Bab V Indikasi Program Penyediaan RTH Kota Medan 5.1 Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Uu No. 26 Tahun 2007 Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefinitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21
54
Embed
BAB v Indikasi Program Penyediaan RTH Kota Medan_ok
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Bab VIndikasi Program Penyediaan RTH Kota Medan
5.1 Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Uu No. 26 Tahun 2007
Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah
melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan
Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi
5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan
menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21
September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat.
Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan
kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan
dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan
Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan
pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan.
Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera
Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefinitipan 7
Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21
Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Posisi Kota Medan ada di bagian Utara Propinsi
Sumatera Utara memiliki luas 26.510 Hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah
Sumatera Utara
Dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa
penyelenggaraan RTH selanjutnya disusun atas dasar nilai strategis kawasan dari segi
pertimbangan lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman
hayati, termasuk diantaranya tumbuhan. (Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah
RI No. 47 Tahun 1997 – RTRW Nasional).
Hal penyediaan RTH diatur sebagaimana yang tersebut dalam UU RI No. 26 Tahun 2007-
tentang Penataan Ruang memiliki ketentuan dasar sebagai berikut:
a. Bahwa ketersediaan RTH pada skala Kabupaten dan Kota diatur oleh Pemerintah
Kabupaten dan Kota
b. Luas RTH pada skala Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan proporsi minimal 30% (tiga
puluh persen) dari total keseluruhan luas wilayah yang ada
Proporsi luas 30% merupakan ukuran minimal yang dimaksudkan untuk :
a. Menjamin keseimbangan ekosistem baik keseimbangan sistem hidrologi-mikroklimat,
maupun sistem ekologis lain dalam hal peningkatan ketersediaan udara bersih dan
meningkatkan nilai estetika kota
b. Mencegah alih fungsi lahan dari area terbuka menjadi area terbangun
c. Membatasi dan mengantisipasi kemungkinan upaya mengakomodasi kebutuhan
masyarakat dengan alasan pemanfaatan lahan terbuka menjadi terhadap kebutuhan area
untuk hunian dan kegiatan perekonomian
Hal penyediaan RTH tersebut diatur pula sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan
Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002 – tentang Hutan Kota, dengan ketentuan dasar sebagai
berikut:
a. Bahwa ketersediaan Hutan Kota sebagai bagian dari RTH pada skala Kabupaten dan Kota
diatur oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota
b. Luas Hutan Kota ditetapkan dengan proporsi minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas
wilayah perkotaan yang ada, atau disesuaikan kondisi daerah setempat
c. Luas Hutan Kota dalam satu hamparan yang kompak minimal 0,25 ha
d. Pembatasan luas proporsi 0,25 ha merupakan ukuran minimal yang dimaksudkan untuk:
Membentuk dan memperbaiki mikroklimat dan sistem ekologis lain dalam hal
peningkatan ketersediaan udara bersih dan meningkatkan nilai estetika
Berfungsi sebagai area resapan air
Berdasarkan UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang proporsi RTH pada wilayah
perkotaan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20 %
ruang terbuka hijau publik dan 10 % ruang terbuka hijau privat. Oleh karena itu pemerintah
daerah/ kota tetap berkewajiban untuk menyediakan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah
kota dan menjamin ketersediaan 10 % ruang terbuka hijau privat. Jika hasil perhitungan dengan
menggunakan metode sesuai dengan karakteristik kota menyatakan lebih kecil dari 30 %, maka
kebutuhan RTH yang digunakan tetap 30 %, sedangkan jika hasil perhitungan lebih besar dari 30
% maka angka tersebut yang dijadikan target pemenuhan luas RTH. Dengan luas Kota Medan
yaitu 26.510 Ha maka luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus dimilki kota sebesar 30%
adalah 7.953 ha, dengan komposisi 20 % RTH publik sekitar 5.302 Ha dan 10 % RTH privat
yaitu sekitar 2.651 Ha.
Jika dilihat dari penggunaan lahan publik eksisting berupa tanah belukar, kawasan olah
raga, hutan bakau, TPU, Danau, Sungai dan lain-lain maka kebutuhan lahan ruang hijau publik
yaitu : Target 20 % RTH Publik - Penggunaan lahan publik = Kebutuhan lahan yang harus di
sediakan oleh pemerintah yaitu sebesar 3966,21Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.7
dan Tabel III.8, Peta 3.4 dan Peta 3.5
Tabel V.IKebutuhan Lahan RTH Kota Medan Menurut UU no 26 tahun 2007
No Nama KecamatanLuas Kawasan Perkotaan (Ha)
Kebutuhan Luas (Ha)RTH Publik
20 %RTH Privat
10 %RTH Kota
1 Medan Tuntungan 2.068 414 207 620 2 Medan Johor 1.458 292 146 437 3 Medan Amplas 1.119 224 112 336 4 Medan Denai 905 181 91 272 5 Medan Area 552 110 55 166 6 Medan Kota 527 105 53 158 7 Medan Maimun 298 60 30 89 8 Medan Polonia 901 180 90 270 9 Medan Baru 584 117 58 175 10 Medan Selayang 1.281 256 128 384 11 Medan Sunggal 1.544 309 154 463 12 Medan Helvetia 1.316 263 132 395 13 Medan Petisah 682 136 68 205 14 Medan Barat 533 107 53 160 15 Medan Timur 776 155 78 233 16 Medan Perjuangan 409 82 41 123 17 Medan Tembung 799 160 80 240 18 Medan Deli 2.084 417 208 625 19 Medan Labuhan 3.667 733 367 1.100 20 Medan Marelan 2.382 476 238 715 21 Medan Belawan 2.625 525 263 788
Kota Medan 26.510 5.302 2.651 7.953 Sumber : Hasil Analisis : 2012
Dari hasil interpretasi peta citra Kota medan tahun 2011, maka dapat terlihat bahwa penggunaan
eksisting RTH di Kota Medan sebagai berikut (lihat Tabel III. 8 dan Peta 3.5
Kereta api 0,17% 1,36Tambak 10,78% 86,13Industri 0,03% 0,24
JUMLAH 26,93 JUMLAH 686,82
3.1 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk
Untuk menentukan luas penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan
dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita
sesuai peraturan yang berlaku.
1. Taman Lingkungan
Taman Lingkungan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu
RW/ RT, khususnya untuk melayani kegiatan bermain anak usia balita, kegiatan sosial para
ibu rumah tangga serta para manula di lingkungan RT tersebut. Kebutuhan luas taman ini
adalah 1 m2 per penduduk RT, dengan luas minimal untuk tiap RT sebesar 250 m2. Lokasi
taman berada pada radius kurang dari 300 meter dari rumah-rumah penduduk yang
dilayaninya. Fasilitas yang harus disediakan adalah setidaknya tersedia bangku taman dan
fasilitas mainan anak-anak. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas
40% dari luas taman.
5.3 Kelembagaan
Penanganan RTH tidak dapat diselesaikan hanya ditangani Dinas Pertamanan saja. Penanganan
RTH haruslah bersifat koordinasi dengan instansi lainnya.
Penentuan instansi yang terlibat dalam penanganan RTH secara umum dimasudkan untuk
memantapkan koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam Rencana Tata Ruang yang hasilnya
akan berguna sebagai pedoman dalam :
1. Perumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang di wilayahnya,
2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan
daerah serta keserasian antar sektor,
3. Pemanfaatan segenap sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil
pembangunan secara maksimal,
4. Mengarahan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan yang
bersifat dinamis,
5. Mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam,
sumber daya bu uatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.
Tugas dan Tanggungjawab Lembaga
Tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh Walikota Medan yang kemudian membentuk dan
menugaskan instansi yang direkomendasikan untukmelaksanakan tugas mewujudkan Kota
Medan sebagai Kota Hijau, sebagai berikut;
A. Tugas
1. Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan Rencana Ruang Terbuka
HijauKota Medan dengan memperhatikan kebijakan RTRW Kota Medan.
2. Mengkoordinasikan pembangunanRTH.
3. Mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Studi pengembangan ruang terbuka
hijau, rencana induk kota hijau dengan Rencana Detail Tata Ruang, Utara dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Medan.
4. Memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan
Pemerintah Kota Medan, masyarakat dan Dunia Usaha.
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban pengawasan (pemantauan, evaluasi dan
pelaporan) dan perizinan.
6. Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan
penyelenggaraan pemanfaatan RTH.
7. Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan RTH yang tidak sesuai dengan
rencana.
8. Memberikan rekomendasi perizinan ruang.
9. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
10. Mengembangkan data dan informasi dalam bentuk Green Map untuk kepentingan
pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta.
11. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota
Medan.
12. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam
penyelenggaraan Rencana Ruang Terbuka Hijau, dan memberikan pengarahan serta saran
pemecahannya.
13. Melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan
dengan Rencana Ruang Terbuka Hijau.
14. Memadukan perencanaan RTH dengan penataan Kota Medan.
15. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rencana Ruang Terbuka Hijau.
16. Menjabarkan petunjuk Walikota Medan berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan
kewajiban koordinasi penyelenggaraan Rencana Ruang Terbuka HijauKota Medan.
17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lembaga terkait secara berkala kepada Walikota
Medan.
B. Susunan Keanggotaan Lembaga Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka
HijauKota Medan
Tabel III.40Susunan Kelembagaan Dalam Pengembangan
Dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Medan
No Jabatan Kedudukan dalam Tim
1. Walikota Medan Pembina
2. Sekda Kota Medan Ketua3. Kepala Bappeda Kota Medan Sekretaris4. Asisten Tata Praja Sekda Kota Medan Anggota5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Anggota
No Jabatan Kedudukan dalam Tim
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Medan Anggota7. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Anggota8. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan Anggota9. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Medan Anggota10. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Medan Anggota11. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Medan Anggota12. BPBD Anggota13. Camat Anggota14. Lurah Anggota