BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM …20-LKPJ-GUB-2010-FINAL.pdfLKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-1 BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama antar

LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-1

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama antar Daerah.

1. Kebijakan dan Kegiatan.

Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan

daerah lainnya atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang didasarkan pada

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling

menguntungkan, yang pelaksanaannya diatur dengan PP No. 50 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan

dan keterikatan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,

menyerasikan pembangunan daerah serta mensinergikan potensi antar daerah.

Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama, kebijakan

kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan

sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara

bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Sesuai dengan arah kebijakan tersebut, telah dilaksanakan Kegiatan Fasilitasi

Pengembangan Kerjasama antar Daerah dan Pihak Ketiga, untuk mendukung

pengembangan kerjasama antar daerah melalui Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja

Utama, BKSP Jabodetabekjur dan kerjasama perbatasan, serta penyusunan model

kerjasama regional CIAYUMAJAKUNING dan peningkatan pemahaman aparatur

pengelola kerjasama daerah. Disamping itu, dilaksanakan pula Kegiatan Rapat Kerja

Nasional APPSI Tahun 2010 sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Nasional APPSI

Tahun 2009 di Palangkaraya, yang menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

menjadi penyelenggara Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2010 sebagai wahana

komunikasi antar provinsi seluruh Indonesia dalam rangka mendukung keberhasilan

implementasi otonomi daerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.

a) Fasilitasi kerjasama antar daerah provinsi di bidang pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang

beranggotakan 10 (sepuluh) provinsi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa


Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan melalui Rapat Sekretariat Bersama,

Rapat Gabungan dan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama, yang menghasilkan

4 (empat) Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra

Praja Utama, tentang :

(1) Jadwal Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja

Utama XI Tahun 2011;

(2) Program Prioritas Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2011-

2015;

(3) Program dan Kegiatan Kerjasama Pembangunan Tahun 2011;

(4) Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat.

b) Fasilitasi kerjasama antar daerah melalui forum Badan Kerjasama Pembangunan

(BKSP) Jabodetabekjur dalam rangka perencanaan program/kegiatan kerjasama

antar daerah provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Jabodetabekjur, yang telah

menghasilkan 6 (enam) naskah kerjasama, yaitu Keputusan Bersama tentang

Revitalisasi Kelembagaan BKSP Jabodetabekjur; Keputusan Bersama tentang

Penetapan Jadwal Rapat Forum BKSP Jabodetabekjur; Peraturan Bersama

kelembagaan BKSP Jabodetabekjur sehubungan dengan bergabungnya Kota

Tangerang Selatan dalam keanggotaan BKSP Jabodetabekjur; Kesepakatan

Bersama tentang Penyediaan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

(ASUH) bagi Konsumen di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kesepakatan Bersama

tentang Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta kerjasama hibah;

c) Fasilitasi kerjasama perbatasan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Provinsi Jawa Tengah dalam bidang perencanaan program penyelenggaraan

pembangunan daerah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat, kerjasama

pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi

Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur,

kerjasama penanganan korban trafficking antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dengan Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Kalimantan Timur,

kerjasama pengembangan Puskesmas PONED di Jawa Barat antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta fasilitasi kerjasama

pengelolaan pelayanan air minum oleh PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung

dan pengelolaan sampah di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten

Bandung Barat di TPPAS Sarimukti;

d) Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

(APPSI) pada tanggal 1-4 Desember 2010 di Kota Bandung, yang menghasilkan


rumusan rekomendasi para Gubernur seluruh Indonesia kepada Pemerintah

mengenai pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah berdasarkan PP

No. 19 Tahun 2010, pengembangan potensi ekonomi daerah, pengembangan

sektor usaha kecil dan menengah, serta peningkatan investasi di daerah.

3. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan :

(1) adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan kerjasama antar daerah

dan ketidakselarasan antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan

peraturan perundang-undangan sektoral;

(2) adanya perbedaan kepentingan (conflict of interest) yang menghambat

penyelenggaraan kerjasama antar daerah;

(3) Belum semua Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki lembaga khusus

yang menangani kerjasama daerah;

(4) Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama baik secara kualitas

maupun kuantitas;

(5) Belum tersedianya Rencana Induk Program Kerjasama antar Daerah untuk

pembangunan perekonomian dan peningkatan pelayanan publik;

(6) Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kerjasama.

b) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai

berikut :

(1) Peningkatan konsultasi kepada Pemerintah dan koordinasi antar organisasi

perangkat daerah pelaksana kerjasama;

(2) Intensifikasi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama

khususnya di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

(3) Peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola kerjasama sesuai

dengan Permendagri No. 19 Tahun 2009 melalui sosialisasi, bimbingan teknis,

dan lain sebagainya.

B. Kerjasama Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan

Perubahan dan konsepsi govermment kepada governance, merubah pola

hubungan antar sektor (public-private) serta hubungan pusat dan daerah menjadi lebih

sejajar (egaliter) dan demokratis. Pada pola seperti itu, penyelenggaraan jasa layanan

atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh satu pihak (c.q


Pemerintah), sehingga kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak harus lebih

ditingkatkan.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi Jawa

Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu

2005 - 2025 yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah 20

(duapuluh) tahun mendatang, dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah yang telah dirumuskan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Barat (RPJMD) Tahun 2008 – 2013.

Perlu kiranya dipertegas tentang cara dan upaya pencapaian tujuan dan

sasaran Visi dan Misi melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan

selama lima tahun sampai dengan tahun 2013. Strategi Pembangunan Daerah terdiri

dari Kebijakan Pembangunan, Program Pembangunan, dan Kebijakan Kewilayahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan-kebijakan kerjasama daerah

dengan pihak ketiga diarahkan pada peningkatan kerjasama dalam rangka

pemberdayaan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik, baik dengan

kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, badan usaha swasta maupun

dengan perguruan tinggi.

Perkembangan yang pesat di berbagai bidang menuntut semua kalangan

untuk dapat mengantisipasi dan menangkap hal-hal tersebut sebagai suatu peluang

yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui kerjasama daerah, seperti :

a) Bidang Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan menitikberatkan pada upaya peningkatan

kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan seperti ; peningkatan

partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah,

pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan jumlah dan pemerataan

distribusi tenaga pendidik. Dari gambaran kondisi yang ada dan berdasaarkan

kebutuhan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjalin Kerjasama diantaranya

dengan Institut Teknologi Bandung, Universitas Siliwangi, Universitas Islam Syarif

Hidayatullah dan Univesitas Padjajaran dalam Bidang Pengembangan Tri Dharma

yaitu Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pembangunan Jawa Barat.

b) Bidang Infrastruktur

Pengembangan infratruktur pedesaan adalah program strategis dalam

rangka peningkatan cakupan dan kualitas layanan infratruktur untuk masyarakat

perdesaan, sehingga dapat dijadikan input dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat perdesaan.


Pada aspek transportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan laut,

rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan antara lain dicirikan dengan rendahnya

nilai indeks aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan dibandingkan

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jaringan jalan provinsi; belum

optimalnya kemantapan jalan provinsi terutama di jalur jalan vertikal yang

menghubungkan wilayah tengah dan selatan Jawa Barat;

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang Infrastruktur telah

melaksanakan kerjasama dengan beberapa instasnti dan kementeraian mengenai

pembangunan pelayanan Publik diantaranya , kerjasama di bidang persampahan

yaitu pembanguan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (TPASR) yang

berlokasi di Nambo, Legok Nangka dan Leuwi Gajah. Kesejasama lainnya seperti

Pembangunan Jalan Tol (Tol Soroja, Cisundawu dan Bandung dalam Kota BIUTR)

dan kerjasama Pengembangan Perkeretaapian dan Jaringan Jalan di Jawa Barat.

Selama tahun 2010 telah dilakukan konsilidasi dan koordinasi mengenai rencana

Kerjasama pembangunan Bandara Internasional Kartajati, Pembangunan

Pelabuhan Laut Cilamaya, Pembangunan Pelabuhan Cirebon dan Pembangunan

Pembangkit Listrik Cisokan, Pembangunan Waduk Jatigede yang sampai sekarang

masih dalam proses.

c) Bidang Kesehatan

Program Kesehatan adalah salah satu aspek inti suksesnya pembangunan di

Jawa Barat, Di sisi lain, pembangunan kesehatan di Jawa Barat masih

membutuhkan dorongan besar dari semua kalangan. Program peningkatan akses

kesehatan masyarakat dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis

masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa barat

telah melakukan Kerjasama dengan Beberapa Rumah Sakit di Jawa Barat. Serta

Bekerja sama dengan Pihak Swata dalam bidang pembinaan tenaga kesehatan,

peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta pengembangan dan sosialisasi Ilmu

pengetahuan dalam bidang kesehatan

d) Bidang Ekonomi.

Bidang ekonomi yang digarap meliputi berbagai bidang, antara lain bidang

pertanian. Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum sudah ada dan tumbuh di

masyarakat, memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi

agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti

luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan).

Selain itu Jawa Barat juga memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan

dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap, usaha

budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan


kelautan. Pemerintah Provinsi Jawa barat telah melakukan Kerjasama dengan

Beberapa Pihak dalam uapaya meningkatakan pertumbuhan ekonomi dan diantara

kerjasama mengenai Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan

antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kerjasama

tentang Peningkatan penggunaan produk berbahan baku lokal khususnya di bidang

industri pangan, kerajinan dan furnitur rotan yang dihasilkan Jawa Barat antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran

Indonesia, Kerjasama tentang sistem Informasi Pendukung Pengembangan Daya

Saing Jawa Barat dengan Strategi Peningkatan Nilai Tambah Mata Rantai produksi

Melalui Pengembangan Kawasan Terpadu, serta kerjasama Pemerintah Provinsi

Jawa Barat dengan Institute Teknologi Bandung tentang Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya manusia, dan beberapa kerjasama berkaitan dengan pembinaan dan

peningkatan kualitas tenaga Kerja.

e) Bidang Hukum

Dalam rangka pembinan Hukum bagi masyarakat jawa barat, Pemerintah

Provinsi Jawa barat telah melaksanakan kerjasama Peningkatan Jejaring Bidang

Hak Asasi Manusia antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan KOMNAS HAM

yang mempunyai tujuan utama pembinaan hukum pada masyarakat.

f) Bidang Lingkungan

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah provinsi jawa barat

telah melaksanakan kerjasama dalam bidang konservasi Sumberdaya Air,

Kerjasama tentang tentang Pembangunan Air Minum, Sanitasi, Sampah dan Air

Limbah di Kawasan Perkotaan Bandung Raya, serta rencana pembangunan Taman

Keanekaragaman Hayati.

2. Realisasi Kegiatan Fasilitasi Kerjasama

a) Fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga antara lain :

(1) Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kas Umum Daerah antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan

Banten .

(2) Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas SDM melalui

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di Jawa Barat dengan Institute Teknologi

Bandung.

(3) Kesepakatan Bersama Percepatan proses Persertifikatan Tanah Aset Milik

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pertanahan Nasional.

(4) Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di

bidang ketransmigrasian dengan Departemen Tenaga Kerja dan Tranmigrasi .


(5) Kesepakatan Bersama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada

Masyarakat dengan Universitas Siliwangi.

(6) Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Akses Jalan menuju ke TPPAS

Regional di Desa Nambo dan Desa Lulut, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor

antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kab Bogor dan PT Indocement

(7) Perjanjian Kerjasama tentang Diseminasi Informasi melalui Penerbitan Buku

Petunjuk Sarana Kesehatan dan Medis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat

PT. Cahaya Sinar Mentari.

(8) Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan dan Pemanfaaatan Aset antara

Kementerian Sosial dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(9) Perjanjian Kerjasama tentang Pemafaaatan Sampah menjadi Kompos di

tempat Tempat Pembuangan akhir Sampah Sarimukti antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan PT Perhutani.

(10) Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan penggunaan produk berbahan

baku lokal khususnya di bidang industri pangan, kerajinan dan furnitur rotan

yang dihasilkan Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.

(11) Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Air

Minum, Sanitasi, Sampah dan Air Limbah di Kawasan Perkotaan Bandung

Raya antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemkot Bandung, Cimahi,

Pemkab Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Garut,

(12) Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Paperless Office Internal

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Telkom, Tbk.

(13) Perjanjian Kerjasama tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM

Mandiri Perdesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat.

(14) Perjanjian Kerjasama tentang Bangun Guna Serah Tanah Milik Pemerintah

Provinsi Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan UIN Syarif

Hidayatullah.

(15) Addendum Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan

Lapangan Golf di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kab. Sumedang antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat PT. Langen Kridha Pratyangga.

(16) Perjanjian Kerjasama tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis Paru dan

Radiologi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Rumah Sakit Umum

Daerah Gunung Jati.


(17) Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pengujian Kadar Tar dan Nikotin

Rokok Produksi Perusahaan di Jawa Barat dengan Balai Besar Teknologi

Pencegahan Pencemaran Industri Semarang

(18) Kesepakatan Bersama tentang Program Rekrutmen dan Pelatihan Tenaga

Kerja Indonesia di Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).

(19) Perjanjian Kerjasama tentang Langganan Paket Layanan Sewa Virtual Private

Server Telkomvp antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT TELKOM,

Tbk.

(20) Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Jejaring Bidang Hak Asasi

Manusia antara Kemente antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

KOMNAS HAM.

(21) PerjanjIan Kerjasama tentang Sistem Informasi Pendukung Pengembangan

Daya Saing Jawa Barat dengan Strategi Peningkatan Nilai Tambah Mata

Rantai produksi Melalui Pengembangan Kawasan Terpadu, Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan Institute Teknologi Bandung.

(22) Kesepakatan Bersama tentang Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan

Pembangunan Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Institut teknologi Bandung.

(23) Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Tenaga

Kerja Indonesia Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI),

(24) Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Pembiayaan Untuk Pengadaan

tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung dengan

Kota Bandung dan Jasa Sarana.

(25) Kesepakatan Bersama tentang Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan

Tol dalam Kota Bandung BIUTR, antara Pemerintah Provinsi Jawa barat

Kementerian Pekerjaan Umum.

b) Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pengelola kerjasama

daerah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang

Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah, yang menjadi

dasar Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan kegiatan Advokasi

Teknis Kerja Sama Pihak Ketiga pada Tahun 2010 telah dilaksanakan kegiatan

Peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola kerjasama (capacity

building) melalui kegiatan Advokasi Teknis Kerjasama Pihak Ketiga yang diikuti

oleh 100 (seratus) orang pengelola kerjasama pada Organisasi Perangkat Daerah


(OPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan materi yaitu Peningkatan Kapasitas

Kerja Sama Antar Daerah Dan Kerjasama Dalam Bidang Teknik Berkomunikasi Dan

Bernegosiasi, tujuan dari advokasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

Aparatur pengelola kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Barat demi meningkatnya kinerja penyelenggara kerjasama daerah sehingga

akselerasi pembangunan daerah dapat tercapai.


a) Permasalahan

(1) Masih adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang tidak sinkron

dengan undang-undang pemerintahan daerah yang berhubungan dengan

pelaksanaan kerjasama daerah.

(2) Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama baik secara kualitas

maupun kuantitas.

(3) Keterbatasan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kerjasama.

b) Solusi


berikut :

(1) Peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana

kerjasama dan konsultasi dengan Pemerintah.

(2) Peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola kerjasama melalui

sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerjasama daerah dan

Bimbingan Teknis.

(3) Mencari alternatif sumber pembiayaan lain sehingga tidak tergantung dari

APBD.

C. Kerjasama Luar Negeri


Meningkatnya interaksi dan interdependensi antar negara dan antar bangsa

yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah

mengakibatkan peningkatan hubungan internasional yang diwarnai dengan kerjasama

dalam berbagai bidang. Era globalisasi juga telah memunculkan aktor-aktor baru pelaku

hubungan internasional yang sebelumnya dimonopoli oleh negara. Kondisi ini telah

membuka peluang bagi peran Pemerintah Daerah dalam turut serta memperjuangkan

kepentingan nasional dengan berperan aktif dalam hubungan internasional sesuai

dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.


Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan

peluang keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hubungan internasional,

dengan tetap merujuk kepada politik luar negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia,

untuk turut serta memperjuangkan kepentingan daerah pada khususnya dan

kepentingan nasional pada umumnya. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam

pelaksanaan hubungan internasional dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi

dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kesatuan tindak di dalam

pelaksanaan kerjasama luar negeri.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, kebijakan hubungan luar negeri dan diplomasi juga diarahkan

untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah, dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan wewenang untuk

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana

perjanjian internasional di Daerah serta memberikan persetujuan terhadap rencana

kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai pedoman pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

telah diterbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang

Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, yang

diantaranya mengatur prosedur dan mekanisme kerjasama provinsi kembar (sister

province).

Kerjasama sister province merupakan salah satu bentuk keterlibatan

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan diplomasi total (total diplomacy) yang dilakukan

dengan memperhatikan hubungan diplomatik, tidak mengganggu stabilitas politik dan

keamanan dalam negeri, mengedepankan prinsip saling menghormati dan saling

menguntungkan, serta tidak mengarah kepada campur tangan urusan dalam negeri

masing-masing. Kerjasama sister province didasarkan kepada kesetaraan status

administrasi, kesamaan karakteristik, kesamaan permasalahan, upaya saling

melengkapi dan peningkatan hubungan antar masyarakat (people to people contact).

Sesuai dengan arah kebijakan termaksud, telah dilaksanakan Kegiatan

Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama Pemerintahan dan Badan/Kelembagaan Luar Negeri

oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama untuk mengakomodasi penyelenggaraan

kerjasama sister province antara Pemerintah Provinsi di Jawa Barat dengan pemerintah


provinsi di luar negeri, kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Lembaga Swadaya Masyarakat internasional (Non Govermental Organization),

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan pengkajian terhadap

rencana kerjasama luar negeri.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan fasilitasi dan evaluasi kerjasama pemerintahan dan

badan/kelembagaan luar negeri yang dilakukan oleh Biro Otonomi Daerah dan

Kerjasama, antara lain :

a) Kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintahan :

1) Kerjasama sister province di bidang pendidikan, kebudayaan, pertanian,

ekonomi, perdagangan, pariwisata dan ilmu pengetahuan antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Heilongjiang, RRC, yang

dituangkan dalam bentuk Letter of Intent (LoI);

2) Penjajakan tindak lanjut kerjasama sister province melalui LoI di bidang

pendidikan, kebudayaan, perdagangan, kesehatan, pariwisata, lingkungan,

teknologi dan investasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Pemerintah Provinsi Guanajuato, Meksiko.

b) Kegiatan fasilitasi rencana kerjasama antar badan/kelembagaan luar negeri :

1) Kerjasama di bidang Pengembangan Pusat Dukungan Anak dan Keluarga

antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan organisasi non-pemerintah

Save the Children;

2) Kerjasama di bidang Pencegahan Penularan HIV/AIDS dikalangan Pengguna

Narkotika, Psikotoprika dan Zat Adiktif NAPZA Suntik, antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI);

3) Fasilitasi penawaran kerjasama dari beberapa badan/lembaga di luar negeri

lainnya.

c) Peningkatan kapasitas aparatur pengelola kerjasama luar negeri melalui

penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri yang

diikuti oleh pengelola kerjasama luar negeri di lingkup OPD Pemerintah Provinsi

Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, dengan materi

sebagai berikut :

1) Bentuk dan Materi Perjanjian Internasional (treaty, convention, charter,

covenant, protocol, agreement, arrangement, statuta);

2) Mekanisme dan Tata Naskah Korespondensi Diplomatik;

3) Manajemen Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur;

4) Jenis Kontrak dengan Pihak Ketiga Asing untuk Pembangunan Infrastruktur.



a) Permasalahan :

(1) adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri dan

ketidakselarasan dengan peraturan perundang-undangan sektoral;

(2) Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama luar negeri, mulai

dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana, baik secara kualitas

maupun kuantitas;

(3) Pengorganisasian dan koordinasi penyelenggaraan kerjasama luar negeri

belum tertata dengan baik.

b) Solusi


berikut :

(1) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kepada Pemerintah secara

berkesinambungan, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri dan

Kementerian Dalam Negeri;

(2) Peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola kerjasama luar negeri,

mulai dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana, sesuai dengan

Permendagri No. 19 Tahun 2009;

(3) Meningkatkan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka

pelaksanaan kerjasama luar negeri yang sinergi dan tertib administrasi.

D. Evaluasi Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan


Perkembangan pesat bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pelayanan umum

dan pendidikan, menuntut semua kalangan untuk dapat mengantisipasi dan menyikapi

peluang kerjasama daerah yang potensial untuk dikembangkan melalui kerjasama

daerah.

Kerjasama daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan pelayanan publik dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling

menguntungkan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum, sehingga memudahkan

tercapainya kesepakatan dan tujuan kerjasama.

Sehubungan hal tersebut, evaluasi dan monitoring terhadap kerjasama yang

telah dibuat perlu dilakukan secara efektif dan berkesinambungan. Untuk

mengidentifikasi permasalahan yang potensial menimbulkan konflik dan perselisihan


serta menyelesaikan perselisihan kerjasama, telah dilakukan evaluasi hasil perjanjian

kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh OPD terkait.

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kerjasama daerah yang telah dilakukan,

berpedoman kepada Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan

dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah. Hal tersebut sebagai upaya yang telah

dilakukan untuk mencapai tingkat keberhasilan kerjasama daerah yang sudah

dilaksanakan. Dalam hal penyelesaian perselisihan kerjasama diupayakan diselesaikan

secara non-litigasi (prinsip mediasi dan musyawarah mufakat), tetapi jika tidak

mencapai mufakat, dilakukan upaya litigasi (penyelesaian perselisihan melalui

pengadilan) bersifat final dan mengikat.

2. Realisasi Kegiatan.

a) Kegiatan evaluasi dan inventarisasi kerjasama, meliputi :

1) Evaluasi hasil perjanjian kerjasama di lingkup Pemerintah Provinsi dan

kabupaten/kota se Jawa Barat;

2) Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

3) Penyusunan SIM Database Kerjasama Daerah (Modul);

4) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Bank Jabar

Banten tentang pengelolaan kas Daerah;

5) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ITB tentang

Peningkatan Kualitas SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

6) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BPN Provinsi Jawa

Barat tentang penyelesaian sengketa dan konflik aset tanah;

7) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Departemen

Tenaga Kerja dan Tranmigrasi tentang penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan aparatur di bidang ketransmigrasian;

8) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan UNSIL tentang

Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;

9) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Cahaya

Sinar Mentari tentang Diseminasi Informasi melalui Penerbitan Buku Petunjuk

Sarana Kesehatan dan Medis;

10) Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian

Sosial tentang Penggunaan Aset Milik Kementerian Sosial oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Barat;

11) Addendum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Perum Perhutani tentang Kerjasama Sampah menjadi Kompos di tempat TPK

Sarimukti;


12) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia tentang Penggunaan Bahan

Lokal;

13) Kesepakatan Bersama dengan Kementerian PU, Pemerintah Kota Bandung,

Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah

kabupaten Bandung Barat, Pemeritah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah

Kabupaten Garut tentang Kerjasama Regional dalam Pelaksanaan Program

Pembangunan Air Minum, Sanitasi, Sampah dan Air Limbah di Kawasan

Perkotaan Bandung Raya;

14) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan UIN Syarif

Hidayatullah tentang Bangun Guna Serah Tanah Milik Pemerintah Provinsi

Jawa Barat;

15) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan KODAM III

Siliwangi tentang Pemulihan Lingkungan Hidup di Jawa Barat;

16) Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dengan PT. Langen Kridha Pratyangga tentang Pembangunan dan

Pengelolaan Lapangan Golf di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor,

Kabupaten Sumedang.

17) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Rumah

Sakit Umum Daerah Gunung Jati tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis

Paru dan Radiologi;

18) Addedum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

PT. POS tentang Pengiiriman surat;

19) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau tentang Kerjasama Pembangaunan Daerah Provinsi

Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Riau;


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kerjasama Pembangaunan

Daerah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;


Provinsi Kalimantan Timur tentang Kerjasama Pembangaunan Daerah Provinsi

Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Kalimantan Timur;


Provinsi Kalimantan Barat tentang Kerjasama Pembangaunan Daerah Provinsi

Jawa Barat dan Provinsi Kalimanatan Barat;


23) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Asosiasi

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) tentang Rekrutmen dan

Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia di Jawa Barat;

24) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Telkom

Indonesia, Tbk. tentang Langganan Paket Layanan Sewa Virtual Private

Server Telkomvp;

25) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang;

26) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap


27) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap


28) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia tentang Peningkatan Jejaring Bidang Hak Asasi

Manusia;

29) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut

Teknologi Bandung tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan,

Penelitian dan Pembangunan Jawa Barat;

30) Addendum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ITB

tentang Peningkatan Kualitas SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi;

31) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pendanaan Tanah Jalan Tol Bandung

Intra Urban Toll Road (BIUTR) Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan

Soreang-Pasir Koja (Soroja).

b) Kegiatan penyelesaian perselisihan kerjasama, meliputi :

1) Fasilitasi penyelesaian perselisihan perjanjian kerjasama antar daerah

kabupaten/kota di Jawa Barat.

2) Penyelesaian perselisihan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

pihak ketiga.


3. Permasalahan dan Solusi.

a) Permasalahan.

(1) Belum dipahaminya ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur kerjasama, sehingga menimbulkan masalah dan perselisihan

terutama dalam hal pelaksanaan isi perjanjian kerjasama.

(2) Adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan pembentukan

kerjasama, sehingga menimbulkan kerancuan dalam hal implementasi

pembentukan perjanjian kerjasama.

(3) Lemahnya proses pembentukan perjanjian kerjasama dalam hal negosiasi hak

dan kewajiban serta terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas dan

kualitas dalam melakukan evaluasi dan monitoring kerjasama.

b) Solusi.

(1) Perlu pemahaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur kerjasama, sehingga perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan

hukum yang sah, karena hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban ketika

terjadi perselisihan.

(2) Perlu peninjauan dan pengujian terhadap peraturan perundang-perundangan

tentang kerjasama sehingga menimbulkan kerancuan.

(3) Perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat Pemerintah Provinsi Jawa

Barat sebagai negosiator dalam perjanjian kerjasama, sebagaimana tercantum

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang

Peningkatan Kapasitas Pengelola Kerjasama Daerah.

E. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penegasan Batas Daerah, menyatakan bahwa penegasan batas daerah dititikberatkan

pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis

maupun fisik di lapangan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka memfasilitasi penegasan batas daerah antar kabupaten/kota

maupun batas daerah antar Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten, tahun 2010

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program Pemantapan Otonomi Daerah

dan Sistem Administrasi Daerah melalui Kegiatan Penataan Batas Wilayah Antar

Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.184.200.000,-


dan realisasi keuangan sebesar Rp. 181.280.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk

melaksanakan verifikasi batas daerah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota

Tasikmalaya dan Kota Banjar, rapat koordinasi membahas perumusan draft Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten/Kota dengan instansi teknis,

antara lain Bakosurtanal, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Biro Hukum Setjen

Kemendagri, Ditjen PUM Kemendagri serta Bagian Pemerintahan Kabupaten Ciamis,

Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Untuk penegasan batas daerah antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten,

telah dilaksanakan verifikasi oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat yang

didampingi unsur Biro Pemerintahan Umum dari kedua provinsi.


a) Sebagian besar daerah belum melaksanakan penegasan batas daerah sistematis

dan terkoordinasi. Batas daerah masih imajiner, hal tersebut memudahkan

terjadinya konflik di wilayah perbatasan sehingga mengganggu penyelenggaraan

fungsi pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Solusinya

melaksanakan penegasan batas daerah daerah secara sistematis, terkoordinasi dan

bertahap.

b) Penegasan batas daerah antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Majalengka

belum mencapai kesepakatan pada PBU 017 ke arah Barat Laut sampai pada PBU

018 dengan koordinat 07° 03′ 12.00889″ LS dan 108° 12′ 34.54993″ BT yang

terletak pada batas Desa Girimukti Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka

dengan Desa Buana Mekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

Solusinya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan mediasi yang

dihadiri kedua belah pihak dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten,

Kecamatan, Desa serta tokoh masyarakat. Hasil pertemuan tersebut mencapai

kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dengan penyelesaian administratif.

F. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

1. Status Bencana

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "status

bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/

Walikota). Penetapan "status bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi

tugas untuk menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB/BPBD. "Status bencana"

meliputi potensi terjadinya bencana dan tanggap darurat.


2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan :

a) Menyusun Rencana Aksi Daerah – Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB), yang

merupakan prioritas kegiatan pengurangan resiko bencana.

b) Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Jawa Barat, sebagai bahan

pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana;

c) Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan

kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman;

d) Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam Kegiatan

Mitigasi Bencana;

e) Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada

seluruh Stakeholders kebencanaan Jawa Barat.

3. Potensi yang mungkin terjadi di Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 26 kabupaten/kota merupakan Provinsi

dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 18 % dari total penduduk

Indonesia. Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik perpaduan antara daerah

pegunungan yang berada di wilayah selatan dan dataran rendah di wilayah pantai

utara. Dengan curah hujan rata-rata 219 mm/Th dan berada pada jalur gempa tektonik

yang topografinya bergunung-gunung serta aliran sungai yang pada umumnya

bermuara diwilayah pantai utara, sehingga beberapa daerah merupakan daerah rawan

banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain, dengan ilustrasi sebagai berikut :

a) Gempa Bumi dan Tsunami

Tatanan geologi dan tektonik di Jawa Barat membentuk jalur gempa dengan

ribuan titik pusat gempa yang berpotansi menjadi ancaman. Gerakan seismik yang

kemudian menimbulkan gempa bumi tektonik disebabkan oleh pergeseran di

dalam perut bumi. Pusat Gempa Bumi dengan kedalaman 185-300 kilometer

terbentang di pulau Jawa. Bencana gempa bumi yang terjadi di laut dapat

mengakibatkan gelombang pasang (tsunami) yang menghantam pemukiman

pesisir pantai. Tercatat 5 kabupaten/kota yang rawan gempa bumi dan tsunami

yaitu Kota. Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis,

dan Kabupaten Sukabumi).

b) Gunung Berapi

Rangkaian gunung api membentang di Jawa Barat, sehingga letusan gunung

berapi merupakan salah satu bencana yang menjadi ancaman bagi masyarakat


Jawa Barat. Terdapat 6 gunung berapi aktif dan berpotensi ancaman bencana,

yaitu Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Papandayan, Gunung Ciremai, Gunung

Gede Pangrango, Gunung Guntur, dan Gunung Salak.

c) Angin Topan dan Badai

Karakter klimatologi dan meteorologi Jawa Barat menimbulakn pertukaran musim

yang diwarnai depresi tropis sampai dengan badai dan angin topan. Daerah Jawa

bagian utara merupakan kawasan yang berpotensi mengalami bencana angin

topan dan badai. Tercatat 6 Kabupaten/Kota yang rawan angin topan dan badai

yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bogor.

d) Banjir

Alam Jawa Barat bergunung-gunung dan berlembah dengan berbagai ngarai dan

sungai, berpotensi untuk mengalami banjir, longsor dan erosi. pada umumnya,

Banjir terjadi di wilayah Jawa Barat bagian utara dan selatan. Daerah rawan

banjir tersebut diperburuk dengan adanya penggundulan hutan dan perubahan

tataguna lahan yang kurang mempertimbangkan daerah resapan air sehingga

menimbulkan banjir. Tercatat 9 Kabupaten/Kota yang merupakan daerah rawan

banjir yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang,

Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang,

Kota Bekasi, dan Kota Depok.

e) Longsor

Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang

diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya,

longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat peningkatan curah hujan.

Terdapat 12 Kabupaten/Kota yang merupakan daerah rawan longsor, yaitu

Kabupaten, Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten

Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi,

Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan

Kabupaten Cianjur.

f) Kekeringan

Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau panjang yang

mengakibatkan kegagalan panen hasil pertanian. Tercatat 3 Kabupaten/Kota yang

merupakan daerah rawan kekeringan, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten

Subang, dan Kabupaten Karawang.

g) Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor alam dan kesalahan manusia.

tidak bertanggungjawabnya para pengusaha/pemegang hak penguasaan hutan


dan rendahnya kesejahteraan dan pendidikan penduduk di sekitar dan di dalam

hutan dapat merupakan penyebab kebakaran hutan dan lahan.

h) Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa

Epidemi, wabah dan kejadian luar biasa (KLB) merupakan ancaman yang

diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah.

Pada skala besar, epidemi/wabah/KLB dapat mengakibatkan korban jiwa dan

meningkatnya jumlah penderita penyakit.

i) Kecelakaan Transportasi

Beberapa kecelakaan yang terjadi pada berbagai mode transpotasi darat, laut

maupun udara, terutama pada sarana transportasi umum (kapal laut, pesawat

terbang dan angkutan darat termasuk kereta api) dapat mengakibatkan korban

jiwa yang cukup besar. Sektor utama dalam penanganan bencana akibat

kecelakaan transportasi adalah sektor perhubungan.

j) Pencemaran Lingkungan

Pesatnya pertumbuhan industri di Jawa Barat yang tidak memperhatikan analisis

dampak lingkungan mengakibatkan pencemaran tanah, air maupun udara.

k) Kerusuhan Sosial

Kerusuhan sosial terjadi apabila terdapat konflik vertikal dan horizontal baik

langsung maupun tidak langsung. Tercatat a Kabupaten/Kota yang rawan

kerusuhan sosial, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan

Kabupaten Bogor.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan situasi keamanan dan Ketertiban di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2010, teridentifikasi beberapa

aksi demonstrasi/unjuk rasa dan atau penyampaian aspirasi sebanyak 77 kali yang

meliputi 17 aspirasi ketanegakerjaan, 8 aspirasi hukum, 5 aspirasi pemerintahan, 2 aspirasi

lingkungan hidup, 2 aspirasi bencana alam, 3 aspirasi pendidikan, 2 aspirasi kehutanan, 4

aspirasi penolakan kenaikan Tarif Dasar Listrik. Adapun untuk perhubungan, organisasi

kemasyarakatan, perdagangan, keagamaan, peranan wanita, keuangan daerah,

pengadaan barang jasa lelang, rancangan undang-undang, perekonomian, pertanahan,

dan kepegawaian, masing-masing 1 aspirasi.

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang menangani

ketentraman dan ketertiban umum, baik operasional maupun tekhnis adalah Satuan Polisi

Pamongpraja Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pegawai 130 orang, terdiri dari

Golongan IV 6 Orang , Golongan III 58 Orang, Golongan II 62 Orang dan Golongan I 4

Orang, sedangkan berdasarkan pendidikan antara lain, Strata 2 sebanyak 5 orang, Strata


1 sebanyak 22 Orang, Diploma 3 sebanyak 9 Orang, SLTA sebanyak 78 Orang, SLTP

sebanyak 10 orang, dan SD 6 orang.

Selain hal tersebut, dibentuk Tim Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban umum

di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Badan Kesatuan

Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa

Barat dan Polda Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 300.05/Kep.1315-

Pem um/2009, tangal 16 September 2009 tentang Tim Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban

Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Guna kelancaran penanganan ketentraman dan ketetiban umum, Provinsi

Jawa Barat menganggarkan biaya sebesar Rp. 17.409.372.159,- pada Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan sebesar Rp. 350.000.000,- pada Sub Bagian

Perlindungan Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban Biro Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam menanggulangi berbagai potensi gangguan dan ketertiban umum

yang disebabkan oleh kesenjangan sosial, ekonomi, faktor politik, faktor kebudayaan,

etnis, agama, serta psikologis diperlukan langkah-langkah early worning dan early

detection, melalui koordinasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data dan

informasi yang dipergunakan untuk mencari atau menemukan sebab serta akar

permasalahan dari peristiwa yang terjadi, keikutsertaan aparat, meningkatkan intensitas

penanggulangan dengan mengedepankan aparat serta unsur pendukung pengamanan

lainnya.

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM …20-LKPJ-GUB-2010-FINAL.pdfLKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 VI-1 BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama antar

Documents