-
BAB V
PEMBAHASAN
5.1 Pentingnya Infrastruktur Jalan Raya dalam Pemerataan
Pembangunan di
Kabupaten Nunukan
Infrastruktur jalan raya hingga saat ini merupakan salah satu
kebutuhan utama
masyarakat dalam membantu akses transportasi khususnya.
Penggunaan kendaraan bermotor
dan non-bermotor sebagai alat transportasi darat, tentu
membutuhkan jalur transpotasi seperti
infrastruktur jalan raya yang baik agar mempermudah akses,
menghemat waktu dan biaya.
Beberapa faktor yang menurut penulis penting adanya
infrastruktur jalan raya dalam
proses pemerataan pembangunan yakni; Pertama, dengan adanya
infrastruktur jalan raya yang
memadai maka proses pemerataan pembangunan akan lebih mudah, hal
tersebut dikarenakan
akses kendaraan pengangkut bahan pembangunan tidak lagi melalui
jalan raya yang rusak, atau
bahkan tidak ada akses jalan menuju wilayah tujuan karena
kondisi wilayah yang sebagian
besar terdiri dari pegubungan dan sungai. Kedua, dengan adanya
inrastruktur jalan raya yang
memadai maka proses pemerataan pembangunan akan mengalami
penghematan waktu. Faktor
penghematan waktu yang dimaksud adalah proses pelebaran
pembangunan diwilayah yang
sulit dijangkau transportasi seringkali memkan waktu karena
susahnya akses untuk mencapai
wilayah tujuan, sehingga dengan adanya infrastruktur jalan raya
yang baik maka waktu yang
ditentuka dan perencanaan pembangunan dapat diminimalisir karena
akses menuju wilayah
pekerjaan tidak lagi memiliki hambatan. Ketiga dengan adanya
infrastruktur yang memadai
akan membantu penghematan biaya dalam pemerataan pembangun.
Proses pembangunan tentu
memerlukan rincian biaya pembangunan yang telah disepakati
sesuai anggaran yang di
keluarkan DPR pada rapat anggaran tahunan. Penghematan biaya
yang dimaksud adalah biaya
jasa angkut bahan pembangunan seringkali meningkat akibat jarak
dan kondisi wilayah yang
buruk dan tidak ada akses jalan raya yang memadai.
Faktor-faktor diatas dilihat sesuai dengan fenomena yang terjadi
di Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara. Buruknya infrastruktur di Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara
berdampak pada keterlambatan pembangunan yang berakibat pada
masyarakat di Kabupaten
Nunukan. Kehidupan masyarakat di sekitar perbatasan Kabupaten
Nunukan terlihat jauh dari
kemajuan dibanding wilayah perbatasan seperti di Nusa Tenggara
Timur.
-
Secara teoritis, fenomena di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
dapat dilihat
menggunakan Teori lokasinya, von Thünen terdapat dua asumsi,
sebagai berikut :
Wilayah sangat jauh dari kota dan wilayah pertanian sebagai
wilayah belakang
(hinterland), disebut sebagai keadaan terisolir (isolated
state).
Dapat dikaitkan bahwa akses dari Kabupaten Nunukan ke wilayah
lain terlihat
sangat jauh dan sulit. Tentu hal tersebut dikarenakan banyak
pertimbangan masyarakat.
Akibatnya, masyarakat dianggap terisolir karena susah untuk
menjangkau kemajuan-
kemajuan yang ada di luar Kabuapten Nunukan. Adanya kemungkinan
kondisi wilayah
juga merupakan salah satu faktor pertumbuhan pembangunan menjadi
lambat karena
kondisi topografi wilayah Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan
sebagian besar
terdiri dari wilayah poegunungan dan perairan.
Wilayah yang sebagian besar terdiri atas pegunungan dan perairan
(sungai)
mampu mempengaruhi proses pertumbuhan wilayah. Letak setiap
kecamatan di
Kabupaten Nunukan yang di kelilingi pegunungan dan perairan
(sungai), tentu
membuat proses pembangunan menjadi sulit, karena kondisi wilayah
yang susah
ditempuh. Untuk membawa alat berat dalam proses pembangunan
membutuhkan
transportasi angkut yang besar seperti misalnya contener, kapal
barang yang tentu
membutuhkan luas wilayah sungai yang cukup besar. Akan tetapi
berbedah dengan
kondisi di Kabupaten Nunukan, dimana setiap sungai hanya bisa
dilewati oleh ketinting
atau perahu sampan dengan mesin kecil. Kondisi ini menyukitkan
proses pembangunan
di Kabupaten Nunukan yang berdampak pada keterisolasian.
Besar harapan dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan raya
menjadikan
masyarakat yang berada di Kabupaten nunukan tidak lagi
terbelakang dan lebih mudah
untuk bepergian keluar Kabupaten Nunukan.
Fasilitas pengangkutan sederhana, sehingga berat barang
menentukan biaya
(cost).Akibat dari kondisi tersebut, biaya hidup di Kabupaten
Nunukan meningkat
pesat, biaya makan sehari-hari di Kabupaten Nunukan lebih mahal
ketika kita
berada di NTT bahkan Papua. Ini semua terjadi karena biaya jasa
angkut yang
meningkat akibat kondisi jalan raya yang masih buruk sehingga
semua akses
melalui sungai dan laut.
-
Tabel 5.1 Sampel biaya hidup di Kabupaten Nunukan
Fasilitas Jenis Kebutuhan Biaya
Makanan
(50% n
makanan di
impor dari
Malaysia)
Nasi telur
Gorengan
Bakso
Es Teh
Aqua sedang
Roti ukuran sedang
Rp. 10.000
Rp. 2.000
Rp. 15.000
Rp. 5.000
Rp. 5.000
Rp. 15.000
Transportasi Angkutan Umum (angkot)
Speedboat
Ketinting (Perahu Kecil)
Rp. 10.000 (jarak dekat)
Rp. 50.000 (jarak sedang-
jauh)
Rp. 220.000 (ke tarakan)
Rp. 2 jt (Lumbis)
Rp. 300-500ribu
(tergantung jarak)
Penginapan Motel
Hotel
Harga motel mulai dari
Rp. 90.000 sampai
seterusnya, besar biaya
tergantung lokasi, dan
bisaanya hotel memiliki
harga standar mulai dari
Rp.200.000
*Sumber : Data primer ketika melakukan penilitian
*Keterangan : Untuk transportasi tidak ada aturan daerah yang
ditetapkan
Ketika penulis melakukan penilitian langsung di Kabupaten
Nunukan beberapa perihal
memang membuat peneliti merasa aneh, pasalnya biaya transportasi
dan bahan makanan sangat
-
mahal jika dibandingkan ketika penulis berada di perbatasan
Indonesia-Timor Leste. Biaya
angkutan umum (angkot) menjadi hal yang paling fenomenal di
Kabupaten Nunukan, dengan
harga kisaran sekali jalan Rp. 50.000,-. Sangat berbanding jauh
ketika kita berada di luar negeri
dengan penggunaan mata uang asing sekalipun jika di convert
tidak akan sampai harga di
Kabupaten Nunukan. Hal tersebut membuat jasa angkutan umum
jarang sekali di pakai ketika
bepergian. Masyarakat yang datang dari kalangan mampu akan
menggunakan kendaraan
pribadi dibanding mengggunakan jasa angkutan umum. Saat di
teliti lebih dalam ternyata yang
membuat biaya lebih mahal yang pertama, jarak tempuh yang sulit
maka kendaraan butuh
biaya service atau perbaikan yang lebih besar dan hal tersebut
telah di kalkulasikan secara lebih
matang oleh pemilik angkutan umum. Kedua, bahan makanan di impor
dari Malaysia memiliki
harga lebih murah dibanding yang di beli dari pulau jawa sebagai
penyedia bahan baku terbesar
di Indoneisa. Saat penjual mengimpor barang dari Malaysia, maka
barang jualan akan lebih
murah dikarenakan jarak tempuh yang lebih dekat sehingga biaya
jasa angkut rendah, berbeda
ketika dibeli dari pulau jawa yang masih dalam wilayah
Indonesia.
Beberapa wilayah kecamatan di Nunukan sangat kritis dalam
pembangunan, bahkan
biaya yang penulis lampirkan sangat berbeda jauh ketika kita
berada di wilayah Lumbis Ogong
dan seluruh wilayah Sebatik. Pembiayaan diwilayah Sebatik dan
Lumbis Ogong sangat mahal
dikarenakan susahnya akses untuk masuk ke wilayah tersebut.
untuk masuk ke wilayah Lumbis
dan Lumbis Ogong dalam satu hari kita dapat menghabiskan biaya
sebesar Rp. 3000.000,-
sudah termasuk biaya transportasi dan penginapan walaupun harus
tinggal di tempat yang tidak
sesuai dan berbeda dengan di Pulau Sebatik untuk akses menuju
pulau biaya standar Rp.
220.000 menggunakan speedboat namun pembangunan sama sekali
belum ada, hal tersebut
yag disaksikan langsung oleh peneliti dikarenakan ketika pergi
ke pulau Nunukan maka akan
melewati pulau Sebatik.
Kekurangan yang dilihat bukan pada potensi tidak ada, namun
berada pada level
keterbatasan daya jangkau. Kembali lagi seperti pembahasan
diawal, sebenarnya pembangunan
infrastruktur terkhususnya jalan raya sangat dibutuhkan. Untuk
memenuhi segala kekurangan
selalu melalui proses, dan proses selalui membutuhkan jalan.
Bukan hanya jalan pikiran namun
jalan raya yang baik belum dipenuhi secraa keseluruhan. Hal ini
yang memperlambat lajur
pembangunan di Kalimantan. Masalah pembangunan yang paling
krusial adalah akses
transportasi yang mengacaukan seluruh perputaran kebutuhan di
wilayah Kabupaten Nunukan.
Akses transportasi yang buruk sampai membuat keadaan dan kondisi
di wilayah ini susah dan
jarang diekspos. Peneliti memiliki keinginan untuk mengekspos
semua kebutuhan yang
dibutuhkan namun banyak sekali kenyataan yang tidak dituangkan
media mengenai
-
kekurangan yang ada di Kabupaten Nunukan. Masyarakat yang
tinggal di Sebatik memang
lumayan banyak berbeda dengan di Lumbis. Namun, karena akses ke
dalam yang masih
menggunakan perahu kecil dan hanya bisa jalan kaki atau motor
trel maka biaya hidup di Pulau
Sebatik juga menjadi sangat mahal.
Menurut seorang narasumber Kak Heri, sebagaifoluntir guru
Indonesia Pintar berusia 26
tahun, bahwa memang wilayah dari Lumbis sampai Lumbis Ogong
memiliki perekonomian
yang memang cukup rendah, hal ini memang dikarenakan masih
banyak yang mengandalkan
perkebunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi ada juga
yang sudah PNS (Kepala
Sekolah, Kepala Desa, Lurah, Camat, Guru hanya beberapa)
sehingga angka kemiskinan masih
lumayan. Selain itu, memang pendapatan masyarakat tidak
sebanding atau berbanding miring
dengan harga kebutuhan yang bisa dikatakan mahal bahkan bensin
Rp. 10.000-, /ltr jadi
lumayan susah, menurut Kak Heri. Selain perekonomian pembangunan
infrastruktur
terkhususnya jalan raya juga masih rendah, sebagian
sudahdikerjakan dan sebagian masih
belum terhubung sehingga masyarakat masih lebih memilih
menggunakan perahu kecil, jalan
yang sudah dibangun hanya di beberapa titik bahkan, di Kecamatan
Lumbis jalan yang
dibangun baru sampai desa lintong masih dalam proses dan belum
beraspal, hanya tanah merah
yang membentuk seperti jalan yang sering dilalui.Beberapa
pembangunan jalan juga memang
dihentikan, dikarenakan kondisi geografis di Kec. Lumbis hingga
ke Lumbis Ogong yang
memang terdiri dari pegunungan dan sungai, sehingga kelihatannya
sangat sulit untuk
ditempuh baik dalam memasukan bahan maupun alat berat yang
nantinya digunakan dalam
proses pembangunan.
Fakta yang terjadi menurut narasumber bahwa masih banyak
masyarakat yang hanya
berkebun, bertani dan bahkan tidak memiliki pekerjaan. Akibat
dari pembangunan infrastruktur
jalan raya yang masih buruk maka hambatan dalam pengembangan
menjadi sulit, konfirmasi
dari narasumber yang tinggal di Lumbis memang benar bahwa jalan
masih buruk sehingga
banyak masyarakat yang pergi kemana-mana mencari alternatif
laut, menggunakan perahu
kecil. Pentingnya infarstruktur jalan raya adalah sebagai akses
atau jalur bagi pemilik usaha
untuk membuka Hasil penilitian memnunjukan bahwa akses jalan
perlu dibangun sehingga
pemerintah bisa membuka pasar, sekolah, rumah sakit dan sekolah
sebagai salah satu cara
untuk mengembangkan kualitas SDM dan memberikan lapangan
pekerjaan bagi msayarakat
yang sebelumnya pengangguran.
Dengan demikian, Kabupaten Nunukan bisa lebih maju dan tidak
terisolir lagi karena
sudah banyak kemajuan yang dapat mengidentifikasikan Kabupaten
Nunukan sebagai salah
satu Kabupaten yang berkontribusi besar pada pendapatan daerah.
Selain itu, harga bahan bakar
-
dan kebutuhan lainnya bisa lebih mudah karena akses masuk ke
Kabupaten Nunukan yang
sudah tergolong mudah.
5.2 Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya sebagai upaya
meminimalisir
Perpindahan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara
Malaysia
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dilingkupi berbagai fenomena
yang menarik
perhatian publik. Beberapa tahun terakhir media kalimantans
kaltaranews, mengeluarkan berita
bahwa beberapa masyarakat Kabupaten Nunukan pindah mejadi warga
negara Malaysia.
Fenomena ini tentu menarik perhatian masyarakat Indonesia dan
dunia internasional, sehingga
mengundang pemerintah untuk menyikapi fenomena yang terjadi di
Kabuapten Nunukan,
Kalimantan Utara.
Fenomena pindahnya Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten
Nunukan menjadi
Warga Negara Malaysia (WNM) bukan terjadi karena tidak ada
penyebab, melainkan ada
beberapa faktor utama yang membuat WNI Kabupaten Nunukan memilih
pindah menjadi
WNM. Beberapa WNI yang memilih pindah menjadi WNM disebabkan
oleh keterlambatan
pembangunan di Kabupaten Nunukan sehingga tidak ada sarana untuk
membantu, menunjang
keberlangsungan hidup di Kabupaten Nunukan. Beberapa sarana yang
dimaksud seperti sarana
pendidikan yang masih kurang fasilitas, bantuan kesehatan yang
masih minim, pasar yang
sederhana, lapangan pekerjaan yang masih minim sehingga tingkat
kemiskinan masih tinggi,
dan satu yang utama menurut penulis adalah infrastruktur yang
buruk sehingga sulit dijangkau
oleh pemerintah untuk membangun sarana lainnya yang memiliki
kualitas rendah.
Pada bagian latar belakang penulisan, penulis melihat bahwa
pindahnya WNI menjadi
WNM dikarenakan adanya akses yang lebih mudah untuk memperoleh
sekolah yag lebih baik,
layanan kesehatan yang baik, lapangan pekerjaan dan standar
kehidupan yang lebih layak yang
hanya dapat ditemukan jika WNI di Kabupaten Nunukan berpindah
menjadi WNM. Tentu
semua ketertarikan itu dikarenakan pembangunan yang sudah maju
di Malaysia, dan penulis
menjadikan pembangunan khususnya infrastruktur jalan raya
sebagai alasan utama Kabupaten
Nunukan masih jauh dari kemajuan.
Namun, terdapat kemungkinan yang memberatkan pemerintah
indonesia jika
pembangunan terus disepelehkan dan tidak ditindak lanjuti.
Beberapa masalah yang pernah
dialami Indonesia seperti pengklaiman kain batik, dan
pengklaiman pulau sipadan dan ligitan
menjadi bukti besar bahwa Malaysia dan Indoneisa sering menemui
masalah terkait
kepemilikan inventaris negara. Perihal yang dimaksud penulis
adalah sebuah ketakutan dimana
Malaysia kembali mengklaim salah satu wilayah di Indonesia
akibat banyaknya warna negara
-
beridentitas Malaysia yang mendiami wilayah Indonesia akibat
tidak adanya keterbukaan
kepemilikan identitas yang sah.
Pandangan dari pemikiran realisme kali ini tidak dikaitkan pada
eksistensi perang yang
dilakukan, melainkan mengacu pada pemenuhan kepentingan yang
diinginkan oleh masyarakat
Kabupaten Nunukan sebagai suatu alasan yang sering digunakan
masyarakat untuk bisa
bertolak ke wilayah Malaysia, bahkan ada sebagian fenomena yang
mana sejumlah masyarakat
pindah menjadi warga negara Malaysia demi memenuhi kepentingan
mereka berupa
pemenuhan kebutuhan pokok.
Dalam hukum internasional Pasal 1 Konvensi Montevideo The
Convention on Rights and
Duties of State of 1933 (Jawahir Thontowi, 2016 : 55):
“The State is a person of international law should phases the
following qualifications:
Permanent Population; defined territory; legal government; and
capacity to enter into
international relations with the other states.”
Hal tersebut dapat diterjemahkan negara sebagai pribadi hukum
internasional harus
memiliki unsur-unsur sebagai berikut; Penduduk tetap; batas
wilayah yang jelas; pemerintahan
yang legal; dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional
dengan negara-negara lain.
Dapat dikatakan bahwa keempat unsur ini saling berketergantungan
untuk membentuk
kedaulatan suatu negara. Perihal yang menarik dari konsep
kedaulatan, dimana untuk
membentuk sebuah negara, perlu adanya unsur-unsur yang telah
ditetapkan dalam hukum
internasional pada konvensi montevideo. Perlu dibenahi bahwa,
apabila salah satu dari unsur
kedaulatan tidak terpenuhi maka negara tidak akan mendapat
pengakuan dari dunia, atau resmi
sesuai hukum internasional yang berlaku.
Fenomena kepindahan masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong tentu
membuat negara,
pemerintah daerah dan Masyarakat Kabupaten Nunukan harus
membenahi kekurangan yang
terdapat di wilayah tersebut sehingga bisa meminimalisir
fenomena perpindahan warga negara.
Beberapa perihal yang kemudian menjadi alasan negara perlu
meminimalisir perpindahan
dikarenakan konteks kedaulatan yang menjadi isu utama.
Kedaulatan yang dipandang sebagai
harkat dan martabat negara kemudian melingkupi populasi
penduduk, dengan sejumlah
masyarakat yang menjadi bagian dari pembentukan kedaulatan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia. hal tersebut kemudian menjadi alasan utama mengapa
negara perlu membenahi
fenomena perpindahan warga negara yang berpotensi pada ancaman
kedaulatan di wilayah
Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Kondisi seperti ini
tentu menimbulkan
-
kekuatiran yang besar bagi pemerintah Indonesia. Ketika
kedaulatan populasi penduduk dalam
studi kasus masyarakat Kabupaten Nunukan, dari satu kecamatan
akhirnya memilih pindah
menjadi warga negara Malaysia, maka pada akhirnya wilayah
tersebut kosong dan unsur
kedaulatan populasi penduduk menghilang. Disitu keutuhan
kedaulatan Indonesia hilang atas
wilayah kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan dan kondisi
seperti ini akan memberi
celah bagi Malaysia untuk dapat membenahi kedaulatannya atas
wilayah Lumbis Ogong tadi
dikarenakan wilayah tersebut diduduki oleh populasi penduduk
bukan warga negara Indonesia
melainkan Warga Negara Malaysia.
Alasan dibalik perpindahan masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong
menjadi warga
negara Malasya notabene hanya untuk memenuhi kebutuhan. Pilihan
tersebut seperti pilihan
terbaik karena berbagai kekurangan yang terdapat di Kabuapten
Nunukan. Sebagian dari
masyarakat Nunukan, bertolak ke Malaysia demi mendapatkan
kehidupan yang lebih layak
dengan pengeluaran yang tidak terlampau besar dibanding ketika
berada di wilayah perbatasan
Indonesia, Kabupaten Nunukan.
Banyak dari masyarakat menginginkan kehidupan yang lebih baik di
wilayah perbatasan
Indonesia, namun semua itu sulit untuk didapat. Dilihat dari
pertumbuhan pembangunan di
Kabupaten Nunukan, maka pengembangan kesejahteraan akan memakan
waktu yang lama. Hal
tersebut dapat dianalisa dengan alur pemikiran bahwa,
pembangunan jalan raya sebagai akses
jalur masuknya alat kerja dalam proses pembangunan hingga saat
ini belum juga terselesaikan
dan jika kondisi ini masih tetap terjadi maka pembangunan yang
dapat dilakukan di Kabupaten
Nunukan hanya tergolong pembangunan sederhana. Dengan begitu
masyarakat hanya dapat
berupaya sebisa mereka.
Menurut narasumber Sekertaris Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, Bapak Umboro
Hadi Suseno, berusia 40 tahun. Pembicaraan dengan narasumber
meliputi adanya penggunaan
identitas kewarganegaraan ganda yang sering terjadi di wilayah
perbatasan sebagai suatu upaya
individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam
pembicaraan dengan
narasumber terkait kepemilikan identitas ganda ini cukup intens
namun pendataan secara
tertulis yang resmi sebagai bukti terlampir tidak ada
dikarenakan beberapa alasan yang cukup
panjang. Penggunaan identitas kewarganegaraan ganda diwilayah
perbatsan diakui memang
ada oleh narasumber selaku pengurus kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) bagi warga
negara Indonesia, serta berbagai surat meliputi ijin tinggal
sementara bagi WNI maupun WNA.
Narasumber berpendapat bahwa kepemilikan IC (Identiti Card)
Malaysia memang ada dan
banyak, namun mereka sebagai pemerintah tidak ingin bila warga
tersebut sampai dikenai
-
masalah. Lanjut narasumber, beberapa faktor meliputi kepemilikan
IC yang pada dasarnya
memberatkan peerintah daerah untuk menjerat warga tersebut
dengan ketentuan hukum yag
berlaku di Indonesia. Narasumber mengaku bahwa kepemilikan IC
memang disengaja oleh
warga yang memiliki namun, hal tersebut dilihat dari motif atau
alasan dibalik kepemilikan
identitas kewarganegaraan ganda. Wilayah yang baru, dengan
masyarakat yang terus
bertambah, kebutuhan semakin meningkat namun, lapangan pekerjaan
yang dimiliki masih
sangat minim, SDM rendah tentu menjadi faktor utama kepemilikan
identitas kewarganegaraan
ganda. Narasumber berkata bahwa pemerintah daerah memang sudah
membuat Perda
(Peraturan Daerah), namun hal tersebut juga demi kesejahteraan
masyarakat. Pemerintah tetap
menanamkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan yang dibantu
relawan guru
Indonesiapintar dengan kontrak awal selama dua tahun, namun
“mereka butuh pekerjaan” tutur
narasumber. Pekerjaan menjadi tujuan utama masyarakat di wilayah
perbatsan khususnya
Sebatik dan Lumbis. Masyarakat yang sehari-hari hanya berkebun
dan bertani membutuhkan
waktu yang lama dan tenaga ektra untuk mendapatkan uang sehingga
akses lain juga dgunakan
identitas asing tersebut untuk bisa berdagang di pasar
perbatasan milik Malaysia. Identitas
asing juga dimiliki untuk mempermudah dan mengamankan mereka
untuk bertemu dengan
saudara mereka yang berada di wilayah kedaulatan Malaysia.
Menurut hasil penilitan bahwa adanya fakta bahwa warga Negara
Indonesia memiliki
kepemilikan identitas ganda untuk bisa memudahkan akses, yang
sama dengan akses adalah
pintu atau instrument yang dipakai untuk bisa memenuhi
kepentingan. Tentu kondisi seperti
ini membuat kedaulatan Indonesia terancam. Bagaimana nantinya
pemerintah kemudian
meminimalisir perpindahan dengan membangun atau menyediakan
sejumlah kebutuhan yang
layak. Pembangunan infrastruktur jalanraya kemudian dilihat
penulis penting karena
infrastruktur jalan raya adalah aksesnya. Dengan adanya upaya
membangun jalan raya maka
pemerintah sedikit demi sedikit menutupi niat masyrakat untuk
lebih dekat dengan Malaysia
yang secara hukum dapat memberikan ancaman berupa pengklaiman
kepemilikan wilayah.
Kedaulatan Indonesia menjadi taruhan di wilayah perbatasan
akibat kurangnya
ketersediaan akses yang menghambat masyarakat untuk bisa
memenuhi kebutuhan harian,
akibatnya banyak dari masyarakat Kabupaten Nunukan awalnya hanya
bertolak sementara ke
Malaysia untuk bekerja, bersekolah, jual-beli di pasar, tentu
kebisaaan ini membosankan bagi
setiap masyarakat jika harus terbangun dari negara lain kemudian
pergi beraktifitas ke negara
lain kemudian kembali lagi. Lama kelamaan kebisaaan yang
membosankan kemudian berubah
menjadi suatu ketertarikan yang berbeda dalam artian bahwa
masyarakat Kabupaten Nunukan
-
akan berpikir bahwa lebih baik menjadi warga negara Malaysia dan
semua yang dibutuhkan
dapat terpenuhi lebih mudah.
Menurut wakil ketua Komisi II DPRD Nunukan, Niko Hartono dalam
kabar media
Kompas, 20 juli 2016 bahwa warga memilih menjadi warga negara
Malaysia karena kebutuhan
ekonomi, yang kemudian dikatakan lagi bahwa wajar saja
masyarakat Nunukan mencari
kesejahteraan di tempat lain karena di Nunukan kesejahteraan
mereka tidak terjamin, sehingga
dimintanya bantuan pembangunan kepada pemerintah Indonesia.
Keterlambatan pembangunan mampu memberikan dampak yang besar
bagi kedaulatan
indonesia dalam hal perpindahan warga negara, sehingga dengan
adanya pembangunan
infrastruktur jalan raya, maka perpindahan warga negara yang
pernah terjadi dapat diminialisir.
Hal ini karena dengan adanya infrastruktur jalan raya yang baik
pemerintah pusat dengan
mudah dapat membuka sekolah yang baik selain itu, rumah sakit
dengan standar nasional,
karena jika dilihat sekolah dan rumah sakit menjadi sarana pokok
yang kemudian diikuti
lapangan pekerjaan dan pasar.
Infarstruktur jalan raya sebagai salah satu akses utama untuk
mengakses segala
kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Nunukan.
Menurut Bob Sugeng dalam
tulisannya megenai Studi dan Teori Hubungan Internasional,
pemimpin terdahulu indonesia
mengambil dan mengeksplor konsep dasar pemikir realis seperti
konsep kekuatan nasional,
kepentingan nasional, instrumen nasional dan lain-lain, dari
sarjana Hubungan Internasional
asal Amerika H.J. morgenthau dan George F. Kennan (Bob Sugeng :
32). Kepentingan nasional
telah diutamakan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu Indonesia,
namun hingga saat ini belum
terealisasikan karena berbagai macam kendala yang dihadapi.
Oleh karena itu, BNPP selaku instansi pemerintahan yang
berwenang, harus bisa
melaksanakan pembangunan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan
warga Kabupaten
Nunukan yang pindah menjadi warga negara Malaysia dikarenakan
alasan mencari
kepentingan akibat kepentingan nasional masyarakat tidak di
prioritaskan di wilayah
Indonesia.
5.3 Peran BNPP dalam Pembangunan Jalan Raya di Kabupaten
Nunukan
Keterbelakangan pembangunan di Kabupaten Nunukan tidak hanya
menjadi prioritas
daerah, tetapi sudah merambat menjadi prioritas nasional. Badan
Pengelola Perbatasan Daerah
(BPPD) sebagai lembaga yang betugas mengelola pembangunan
perbatasan di daerah
memerlukan bantuan Badan Nasional pengelola Perbatasan (BNPP)
pada aras yang lebih tinggi
di ranah nasional, dalam membantu melancarkan pembangunan di
Kabupaten
-
Nunukan.Wilayah perbatasan yang hendak dilihat sebagai gardah
terdepan kemudian menjadi
prioritas bersama bangsa Indonesia melalui instansi berwenang
dalam upaya membangun dan
mensejahterakan kehidupan di wilayah perbatasan.
Sesuai dengan misi dan tugas kerja yang telah di jelaskan pada
bab sebelumnya, BNPP
memiliki tugas dan wewenang dalam membangun, menjaga dan
melestarikan setiap wilayah
perbatasan darat dan perbatasan laut yang terdaftar dalam lokasi
kerja BNPP.
PERPRES Nomor 12 Tahun 2010, BAB II Pasal 3 mengenai :
Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
Mengkoordinasi pelaksanaan;
Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas
wilayah negara
dan kawasan perbatasan.
Sesuai ketetapan PERPRES Nomor 12 Tahun 2010, maka setiap
program yang akan
dilaksanakan oleh BNPP harus sesuai dengan rancangan PERPRES
yang telah dibuat. Namun,
kekurangan dalam pekerjaan tentu tidak dapat dipungkiri,
beberapa hal perlu dikerjakan lebih
keras untuk mencapai tujuan kerja.
Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan secara singkat
program BNPP yang
sedang dalam tahap pekerjaan pembangunan batas wilayah di darat
maupun laut. Hingga 2017
status kerja BNPP masih dalam proses, namun masyarakat
mengaharapkan agar pembangunan
jangan lagi tertunda seperti yang dikerjakan di tahun 2015
kemarin. Pekerjaan pemerintah pusat
melalui BNPP dan Kemeterian pekerjaan umum yang tertunda, dapat
menghambat kegiatan
masyarakat sekitar, sehingga perlunya koordinasi dan pemantauan
yang baik antara lembaga-
lembaga terkait.
5.3.1 Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya oleh
BNPP
Sesuai dengan ketetapan PERPRES Nomor 12 Tahun 2010, mengenai
Tugas dan
Wewenang BNPP yang di cantumkan kedalam lima tugas dan wewenang,
maka BNPP
perlu menjalankan dan bertanggung jawab atas tugas dan wewenang
yang telah
disepakati.
Hingga 2018 setiap kebijakan pembangunan yang akan dikerjakan
oleh BNPP
selalu memperhatikan porsi kerja. Alur pembagian kerja selalu
terstruktur yang akan
ditentukan dan dibahas pada rapat tahunan sesuai waktu yang
ditentukan. Dalam bidang
-
pembangunan infrastruktur, BNPP memiliki divisi sendiri yang
mengatur setiap
kebijakan yang akan dikeluarkan. Deputi bidang pengelolaan
infrastruktur kawasan
perbatasan sejauh ini telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang
cukup memberikan
pengaruh dalam pembangunan infrastruktur jalan raya di Kabupaten
Nunukan.
Sesuai (Sinkronasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka
Pendek 2018-
2020, Keterpaduan Pengembangan Kawasan denganIinfrastruktur
PUPR, Pulau
Kalimantan : 16-23) BNPP mengeluarkan beberapa kebijakan
diantaranya;
1) Arah Kebijakan Umum terkait lokasi-lokasi yang diprioritaskan
BNPP untuk
menjalani proses pembangunan.
2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun
2016
3) Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan batas Wilayah Laut
dan Udara
4) Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Batas mencakup lima tugas
BNPP sesuai
PERPRES No. 12 Tahun 2010
5) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan
Darat
6) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan
Laut
7) Arah Kebijakan Kelmbagaan Pengelola Perbatasan
8) Program Prioritas yang akan dilaksanakan BNPP pada 2015
Untuk kebijakan mengenai pembangunan infrastruktur jalan raya
ada pada
kebijakan nomor lima (5), mengenai arah kebijakan dan strategi
pembangunan kawasan
perbatasan darat. Pada kebijakan nomor lima, segala bentuk
pembangunan di darat, mulai
dari SDM hingga pekerjaan fisik tetap dilaksanakan BNPP, dengan
aturan kerja sesuai
dengan PERPRES No. 12 Tahun 2010.
Pada proses pengelolaan infrastruktur fisik maka kementrian PUPR
akan
menindak lanjuti sebagai Kementrian/ Lembaga yang berwenang
mengeksekusi program
yang telah direncanakan oleh BNPP. Begitu juga kementerian
lainnya akan ikut serta
mengeambil bagiannya sesuai dengan bidangnya masing-masing.
5.3.2 Rancangan Kebutuhan Anggaran Pembangunan Infrastruktur
Jalan Raya
yang di tetapkan oleh BNPP
Pada umumnya rancangan anggaran untuk kebutuhan pembangunan
daerah akan
dibahas pada sidang bersama DPR RI dalam rapat rancangan
anggaran tahunan yang akan
diikuti oleh pejabat dalam negeri yang berwenang. Begitu juga
anggaran pembangunan
infrastruktur jalan raya akan dikalkulkasikan sesuai kebutuhan
yang telah dirancangkan
-
oleh Kementerian PUPR pada rapat tersebut. Dana pembangunan
daerah bisaanya
diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang
dialokasikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) tahunan.
Segala kebutuhan akan dihitung melalui Rancangan Anggaran
Belanja (RAB) yang telah
dibuat agar setiap anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan
kebutuhan.
Anggaran pembangunan infrastruktur jalan raya di Kabupaten
Nunukan telah
ditetapkan dalam rancangan APBD Kalimantan Utara dalam satu
tahun dengan kalkulasi
sesuai kebutuhan proyek pembangunan. BNPP selaku badan yang ikut
serta dalam
merancangkan kebutuhan anggaran di Kabupaten Nunukan, serta
turut mengambil bagian
dalam menentukan besar kebutuhan tahun anggaran selanjutnya,
sesuai program kerja
yang telah dirancangkan. Menteri Dalam Negeri Jahjo Kumolo
sebagai kepala BNPP
menerangkan langsung dalam situs resmi BNPP bahwa, anggaran yang
diperoleh BNPP
setiap tahun dipersiapkan sesuai rancangan anggaran sesuai
program kerja yang akan
dijalankan pada tahun anggaran sanjutnya. Dilanjutkan, setiap
anggaran yang dibutuhkan
akan dibahas bersama Komisi II DPR RI terkait penyampaian PAGU
Indikatif
Kementerian/Lembaga Tahunan.
Tabel 5.1 Tabel Koordinasi Anggaran
*Sumber : Data Sekunder melalui, (bnpp.go.id dan Buku Kebijakan
dan Mekanisme Penilaian DAK
Afirmasi 2018)
*Keterangan :
DAK = Dana Alokasi Khusus TP = Tugas Pembantuan
Dekons = Dekonsentrasi Subs = Subsidi Pembangunan
-
K/L = Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian Prov/Kab/ Kot
=
Provinsi/Kabupaten/Kota
Sesuai tabel 5.2, dapat dilihat bahwa alur penyampaian dana
program kerja
berjalan terkoordinasi dimana APBN yang ditetapkan akan dibagi
sesuai kebutuhan yang
telah disepakati bersama, kemudian BNPP akan meneruskan anggaran
tersebut kepada
setiap kementerian dan lembaga terkait yang bersangkutan.
Kemudian anggaran APBD
didapat sesuai besar kebutuhan daerah provinsi yang dihitung
berdasarkan pemasukan
daerah terhadap Negara, yang kemudian akan dibagi untuk
lembaga-lambaga
pemerintahan seperti BPPD Provinsi misalnya, sesuai kebutuhan
anggaran yang telah
dirancangkan. Begitu juga alurnya hinggga turun kepada APBD
Kab/Kota dan
pembagiannya kepada instansi-instansi terkait seperti BPPD
Kab/Kota. Anggaran yang
diperoleh akan terus dikontrol melalui pengawasan badan yang
bertugas pada saat proses
pengevaluasian penggunaan anggaran pertahun agar tidak ada
tindakan korupsi dalam
proses pelaksanaan.
Dalam (Pembukuan BNPP tahun 2016 : 27-28 poin E mengenai Rencana
Kerja
dan Anggaran), menunjukan Anggaran yang diperoleh BNPP melalui
APBN 2016
sebesar RP. 200.599.529.000.- (dua ratus miliar lima ratus
Sembilan puluh Sembilan
ratus juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), dengan
kalkulasi penggunaan
anggaran sesuai program dan kegiatan BNPP TA 2016 sebagai
berikut;
Tabel 5.2 Pembagian Anggaran sesuai Program/Kegiatan BNPP Tahun
Anggaran
2016
No. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI
ANGARAN (Rp)
I. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya BNPP
71.152.929.000,-
1. Pelaksanaan Dukungan Perencanaan,
Kerjasama dan Hukum
26.094.219.000,-
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan,
Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran
45.058.710.000,-
-
II. Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan
129.446.600.000,-
1. Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat 13.500.000.000,-
2. Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan
Udara
13.500.000.000,-
3. Pengelolaan Lintas Batas Negara 16.346.000.000,-
4. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
Darat
12.800.000.000,-
5. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 17.700.000.000,-
6. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
Laut
12.800.000.000,-
7. Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan
Perbatasan
15.800.000.000,-
8. Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan
Kesra Kawasan Perbatasan
13.500.000.000,-
9. Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan
Kawasan Perbatasan
13.500.000.000,-
Jumlah 200.599.529.000,-
*Sumber : Pembukuan BNPP tahun anggaran 2016 : 27-28 poin E
mengenai
Rencana Kerja dan Anggaran
Pada Tabel 5.2, terlihat untuk pengelolaan infrastruktur fisik
kawasan darat yang
dikategorikan jalan raya salah satunya memiliki dana sebesar
Rp.15.800.000.000,- (lima
belas miliar delapan ratus juta rupiah) untuk, 187 Kecamatan
LOKRPI di 41 Kab/Kota
dan 13 Provinsi, yang salah satu diantaranya Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara
yang berbatasan dengan Malaysia.
Dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan raya, sesuai table
5.2 Kementerian
PUPR di bawah naungan BNPP mendapat angaran sesuai kebutuhan
proyek
-
pembangunan infrastruktur jalan raya yang telah di rancangkan.
Anggaran pembangunan
infrastruktur jalan raya yang di alokasikan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK), akan
diatur langsung oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR)
sesuai RAB yang telah direncanakan pada LOKPRI dengan jangka
waktu kerja yang
disepakati. Secara langsung BNPP belum mengeluarkan jumlah
anggaran yang
digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan raya di
Kabupaten Nunukan. Hal
tersebut dikarenakan agenda RPJM BNPP masih dalam proses,
sehingga segala bentuk
pembukuan tercetak belum bisa diakses oleh peneliti. Namun,
beberapa media elektronik
terkemuka mendapati seberapa besar rancangan anggaran umum yang
digunakan
pemerintah untuk membangun infrastruktur jalan raya.
Pada tahun 2017 melalui situs resmi detik.com, menteri ekonomi
Sri Mulyani
menyatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan
jalan raya di
Kalimantan Utara salah satunya Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 222
milyar, dengan
panjang jalan raya 847 kilimeter. Ditahun 2018 melalui media
online tribun.news juga
mengeluarkan berita mengenai isi dari Peraturan Kepala BNPP RI
Nomor 3 Tahun 2017
bahwa jalan parallel yang akan dibangun Kementerian PUPR di
sepanjang perbatasan
Kalimantan Utara mencapai 127,58 kilometer dengan anggaran
senilai Rp. 1,14 triliun.
Berdasarkan jumlah anggaran yang didapat adanya peningkatan
jumlah anggaran untuk
pembangunan jalan raya di kabupaten Nunukan mulai periode tahun
2016 sebesar Rp.
15,8 miilar, kemudian ditahun 2017 membutuhkan anggaran sebesar
Rp. 222 miliyar,
kemudian ditahun 2018 dikeluarkan anggaran sebesar 1,14 triliun.
Adanya peningkatan
anggaran proyek dikarenakan kondisi wilayah yang sulit dijangkau
sehingga biaya
kehidupan di perbatasan Kalimantan Utara yang salah satunya
Kabupaten Nunukan
sehingga kebutuhan anggaran pembangunan ikut meningkat.
Pada proyek pembangunan infrastruktur jalan raya di Lumbis Ogong
tahun 2016
sempat mengalami kendala dan terhenti. Menurut, media online
Kaltara.prokal
Kementerian PUPR mengenhentikan proyek dikarenakan alasan
lingkungan sosial
karena msyarakat yang masih cukup kental dengan adat istiadat.
Sehingga rancangan
waktu yang telah ditentukan harus bergeser karena kementerian
PUPR perlu melakukan
pembersihan lahan adat bersama masyarakat sekitar. Selain itu
juga dikarenakan lokasi
yang sulit karena sebagian besar terdiri dari pegunungan dan
sungai. Oleh karena itu
Kementerian PUPR selaku pengeksekusi perlu mengulur waktu.
-
5.3.3 Bagaimana BNPP Melakukan Koordinasi Pembangunan
Infrastruktur Jalan
Raya dengan Kementerian PUPR
BNPP dalam cara kerjanya memiliki tiga deputi diantaranya;
Deputi Bidang
Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Deputi Bidang Pengelolaan
Potensi Kawasan
Perbatasan, Deputi Pengelolaan Bidang Infrastruktur Kawasan
Perbatasanyang dibagi
sesuai bidangnya masing-masing. Setiap deputi memiliki kewajiban
menjalankan tugas
sesuai dengan visi dan misi BNPP yang tercantum dalam PERPRES
No. 12 Tahun 2010.
Masing-masing deputi memiliki hubungan terstruktur dengan
kementerian dan lembaga
terkait, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
sebagai salah satu
Kementerian dan Lembaga yang secara terkoordinir dilibatkan BNPP
yang kemudian
secara terkoordinasi tergabung dalamDeputi Pengelolaan Bidang
Infrastruktur Kawasan
Perbatasan.
Melalui kesepakatan pada rapat perencanaan kegiatan tahunan.
Segala bentuk
program kerja sesuai dengan bidang Kementrian PUPR akan langsung
ditindak lanjuti
sesuai rancangan kerja.Dalam proyek pembangunan infrastruktur
jalan raya,
Kementerian PUPR dan BNPP akan melakukan negosiasi sesuai
rancangan kerja yang
telah dibuat agar semua kebutuhan yang telah direncanakan dapat
berjalan dengan baik.
Pemantauan dari BNPP kepada PUPR juga terus dilakukan. Sehingga
penggunaan
anggaran tahunan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.
Berikut hubungan PUPR
dan BNPP dalam mencapai kesepakatan kerja;
5.3.4 Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Raya oleh
BNPP
Proses pengevaluasian selalu dilakukan pada akhir program kerja,
ketika sudah
selesai. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN)
agenda
pertama 2011-2015, BNPP kemudian mengeluarkan hasil evaluasi dan
pengawasan yang
dikeluarkan, sehingga masyarakat Indonesia bisa tahu sejauhmana
tindakan BNPP dalam
menanggulangi perbatasan-perbatasan di Indonesia.
Dalam agenda BNPP sesuai RPJMN periode 2015-2019 segala bentuk
koordinasi
dan pemfasilitasi terhadap pengawas yang ditugaskan untuk
melakukan pengawasan,
pemantauan dan pengevaluasian di lokasi prioritas. Namun, hasil
pengeavaluasian mulai
tahun 2015 sampai sekarang, belum masuk dalam pembukuan. Karena
proyek program
kerja RPJM masih dalam proses dan pengawasan dan hasil-hasil
evaluasi hanya akan
dibantu oleh media sebagai perpanjangan tangan.
-
Sesuai tabel 4.4 mengenai Lokasi Prioritas RPJM BNPP, hasil
pengawasan hingga
saat ini masih dalam tahap proses pekerjaan. Namun, melalui
(hasil rekapan tahunan
Penilaian DAK BAPPENAS Tahun 2018 di Kalimantan Utara : 17)
masih tertinggal
dikarenakan beberapa alasan seperti wilayah yang masih
terisolir, sarana prasarana
aksesibilitas yang masih rendah sehingga ditargetkan pada 2019
mendatang beberapa
program pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dapat
terselesaikan.
BAB V5.1 Pentingnya Infrastruktur Jalan Raya dalam Pemerataan
Pembangunan di Kabupaten Nunukan5.2 Pembangunan Infrastruktur Jalan
Raya sebagai upaya meminimalisir Perpindahan Warga Negara Indonesia
menjadi Warga Negara Malaysia5.3 Peran BNPP dalam Pembangunan Jalan
Raya di Kabupaten Nunukan5.3.1 Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Jalan Raya oleh BNPP5.3.2 Rancangan Kebutuhan Anggaran Pembangunan
Infrastruktur Jalan Raya yang di tetapkan oleh BNPP5.3.3 Bagaimana
BNPP Melakukan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya
dengan Kementerian PUPR5.3.4 Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan
Infrastruktur Jalan Raya oleh BNPP