BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL …etheses.uin-malang.ac.id/1616/8/11520004_Bab_4.pdf · Untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita–cita

42

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

4.1.1.1 Sejarah

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan Kantor Pelayanan

Pajak yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa

Timur III dan berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan. KPP Malang Utara ini

beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan

Klojen, Kota Malang. Lokasi ini cukup strategis karena terletak di dekat pusat

kota dan berada di salah satu daerah sentra bisnis Kota Malang sehingga mudah

dijangkau oleh Wajib Pajak.

Kantor ini dulunya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

di Kota Malang. Karena adanya reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan,

kantor ini diubah fungsinya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara secara resmi didirikan berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.01/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang

Perubahan kedua atas Keputusan Mentri Keuangan No. 61/KMK.01/2007 tentang

Kode Kantor Wilayah Direktorat Janderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dan

mulai beroprasi tanggal 4 Desember 2007.

43

4.1.1.2 Visi, Misi dan Lokasi

VISI

Untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak

mengenai cita–cita dan arah kemana organisasi Kantor Pelayanan Pratama akan

menuju, maka dibentuklah visi yang menjadi komitmen bagi seluruh jajaran

Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

“ Menjadi Institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah

Asia Tenggara”

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang

keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh–sungguh diinginkan

untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh

segenap jajaran Ditjen Pajak.

Dalam pernyataan Visi Direktorat Jenderal Pajak terkandung dua hal yang

dituju, yaitu:

1. Identitas dirinya adalah institusi pemerintah penghimpun pajak negara.

2. Sesuatu yang ingin dicapai di masa depan adalah menjadi yang terbaik di wilayah

Asia Tenggara.

MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien

diharapkan seluruh komponen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

44

mengenal peran dan program instansinya serta hasil yang akan dicapai di masa

mendatang.

Sebagai tindak lanjut untuk merealisasikan visi, maka misi Kantor Pelayanan

Pajak Pratama yang juga sudah menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat

Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan

Undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan

negara demi kemakmuran rakyat”

Dalam misi tersebut terkandung tiga hal yaitu :

1. Produknya adalah penyelenggaraan fungsi administrasi perpajakan dan

pembiayaan penyelenggaraan negara.

2. Pasarnya adalah rakyat

3. Metodenya adalah penerapan Undang-undang perpajakan secara adil.

Lokasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara merupakan Kantor Pelayanan

Pajak yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa

Timur III dan berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan. KPP Malang Utara ini

beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan

Klojen, Kota Malang. Telepon 0341- 364270, Lokasi ini cukup strategis karena

terletak di dekat pusat kota dan berada di salah satu daerah sentra bisnis Kota

Malang sehingga mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.

45

4.1.1.3 Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Malang Selatan

Tugas pokok KPP Pratama Malang Utara mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam

bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang

Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Malang Utara

menyelenggarakan Fungsi:

1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,

penggalianpotensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

2) Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat

pemberitahuan masa, serta berkas Wajib Pajak.

3) Pendataan objek dan subjek serta penilaian dan penetapan PBB.

4) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya serta

PBB dan BPHTB.

5) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan,

penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak

Langsung lainnyaserta PBB dan BPHTB. Sejak tahun 2013 PBB dan BPHTB

dialihkan ke pemerintah daerah.

46

6) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.

4.1.1.4 Susunan Organisasi KPP Pratama Malang Utara

Susunan organisasi berdasarkan fungsi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Malang Utara setelah adanya modernisasi pada tanggal 4 Desember 2007 terdiri atas

6 seksi, sub bagian umum, dan kelompok fungsional. Kelompok struktural yang

terdiri dari seksi-seksi diketuai oleh seorang kepala seksi atau kepala sub bagian,

sedangkan kelompok fungsional dipimpin oleh seorang ketua tim. Semua elemen

tersebut bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor.

1. Sub Bagian Umum

a. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan

bantuan hukum.

b. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, pelaksanaan registrasi

Wajib Pajak.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,

perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan,

pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer,

pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing dan penyiapan laporan kinerja.

47

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,

bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil

WP, analisis kinerja WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi,

dan melakukan evaluasi hasil banding. Pada seksi ini terdapat jabatan Account

Representative yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi.

4. Seksi Ekstensifikasi

Melakukan pelaksanaan dan pinata usahaan pengamatan potensi perpajakan,

pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan

ekstensifikasi perpajakan.

5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan

pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan

administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Sedangkan tugas kepatuhan internal

antara lain melakukan kegiatan pemantauan atas pengendalian intern, manajemen

resiko, kode etik dan disiplin pegawai, tindak lanjut hasil pengawasan, dan

memberikan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

6. Seksi Penagihan

Melakukan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak,

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak

sesuai ketentuan yang berlaku.

48

Susunan Organisasi di KPP Malang Utara beserta nama kepala kantor dan kepala

seksi masing-masing dapat dilihat pada gambar II.1

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Malang Utara beserta Nama Kepala Kantor dan Kepala

Seksi

Sumber: Diolah dari SIKKA-DJP

Jumlah total pegawai yang ada di KPP Pratama Malang Utara ada 79 pegawai

berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva

Direktorat Jenderal Pajak (SIKKA-DJP) per 3 Juli 2013 dengan rincian sebagaimana

dalam Tabel 4.1.

Seksi Penagihan

AMINULLAH YASIN Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Kantor

ASHARI

Seksi Pengolahan Data & Informasi

TATIEK ARJANI

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

HENDRO SULISTYO UTOMO

Seksi Waskon II

WIDI HARTANTO

Seksi Waskon I

BAMBANG ISMONO

Seksi RIKI

HARTINI

Kepala Subbagian Umum

EKO SUPRIATNO SUPRAPTO

Seksi Pelayanan

TRANG BINTORO Seksi Waskon III

FU’ADI

49

Tabel 4.1

Data Pegawai Per Seksi KPP Pratama Malang Utara

NO SEKSI JUMLAH

1 KEPALA KANTOR 1

2 SUB BAGIAN UMUM 8

3 SEKSI PENGOLAHAN DATA dan INFORMASI 7

4 SEKSI PELAYANAN 14

5 SEKSI PENAGIHAN 5

6 SEKSI PEMERIKSAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL 4

7 SEKSI EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN 3

8 SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI I 10

9 SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI II 9

10 SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI III 9

11 FUNGSIONAL PEMERIKSA 7

12 PENILAI PBB 2

JUMLAH 79

Sumber: Diolah dari SIKKA-DJP

Di dalam memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak serta

meningkatkan kinerja fiskus, KPP Pratama Malang Utara didukung sepenuhnya oleh

sistem administrasi yang berbasis komputer yang terpusat yaitu Sistem Informasi

50

Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) sehingga dengan sistem ini dimungkinkan setiap

proses kegiatan akan terukur dan terkontrol.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang

bersih dan berwibawa, serta mendukung terciptanya Good Goverment Governance,

dan untuk mendukung komitmen pemerintah tersebut, maka setiap karyawan , KPP

Pratama Malang Utara wajib memperhatikan Kode Etik Pegawai sesuai PMK

No.1/PM.03/2007. Kode etik ini menjadi standar perilaku pegawai yang secara jelas

mengatur kewajiban dan larangan bagi pegawai serta sanksi atas pelanggaran kode

etik tersebut.

Berbagai fasilitas kemudahan dan kenyamanan pelayanan untuk memberikan

pelayanan prima kepada Wajib Pajak juga diberikan KPP Pratama Malang Utara.

Misalnya dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi

yaitu pembayaran pajak dapat melalui online (one-line payment) di bank-bank yang

telah ditunjuk di Kota Malang bahkan di dalam kantor pun terdapat loket bank Jatim

untuk memudahkan WP dalam hal pembayaran pajak, call center, e-filling, e-SPT,

dan sebagainya dibuat juga complaint center untuk menjamin bahwa pelayanan

yang diberikan benar-benar yang terbaik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.1.1.5 Keadaan Sosial Ekonomi Wilayah Kerja KPP Malang Utara

Saat ini Kota Malang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat

sehingga menjadi kota terbesar di propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota

Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki banyak universitas.

Perkembangan Kota Malang ditandai dengan semakin banyaknya pembangunan

51

saranan fisik kota, mulai dari perluasan kawasan pemukiman, pembangunan fasilitas

umum, dan pusat perbelanjaan seperti mall. Oleh karena itu, Kota Malang adalah

kawasan yang potensial untuk berinvestasi, memperluas usaha perdagangan, dan

mengembangkan industri.

Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 07°46'48" - 08°46'42"

Lintang Selatan dan 112°31'42" - 112°48'48" Bujur Timur, dengan luas wilayah

110,06 km2. Kota Malang terdiri dari lima kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen,

Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun lalu dibagi lagi ke dalam 57 kelurahan.

Secara administratif wilayah Kota Malang berbatasan langsung dengan

daerah Kabupaten Malang yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan data Hasil Sensus penduduk

Tahun 2010 yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun

2010 sebanyak 819.708 jiwa.

Sektor perekonomian utama saat ini di Kota Malang adalah perdagangan,

dimana pada sektor ini Kota Malang berfungsi sebagai pusat perdagangan regional.

Kegiatan perdagangan yang ada di Kota Malang terbagi atas beberapa kelompok

yaitu :

52

Kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis sayuran, ikan, dan sejenisnya

(pasar basah) menggunakan Pasar Induk Gadang.

Jenis kegiatan skala besar (grosir), terpusat di pusat kota.

Perdagangan campuran (garmen, elektronik, dan jasa misalnya showroom)

berkembang secara linier mulai Jalan Basuki Rahmat, dan Jakgung Suprapto

dan berkembang sampai Arjosari.

Jenis perdagangan lain tersebar hampir seluruh kawasan.

Dari berbagai bidang usaha yang telah dijelaskan di atas, terutama sektor

perdagangan tentunya menyimpan potensi perpajakan dalam jumlah yang tidak

sedikit. Pihak Direktorat Jenderal Pajak tentu sebaiknya berusaha memaksimalkan

mungkin potensi ini untuk meningkatkan penerimaan pajak dari kota Malang ini.

4.1.1.6. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara meliputi dua kecamatan dari total

lima kecamatan di Kota Malang, yaitu kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan

Blimbing

1. Kecamatan Blimbing (35.73.030) dengan luas 14.089.217 m2 terdiri dari 11

Kelurahan, yaitu: Jodipan, Polehan, Kesatrian, Bunulrejo, Purwantoro,

Pandanwangi, Blimbing, Purwodadi, Arjosari, Polowijen dan Balearjosari.

Di wilayah kecamatan ini terdapat terminal terbesar di Kota Malang yaitu

terminal Arjosari. Sebagian besar wilayah kecamatan ini dimanfaatkan sebagai

lahan pemukiman dan sentra perdagangan.

53

2. Kecamatan Lowokwaru (35.73.040) dengan luas 20.296.453 m2 terdiri dari 12

kelurahan, yaitu: Merjosari, Dinoyo, Sumbersari, Ketawanggede, Jatimulyo,

Lowokwaru, Tulusrejo, Mojolangu, Tlogomas, Tunggulwulung, Tunjungsekar

dan Tasikmadu.

Kecamatan ini terkenal dengan industri keramik Dinoyo dan areal universitas,

ada sekitar sembilan universitas berdiri di sini, salah satunya adalah Universitas

Brawijaya yang merupakan universitas terbesar di Malang.

Di masing-masing kecamatan terdapat berbagai macam potensi perpajakan yang

perlu digali lebih dalam lagi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP

Pratama Malang Utara.

Batas-batas wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara adalah :

a. Utara : Wilayah Kerja KPP Pratama Singosari;

b. Barat : Wilayah Kerja KPP Pratama Singosari;

c. Selatan : Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan;

d. Timur : Wilayah kerja KPP Singosari.

Sesuai dengan prinsip modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak, pembagian wilayah

kerja pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) untuk setiap Account

Representatif (AR) di KPP Pratama Malang Utara berdasarkan kelurahan pada kedua

kecamatan tersebut. Secara umum ada tiga pembagian wilayah kerja karena pada

KPP Pratama Malang Utara hanya terdapat tiga Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

54

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.2.1. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

Jumlah pertumbuhan Wajib Pajak yang berasal dari sektor UMKM sesuai

dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 setiap bulannya mengalami

peningkatan yang flektuatif dari jumlah yang terdaftar. Pada masa Agustus Tahun

2013 yakni sebulan setelah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46, KPP Pratama

Malang Utara menerima jumlah pertumbuhan Wajib Pajak yang terdaftar sebesar

72.241. kemudian pada setiap bulannya juga mengalami kenaikan dari jumlah yang

membayar atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Dalam kenaikan dari

penerimaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada awal diterapkannya

peraturan baru sampai dengan Masa Juni 2014 tersebut mencapai jumlah

pertumbuhan Wajib Pajak sejumlah 76.356 Wajib Pajak.

Dalam hal ini kenaikan jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Malang

Utara yang juga diikuti oleh peningkatan jumlah penerimaannya setiap bulan ini

menunjukkan bahwa dengan penerapan PP No. 46 ini Wajib Pajak UMKM menjadi

Wajib Pajak efektif, yang bukan hanya mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak

tapi juga memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, yakni membayar dan

melaporkan utang pajaknya.

55

Berikut ini adalah tabel jumlah Wajib Pajak yang yang terdaftar pada kurun

waktu Juli 2012 sampai dengan Juni 2014 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Pada Masa Juli 2012 sampai dengan Juni

2014

Bulan Jml WP

Terdaftar

%

Peningkatan

Juli 2012 66,554

Agustus 2012 66,778 0,34%

September 2012 67,074 0,44%

Oktober 2012 67,542 0,70%

November 2012 68,742 1,78%

Desember 2012 69,164 0,61%

Januari 2013 69,675 0,74%

Februari 2013 70,051 0,54%

Maret 2013 70,493 0,63%

April 2013 70,927 0,61%

Mei 2013 71,269 0,48%

Juni 2013 71,706 0,61%

Juli 2013 72,015 0,43%

Agustus 2013 72,214 0,28%

September 2013 72,569 0,49%

Oktober 2013 72,885 0,43%

November 2013 73,179 0,40%

Desember 2013 73,590 0,56%

Januari 2014 74,009 0,57%

Februari 2014 74,640 0,85%

Maret 2014 75,190 0,74%

April 2014 75,626 0,58%

Mei 2014 75,963 0,44%

Juni 2014 76,356 0,52%

Sumber: Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari Bulan Juli 2012 sampai dengan Juni

2014 yang sudah diolah

56

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah Wajib Pajak Peraturan Pemerintah No. 46

Tahun 2013 di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara setiap bulannya mengalami

peningkatan dalam jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Data tersebut diambil untuk

mengetahui Peningkatan atau penurunan jumlah Wajib Pajak yang terdafrtar pada

masa tersebut. Data tersebut adalah untuk keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar di

wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara baik yang termasuk katagori UMKM

ataupun yang tidak. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan

jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada masa Juli sampai masa Agustus 2012

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut tercatat 0,34 % . Wajib Pajak yang

terdaftar pada masa selanjutnya terus meningkat dan pada masa Agustus sampai

September 2012 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 0,44%. Pada masa

September sampai masa Oktober 2012 peningkatan terhadap Wajib Pajak yang

terdaftar pada masa Oktober sampai November mengalami peningkatan mencapai

1,78%. Pada masa November sampai Desember 2012 Wajib Pajak yang terdaftar

mengalami penurunan mencapai 0,61% dari sebelumnya. Pada masa Desember

sampai dengan Januari 2013 mencapai 74%. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada

masa Januari sampai dengan Februari 2013 mengalami penurunan terhadap Wajib

Pajak yang terdaftar mencapai nilai 0,54%. Pada masa Februari sampai masa Maret

2013 mengalami peningkatan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar mencapai nilai

0,63% dari masa sebelumnya. Pada masa Maret sampai masa April 2013 mengalami

sedikit penurunan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar mencapai nilai 0,61% dari

masa sebelumnya. Pada masa April sampai masa Mei 2013 mengalami penurunan

57

terhadap Wajib Pajak yang terdaftar mencapai nilai 0,48% dari masa sebelumnya.

Pada masa Mei sampai masa Juni 2013 mengalami peningkatan terhadap Wajib Pajak

yang terdaftar mencapai nilai 0,61% dari masa sebelumnya. Pada masa Juni sampai

masa Juli 2013 mengalami sedikit penurunan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar

mencapai nilai 0,43% . Pada masa Juli sampai dengan Agustus 2013 Wajib Pajak

yang terdaftar mencapai nilai 0,28% mengalami penurunan dari masa sebelumnya di

KPP Pratama Malang Utara. Pada masa Agustus sampai dengan September 2013

Wajib Pajak yang terdaftar mencapai nilai 0,49% mengalami peningkatan dari masa

sebelumnya di KPP Pratama Malang Utara. Pada masa Oktober sampai dengan

November 2013 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai nilai 0,40% mengalami

penurunan dari masa sebelumnya di KPP Pratama Malang Utara. Pada masa

November sampai dengan Desember 2013 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai nilai

0,56% mengalami peningkatan dari masa sebelumnya di KPP Pratama Malang Utara.

Namun pada masa Desember sampai dengan Januari 2014 Wajib Pajak terdaftar

mencapai nilai 0,57%. Pada masa Januari sampai dengan Februari 2014 Wajib Pajak

yang terdaftar mencapai nilai 0,85% mengalami peningkatan dari masa sebelumnya

di KPP Pratama Malang Utara. Pada masa Februari sampai dengan Maret 2014 Wajib

Pajak yang terdaftar mencapai nilai 0,74% mengalami penurunan dari masa

sebelumnya di KPP Pratama Malang Utara. Pada masa Maret sampai dengan April

2014 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai nilai 0,58% mengalami penurunan dari

masa sebelumnya di KPP Pratama Malang Utara. Pada masa April sampai dengan

Mei 2014 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai nilai 0,44% mengalami penurunan

58

dari masa sebelumnya di KPP Pratama Malang Utara. Pada masa Mei sampai dengan

Juni 2014 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai nilai 0,52% mengalami kenaikan dari

masa sebelumnya di KPP Pratama Malang Utara.

Sebelum dan sesudah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013, jumlah pertumbuhan

wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan November 2012 yakni mencapai jumlah

1.200 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada bulan

Agustus 2013 yakni hanya mencapai 199 Wajib Pajak. Hal ini terlihat dan

ditunjukkan dalam gambar grafik dibawah ini.

Gambar 3.2

Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara

Sumber: Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak yang sudah diolah peneliti.

Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No.46

Tahun 2013 menyadari akan kewajiban pajaknya. Peraturan baru ini menunjukkan

60.000

62.000

64.000

66.000

68.000

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

Jml Wajib Pajak

Jml Wajib Pajak

59

bahwa tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ini

yakni memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan penyederhanaan aturan

perpajakan mengedukasi masyarakat untuk tertib, administrasi, mengedukasi

masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk

berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tercapai dengan baik. Sosialisasi yang

telah dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara sangat mempengaruhi kesadaran

dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dibagian seksi Pengawas

dan Konsultasi (WASKON 1), yaitu bapak Bambang Ismono tentang bentuk kegiatan

sosialisasi yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Bentuk kegiatan sosialisasi untuk Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

yaitu memasang spanduk, memasang baner di depan KPP Pratama Malang Utara,

mengundang Wajib Pajak, membuat brosur,majalah, Koran, radio dan televise.”

Berdasarkan wawancara dengan petugas pajak pada seksi Pengawas dan

Konsultasi (Waskon 1) di atas KPP Pratama Malang Utara awal mula diberlakukan

Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2013 bentuk sosialisasi dengan berbagai

alternatif. Alternatif yang pertama dilakukan Wajib Pajak di beri surat undangan yang

akan di adakan sosialisasi untuk peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46

Tahun 2013. KPP Pratama Malang Utara melakukan pemasangan sepanduk, bener,

dan menyebarkan brosur dan majalah. Usaha yang lain adalah menyiarkan di radio-

radio, televisi dan media yang lainnya.

60

4.1.2.2 Penerimaan Pajak

Pajak menurut Supramono (2010:2), “Pajak merupakan kontribusi wajib

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan

penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 atas UMKM di

KPP Pratama Malang Utara, peneliti menggunakan metode pengumpulan data

melalui beberapa tahap yang dimulai dari survei, wawancara, menganalisis data yang

sudah dikumpulkan kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis data dan

memberikan saran. Survei dilakukan dengan mengamati kondisi awal sebelum

dilakukannya penelitian. Wawancara dilakukan dengan pegawai di KPP Pratama

Malang Utara bagian Pengawas dan Konsultasi 1.

Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari

penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran

bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,00. Mulai diterbitkannya Peraturan Pemerintah

tersebut pada tanggal 1 Juni 2013 dan baru efektif pada tanggal 1 Juli 2013. Akan

tetapi di KPP Pratama Malang Utara baru diterapkan pada bulan Agustus 2013. Hal

ini dikarenakan KPP Pratama Malang baru melaksanakan Sosialisasi dengan Wajib

Pajak.

Hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dibagian seksi Pengawas

dan Konsultasi (WASKON 1), yaitu bapak Bambang Ismono sebagai berikut:

61

“PP ini berlaku pada bulan Juli 2013 peraturan pemerinta ini ada dan dilanjut

dengan mentri Keuangan. baru dilakukan sosialisasi pada masyarakat atau

wajib pajak pada pertengahan juni, berlakunya peraturan pemerintah ini pada

bulan juni 2013 dan masi belum maksimal karena Wajib Pajak masih banyak

yang membayar pajak penghasilan 25.”

Berdasarkan wawancara dengan petugas pajak pada seksi Pengawas dan

Konsultasi (Waskon 1) di atas KPP Pratama Malang Utara awal mula diberlakukan

Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2013. Awal mula diberlakukannya Peraturan

Pemerintah no. 46 Tahun 2013 pihak KPP Pratama Malang Utara berupaya keras

untuk mensosialisasikan terhadap Wajib Pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah

yang baru. KPP Pratama Malang Utara melakukan bentuk sosialisasi dengan cara

mengundang Wajib Pajak dalam satu ruangan dan menjelaskan semua tentang

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, selain mengundang Wajib Pajak juga

mensosialisasikan melalui brosur, majalah, pamflet, Koran, radio dan media

elektronik lainnya.

Hasil wawancara dengan sala satu petugas dibagian seksi Pengawas dan

Konsultasi 1 sebagai berikut:

“ KPP Pratama Malang Utara awal mula melakukan sosialisasi pada Wajib

Pajak mengundang dan memaparkan tentang PP No.46 Tahun 2013, banyak bentuk

sosialisasi yang lainnya contoh brosur, majalah, pamflet, radio, Koran, TV dll.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KPP Pratama Malang Utara telah

mensosialisasikan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, namun

Peraturan tersebut baru efektif pada bulan Agustus 2013. KPP Pratama Malang Utara

baru mensosialisasikan dengan wajib pajak pada bulan Juni 2013, akan tetapi wajib

62

pajak masih banyak yang belum mengerti dengan adanya Peraturan Pemerintah No.

46 tersebut.

Pajak Penghasilan yang disosialisasikan pada brosur adalah penghasilan dari

usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan predaran bruto (omzet) yang

tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet)

merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/conter/ outlet atau sejenisnya

baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari

jumlah peredaran bruto (omzet).

Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya:

dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik,

pembawa acara, dan sebagaiman yang diuraikan dalam penjelasan PP nomor 46

tersebut.

b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat 2), seperti misalnya

sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan) PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tersendiri.

c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 adalah:

1. Orang Pribadi.

63

2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menrima penghasilan

dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp.

4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang

menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian

atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling,

pedagang asongan, warung tenda dan area kaki lima, dan sejenisnya.

b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1

(satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto

(omset) melebihi Rp. 4.800.000.000.

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai pajak dibagian seksi Pengawas

dan Konsultasi I (Februari 2015) tentang hambatan dalam adanya Peraturan

Pemerintah No. 46 oleh Bambang Ismono, sebagai berikut:

“Hambatan dalam adanya Peraturan Pemerintah No. 46 ini adalah pihak KPP

Pratama masih belum mendapatkan data Wajib Pajak UMKM seluruhnya

masi sebagian yang terdaftar pada KPP Malang Utara maka dari itu yang

dilakukan dengan hambatan tersebut kami melakukan sosialisasi terus agar

Wajib Pajak akan sadar dengan kewajiban membayar Pajak nya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas hambatan dari KPP Pratama Malang

Utara adalah banyak data-data Wajib Pajak yang masi belum terdaftar dalam KPP

Pratama Malang Utara artinya masih banyak wajib pajak yang masih belum

mendaftarkan sebagai Wajib Pajak. Pihak KPP Pratama Malang Utara terus

64

melakukan sosialisasi agar Wajib Pajak yang belum mengetahui kewajiban sebagai

Wajib Pajak segera mendaftarkan sebagai WP dan sadar dengan kewajiban mebayar

Pajak.

Hal ini berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak Di KPP Pratama Malang

Utara. Berdasarkan hasil observasi di lapangan rincian penerimaan pajak di KPP

Pratama Malang Utara dapat dilihat di tabel 4.3, sebagai berikut:

65

Tabel 4.3

Rincian Penerimaan Pajak PP No. 46 bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2014

No. Bulan Penerimaan Pajak Total

penerimaan PPh Pasal 25 PP No. 46 PPh Pasal 29

1 Juli 2012 370,241,775

PP No. 46

baru efektif

mulai

Juli 2013

5,406,911,594 5,777,153,369

2 Agustus 2012 358,132,417 3,746,983,206 4,105,115,623

3 September 2012 374,018,393 4,062,582,541 4,436,600,934

4 Oktober 2012 365,065,940 5,461,769,647 5,826,835,587

5 November 2012 384,211,317 6,582,926,807 6,967,138,124

6 Desember 2012 393,352,176 13,686,853,156 14,080,205,332

8 Januari 2013 382,967,513 3,074,551,998 3,457,519,511

9 Februari 2013 524,014,859 4,388,135,661 4,912,150,520

10 Maret 2013 2,563,290,566 5,965,212,614 8,528,503,180

11 April 2013 57,633,142 5,809,978,918 5,867,612,060

12 Mei 2013 455,557,163 5,055,251,862 5,510,809,025

13 Juni 2013 427,019,754 4,500,067,276 4,927,087,030

jml sebelum 6,655,505,015 - 67,741,225,280 74,396,730,295

14 Juli 2013 481,964,305 0 6,087,875,212 6,811,059,484

15 Agustus 2013 389,322,357 193,468,763 4,131,067,270 4,713,858,390

16 September 2013 359,479,162 175,373,166 6,438,002,976 6,972,855,304

17 Oktober 2013 367,869,858 185,511,131 6,678,630,528 7,232,011,517

18 November 2013 332,843,891 213,192,716 7,543,365,280 8,089,401,887

19 Desember 2013 426,810,621 243,850,308 15,527,794,092 16,198,455,021

21 Januari 2014 104,946,553 - 759,090 105,705,643

22 Februari 2014 - - - -

23 Maret 2014 190,241,845 63,800,692 398,709,609 652,752,146

24 April 2014 - - 457,000 457,000

25 Mei 2014 13,366,532 - 16,543,046 29,909,578

26 Juni 2014

- - -

27 jml setelah 2,666,845,124 1,075,196,776 46,823,204,103 50,806,465,970

Sumber: Penerimaan Pajak PP No. 46 bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2014 yang

sudah diolah.

Sebelum dan setelah di terapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013,

jumlah penerimaan untuk PPh pasal 25 tertinggi terjadi pada bulan Maret yakni

66

mencapai Rp. 2,563,290,566,00. Sedangkan untuk PP No. 46 Tahun 2013 tertinggi

terjadi pada bulan Desember 2013 yakni mencapai Rp.243,850,308,00. Hal ini

terlihat dan ditunjukkan pada gambar grafik dibawah ini:

Gambar 4.3

Penerimaan Pajak Sebelum di Terapkan PP No. 46 Tahun 2013

Sumber: Penerimaan Pajak sebelum diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 yang sudah

diolah.

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

Penerimaan Sebelum PP 46

PPh Pasal 25

PP 46

PPH Pasal 29

67

Gambar 4.4

Penerimaan Pajak Setelah di Terapkan PP No. 46 Tahun 2013

Sumber: Penerimaan Pajak setelah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 yang sudah

diolah.

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

Penerimaan Setelah PP 46

PPh Pasal 25

PP 46

68

Gambar 4.5

Penerimaan Pajak Sebelum di Terapkan PP No. 46 Tahun 2013

Sumber: Penerimaan Pajak sebelum diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 yang sudah

diolah.

Berdasarkan data di atas yang diambil untuk tujuan yang kedua ini adalah

pada masa pajak Juli 2012 sampai dengan Juni 2014, data tersebut diambil untuk

mengetahui pergerakan jumlah setoran yang diterima dari periode sebelum dan

sesudah diterapkanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Selama kurun waktu tersebut terdapat dua peraturan pemerintah terkait dengan

UMKM yaitu selama bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 menggunakan

PPh Pasal 25 ditambah dengan bagian dari PPh Pasal 29 yang merupakan kurang

bayar tahunan pajak penghasilan. Selama kurun waktu Juli 2013 sampai dengan Juni

2014 menggunakan penerimaan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

PPh 29

PPh 29

69

Tahun 2013. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penerimaan yang ada

dalam KPP Malang Utara mengalami kenaikan dan penurunan pada penerimaan

pajak PPh Pasal 25 di KPP Pratama Malang Utara pada bulan Juni 2012 sampai

dengan Juni 2014. Selama kurun waktu Juli 2012 penerimaan PPh Pasal 25 masih

stabil, dan pada kurun waktu Tahun 2013 penerimaan atas PPh Pasal 25 mengalami

peningkatan yang signifikan pada bulan Maret sebesar Rp. 2.563.290.566,00

dikarenakan pada bulan Maret Wajib Pajak melakukan penyetoran tahunan yang

paling lambat pada akhir bulan Maret. Berdasarkan data diatas juga dapat di lihat

pada masa selain masa Maret penerimaan yang diperoleh oleh KPP Pratama Malang

Utara atas PPh pasal 25 memiliki penerimaan yang kecil di masa Januari yaitu

sebesar Rp. 382.967.513,00, untuk masa April hanya mendapatkan penerimaan

sebesar Rp. 57.633.142,00 untuk masa Mei 2013 mendapatkan penerimaan sebesar

Rp. 455.557.163,00 ada peningkatan dari masa sebelumnya. KPP Pratama Malang

Utara mendapatkan penerimaan pada masa Juni 2013 sebesar Rp. 427.019.754,00

dan untuk masa Juli 2013 ada kenaikan dalam pemerimaan pajak yaitu sebesar Rp.

481.964.305,00. Untuk masa Agustus 2013 penerimaan atas PPh Pasal 25 mengalami

penurunan yaitu sebesar Rp. 389.322.357,00 dari masa sebelumnya. Untuk masa

September sampai dengan November mengalami penurunan dalam penerimaan pajak

di KPP Pratama Malang Utara yaitu sebesar Rp. 332.843.891,00 pada masa

November 2013, untuk masa Desember 2013 sebesar Rp. 426.810.621,00. Pada tahun

2014 pada masa Januari sampai dengan Juni mengalami naik turun yang tidak stabil,

pada masa Januari 2014 KPP Pratama Malang Utara mendapatkan penerimaan

70

sebesar Rp. 104.946.553,00 dan pada masa Februari, April, Juni tahun 2014 tidak ada

penerimaan, dan untuk masa Maret mengalami kenaikan atas penerimaan PPh Pasal

25 yaitu sebesar Rp. 190.241.845,00. Untuk masa Mei penerimaan atas PPh Pasal 25

sebesar Rp. 13.366.532,00.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penerimaan KPP Pratama

Malang Utara mengalami kenaikan dan penurunan atas penerimaan PPh Pasal 25.

Sedangkan untuk penerimaan atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 pada

kurun waktu Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 pada KPP Pratama

Malang Utara mengalami peningkatan. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

pada bulan Juli tahun 2013 masih belum efektif dan baru di efektifkan pada masa

Agustus.

Penerimaan pajak PP No. 46 pada kurun waktu Agustus sampai dengan

Desember 2013 di KPP Pratama Malang Utaran mengalami kenaikan dan penurunan.

Namun, penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara pada kurun waktu Juli 2013

masih belum ada penerimaan. Hal ini dikarenakan belum adanya wajib pajak yang

merespon Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut. Sehingga PP No. 46

baru diefektifkan pada masa Agustus 2013 KPP Pratama Malang Utara mendapatkan

penerimaan atas PP No.46 sebesar Rp. 193.468.763,00. Pada masa September

mengalami penurunan atas penerimaan PP No. 46 yaitu sebesar Rp. 175.373.166,00.

Untuk masa Oktober KPP Pratama Malang Utara mendapatkan penerimaan atas PP

No. 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 185.511.131,00. Pada masa November 2013

mendapatkan penerimaan atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar Rp.

71

213.192.716,00. Pada masa Desember 2013 mendapatkan penerimaan atas Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 243.850.308,00. Pada masa Januari 2014

Februari 2014, Maret 2014, Mei 2014 dan Juni 2014 di KPP Pratama Malang Utara

tidak mendapatkan penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014.

Hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dibagian Pengawas dan

Konsultasi I tentang kekurangan dan kelebihan dengan adanya Peraturan Pemerintah

No. 46 Tahun 2013 sebagaiu berikut:

“ Setiap peraturan itu ada kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari

peraturan baru ini berlatar belakang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 adalah

untuk mempermudah WP dengan perhitungannya yang sangat mudah dengan

potongan pajak hanya 1% dari penghasilan bruto dibandingkan dengan PPh 25 yang

di sini ada norma perhitungan setelah Biaya muncul baru ada PTKp tanpa

pembukuan. Kekurangan pada Peraturan Pemerintah 46 adalah 1 persen dari bruto itu

misalnya omsetnya kecil membayar kewajiban pajaknya lebih Besar tetapi klo

penghasilan lebih besar maka dengan adanya PP 46 akan diuntungkan karena

potongannya dari penghasilan Bruto, maka pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak

akan menjadi kecil.”

Dari wawancara diatas bahwah Peraturan Pemerintah masih memiliki

kelebihan dan kekurangannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwah meskipun

pihak KPP pratama sudah melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak atas adanya

Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013, akan tetapi masi bnyak kesulitan yang

dihadapi oleh pihak KPP pratama malang utara maupun Wajib Pajaknya itu sendiri.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang

peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat

72

miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal ini Undang-Undang tersebut Wajib Pajak

dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan

penghasilan dengan syarat Wajib Pajak memberitahu kepada DJP (Dirjen Jendral

Pajak) dalam jangka Waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Norma penghitungan penghasilan neto merupakan pedoman untuk menentukan

besarnya penghasilan netto yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Norma penghitungan

tersebut merupakan suatu prosentase dimana nilainya telah ditetapkan dengan

peraturan Dirjen Pajak, dimana prosentase tersebut akan dikalikan dengan

penghasilan bruto per tahun untuk menghitung penghasilan neto.

Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak

Penghasilan Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha yang memiliki peredaran

bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

dalam 1 Tahun Pajak yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengsaha Tetap dan kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP

46 Tahun 2013, maka atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperolehnya

dikenai PPh bersifat final sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut, sebagai dasar pengenaan pajaknya

tanpa menyusun laporan keuangan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut dapat menghitung

besarnya kewajiban Pajak PPh terutang, dalam hal ini PPh terutang bukan laba yang

dijakan sebagai acuan untuk pengenaan pajaknya, akan tetapi dasar pengenaan pajak

Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut adalah Penghasilan Bruto

(omset). Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mulai di terbikannya pada

73

pertengahan tahun 2013, pada hal ini Wajib Pajak ragu dan merasa kesulitan dalam

melaporkan kewajiban pajaknya. Wajib Pajak mengalami keraguan dikarenakan

dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut pemotongan pajak

penghasilan langsung dari penghasilan bruto (omset).

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut masih ada Wajib Pajak

yang belum mengetahui peraturan baru tersebut, baik dari segi informasi ataupun

mekanisme perhitungannya. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1

Juli 2013. Tujuan dari dibentuknya PP No. 46 tahun 2013 yaitu untuk memudahkan

bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk meningkatkan

pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. Untuk menciptakan

kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Peraturan ini bersifat

final dengan dasar pengenaan pajak peredaran bruto, besarnya tarif Peraturan

Pemerintah No. 46 sebesar 1% (satu persen).

4.2.1 Pertumbuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari KPP Malang

Utara dalam hal ini tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak atas Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut setiap bulannya terus mengalami

peningkatan. Awal diterapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pihak KPP

Pratama Malang Utara melakukan sosialisasi baru satu bulan saja yaitu pada masa

Agustus Wajib Pajak sudah ada yang baru menerapkan PP. 46 Tahun 2013 ini

sejumlah 91 Wajib Pajak.

74

Pada kurun waktu 24 bulan sejak bulan Juni 2012 sampai dengan Juli 2014

diperoleh Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 76.356 – 66.554 = 9.802, pada tabel

4.2 terlihat bahwa tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan PPh Pasal 25 lebih

tinggi dari pada dengan tingkat penerimaan pajak dengan adanya Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 . hal tersebut terjadi dikarenakan tidak semua Wajib

Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara adalah Wajib Pajak UMKM,

sehingga mereka masi menggunakan PPH Pasal 25 untuk menghitung pajak atas

penghasilannya. Penerimaan yang di terima oleh KPP Pratama Malang Utara pada

bulan Maret dan April tiap tahunnya mengalami kenaikan dalam penerimaan, karena

pada bulan tersebut merupakan waktunya untuk membayar PPh Pasal 29 atas kurang

bayar pajak tahunan di tahun sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil jumlah Wajib Pajak yang terdaftar

mengalami penurunan tingkat Wajib Pajak yang terdaftar dengan adanya Peraturan

Pemerintah No 46 Tahun 2013, karna dalam hasil sebelum di terapkan Peraturan

Pemerintah No 46 Tahun 2013 memperoleh nilai 7,49% mencapai nilai rata-rata

sebesar 0,62%. Sedangkan setelah di terapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun

2013 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara memperoleh nilai

6,30% mencapai nilai rata-rata 0,52%. Dalam hal ini dengan adanya peraturan baru

yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh dengan Wajib Pajak

yang terdaftar.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam peningkatan jumlah Wajib Pajak

yang terdaftar dalam KPP Pratama Malang Utara mengalami peningkatan yang cukup

75

baik. Hal ini menunjukkan bahwasannya KPP Pratama Malang Utara Pajak untuk

meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus yaitu Pajak UMKM bisa

dikatakan penerimaan masi cukup baik, dalam hal ini dapat dilihat dari hasil

penelitian bahwah Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebelum di terapkan Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan tentang hambatan dengan

diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa ada

banyak hambatan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

yaitu Wajib Pajak Masi belum mengerti dengan peraturan baru, tata cara pengisian,

perhitungan maupun tentang peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut.

Banyaknya hambatan yang dirasakan oleh wajib pajak menjadi tidak sesuai dengan

tujuan dari Peraturan Peraturan No. 46 tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam kewajiban pajaknya.

2. Untuk mengontrol kewajiban WajibPajak

Hambatan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi secara mendalam

tentang Peraturan Pemerintah No. 46 sehingga yang seharusnya diefektifkan pada

bulan Juli 2013 KPP Pratama Malang Utara baru mengektifkannya pada bulan

Agustus 2013. Sampai saat ini KPP Pratama Malang Utara masih mengadakan

sosialisasi dengan wajib pajak yaitu dengan memberikan brosur untuk pemberitahuan

adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Wajib Pajak.

76

4.2.2 Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari KPP Malang Utara

menunjukkan bahwa baru diefektifkan Peraturan Pemerintah No. 46 pada bulan

Agustus 2013. Hal ini dikarenakan pada bulan Juli pihak KPP Pratama Malang Utara

masih mengadakan atau melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak. Sosialisasi

terkait Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang Utara

membuka forum dalam satu ruangan dengan mengundang para Wajib Pajak. KPP

Pratama Malang Utara melibatkan Wajib Pajak dalam mensosialisasikan adanya

peraturan baru dengan harapan Wajib Pajak memahami dan mereka akan merasa

dihargai.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah

No. 46 Tahun 2013 tersebut cukup efektif. Hal ini dikarenakan KPP Pratama Malang

Utara memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada bulan Agustus

dimana peraturan yang baru di terbitkan pada bulan Juni 2013 disitu pihak KPP

Pratama Malang Utara dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun

2013 baru diefektifkannya peraturan baru tersebut hanya memiliki jangka waktu satu

bulan dari tanggal diterbitkannya. Dalam waktu satu bulan tersebut masi kurang

cukup untuk mensosialisasikan peraturan baru tersebut yang mengakibatkan Wajib

Pajak masi ada yang belum mengerti. Pemerintah seharusnya memberikan jangka

waktu untuk mensosialisasikan peraturan baru tersebut dengan jangka waktu minimal

6 (enam) bulan untuk sosialisasi. Sehingga dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 46

Tahun 2013 akan lebih efektif dan terlaksana dengan baik jika peraturan tersebut

77

disosialisasikan pada 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

No. 46 Tahun 2013 tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 46 tidak mengatur secara spesifik mengenai pajak

UMKM. Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 mengatur tentang usaha yang memiliki

peredaran Bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 ( empat miliar delapan ratus

juta rupiah) dalam satu tahun. Sumber data menunjukan bahwah Menteri Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah Hasan (2013), mengatakan jumlah usaha UKM di

Indonesia mencapai sekitar 56,5 juta, 99,8% (sembilan puluh sembilan koma delapan

persen) adalah UMKM, Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun seiring

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun

2013 agar potensi pajak dari sektor UMKM bisa tergali dengan maksimal. Hal ini

juga dapat meningkatkan UMKM agar mempermudah memperoleh akses keuangan,

permodalan, maupun kridit perbankan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

tersebut tidak menyebutkan secara jelas untuk sasaran perpajakannya utamanya

sasaran terhadap pengenaan perpajakan untuk UMKM. Peraturan Pemerintah no. 46

tahun 2013 di dalamnya hanya menyebutkan subjek pajak dengan menerima

penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan

pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat

miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Akan tetapi lebih baik

jika peraturan baru tersebut menjelaskan secara jelas untuk sasaran perpajakannya.

Akan lebih efektif jika Wajib Pajak mengetahui akan kewajibannya atas Peraturan

78

Pemerintah no. 46 Tahun 2013 tersebut, sebagai Wajib Pajak akan lebih mudah dan

tidak diberatkan dengan kewajiban yang harus dibayarnya dengan prosedur/target

yang diinginkan oleh KPP Pratama Malang Utara.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari KPP Pratama Malang Utara pada

(tabel 4.3) menunjukkan penerimaan dari periode Juli 2012 sampai dengan Juni 2014

mengalami naik turun setiap bulannya, dan mengalami kenaikan yang signifikan pada

bulan Maret karena pada bulan Maret itu adalah jatuh tempo jika terjadi kurang bayar

untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan untuk Wajib Pajak Badan jatuh tempo

penyetoran Pada bulan April. Sedangkan penerimaan untuk Wajib Pajak Peraturan

Pemerintah No.46 Tahun 2013 dari periode Juli 2013 sampai dengan Juni 2014

mengalami naik turun. Tetapi hal ini untuk peraturan baru sudah berjalan dengan

baik, meskipun sosialisasi dimulai dan dalam kurun waktu satu bulan Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Malang Utara sudah ada

Penerimaan.

Sedangkan dari pengamatan peneliti, data penerimaan tersebut pada (tabel

4.3) dibandingkan dengan tingkat penerimaan pajak atas PPh Pasal 25 dan dengan

tingkat penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut

lebih tinggi tingkat penerimaan pajak dengan menggunakan PPh Pasal 25

dibandingkan denga Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Hal ini adanya

peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut sebagai awal

menunjukkan adanya peningkatan yang baik.

79

Kewajiban wajib pajak sebaiknya melakukan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

2. Melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP.

3. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang benar.

4. Mengisi dengan benar SPT ( SPT diambil sendiri), dan memasukkan

ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.

5. Menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan.

6. Jika diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasanya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib

Pajak, atau objek yang terutang pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dipandang perlu dan member bantuan guna melancarkan pemeriksaan.

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu

kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu

ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dari data penerimaan sesuai dengan tabel

(4.3) bahwa penerimaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tingkat kepatuhan

dari Wajib Pajak berkurang. Dilihat pada hasil tersebut pada bulan Agustus 2013

KPP Pratama Malang Utara menerima penerimaan atas PP No. 46 yang cukup tinggi

80

yaitu sebesar Rp. 193,468,763,00 akan tetapi pada bulan selanjutnya Penerimaan atas

PP No. 46 tersebut semakin menurun. Sedangkan pada bulan November dan

Desember ada penerimaan yang mulai stabil dari pada masa sebelumnya. Untuk

Penerimaan atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Malang

Utara pada masa Januari, Februari, April, Mei dan Juni tidak mendapatkan setoran

atau penerimaan dari Wajib Pajak.

Berdasarkan gambar grafik 4.3 di atas penerimaan untuk PPh Pasal 29 lebih

tinggi dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 25. Kenaikan penerimaan atas

PPh Pasal 25 sebelum di terapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

sangat terlihat tinggi kenaikannya pada bulan Maret karena waktunya penyetoran

SPT.

Sedangkan dari pengamatan peneliti, penelitian terdahulu oleh Laili (2014)

menyebutkan untuk penerimaan pajak PP No. 46 dapat dilihat bahwa terdapat

peningkatan penerimaan pajak PP No. 46 pada kurun waktu Juli sampai dengan

kurun waktu Desember 2013 di KPP Pratama Malang Selatan. Dibuktikan pada kurun

waktu Januari sampai dengan Desember 2013 diperoleh tingkat penerimaan pajak

sebesar 79.61 % dengan rincian pada bulan Juli masih sebesar 0 %, bulan Agustus

memperoleh peningkatan penerimaan pajak sebesar 0.87 %, kemudian pada bulan

September tingkat penerimaan pajak naik sebesar 2.34 %, pada bulan Oktober tingkat

penerimaan pajak naik sebesar 2.91 %, bulan November naik sebesar 3.64 %,

sehingga pada bulan Desember tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang

Selatan meningkat sebesar 10.63 %, dengan jumlah keseluruhan tingkat penerimaan

81

pajak di KPP Pratama Malang Selatan sebesar 20.39 %. Hal ini menunjukkan dengan

adanya PP No. 46 mengalami peningkatan penerimaan pajak setiap bulannya.

Berdasarkan hasil penelitian Lestari dan Sulistiani (2014) membuktikan

bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah

diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013, dimana berdasarkan 50 sampel acak yang

diambil memperlihatkan bahwa penerimaan pajak sesudah diterapkan Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 meningkat dua (2) kali lipat dibandingkan dengan

sebelumnya. Hal tersebut terbukti bahwa bulan Desember (6 bulan setelah diterbitkan

) penerapan PP No. 46 baru terlihat bedanya dengan peningkatan jumblah NPWP dan

setoran pajak dari PP No. 46 yang meningkat cukup drastis dari periode-periode

sebelumnya. Dilihat dari total keseluruan penerimaan pajak penghasilan baik dari PPh

Pasal 25, Pasal 29 dan PP No. 46 setelah masa Agustus 2013 terjadi peningkatan, hal

ini membuktikan bahwa tujuan DJP dalam menerbitkan PP No. 46 ini tercapai.

Dalam Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara meliputi dua Kecamatan

dari total lima Kecamatan di Kota Malang, yaitu Kecamatan Lowokwaru dan

Kecamatan Blimbing. Wilayah terdebut adalah sentral industri kramik dan kripik

sanan. Dalam hal ini seharusnya KPP Pratama Malang Utara mendapatkan

penerimaan yang lebih tinggi atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tetapi

dalam data pada tahun 2014 penerimaan atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun

2013 sangat menurun drastis. Dalam perhitungan Pajak UMKM sebelum diterapkan

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih dihitung dari laba, sehingga UMKM

yang rugi tidak akan membayar pajak. Akan tetapi sejak diberlakukannya Peraturan

82

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 perhitungan pajak dihitung dari omset yaitu 1% dan

bersifat final (tidak dapat dikreditkan), sehingga meskipun usahanya mengalami

kerugian akan tetap dikenakan pajak 1% dari omset per bulannya.

Berdasarkan gambar grafik 4.4 diatas dapat dilihat bahwa peningkatan

penerimaan atas Peraturan No. 46 Tahun 2013 yang cukup tinggi meskipun tetap

tinggi penerimaan atas PPh Pasal 25. Hal ini Dirjen Jendral Pajak (DJP) dalam

menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tercapai, akan tetapi

Penerimaan atas PP No. 46 Tahun 2013 sangat menurun. Dalam hal ini KPP Pratama

Malang Utara terus berupaya untuk meningkatkan control social agar tidak terjadi

penurunan penerimaan yang sangat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib

Pajak setelah penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 belum menyadari

kewajiban pajaknya dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP.

No. 46 Tahun 2013 ini, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan

perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi

masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk

berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tidak tercapai dengan baik.

Berdasarkan dalil syar’i dari Al-Qur’an dan As-Sunnah bahwa setiap muslim

wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan

selama pemimpinnya tidak memerintahkan dengan suatu kemaksiatan. Adapun jika

penguasa memerintahkan rakyatnya dengan suatu kemaksiatan maka rakyat (kaum

muslimin) dilarang keras oleh Allah dan Rasul untuk mentaatinya. Termasuk dalam

83

hal ini adalah kewajiban membayar pajak dengan berbagai jenisnya. Dalam firman

Allah pada QS. An-Nisa: 29 , yaitu:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan cara yang batil…”[QS An-Nisa: 29].

Dalam ayat tersebut di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan

yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan.

Kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat

membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini harus terpenuhi

beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintah islam mengambil

pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghozali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu

Hazm. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya

apabila dipungut tidak sesuai aturan. Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ال امرئ مسلم إل لا ياحل ما م ا ب

Artinya :

“Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”