-
BAB III
PEMBAHASAN
A. Temuan Data
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2014 Tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan
Tabanan (Sarbagita).
Salah satu poin terpenting dari aturan tersebut adalah mengubah
peruntukkan Perairan Teluk
Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi Zona Budi Daya
yang dapat direklamasi
maksimal seluas 700 ha (tujuh ratus hektar). Aturan tersebut
juga mengubah Kawasan
Konservasi Pulau Kecil dari seluruh Pulau Serangan dan Pudut,
menjadi sebagian Pulau
serangan dan Pudut. Dalam aturan tersebut juga menghapus besaran
luas taman Hutan Raya
Ngurah Rai sebagai kawasan pelestarian alam. Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor
51 Tahun 2014 merupakan Perubahan Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2011. Yang berisi tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Denpasar Badung Gianyar
dan Tabanan. Dalam konteks Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Denpasar
Badung Gianyar dan
Tabanan, Penulis memaparkan batang tubuh Peraturan
Perundang-undangan tersebut sebagai
berikut:
Pasal 55 ayat (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian
alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dengan tujuan
penelitian, ilmu pengetahuan,
pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi
meliputi: a) kawasan dengan ciri
khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan; dan b)
kawasan yang mempunyai fungsi
pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya
alam hayati dan
ekosistemnya. Pasal 55 ayat (2) Zona L3 yang merupakan kawasan
pelestarian alam
-
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) Taman hutan
raya meliputi kawasan
pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa
yang alami atau bukan alami,
jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan
dimanfaatkan untuk kepentingan
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya,
budaya, pariwisata, dan
rekreasi. b) Taman wisata alam meliputi kawasan pelestarian alam
yang dimanfaatkan terutama
untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Pasal 55 ayat
(3) Zona L3 yang merupakan
kawasan pelestarian alam di Kawasan Perkotaan Sarbagita
ditetapkan di: a) Taman Hutan Raya
Ngurah Rai dengan luas 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh
lima) hektar, yang berada di
sebagian wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan
sebagian wilayah
Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan
b) Taman Wisata Alam
Sangeh dengan luas 13 ha (tiga belas hektar), yang berada di
Kecamatan Abiansemal,
Kabupaten Badung. Pasal 55 ayat (4) Zona L3 yang merupakan
Kawasan Konservasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (2) huruf c
meliputi: a) kawasan yang memiliki ciri khas tertentu yang
dilindungi untuk mewujudkan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara
berkelanjutan; dan b) terdiri atas zona
inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai
dengan peruntukan kawasan.
Pasal 55 ayat (5) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a) kawasan konservasi pulau
kecil meliputi Pulau Serangan,
di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Pulau Pudut di
Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung; b) kawasan konservasi perairan di perairan
Kawasan Sanur di Kecamatan
Denpasar, Kota Denpasar, perairan Kawasan Serangan di Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, perairan Kawasan Teluk Benoa sebagian di Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota
Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, perairan Kawasan
Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan
perairan Kawasan Kuta di
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; c) kawasan konservasi dan
perlindungan ekosistem
-
pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau di kawasan
Taman Hutan Raya Ngurah
Rai sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan
sebagian di Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung; d) kawasan konservasi dan
perlindungan ekosistem pesisir berupa
kawasan perlindungan terumbu karang, di kawasan pesisir Sanur di
Kecamatan Denpasar, Kota
Denpasar, Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Nusa Dua di Kecamatan
Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Tuban dan Kuta di Kecamatan
Kuta, Kabupaten Badung; e)
kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan di Kawasan
Serangan di Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar; f) kawasan Jimbaran dan kawasan
Kedonganan di
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan g) kawasan
konservasi pada kawasan pesisir
yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya dan agama di
seluruh pantai tempat
penyelenggaraan upacara keagamaan (melasti) dan kawasan laut di
sekitarnya. Pasal 55 ayat
(6) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan
tujuan untuk melindungi budaya
bangsa, dan kepentingan ilmu pengetahuan antara lain berupa
peninggalan sejarah, bangunan
arkeologi, dan monumen. Pasal 55 ayat (7) Zona L3 yang merupakan
kawasan cagar budaya
dan ilmu pengetahuan ditetapkan secara menyebar di Kawasan
Perkotaan Sarbagita sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 56 berbunyi Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam zona
budi daya, terdiri
atas zona budi daya 1 (Zona B1), zona budi daya 2 (Zona B2),
zona budi daya 3 (Zona B3),
zona budi daya 4 (Zona B4), zona budi daya 5 (Zona B5), zona
budi daya 6 (Zona B6), dan
zona budi daya 7 (Zona B7).
Pasal 63 ayat (1) Zona B7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
merupakan zona
perairan laut dengan karakteristik sebagai kawasan yang
potensial untuk kegiatan kelautan dan
perikanan serta kegiatan pariwisata. Pasal 63 ayat (2) Zona B7
terdiri atas kawasan peruntukan
-
budi daya dengan kegiatan kelautan dan perikanan, transportasi
laut, dan pariwisata. Pasal 63
ayat (3) Zona B7 berada di seluruh perairan laut di Kawasan
Perkotaan Sarbagita.
Pasal 81 ayat (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (2) huruf c terdiri atas: a) arahan peraturan
zonasi untuk kawasan lindung; dan b.
arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya. Pasal 81 ayat
(2) Arahan peraturan zonasi
untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas: a) arahan
peraturan zonasi untuk Zona L2; dan b) arahan peraturan zonasi
untuk Zona L3. Pasal 81 ayat
(3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas: a) arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
b) arahan peraturan zonasi untuk
Zona B2; c) arahan peraturan zonasi untuk Zona B3; d) arahan
peraturan zonasi untuk Zona
B4; e) arahan peraturan zonasi untuk Zona B5; f) arahan
peraturan zonasi untuk Zona B6; dan
g) arahan peraturan zonasi untuk Zona B7.
Pasal 101 berbunyi Arahan peraturan zonasi untuk Zona B7
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 ayat (3) huruf g terdiri atas: (a) kegiatan yang
diperbolehkan sesuai peruntukan
meliputi kegiatan kelautan dan perikanan, kegiatan transportasi
laut, kegiatan pariwisata, dan
pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
(b) kegiatan yang
diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang
tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B7; (c) kegiatan yang
tidak diperbolehkan
meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan
berbahaya dan beracun,
dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta
kegiatan lain yang mengganggu
fungsi kawasan pada Zona B7; dan (d) ketentuan lain untuk Zona
B7 meliputi: 1) pendirian
bangunan lepas pantai harus memenuhi standar keselamatan, tidak
mengganggu aktivitas
nelayan, tidak merusak estetika pantai, tidak mengganggu alur
pelayaran dan tidak mengubah
pola arus air laut, serta tidak membahayakan ekosistem laut; dan
2) ketentuan lebih lanjut
mengenai pendirian.
-
Pasal 120 berbunyi dalam rangka meningkatkan peran masyarakat,
Pemerintah Daerah
di Kawasan Perkotaan Sarbagita membangun sistem informasi dan
dokumentasi penataan
ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Pasal 121 berbunyi dengan berlakunya Peraturan Presiden ini,
maka: (a) ketentuan dalam
peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi,
peraturan daerah tentang rencana
tata ruang wilayah kabupaten/ kota, dan peraturan daerah tentang
rencana rinci tata ruang
beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Presiden ini; dan (b) peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wilayah
provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota, dan peraturan
daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi
yang bertentangan dengan
Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam
waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
Pasal 122 ayat (1) berbunyi dengan berlakunya Peraturan Presiden
ini, maka: (a) izin
pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah
dikeluarkan dan telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya; (b) izin
pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan
Presiden ini: 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya,
izin terkait disesuaikan
dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan Peraturan Presiden ini; 2) untuk yang sudah
dilaksanakan pembangunannya,
pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa
berlakunya dan dilakukan
penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan
fungsi kawasan dalam rencana
rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah berdasarkan
Peraturan Presiden ini; dan 3) untuk yang sudah dilaksanakan
pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan
fungsi kawasan dalam
rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah
-
berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan
terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin
tersebut dapat diberikan
penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. (c) pemanfaatan ruang
yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan
Presiden ini dilakukan penyesuaian
dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan
peraturan zonasi yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; (d)
pemanfaatan ruang di Kawasan
Perkotaan Sarbagita yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan
sebagai berikut: 1) yang
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini,
pemanfaatan ruang yang bersangkutan
ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana
rinci tata ruang dan
peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan Peraturan Presiden ini;
dan 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini,
dipercepat untuk mendapatkan
izin yang diperlukan. (e) masyarakat yang menguasai tanahnya
berdasarkan hak adat dan/atau
hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang karena
rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita ini
pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka
penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 122 ayat (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau
rencana rinci tata ruang
berikut peraturan zonasi provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan
Perkotaan Sarbagita belum
disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan rencana
tata ruang Kawasan Perkotaan
Sarbagita sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.
Sedangkan dalam batang Tubuh Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 51
Tahun 2014 menjelaskan bahwa ada beberapa Pasal yang
menggabungkan antara Pasal satu
dengan Pasal yang lain yang tertulis dalam Peraturan Presiden
Nomor 45 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar,
dan Tabanan adalah
sebagai berikut:
-
1. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a,
huruf b, huruf c, dan
huruf d diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55 ayat (1) Zona L3 yang
merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (2) huruf b
dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,
menunjang budi daya, pariwisata, dan
rekreasi meliputi: a) kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
daratan, maupun di perairan;
dan b) kawasan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem
penyangga kehidupan,
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 55 Ayat (2) Zona
L3 yang merupakan
kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas: a) Taman hutan
raya meliputi kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi
tumbuhan dan/atau satwa yang
alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli,
yang tidak invasif dan
dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,
pendidikan, menunjang budi
daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi; b) Taman wisata alam
meliputi kawasan pelestarian
alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata
alam dan rekreasi. Pasal 55
ayat (3) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam di
Kawasan Perkotaan Sarbagita
ditetapkan di: a) Taman Hutan Raya Ngurah Rai, yang berada di
sebagian wilayah Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian wilayah Kecamatan
Kuta dan Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung; dan b) Taman Wisata Alam Sangeh,
dengan luas 13 (tiga belas)
hektar, yang berada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
Pasal 55 ayat (4) Zona L3
yang merupakan Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan
Pulau-Pulau Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi: a) kawasan
yang memiliki ciri khas tertentu
yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan
pulaupulau kecil secara
berkelanjutan; dan b) terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan
terbatas, dan/atau zona lainnya
sesuai dengan peruntukan kawasan. Pasal 55 ayat (5) Kawasan
konservasi di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri
atas: a) Kawasan Konservasi
-
Pulau Kecil meliputi sebagian Pulau Serangan di Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar
dan Pulau Pudut, di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; b)
Kawasan Konservasi
Perairan di perairan Kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, sebagian
perairan Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Perairan
Kawasan Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
dan perairan Kawasan
Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; c) Kawasan Konservasi
dan Perlindungan
Ekosistem Pesisir berupa Kawasan Hutan Pantai Berhutan Bakau
atau Mangrove dan Kawasan
Taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagian di Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar dan
sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; d) Kawasan
Konservasi dan
Perlindungan Ekosistem Pesisir berupa kawasan perlindungan
terumbu karang, di kawasan
pesisir Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
sebagian Pulau Serangan di
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Nusa Dua di Kecamatan
Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, Tuban dan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung; e) kawasan
konservasi maritim, berupa permukiman nelayan, di Kawasan
Serangan di Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar; f) kawasan Jimbaran dan kawasan
Kedonganan di
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan g) kawasan
konservasi pada kawasan pesisir
yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya dan agama di
seluruh pantai tempat
penyelenggaraan upacara keagamaan (melasti) dan kawasan laut di
sekitarnya. Pasal 55 ayat
(6) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan
tujuan untuk melindungi budaya
bangsa, dan kepentingan ilmu pengetahuan antara lain berupa
peninggalan sejarah, bangunan
arkeologi, dan monumen. Pasal 55 ayat (7) Zona L3 yang merupakan
Kawasan Cagar Budaya
dan ilmu pengetahuan ditetapkan secara menyebar di Kawasan
Perkotaan Sarbagita sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
-
2. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai
berikut: Pasal
56 menyatakan Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam zona budi
daya, terdiri atas zona
budi daya 1 (Zona B1), zona budi daya 2 (Zona B2), zona budi
daya 3 (Zona B3), zona budi
daya 4 (Zona B4), zona budi daya 5 (Zona B5), zona budi daya 6
(Zona B6), zona budi daya 7
(Zona B7), dan zona penyangga (Zona P);
3. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 63A yang
berbunyi sebagai berikut: Pasal 63A ayat (1) Zona P sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56
merupakan zona perairan pesisir dengan karakteristik kawasan
teluk yang berhadapan dengan
Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 di Kawasan Teluk Benoa,
yang menjaga fungsi
Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 sebagai kawasan
pemanfaatan umum yang potensial
untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi,
pariwisata, pengembangan
ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama. Ayat (2) Zona P
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan di perairan pesisir Teluk Benoa yang
berada di sebagian Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung.
Ayat (3) Zona P yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di
bidang kehutanan masih
ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai, selanjutnya
disebut L3/P di sebagian
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, termasuk Pulau Pudut.
Ayat (4) Perubahan
peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 81 ayat (3) diubah sehingga Pasal 81 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 81 Ayat (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (2) huruf c terdiri atas: (a) Arahan peraturan
zonasi untuk kawasan lindung; dan
(b) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya. Ayat (2)
Arahan peraturan zonasi untuk
kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas: (a) Arahan peraturan
zonasi untuk Zona L2; dan (b) Arahan peraturan zonasi untuk Zona
L3. Ayat (3) Arahan
-
peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri
atas: (a) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1; (b) Arahan
peraturan zonasi untuk Zona B2;
(c) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3; (d) Arahan peraturan
zonasi untuk Zona B4; (e)
Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5; (f) Arahan peraturan
zonasi untuk Zona B6; (g)
Arahan peraturan zonasi untuk Zona B7; dan (h) Arahan peraturan
zonasi untuk Zona P.
5. Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 101A
yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 101A berbunyi Arahan
peraturan zonasi untuk Zona P
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf h terdiri
atas: (a) kegiatan yang
diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian
fungsi Taman Hutan Raya dan
ekosistem mangrove, kelautan, perikanan, kepelabuhanan,
transportasi, pariwisata,
pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama; (b)
kegiatan yang
diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang
tidak mengganggu fungsi Zona P; (c) kegiatan yang tidak
diperbolehkan meliputi kegiatan
untuk tempat pembuangan limbah dan kegiatan yang mengganggu
fungsi Zona P; (d)
Penerapan ketentuan di Zona P meliputi: 1) kegiatan dalam Zona P
yang berhadapan dengan
Zona L3 dilakukan dengan menjaga fungsi Taman Hutan Raya Ngurah
Rai dan ekosistem
mangrove serta pendalaman bagian-bagian tertentu dari Teluk; 2)
penyediaan aksesibilitas di
dalam kawasan teluk, termasuk ketersediaan alur pelayaran; 3)
pemanfaatan ruang dengan
tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran
Sungai; 4) pemanfaatan ruang
dilakukan sekurang-kurangnya berjarak 100 (seratus) meter dari
Zona L3; 5) pemanfaatan
ruang dengan memperhatikan rencana induk pengembangan Pelabuhan
Internasional Benoa,
Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Jalan Bebas Hambatan
Serangan-Benoa-Bandar
Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa, dan fungsi jaringan
energi; 6) kegiatan
sebagaimana dimaksud huruf a dan b dapat dilakukan melalui
kegiatan revitalisasi termasuk
penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektar
dari Kawasan Teluk Benoa;
-
dan 7) pemanfaatan ruang untuk mitigasi bencana. (e) kegiatan
sebagaimana dimaksud huruf
d angka 6 melalui penyelenggaraan reklamasi dilakukan dengan: 1)
penyediaan ruang terbuka
hijau paling kurang 40% dari total luasan pulau hasil reklamasi;
2) penerapan ketentuan tata
bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH,
KTB, ketinggian
bangunan, dan GSB terhadap jalan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; 3)
pengembangan sentra ekonomi berbasis lingkungan dan budaya Bali;
4) pengaturan tata letak,
bentuk, dan luasan, ditentukan berdasarkan hasil kajian
kelayakan lingkungan; 5) aksesibilitas
di dalam kawasan teluk, termasuk ketersediaan alur pelayaran dan
alur aliran air antar pulau
hasil reklamasi dengan memperhatikan karakteristik lingkungan,
kedalaman paling kurang 2
(dua) meter dari titik surut terendah; 6) perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian
pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi dalam Zona P
dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
6. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab
IXA, yang
memuat 1 (satu) Pasal diantara Pasal 120 dan Pasal 121 yakni
Pasal 120A yang berbunyi
sebagai berikut: Pasal 120A ayat (1) Dalam Zona P dapat
dikembangkan sistem pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana: jaringan transportasi,
energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan prasarana perkotaan guna mendukung
pengembangan dan fungsi Zona P
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2) Sistem jaringan
prasarana: jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber
daya air, dan prasarana
perkotaan dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Sarbagita guna
mendukung
pengembangan dan fungsi Zona P yang ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan. Ayat (3) Pengembangan sistem permukiman dan sistem
jaringan prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan sistem
jaringan prasarana ayat (2)
dikoordinasikan oleh Menteri.
-
7. Ketentuan Pasal 122 ayat (2) diubah sehingga Pasal 122
berbunyi sebagai
berikut: Pasal 122 ayat (1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden
ini, maka: (a) izin
pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah
dikeluarkan dan telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya; (b) izin
pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan
Presiden ini: 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya,
izin terkait disesuaikan
dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan Peraturan Presiden ini; 2) untuk yang sudah
dilaksanakan pembangunannya,
pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa
berlakunya dan dilakukan
penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan
fungsi kawasan dalam rencana
rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah berdasarkan
Peraturan Presiden ini; dan 3) untuk yang sudah dilaksanakan
pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan
fungsi kawasan dalam
rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah
berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan
terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin
tersebut dapat diberikan
penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(c) pemanfaatan ruang
yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan
Presiden ini dilakukan penyesuaian
dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan
peraturan zonasi yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; (d)
pemanfaatan ruang di Kawasan
Perkotaan Sarbagita yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan
sebagai berikut: 1) yang
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini,
pemanfaatan ruang yang bersangkutan
ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana
rinci tata ruang dan
peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan Peraturan Presiden ini;
dan 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini,
dipercepat untuk mendapatkan
-
izin yang diperlukan. (e) masyarakat yang menguasai tanahnya
berdasarkan hak adat dan/atau
hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang karena
rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita ini
pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka
penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Ayat (2)
Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata
ruang berikut peraturan
zonasi termasuk ren-cana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil provinsi dan
kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Sarbagita belum ditetapkan
dan/atau disesuaikan
dengan Peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang
Kawasan Perkotaan Sarbagita
sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.
B. Analisis
Dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan ( yang selanjutnya
disingkat
SARBAGITA), Penulis mencermati bahwa dengan maksud dibentuknya
Peraturan Presiden
Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan
Perkotaan Denpasar
Badung Gianyar dan Tabanan ( yang selanjutnya SARBAGITA)
meliputi: (a) peran dan fungsi
rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
(b) tujuan, kebijakan, dan
strategi penataan ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita; (c) rencana
struktur ruang, rencana pola
ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian
pemanfaatan ruang Kawasan
Perkotaan Sarbagita; (d) pengelolaan Kawasan Perkotaan
Sarbagita; dan (e) peran masyarakat
dalam penataan ruang di Kawasan Perkotaan Sarbagita. Rencana
tata ruang Kawasan
Perkotaan Sarbagita berfungsi sebagai pedoman untuk: (a)
penyusunan rencana pembangunan
di Kawasan Perkotaan Sarbagita; (b) pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
di Kawasan Perkotaan Sarbagita; (c) perwujudan keterpaduan,
keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian
antarsektor di Kawasan
-
Perkotaan Sarbagita; (d) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi di Kawasan
Perkotaan Sarbagita; (e) penataan ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota di Kawasan
Perkotaan Sarbagita; (f) pengelolaan Kawasan Perkotaan
Sarbagita; dan (g) perwujudan
keterpaduan rencana pengembangan kawasan di luar Kawasan
Perkotaan Sarbagita dengan
Kawasan Perkotaan Sarbagita. Dijelaskan pula bahwa Kawasan
Perkotaan Sarbagita mencakup
15 (lima belas) kecamatan, yang terdiri atas: (a) seluruh
wilayah Kota Denpasar yang
mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan
Denpasar Utara, Kecamatan
Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan
Denpasar Barat; (b) sebagian
wilayah Kabupaten Badung yang mencakup 5 (lima) wilayah
kecamatan, meliputi Kecamatan
Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan
Kuta, dan Kecamatan
Kuta Selatan; (c) sebagian wilayah Kabupaten Gianyar yang
mencakup 4 (empat) wilayah
kecamatan, meliputi Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh,
Kecamatan Gianyar, dan
Kecamatan Ubud; dan (d) sebagian wilayah Kabupaten Tabanan yang
mencakup 2 (dua)
wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Tabanan dan Kecamatan
Kediri. Berkaitan dengan
hal diatas, Tujuan dari Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
Sarbagita bertujuan untuk
mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman,
produktif, berdaya saing, dan
berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis
kegiatan pariwisata bertaraf
internasional, yang berjati diri budaya Bali berlandaskan Tri
Hita Karana. Dengan maksud
mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita dari tujuan Penataan
Ruang Kawasan Perkotaan
Sarbagita, maka kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
Sarbagita meliputi: (a)
pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang
mendukung fungsi kawasan
sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan
pariwisata yang bertaraf
internasional; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan
sistem prasarana; (c)
peningkatan fungsi dan perlindungan fasilitas pertahanan dan
keamanan negara; dan (d)
pelestarian alam dan sosial-budaya di Kawasan Perkotaan
Sarbagita sebagai pusat pariwisata
-
bertaraf internasional yang berjati diri budaya Bali. Sehingga
dari Kebijakan Penataan Ruang
Kawasan Perkotaan Sarbagita yang meliputi pengembangan
keterpaduan sistem pusat-pusat
kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan
ekonomi nasional berbasis
kegiatan pariwisata, peningkatan kualitas dan jangkauan
pelayanan sistem prasarana,
peningkatan fungsi dan perlindungan fasilitas pertahanan dan
keamanan negara, pelestarian
alam dan sosial-budaya di Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai
pusat pariwisata yang bertaraf
Internasional, perlu dilakukannya Strategi Penataan Ruang
Kawasan Perkotaan Sarbagita
dengan cara: (a) menetapkan, kawasan perkotaan inti sebagai
pusat kegiatan utama Kawasan
Perkotaan Sarbagita yang didukung kawasan perkotaan di
sekitarnya yang memiliki fungsi
khusus pusat-pusat kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya yang
berhierarki dan
interdependen; (b) meningkatkan keterkaitan antara kawasan
perkotaan inti dan kawasan
perkotaan di sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi
dan sistem prasarana; (c)
meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan
Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) lainnya di Indonesia dan antarnegara; (d) mengembangkan
kelembagaan lintas wilayah
sebagai wadah koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan
Perkotaan Sarbagita berbasis
kegiatan pariwisata; (f) meningkatkan kualitas dan jangkauan
pelayanan jaringan transportasi
perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas
yang tinggi antara kawasan
perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya; (g)
mengembangkan jaringan jalan bebas
hambatan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penyediaan
dan pemasyarakatan sistem
pelayanan angkutan umum massal yang terpadu; (h) mengembangkan
keterpaduan sistem
jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi
udara, untuk menjamin
aksesibilitas yang tinggi antar-PKN dan antarnegara; (i)
meningkatkan kualitas dan jangkauan
pelayanan sistem jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat; (j) meningkatkan
kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi
yang mencapai seluruh pusat
kegiatan di Kawasan Perkotaan Sarbagita; (k) meningkatkan
keterpaduan pendayagunaan
-
sumber daya air melalui kerja sama pengelolaan antardaerah; dan
(l) meningkatkan kualitas
dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan
persampahan secara terpadu
melalui kerja sama antardaerah dan kemitraan antara pemerintah
dan masyarakat; (m)
menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara;
(n) mengembangkan
kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar
kawasan pertahanan dan keamanan
negara; (o) mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara
kawasan pertahanan
dan keamanan negara dan kawasan budi daya terbangun di
sekitarnya; (p) mengembangkan
konsep kota kompak (compact city) yang memenuhi arahan peraturan
zonasi pada kawasan
perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya, yang
dilayani sistem transportasi umum
massal untuk mencegah kecenderungan penyatuan kawasan terbangun
perkotaan; (q)
mengintegrasikan secara harmonis kawasan perdesaan dan kawasan
pertanian berbasis subak
dengan tetap mempertahankan kawasan pertanian berbasis subak
sebagai zona penyangga
Kawasan Perkotaan Sarbagita; (r) mengembangkan distribusi RTH
paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) untuk keseluruhan Kawasan Perkotaan Sarbagita; (s)
melestarikan dan
meningkatkan fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai; (t)
melestarikan, melindungi, dan
mengembangkan terumbu karang alami dan terumbu karang baru untuk
pengembangan
kegiatan pariwisata berbasis masyarakat dan berwawasan
lingkungan; (u) memelihara dan
memperbaiki kualitas lingkungan pantai untuk menjaga kelestarian
dan keindahan pantai; (v)
menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal sebagai pertimbangan
dalam penyusunan peraturan
zonasi; (w) mengembangkan kegiatan pariwisata yang terintegrasi
dengan kegiatan pertanian
berbasis subak; (x) mewajibkan pemerintah daerah menetapkan dan
mempertahankan lahan
pertanian pangan berkelanjutan; dan (y) mewajibkan instansi
Pemerintah dan pemerintah
daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
rangka penyusunan dan
evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau
risiko lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai
dengan ketentuan peraturan
-
perundang-undangan. Dari strategi tersebut, menjadi Rencana pola
ruang Kawasan Perkotaan
Sarbagita ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan
ruang sesuai dengan
peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya
berdasarkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan. Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan
Sarbagita terdiri atas
rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Sebagaimana dari maksud diatas,
terdapat Kawasan Lindung dikelompokkan menjadi Zona Lindung
terdiri dari: (i) Zona
Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap
kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung, kawasan
bergambut, dan kawasan
resapan air, tidak terdapat di Kawasan Perkotaan Sarbagita. (ii)
Zona lindung 2 (Zona L2) yang
merupakan kawasan perlindungan setempat, ditetapkan dengan
tujuan melindungi pantai,
sungai, jurang, waduk, kawasan suci, kawasan tempat suci, dan
RTH dari kegiatan budi daya
yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya. Zona L2 kawasan
perlindungan setempat terdiri
atas: (a) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai meliputi: a)
daratan sepanjang tepian laut
dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik
pasang air laut tertinggi ke arah darat;
atau b) daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi
fisik pantainya curam atau terjal
dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik
pantai. Zona L2 ditetapkan di
Kecamatan Gianyar, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Sukawati
di Kabupaten Gianyar,
Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan di Kota
Denpasar, Kecamatan
Kuta Selatan, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, dan
Kecamatan Mengwi di Kabupaten
Badung, serta Kecamatan Kediri dan Kecamatan Tabanan di
Kabupaten Tabanan; (b) Zona L2
yang merupakan sempadan sungai meliputi: a) daratan sepanjang
tepian sungai bertanggul
dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul
sebelah luar; b) daratan sepanjang
tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman
dengan lebar paling sedikit
100 m (seratus meter) dari tepi sungai; dan c) daratan sepanjang
tepian anak sungai tidak
bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling
sedikit 50 m (lima puluh meter)
-
dari tepi sungai. Zona L2 yang merupakan sempadan sungai
ditetapkan pada jenis-jenis sungai:
a) sungai-sungai yang bermuara ke waduk dan mempengaruhi
penyediaan sumber air baku
yang ada di waduk; dan b) sungai-sungai yang bermuara ke lautan.
Zona L2 yang merupakan
sempadan sungai di Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan di
Tukad Ayung, Tukad Badung,
Tukad Mati, Yeh Penet, Yeh Empas, Yeh Abe, Tukad Melangit, Tukad
Sangsang, Tukad
Pakerisan, Tukad Petanu, dan Tukad Oos. (c) Zona L2 yang
merupakan sempadan jurang
meliputi: a) daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan
lereng paling sedikit 45%
(empat puluh lima persen), kedalaman paling sedikit 5 m (lima
meter), dan daerah datar bagian
atas paling sedikit 11 m (sebelas meter); dan b) daratan dengan
lebar paling sedikit 2 (dua) kali
kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 m (sebelas meter)
dihitung dari tepi jurang ke arah
bidang datar. Zona L2 yang merupakan sempadan jurang ditetapkan
di Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung. (d) Zona L2 yang merupakan kawasan
sekitar waduk meliputi: a)
daratan dengan jarak 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 100 m
(seratus meter) dari titik
pasang air waduk tertinggi; atau b) daratan sepanjang tepian
waduk yang lebarnya proporsional
terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk. Zona L2 yang merupakan
kawasan sekitar waduk di
Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan di Waduk Muara di
Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar. (e) Zona L2 yang merupakan kawasan suci Zona L2
yang merupakan kawasan
sekitar waduk di Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan di Waduk
Muara di Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar. (f) Zona L2 yang merupakan
kawasan tempat suci meliputi
kawasan dengan batas-batas fisik yang berupa batas alami atau
batas buatan dan disesuaikan
dengan kondisi geografis masing-masing kawasan tempat suci di
Kawasan Perkotaan Sarbagita
ditetapkan di sekitar tempat suci yang termasuk ke dalam Pura
Kahyangan Tiga, Pura Sad
Kahyangan, dan Pura Dhang Kahyangan. dan (g) Zona L2 yang
merupakan RTH kota meliputi
lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m2 (dua ribu lima ratus
meter persegi), berbentuk satu
hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu
hamparan dan jalur, dan didominasi
-
komunitas tumbuhan di Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan
menyebar dan seimbang
dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial-budaya, estetika,
dan ekonomi dengan
ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan
RTH privat paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Sarbagita.
(iii) Zona Lindung ( Zona L3)
yang merupakan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan
kawasan cagar budaya
ditetapkan dengan tujuan: a) melindungi keanekaragaman biota,
tipe ekosistem, gejala dan
keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah; dan b) melindungi
kekayaan budaya bangsa
dan kepentingan ilmu pengetahuan sebagai hasil budaya manusia
yang bernilai tinggi yang
dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Zona L3 yang
merupakan kawasan
suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya
terdiri atas: (a) Zona L3 yang
merupakan kawasan suaka alam tidak terdapat di Kawasan Perkotaan
Sarbagita. (b) Zona L3
yang merupakan kawasan pelestarian alam dengan tujuan
penelitian, ilmu pengetahuan,
pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi
meliputi: a) kawasan dengan ciri
khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan; dan b)
kawasan yang mempunyai fungsi
pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya
alam hayati dan
ekosistemnya terdiri atas: a) Taman hutan raya meliputi kawasan
pelestarian alam untuk tujuan
koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami,
jenis asli dan/atau bukan jenis
asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan
penelitian, ilmu pengetahuan,
pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan
rekreasi. b) Taman wisata alam
meliputi kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama
untuk kepentingan pariwisata
alam dan rekreasi ditetapkan di: a) Taman Hutan Raya Ngurah Rai
dengan luas 1.375 ha (seribu
tiga ratus tujuh puluh lima hektar), yang berada di sebagian
wilayah Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, dan sebagian wilayah Kecamatan Kuta dan
Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung; dan b) Taman Wisata Alam Sangeh dengan luas 13
ha (tiga belas hektar),
-
yang berada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. (c) Zona
L3 yang merupakan
kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
meliputi: a) kawasan yang
memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan
pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan b. terdiri atas zona
inti, zona pemanfaatan terbatas,
dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan dan kawasan.
Kawasan konservasi di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas: a) kawasan
konservasi pulau kecil meliputi Pulau
Serangan, di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Pulau
Pudut di Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung; b) kawasan konservasi perairan di
perairan Kawasan Sanur di
Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, perairan Kawasan Serangan di
Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, perairan Kawasan Teluk Benoa sebagian di
Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, perairan
Kawasan Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
dan perairan Kawasan
Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; c) kawasan konservasi
dan perlindungan
ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau di
kawasan Taman Hutan Raya
Ngurah Rai sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
dan sebagian di
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; d) kawasan konservasi
dan perlindungan
ekosistem pesisir berupa kawasan perlindungan terumbu karang, di
kawasan pesisir Sanur di
Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Serangan di Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Tuban dan Kuta di
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung; e) kawasan konservasi maritim
berupa permukiman
nelayan di Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar; f) kawasan
Jimbaran dan kawasan Kedonganan di Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung; dan g)
kawasan konservasi pada kawasan pesisir yang dimanfaatkan untuk
kegiatan sosial-budaya dan
agama di seluruh pantai tempat penyelenggaraan upacara keagamaan
(melasti) dan kawasan
laut di sekitarnya. (d) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar
budaya dan ilmu pengetahuan
-
ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya bangsa, dan
kepentingan ilmu pengetahuan
antara lain berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan
monumen. Zona L3 yang
merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan
secara menyebar di
Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Lebih
lanjut, Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam zona budi daya,
terdiri atas 1) Zona Budi
Daya 1 (Zona B1) merupakan zona dengan karakteristik sebagai
kawasan yang memiliki
kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan
prasarana dan sarana yang
tinggi, serta bangunan gedung vertikal terbatas dan horisontal
dengan intensitas tinggi, Zona
B1 terdiri atas: kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;
pemerintahan provinsi;
pemerintahan kota dan/atau kecamatan; perdagangan dan jasa skala
internasional, nasional, dan
regional; kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
pendidikan tinggi; transportasi
laut internasional dan nasional; transportasi udara
internasional dan nasional; pertanian;
pariwisata; sebaran daya tarik wisata; industri pendukung
pariwisata; sosial-budaya dan
kesenian; pertahanan dan keamanan negara; kegiatan olahraga; dan
jasa perikanan, berada di
sebagian Kecamatan Denpasar Utara, sebagian Kecamatan Denpasar
Timur, sebagian
Kecamatan Denpasar Selatan, dan seluruh Kecamatan Denpasar Barat
di Kota Denpasar serta
sebagian Kecamatan Kuta di Kabupaten Badung. 2) Zona Budi Daya 2
(Zona B2) merupakan
zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas
daya dukung lingkungan
sedang, kualitas pelayanan prasarana dan sarana sedang dan
tinggi, serta bangunan gedung
vertikal terbatas dan horisontal dengan intensitas sedang dan
tinggi, Zona B2 terdiri atas:
perumahan kepadatan tinggi; perumahan kepadatan sedang;
pemerintahan skala kabupaten
dan/atau kecamatan;perdagangan dan jasa skala nasional dan
regional; kesehatan skala
internasional, nasional, dan regional; pendidikan tinggi;
pertanian; kegiatan pariwisata; industri
pendukung pariwisata; sebaran daya tarik wisata; kegiatan
sosial-budaya dan kesenian; dan
kegiatan olahraga berada di sebagian Kecamatan Denpasar Utara,
sebagian Kecamatan
-
Denpasar Timur, dan sebagian Kecamatan Denpasar Selatan di Kota
Denpasar, sebagian
Kecamatan Kuta Utara, dan sebagian Kecamatan Kuta Selatan di
Kabupaten Badung, sebagian
Kecamatan Gianyar di Kabupaten Gianyar, dan sebagian Kecamatan
Tabanan di Kabupaten
Tabanan. 3) Zona Budi Daya 3 (Zona B3) merupakan zona dengan
karakteristik sebagai
kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang,
kualitas pelayanan prasarana
dan sarana sedang dan tinggi, bangunan gedung vertikal terbatas
dan horisontal dengan
intensitas sedang, serta merupakan kawasan di sekitar pantai dan
dataran tinggi yang memiliki
daya tarik wisata tinggi, Zona B3 terdiri atas: perumahan
kepadatan sedang; pariwisata; dan
industri pendukung pariwisata yang berada di Kawasan Pariwisata
Pantai Sanur, di Kecamatan
Denpasar Timur di Kota Denpasar, Kawasan Pariwisata Pantai Nusa
Dua, di Kecamatan Kuta
Selatan, Kawasan Pariwisata Tuban, di Kecamatan Kuta Selatan,
dan Kawasan Pariwisata
Pantai Kuta, di Kecamatan Kuta di Kabupaten Badung, Kawasan
Pariwisata Masyarakat
Tradisional Ubud, di Kecamatan Ubud, dan Kawasan Pariwisata
Lebih, di Kecamatan
Blahbatuh di Kabupaten Gianyar, dan KDTWK Tanah Lot, di
Kecamatan Kediri Kabupaten
Tabanan. 4) Zona Budi Daya 4 (Zona B4) merupakan zona permukiman
perdesaan dengan
karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung
lingkungan rendah serta
kualitas pelayanan prasarana dan sarana sedang, Zona B4 terdiri
atas: perumahan kepadatan
sedang; perumahan kepadatan rendah; pariwisata; sosial-budaya
dan kesenian; pertanian
tanaman pangan dan hortikultura; dan industri pendukung
pariwisata, Zona B4 berada di
sebagian Kecamatan Abiansemal, sebagian Kecamatan Mengwi, dan
sebagian Kecamatan
Kuta Selatan di Kabupaten Badung, sebagian Kecamatan Gianyar,
sebagian Kecamatan Ubud,
sebagian Kecamatan Sukawati, dan sebagian Kecamatan Blahbatuh di
Kabupaten Gianyar,
sebagian Kecamatan Tabanan, dan sebagian Kecamatan Kediri di
Kabupaten Tabanan. 5) Zona
Budi Daya 5 (Zona B5) merupakan zona pertanian tanaman pangan
irigasi teknis dengan
karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung
lingkungan rendah, terdiri
-
atas: pertanian; pariwisata; dan sosial-budaya dan kesenian,
Zona B5 berada di sebagian
Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, dan
Kecamatan Denpasar Selatan di
Kota Denpasar, sebagian Kecamatan Abiansemal, sebagian Kecamatan
Mengwi, dan sebagian
Kecamatan Kuta Utara di Kabupaten Badung, sebagian Kecamatan
Gianyar, sebagian
Kecamatan Ubud, sebagian Kecamatan Sukawati, sebagian Kecamatan
Blahbatuh di
Kabupaten Gianyar, sebagian Kecamatan Tabanan dan sebagian
Kecamatan Kediri di
Kabupaten Tabanan. 6) zona budi daya 6 (Zona B6) merupakan zona
pesisir pantai dengan
karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung
lingkungan rendah dan
memiliki kualitas prasarana dan sarana perikanan, pariwisata
laut, dan penunjang rekreasi
pantai, Zona B6 terdiri atas: rekreasi pantai; dan perikanan
berada di sebagian Kecamatan
Denpasar Timur dan sebagian Kecamatan Denpasar Selatan di Kota
Denpasar, sebagian
Kecamatan Mengwi, sebagian Kecamatan Kuta Utara, sebagian
Kecamatan Kuta, dan sebagian
Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung, sebagian Kecamatan
Gianyar, sebagian
Kecamatan Sukawati, sebagian Kecamatan Blahbatuh di Kabupaten
Gianyar, dan sebagian
Kecamatan Tabanan dan sebagian Kecamatan Kediri di Kabupaten
Tabanan. dan 7) Zona Budi
Daya 7 (Zona B7) merupakan zona perairan laut dengan
karakteristik sebagai kawasan yang
potensial untuk kegiatan kelautan dan perikanan serta kegiatan
pariwisata, Zona B7 terdiri atas
kawasan peruntukan budi daya dengan kegiatan kelautan dan
perikanan, transportasi laut, dan
pariwisata yang berada di seluruh perairan laut di Kawasan
Perkotaan Sarbagita.1 Dari
pemaparan diatas tersebut, Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Denpasar Badung Gianyar dan
Tabanan adalah
Peraturan Perundang-undangan menjalankan sesuai dengan amanat
Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah
Provinsi Bali, dan Peraturan
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan.
-
Daerah Kabupaten Badung dengan maksud bahwa Peraturan Presiden
tersebut konsistensi dan
sinkronisasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Badung. Selain itu,
baik Pemerintah Pusat (Central Government) maupun Pemerintah
Daerah (Local Governemnt)
menetapkan dan meningkatkan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya
dalam menjalankan
kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan/atau Peraturan
Perundang-undangan.
Kemudian, seiring perkembangan kebijakan strategis nasional dan
dinamika internal di
Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, maka
Pemerintah Pusat (central
government) membentuk suatu Peraturan perundangan-undangan ialah
Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan
Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA). Dalam ruang
lingkup Konsiderans
(Menimbang/Pertimbangan Hukum) huruf a bahwa memperhatikan
perkembangan kebijakan
strategis nasional dan dinamika internal di Kawasan Perkotaan
Denpasar Badung Gianyar dan
Tabanan khususnya terkait pemanfaatan ruang di Kawasan Teluk
Benoa, sehingga perlu
dilakukan revitalisasi; huruf b bahwa Kawasan Teluk Benoa dapat
dikembangkan sebagai
kawasan yang potensial guna pengembangan kegiatan ekonomi serta
sosial budaya dan agama,
dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan
Raya Ngurah Rai dan
pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, serta keberadaan
prasarana dan sarana infrastruktur
di Kawasan Teluk Benoa; huruf c bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan
Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan. Dalam batang tubuh
Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 mengubah status Kawasan Konservasi
dengan cara
melakukan kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan
reklamasi paling luas 700 ha (tujuh
-
ratus hektar) dari seluruh Kawasan Teluk Benoa menjadi Kawasan
Pemanfaatan Umum,
berbeda dengan Peraturan sebelumnya Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 45
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Denpasar Badung
Gianyar dan Tabanan
menjelaskan luas Kawasan Konservasi memiliki 1.375 (seribu tiga
ratus tujuh puluh lima) pada
Zona Lindung 3 (Zona L3) di Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Taman
Hutan Raya merupakan
Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau
satwa yang alami atau
bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan
bagi kepentingan umum sebagai
tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan juga sebagai
fasilitas yang menunjang
budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;2 Kemudian, terdapat
kawasan-kawasan tertentu
meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang,
kawasan sekitar waduk,
kawasan suci, kawasan tempat suci, RTH kota, kawasan pelestarian
alam, kawasan konservasi
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan cagar
budaya dan ilmu pengetahuan.
Dalam hal diatas, Penulis menjelaskan bahwa kawasan-kawasan
tersebut merupakan kawasan
yang perlu dijaga kelestarian alam lingkungan hidup kemudian
dirubah peruntukkan
pemanfaatan tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan
dilakukan kegiatan revitalisasi
termasuk penyelenggaraan reklamasi adalah Zona L2, Zona L3, Zona
B1, Zona B2, Zona B3,
Zona B4, Zona B5, Zona B6, dan Zona B73 berubah menjadi Zona L3,
Zona B1, Zona B2,
Zona B3, Zona B4, Zona B5, Zona B6, Zona B7, dan Zona Penyangga
(Zona P)4 merupakan
kawasan rawan bencana alam dan kawasan rawan bencana alam
geologi, kawasan rawan
bencana alam gelombang pasang, rawan bencana alam geologi gempa
bumi, dan berpotensi
2 Atlas Nasional Indonesia. Penerbit Bakosurtanal (Badan
Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional).
Cibinong, Bogor 2008. ISBN 978-979-26-6938-1. hal. 158. 3
Perhatikan Pasal 43 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Denpasar
Badung Gianyar dan Tabanan yang
menjelaskan zona-zona tersebut. Dan Perubahan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan yang juga
menjelaskan zona-zona tersebut. 4 Perhatikan Pasal 56 Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011.
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Satwahttps://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ISBN_978-979-26-6938-1&action=edit&redlink=1
-
tinggi tsunami, bencana alam banjir, dan/atau pernah mengalami
tsunami, abrasi, dan gempa
bumi.
Dengan demikian, Penulis mencermati suatu Peraturan Presiden
Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan
Perkotaan Denpasar Badung
Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA) tidak memberikan suatu kejelasan
tujuan pada
konsiderans (pertimbangan hukum) dan batang tubuh Peraturan
presiden tersebut, dalam hal
konsiderans (pertimbangan hukum/menimbang) perlu dilakukan
revitalisasi sedangkan pada
batang tubuh Peraturan Presiden tersebut dengan kegiatan
revitalisasi termasuk
penyelenggaraan reklamasi sebagaimana implementasi dari
Peraturan Presiden tersebut sudah
terealisasikan. Secara substansial terhadap masalah hukum (case
law) diatas, dalam Asas-asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan meliputi: (a)
kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang
tepat; (c) kesesuaian antara
jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e)
kedayagunaan dan
kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.5
Sedangkan Pasal 6 dalam materi
muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: (a)
pengayoman; (b)
kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e)
kenusantaraan; (f) bhinneka tunggal ika;
(g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan; (i) ketertiban dan
kepastian hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan.6 Penulis mengamati
bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014
inkonsistensi
5 Perhatikan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 6
Perhatikan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
-
(ketidaktaatasasan) dan tidak sinkronisasi baik secara formil
maupun materiil terhadap materi
muatan Peraturan Perundang-undangan baik yang diatas seperti
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, Undang-Undang, Peratuan Pemerintah,
Peraturan Presiden maupun
Peraturan Perundang-undangan di bawahnya seperti Peraturan
Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam Teori Legislasi adalah
salah satu teori yang sangat
penting di dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan
Peraturan Perundang-
undangan. Pengertian Legislasi disajikan dari pandangan para
ahli dan yang tercantum dalam
kamus hukum. Anis Ibrahim menyajikan pengertian Legislasi adalah
sebagai suatu proses
pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif. Legislasi
ini dimulai dari tahap
perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan,
pengesahan,
pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum (dalam arti hukum
Perundang-undangan /
Peraturan Perundang-undangan). Undang-Undang yang mengatur
tentang penyusunan legislasi
telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Landasan
Filosofis, Sosiologis
dan Yuridis. Landasan Filosofis menggambarkan bahwa peraturan
yang dibentuk
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang
meliputi suasana
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari
Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Landasan Sosiologis
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat
dalam berbagai aspek. Dan Landasan Yuridis menggambarkan bahwa
peraturan yang dibentuk
untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum
dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau
yang akan dicabut guna
menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penulis
menilai bahwa Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan
-
Perkotaan Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan tidak sesuai
dengan Teori Legislasi tersebut.
Karena dalam Teori Legislasi yang diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dengan alasan tidak
memuat Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Kemudian
dalam Teori Kewenangan
menurut H.D. Stoud yang dikutip oleh Ridwan HR menyajikan
pengertian tentang
kewenangan. Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang
berkenan dengan perolehan
dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di
dalam hubungan
hukum publik. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian
konsep kewenangan yang
disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu (i) adanya aturan-aturan hukum;
dan (ii) sifat hubungan
hukum. Jadi, Penulis berpendapat bahwa penggunaan wewenang
dan/atau kewenangan
pemerintah harus memuat unsur-unsur yaitu aturan-aturan hukum
berdasarkan Undang-
Undang dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) harus memuat hak
dan kewajiban antara
pemerintah dengan masyarakat sehingga tercapainya tujuan
dibentuknya Hukum dan Undang-
Undang. Dan terakhir, Teori Kebijakan Publik menurut Harold
Lawell dan Abraham Kaplan
mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai suatu program yang
diproyeksikan dengan tujuan-
tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik
tertentu (a projected program of goals,
values, and practices). Dan perlu ditekankan, kebijaksanaan
bukanlah kebijakan, karena
(ke)bijaksana(an) adalah salah satu ciri kebijakan publik.
Penulis berpendapat bahwa
Kebijakan Pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang dan/atau
Peraturan Perundang-
undangan harus memuat (ke)bijaksana(an) yang merupakan unsur
terpenting atau salah satu
ciri paling penting dalam Teori Kebijakan Publik. Berkaitan
dengan pembahasan hukum (case
law) tersebut diatas, bahwa Kebijakan Pemerintah baik Pusat
(Central Government) maupun
Daerah (Local Government) harus memuat berdasarkan kaidah-kaidah
Lingkungan Hidup dan
Penataan Ruang, kaidah-kaidah dimaksud ialah setiap kegiatan
dan/atau usaha dalam rangka
pembangunan berkelanjutan wajib memiliki Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (selanjutnya
-
disingkat KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(selanjutnya disingkat AMDAL)
UKL-UPL, Perizinan, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup dan
Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPL) baik Pemerintah Pusat
(Central Governemnt)
maupun Pemerintah Daerah (Local Government Dalam analisis oleh
Penulis ini, Penulis
menambahkan argumentasi bahwa Kawasan Konservasi tidak layak
dirubah peruntukkan
pemanfaatan tata ruang menjadi Kawasan Pemanfaatan Umum dengan
situasi dan keadaan
kawasan-kawasan tersebut yang merupakan kawasan rawan bencana
alam seperti gempa bumi,
banjir, angin kencang, tsunami dan/atau pernah mengalami bencana
alam untuk dilakukan
kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi.