BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS...76 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Hasil Penelitian 1. Gambaran Petikan Putusan Nomor 1361 K/Pid.Sus/2012 Berdasarkan pemeriksaan perkara

76

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Petikan Putusan Nomor 1361 K/Pid.Sus/2012

Berdasarkan pemeriksaan perkara pidana khusus

dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH. Bahwa

terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan sejak

tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret

2012 ;

Dalam hal ini berdasarkan petikan putusan diatas

bahwa Mahkamah Agung telah membacakan putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor

78/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg., tanggal 21 Maret

2012, membaca akta permohonan kasasi yang diajukan

oleh Jaksa/ Penuntut Umum Nomor:

06/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg.,

77

Jo. Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., tanggal

29 Maret 2012 dan Membaca surat-surat yang

bersangkutan

Berdasarkan Putusan tersebut yaitu dengan

memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang

Nomor 14 Tahun, Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan.

Bahwa dengan memperhatikan Pasal diatas maka

Mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Sregan tersebut dan membatalkan

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang

Nomor : 78/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg., tanggal 21

Maret 2012.

78

Dengan demikia Hakim menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Untung

Sarono Wiyono Sukarno, Sh telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 7

(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,

maka diganti dengan pidana kurungan selama 6

(enam) bulan ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk

membayar uang pengganti sebesar Rp

10.50.445.352,- (sepuluh milyar lima ratus satu

juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus

lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila

Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam

79

waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan

berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti,

maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4

(empat) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai

kekuatan hukum tetap akan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

2. Tuntutan Sanksi Uang Pengganti oleh JPU

Berkaitan dengan uang pengganti kerugian negara

dalam perkara korupsi dapat merujuk pada Pasal 18

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.1 Berdasarkan

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

1 Efi Laila Kholis. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi.Jakarta:

Solusi Publishing.Hlm.22.

80

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu

sebagai berikut: 2

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak

yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik

terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan,

begitu pula dari barang-barang yang menggantikan

barang-barang tersebut;

2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang

diperoleh dari tindak pidana korupsi;

3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun;

4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan

tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh

Pemerintah kepada terpidana.

Ramelan mengungkapkan bahwa pembayaran uang

pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan Negara

mengalami kendala, kendala tersebut yaitu.3

1. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga

sulit untuk menelusuri uang atau harta kekayaan

yang diperoleh dari korupsi.

2. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau

2Ermansjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta:Sinar Grafika.2010.hlm.148.

3 Efi Laila Kholis. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi.Jakarta: Solusi Publishing Op.cit. Hlm 15

81

mempergunakan / mengalihkan dalam bentuk

lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain

yang sulit terjangkau hukum.

3. Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar.

4. Adanya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka

pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Berdasarkan Petikan Putusan Nomor

1361/K/Pid.Sus/2012, terpidana H.Untung Sarono Sukarno,

SH di pidana membayar uang pengganti. Setelah Putusan

mempunyai kekuatan hukum tetap maka JPU melakukan

eksekusi.

Pasal 18 ayat (2) yaitu “jika terpidana tidak membayar

uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang

untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Dalam Pasal 18 ayat (2) terdapat hambatan dalam

pembayaran uang pengganti yaitu terdapat batas waktu

dalam pembayaran uang pengganti yaitu paling lama 1 (satu)

bulan. Jaksa Penuntut umum selaku eksekutor atau pelaksana

82

dari putusan pengadilan berdasarkan Pasal 270 KUHAP

tidak memiliki kewenangan untuk memperpanjang batas

waktu tersebut.4

Dengan adanya batas waktu tersebut terpidana ternyata

tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti, maka Jaksa

Penuntut Umum dapat menyita dan melelang harta benda

terpidana. Penyitaan harta benda kepunyaan terdakwa atau

terpidana tindak pidana korupsi dilakukan Jaksa Penuntut

Umum tanpa harus meminta izin Ketua Pengadilan Negeri

setempat.5

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) harta benda terpidana H.

Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH tidak mencukupi untuk

membayar uang pengganti. Dalam hal ini bahwa berdasarkan

alinea ke-8 penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 disebutkan: “Selain itu, Undang-undang ini memuat

juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana Korupsi yang

4 Ermansjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: sinar Grafika.

Hlm152. 5 Ermansjah Djaja. Ibid.Hlm.153.

83

tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang

pengganti kerugian negara.”6

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa secara implisit

berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat

(3) Undang-undang 31 Tahun 1999 merupakan lanjutan dari

ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-

undang Nomor 31 tahun 1999.

Dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa apabila batas waktu 1

(satu) bulan sesudah keputusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap maka dipidana penjara yang tidak

melebihi ancaman pidana pokok. Berdasarkan Pasal 18 ayat

(3) bahwa terpidana H.Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH

setelah harta bendanya disita dan dilelang, ternyata harta

bendanya masih belum mencukupi untuk membayar uang

pengganti, maka dipidana penjara.

Dalam hal ini bahwa pidana penjara yang dijatuhkan

kepada terpidana karena tidak mempunyai harta benda yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti. Dalam hal ini

6 Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jakarta: CV Eko

Jaya.Hlm.149.

84

bahwa pidana penjara tersebut tidak boleh melebihi ancaman

maksimum pidana penjara dari ketentuan tentang tindak

pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana.7

Pembayaran uang pengganti selain diatur dalam

Undang-undang Tipikor juga diatur dalam Surat Edaran

Jaksa Agung yang mana telah dibahas dalam Bab II. Dalam

hal ini bahwa terjadi delematika tersendiri dalam Surat

Edaran Jaksa Agung tersebut. Surat Edaran Nomor 4 Tahun

1988 dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 3

Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 pada dasarnya tidak

digunakan instrumen perdata untuk menggembalikan

kerugian keuangan negara. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa

Agung tersebut bahwa eksekusi dalam pidana pembayaran

uang pengganti yaitu apabila harta benda terpidana sudah

7 Ermansjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: sinar Grafika.

Hlm155.

85

tidak mencukupi lagi, sisanya dapat ditagih oleh kejaksaan

pada lain kesempatan. 8

Berdasarkan Penelitian yang diperoleh Penulis bahwa

dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa dalam Pasal

32, Pasal 33, dan Pasal 34 dan Pasal 38 C Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 dengan tegas menyatakan

menngunakan instrumen perdata.9

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum

mampu mengupayakan pembayaran uang pengganti, maka

dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-

020/A/J.A/04/2009 tentang tata cara penyelesaian denda dan

uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Surat Edaran Agung Nomor B-

020/A/J.A/04/2009 dalam penyelesaian uang pengganti poin

1 (satu) tersebut menyebutkan bahwa pembayaran uang

8Efi Laila Kholis. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi.Jakarta:

Solusi Publishing. Hlm .44. 9 Efi Laila Kholis.Ibid. Hlm. 44.

86

pengganti tidak bisa dialihkan ke datun dan tidak bisa

diangsur. Dalam hal in terpidana H.Untung Sarono Wiyono

Sukarno, SH tidak bisa membayar uang pengganti , maka

pembayaran uang pengganti tidak bisa dialihkan ke datun

atau tidak bisa di angsur.

Penyelesaiaan uang pengganti poin 2 (dua)

mengungkapkan bahwa apabila terpidana akan membayar

uang pengganti sebelum hukuman pokok selesai

dilaksanakan, maka dapat diterima selanjutnya berita acara

pelaksanaan pidana penjara subsidair uang pengganti

dibatalkan. Berdasarkan poin 2 tersebut perlu adanya peran

serta JPU dalam melakukan pendekatan terhadap terpidana.

Namun dalam Surat Edara jaksa Agung Nomor B-

020/A/J.A/04/2009 nomor 6 (enam) menyatakan bahwa

dapat dilakukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365

KUHP perdata. Meskipun mempunyai kelemahan yaitu jaksa

pengacara negara dalam gugatan perdata memerlukan surat

kuasa khusus, namun pihak yang dirugikan tidak

87

memberikan surat kuasa khusus. Oleh karena itu jaksa

pengacara negara tidak dapat melakukan gugatan.

Dengan demikian Jaksa Agung mengeluarkan Surat

Edaran Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010, tanggal 18 mei 2010

juga mengungkapkan bahwa .10

“Penanganan perkara tindak

pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara

yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/

atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going on

(tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau

berkelanjutan),11

agar dalam penegakan hukum

mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi

masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan

kerugian keuangan negara (restoratif justice), terutama

terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian

keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk

tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on.”

10

Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaiaan Perkara Tindak Pidana Khusus. 2010.Hlm.120-123.

11 sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5

Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010.

88

B. Analisis

1. Kebijakan Formulasi Dalam Ketentuan Undang-undang Tipikor

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas yaitu

kebijakan hukum dalam pengembalian kerugian keuangan

negara berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana

korupsi, maka penulis mengemukakan analisis sebagai

berikut:

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara dan menghambat

pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam

rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.12

Dalam hal ini bahwa akibat tindak pidana korupsi yang

terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan

perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan

12

Ermansjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: sinar Grafika. Hlm.98-99.

89

kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut

efiensi tinggi.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi, bahwa kerugian keuangan negara belum

bisa maksimal dilakukan. Dalam hal ini bahwa

pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui

dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan

instrumen perdata.13

Pengembalian kerugian negara melalui instrumen

hukum pidana dapat merujuk pada Pasal 18 ayat (1), (2),

dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

pengembalian kerugian keuangan negara diupayakan

melalui pidana tambahan. Dalam pidana tambahan

tersebut menyebutkan adanya pembayaran uang pengganti

yaitu terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat

13

Efi Laila Kholis. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi.Jakarta: Solusi Publishing.Hlm .44.

90

(3). Namun upaya tersebut belum mampu dalam

mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara.

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui

instrumen hukum perdata dapat merujuk pada Pasal 32

ayat (2), Pasal 33, Pasal 34 Undang-undang Nomor 31

tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-undang Nomor 20

tahun 2001.14

Dalam instrumen perdata tersebut jaksa

melakukan gugatan perdata terhadap terpidana. Namun

jaksa hanya bisa melakukan gugatan perdata tersebut yaitu

berkenaan dengan:

1. putusan bebas15; 2. tersangka meninggal dunia pada saat

dilakukan penyidikan16

;

3. terdakwa meninggal dunia pada saat dilakuakan pemeriksaan di sidang

pengadilan17

4. setelah putusan diketahui diduga dan patut diduga mempunyai harta benda.

18

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa gugatan

perdata hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan

14

Efi Laila Kholis. Ibid. 44. 15

Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 16

Lihat Pasal 33 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 17

Lihat Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 18

Lihat Pasal 38 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

91

diatas , selain ketentuan di atas gugatan perdata tidak bisa

dilakukan. Oleh karena berdasarkan instrumen hukum

pidana pengembalian kerugian keuangan negara berupa

pembayaran uang pengangganti tidak bisa dilakukan

secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri

Sragen oleh Penulis antara lain: kasus korupsi terpidana

H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH. 19

Dalam hal ini berdasarkan Putusan Nomor1361

K/Pid.Sus/2012 menjatuhkan pidana terhadap H. Untung

Sarono Wiyono Sukarno, SH dengan pidana penjara

selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Hakim juga menjatuhkan untuk membayar uang

pengganti sebesar Rp 10.50.445.352,- (sepuluh milyar

lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga

ratus lima puluh dua rupiah) dan apabila terdakwa tidak

19

Penelitan di Kejaksaan Negeri Sragen

92

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

uang pengganti, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara

selama 4 (empat) tahun .

Maka berdasarkan Pasal 18 ayat (2) bahwa “jika

terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu

1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti”. Namun berdasarkan Putusan diatas bahwa

terpidana tidak membayar uang pengganti.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tersebut mempunyai hambatan yaitu jaksa

selaku eksekutor hanya mempunyai waktu 1 (satu) bulan

dalam mengupayakan pembayaran uang pengganti. Dalam

waktu yang terlalu singkat tersebut jaksa kesulitan dalam

mencari harta benda terpidana mengingat bahwa jaksa

tidak melakukan penyitaan diawal penyidikan.

93

Maka JPU harus memanggil terpidana (formulir D1)

untuk menanyakan apakah terpidana bersedia membayar

uang atau akan menjalani pidana penjara dengan membuat

surat pernyataan (D2).

Dalam Pasal 18 ayat (3) juga menjadi penghambat

pengembalian kerugian keuangan negara. Berdasarkan

Pasal tersebut bahwa terpidana dapat memilih yaitu

menjalani pidana penjara atau membayar uang pengganti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

bahwa dalam kasus H. Untung Sarono Wiyono Sukarno,

SH memilih untuk menjalani pidana penjara dari pada

membayar uang pengganti.

Perlu diketahui bahwa pengembalian kerugian

keuangan negara kurang sesuai dengan jiwa Undang-

undang Tipikor yaitu tindak pidana korupsi sangat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus

94

diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan

makmur. 20

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-

020/A/J.A/04/2009 tentang tata cara penyelesaian denda

dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi

nomor 2 (dua) poin 1 (satu), bahwa pembayan uang

pengganti tidak bisa diahkan ke DATUN dan tidak dapat

diangsur. Dengan adanya surat edaran tersebut dapat

dipahami bahwa apabila terpidana tidak mampu

membayar secara otomatis terdakwa akan menjalani

pidana penjara. Dalam hal ini diungkapkan juga dalam

Surat Edara Jaksa Agung Nomor B-28/A/Ft.1/05/2009

tanggal 11 Mei 2009.

”untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana

yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian

(tidak penuh) dari pidana dalam putusan, maka didalam

amar tuntutan supaya ditambah klausul: “apabila

terdakwa/ terpidana membayar uang pengganti, maka

jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan

diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa

20

Ermansjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: sinar Grafika. Hlm100.

95

pidana penjara sebagai ganti dari kewajiban membayar

uang pengganti”.

Namun dalam hal ini bahwa berdasarkan Surat Edaran

Jaksa Agung Nomor 020/A/J.A/04/2009 tentang tata cara

penyelesaian denda dan uang pengganti dalam perkara

tindak pidana korupsi nomor 2 (dua) poin 2(dua), bahwa

apabila terpidana akan membayar uang pengganti sebelum

hukuman pokok selesai dilaksanakan, maka dapat

diterima selanjutnya berita acara pelaksanaan pidana

penjara subsidair uang pengganti dibatalkan.

Maka berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung

020/A/J.A/04/2009 tentang tata cara penyelesaian denda

dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi

lebih maju dari pada Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun dalam hal ini bahwa Surat Edara Jaksa Agung

Nomor B-020/A/J.A/04/2009 tidak sesuai dengan nomor 6

yaitu” apabila uang pengganti tidak dibayar, maka pihak

yang dirugikan baik instansi Pemerintah, BUMN, BUMD

maupun Badan Hukum lain yang mengelola keuangan

96

negara masih berhak untuk memiliki harta kekayaan

dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, yang menyebutkan:

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan

orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dalam

pelaksanaannya dapat memberi Surat kuasa khusus

kepada kejaksaan Selaku Jaksa pengacara negara.

Dalam hal ini bahwa pada saat Jaksa penuntut Umum

melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti terhadap

terpidana kasus H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH,

mengalami kendala. Kendala yang dialami Jaksa

Penuntut, yaitu sebagai berikut.21

1. Terpidana sudah tidak memiliki harta benda

ketika eksekusi dilakukan oleh JPU;

2. Pada saat menyitaan harta benda yang belum

diketahui keberadaannya (berdasarkan Pasal 18

ayat (2)), karena pada saat penyidikan tidak

21

Wawancara JPU kejaksaan Negeri Sragen 1 Januari 2014

97

dilakukan pencarian aset dan penyitaan

terhadap harta benda.

3. Apabila dilakukan gugatan perdata sesuai Surat

Edara Jaksa Agung Nomor B-

020/A/J.A/04/2009, Jaksa pengacara negara

kesulitan dalam memperoleh surat kuasa khusus

dari pihak yang dirugikan.

Namun dengan kendala diatas bahwa Jaksa

melakukan pendekatan terhadap terpidana. Dalam hal ini

bahwa setelah 6 (enam) tahun sebelum masa berakhirnya

pidana pokok ternyata JPU menemukan aset terpidana.

Dalam hal ini bahwa aset tersebut di duga hasil tindak

pidana korupsi.

Namun berdasarkan nomor 2 (dua) poin 2 (dua)

dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-

020/A/J.A/04/2009 bahwa Apabila terpidana akan

membayar uang pengganti sebelum hukuman pokok

selesai dilaksanakan, maka dapat diterima selanjutnya

98

berita acara pelaksanaan pidana penjara subsidair uang

pengganti dibatalkan.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Agung

Nomor B-020/A/J.A/04/2009 nomor 6 (enam) dapat

dilakukan gugatan perdata sesuai dengan Pasal 1365

KUHP Perdata. Maka dengan adanya Surat Edaran Jaksa

Agung Nomor B-020/A/J.A/04/2009 tersebut mempunyai

peluang adanya pengembalian kerugian keuangan negara

oleh terpidana kasus korupsi.

Namun dalam hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (1),

Pasal (2), dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-020/A/J.A/04/2009

belum cukup dalam mengupayakan pengembalian

kerugian keuangan negara. Berdasarkan penjelasan diatas

Jaksa Penuntut Umum mengalami kendala. Dalam hal ini

bahwa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum yaitu

sebagai berikut.

1. Terpidana sudah tidak memiliki harta bendanya.

99

2. Waktu yang diberikan Undang-undang tidak

cukup dalam pencarian harta benda terpidana,

mengingat penyitaan harta benda tidak

dilakukan pada saat penyidikan.

3. Adanya pidana penjara apabila tidak bisa

membayar uang pengganti, memberikan celah

kepada terpidana untuk tidak membayar uang

pengganti, sebagai salah satu upaya

pengembalian kerugian keuangan negara.

4. Jaksa pengacara negara mengalami kesulitan

memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang

dirugikan untuk melakukan gugatan perdata.

2. Ide Dasar Pembaharuan Hukum Pidana Mengenai Kebijakan Hukum Dalam Sanksi Uang Pengganti

Berdasarkan analisis diatas bahwa dengan adanya

tahap formulasi maka pencegahan dan penanggulangan

kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/ penerap

100

hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum.22

Kesalahan / kelemahan kebijakan legislatif merupakan

kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya

pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap

aplikasi dan eksekusi.

Pengembalian kerugian keuangan negara oleh

terpidana kasus korupsi, yaitu dalam Pasal 18 Ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 dan Surat edaran Jaksa Agung Nomor B-

020/J.A/04/2009 belum cukup dalam mengupayakan

pengembalian kerugian keuangan negara berupa

pembayaran uang pengganti. Berdasarkan Undang-undang

Tipikor yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa permasalahan

yang dihadapi yaitu jaksa tidak mempunyai

cukup waktu dalam pencarian harta benda

terpidana, mengingat bahwa jaksa tidak

melakukan penyitaan dalam penyidikan.

22

Barda nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Hlm.79.

101

2. Dalam Pasal 18 ayat (3) mengalami hambatan

dalam pengembalian kerugian keuangan

negara yaitu dalam Pasal ini memungkinkan

terpidana tidak membayar uang pengganti

melainkan menjalani pidana subsideir.

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-

020/A/J.A/2009 juga mengupayakan pengembalian

kerugian keuangan negara, namum dalam pembayaran

uang pengganti juga mempunyai hambatan tersendiri.

Hambatan yang dihadapi dalam pembayaran uang tidak

dapat di alihkan ke datun apabila lewat dari waktu yang di

tentukan Undang-undang Tipikor. Namun dalam hal ini

bahwa apabila terpidana akan membayar uang pengganti

sebelum hukuman pokok selesai dilaksanakan, maka

dapat diterima selanjutnya berita acara pelaksanaan pidana

penjara subsidair uang pengganti dibatalkan23

.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-

020/A/J.A/04/2009 diatas bahwa perlu adanya kesadaran

23

Surat Edaran jaksa Agung. Hlm.68.

102

terpidana dalam pengembalian kerugian keuangan negara

dan perlu adanya peran serta Jaksa dalam pencarian aset.

Surat Edaan jaksa agung Nomor B-

020/A/J.A/04/2009 diatas dalam penyelesaiaan uang

pengganti poin 1 (satu) tidak sesui dengan nomor 6.

Dalam hal ini bahwa berdasarkan Surat Edaan Jaksa

Agung Nomor B-020/A/J.A/04/2009 yaitu dalam nomor)

poin 1 (satu) “ pembayaran uang pengganti tidak bisa

dialihkan ke DATUN dan tidak bisa diangsur”.

Sedangkan Surat Edaan Jaksa Agung Nomor B-

020/A/J.A//04/2009 yaitu dalam nomor 6 (enam) bahwa

“apabila uang pengganti tidak dibayar, maka pihak yang

dirugikan baik instansi Pemerintah, BUMN, BUMD

maupun Badan Hukum lain yang mengelola keuangan

negara masih berhak untuk memiliki harta kekayaan

dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, yang menyebutkan”:

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan

103

orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan Surat Edaan Jaksa Agung Nomor B-

020/A/J.A/2009 yaitu dalam nomor 6 (enam) memberikan

peluang baru dalam pengembalian kerugian keuangan

negara berupa pembayaran uang pengganti yang timbul

dari perbuatan korupsi. Namun dalam prakteknya

mengalami kendala yaitu pihak yang dirugian baik

instansi pemerintah, BUMN, BUMD jarang sekali

memberikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan selaku

Jaksa Pengacara Negara yang mendasarkan pada Pasal

1365 KUH Perdata. Oleh karena itu jaksa jarang

melakuakn gugatan perdata.

Selain itu kendala yang dihapi yaitu dalam proses

perdata membutuhkan biaya yang tidak sedikit mulai

proses pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri sampai

persidangan dan biasanya perkara perdata terus melalui

upaya banding, kasasi sampai dengan peninjauan

104

kembali.24

Setelah perkara inkracht pun untuk

mengajukan permohonan eksekusi juga membutuhkan

biaya.

Dalam hal ini bahwa gugatan perdata yang bisa

dilakukan sesui dengan Pasal 32 ayat (2), Pasal 33

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 34 dan

Pasal 38 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 200125

selaindalam Pasal tersebut tidak bisa dilakukan gugatan

perdata.

Dalam Pasal 32 ayat (2) yaitu Putusan bebas dalam

perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak

untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”.

Dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 yaitu apabila terpidana meninggal dunia pada saat

dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada

kerugian keuangan negara, maka penyidik segera

menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut

kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada

24

Efi Laila Kholis.Ibid. Hlm. 49. 25

Efi Laila Kholis.Ibid. Hlm. 44.

105

instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata

terhadap ahli warisnya”.

Berdasarkan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor

31 tahun 1999 “dalam hal terdakwa meninggal dunia pada

saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan,

sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan

negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan

berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa

Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang

dirugi kan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli

warisnya”.

Berdasarkan Pasal 38 C Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 yaitu “ apabila setelah putusan pengadilan

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih

terdapat harta benta milik terpidana yang diduga atau

patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang

belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat

106

melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau

ahli warisnya.

Dengan demikian pada tanggal 18 mei 2010

dikeluarkan lagi Surat Edara Jaksa Agung Nomor B-

1113/F/Fd.1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian

dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang

justru menjadi tidak jelas dalam penanganan korupsi yaitu

pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam Surat

edara tersebut mengungkapkan bahwa diutamakan korupsi

yang nilai kerugian keuangan negara besar. Oleh karena

itu pengembalian kerugian negara menjadi tidak jelas.

Dalam ketidak jelasan tersebut terletak dalam kata

nilai kerugian keuangan negara yang relatif kecil. Kata

nilai kerugian keuangan negara yang relatif kecil tersebut

menjelaskan tidak adanya batasan nilai yang pasti dalam

kerugian keuangan negara yang di anggap besar.

Bertolak dari kajian tersebut maka Surat Edaran jaksa

Agung Nomor B-020/A/J.A/04/2009 mempunyai celah

dalam pengembalian kerugian keuangan negara berupa

107

pembayaran uang pengganti. Berdasarkan analisis diatas

bahwa perlu adanya terobosan dalam pengembalian

kerugian keuangan negara sesuai dengan jiwa

pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian

perlu adanya pembaharuan hukum pidana dalam

pembayaran uang pengganti mengingat tidak sesuai

dengan semangat dalam pengembalian kerugian negaran

dan memiskinkan para koruptor.

Mengingat bahwa menurut tokoh ulitarian, Jeremy

bentham pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap

kejahatan, dan besarnya pidana tidak boleh melebihi

jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilukannya

penyerangan-penyeragan tertentu. Pemidanaan hanya

dibenarkan jika dapat mencegah terjadinya tindak pidana

yang lebih besar. Berdasarkan teori keadilan sosial,

pengembalian keuangan negara pada hakekatnya adalah

kewajiban moral yang merupakan salah satu kebijakan

untuk bertindak dalam rangka mencapai kepentingan

umum .

108

Dengan demian perlu dilakukan pembaharuan yaitu

dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Tahap ini

merupakan tahap akhir dari tahap penuntutan pidana.

Dalam tahap ini ditentukan tentang kepastian hukum.26

Dalam hal ini bahwa keberhasilan proses pengadilan dari

penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi

tidak berarti jika putusan tersebut tidak dilaksanakan.

Eksekusi uang pengganti sangat penting dalam upaya

pengembalian kerugian keuangan negara.

Berdasarkan penelitian diatas Surat Edaran jaksa

Agung Nomor B-020/A/J.A/04/2009 mempunyai peluang

dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

Bersarkan Surat Edaran jaksa Agung Nomor B-

020/A/J.A/04/2009 menjadi terobosan baru dalam

pembaharuan hukum pidana korupsi. Oleh karena itu

kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan.

26

Efi Laila Kholis.Ibid. Hlm.43.