenis layanan primer oleh

dokter keluarga atau klinik. Pembiayaannya ditanggung asuransi swasta

yang harus dimiliki oleh seluruh warga dan penduduk.

b) Pembelajaran Tentang Manajemen Rumah Sakit yang meliputi :

1) Tinjauan Pelayanan Klinis

2) Tinjauan Kebijakan & Strategi Good Clinical Governance

3) Tinjauan Alokasi Sumber Daya

4) Tinjauan Kebijakan & Strategi Good Clinical Governance

4. SISTER CITY

Kerjasama Sister City (Kota Kembar) telah dirintis sejak tahun 1993 yaitu

dengan Kota Brisbane Australia, berikut kegiatan Sister City yang dilakukan tahun

2015 sebagai berikut :

a) Sister City Kota Semarang – Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan, Korea

Dalam rangka mempererat hubungan sister city antara Pemerintah Kota

Semarang dan Pemerintah Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan, Korea yang telah


Hal. 519

terjalin sejak tahun 2013, Walikota Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan, Korea

mengundang Walikota Semarang beserta jajarannya untuk berkunjung ke

Jung-Gu untuk merundingkan rencana tindak lanjut perjanjian kerjasama ke

jenjang yang lebih tinggi yaitu dari LoI menjadi MoU sebagai payung induk dari

perjanjian-perjanjian teknis antar dinas yang akan dikerjasamakan oleh kedua

kota.

Kegiatan kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 – 14 Agustus

2015. Delegasi Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari Dinas Bina Marga

Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang dan Bagian Kerjasama Setda Kota

Semarang yang berkunjung ke Kota Jung-Gu, Kota Metropolitan Ulsan, Korea

Selatan untuk belajar, saling bertukar pengalaman dan alih pengetahuan dalam

bidang perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan infrastruktur

khususnya jalan dan jembatan serta variable pengikutnya. Selain itu turut serta

dalam rombongan, unsur legislatif yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kota

Semarang untuk berdiskusi dengan DPRD Kota Jung-Gu terkait sinkronisasi

dan harmonisasi unsur legislatif dengan unsur eksekutif utamanya dalam

membahas kepentingan dan kebutuhan Kota Semarang dalam pengalokasian

anggaran dan pengawasan kinerja pemerintah.

Pada kegiatan kunjungan tersebut dibahas tentang wacana pembuatan rencana

kerja (Action Plan) oleh dinas teknis yaitu Dinas Bina Marga Kota Semarang

dan Kota Jung-gu agar dapat segera mewujudkan kerjasama yang dapat

diimplementasikan secara nyata dan saling menguntungkan bagi kedua kota.

Rencana Kerja tersebut kemudian segera disusun dan dimusyawarahkan oleh

kedua dinas hingga mencapai kata mufakat dan akhirnya pada Bulan

September 2015, Walikota Jung-Gu beserta jajarannya dan anggota DPRD serta

beberapa tokoh masyarakat Jung-Gu berkunjung ke Kota Semarang untuk

menandatangani Rencana Kerja tersebut sekaligus sebagai kunjungan balasan.

Hingga akhir tahun 2015 antara Dinas Bina Marga Kota Semarang dengan

Dinas Bina Marga Jung-Gu telah menjalin komunikasi dan pihak Dinas Bina

Marga Jung-Gu kembali mengunjungi Kota Semarang terkait realisasi program

dalam Rencana Kerja dimaksud.

Direncanakan pada tahun 2016 Dinas Bina Marga Kota Semarang akan

mengirim stafnya untuk magang di Dinas Bina Marga Jung-Gu dan Walikota

Jung-Gu juga akan mengundang Walikota Semarang untuk berkunjung ke Jung-


Hal. 520

Gu dalam rangka menandatangani MoU. Adapun konsep MoU tersebut telah

diajukan ke DPRD Kota semarang untuk mendapat persetujuan.

b) Sister City Kota Semarang – Fuzhou, Tiongkok

Pemerintah Rakyat Kota Fuzhou telah mendesak Pemerintah Kota Semarang

untuk segera meningkatkan status kerjasama dari LoI (sejak tahun 2004)

menjadi MoU. Melalui kegiatan Cross-Straits Fair for Economy and Trade (CFET)

ke-17 yang diselenggarakan pada tanggal 18 – 22 Mei 2015 di Kota Fuzhou,

Provinsi Fujian, Tiongkok, Walikota Fuzhou mengundang Walikota Semarang

untuk menghadiri kegiatan tersebut sekaligus untuk membahas tindaklanjut

kerjasama dari LoI menjadi MoU.

Selain itu Pemerintah Kota Fuzhou juga mengundang Staf dari Pemerintah Kota

Semarang untuk mengikuti kegiatan “2015 Fujian Program for ASEAN

Government Officials and International Friendship Province/State/City Liaison

Officers” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok.

Adapun rencana penandatanganan MoU belum dapat dilaksanakan pada tahun

2015 karena akhir masa jabatan Walikota dan menunggu hingga dilantiknya

Walikota Semarang terpilih pada tahun 2016.

c) Sister City Kota Semarang – Beihai, Tiongkok

Sister City antara Kota Semarang dan Kota Beihai pada beberapa tahun

belakangan ini tidak ada kegiatan yang signifikan disebabkan oleh putusnya

komunikasi kedua kota.

Pada tahun 2015 melalui Konsulat Jenderal Tiongkok di Kota Surabaya, pihak

Kota Beihai menghubungi kembali Kota Semarang dan menyampaikan

maksudnya untuk mengaktifkan kembali kerjasama sister city yang telah

terjalin sejak tahun 2007 (LoI) dan tahun 2008 (MoU).

Sebagai itikad baik, Pemerintah Kota Beihai mengundang seorang perwakilan

dari Pemerintah Kota Semarang untuk menjadi tamu kehormatan pada

kegiatan kontes Bahasa China yang diselenggarakan di Kota Beihai pada Bulan

September 2015. Karena sesuatu hal, Pemerintah Kota Semarang tidak dapat

mengirimkan perwakilannya untuk menjadi tamu kehormatan dalam kontes

tersebut. Namun demikian hubungan kedua kota tetap terjalin dengan baik

melalui kontak person kedua belah pihak yang berkomunikasi via email.

d) Sister City Kota Semarang – Split, Kroasia

Kedua kota telah berencana untuk meningkatkan status kerjasama menjadi

MoU yang difasilitasi oleh Duta Besar RI di Zagreb, Kroasia dan draft MOU telah


Hal. 521

dibahas di tingkat Kota dan telah dikirim ke DPRD Kota Semarang sejak awal

tahun 2015 untuk mendapat persetujuan. Saat ini Pemerintah Kota Semarang

masih menunggu keluarnya surat persetujuan dari DPRD Kota Semarang.

Walikota Split sendiri sudah berencana untuk berkunjung ke Kota Semarang

namun hingga kini belum dapat diwujudkan karena terkendala masalah

pilkada di masing-masing kota.

e) Sister City Kota Semarang – Brisbane, Australia

Hubungan kedua kota mengalami pasang surut terkait isu-isu nasional yang

melanda kedua Negara. Namun pada prinsipnya kedua kota tetap beritikad

baik untuk terus memelihara kerjasama sister city yang telah terjalin selama

lebih dari 22 tahun ini.

5. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain

Pada tanggal 16 Desember 2015 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama

antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Denpasar Nomor

415.4/658/2015; Nomor 415.4/33/KB/BKS/2015 tentang Jaringan Lintas

Perkotaan Kerjasama Bidang Perekonomian, Seni Budaya, Manajemen Perkotaan

dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Kemudian Kesepakatan tersebut akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian

Kerjasama Antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Semarang

dengan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah Kota Denpasar pada

Tahun 2016.

6. Kerjasama Antar Daerah / Lembaga

NO LEMBAGA KETERANGAN 1. PT. Kereta Api Indonesia

(persero)

Perjanjian Kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) tentang

Addendum (Perubahan) Perjanjian Nomor 205/P/HK/D6/2011-No.590/77

tanggal 20 Juli 2011 tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia

(persero) Untuk Kolam Polder / Float Control Pengendali Banjir Kali Banger

Kota Semarang.

Luas ± 11,50 Ha terletak di Jalan Ronggowarsito Kel. Kemijen Semarang Timur.

Harga sewa addendum sebesar Rp. 1.862.520.275 (satu milyar delapan ratus

enampulu dua juta limaratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

Denda keterlambatan sebesar 2 per mil per hari

Jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 juli 2011

sampai dengan tanggal 19 juli 2016

Addendum persewaan tanah milik PT KAI Persero untuk Kolam Polder/Float

Control/Pengendalian Banjir di depan Stasiun Tawang Semarang, masa berlaku

terhitung sejak 13 Juli 2014 – 12 Juli 2019)


Hal. 522

NO LEMBAGA KETERANGAN 2. PT. Kereta Api Indonesia

(persero)

Perjanjian Kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) tentang

Persewaan Tanah Milik . Kereta Api Indonesia (persero) Untuk Kolam Polder /

Float Control / Pengendalian Banjir di Depan Stasiun Semarang Tawang.

Luas ± 1,85 Ha terletak di Jalan Taman Tawang Kel. Kemijen Kec. Semarang

Timur.

Harga sewa untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp. 1.528.344.000 (satu milyar lima

ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Denda keterlambatan sebesar 2 per mil per hari

Jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 13 juli 2014

sampai dengan tanggal 12 juli 2019

3. Balai Besar Wilayah

Sungai Pemali Juana

(BBWS)

Perjanjian Kerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air dan Energi Simber Daya Mineral Kota Semarang, Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kota Semarang, Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan

Reklame Kota Semarang, Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Semarang Nomor : SI 0103-Ao.1/11, Nomor :

614/4156/2014 Nomor : 611.32/16198 Nomor : 610/06235 Nomor :

910/3821 Nomor : 660.1/1466/BI/XI/2014 Nomor : 233/1287 tentang

Pengelolaan Kanal Banjir Barat di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Obyek perjanjian kerjasama ini adalah sungai dan prasarana sungai Kanal

Banjir Barat dari Tugu Suharto sampai dengan muara di Kota Semarang

Pembiayaan bersumber dari APBN, APBD Prov. Jateng, APBD Kota Semarang

dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Jangka waktu 5 (lima) tahun

4 PT. Badan Penyelenggara

Jaminan Kesehatan (BPJS)

Kesepakatan Bersama, tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi

penduduk Jawa Tengah, masa berlaku 4 Mei 2015 – 3 Mei 2016.

5 Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM)

Kesepakatan Bersama antara PDAM Kota Semarang dan PDAM Kab. Kendal

tentang Pemanfaatan Air Bawah Tanah, hingga saat ini belum ditandatangani

B. KERJASAMA PIHAK KETIGA

1. Pengelolaan Kawasan Taman Budaya Raden Saleh

Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan dan pengelolaan Kawasan

Hiburan dan Wisata di Kompleks Taman Budaya Raden Saleh Semarang beserta

fasilitas pendukungnya bertaraf internasional yang berdaya guna untuk

meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang, maka

Pemerintah Kota Semarang melakukan kerjasama dengan PT TRANS RITEL

PROPERTI melalui Kesepakatan Bersama (MoU) No 019.6/92/2015 –

No.001/DIRUT/TRP/III/15 tanggal 6 Maret 2015 dengan jangka waktu selama 1

(satu) tahun.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah mendirikan perusahaan

patungan untuk membangun dan mengelola kawasan hiburan dan wisata bertaraf

internasional yang dapat menjadi salah satu ikon Kota Semarang. Dalam hal ini

Pemerintah Kota Semarang berkewajiban menyiapkan perangkat guna


Hal. 523

pembentukan perusahaan patungan sedangkan PT. TRANS RITEL PROPERTI

menyusun kajian kelayakan/dokumen perencanaan terkait pembangunan dan

pengelolaan kawasan wisata tersebut.

2. Pembangunan Semarang Expo Center

Sehubungan dengan rencana pembangunan Semarang Expo Center yang

telah dilakukan penandatangan MoU dengan PT. BS Merdeka Sriwijaya dan

berakhir pada tanggal 21 April 2015, PT. BS Merdeka Sriwijaya sebagai

pemrakarsa wajib menyerahkan dokumen perencanaan awal/kajian kelayakan

(FS), akan tetapi hingga akhir jangka waktu MoU tersebut pihak pemrakarsa belum

menyerahkan dokumen tersebut. Berdasarkan kesepakatan dalam MoU Pasal 4,

dinyatakan bahwa perpanjangan dapat dilakukan sekali selama 6 (enam) bulan

dan masa perpanjangan juga sudah terlampaui sejak tanggal 21 Oktober 2015,

sedangkan pihak PT. BS Merdeka Sriwijaya yang ditunjuk sebagai pihak

pemrakarsa kerjasama untuk pembangunan dan pengelolaan Semarang Expo

Center tidak juga memberikan progress yang signifikan sehingga kegiatan fasilitasi

seleksi mitra kerjasama juga tidak bisa berjalan di tahun 2015.

3. Kerjasama Pembangunan Menara Telekomunikasi Microcell Kamuflase

Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta

memenuhi kebutuhan lampu penerangan jalan umum (PJU), Pemerintah Kota

Semarang sepakat mengadakan kerjasama dengan PT. Iforte Solusi Infotek dalam

hal sewa menyewa lahan untuk penempatan titik lokasi pembangunan menara

telekomunikasi microcell kamuflase sarana penerangan jalan umum (PJU)

sebanyak 38 (tiga puluh delapan) titik lokasi di wilayah kota semarang.

Adapun jangka waktu kerjasama selama 5 ( lima ) Tahun terhitung mulai

tanggal 4 Mei 2015 s/d 3 Mei 2020) dengan nilai sewa selama 5 ( lima ) tahun

sebesar Rp. 1.364.000.000,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta

rupiah) dan telah lunas dibayar dimuka sebelum penandatangan perjanjian

kerjasama.

4. Kerjasama Pengelolaan Sementara Lapangan Gombel Golf Semarang

Pemerintah Kota Semarang sepakat mengadakan kerjasama dengan

Persatuan Golf Indonesia (PGI) Provinsi Jawa Tengah dalam hal perpanjangan

pengelolaan sementara tanah dan bangunan lapangan gombel golf semarang

beserta fasilitasnya yang terletak di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan


Hal. 524

Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik. Adapun jangka waktu kerjasama adalah

sampai dengan ditunjuknya pengelola tetap atau maksimal 1 (satu) tahun

terhitung mulai tanggal 23 Januari 2015 s/d 22 Januari 2016. Sedangkan besaran

nilai sewa lahan yang ditetapkan adalah Rp. 100.000.000,- / bulan.

5. Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi

Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan kerjasama dengan perguruan

tinggi dalam rangka Pembangunan Kota Semarang dan Pengembangan Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Kerjasama yang dilakukan diantaranya dengan Universitas

Islam Negeri Walisongo. Ruang lingkup Kerjasama meliputi :

a) Penelitian & Pengembangan,

b) Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi; serta

c) Pengabdian Masyarakat dalam rangka Pembangunan Kota Semarang &

Penyelesaian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn

batas kemampuan, material dan personalia.

Adapun jangka waktu pelaksanaan kerjasama 5 ( lima ) tahun terhitung

mulai tanggal 8 Mei 2015 s/d 7 Mei 2020.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda telah

diatur secara khusus. Forum ini digunakan untuk membahas dan menunjang

kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Anggota

Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian,

pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di

Daerah.

Dalam forum koordinasi ini dibahas materi-materi antara lain :

1) Membahas langkah-langkah preventif guna menjaga kondusifitas Kota

Semarang, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan

keamanan

2) Mencari solusi terbaik mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh

Pemerintah Kota Semarang dengan melibatkan instansi terkait agar tercipta

stabilitas di berbagai bidang.


Hal. 525

3) Membahas materi yang dirumuskan oleh Komunitas Intelijen Daerah

(KOMINDA) Kota Semarang yang secara rutin dilaksanakan di Bidang

Kesbang Pol dan Linmas Kota Semarang.

4) Sosialisasi program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan,

dengan tujuan agar unsur FORKOMPIMDA Kota Semarang memberikan

dukungan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :

1) Tercapainya koordinasi yang sinergis antar pimpinan sehingga

permasalahan–permasalahan yang terjadi dan yang diperkirakan akan

terjadi dapat tereliminir / tereliminasi, sehingga tercapai kondusifitas di

wilayah Kota Semarang.

2) Terjadinya komunikasi antar pimpinan, sehingga apa yang diprogramkan /

yang menjadi visi dan misi Walikota dalam mewujudkan tujuan

pembangunan Kota Semarang dapat didukung oleh pimpinan di Kota

Semarang.

3) Terjalinnya tali silaturahmi sehingga tidak terjadi gesekan / kesalahpahaman

antar Instansi.

4) Rekomendasi yang dihasilkan dalam FORKOMPIMDA dijadikan acuan untuk

dilaksanakan oleh Instansi terkait dan kemudian diadakan evaluasi di

pertemuan / forum yang akan datang.

2. KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN

Penyelenggaraan urusan pertanahan memerlukan kerjasama dan

koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal khususnya Badan

Pertanahan Nasional. Hal ini khususnya dilihat dari proses kegiatan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukan guna mendorong

percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada azas Kemanusiaan,

Demokratis dan Berkeadilan. Hal ini dimaksudkan agar tetap menjamin

kepentingan hukum pihak yang berhak.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari tahun

ke tahun terus mengalami perubahan seiring perkembangan dan tuntutan

kebutuhan masyarakat, sehingga dilakukan penyempurnaan dengan terbitnya

regulasi yang mengatur antara lain :


Hal. 526

a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

b) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya

Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.2/2013 tentang Biaya

Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

f) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum.

Beberapa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang

dilaksanakan di Kota Semarang selama Tahun 2015 antara lain:

1. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN / NORMALISASI KALI

TENGGANG

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan / normalisasi Kali Tenggang

pada Tahun 2015 belum dapat diselesaikan hingga batas waktu penetapan

lokasi berakhir, sehingga prosesnya akan dilaksanakan mengacu ke

mekanisme aturan pengadaan tanah yang baru yaitu Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2012.


Hal. 527

2. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI

(RETARDING POND)

Upaya penyelesaian terhadap proses pengadaan tanah untuk pembangunan

kolam retensi terus dilakukan, antara lain:

a. Rapat Koordinasi pada tanggal 5 Maret 2015 dengan PT. Pelindo III dan

PT. Tanah Mas Baruna yang hasilnya menyepakati bahwa nilai ganti rugi

tidak melebihi dari harga yang ditetapkan Appraisal. Selanjutnya hasil

kesepakatan dan mekanismenya akan dikonsultasikan ke BPK

Perwakilan Jawa Tengah;

b. Konsultasi ke BPK Perwakilan Jawa Tengah diperoleh jawaban melalui

surat Nomor 6867/S/XVIII.SMG/2015 Tanggal 30 November 2015

perihal Jawaban Tindak Lanjut LHP BPK tentang Pembayaran Ganti Rugi

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kolam Retensi yang intinya

bahwa agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan serta tidak

menimbulkan kerugian negara/ daerah;

c. Pemerintah Kota Semarang telah memohon bantuan kepada Kepala

Kejaksaan Negeri dengan mengirim surat Nomor 593/5458 Tanggal 22

Desember 2015 perihal Permohonan bantuan penyelesaian pembayaran

ganti rugi tanah untuk pembangunan kolam retensi yang terletak di

Kelurahan Panggong Lor Kecamatan Semarang Utara.

3. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG –

SEMARANG.

Proses pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol Semarang – Batang

sempat vakum sampai dengan Tahun 2014, menunggu kejelasan dari

Kementrian Pekerjaan Umum. Selanjutnya pada Tahun 2015 kegiatan

Pengadaan tanah dimaksud dimulai kembali dengan mendasarkan pada

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga

Peraturan Presiden atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum yang menyebutkan bahwa proses pengadaan tanah yang telah

mendapatkan penetapan lokasi maka dapat dimulai langsung pada tahap

pelaksanaan.

Luas lahan yang akan dibebaskan sejumlah 2.399 bidang dengan luas

652.608 M2. Adapun proses yang sedang dilaksanakan adalah masih dalam

tahap pengumuman.


Hal. 528

4. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA

API (DOUBLE TRACK) LINTAS PEKALONGAN-SEMARANG.

Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral

Perkeretaapian memiliki program pembangunan jalur ganda kereta api lintas

utara Jawa yang menghubungkan Jakarta- Surabaya termasuk di dalamnya

melewati wilayah Kota Semarang, yaitu jalur Pekalongan – Semarang dan

Semarang Bojonegoro.

Terhadap sisa tanah yang belum selesai maka mekanismenya mengacu ke

peraturan yang baru :

a. kebutuhan pengadaan tanah ≤ 5 (lima) Ha, maka dapat dilaksanakan

secara langsung oleh Satker PT. KAI;

b. kebutuhan pengadaan tanah > 5 (lima) Ha, maka dilaksanakan menurut

ketentuan peraturan yang baru, yaitu dimulai dengan pembuatan

dokumen perencanaan.

5. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA

API (DOUBLE TRACK) LINTAS SEMARANG - BOJONEGORO.

Pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang selanjutnya

adalah Jalur Ganda Lintas Semarang – Bojonegoro. Adapun perkembangan

proses pengadaan tanah yang dilaksanakan selama Tahun 2015 adalah

berakhirnya waktu penetapan lokasi, sehingga proses penyelesaiannya

berlaku sama seperti pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track)

Lintas Pekalongan - Semarang.

6. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PELEBARAN JALAN

KARTINI – JOLOTUNDO – GAJAH

Pengadaan tanah untuk pembangunan dan pelebaran jalan Kartini –

Jolotundo – Gajah terletak di wilayah Kelurahan Sambirejo Kecamatan

Gayamsari. Jalan ini merupakan penghubung antara Jalan Kartini dengan

Jalan Gajah dengan target bidang tanah seluas ± 10.835 M2 yang terdiri dari

99 bidang tanah.

Adapun perkembangan proses pengadaan tanah pada Tahun 2015 sebagai

berikut:

a. Realisasi pembayaran 1 (satu) bidang tanah a.n. Karno;

b. Terhadap persoalan tanah wakaf sudah selesai proses perubahan nadzir

dan menunggu persetujuan dari Menteri Agama tentang pelepasan hak

atas tanah/ tukar menukar sebagian tanah wakaf Nomor 2/Sambirejo


Hal. 529

seluas ± 1.756 M2 dengan tanah HM Nomor 415/ Kauman seluas ± 272 M2

beserta bangunan di atasnya yang terkena pengadaan tanah untuk

pembangunan dan pelebaran jalan Kartini – Jolotundo – Gajah di Kota

Semarang.

7. PENGADAAN TANAH NORMALISASI KALI BERINGIN

Sebagai salah satu usaha Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi

permasalahan banjir yang terjadi di Kota Semarang khususnya di wilayah

Kecamatan Tugu, maka dilaksanakan kegiatan normalisasi Kali Beringin yang

terletak di Kelurahan Mangkang Wetan dan Mangunharjo Kecamatan Tugu.

Adapun target awal pelaksanaan sejumlah 153 bidang berubah menjadi 156

bidang dikarenakan terdapat 1 bidang yang pecah menjadi 4 bidang (pecah

waris) dengan luas ± 67.446 M2, dengan realisasi sampai dengan Tahun

2015 sebagai berikut:

No.

TARGET REALISASI

KETERANGAN BIDANG LUAS

2014 2015

BIDANG LUAS BIDANG LUAS

1 156 67.446 121 35.573 12 2.447

Sisa 23 bidang tanah yaitu :

- Eks bengkok = 6 bidang

- PT. IPU = 7 bidang

- Warga = 10 bidang

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2015

8. PENGADAAN TANAH EMBUNG HULU KALI BERINGIN

Terkait dengan normalisai Kali Beringin maka direncanakan pembuatan

Embung Hulu Kali Beringin yang terletak di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan

Mijen dan Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan. Namun demikian setelah

diteliti lebih lanjut terdapat ketidaksesuaian/ kesalahan penetapan lokasi,

dimana Embung yang berada di Kelurahan Wates berasal dari Kali Beringin

sedangkan Embung yang berada di Kelurahan Ngadirgo berasal dari Kali

Plumbon.

Sehingga mengacu ketentuan peraturan yang terbaru perlu dilakukan ulang

penetapan lokasi sekaligus diadakan kajian lingkungan, Studi Kelayakan (FS)

dan Studi Land Acquisition and Resettelment Action Plan (LARAP).

9. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UNDERPASS JATINGALEH

Pengadaan tanah untuk pembangunan underpass Jatingaleh yang

dilaksanakan sejak tahun 214 telah mengacu kepada Undang-undang nomor

2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan

Umum.


Hal. 530

Pada Tahun 2014 telah dilakukan tahap pembayaran ganti rugi sebanyak

59 bidang tanah. Sedangkan dari target sejumlah 41 bidang dengan luas

5.573 M2, pada Tahun 2015 dapat diselesaikan sejumlah 22 bidang dengan

luas 2.974 M2. Sehingga sisa sejumlah 19 bidang akan diselesaikan pada

tahun anggaran 2016.

3. KOORDINASI BIDANG STATISTIK

(Koordinasi Bidang Statistik dengan BPS)

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Forum Koordinasi

Koordinasi di bidang Statistikdiperlukan dalam rangka meningkatkan

efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data

statistik yang obyektif dan dapat dipercaya menunjang keberhasilan

perencanaan pembangunan.

b. Materi Koordinasi

Beberapa kegiatan yang dilakukan di bidang statistik dalam rangka

akurasi dan validitas data :

a. Penerbitan buku-buku yang berisi analisis, kajian dan paparan data

statistik;

b. Survei dan sensus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat

(terutama yang dilaksanakan oleh BPS) dengan dukungan dari

Pemerintah Kota Semarang.

c. Instansi Vertikal yang Terlibat

Koordinasi di bidang Statistik dilaksanakan antara Pemerintah Kota

Semarang dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 17,

menyebutkan bahwa Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan

statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi pemerintah dan

masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Sumber dan Jumlah Anggaran

1) Penerbitan buku-buku

Anggaran berasal dari APBD Kota Semarang dengan jumlah

anggaran untuk tahun 2014 sejumlah Rp. 600.000.000,- dan terserap

sejumlah Rp. 579.175.550,-


Hal. 531

2) Survei dan Sensus

Anggaran berasal dari Pemerintah Pusat (APBN)

b. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah


Bappeda Kota Semarang


Kecamatan dan Kelurahan sebagai petugas lapangan dan

kontributor data serta SKPD lain yang secara teknis terkait langsung

dengan survei dan sensus yang dilaksanakan

c. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan



Survey PPLS (Program Perlindungan Sosial)

Survey Industri

Susenas

d. Hasil dan Manfaat Koordinasi


Kerjasama dalam penyusunan Buku-buku Statistik yang diperlukan

dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota

Semarang sudah dilaksanakan secara rutin tiap tahun dan

berlangsung lama. Pada tahun 2015, buku-buku yang diterbitkan

adalah sebagai berikut :

- Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2014

- Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2014

- Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2013/2014

- Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014

- Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2014

- Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2014

- Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2014

- Buku Saku Kota Semarang Tahun 2014

- Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2014

- Buku Statistik Perhotelan Kota Semarang Tahun 2014

- Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang

Tahun 2014


Hal. 532

- Buku Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi

Kota Semarang Tahun 2014

- Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2014


SURVEY PPLS (Program Perlindungan Sosial), up-dating

datakemiskinan

Kegiatan ini lebih mendasarkan pada pemahaman bahwa

penanggulangan kemiskinan dibutuhkan suatu sinergitas dan

keterpaduan secara berkelanjutan sehingga dibutuhkan adanya

up-dating data kemiskinan sebagai bahan dasar perumusan

kebijakan selanjutnya. Koordinasi tersebut dalam rangka

mendukung pelaksanaan pendataan dilapangan dengan

melibatkan petugas dari Kelurahan dan Kecamatan dalam hal :

- Rekruitmen petugas penjaringan yang berasal dari

masyarakat secara langsung ( Karang Taruna, Ketua RT/RW).

- Koordinasi pendataan dan sosialisasi.

Survey PPLS ini bersifat insidentil dan tergantung kebutuhan

Pusat, selama ini sudah dilaksanakan setiap 3 tahun sekali.

SURVEY INDUSTRI

Kegiatan ini diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi

terhadap peningkatan investasi di Kota Semarang, khususnya

disektor industri, yang diharapkan dapat digunakan sebagai

bahan kajian lebih lanjut bagi para pelaku usaha untuk

berinvestasi sekaligus dalam rangka penyusunan kebijakan

dibidang ketenagakerjaan.

SUSENAS

Kegiatan ini merupakan upaya identifikasi kemandirian

masyarakat dilihat dari kemampuan sektor ekonominya. Dalam

upaya validasinya, telah dilaksanakan pendataan oleh Tim

dengan metode terjun langsung ke masyarakat. Dengan data ini

diharapkan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan dibidang

perekonomian yang lebih mengarah kepada penguatan program

ekonomi kerakyatan.


Hal. 533

e. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi


Buku-buku yang diterbitkan telah dikirimkan kepada seluruh SKPD

di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Perguruan Tinggi,

Instansi Vertikal di Kota Semarang serta berbagai instansi yang

membutuhkan, baik pemerintah maupun non-pemerintah.


Data hasil survei dan sensus dikirimkan oleh BPS Kota Semarang

kepada Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan kompilasi dengan data

dari daerah lain. Setelah itu, dilakukan analisis atas data yang telah

dikompilasi sebagai bahan penyusunan berbagai kebijakan. Selain

itu, sebagian data hasil survei dan sensus juga digunakan sebagai

bahan kajian dan analisis mengenai kondisi di Kota Semarang yang

disajikan dalam bentuk buku statistik yang diterbitkan oleh Bappeda

Kota Semarang

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi bidang Statistik

adalah :

a. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap BPS dalam hal

pengumpulan data potensi daerah, karena terbatasnya sumberdaya

yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam

pengumpulan data secara mandiri.

b. Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki penjenjangan organisasi sampai

ke tingkat pusat, sehingga beberapa keputusan membutuhkan waktu

yang cukup lama, karena menunggu adanya keputusan resmi dari BPS

Pusat.

c. Untuk mendasarkan SNA (Standard National Account), PDRB yang

disajikan harus mendasarkan pada Tahun Dasar 2010, sehingga

diperlukan penyesuaian perhitungan.

Untuk mengatasi permasalahan pada koordinasi bidang statistik, solusi

yang ditempuh adalah :

a. Mempererat kerja sama dan peningkatan koordinasi dengan BPS untuk

memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Membuat komitmen/perjanjian sementara dengan BPS Kota Semarang

apabila terdapat keputusan yang perlu segera diambil, dengan


Hal. 534

ketentuan bahwa apabila komitmen/perjanjian tersebut nantinya tidak

sesuai dengan yang diputuskan oleh BPS Pusat, maka yang menjadi

acuan adalah keputusan BPS Pusat.

c. Penyajian PDRB Kota Semarang tahun 2014 telah menggunakan Tahun

Dasar 2010

4. PENEGASAN BATAS WILAYAH

Penegasan batas wilayah bertujuan untuk menjaga kepastian terhadap batas

wilayah administrasi daerah. Selain itu penegasan batas dimaksudkan guna

menjaga stabilitas keamanan, sosial dan politik masing – masing daerah. Sehingga

akan tercipta stabilitas dan sinergitas hubungan antara dua wilayah yang

berbatasan.

a. Penegasan Batas Antar Daerah

Kegiatan Penegasan Batas Daerah antara Kota Semarang dengan daerah yang

berbatasan telah selesai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Penegasan Batas Daerah sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014

tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa

Tengah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2014 tanggal 13 Oktober

2014 Tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi

Jawa Tengah; dan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015

Tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang Provinsi

Jawa Tengah.

Namun demikian bukan berarti bahwa kerjasama penegasan batas daerah

benar-benar telah selesai. Masih terdapat kegiatan pemeliharaan pilar batas yang

bertujuan untuk menjaga kepastian batas wilayah administrasi melalui

keberadaan pilar sebagai bukti fisik di lapangan. Selanjutnya pada tahun ini telah

diadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal, Demak, dan

Kabupaten Semarang guna membahas perjanjian kerjasama pemeliharaan pilar

batas khususnya mengatur jumlah dan nama pilar yang menjadi tanggung jawab

masing-masing Pemerintah Daerah.


Hal. 535

b. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Semarang

Pelaksanaan penegasan batas wilayah administrasi kecamatan dimulai

Tahun 2010 dengan kegiatan pemetaan batas kecamatan. Sampai dengan Tahun

2014 telah dilaksanakan pemetaan batas kecamatan sejumlah 11 kecamatan

dengan total 130 pilar. Selanjutnya pada Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 16

pilar di 5 kecamatan yaitu Semarang Selatan, Gayamsari, Genuk, Tembalang dan

Candisari. Dengan demikian sampai dengan Tahun 2015 seluruh kecamatan di

Kota Semarang telah selesai dilaksanakan penegasan batas kecamatan dengan

jumlah keseluruhan 146 pilar. Selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan

kegiatan penegasan batas kelurahan di Kota Semarang sejumlah 177 Kelurahan.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kondisi geografis Kota Semarang yang diantaranya terdiri dari wilayah

pesisir, dataran rendah, perbukitan serta secara geologis memiliki daerah patahan,

rentan terhadap bencana alam terutama banjir dan tanah longsor. Banjir di

wilayah Kota Semarang dapat disebabkan oleh hujan lokal, banjir kiriman dari

wilayah Kabupaten Semarang/Kendal dan rob air laut.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu :

1) Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah

longsor.

2) Bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

3) Bencana sosial Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar

kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan


Hal. 536

tertentu dapat menghambat pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan bencana

dilaksanakan melalui Pencegahan terjadinya bencana dan penanggulangan apabila

bencana tidak dapat dicegah. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik

melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam

bencana. Sedangkan penanggulangan bencana adalah penanggulangan bencana

adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan

rehabilitasi.

Pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Semarang berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 24

tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah salah

satu amanat dalam Undang-Undang tersebut, sebagai institusi teknis dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan

bencana dilaksanakan dengan serangkaian upaya meliputi, kegiatan mitigasi

bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

1) Mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,

melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman

bencana.

2) Kesiapsiagaan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah

yang tepat guna dan berdaya guna.

3) Tanggap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

dengan segera pada saat kejadian bencana, yang meliputi kegiatan

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan

dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi dan penyelamatan.

4) Rehabilitasi bencana, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan

aspek kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang

memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk

normalisasi atau berjalannya secara wajar aspek kehidupan masyarakat pada

wilayah pasca bencana.

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dilaksanakan

dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan


Hal. 537

pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan

pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dilaksanakan

dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1) Meningkatkan kinerja posko siaga bencana selama 24 jam.

2) Menciptakan masyarakat tanggap bencana melalui Kelurahan Sadar Bencana.

3) Mencegah secara dini terjadi bencana.

4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat korban bencana secara cepat dan

tepat sasaran.

5) Meningkatkan sarana dan prasarana kebencanaan secara optimal.

6) Mengoptimalkan seluruh komponen dan potensi yang ada, baik komponen

pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan Eskalasinya tingkatan bencana dapat dikategorikan sebagai

bencana yang ditetapkan dengan Pernyataan Bencana dari Walikota Semarang

atau kejadian bencana yang tidak ditetapkan dengan pernyataan dari Walikota

Semarang. Apabila terjadi bencana apapun tingkatannya, Pemerintah Kota

Semarang tetap melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi apabila

diperlukan.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat korban bencana telah diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut masyarakat yang tertimpa

bencana dapat diberikan bantuan berupa uang maupun barang kepada

masyarakat, melalui mekanisme bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya.

Bantuan sosial tersebut dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial

yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda

penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu

dan/atau keluarga yang bersangkutan. Resiko sosial yang dimaksud adalah

kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan

sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan


Hal. 538

bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan

tidak dapat hidup dalam kondisi wajar

Data pemberian bantuan sosial korban bencana tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA TAHUN 2015

NO NAMA ALAMAT JENIS KEJADIAN JUMLAH 1 Darmaji Rt 03 Rw II Kel. Candi

Kec. Candisari Kebakaran Rp. 10.000.000,-

2 Sumiyati Rt 02 Rw III Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari

Kebakaran Rp. 8.000.000,-

3 Giyanto Rt 05 Rw XII Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat

Tanah Longsor Rp. 8.500.000,-

4 Edi Nugroho Rt 06 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur


5 Supardi Rt 06 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur


6 Maryoto Rt 07 Rw VIII Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat


7 Suleno Rt 0I Rw IX Kel. Candi Kec. Candisari

Rumah Roboh Rp. 8.500.000,-

8 Parsana Rt 07 Rw VII Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat


9 Sulis Rt 02 Rw I Kel Pendrikan Lor Kec. Semarang Tengah


10 Tukini Rt 08 Rw VII Kel. Petompon Kec. Semarang Selatan


11 Sunarto Rt 06 Rw 0I Kel. Candi Kec. Candisari


12 Rumpon Rt 07 Rw XIV Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara


13 Sumani Rt 03 Rw XIV Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara


14 Kusnanto Rt 01 Rw V Kel. BendanduwurKec. Gjahmungkur


15 Andi Kristanto Rt 02 Rw V Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah


16 Supriyanto Rt 02 Rw V Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah


17 Liliana Rt 02 Rw V Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah


18 Lie Wie Jong Rt 02 Rw V Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah


19 Gamiyati Rt 02 Rw XIII Kel. Tandang Kec. Tembalang


20 Bambang Said Rt 06 Rw XVIII Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang

Banjir dan Longsor Rp. 7.500.000,-

21 Wagiyo Rt 06 Rw XVIII Kel Sendangmulyo Kec. Tembalang


22 Abdulloh Said Rt 06 Rw XVIII Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang


23 Mahfud Rt 01.03 Rw VI Kel. Rowosari Kec. Tembalang


24 Eko Setyo M Rt 01.03 Rw VI Kel. Rowosari Kec. Tembalang


25 Abdul Aziz Rt 01.03 Rw VI Kel. Rowosari Kec. Tembalang


26 Agus Rt 01.03 Rw VI Kel. Rowosari Kec. Tembalang


27 Suloso Rt 06 Rw IV Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk


28 Aminah Rt 03 Rw I Kel.Meteseh Kec. Tembalang


29 Rondiyah Rt 03 Rw I Kel.Meteseh Kec. Tembalang



Hal. 539

NO NAMA ALAMAT JENIS KEJADIAN JUMLAH 30 Raub Firdauz Rt 03 Rw I Kel.Meteseh

Kec. Tembalang Kebakaran Rp. 4.000.000,-

31 Rinto Suparno Rt 05 Rw I Kel. Jatingaleh Kec. Candisari


32 Senen (alm. Sulistiyono)

Rt 03 Rw VI Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari


33 Warno Rt 08 Rw IX Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur


34 Sumarno Rt 01 Rw I Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara


35 Bambangn Sudarjoko

Rt 06 Rw V Kel. Lamper TengahKel. Semarang Selatan


36 Supardi Rt 10 Rw IV Kel. Ngemplak SimonganKec. Semarang Barat


37 Sugeng Riyanto Rt 10 Rw IV Kel. Ngemplak SimonganKec. Semarang Barat


38 Wasto Rt 09 Rw III Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan


39 Zaenuri Rt 07 Rw II Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat


40 Nafrizan Rt 07 Rw II Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat


41 Prastowo Rt 03 Rw II Kel. Wonotingal Kec. Candisari


42 Sri Ardianto Rt 03 Rw II Kel. Wonotingal Kec. Candisari


43 Sakino Rt 03 Rw II Kel. Wonotingal Kec. Candisari


44 Kartim Marjo Rt 03 Rw II Kel. Wonotingal Kec. Candisari


45 Andi Nugroho A Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan


46 Wayan M Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan


47 Arum Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan


48 Saban Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan


49 Andi Nugroho B Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan


50 M Thorik Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan


51 J Istiyanto Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan


52 Agus Kristiawan Rt 13 Rw II Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan


53 Sariyan

Rt 11 Rw V Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang


54 Kusmanto Rt 11 Rw V Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang


55 Sugiyono Rt 11 Rw V Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang


56 Nur Samiyanto Rt 11 Rw V Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang


57 Tumiyo Rt 11 Rw V Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang


58 Budiarto Rt 09 Rw I Kel. Beringin Kec. Ngaliyan


59 Kasmun Rt 03 Rw XIV Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara


60 Rukiyem Rt 01 Rw VIII Kel. Genuksari Kec. Genuk


61 Agus Kistiyono Rt 04 Rw 18 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang


62 Suwarsiati Rt 05 Rw II Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik


63 Sustiono Rt 08 Rw II Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur



Hal. 540

NO NAMA ALAMAT JENIS KEJADIAN JUMLAH 64 Heru Rt 08 Rw II Kel. Mlatiharjo

Kec. Semarang Timur Kebakaran Rp. 5.000.000,-

65 Udin Rt 08 Rw II Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur


66 Sukarno Rt 08 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur


67 Supriyanto Rt 08 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur


68 Sunaryo Rt 08 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur


69 Kosmiyadi Rt 08 Rw I Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur


70 Sismoyo Rt 01 Rw II Kel. Banjardowo Kec. Genuk


71 Adik Rohmat Rt 06 Rw VIII Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang


72 Umar Rt 14 Rw I Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat


73 Sujanadi Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara

Kebakaran Rp.10.000.000,-

74 Danik Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara


75 Nugroho Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara


76 Mujono Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara


77 Suati Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara


78 Imam Mustofa Rt 03 Rw V Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara


79 Wahyu Hidayati Rt 08 Rw III Kel.Wonosari Kec.Ngaliyan


80 Sri Puji Rt 01 Rw VIII Kel.Wonosari Kec.Ngaliyan

Angin Puting Beliung

Rp. 5.000.000,-

81 Thomas Subroto Rt 04 Rw I Kel.Bendungan Kec.Gajahmungkur


82 Bambang Supriyanto

Rt 04 Rw I Kel.Bendungan Kec.Gajahmungkur


83 Ibu Sidi Rt 04 Rw I Kel.Bendungan Kec.Gajahmungkur


84 Dasim Rt 04 Rw I Kel.Bendungan Kec.Gajahmungkur


85 Ibu Ikem Rt 07 Rw VI Kel.Sarirejo Kec.Semarang Timur


86 Agus Rt 02 Rw IV Kel.Palebon Kec.Pedurungan


87 Rohman Rt 03 Rw V Kel.Banjardowo Kec.Genuk


88 Komariah Rt 04 Rw VII Kel.Ngemplak Simongan Kec.Semarang Barat


89 Mirfatun Rt 04 Rw VII Kel.Ngemplak Simongan Kec.Semarang Barat


90 MohHaryadi Rt 05 Rw VI Kel.Pedurungan Tengah Kec.Pedurungan


91 Supomo Rt 05 Rw IV Kel.Tambak Aji Kec.Ngaliyan


92 Mustofa Gulayen Rt 05 Rw IV Kel.Tambak Aji Kec.Ngaliyan


93 Kris Handoyo Rt 03 Rw IV Kel.Tawang Sari Kec.Semarang Barat


94 Tety Kosen Rt 03 Rw IV Kel.Tawang Sari Kec.Semarang Barat


95 Gondo Rt 03 Rw IV Kel.Tawang Sari Kec.Semarang Barat


96 Sumiyati Botok Rt 05 Rw III Kel.Karanganyar Kec.Tugu

Angin Putting Beliung

Rp. 5.000.000,-

97 Sukimin Rt 01 Rw V Kel.Patemon Kec.Gunung Pati



Hal. 541

NO NAMA ALAMAT JENIS KEJADIAN JUMLAH 98 Khoiri Rt 03 Rw III Kel.Bangetayu Kulon

Kec.Genuk Kebakaran Rp. 7.000.000,-

99 Umamah Rt 07 Rw IV Kel.Krobokan Kec.Semarang Barat


100 Mutini Rt 01 Rw V Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur


JUMLAH Rp. 568.500.000 Sumber : BPPD Kota Semarang Tahun 2015

Sedangkan data kejadian bencana yang ditetapkan dengan Pernyataan

Bencana dari Walikota Semarang pada tahun 2015 adalah Bencana Kebakaran

Pasar Johar yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Status Darurat Bencana oleh

Walikota Semarang Nomor 364/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Kebakaran

Pasar Johar.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian

dari tugas-tugas umum pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap

pelaksanaan pembangunan kota dan pelayanan umum. Ketentraman dan

ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkanPemerintah

Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan

teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan,

ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam

melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum sangat terkait dengan

penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dengan demikian terkait dengan

kesadaran hukum dan disiplin masyarakat serta seluruh Aparat penegak hukum

dan penyelenggara negara secara keseluruhan. Namun demikian sarana yang

paling efektif untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum adalah

melalui penyadaran hukum bagi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran

hukum.

Upaya-upaya konsepsional, teknis operasional dan taktis untuk mewujudkan

ketenteraman dan ketertiban umum ditempuh melalui :

1) Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketenteraman dan

ketertiban umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan

daerah-daerah dan obyek vital.

2) Peningkatan pengamanan swakarsa masyarakat di masing-masing

lingkungannya, khususnya lingkungan permukiman melalui pemberdayaan

Linmas.


Hal. 542

3) Peningkatan intensitas penegakan hukum khususnya terhadap pelanggaraan

peraturan daerah, operasi penertiban khususnya pelanggaran peraturan

daerah yang dapat merusak wajah kota seperti pedagang kaki lima (PKL),

pengemis gelandangan orang terlantar (PGOT), wanita tuna susila (WTS) dan

sejenisnya.

4) Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, pemantauan aksi-

aksi unjuk rasa, serta tindakan kriminal yang mengganggu ketenteraman dan

ketertiban masyarakat.

5) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan lembaga negara lainnya, kerjasama sebagaimana dimaksud

didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling

menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan

memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum adalah

diarahkan untuk menciptakan kondisi sebagai berikut:

1) Tertib kependudukan, administrasi dalam kewajiban masyarakat sebagai

warga negara, penegakan aturan dan pengawasan rumah hunian.

2) Tertib bangunan, hak dan kewajiban masyarakat dalam proses mendirikan

bangunan yang baik dan sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan

Pemerintah Kota Semarang, serta segala akibat yang dapat ditimbulkan dari

pendirian bangunan tersebut.

3) Tertib keramaian, hak dan kewajiban masyarakat atau badan tertentu untuk

melakukan setiap kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian sehingga

tidak menyebabkan kegaduhan atau terjadi gangguan ketentraman

masyarakat luas.

4) Tertib usaha, kewajiban masyarakat untuk menjalankan usahanya sesuai

dengan pola ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah khususnya di ruang

publik.

5) Tertib lingkungan, kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan dari

segalah hal yang dapat merusak ekosistem lingkungan khususnya kebersihan

lingkungan.

6) Tertib sosial, hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya ketertiban

masyarakat diatur dalam normas kesusilaan.

7) Pemberantasan penyakit masyarakat dan Perlindungan masyarakat.


Hal. 543

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah

Kota Semarang dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan lembaga-lembaga lain. Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas didasarkan

atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan

mengutamakan kepentingan umum dam memperhatikan hirarki dan kode etik

profesi dan birokrasi. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri

Dalam Negeri dan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 119/1527/Sj

Tahun 2002 No. Pol:B/ 2300/VII/2002 Tentang Kerjasama Pembinaan

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Pemeliharaan

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi :

1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

2) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ;

3) Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ;

4) Penegakan peraturan perundang – undangan ;

5) Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana

Tindakan-tindakan operasional terpadu yang telah dilakukan mampu secara

relatif lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Semarang.

Adapun data kasus kriminalitas di Kota Semarang selama tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

DATA KRIMINALITAS KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO JENIS KASUS KRIMINALITAS JUMLAH TINDAK PIDANA TERSELESAIKAN 1. 1 Pencurian Berat (CURAT) 31 17 2. 2 Pencurian Kendaraan Bermotor

(CURANMOR) 34 13

3. 3 Pencurian dengan Kekerasan (CURAS) 4 1 4. 4 Curi biasa 16 12 5. 5 Pembunuhan - - 6. 6 Perkosaan - - 7. 7 Penipuan 12 12 8. 8 Penculikan - - 9. 9 Penganiayaan Berat (ANIRAT) 11 7 10. Perjudian 1 1 11. Narkotika (Dalam Negeri) 7 7 12. Psikotropika (Dalam Negeri) - - 13. Penggelapan 23 13 14. Perdagangan Manusia (Dalam Negeri) - - 15. Pencucian Uang (Dalam Negeri) - - 16. Cyber Crime (Dalam Negeri) - - 17. Terorisme (Dalam Negeri) - - 18. Kejahatan Konvensional Lainnya 25 36

164 118 Sumber : Polrestabes Semarang Tahun 2015.


Hal. 544

Motivasi tindakan pelanggaran dan kejahatan sering terkait dengan faktor-

faktor sosial dan ekonomi, oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan dan

penanggulangan tindakan kriminalitas juga harus dilakukan dengan

mengupayakan partisipasi aktif masyarakat. Bersama-sama dengan berbagai

komponen masyarakat, Pemerintah Kota Semarang maupun pihak Polrestabes

Semarang juga melakukan berbagai kegiatan pembinaan, santiaji, dialog dan

sebagainya dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang memiliki peraturan daerah yang mengandung

sanksi sebanyak 64 buah, selama tahun 2015 telah dilakukan penertiban

nonyustisial terhadap pelanggaran 23 buah peraturan daerah. Identifikasi

pelanggaran peraturan daerah dilakukan berdasarkan temuan lapangan melalui

patroli wilayah, selain itu identifikasi pelanggaran perda diperoleh dari pengaduan

masyarakat secara langsung atau melalui SMS gateway, serta laporan dari

SKPD/Instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Semarang. Selama tahun 2015

tercatat sebanyak pelanggaran 233 peraturan daerah, dan telah dilakukan 233

kegiatan operasi penertiban. Dari 64 peraturan daerah yang mengandung sanksi,

yang prioritas untuk ditegakan adalah sebanyak 25 buah peraturan daerah, yaitu :

1) Perda Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang

Pemberantasan Pelacuran di Jalan Dalam Kota Besar Semarang.

2) Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar.

3) Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

4) Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

5) Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan

Hidup.

6) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner.

7) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan.

8) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung.

9) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan

Pengendalian Minuman Beralkohol.

10) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan.

11) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun2011 Tentang Pajak Hotel.


Hal. 545

12) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

13) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

14) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

15) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.

16) Perda Kota Semarang No. 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan.

17) Perda Kota Semarang No. 22 tahun 2011 tentang Ijin Penyambungan Jalan

Masuk.

18) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di

Kota Semarang.

19) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota

Semarang.

20) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Tertentu di

Kota Semarang.

21) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

22) Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

23) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Bawah

Tanah.

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101434546...LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015 Hal. 512 BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM

Documents