50 BAB V PEMBAHASAN Peran Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri di Indonesia dalam menangani Transnasional Crime di Perbatasan Indonesia-PNG. 5.1 Kerjasama BPKLN Indonesia dengan PNG di Pos Pelayanan Lintas Batas (PPLB) Skouw RI-PNG. Indonesia sejak merdeka pada 17 Agustus Tahun 1945, konstruksi kerjasama Bilateral atau hubungan luar negeri Indonesia sudah dimulai. Bersama negara sahabat berbagai forum baik itu Multilateral, Regional, dan Bilateral sudah di rancang. Indonesia juga dalam melakukan kerjasama konsep promosi yang dipakai dengan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mengintervensi domestik negara lain, tidak melakukan kekerasan serta melakukan konsultasi dan tidak mengambil keputusan sendiri tetapi mengutamakan musyawara untuk mufakat. Non-self governing teritory yang merupakan satu teritori khusus juga 162 negara telah menjalin kerjasama Bilateral dengan Indonesia saat ini. Indonesia memiliki mitra kerja negara-negara yang terletak di delapan kawasan (Eropa Tengah dan Timur, Eropa Barat, Amerika Selatan dan Karibia, Amerika Utara dan Tengah, Asia Selatan dan Tengah, Asia Timur dan Pasifik Timur Tengah dan Timur) (kemenlu RI, 2015) Dari 162 negara yang menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan Indonesia, Papua New Guinea merupakan salah satu mitra kerja Indonesia di kawasan Asia Pasifik yang berbatasan darat dan laut. Persoalan utama Indonesia-PNG yaitu dalam penanggulangan masalah perbatasan negara, pelintas batas ilegal, penyelundupan narkoba. Untuk menangani masalah transnasional crime di perbatasan Indonesia-PNG yang temuannya pada pos lintas batas Skow Jayapura maka Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri melalu bidang lintas bataslah yang memiliki wewenang untuk menangani masalah transnasional crime. Bidang lintas batas bekerja tentunya tidak sendiri tetapi menggandeng lembaga lain yang memiliki profesionalisme kerja sesuai bidang keahlian lembaga masing-masing. Lembaga- lembaga itu antara lain adalah CIQS yang merupakan singkatan dari (C)Customs, (I) Immigrations, (Q)Quarantine), (S) Security. Keempat lembaga ini di fasilitasi langsung oleh Badan perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri.
27
Embed
BAB V PEMBAHASAN Peran Badan Perbatasan dan …...BAB V. PEMBAHASAN. Peran Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri di Indonesia dalam ... di kawasan perbatasan. untuk melintas perbatasan,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
50
BAB V
PEMBAHASAN
Peran Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri di Indonesia dalam
menangani Transnasional Crime di Perbatasan Indonesia-PNG.
5.1 Kerjasama BPKLN Indonesia dengan PNG di Pos Pelayanan Lintas
Batas (PPLB) Skouw RI-PNG.
Indonesia sejak merdeka pada 17 Agustus Tahun 1945, konstruksi kerjasama Bilateral
atau hubungan luar negeri Indonesia sudah dimulai. Bersama negara sahabat berbagai forum
baik itu Multilateral, Regional, dan Bilateral sudah di rancang. Indonesia juga dalam
melakukan kerjasama konsep promosi yang dipakai dengan bentuk kehidupan masyarakat
yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mengintervensi domestik
negara lain, tidak melakukan kekerasan serta melakukan konsultasi dan tidak mengambil
keputusan sendiri tetapi mengutamakan musyawara untuk mufakat.
Non-self governing teritory yang merupakan satu teritori khusus juga 162 negara
telah menjalin kerjasama Bilateral dengan Indonesia saat ini. Indonesia memiliki mitra kerja
negara-negara yang terletak di delapan kawasan (Eropa Tengah dan Timur, Eropa Barat,
Amerika Selatan dan Karibia, Amerika Utara dan Tengah, Asia Selatan dan Tengah, Asia
Timur dan Pasifik Timur Tengah dan Timur) (kemenlu RI, 2015)
Dari 162 negara yang menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan Indonesia,
Papua New Guinea merupakan salah satu mitra kerja Indonesia di kawasan Asia Pasifik yang
berbatasan darat dan laut. Persoalan utama Indonesia-PNG yaitu dalam penanggulangan
masalah perbatasan negara, pelintas batas ilegal, penyelundupan narkoba. Untuk menangani
masalah transnasional crime di perbatasan Indonesia-PNG yang temuannya pada pos lintas
batas Skow Jayapura maka Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri melalu bidang
lintas bataslah yang memiliki wewenang untuk menangani masalah transnasional crime.
Bidang lintas batas bekerja tentunya tidak sendiri tetapi menggandeng lembaga lain yang
memiliki profesionalisme kerja sesuai bidang keahlian lembaga masing-masing. Lembaga-
lembaga itu antara lain adalah CIQS yang merupakan singkatan dari (C)Customs, (I)
Immigrations, (Q)Quarantine), (S) Security. Keempat lembaga ini di fasilitasi langsung oleh
Badan perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri.
51
5.1.1 Kerjasama Bilateral BPKLN dengan PNG
Kerjasama Internasional (Internasional Coperation) menurut H.Kusnadi (2003) suatu
negara dengan negara lain melakukan hubungan itulah bentuk kerjasama. Orientasinya
kebutuhan rakyat juga kepentingan semua negara di dunia. Kerjsama Internasional dilakukan
pada bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan dan ekonomi yang
berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Aspek kerjasama adalah tujuan
yang ingin dicapai. Tujuan kerjasama yaitu untuk mencapai tujuan yang lebih baik di
bandingkan jika dikelola sendiri. Negara dan masa depan negara akan lebih sulit kalau tidak
lakukan kerjasama. sudah kodratnya, tidak ada satu pun negara yang akan sanggup menjamin
eksistensinya ke depan bila dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dengan sendirian,
mereka butuh kerjasama (cooperate).
Bentuk kerjasama sangat diperlukan mengingat dalam pembahasan ini penulis
menggunakan bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan PNG.
Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Negara ditandai
dengan hubungan diplomatik, bentuk perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Hal yang
serupa juga dikatakan oleh Kruse& Karya,(2013) bahwa “konsep kerjasama bilateral yang
dilakukan antar negara menjadi hal yang sangat penting dalam studi hubungan internasional.
Kerjasama bilateral merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dalam
berbagai aspek kehidupan guna tercapainya tujuan bersama. Kerjasama bilateral dapat
berbentuk kerjasama diplomatik yang ditandai dengan hubungan erat antara lembaga-
lembaga antar negara”.
Sehingga pada kerjasama bilateral RI-PNG tentu ada hal-hal yang menjadi persetujuan
bagi kedua negara dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, petahanan keamanan, ekonomi
dan kebudayaan dalam kerjasama bilateral itu. Berikut bentuk hubungan kerjasama
Indonesia-PNG yang penulis jelaskan pada paragraf berikut di bawa ini dan bagaimana
implikasinya terhadap penangan masalah transnasional crime.
Basic agreement RI –PNG tentang Perbatasan Tahun 2013
ada pada pengaturan perbatasan RI-PNG di dasarkan pada persetujuan dasar tentang
perjanjian perbatasan kedua negara (Basic agreement on border Arrangements Between the
Republic of Indonesia and the republic of Papua New Guinea) pada tahun 1973, yang
kemudian diperbaharui pada tahun 2013. Isinya Kedua negara sepakat untuk menjadikan
masalah lintas orang dan barang dari dan ke wilayah perbatasan di atur bersama dalam
52
perjanjian khusus. Kawasan perbatasan terdiri dari census divisions di dalam Papua New
Guinea dan kampung-kampung perbatasan di dalam wilayah Indonesia, dimana perbatasan
merupakan bagian dari cencus divisions dan kampung-kampung tersebut .
Ada beberapa aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah
perbatasan sehingga itu menjadi acuan bagi kedua negara untuk menetapkan aturan bagi
masyarakat di kedua negara. Setiap negara akan tetap mengakui dan mengijinkan pergerakan
yang dilakukan oleh penduduk tradisional dan warga perbatasan yang merupakan warga
negara dari masing – masing negara yang karena kelahiran atau perkawinan bertempat tinggal
di kawasan perbatasan. untuk melintas perbatasan, yang terkait dengan kegiatan-kegiatan
tradisional di dalam kawasan perbatasan seperti hubungan sosial dan upacara-upacara
termasuk perkawinan, perkebunan, berburu, pengumpulan dan penggunaan tanah lainnya,
perdagangan tradisional di perbatasan, olahraga, dan aktifitas aktifitas kebudayaan.
Penulis mencoba untuk memberikan informasi mengenai masalah transnasional crime
yang terjadi di perbatasan Indonesia-PNG. Di perbatasan, pada pos pelayanan lintas batas
dari keempat instansi, instansi apa yang menangani mengenai pelintas batas ilegal,
penyeludupan, dan masalah transnasional crime lainnya.
Dalam pembahasan ini, penulis menganalisis menggunakan teori kerjasama internasional.
Hubungan bilateral menjadi pisau analisis penulis dalam menggali sejauhmana peran badan
perbatasan bersama instansi yang ikut melakukan pelayanan terhadap pelintas batas dan
barang bawaan. Ada transnasional crime juga yang menjadi konsep bagi penulis dalam
melihat aktifitas terorganisir yang terjadi di perbatasan pada pos pelayanan lintas batas
(PPLB Skouw) Kota Jayapura.
5.2 Beacukai (customs)
Tugas dan fungsi dari Bea Cukai adalah menjaga di perbatasan dan pintu-pintu masuk
seperti pelabuhan juga bandara. Ada juga melindungi masyarakat dari pemasukan barang-
barang ilegal dan berbahaya. Adapun upaya yang dilakukan oleh beacukai untuk mencegah
upaya penyeludupan barang-barang ilegal seperti narkotika, psikotropika, dan prekursor
(NPP) dan barang kategori yang dilarang dan yang dibatasi lainnya seperti ballpres (pakaian
bekas) , produk pangan seperti bawang, beras, dan gula. (warta beacukai, 2016)
Adapun masalah transnasional crime yang berhasil dilakukan penindakan pencegahan
oleh petugas Bea Cukai di pos lintas batas Skouw Wutung seperti “ pada tanggal 9 bulan desember
2014, Petugas Bea Cukai KPPBC TMP C Jayapura berhasil melakukan Penegahan 100 gram lintingan ganja
53
(marijuana) di Pos Lintas Batas Skow – Wutung. Pada tanggal 4 Desember 2014, Petugas Bea Cukai KPPBC
TMP C Jayapura berhasil melakukan penegahan 1 (satu) pcs amunisi peluru kaliber 7.62mm jenis mouser dan
100 gram lintingan ganja (marijuana). Pada 15 September 2015, Petugas Bea Cukai KPPBC TMP C Jayapura
berhasil melakukan penegahan terhadap aksi Penyelundupan narkotika Shabujenis Amphetamines &
Methaphetamine. Pada 26 November 2015 Petugas Bea Cukai KPPBC TMP C Jayapura kembali berhasil lagi
menggagalkan aksi penyeludupan Ganja seberat 24 gram”. Dari kasus yang di tangani oleh petugas
Bea Cukai di pos lintas batas Skouw pada tahun 2014 dan 2015, kasus penyeludupan
narkotika jenis ganja yang mendominasi.
Hubungan Internasional memiliki keterkaitan dengan kejahatan Transnasional
(transnasional crime) yang mana salah satu bentuknya kejahatan itu seperti narkoba. Hal ini
banyak terjadi penyelundupan obat-obat terlarang seperti ganja sehingga kontrol dan
pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwajib tentu terus ditingkatkan. Bea Cukai yang
mengontrol barang masuk dari impor maupun dari daerah luar Papua. Ada hambatan pada
saat melakukan pemeriksaan pada pelintas batas tradisional. Hambatan itu terjadi pada saat
petugas beacukai sedang dalam memberi pelayanan kepabeanan, terjadi dan di alami oleh
Bapak Andi Yusuf bahwa “ waktu berada di PPLB Skouw sedang memeriksa barang bawaan oleh
pelintas batas tradisonal waktu itu Ibu-ibu, ada hambatan yang dialami yaitu Ibu atau dalam bahasa akrab Papua
sering disebut mama melalukan perlawanan dengan konflik mulut atau adu berargumen bersama petugas Bea
Cukai yang dikira mau menyita barang bawaan dari Pada Ibu selaku pelintas batas tradisional, padahal ternyata
petugas Bea Cukai hanya melaksanakan tugas dengan melakukan pemeriksaan dan itu sudah dilakukan sesuai
prosedur tetapi yang terjadi petugas pos Bea Cukai tidak dapat melakukan pemeriksaan sehingga membiarkan
Ibu tersebut melintas batas pos pemeriksaan”. Pemeriksaan ini dilakukan pada ibu orang Papua yang
bagi penulis, tidak bisa pendekatan yang diterapkan untuk memeriksa perempuan itu di
lakukan oleh laki-laki. Harus ada petugas perempuan sehingga lebih dekat pada tutur kata dan
bahasa pesan mengenai aturan dengan perasaan yang lembut dapat di terima oleh perempuan.
Perbedaan karakter membuat cepatnya muncul konflik karena salah paham. Ketegangan
tradisi lokal dan nasional ini terjadi oleh karena aturan negara untuk mencapai kepentingan
nasional. Penulis mengamati pola interaksi yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat
tradisional di pos pelayanan lintas batas sangat tidak menghormati derajat sebagai sesama
manusia. Kurang baik ketika masyarakat di usir secara paksa untuk pulang kembali ke
kampung mereka karena bukan hari pasar kemudian masyakarakat melakukan kunjungan. Ini
faktor yang bisa menghadirkan ketegangan antara masyarakat tradisional dengan petugas di
pos pelayanan lintas batas. Kejadian yang di alami oleh ibu ini bagi penulis, tidak sukanya
masyarakat tradisional terhadap petugas karena pola pelayanan yang tidak menghargai
masyrakat tradisional. Meskipun penegakan hukum tetap dilakukan karena aturan negara.
54
Barang yang tidak sesuai dengan standar barang batasan juga yang dilarang seperti
ganja akan langsung di sita dan selanjutnya di musnahkan atau tidak dari pihak Bea Cukai
menyerahkan kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian untuk memusnahkan dan
dengan memberikan efek jera serta memenjarakan oknum yang membawa obat-obat
terlarang tersebut.
Untuk saat ini Penanganan yang dilakukan oleh pihak berwajib perlu di tingkatkan
lebih maksimal sehingga ganja yang masuk dari wilayah Skow Wutung ke wilayah kota
Jayapura tidak begitu tinggi penyebarannya. Malangnya kasus ganja ini beredar di kalangan
anak-anak SMP dan SMA yang mengkonsumsi ganja sekaligus mengedarkan di lingkungan
sekolah pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Berbeda dengan yang terjadi
di Lampung, guru ngaji mengedarkan ganja di lingkungan masjid dan di rumahnya juga di
perdagangkan ke beberapa desa yang ada di sekitarnya dengan motif sebagai pedagang
asongan. Jadi penyebaran ganja di dua daerah yang berbeda ini bukan hanya murid SMP dan
SMA saja tetapi juga guru-guru sekolah yang mengajar di sekolah tersebut. Hal ini bisa
terjadi karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang secara perlahan melewati persaingan yang
tidak dapat di sangkal secara cepat meningkat tajam.
Motif penyebaran ganja di Kota Jayapura yang dilakukan oleh individu atau
kelompok transnasional crime yang meningkat tajam menghadirkan pertanyaan bagi penulis,
Adakah tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai ketika menemukan dan menyita
ganja lewat barang masuk? Kalau ada, Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Bea Cukai
dalam menanganinya,prosesnya seperti apa? Sehingga barang haram seperti ganja ini tidak
lagi berputar kembali aktifitas penyebarannya sampai kepada kalangan masyarakat luas di
Kota Jayapura. terlebih anak-anak usia remaja 12-16 tahun yang kebanyakan duduk di
bangku SMP dan SMA, karena sangat disayangkan narkoba jenis ganja ini ditemukan
langsung bisa dimusnahkan dan individu atau kelompok seperti anak-anak sekolah yang
memakai sekaligus mengedarkan bisa dipersulit bahkan ditiadakan dari Kota Jayapura.
lantaran anak masih dibawa umur rata-rata.
Dampak yang disebabkan oleh penggunaan ganja ini akibatnya orang menjadi
kehilangan kendali, masalah paru-paru, kecanduan, sakit jiwa, mengganggu sistem produksi,
melakukan aksi kriminalitas,dan masuk penjara. Di kota Jayapura angka pemakaian narkoba
70% anak-anak usia produktif yang masih menempuh pendidikan baik di SMP,SMA, dan
perguruan tinggi. hal itu mengakibatkan cara pandang untuk mengikuti proses belajar
55
mengajar di ruang kelas sangat lambat dan sulit bagi siswa/i, mahasiswa untuk menyerap
ilmu yang di berikan oleh guru dan dosen itu sulit, sehingga hanya mau tidur di kelas dan
bermalas-malasan.
Sehubungan dengan tujuan dari pada kantor Bea Cukai untuk melindungai masyarakat
yang berada di Kota Jayapura maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai acuan dalam
melihat tindak lanjut yang di lakukan oleh Bea Cukai lintas darat Kota Jayapura Perbatasan
RI-PNG dan lintas laut Pelabuhan Jayapura ketika mahasiswa melakukan magang di kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura.
Pada Kantor Bea Cukai Jayapura, pos lintas batas yang berada jauh dari kota dan
setiap pegawai yang ditugaskan ke sana harus menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam untuk
dapat sampai di PPLB itu. menurut hemat penulis kurang disiplin.tidak disiplin itu juga
berdampak dari akses yang tidak sebanding dengan layaknya kota yang kita dapat
memperoleh kebutuhan manusia dengan mudah. Terbalik dengan daerah perbatasan yang
masih dengan sampai saat ini belum memiliki akses terhadap pasar yang layak dan harga
yang terjangkau. Jadi bagi penulis profesionalitas seorang abdi negara hanya bisa dibuktikan
dengan melihat kedisiplinan. Hanya dengan disiplin segala sesuatu dapat berjalan dengan
lancar,karena abdi negara ketika disiplin kualitas dari pada skill, knowledge, ettitude dapat
berjalan dengan seimbang karena keberadaan dari pada abdi negara di tempat tugas selalu
tepat waktu. Waktu kalau sudah ditepati maka secara otomatis pekerjaan yang diemban dapat
diselesaikan sesuai target. Kekurangan yang ada di hari esok dapat diselesaikan di awal
menyangkut pekerjaan. Semangat untuk bekerja oleh seorang abdi negara harus selalu
dimiliki terus menerus setiap saat ketika masih mengabdi sehingga pekerjaan itu yang tadinya
terasa sulit dapat diselesaikan dengan muda karena punya komitmen yang kuat oleh semangat
untuk bekerja mengawasi PPLB Skow dari ancaman Transnasional crime.
Keadaan penduduk perbatasan RI-PNG yang penulis amati dari dulu sampai sekarang
dan terakhir tanggal 16 Juni 2016 ketika penulis melakukan observasi ke perbatasan, baru ada
perubahan baru yang dilakukan oleh walikota Jayapura Dr.Drs. Benhur Tommy Mano,M.M
masa kepemimpinan 2011-2016 dengan adanya pemerintahan kampung lebih mendekatkan
pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan
kampung. Kampung dipimpin langsung oleh seorang kepala pemerintahan kampung (KPK)
yang di lantik secara resmi oleh Walikota Jayapura. Pembangunan
Jalan,Jembatan,Perumahan Permanen,Air Bersih,Listrik, dan kebuthan lainnya semua
56
disediakan pemerintah kota.dan itu hasil kerja sama dari Badan Perbatasan Propinsi
Papua,Badan Perbatasan Kota Jayapura,TNI,POLRI. Kurangnya petugas berdampak pada
mudahnya eksistensi dari transnasional crime untuk beroprasi.
5.2.1 Peran Petugas Beacukai Oleh Bidang Penyidikan Dan Penindakan (P2)
Barang yang masuk dalam bidang penyidikan penindakan ialah barang-barang yang
memang dilarang dan dibatasi oleh negara seperti barang bekas contohnya kapal kemudian
barang batasan atau yang dibatasi seperti narkoba karena barang ini hanya diijinkan oleh
negara kepada kimia farma untuk keperluan medis. Banyak masyarakat menyadari akan
bahaya narkoba tetapi menghiraukannya dan selalu mengkonsumsi juga mengedarkan. Dari
data yang di himpun penulis bahwa hasil sitaan barang haram jenis narkoba ganja oleh
petugas beacukai langsung bekerja sama dengan BBN,reserse Polda Papua.
Dari 8 kasus yang terjadi pada bab I, kasus ganja maupun sabu-sabu diserahkan oleh
petugas Bea Cukai pelaku bersama barang bukti langsung kepada pihak kepolisian.
Mengingat letak perbatasan yang hanya terdapat Polsek Muara Tami,petugas Bea Cukai
langsung menyerahkan ke Polsek Muara Tami, Sedangkan ada juga yang membawa dalam
jumlah yang besar seperti sabu yang dibawa langsung ke kantor Bea Cukai kemudian di
lakukan konferensi pers setelah itu diserahkan kepada BNN untuk diproses lebih lanjut.
Gambar 6: Salah satu bentuk konferensi pers yang di lakukan oleh beacukai juga buktinya.