53 BAB V PERSEPSI PARA AKTOR TENTANG ANTISIPASI DAMPAK PENYELENGGARAANDESENTRALISASI ADMINISTRATIF DAN PEMERINTAHAN DAERAH DI TIMOR LESTE Pengantar Gagasan dalam pemikiran para aktor yang berkepentingan dalam pemerintahan, akademisi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan terhadap penyelenggaraan desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah di Timor Leste merupakan rekomendasi hasil penjaringan aspirasi guna mengantisipasi pelbagai permasalahan yang timbul sebagai dampak dari desentralisasi. Karakteristik permasalahan desentralisasi dalam penelitian ini, secara selektif melalui penjaringan aspirasi para aktor dari pemerintah, akademisi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan telah melalu proses konsensus yakni kesepakatan bersama untuk memberikan batasan pada permasalahan- permasalahan yang potensial menghambat desentralisasi, sehingga dapat diketahui pokok permasalahan utama dan diantisipasi melalui berbagai strategi mencapai keberhasilan desentralisasi. Berdasarkan hal tersebut, akan diuraikan secara mendalam pendapat para aktor dari pemerintah, akademisi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan terkait penyelenggaraan desentralisasi di Timor Leste. Persepsi Para Birokrat Melalui 3tahap proses pengumpulan data akhirnya para birokrat mencapai pada konsensus kesepakatan bersama dengan
33
Embed
BAB V PERSEPSI PARA AKTOR TENTANG ANTISIPASI …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9315/5/T2_092014901_BAB V.pdftimor leste dilihat dari aspek kualitas ... tahap pra kondisi pelaksanaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
53
BAB V
PERSEPSI PARA AKTOR TENTANG
ANTISIPASI DAMPAK
PENYELENGGARAANDESENTRALISASI
ADMINISTRATIF DAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI TIMOR LESTE
Pengantar
Gagasan dalam pemikiran para aktor yang berkepentingan
dalam pemerintahan, akademisi, pengusaha dan organisasi
kemasyarakatan terhadap penyelenggaraan desentralisasi administratif
dan pemerintahan daerah di Timor Leste merupakan rekomendasi hasil
penjaringan aspirasi guna mengantisipasi pelbagai permasalahan yang
timbul sebagai dampak dari desentralisasi. Karakteristik permasalahan
desentralisasi dalam penelitian ini, secara selektif melalui penjaringan
aspirasi para aktor dari pemerintah, akademisi, pengusaha dan
organisasi kemasyarakatan telah melalu proses konsensus yakni
kesepakatan bersama untuk memberikan batasan pada permasalahan-
permasalahan yang potensial menghambat desentralisasi, sehingga
dapat diketahui pokok permasalahan utama dan diantisipasi melalui
berbagai strategi mencapai keberhasilan desentralisasi. Berdasarkan hal
tersebut, akan diuraikan secara mendalam pendapat para aktor dari
pemerintah, akademisi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan
terkait penyelenggaraan desentralisasi di Timor Leste.
Persepsi Para Birokrat
Melalui 3tahap proses pengumpulan data akhirnya para
birokrat mencapai pada konsensus kesepakatan bersama dengan
54
menentukan potensi masalah yang akan dihadapi dan strategiantisipasi
yang perlu dilakukan untuk menghindari gagalnya implementasi
desentralisasi di Timor Leste.
Tabel 5.1. Konsensus Masalah
Masalah atau Isu Solusi untuk antisipasi
1. Sumber Daya Manusia (SDM);
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor determinan bagi keberhasilan pembangunan di era desentralisasi, minimnya SDM di timor leste dilihat dari aspek kualitas merupakan suatu masalah yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah di berbagai sektor.
melakukan mapping asesment untuk mengidentifikasi SDM yang tersedia di masing-masing daerah dan melakukan Investment SDM sesuai area prioritas tiap-tiap daerah.
Identifikasi kebutuhan pengem-bangan kapasitas/ ketrampilan dan Pelatihan pengembangan kappa-sitas terhadap aparat pemerin-tahan mulai dari tingkat pimpinan hinga staff di berbagai lembaga pemerintahan daerah.
2. Infrastruktur;
Sektor infrastruktur merupakan masalah yang harus memperoleh perhatian dalam rangka pelak-sanaan desentralisasi, minimnya infrastruktur dasar akan berdampak pada lambatnya pelaksanaan desentralisasi di berbagai sektor.
percepatan pembangunan infra-struktur fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan desentralisasi.
3. Penyalagunaan wewenang;
Potensi besarnya pengaruh politik dimana hal tersebut menyebabkan hal-hal teknis dalam pembangunan diabaikan sehingah tujuan pembangunan terhambat dan munculnya KKN (isu ini sangat dominan saat ini)
Mendorong pemerintah daerah utuk menerapkan system Good governance,
Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan memberi ruang yang besar bagi partisipasi LSM dan media untuk ikut meLSMntrol jalannya pemerintahan derah.
4. Managemen Keuangan Daerah:
Potensi masalah yang dapat menghambat pelaksanaan desen-tralisasi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan adalah bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut menggunakan dana yang
Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, berikan insentif bagi kinerja yang bagus dan sediakan bantuan teknis untuk mereka yang tertinggal.
Penekanan pada implementasi good governance
55
disalurkan dengan sebaik-baiknya.
5. Aspek hukum,
Dasar hukum merupakan landasan kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu perlu menetapkan paket UU yang relefan untuk mendukung pelak-sanaan desentralisasi. Tertundanya pengesahan UU dan masih belum memadainya UU untuk menunjang pelaksanaan desentralisasi berpo-tensi besar menghambat pelak-sanaan desentralisasi daerah di Timor Leste.
Perlunya lobi dan advocacy untuk mendorong penyusunan dan pengesahan UU yang yang bersifat mendesak untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi sebagai mana yang telah direncanakan, antara lain; a) UU organik tentang Kebijakan Desentralisasi Administratif. b) UU Pembagian wilayah administratif, c) UU desentralisasi administratf dan pemerintahan daerah.
6. Sektor swasta:
Pemerintah daerah Sulit mencapai keman-dirian ekonomi karena sektor swasta di daerah sangat rapuh mengingat terbatasnya Modal usaha, minimnya ketrampilan dalam berwirausaha, kurang mandiri, termasuk kondisi infrastruktur yang masih terbatas, berdampak besar terhadap perekonomian daerah mengingat sektor swasta merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Training pemberdayaan tentang kewirausahaan.
Membentuk kamar dagang municipal
Memberi isentif dalam bentuk kredit dengan bunga kecil.
7. Kelembagaan;
Sumberdaya Aparatur pemerintah yang minim, sifat ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat, kterbatasan Sarana dan prasarana, penetapan system birokrasi dan pelaksanaan standar pelayanan minimum yang belum tertata baik hal ini akan berdampak pada redahnya kualitas layanan publik dan hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah.
Penataan kelembagaan yang baik, efisien dan efektif
Mengadopsi e-Goverment untuk meningkatkan efisiensi: ICT membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik.
Pengembangan Kapasitas aparatur pemerintah daerah
Membangun infrastruktur sarana prasarana untuk menfasilitasi kinerja lembaga pemerintahan daerah.
56
Tabel 5.2. Konsensus Prioritas Masalah
Potensi Masalah
Govo1 Gov02 Gov03 Gov04 Gov05 Gov06 Rata
1 6 6 6 6 6 6 6
2 5 6 6 6 5 6 6
3 6 6 5 6 5 6 6
4 5 4 3 6 3 4 4
5 5 6 6 6 5 6 6
6 5 6 5 5 6 5 5
7 6 5 6 6 6 6 6
Tabel 5.3 Hasil Pengelolaan data
Potensi Masalah
Rata
1 6
2 6
3 6
4 Eleminate
5 6
6 5
7 6
Tabel 5.4 Hasil Konsensus Prioritas Masalah Berdasarkan Hasil Pengelolaan
Data
Hasil Akhir Konsensus Masalah
Solusi untuk antisipasi
1. Sumber Daya Manusia (SDM);
melakukan mapping asesment untuk mengidentifikasi SDM yang tersedia di masing-masing daerah dan melakukan Investment SDM sesuai area prioritas tiap-tiap daerah.
Identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas/ketrampilan dan Pelatihan pengembangan kapasitas terhadap aparat pemerintahan mulai dari tingkat pimpinan hinga staff di berbagai lembaga pemerintahan daerah.
2. Infrastruktur;
percepatan pembangunan infrastruktur fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan desentralisasi.
Metode Penilaian 1= Tidak berpotensi 2= Potensi rendah 3= Potensi sedang 4= Cukup Berpotensi 5=Berpotensi besar 6=sangat berpotensi
Kategori Low Risk
kategori High Risk
57
Hasil Akhir Konsensus Masalah
Solusi untuk antisipasi
3. Penyalagunaan wewenang;
Mendorong pemerintah daerah utuk menerapkan system Good governance,
Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan memberi ruang yang besar bagi partisipasi LSM dan media untuk ikut mengontrol jalannya pemerintahan derah.
4. Aspek hukum,
Perlunya lobi dan advocacy untuk mendorong penyusunan dan pengesahan UU yang yang bersifat mendesak untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi sebagai mana yang telah direncanakan, antara lain; a) UU organik tentang Kebijakan Desentralisasi Administratif. b) UU Pembagian wilayah administratif, c) UU desentralisasi administratf dan pemerintahan daerah.
5. Sektor swasta:
Training pemberdayaan tentang kewirausahaan.
Membentuk kamar dagang municipal
Memberi isentif dalam bentuk kredit dengan bunga kecil.
6. Kelembagaan;
Penataan kelembagaan yang baik, efisien dan efektif
Mengadopsi e-Goverment untuk meningkatkan efisiensi: ICT membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik.
Pengembangan Kapasitas aparatur pemerintah daerah
Membangun infrastruktur sarana prasarana untuk menfasilitasi kinerja lembaga pemerintahan daerah.
Dari hasil konsensus tersebut maka Sumber Daya Manusia
(SDM) menjadi prioritas utama dalam pandangan para aktor selaku
pengambil kebijakan di pemerintahan Timor Leste. Informan yang
teribat dalam penelitian ini memberikan nilai tertinggi pada
permasalahan SDM dengan nilai enam. PandanganProf. Dr. Faustino
Cardoso Gomes, B.A, Msi(Presiden komisi Pegawai Negeri Sipil)
menunjukan bahwa kualitas SDM merupakan faktor determinan bagi
keberhasilan pembangunan di era desentralisasi, minimnya SDM di
Timor Leste apabila dilihat dari aspek kualitas merupakan masalah
yang menghambat pelaksanaan pembangunan daerah. Sehingga perlu
58
dilakukan penilaian dan pemetaan untuk mengidentifikasi SDM yang
tersedia di setiap daerah dan melakukan investasi SDM di setiap
daerah. Selain itu, dapat dilakukan identifikasi kebutuhan
pengembangan kapasitas atau peningkatan keterampilan melalui
pelatihan terhadap aparat pemerintahan mulai dari pimpinan maupun
karyawan di berbagai institusi pemerintahan.
Kondisi infrastruktur merupakan masalah kedua yang penting
untuk segera diantisipasi dalam penyelenggaraan desentralisasi di
Timor Leste. Sebagaimana pandangan Sir.Nuno Reis(Staff Hukum
)yang menunjukan bahwa minimnya infrastruktur dasar akan
berdampak pada lambatnya pelaksanaan desentralisasi sehingga perlu
dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dasar yang
masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan
desentralisasi di Timor Leste. Setelah itu, permasalahan yang perlu
diantisipasi selanjutnya ialah penyalahgunaan wewenang. Pandangan
Sir. Fransisco Da Costa Soares (Sekertaris negara)menunjukan bahwa
politik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan
sehingga berpotensi menimbulkan Korupsi Kolusi dan Nepotismme
(KKN), oleh sebab itu perlu dilakukan upaya untuk mendorong
pemerintah dalam menerapkan sistem tatakelola yang baik (good governance) serta melakukan pemberdayaan masyarakat dan memberi
ruang yang besar bagi partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
dan media untuk ikut mengendalikan jalannya pemerintahan daerah.
Permasalahan selanjutnya yang harus diantisipasi dalam
penyelenggaraan desentralisasi di Timor Leste ialah manajemen
keuangan daerah. Pandangan Sir. Abilio Jose Caitano (CEO
Desentralisasi administrasi) menunjukan bahwa manajemen keuangan
diperlukan agar dapat dipastikan alur penggunaan dana di daerah
secara optimal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap
kinerja pemerintah daerah dengan memberikan insentif bagi kinerja
pegawai yang berprestasi dan menyediakan bantuan untuk pegawai
yang dikategorikan kurang mampu serta menekankan implementasi
good governance. Selanjutnya, masalah yang patut diantisipasi dalam
penyelenggaraan desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah
59
di Timor Leste ialah dasar hukum. Pandangan Jacinto Paijo (Direktur
Executive pusat Logistics National dan hubungan desentralisasi)
menunjukan bahwa dasar hukum merupakan landasan kekuatan dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu ditetapkan
undang-undang yang relevan guna mendukung pelaksanaan
desentralisasi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan advokasi dalam
penyusunan dan pengesahan undang-undang terutama yang
mendukung pelaksanaan desentralisasi yakni kebijakan desentralisasi
administratif, undang-undang pembagian wilayah administratif dan
pemerintah daerah.
Kemandirian ekonomi menjadi bagian yang sangat esensial
dalam desentralisasi administratif dan pemerintahan daerah.
Pandangan Aderito Manuel Alves Guteres (Deputi Perencanaan
Nasional Pembangunan Desa) menunjukan bahwa pemerintah sulit
mencapai kemandirian ekonomi apabila sektor swasta masih sangat
rapuh karena keterbatasan akses terhadap modal usaha atau minimnya
keterampilan dalam berwirausaha, tidak mandiri serta terbatasanya
infrastruktur penunjang yang merupakan bagian penting dalam upaya
menumbuhkan perekonomian daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan
pelatihan dalam bentuk pemberdayaan tentang kewirausahaan,
menyediakan pasar, membantu pengusaha dalam mengakses modal
usaha. Disisi lain, masalah kelembagaan juga perlu mendapat perhatian
dalam penyelenggaraan desentralisasi administratif dan pemerintahan
daerah. Menurutnya, sumberdaya aparatur pemerintahan yang masih
sangat minim serta ketergantungan pada pemerintah pusat,
keterbatasan sarana dan prasarana, penetapan sistem birokrasi dan
pelaksanaan standar pelayanan minimum yang belum tertata dengan
baik sehingga mempengaruhi standar kualitas pelayanan publik serta
hubungan kerja antar lembaga, harus dioptimalkan dengan
menatakelola kelembagaan yang baik, efisien dan efektif, mengadopsi e-government untuk meningkatkan efisiensi terutama dalam operasi
administrasi publik atau proses data yang banyak, serta membangun
infrastruktur sarana dan prasarana untuk memobilisasi kinerja lembaga
pemerintah.
60
Secara umum, persepsi birokrat menunjukan bahwa hanya
beberapa masalah yang disepakati untuk diantisipasi yaitu masalah
kapasitas manajemen daerah; sumber daya manusia; infrastruktur fisik;
UU penyelenggaraan pemerintah daerah; sektor swasta; penyalagunaan
wewenang; dan kelembagaan. Sedangkan masalah yang berdasarkan
persepsi birokrat tidak diprioritaskan ialah masalah pendapatan
daerah; agenda politik; kebijakan fiskal;perbankan; pembagian wilayah
pusat administratif; partisipasi masyarakat; monitoring dan evaluasi;
dan blueprint. Masalah yang paling penting untuk di antisipasi
berdasarkan skala prioritas adalah sebagai berikut : pertama, sumber
daya manusia; kedua, infrastruktur; ketiga, penyalagunaan wewenang;
keempat, aspek hukum, kelima, sektor swasta; dan kelembagaan.
Dengan demikian berdasarkan persepsi birokrat, sumber daya manusia
menjadi prioritas dalam mengantisipasi masalah penyelenggaraan
desentralisasi di Timor Leste.
Persepsi Akademisi
Hasil capaian konsensus bersama kelompok akademsisi dalam
menentukan Potensi Masalah dan antisipasi yang dianggap perlu untuk
menghindari gagalnya implementasi desentralisasi di Timor Leste.
Tabel 5.5 Konsensus Masalah
Daftar Masalah atau Isu Solusi untuk antisipasi
1. Sumberdaya manusia (SDM)
dan Kapasitas manajemen daerah;
a) Minimnya sumberdaya manusia (SDM) dilihat dari aspek Kualitas untuk mengisi posisi-posisi estrategis di pemerintahan daerah.
b) Sistem manajemen daerah yang belum memadai karena Masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
c) Urbanisasi, perpindahan penduduk ke kota berdampak pada menumpuknya SDM di
Strategy pengembangan SDM
berdasarkan hasil asesment yang
berorientasi pada prioritas
kebutuhan pemerintah daerah
untuk posisi-posisi teknis yang
masih kurang SDMnya.
Pelatihan kepada aparatur melalui;
a) kapacity building need
assesemnt; b) design cepacity
building plan; c) Strategy
pengembangan kapasitas kepada
aparatur pemerintah; dan d)
program pelatihan dan evaluasi.
Lakukan pemantauan terhadap
61
Daftar Masalah atau Isu Solusi untuk antisipasi
Pusat sementara daerah Municipal mengalami kekurangan SDM yang diperlukan guna mengisi posisi-posisi teknis yang strategis dalam pelaksanaan desentralisasi kedepannya.
kinerja pemerintah daerah,
sediakan bantuan teknis untuk
mendukung pemerintahan daerah
pengendalian urbanisasi melalui
pembukaan lapangan kerja dan
memperbaiki infrastruktur dasar di
tingkat Municipal dapat mendorong
masyarakat yang bermukim di kota
kembali ke daerah asal masing-
masing
Strategy pengembangan SDM berdasarkan hasil asesment yang berorientasi pada prioritas kebutuhan pemerintah daerah untuk posisi-posisi teknis yang masih kurang SDMnya.
2. Infrastruktur Fisik;
Potensi untuk merealisasikan desentralisasi akan lambat dan memakan waktu yang cukup banyak akibat minimnya facilitas infrastruktur dasar di daerah pada masa transisi atau persiapan desentralisasi.
Percepatan pembangunan infrastruktur Fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi untuk menciptakan kondisi bagi pelaksanaan desentralisasi.
3. UU Penyelengaraan pemerintah daerah;
Potensi implementasi pelaksanaan Desentralisasi akan terus mengalami penundaan atau akan cukup memakan waktu akibat Masih terbatasnya perundang-undangan yang mengikat dan mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Desentralisasi pemerintahan daerah.
Lobi Politik oleh berbagai elemen yang berkepentingan dan advokasi untuk mendorong percepatan Penyusunan Peraturan Pendukung UU Pemerintah Daerah.
4. Pendapatan daerah;
Potensi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan tinggi akibat Minimnya sumberdaya alam (SDA) dan minimnya potensi ekonomi lainnya sebagai sumber pendapatan daerah di sejumlah daerah untuk membiayai pembangunan daerah.
Pemberlakuan desentralisasi fiscal dan mendorong pemerintahan daerah untuk meLSMptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi Sumber- sumber pendapatan asli daerah berupa: pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah.
Pemerintah memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah
62
Daftar Masalah atau Isu Solusi untuk antisipasi
dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung program-program yang bersifat berkelanjutan untuk memperkuat perekonomian daerah.
5. Minimnya partisipasi Masyarakat;
Potensi gagalnya mencapai tujuan desentralisasi akibat Banyak program pemerintah yang meleset dan tidak merespon kebutuhan masyarakat akibat minimnya partisipasi masya-rakat karena dampak dari minimnya sosialisasi pemerintah kepada msayarakat dan minimnya pember-dayaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif termasuk lemahnya LSM dan Media local.
Melakukan penyuluhan dan empower comunity agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif
memberi ruang kepada LSM dan LSM agar ikut berpartisipasi aktif sebagai social control.
6. Agenda Politik Terselubung;
Potensi gagalnya desentralisasi akibat banyak program pemerintah yang meleset karena elit politik mengabaikan agenda pembangunan yang sebenarnya dan justru mengutamakan agenda politik atau kepentingan pribadi/kelompok yang penuh dengan KKN.
Penerapan good govrnance meliputi;
a) Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan; b) Penegakan disiplin dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika; c) Penerapan asas profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi; d) Pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi masing-masing organisasi dan personil yang bekerja dilingkungan pemerintahan.
Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, berikan insentif bagi kinerja yang bagus dan sediakan bantuan teknis untuk daerah yang tertinggal.
63
Daftar Masalah atau Isu Solusi untuk antisipasi
7. Lemahnya komitmen
pemerintah untuk merealisasikan desentralisasi pemerintahan daerah karena tekanan politik.
Lobi Politik oleh berbagai elemen yang berkepentingan dan advokasi untuk menekan pemerintah untuk merealisasikan desentralisasi sesuai amanah UU TL pasal 5 tentang desentralisasi administrative.
8. Monitoring dan Evaluasi;
Tidak adanya asesment dan evaluasi terhadap beberapa program ujicoba desentralisasi, antaralin seperti program PDD, PDL dan ADN akan berdampak pada potensi munculnya banyak hambatan dan masalah untuk membangun strategy pelaksanaan desentralisasi yang baik, efektif dan efesien kedepannya.
membangun system Monitoring dan evaluasi yang komprehensif terhadap semua program ujicoba terkait desentralisasi.
Laporan hasil evaluasi program-program ujicoba terkait desentralisasi.
9. Penggunaan definisi atau kata kunci;
Pengunaan kata kunci yang yang masih rancu dan membingunkan berpotensi terjadinya salahpaham dan salah interpertasi terhadap konsep-konsep kunci terkait desentralisasi.
Para pembuat kebijakan perlu lebih konsisten dalam mengunakan kata kunci yang dapat mengantarkan berbagai pihak yang berkepen-tingan untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sehinga dapat menghindari pemahaman yang rancu, hal ini bisa dilakukan melalui membuat sebuah "Glosarium"
Glosariu yang telah disusun perlu disosialisasikan mulai dari tingkat para pembuat kebijakan hingga masyarakat biasa agar adanya keseragaman pemahaman istilah-istilah yang muncul.
10. Blueprint;
Dengan tidak adanya Blueprint sebagai arahan kerangka terperinci pelaksanaan desentralisasi dan sebagai landasan pelaksanaan desentralisasi menyebabkan sulitnya memahami arah persiapan pelaksanaan desentralisasi, Tujuan yang ingin dicapai, waktu pelaksanaan, cara pengendalian dll. hal ini berpotensi terhadap lemahnya persiapan yang dilakukan dan
Menyusun Blueprint sebagai landasan pelaksanaan desen-tralisasi dengan Penetapan tujuan dan sasaran, strategi Pelaksanaan program dan fokus kegiatan, · Langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan.
64
Daftar Masalah atau Isu Solusi untuk antisipasi
berdampak pada penundaan atau kegagalan pelaksanaan desentralisasi yang berujung pada mahalnya biaya untuk melakukan pengendalian.
Tabel 5.6 Konsensus Prioritas Masalah
Potensi Masalah
AC01
AC02
AC03
AC04
AC05
AC06
AC07
AC08
Rata
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 6 5 6 6 5 6 6 6 6
4 4 5 6 5 4 5 5 5 5
5 5 5 6 4 6 6 6 5 5
6 5 6 5 3 5 5 5 5 5
7 2 4 4 2 6 4 4 4 4
8 2 3 3 4 3 3 3 3 3
9 2 3 2 3 3 6 6 3 4
10 4 2 6 4 3 4 4 4 4
Tabel 5.7 Hasil Pengelolaan Data
Potensi Masalah Rata
1 6
2 6
3 6
4 6
5 5
6 5
7 eleminate
8 eleminate
9 eleminate
10 eleminate
11 eleminate
Metode Penilaian
1= Tidak berpotensi
2= Potensi rendah
3= Potensi sedang
4= Cukup Berpotensi
5=Berpotensi besar
6=sangat berpotensi
Kategori Low Risk
kategori High Risk
65
Tabel 5.8 Hasil Konsensus Prioritas masalah berdasarkan hasil penggelolaan
Data
Hasil Akhir Konsesnsus Masalah Solusi untuk antisipasi
1. Sumberdaya manusia (SDM) dan Kapasitas manajemen daerah;
a) Minimnya sumberdaya manusia (SDM) dilihat dari aspek kualitas dan kualitas untuk mengisi posisi-posisi estrategis di pemerintahan daerah.
b) Sistem manajemen daerah yang belum memadai karena Masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
c) Urbanisasi, perpindahan penduduk ke kota berdampak pada menumpuknya SDM di Pusat sementara daerah Municipal mengalami kekurangan SDM yang diperlukan guna mengisi posisi-posisi teknis yang strategis dalam pelaksanaan desentralisasi kedepannya
Strategy pengembangan SDM
berdasarkan hasil asesment yang
berorientasi pada prioritas
kebutuhan pemerintah daerah
untuk posisi-posisi teknis yang
masih kurang SDMnya.
Pelatihan kepada aparatur melalui;
a) kapacity building need
assesemnt; b) design cepacity
building plan; c) Strategy
pengembangan kapasitas kepada
aparatur pemerintah; dan d)
program pelatihan dan evaluasi.
Lakukan pemantauan terhadap
kinerja pemerintah daerah,
sediakan bantuan teknis untuk
mendukung pemerintahan daerah
pengendalian urbanisasi melalui
pembukaan lapangan kerja dan
memperbaiki infrastruktur dasar di
tingkat Municipal dapat mendorong
masyarakat yang bermukim di kota
kembali ke daerah asal masing-
masing
2. Sumberdaya manusia (SDM);
Strategy pengembangan SDM berdasarkan hasil asesment yang berorientasi pada prioritas kebutuhan pemerintah daerah untuk posisi-posisi teknis yang masih kurang SDMnya.
3. Infrastruktur Fisik;
Percepatan pembangunan infrastruktur Fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi untuk menciptakan kondisi bagi pelaksanaan desentralisasi.
66
Hasil Akhir Konsesnsus Masalah Solusi untuk antisipasi
4. UU Penyelengaraan pemerintah daerah;
Lobi Politik oleh berbagai elemen yang berkepentingan dan advokasi untuk mendorong percepatan Penyusunan Peraturan Pendukung UU Pemerintah Daerah.
5. Pendapatan daerah; Pemberlakuan desentralisasi fiscal dan mendorong pemerintahan daerah untuk meLSMptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi Sumber-sumber penda-patan asli daerah berupa: pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah.
Pemerintah memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyeleng-garaan pemerintahan daerah dan mendukung program-program yang bersifat berkelanjutan untuk memperkuat rekonomian daerah.
6. Minimnya Partisipasi Masyarakat;
Melakukan penyuluhan dan empower comunity agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif
memberi ruang kepada LSM dan LSM agar ikut berpartisipasi aktif sebagai social control.
7. Agenda Politik terselubung;
Penerapan good govrnance meliputi; a) Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan; b) Penegakan disiplin dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika; c) Penerapan asas profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi; d) Pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi masing-masing organisasi dan personil yang bekerja dilingkungan pemerintahan.
Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, berikan insentif bagi kinerja yang bagus dan sediakan bantuan teknis untuk daerah yang tertinggal.
67
Dari hasil uraian diatas maka Kapasitas manajemen daerah
merupakan permasalahan utama yang perlu diantisipasi dalam
kelembagaan; perbankan; pembagian wilayah pusat administratif;
partisipasi masyarakat; monitoring dan evaluasi; dan blueprint.
Masalah yang paling penting untuk di antisipasi berdasarkan skala
prioritas adalah sebagai berikut : pertama, kapasitas manajemen daerah;
kedua, sumber daya manusia; ketiga, infrastruktur; keempat, UU
penyelenggaraan pemerintah daerah; kelima, pendapatan daerah; dan
keenam, agenda politik. Dengan demikian berdasarkan persepsi
70
akademisi, kapasitas manajemen daerah menjadi prioritas dalam
mengantisipasi masalah penyelenggaraan desentralisasi di Timor Leste.
Persepsi Pengusaha
Hasil capaian konsensus bersama kelompok Pengusaha dalam
menentukan Potensi Masalah dan antisipasi yang dianggap perlu untuk
menghindari gagalnya implementasi desentralisasi di Timor Leste.
Tabel 5.9. Konsensus Masalah
Daftar Konsesnsus Prioritas masalah/Isu
Solusi untuk mengantisipasi
1. Sumber Daya Manusia (SDM);
Kapasitas manajemen daerah saat ini belum memadai dan minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia merupakan suatu masalah yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah di berbagai sektor.
Identifikasi kebutuhan are kapasitas yang perlu dikembangkan dan Pelatihan terhadap aparat pemerintah (yang sudah ada) di masing-masing daerah.
melakukan mapping asesment untuk mengidentifikasi SDM yang tersedia di masing-masing daerah dan melakukan Investment SDM sesuai area prioritas tiap-tiap daerah.
2. Infrastruktur Fisik;
Sektor infrastruktur merupakan masalah yang harus memperoleh perhatian dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, minimnya infrastruktur dasar akan berdampak pada lambatnya pelaksanaan desentralisasi di berbagai sektor.
percepatan pembangunan infrastruktur Fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan desentralisasi.
3. tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat akibat minimnya sumber pendapatan Asli daerah atau Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Penelitian untuk mengidentifikasi potensi-potensi rill yang unggul untuk di kembangkan.
Membangun strategy Pembangunan ekonomi daerah
Desentralisasi fiskal, dimana Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
71
Dana bantuan daerah dari pusta di infestasikan pada sektor rill yang etrategis terutama untuk membangun pembangunan ekonomi daerah yang dianggap potensial berdasarkan strategy pembangunan ekonomi daerah.
4. Kebijakan Fiskal;
Salah satu wujud pelaksanaan Desentralisasi adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal, dimana Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, oleh karena itu UU yang mengatur tentang Kemandirian Desentralisasi Fiskal harus jelas hal ini untuk mengantisipasi pemerintah daerah tergantung pada dana bantuan pemerintah pusat dan mendorong pemerintah daerah agar meLSMptimalisasikan pengunaan sumber-sumber keuangan daerah untuk membiayai pembangunan ekonomi pemerintah daerah.
Penetapan UU yang mengatur Desentralisasi fiskal, dimana Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
5. Perbankan;
Perbangkan menjadi salahsatu isu utama dalam pelaksanaan desentralisasi, Peran dan fungsi Banksangat penting dan diharapkan dapat menghidupkan dan memacu perekonomian daerah. sistem perbankan yang buruk dapat menghambat proses pembangunan ekonomi daerah dan berimbas pada gagalnya desentralisasi .
Pemerintah menjamin dan mendorong expansi perbankan ke daerah dengan system perbankan yang baik melalui pengunaan teknologi dan system perbankan modern untuk menjalankan fungsinya sebagai a) Lembaga keuangan yang dapat meminjamkan uang. b) Lembaga keuangan yang memberi jasa pengiriman uang. dan c) mendukung sirkulasi keuangan daerah untuk mendorong perekonomian daerah.
Pelaksanaan desentralisasi yang dibagi dalam bentuk 13 wilayah, berpotensi menyebabab Lebih dari setengah dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan administrasi pemerintahan.
Pembagian wilayah administratif dalam bentuk regional, yaitu Regional satu meliputi wilayah Barat, Regional dua meliputi wilayah tengah, regional tiga meliputi wilayah Timur sedangkan Oecusse masuk pada Zona espesial Ekonomi.
7. Sektor swasta:
Pemerintah daerah Sulit mencapai kemandirian ekonomi karena sektor swasta di daerah sangat rapuh mengingat terbatasnya Modal usaha, minimnya ketrampilan dalam berwirausaha, kurang mandiri, termasuk kondisi infrastruktur yang masih terbatas, berdampak besar terhadap perekonomian daerah mengingat sektor swasta merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Training pemberdayaan tentang kewirausahaan.
Membentuk kamar dagang municipal
Memberi isentif dalam bentuk kredit dengan bunga kecil.
Tabel 5.10. Konsensus Prioritas Masalah
Potensi Masalah
EEXP01
EEXP02
EEXP03
EEXP04
EEXP05
EEXP06
Rata
1 6 6 6 6 6 6 6
2 5 6 6 6 5 6 6
3 4 4 5 4 5 4 4
4 5 6 6 5 5 6 6
5 5 6 6 6 5 6 6
6 4 4 5 4 3 4 4
7 6 5 6 6 6 6 6
73
Tabel 5.11 Hasil Pengelolaan Data
Potensi Masalah
Rata
1 6
2 6
3 4
4 6
5 6
6 4
7 6
Tabel 5.12 Hasil Konsensus Prioritas masalah berdasarkan hasil penggelolaan
Data.
Daftar Konsesnsus Prioritas masalah/Isu
Solusi untuk mengantisipasi
1. Sumber Daya
Manusia (SDM);
Identifikasi kebutuhan are kapasitas yang perlu dikembangkan dan Pelatihan terhadap aparat pemerintah (yang sudah ada) di masing-masing daerah.
melakukan mapping asesment untuk mengidentifikasi SDM yang tersedia di masing-masing daerah dan melakukan Investment SDM sesuai area prioritas tiap-tiap daerah.
2. Infrastruktur Fisik;
percepatan pembangunan infrastruktur Fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan desentralisasi.
3. Kebijakan Fiskal Penetapan UU yang mengatur Desentralisasi fiskal, dimana Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
4. Perbankan; Pemerintah menjamin dan mendorong expansi perbankan ke daerah dengan system perbankan yang baik melalui pengunaan teknologi dan system perbankan modern untuk menjalankan fungsinya sebagai a) Lembaga keuangan yang dapat meminjamkan uang. b) Lembaga keuangan yang memberi jasa pengiriman uang. dan c) mendukung sirkulasi keuangan daerah untuk mendorong perekonomian daerah.
Metode Penilaian 1= Tidak berpotensi 2= Potensi rendah 3= Potensi sedang 4= Cukup Berpotensi 5=Berpotensi besar 6=sangat berpotensi
Kategori Low Risk
kategori High Risk
74
Daftar Konsesnsus Prioritas masalah/Isu
Solusi untuk mengantisipasi
5. Sektor swasta: Training pemberdayaan tentang kewirausahaan.
Membentuk kamar dagang municipal
Memberi isentif dalam bentuk kredit dengan bunga kecil.
Dari hasil konsensus diatas menunjukan Sumber Daya Manusia
(SDM) perlu diperhatikan dalam penyelenggaran desentralisasi.
Menurut Adolnando Amaral (Econom dan sector Swasta) bahwa
kapasitas manajemen yang belum memadai serta minimnya kualitas
SDM dapat menjadi masalah dalam penyeleggaraan desentralisasi di
berbagai daerah. Sehingga, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan
kapasitas yang perlu dikembangkan melalui pelatihan terhadap
aparatur pemerintah di setiap daerah. Disisi lain, Infrastruktur harus
dikembangkan. Pandangan Lucas menunjukan bahwa masalah yang
harus memperoleh perhatian dalam penyelenggaraan desentralisasi
minimnya infrastruktur penunjang sehingga diperlukan percepatan
pembangunan infrastruktur.
Kebijakan fiskal merupakan bagian yang sangat esensial dalam
pemanfaatan sumber dana pengembangan daerah. Pandangan Estevao
Da Costa Belo (ekonom dan rektor Unpaz) menunjukan bahwa salah
satu wujud pelaksanaan desentralisasi adalah dengan adanya otonomi
dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal
atau desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah diberikan sumber
keuangan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang menjadi
hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu undang-undang yangmengatur
tentang kemandirian desentralisasi fiskal harus jelas sehingga dapat
diantisipasi masalah yang timbul dari pemanfaatan dana untuk
pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk ditetapkan
undang-undang yang mengatur desentralisasi fiskal dalam
desentralisasi.
Perbankan menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan
desentralisasi. Pandangan Oscar Lima (Presiden Kamar Dagang Timor
75
Leste) yang menunjukan bahwa peran dan funsi Bank sangat penting
dan diharapkan dapat menghidupkan serta memacu perekonomian
daerah. Sistem perbankan yang buruk dapat menghambat proses
pembangunan ekonomi daerah yang berdampak pada gagalnya
desentralisasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu menjamin dan
mendorong serta memperluas perbankan ke daerah dengan sistem
perbankan yang baik, melalui penggunaan teknologi dan sistem
perbankan modern untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga
keuangan yang dapat meminjamkan uang kepada masyarakat untuk
berwirausaha, lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa
pengiriman atau transaksi, mendukung sirkulasi keuangan daerah.
Disisi lain, pemerintah daerah akan sulit mencapai kemandirian
ekonomi tanpa keterlibatan sektor swasta. Pandangan Rui Gomes
(Ekonom dan Director Organisasi sipil Presiden Repoblik Timor Leste)
menunjukan bahwa minimnya sektor swasta di daerah disebabkan oleh
terbatasnya akses terhaadap modal usaha oleh sebab itu perlu
dilakukan pelatihan tentang kewirausahaan, menyediakan pasar serta
meminjamkan modal untuk memulai, mengembangkan dan
mempertahankan usaha demi pertumbuhan ekonomi daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan keuangan
daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi harus diperhatikan.
Pandangan Fernando Baptista Anuno (Econom dan Dekan Fakultas
Ekonomi)menunjukan bahwa tidak tercapainya kesejahteraan
masyrakat juga diakibatkan oleh minimnya PAD dan terbatasnya
kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, perlu
dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi potensi rill yang dapat
dikembangkan, merancang strategi pembangunan ekonomi daerah,
desentralisasi fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah diberikan
sumber keuangan untuk meLSMptimalkan urusan pemerintahan di
daerah, memperoleh dana bantuan dari pusat yang diinvestasikan pada
sektor rill terutama untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Secara umum, persepsi pengusaha menunjukan bahwa hanya
beberapa masalah yang disepakati untuk diantisipasi yaitu masalah
sumber daya manusia; infrastruktur fisik; kebijakan fiskal; perbankan;
76
dan sektor swasta. Sedangkan masalah yang berdasarkan persepsi
pengusaha tidak diprioritaskan ialah masalah kapasitas manajemen
daerah; UU penyelenggaraan pemerintah daerah; pendapatan daerah;
wilayah pusat administratif; partisipasi masyarakat; monitoring dan
evaluasi; dan blueprint. Masalah yang paling penting untuk di
antisipasi berdasarkan skala prioritas adalah sebagai berikut : pertama,
sumber daya manusia; kedua, infrastruktur; ketiga, kebijakan fiskal;
keempat, perbankan; kelima, sektor swasta. Dengan demikian
berdasarkan persepsi pengusaha, sumber daya manusia menjadi
prioritas dalam mengantisipasi masalah penyelenggaraan desentralisasi
di Timor Leste.
Persepsi Aktor Organisasi Kemasyarakatan (LSM)
Proses penjaringan Presepsi LSM dilakukan mengunakan
metode Fokus Group Diskusi, Mula-mula Peneliti menyebarkan
Kuesioner kepada kelompok LSM kemudian hasil kuesioner tersebut
dirangkum dan dijadikan bahan FGD. Tahap selanjutnya pada hari
pelaksanaan FGD Peneliti mempersentasikan hasil rangkuman
kemudian anggota kelompok diberi waktu untuk mendiskusikan dan
menentukan isu mana yang perlu dibahas dan isu mana yang perlu di
eliminasi. pada tahap selanjutnya dalam proses FGD adalah
kesepakatan dalam mencapai konsensus tentang identifikasi isu mana
yang menjadi prioritas berdasarkan urutan. proses tersebut berjalan
dalam diskusi dan tidak mengunakan teknik pemberian bobot nilai
karena tidak ada intervensi dari anggota lain dan proses tersebut
berjalan tampa ada perdebatan berarti karena konsensus dihasilkan
melalui persetujuan bersama.
77
Tabel 5.13 Hasil Konsensus FGD LSM
Daftar Masalah atau Isu Solusi untuk antisipasi
1. Infrastruktur;
Sektor infrastruktur merupakan masalah yang harus memperoleh perhatian dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, minimnya infrastruktur dasar akan berdampak pada lambatnya pelaksanaan desentralisasi di berbagai sektor.
percepatan pembangunan infrastruktur fisik dasar yang masuk dalam kategori prioritas pada tahap pra kondisi pelaksanaan desentralisasi.
2. Penyalagunaan wewenang;
Potensi besarnya pengaruh politik dimana hal tersebut menyebabkan hal-hal teknis dalam pembangunan diabaikan sehingah tujuan pembangunan terhambat dan munculnya KKN (isu ini sangat dominan saat ini)
Mendorong pemerintah daerah utuk menerapkan system Good governance,
Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan memberi ruang yang besar bagi partisipasi LSM dan media untuk ikut meLSMntrol jalannya pemerintahan derah.
3. Pembagian Wilayah Administratif;
Pelaksanaan desentralisasi yang dibagi dalam bentuk 13 wilayah, berpotensi menyebabab Lebih dari setengah dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan administrasi pemerintahan.
Pembagian wilayah administratif dalam bentuk regional, yaitu Regional satu meliputi wilayah Barat, Regional dua meliputi wilayah tengah, regional tiga meliputi wilayah Timur sedangkan Oecusse masuk pada Zona espesial Ekonomi.
4. Kelembagaan;
Sumberdaya Aparatur pemerintah yang minim, sifat ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat, kterbatasan Sarana dan prasarana, penetapan system birokrasi dan pelaksanaan standar pelayanan minimum yang belum tertata baik hal ini akan berdampak pada redahnya kualitas layanan publik dan hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah.
Penataan kelembagaan yang baik, efisien dan efektif
Mengadopsi e-Goverment untuk meningkatkan efisiensi: ICT membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik.
Pengembangan Kapasitas aparatur pemerintah daerah
Membangun infrastruktur sarana prasarana untuk menfasilitasi kinerja lembaga pemerintahan daerah.
78
Daftar Masalah atau Isu Solusi untuk antisipasi
5. Kapasitas manajemen daerah;
Kapasitas Daerah yang belum memadai karena Masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
Pelatihan kepada aparatur melalui; a) kapacity building need assesemnt; b) design cepacity building plan; c) Strategy pengembangan kapasitas kepada aparatur pemerintah; dan d) program pelatihan dan evaluasi.
Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, sediakan bantuan teknis untuk mendukung pemerintahan daerah
6. Potensi minimnya Partisipasi Masyarakat;
Potensi gagalnya mencapai tujuan desentralisasi akibat Banyak program pemerintah yang meleset dan tidak merespon kebutuhan masyarakat akibat minimnya partisipasi masyarakat karena dampak dari minimnya sosialisasi pemerintah kepada msayarakat dan minimnya pemberdayaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif termasuk lemahnya LSM dan Media local.
Melakukan penyuluhan dan empower comunity agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif
memberi ruang kepada LSM dan LSM agar ikut berpartisipasi aktif sebagai social control.
7. Agenda Politik;
Potensi gagalnya desentralisasi akibat banyak program pemerintah yang meleset karena elit politik mengabaikan agenda pembangunan yang sebenarnya dan justru mengutamakan agenda politik atau kepentingan pribadi/kelompok yang penuh dengan KKN.
Penerapan good govrnance meliputi;
a) Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan; b) Penegakan disiplin dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika; c) Penerapan asas profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi; d) Pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi masing-masing organisasi dan personil yang bekerja dilingkungan pemerintahan.
Lakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, berikan insentif bagi kinerja yang bagus dan sediakan bantuan teknis untuk daerah yang tertinggal.
8. Monitoring dan Evaluasi;
Tidak adanya asesment dan evaluasi terhadap beberapa program ujicoba desentralisasi, antaralin seperti program PDD, PDL dan ADN akan
membangun system Monitoring dan evaluasi yang komprehensif terhadap semua program ujicoba terkait desentralisasi.
Laporan hasil evaluasi program-program ujicoba terkait
79
Daftar Masalah atau Isu Solusi untuk antisipasi
berdampak pada potensi munculnya banyak hambatan dan masalah untuk membangun strategy pelaksanaan desentralisasi yang baik, efektif dan efesien kedepannya.
desentralisasi.
9. Blueprint;
Dengan tidak adanya Blueprint sebagai arahan kerangka terperinci pelaksanaan desentralisasi dan sebagai landasan pelaksanaan desentralisasi menyebabkan sulitnya memahami arah persiapan pelaksanaan desentralisasi, Tujuan yang ingin dicapai, waktu pelaksanaan, cara pengendalian dll. hal ini berpotensi terhadap lemahnya persiapan yang dilakukan dan berdampak pada penundaan atau kegagalan pelaksanaan desentralisasi yang berujung pada mahalnya biaya untuk melakukan pengendalian.
Menyusun Blueprint sebagai landasan pelaksanaan desentralisasi dengan Penetapan tujuan dan sasaran, strategi Pelaksanaan program dan fokus kegiatan, Langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan.
Berikut adalah beberapa kesepakatan antara para aktor terkait
dengan persiapan penyelenggaran desentralisasi administratif dan
pemerintahan daerah di Timor Leste. Pandangan Saturnino Amaral
menunjukan bahwa infrastruktur menjadi prioritas pertama dalam
mengantisipasi masalah yang timbul akibat desentralisasi. Menurutnya,
infrastruktur yang minim akan berdampak pada terhambatnya
penyelenggaraan desentralisasi sehingga perlu dilakukan percepatan
pembangunan infrastruktur fisik dasar. Selain itu, Dinora juga
berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang menjadi prioritas ke
dua karena memiliki kaitannya dengan politik juga memiliki pengaruh
yang signifikan dalam pembangunan terkait dengan adanya tindak
korup dari pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, pemerintah
diharapkan dapat menerapkan sistem tatakelola yang baik serta
melakukan pemberdayaan masayarakat untuk meLSMntrol jalannya
pemerintahan.
80
Pembagian wilayah pusat administratif menjadi penting untuk
diantisipasi dalam proses penyelenggaraan desentralisasi. Pandangan
Hugo Fernades(Director For Public Policy and institucional estrangtening The Asia Foundation) menunjukan bahwa pelaksanaan
desentralisasi yang dibagi dalam bentuk 13 wilayahmunicipal, berpotensi menyebabkan lebih dari setengah dana yang seharusnya
digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat,
dialihkan untuk membiayai gaji pegawai dan administrasi
pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembagian wilayah
administratif dalam bentuk regional satu meliputi wilayah barat,
regional dua meliputi wilayah tengah, regional tiga meliputi wilayah
timur sedangkan Oecusse masuk pada wilayah ekonomi khusus. Selain
itu, pandangan Jenilto Neves (Directu LSM Asociasaun Mane Kontra Violensia) menunjukan bahwa kelembagaan juga menjadi penting
untuk dioptimalkan, sehingga perlu ditatakelola struktur dan fungsi
lembaga yang baik, efisien dan efektir dengan mengadopsi sistem
pemerintahan yang memadai. Disisi lain, pandangan Adilson Da Costa
(Peneiti di LSM Lao Hamutuk) menunjukan bahwa kapasitas
manajemen daerah masih perlu ditingkatkan melalui berbagai program
pengendalian dan pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah
sehingga mampu mendukung penyelenggaraan desentralisasi.
Partisipasi masyarakat dalam desentralisasi perlu ditingkatkan
sehingga mendukung penyelenggaraan desentralisasi. Pandangan
Estefanus Koli (Kordinator LSM Mata Dalan Ba Instituto) menunjukan
bahwa melalui adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
desentraliasi, fungsi pemerintahan dapat diawasi secara langsung oleh
masyarakat karena sasaran pembangunan yang mampu menjawab
kebutuhan masyarakat, serta memberikan peluang kepada komunitas
atau organisasi berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
menjalankan fungsinya sebagai pengendali sosial di Timor Leste. Selain
itu,pandangan Arsenio Prreira da Silva (Direktur Forum LSM Timor
Leste) mengingatkan kembali tentang dampak dari politik terhadap
penyelenggaraan desentralisasi, sehingga perlu dilakukan monitoring
dan evaluasi. Tidak hanya penilaian dan evaluasi terhadap program
ujicoba desentralisasi seperti program PDD, PDL dan ADN melainkan
81
dapat menjadi strategi yang baik, efektif dan efisien. Oleh sebab itu
perlu dilakukan pengendalian penuh terhadap semua program uji coba
desentralisasi di Timor Leste. Selain itu, Blueprint menjadi sangat
penting. Tidak adanya blueprint sebagai arah pembangunan atau
kerangka pelaksanaan desentralisasi yang jelas maka sulit untuk
mencapai tujuan desentralisasi. Oleh sebab itu perlu dilaksanakan
progam dan fokus kegiatan berdasarkan kerangka yang jelas untuk
diimplementasikan, terutama pada proses penyelenggaraan
desentralisasi.
Secara umum, persepsi aktor organisasi kemasyarakat
menunjukan bahwa hanya beberapa masalah yang disepakati untuk
diantisipasi yaitu masalah sumber daya manusia; infrastruktur fisik;
penyalahgunaan wewenang; kelembagaan; pembagian wilayah
administratif; partisipasi masyarakat; agenda politik; monitoring dan
evaluasi; blueprint. Sedangkan masalah yang berdasarkan persepsi
aktor organisasi kemasyarakatan tidak diprioritaskan ialah masalah
kapasitas manajemen daerah; UU penyelenggaraan pemerintah daerah;