24 BAB III PEMBAHASAAN 3.1. Tinjauan Umum Organisasi 3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Kecamatan Pondok Gede Pondok Gede merupakan salah satu nama Kecamatan yang terletak di kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Istilah Pondok Gede berawal dari penamaan bangunan tersebut Pondok Gede dibangun sekitar tahun 1775 lokasi ini merupakan lahan pertanian dan pertenakan yang disebut dengan Onderneming, ditempat ini terdapat sebuah rumah yang sangat besar milik tuan tanah yang bernama Jones Hoojiman, karena merupakan satu-satunya bangunan yang besar yang ada dilokasi tersbut, bangunan ini sangat terkenal, masyarakat pribumi menjulukinya “PONDOK GEDE” Kecamatan Pondok Gede berbatasan dengan Kecamatan Jati Asih dan Kecamatan Bekasi Selatan pada bagian Timur, berbatasan Kelurahan Halim Perdana Kusuma pada bagian Barat, berbatasan dengan Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur pada bagian Utara, dan berbatasan dengan Kecamatan Pondok Melati pada bagian Selatan. Berdasarkan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi Kecamatan Pondok Gede termaksud dalan kawasan pengembangan kawasan hunian, perdagangan dan jasa serta industri. Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian Utara Jawa Barat 106˚c 48’28” - 107˚c 27’29” Bujur Timur dan 6˚c 30’6” Lintang Selatan, kondisi Topografi relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3%) dan
35
Embed
BAB III PEMBAHASAAN...24 BAB III PEMBAHASAAN 3.1. Tinjauan Umum Organisasi 3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Kecamatan Pondok Gede Pondok Gede merupakan salah satu nama Kecamatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
24
BAB III
PEMBAHASAAN
3.1. Tinjauan Umum Organisasi
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Kecamatan Pondok Gede
Pondok Gede merupakan salah satu nama Kecamatan yang terletak di kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Istilah Pondok Gede berawal dari penamaan bangunan
tersebut Pondok Gede dibangun sekitar tahun 1775 lokasi ini merupakan lahan
pertanian dan pertenakan yang disebut dengan Onderneming, ditempat ini terdapat
sebuah rumah yang sangat besar milik tuan tanah yang bernama Jones Hoojiman,
karena merupakan satu-satunya bangunan yang besar yang ada dilokasi tersbut,
bangunan ini sangat terkenal, masyarakat pribumi menjulukinya “PONDOK GEDE”
Kecamatan Pondok Gede berbatasan dengan Kecamatan Jati Asih dan
Kecamatan Bekasi Selatan pada bagian Timur, berbatasan Kelurahan Halim Perdana
Kusuma pada bagian Barat, berbatasan dengan Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta
Timur pada bagian Utara, dan berbatasan dengan Kecamatan Pondok Melati pada
bagian Selatan.
Berdasarkan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi Kecamatan
Pondok Gede termaksud dalan kawasan pengembangan kawasan hunian,
perdagangan dan jasa serta industri. Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah
metropolitan jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi
dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian Utara
Jawa Barat 106˚c 48’28” - 107˚c 27’29” Bujur Timur dan 6˚c 30’6” Lintang Selatan,
kondisi Topografi relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3%) dan
25
merupakan daerah beriklmim panas dengan suhu berkisar anatara 28˚c-32˚c
kelembagaan 89% - 90% yang dipengaruhi oleh angin Musim Barat dan Musim
Timur.
Kecamatan Pondok Gede mempunyai luas wilayah 1.592,246 Ha, dengan
jumlah penduduk 238.708 Jiwa ( s.d Desember 2017 ) terdiri dari Laki-laki sebanyak
121.113 Jiwa dan Perempuan sebanyak 117.595 Jiwa.
Sebagaimana kita ketahui bahwa visi Walikota Bekasi dan Wakil Walikota
Bekasi Tahun 2013 - 2018 adalah BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN
IHSAN untuk mewujudkan visi sebagaimana yang diharapkan tersebut perlu
dukungan seluruh masyarakat Kota Bekasi termasuk dukungan stakeholders. Wujud
dukungan pencapaian visi misi Kota Bekasi, maka Kecamatan Pondok Gede sebagai
SKPD Pelayanan Publik khususnya pelayanan pada Kecamatan Pondok Gede telah
menetapkan, yakni :
1. Visi :
Pondok Gede semakin maju untuk mensejahterakan masyarakat yang bernuansa
ihsan
2. Misi
a. Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Misi ini mengandung makna rangkaian kegiatan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan
public yang handal dan peningkatan kualitas SDM dan kuantitas SDM yang
sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga mampu melaksanakan
pelayanan secara tepat, cepat sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan
26
b. Mewujudkan Kecamatan Pondok Gede bersih, tertib, aman dan damai.
Misi ini mengundang makna bahwa untuk mewujudkan Kecamatan Pondok
Gede yang bersih, tertib, aman dan damai perlu adanya upaya meningkatkan
kualitas lingkungan hidup, lingkungan yang aman, tertib dan kondusif
sehingga terwujudnya kerukunan dan kedamaian wilayah Kecamatan
Pondokgede
c. Memajukan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misi ini mengandung makna bahwa upaya memajukan wilayah Kecamatan
Pondok Gede sehingga meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam
pembangunan, meningkatkan pertisipasi perempuan dalam meningkatkan
derajat kehidupan keluarga sejahtera dan adanya pelayanan kesehatan dan
pelayanan sosial lainnya bagi masyarakat Kecamatan Pondok Gede.
3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Kecamatan Pondok Gede
Struktur organisasi diperlukan oleh organisasi untuk menggambarkan
tingkatan-tingkatan serta fungsi masing-masing jabatan yang mencakup tugas dan
tanggungjawab dari masing-masing jabatan di dalam sebuah organisasi. Berikut ini
merupakan struktur organisasi Kecamatan Pondok Gede, Bekasi.
27
sumber : Kecamatan Pondok Gede
Gambar III.1
Struktur Organisasi Kecamatan Pondok Gede
Adapun uraian tata kerja dari struktur organisasi diatas adalah :
1. Camat
Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan.
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan.
d. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan.
e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
CAMAT
SEKRETARIAT
CAMAT
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI
KETENTERAMAN
DAN
KETERTIBAN
SEKSI EKONOMI
DAN
PEMBNGUNAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
28
f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Wali Kota.
g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
j. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di
Kecamatan.
k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Sekretaris Camat
Sekretaris Camat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis
administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian serta
keuangan.
Fungsinya :
a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk
teknis serta Renstra Kecamatan.
b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan
berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan.
c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan.
29
d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian
konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan.
e. Penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan
urusan rumah tangga Kecamatan.
f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak
langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan
barang inventaris Kecamatan.
g. Pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan.
h. Pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi.
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat.
j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan
Kecamatan secara berkala.
3. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam
melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah
tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata
usahaan yang baik.
Fungsinya :
a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan.
c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan Kecamatan.
d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program
dan kegiatan Kecamatan.
e. Pelaksanaan pelayanan tata usaha.
30
f. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang
perlengkapan Kecamatan.
g. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan.
h. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan
kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan.
i. Pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi
kepegawaian Kecamatan.
j. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai
Kecamatan.
k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
4. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam
melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan
keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.
Fungsinya :
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.
b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan.
c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah.
d. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung
Kecamatan.
e. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan.
f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
31
5. Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan
kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Fugsinya :
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi.
b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta
Renstra sesuai lingkup tugasnya.
c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.
d. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umumdi
Kecamatan.
e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan.
f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan
Rukun Warga (RW).
g. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan.
h. Fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan.
i. Fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan.
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
tugasnya.
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat.
l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat
melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat
sesuai ketentuan yang berlaku.
32
Fungsinya :
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi.
b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta
Renstra sesuai lingkup tugasnya.
c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.
d. Pengoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.
e. Pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat.
f. Fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga
lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
g. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pembeayaan Masyarakat
dengan Instansi terkait.
h. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat.
i. Pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat.
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
tugasnya.
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat.
l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat
melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban
sesuai ketentuan yang berlaku.
Fungsinya :
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi.
b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta
Renstra sesuai lingkup tugasnya.
33
c. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.
d. Pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan
perlindungan masyarakat.
e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan
penertiban perizinan.
f. Pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip)
dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan.
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
tugasnya.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat.
i. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat
melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan
sesuai ketentuan yang berlaku.
Fungsinya :
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi.
b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta
Renstra sesuai lingkup tugasnya.
c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.
d. Pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan.
e. Pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam
pembangunan.
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
tugasnya.
34
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat.
h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
9. Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat
melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai
ketentuan yang berlaku.
Fungsinya :
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi.
b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta
Renstra sesuai lingkup tugasnya.
c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.
d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta
program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
e. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program
kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan.
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
tugasnya.
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat.
h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
3.1.3. Kegiatan Usaha Organisasi
Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 Kecamatan
adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Bekasi yang dipimpin
oleh seorang Camat seagai Kepala Kecamatan.
35
Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kota Bekasi yang memiliki tugas pokok membantu Walikota Bekasi
dalam melaksanakan kewenangan perintahnya yang dilimpahkan untuk menangani
sebagian tugas urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintah
umum lainnya sesuai wilayah kerjanya. Dalam menjalankan tugas SKPD Kota
Bekasi, Kecamatan Pondok Gede memiliki salah satu kegiatan utama yakni
melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
3.2. Data Penelitian
3.2.1. Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini penulis mengambil periode bulan Mei – Juni
2019. Sampel yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah insidental sampling.
Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti insidental sampling dilakukan
dengan cara 50 respoden yang datang untuk membuat atau mengambil E-KTP dapat
dijadikan sebagai sampel.
3.2.2. Karakteristik Responden
Berdasarkan kuesioner yang penulis sebar kepada 50 responden mengenai
kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat akan pelayanan pembuatan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (E-KTP) Kantor Kecamatan Pondok Gede Bekasi, maka
didapat karakteristik responden yakni berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan,
serta pekerjaan responden. Di mana data seputar karakteristik responden tersebut
dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:
36
1. Karakteristik Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel III.1.
Jenis Kelamin Responden
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%)
1 Laki-laki 12 24%
2 Perempuan 38 76%
Total 50 100% Sumber: Data yang Diolah Ms. Excel, 2019.
Berdasarkan tabel III.1. dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin
laki-laki sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 24%, sedangkan responden
berjenis kelamin perempuan sebanyak 38 orang dengan persentase sebesar 76%.
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Tabel III.2.
Usia Responden
No Usia Jumlah (Orang) Persentase (%)
1 < 16 tahun 0 0%
2 16 - 24 tahun 31 62%
3 25 - 29 tahun 10 20%
4 30 - 34 tahun 4 8%
5 35 - 39 tahun 3 6%
6 40 - 44 tahun 1 2%
7 > 45 tahun 1 2%
Total 50 100% Sumber: Data yang Diolah Ms. Excel, 2019.
Berdasarkan tabel III.2. dapat diketahui bahwa responden berusia < 16
tahun sebanyak 0 orang dengan persentase 0%, 16 - 24 tahun sebanyak 31 orang
dengan persentase 62%, 25 – 29 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 20%,
dan 30 – 34 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 20%, 35 – 39 tahun
sebanyak 3 orang dengan persentase 16%, 40 – 44 tahun sebanyak 1 orang dengan
persentase 2%, dan > 45 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 2%.
37
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Tabel III.3
Pendidikan Terakhir Responden
No Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%)
1 SD Sederajat 5 10%
2 SMP Sederajat 15 30%
3 SMA/SMK Sederajat 30 60%
4 Diploma/Sarjana 0 0%
Total 50 100%
Sumber: Data yang Diolah Ms. Excel, 2019.
Berdasarkan tabel III.3. dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan
terakhir responden SD sebanyak 5 orang dengan persentase 10%, SMP sebanyak 15
orang dengan persentase 30%, SMA/SMK sebanyak 30 orang dengan persentase
60%, dan Diploma/Sarjana sebanyak 0 orang dengan persentase 0%.
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Tabel III.4.
Pekerjaan Responden
No Pekerjaan Jumlah (Orang) Persentase (%)
1 Pegawai Swasta 14 28%
2 Wiraswasta 3 6%
3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 0 0%
4 Ibu Rumah Tangga 4 8%
5 Pelajar/Mahasiswa 29 58%
Total 50 100% Sumber: Data yang Diolah Ms. Excel, 2019.
Berdasarkan tabel III.4. dapat diketahui bahwa bidang pekerjaan responden
sebagai pegawai swasta sebanyak 14 orang dengan persentase 28%, wiraswasta
sebanyak 3 orang dengan persentase 6%, PNS sebanyak 0 orang dengan persentase
0%, ibu rumah tangga sebanyak 4 orang dengan persentase 8%, dan
pelajar/mahasiswa sebanyak 29 orang dengan persentase 58%.
38
3.2.3. Uji Instrumental Penelitian
Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket
kuesioner yang dibuat sendiri oleh penulis. Penggunaan instrumen penelitian yaitu
untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah. Uji instrumen terdiri
dari uji validitas dan uji realibilitas.
1. Uji Validitas
Uji Validitas dalam penelitian ini yaitu untuk memastikan bahwa instrumen –
instrument penelitian yang penulis gunakan memang sesuai dan tepat digunakan
untuk mengukur apa yang menjadi fokus penelitian, yaitu Kualitas Pelayanan (X)
dan Kepuasan Masyarakat (Y). Uji Validitas instrumen dalam penelitian ini
adalah dengan mengkorelasikan skor butir item dengan skor total.
Untuk mempercepat serta mempengaruh proses perhitungan dalam
penelitian ini maka pengujian validitas dan reabilitas instrumen dilakukan dengan
bantuan komputer IBM SPSS Statistics 22
Tabel III.5.
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan
Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan
Kualitas
Pelayanan
X1 .518
0,2787
Valid
X2 .700 Valid
X3 .584 Valid
X4 .697 Valid
X5 .707 Valid
X6 .612 Valid
X7 .685 Valid
X8 .694 Valid
X9 .799 Valid
X10 .584 Valid Sumber: Data yang diolah dengan Ms. Excel, 2019.
39
Berdasarkan tabel III.5. dapat diketahui bahwa nilai total korelasi (rhitung)
untuk setiap butir pernyataan ternyata lebih besar dibandingkan dengan nilai pada
rtabel, sehingga seluruh butir pernyataan pada instrumen Variabel Kualitas Pelayanan
dinyatakan valid. Butir yang mempunyai validitas tertinggi adalah pada butir
Pernyataan 9 dengan total nilai korelasi 0,799. Sedangkan butir dengan total korelasi
terendah adalah butir Pernyataan 1 dengan total nilai korelasi 0,518.
Tabel III.6.
Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Masyarakat
Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan
Kepuasan
Masyarakat
Y1 .691
0,2787
Valid
Y2 .773 Valid
Y3 .629 Valid
Y4 .796 Valid
Y5 .736 Valid
Y6 .625 Valid
Y7 .417 Valid
Y8 .684 Valid
Y9 .731 Valid
Y10 .610 Valid Sumber: Data yang diolah dengan Ms. Excel, 2019.
Berdasarkan tabel III.6. dapat diketahui bahwa nilai total korelasi (rhitung)
untuk setiap butir pernyataan ternyata lebih besar dibandingkan dengan nilai pada
rtabel, sehingga seluruh butir pernyataan pada instrumen Variabel Kepuasan
Mayarakat dinyatakan valid. Butir yang mempunyai validitas tertinggi adalah pada
butir Pernyataan 4 dengan total nilai korelasi 0,796. Sedangkan butir dengan total
korelasi terendah adalah butir Pernyataan 7 dengan total nilai korelasi 0,417.
2. Uji Reliabilitas
Realiabilitas perhitungan suatu kuesioner menggunakan IBM SPSS Statistics 22
dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha, kemudian diinterprestasikan pada tabel
40
skala Cronbach’s Alpha pada tabel II.3 bab II. Berikut tabel rangkuman hasil
reliabilitas output SPSS:
Tabel III.7.
Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.900 10
Sumber: Data yang diolah SPSS 22, 2019
Dari tabel III.7. menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha masuk dalam kategori
sangat reliabel. Hasil penelitian ini dinyatakan sangat reliabel karena nilai Alpha
pelayanan 0,900.
Tabel III.8.
Uji Reliabilitas Variabel Kepuasan Masyarakat
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.905 10
Sumber: Data yang diolah SPSS 22, 2019
Dari tabel III.8. menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha masuk dalam kategori
sangat reliabel. Hasil penelitian ini dinyatakan sangat reliabel karena nilai Alpha
kepuasan masyarakat 0,905.
3.2.4. Data Hasil Kuesioner Variabel Kualitas Pelayanan (X)
Penulis mengolah data kuesioner Variabel Kualitas Pelayaan berdasarkan
hasil jawaban kuesioner yang telah dijawab oleh 50 responden, yaitu masyarakat
Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Hasil pengolahan data tersebut penulis sajikan
dalam bentuk tabel yang berisikan jumlah bobot dan persentase dari setiap
41
pertanyaan berdasarkan masing-masing indikator variabel yang ingin diteliti. Berikut
ini adalah uraian data hasil kuesioner:
1. Bukti Fisik (Tangible)
Dimensi ini terdiri dari 3 indikator yaitu peralatan dan fasilitas yang lengkap
dan nyaman, gedung Kecamatan yang memadai dan nyaman, dan petugas kecamatan
yang ramah dalam berpenampilan yang direflekasikan pada butir pernyataan nomor
1, 2, 3, dan 4. Berikut merupakan hasil jawaban responden :
Tabel III.9.
Hasil Jawaban Responden Dimensi Bukti Fisik (Tangible)
Alternatif
Jawaban
Kusioner
1 2 3 4
Hasil % Hasil % Hasil % Hasil %
Sangat Setuju 20 40% 22 44% 28 56% 18 36%
Setuju 28 56% 25 50% 22 44% 28 56%
Ragu-ragu 2 4% 3 6% 4 8%
Tidak Setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah 50 100% 50 100% 50 100% 50 100%
Sumber: Data yang diolah Ms.Excel, 2019
Berdasarkan tabel III.9. dapat diketahui bahwa pada pernyataan nomor 1
yaitu pelayanan administrasi E-KTP sudah menggunakan nomor antrian, sebanyak
20 responden dengan persentase 40% menjawab sangat setuju, 28 responden dengan
persentase % menjawab setuju, dan 2 responden dengan persentase 4% menjawab
ragu – ragu, disebabkan kursi ruang tunggu ada beberapa yang rusak dan saat
pengunjung ramai banyak yang tidak kebagian tempat duduk. Selanjutnya pada
pernyataan nomor 2 yaitu seragam petugas Kecamatan sudah rapi, sebanyak 22
responden dengan persentase 44% menjawab sangat setuju, 25 responden dengan
42
persentase 50% menjawab setuju, dan 3 responden dengan persentase 6% menjawab
ragu – ragu, disebabkan penampilan petugas ada yang tidak lengkap memakai atribut
seperti nametag dan kadang memakai sandal. Selanjutnya pernyataan nomor 3 yaitu
petugas Kecamatan dalam melayani E-KTP sopan, sebanyak 28 responden dengan
persentase 56% menjawab sangat setuju, 22 responden dengan persentase 44%
menjawab setuju. Selanjutnya pada pernyataan nomor 4 yaitu, ruangan pelayanan E-
KTP di Kecamatan nyaman, sebanyak 18 responden dengan persentase 36%
menjawab sangat setuju, 28 responden dengan persentase 56% menjawab setuju, dan
4 responden dengan persentase 8% menjawab ragu – ragu, disebabkan oleh
kurangnya jumlah kursi pada ruang tunggu sehingga masyarakat masih ada yang
berdiri dalam menunggu antrian.
2. Reabilitas (Reliability)
Dimensi ini terdiri dari 3 indikator ketepatan pelaksanaan, pelaksanaan
prosedur, konsisten tidak pilih kasih yang direflekasikan pada butir pernyataan
nomor 5, 6, dan 7. Berikut merupakan hasil jawaban responden :
Tabel III.10.
Hasil Jawaban Responden Dimensi Reabilitas (Reliability)
Alternatif
Jawaban
Kusioner
5 6 7
Hasil % Hasil % Hasil %
Sangat Setuju 16 32% 17 34% 25 50%
Setuju 28 56% 28 56% 23 46%
Ragu-ragu 2 4% 2 4% 2 4%
Tidak Setuju 4 8% 3 6%
Sangat Tidak Setuju
Jumlah 50 100% 50 100% 50 100%
Sumber : Data yang diolah Ms. Excel, 2019.
43
Berdasarkan tabel III.10. dapat diketahui bahwa pada pernyataan nomor 5
yaitu petugas Kecamatan dalam melayani E-KTP sudah tepat dalam membuat
dokumen dengan akurat sebanyak 16 responden dengan persentase 32% menjawab
sangat setuju, 28 responden dengan persentase 56% menjawab setuju, 2 responden
dengan presentase 4% menjawab ragu – ragu, dan 4 responden dengan presentase 8%
menjawab tidak setuju. Dari alternatif jawaban ragu – ragu dan tidak setuju dapat
disimpulkan bahwa petugas Kecamatan kurang tepat membuat dokumen E-KTP
dengan akurat. Selanjutnya pernyataan nomor 6 yaitu petugas Kecamatan melayani
E-KTP sudah sesuai dengan prosedur sebanyak 17 responden dengan persentase 34%
menjawab sangat setuju, 28 responden dengan persentase 56% menjawab setuju, 2
responden dengan persentase 4% menjawab ragu – ragu, dan 3 responden dengan
presentase 6% menjawab tidak setuju. Dari alternatif jawaban ragu – ragu dan tidak
setuju dapat disimpulkan bahwa responden tersebut tidak mengetahui bahwa petugas
Kecamatan sudah menjalankan prosedurnya. Selanjutnya pernyataan nomor 7 yaitu
petugas Kecamatan dalam melayani E-KTP tidak pilih kasih sebanyak 25 responden
dengan persentase 50% menjawab sangat setuju, 23 responden dengan persentase