28 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Umum Organisasi 3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Wali Kota Bekasi Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (Jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi. Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono (1982 – 1988). Tahun 1988 Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1991 (1988 - 1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR hingga tahun (1991 – 1997). Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah, sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 Menjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Bapak Drs. H. Khailani AR, selama satu tahun (1997-1998).
22
Embed
BAB III PEMBAHASAN - repository.bsi.ac.id · PEMBAHASAN . 3.1. Tinjauan Umum Organisasi . 3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Wali Kota Bekasi . Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
28
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Organisasi
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Wali Kota Bekasi
Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke
kota Bekasi (Jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh
Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali
dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi. Pasalnya perkembangan Kecamatan
Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif
Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, bekasi Selatan, Bekasi Barat dan
Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.
Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh Bapak
H. Soedjono (1982 – 1988). Tahun 1988 Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs.
Andi Sukardi hingga tahun 1991 (1988 - 1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs.
H. Khailani AR hingga tahun (1991 – 1997). Pada Perkembangannya Kota
Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan
pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin
bergairah, sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi
Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996
Menjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Bapak
Drs. H. Khailani AR, selama satu tahun (1997-1998).
29
3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi
Struktur organisasi dalam sebuah lembaga sebaiknya disesuaikan dengan
kebutuhan sehingga bermanfaat bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dengan
efektif dan efisien. Keperluan ini terutama untuk level pimpinan organisasi agar
dapat menetapkan kapan suatu struktur organisasi masih tetap mempertahankan
atau kapan dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan dan
perkembangan organisasi.
Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang sistematis tentang
bagian yang satu dengan bagian yang lainnya agar tercipta koordinasi dan
kerjasama yang baik antara semua bagian atau departemen. Dengan adanya
pengorganisasian, maka semua bagian yang terlibat akan mengetahui apa yang
harus mereka kerjakan dan kepada siapa mereka harus bertanggug jawab, dengan
kata lain dengan adanya pengorganisasian, setiap pelaksanaan dari rencana akan
terdapat suatu kesatuan dalam mencapai tujuan. Bagan struktur organisasi Bidang
Kesatuan Bangsa Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar III.1, berikut ini:
Sumber: Bidang Kesatuan Bangsa Kota Bekasi Gambar III.1.
Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa
Berdasarkan struktur organisasi Bidang Kesatuan Bangsa, maka dapat
dijelaskan tugas pokok fungsi masing-masing bagian, sebagai berikut:
KASUBBID IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
AKHMAD BUKHORI.S.Sos.M.Si
KASUBBID PENGEMBANGAN KADER DAN KEPEMIMPINAN
ADE MUHTADI.B.Sc
KABID KESATUAN BANGSA Ir. EFFENDI ARIF DEMILI.MM
30
1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Tugas kepala Bidang Kesatuan Bangsa adalah memimpin, mengatur, dan
mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya. Kepala Bidang
Kesatuan Bangsa memiliki fungsi tugasnya, yaitu:
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang;
b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup
bidang tugasnya;
c. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan.
2. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas
pokok yaitu, menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional di Bidang
Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan Penghargaan kebangsaan. Bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan mempunyai rincian fungsi, sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan
b. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kapasitas
aparatur dan fasilitas penetapan kebijakan operasional di Bidang Ketahanan
Ideologi Negara,Wawasan kebangsaan, Nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
Penghargaan kebangsaan serta evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan
dikecamatan, kelurahan, dan masyarakat;
c. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
31
3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kader dan Kepemimpinan
Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengembangan Kader dan Kepeminpinan
adalah menyusun program kerja, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan, pelaksanaan hubungan
kerjasama dengan SKPD terkait, pelaksanaan monitoring dan evaluasi,
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas
ke Kepala Badan. Sama halnya di Bidang Pengembangan Kader dan
Kepemimpinan mempunyai fungsi tugas pokok, diantaranya:
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis
serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
c. Fasilitas penyiapan bahan penetapan dan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan Pengembangan Kader dan Kepemimpinan organisasi
kemasyarakatan dan organisasi politik;
d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
e. Pelaporan hasil pelaksaan tugas kepada Kepala Bidang.
3.1.3. Kegiatan Organisasi
Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai kegiatan organisasi yang
bertemakan “BELA NEGARA”. Bertujuan untuk menumbuhkan lima nilai dasar
yakni: rasa cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara,
meyakini Pancasila sebagai Ideologi Negara serta memiliki pengetahuan dasar
tentang Bela Negara. Kegiatan yang diadakan pada Bidang Kesatuan Bangsa
bertempatkan di daerah Bandung yang di laksanakan selama 3 hari 2 malem
32
dengan dihadiri peserta atau siswa/i dari sekolah-sekolah terbaik dari tingkat SMP
Sederajat/SMA Sederajat.
3.2. Data Penelitian
3.2.1. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kota Bekasi. Jumlah Populasi dalam
penelitian ini adalah 30 orang pegawai. Dalam penelitian ini metode pengambilan
sampel yang penulis gunakan adalah Sampling Jenuh (Sensus). Sampling Jenuh
adalah teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel.
Perhitungan yang penulis lakukan dibantu dengan menggunakan program SPSS
versi 22.
3.2.2. Karakteristik Responden
Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari penelitian pada Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi melalui angket kuesioner yang
disebarkan, penulis mendapatkan data karakteristik seluruh responden, berikut
tercantum dalam tabel.
1. Jenis Kelamin
Tabel III.1.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah Respoden Presentase (%)
Laki-laki 20 66,7%
Perempuan 10 33,3%
Jumlah 30 100%
Sumber: Data yang diolah SPSS (2018)
33
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden dengan jenis
kelamin laki-laki sebanyak 20 responden dengan presentase 66,7%, sedangkan
jenis kelamin perempuan sebanyak 10 responden dengan presentase 33,3%.
2. Usia
Tabel III.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia Jumlah Responden Presentase (%)
18-27 tahun 3 10%
28-37 tahun 12 40%
38-47 tahun 10 33,3%
>48 tahun 5 16,7%
Jumlah 30 100%
Sumber: Data yang diolah SPSS (2018)
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden dengan usia 18
sampai 27 tahun sebanyak 3 responden dengan presentase 10%, dan usia 28
sampai 37 tahun sebanyak 12 responden dengan presentase 40%, sedangkan usia
38 sampai 47 tahun sebanyak 10 responden dengan presentase sebesar 33,3%,
sedangkan usia diatas 48 tahun sebanyak 5 responden dengan presentase sebesar
16,7%.
3. Pendidikan Terakhir
Tabel III.3.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pendidikan Jumlah Responden Presentase (%)
SMU/Sederajat 14 46,7%
D3 1 3,3%
S1 14 46,7%
34
S2 1 3,3%
Jumlah 30 100%
Sumber: Data yang diolah SPSS (2018)
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pendidikan SMU/Sederajat
berjumlah 14 responden dengan presentase 46,7% berikutnya pendidikan D3
berjumlah 1 responden dengan presentase 3,3% dan pendidikan S1 berjumlah 14
responden dengan presentase 46,7% sedangkan untuk responden dengan
pendidikan S2 berjumlah 1 responden dengan presentase 3,3%
4. Masa Kerja
Tabel III.4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
Masa Kerja Jumlah Responden Presentase (%)
<3 tahun 2 6,6%
3-5 tahun 3 10%
5-10 tahun 5 16,7%
>10 tahun 20 66,7%
Jumlah 30 100%
Sumber: Data yang diolah SPSS (2018)
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa lama kerja dibawah 3 tahun
sejumlah 2 responden dengan presentase 6,6% berikutnya lama kerja selama 3
sampai 5 tahun berjumlah 3 responden dengan presentase 10% sedangkan lama
bekerja selama 5 tahun sampai 10 tahun berjumlah 5 responden dengan presentase
16,7% dan lama bekerja selama diatas 10 tahun adalah 20 responden dengan
presentase 66,7%.
35
3.2.3. Uji Instrumen Penelitian
Sebelum masuk dalam perhitungan uji Korelasi, Determinasi dan Regresi.
Terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen untuk memastikan bahwa data
yang digunakan dapat dipercaya. Uji Instrument terdiri dari Uji Validitasi dan
Reliabilitas.
A. Validitas
Pengujian dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Nilai r
hitung merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing
pernyataan disetiap variabel yang dianalisa oleh penulis dengan program SPSS 22
dengan menggunakan rumus person (korelasi product moment) terhadap
instrument penelitian diperoleh angka korelasi. Besarnya r tabel dengan taraf
signifikan 5% adalah 0,3610 hasil uji validitasi dapat dilihat pada tabel III.5 dan
tabel III.6. sebagai berikut:
Tabel III.5.
Tabel Corrected Item-Total Correlation Variabel Disiplin Kerja