43 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Perusahaan Pada bab ini akan di jelaskan tinjauan perusahaan/instansi yang antara lain sejarah perusahaan/instansi, struktur organisasi dan fungsi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut. 3.1.1. Sejarah Perusahaan Pada tahun 1974 sampai dengan bulan Maret 1979 di nilai barang ekspor indonesia yang ditahan atau ditolak FDA berjumlah US $ 38.841.762,00 ( Tiga puluh delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua US $) atau rata-rata tiap Tahun berjumlah U$ 6.738.154,00 ( Enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh empat US$ ). Hal ini ternyata sangat merugikan nama baik pengusaha Eksportir pada Khususnya dan nama Indonesia pada umumnya. Menyadari akan hal tersebut maka Departemen Perdagangan dan Koperasi mulai melaksanakan dan memperbaiki sistem pengawasan mutu barang di Indonesia. Salah satu cara yang di tempuh ialah dengan mendirikan suatu sistem yang terdiri dari laboratorium standar, laboratorium kontrol dan laboratorium pengujian, yang akhirnya pada tanggal 6 November 1979 Pusat Pengendalian Mutu Barang di resmikan oleh Menteri Barang di resmikan oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi.
18
Embed
BAB III PEMBAHASAN...43 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Perusahaan Pada bab ini akan di jelaskan tinjauan perusahaan/instansi yang antara lain sejarah perusahaan/instansi, struktur
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
43
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Perusahaan
Pada bab ini akan di jelaskan tinjauan perusahaan/instansi yang antara lain
sejarah perusahaan/instansi, struktur organisasi dan fungsi. Untuk lebih jelasnya akan
diuraikan sebagai berikut.
3.1.1. Sejarah Perusahaan
Pada tahun 1974 sampai dengan bulan Maret 1979 di nilai barang ekspor
indonesia yang ditahan atau ditolak FDA berjumlah US $ 38.841.762,00 ( Tiga puluh
delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua US $) atau rata-rata
tiap Tahun berjumlah U$ 6.738.154,00 ( Enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan
ribu seratus lima puluh empat US$ ). Hal ini ternyata sangat merugikan nama baik
pengusaha Eksportir pada Khususnya dan nama Indonesia pada umumnya.
Menyadari akan hal tersebut maka Departemen Perdagangan dan Koperasi
mulai melaksanakan dan memperbaiki sistem pengawasan mutu barang di Indonesia.
Salah satu cara yang di tempuh ialah dengan mendirikan suatu sistem yang terdiri dari
laboratorium standar, laboratorium kontrol dan laboratorium pengujian, yang
akhirnya pada tanggal 6 November 1979 Pusat Pengendalian Mutu Barang di
resmikan oleh Menteri Barang di resmikan oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi.
44
Visi Dit. PMB adalah :
Sebagai institusi Pengawasan Mutu Barang yang Profesional dan berterima
secara nasional maupun internasional.
Misi Dit. PMB adalah :
a. Menjadi organisasi yang terpercaya, independen, tertelusur, tidak berpihak,
transparan, dan kompeten dalam bidang pengawasan mutu barang.
b. Menerapkan prinsip berkelanjutan dalam pelayanan.
c. Diakui dan berterima secara nasional maupun internasional.
d. Menjadi bagian dari sistem jejaring kerja lembaga penilaian kesesuaian secara
nasional dan internasional.
3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi
Pengorganisasian merupakan suatu fungsi manajemen yang dipandang
sebagai alat yang di pakai oleh anggota atau kelompok organisasi untuk mencapai
tujuan bersama secara efektif. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai rangkaian
hubungan diantara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian
dilukiskan ke bagaian organisasi atau diagram yang menunjukan garis-garis besar
hubungan-hubungan tersebut sesuai dengan fungsinya, baik buruknya organisasi
dapat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai rencana
perusahaan yang telah ditetapkan.
45
Sumber: Balai Sertifikasi
Gambar III.1. Struktur Dit. PMB Balai Sertifikasi
Berikut penjelasan dari struktur organisasi diatas:
a. Kepala seksi pengembangan jasa
Tugas melakukan pengembangan pelayanan jasa, evaluasi dan jaminan mutu
serta pemasaran jasa sertifikasi.
b. Kepala seksi pelayaanan teknis
Mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis di bidang sertifikasi,