BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN … · Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah

LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2010 III-1

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang

secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri

dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ; 2) Dana

Perimbangan, terdiri dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi hasil Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29 dan Pasal 21,

bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) ; 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat,

dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif

Khusus, serta Dana Bantuan Keuangan. Untuk Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SILPA), Pinjaman Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan.

Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam melaksanakan kebijakan

pengelolaan keuangan, telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KU-APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 yang merupakan sasaran

dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum

yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan KU-APBD Provinsi

Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan

dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan daerah Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan anggaran tahun 2010 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi

daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai urusannya, diarahkan melalui upaya

peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana

Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yaitu :

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;


2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi dan

ekstensifikasi;

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah

Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;

4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara

signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Daerah;

6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan

sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21

dan BPHTB;

2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian

dalam dana perimbangan;

3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan, Kementerian

Dalam Negeri, dan DPR RI).

Peningkatan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana

diamanatkan dalam KU-APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan

pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum

Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan

pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan

yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah, dimana yang

paling terkena dampak adalah penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kendaraan baru dan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah

Provinsi Jawa Barat secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan

ekstensifikasi, sehingga dalam kondisi terjadi penurunan pada salah satu sektor

pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi

tinggi.

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2010 untuk pendapatan

daerah yang merupakan potensi daerah sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai

urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (fiscal capacity), yaitu


peningkatan pendapatan dari sektor pajak, retribusi daerah dan yang bersumber dari

dana perimbangan. Adapun kebijakan pendapatan daerah sebagai penopang dalam

upaya peningkatkan kapasitas fiskal, yaitu :

1) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, khususnya yang

bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang dititikberatkan pada penerimaan

PKB dan BBNKB.

2) Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap

pendapatan daerah.

Hal-hal di atas merupakan pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah dalam

pemberdayaan sumber-sumber potensi Daerah untuk mewujudkan otonomi yang

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang didukung

dengan penguatan keuangan daerah.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, maka

untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan (target) untuk tahun 2010,

diuraikan strategi pencapaiannya, sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah :

Strategi pencapaian target PAD ditempuh melalui :

1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan

regulasi penyesuaian tarif pungutan.

2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan

pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan

retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.

3) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan

kemampuan anggaran.

4) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan

masyarakat melalui drive thru, gerai samsat dan samsat mobile, layanan SMS,

dan pengembangan Samsat Outlet.

5) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di

beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter

ISO 9001-2000.

6) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan

daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

7) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi

terhadap pendapatan daerah.

8) Optimalisasi pemberdayaan aset yang diarahkan pada peningkatan

Pendapatan Asli Daerah.


9) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan

fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil dibidang pendapatan

daerah.

10) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan

Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan

Kabupaten/Kota dalam operasional pemungutan dan pelayanan

pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas

dengan OPD penghasil.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan pada dasarnya merupakan dana yang bersumber dari

APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi, adapun strategi pencapaian target dana

perimbangan tahun anggaran 2010, diupayakan melalui :

1) Melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan PBB, PPh

dan BPHTB dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam

pembayaran pajak.

2) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi PPh melalui Tim

Ekstensifikasi WP dan Intensifikasi PPh maupun potensi sumber daya alam

sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan.

3) Melakukan pembinaan dengan mengoptimalkan Tim Intensifikasi PBB, PPH

dan BPHTB dan memberikan insentif kepada Kabupaten/Kota yang

menunjukan kinerja baik.

4) Meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting

migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi

pembagian yang sesuai dengan potensi.

5) Meningkatkan koordinasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan

dan Panitia Anggaran DPR RI untuk mengupayakan peningkatan besarnya

DAU dan DAK.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

bersumber dari pendapatan hibah, dana penyesuaian, bantuan PT. Jasa Raharja,

dana insentif daerah dan dana penyesuaian tambahan penghasilan Guru.

Pelaksanaan atas kebijakan di bidang pendapatan daerah pada tahun 2010,

dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memperhatikan perkembangan ekonomi masyarakat yang banyak dipengaruhi


oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional. Oleh karenanya untuk memberikan

gambaran secara komprehensif dalam pelaksanaan pendapatan daerah diuraikan

secara runtut dan terstruktur diawali dari kebijakan yang bersifat intensifikasi dan

ekstensifikasi, dilengkapi dengan target dan realisasi sebagai pencerminan tingkat

capaian kinerja pendapatan daerah, diungkap permasalahan dalam pelaksanaanya

sekaligus dielaborasi solusi dan pemecahan masalahnya yang diuraikan sebagai

berikut :

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan kebijakan teknis operasional dibidang pendapatan daerah

yang meliputi kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi, maka

pada tahun anggaran 2010 telah dilakukan upaya peningkatan pendapatan

daerah untuk setiap jenis pendapatan antara lain sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan

yang merupakan otoritas daerah pelaksanaanya diorientasikan dan

berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya Pendapatan Asli Daerah

sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam

aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada

dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk

memperkecil celah fiskal (fiscal gap).

Pada Tahun Anggaran 2010 capaian kinerja PAD sebesar

Rp. 7.252.241.209.921,00 dari target yang ditetapkan sebesar

Rp. 6.252.651.060.299,00 atau sekitar 115,99 %. Jumlah tersebut

apabila dilihat dalam struktur APBD memberikan kontribusi terhadap

total pendapatan daerah sebesar 74,44 %.

Perkembangan capaian kinerja tersebut berasal dari jenis

pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan dan Lain lain PAD yang sah. Pada Tahun

Anggaran 2010 upaya yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Sesuai dengan kewenangan Provinsi Jawa Barat dalam

pengelolaan Pajak Daerah yang meliputi : Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),

Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Terhadap jenis-jenis

pajak daerah tersebut dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi

dalam bentuk berbagai kegiatan yaitu : menyusun rencana target


pajak daerah, melakukan pelayanan di bidang pajak daerah,

melakukan intensifikasi penagihan PKB dan BBNKB secara terpadu,

melakukan penyesuaian dasar pengenaan pajak tahun 2010,

menyempurnakan data base potensi pendapatan, menyempurnakan

sistem pelaporan PKB dan BBNKB, melakukan pelayanan khusus

melalui pelayanan drive thru, samsat mobile, mengembangkan

samsat outlet dan penyempurnaan samsat online sistem pelayanan di

Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat, melakukan penggalian

potensi wajib pajak baru, melakukan peningkatan sarana dan

prasarana pelayanan dan melakukan pendataan potensi kendaraan

bermotor serta melaksanakan regulasi peraturan daerah pungutan

pajak daerah selaras dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009.

Sementara yang berkaitan dengan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilakukan sinkronisasi data dengan

pihak penyedia seperti Pertamina, Petronas, Shell Indonesia, Patria

Niaga, Petrobas, Medco, SPC dan PT. Aneka Kimia Raya (AKR)

Agroindo tbk, sehingga potensi pendapatan dari sektor PBBKB dapat

direalisasikan secara optimal.

Demikian pula untuk Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Bawah Tanah dan Air Permukaaan (ABT/APER) dilaksanakan

dengan sangat hati-hati sejalan dengan fungsi pengendalian

lingkungan yaitu melalui:

(a) Penyuluhan dan pembinaan teknis bagi pengelola dan calon

pengelola Instalasi Air Bersih yang bersumber dari Air Bawah

Tanah;

(b) Sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan air tanah, pemasangan

meter dan pendayagunaan air tanah di Cekungan Air Tanah

(CAT) di beberapa Kabupaten/Kota;

(c) Sosialisasi hasil evaluasi air tanah dengan menggunakan alat

pemantau muka air tanah otomatis di Cekungan Air Tanah;

(d) Sosialisasi jasa laboratorium kebumian kepada pemegang Surat

Izin Pengambilan Air (SIPA) dan aparatur Kabupaten/Kota se

Jawa Barat

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah dipungut atas dasar jasa/layanan yang

diberikan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi, sehingga


pendapatan dari retribusi daerah tidak terlepas dari kualitas

pelayanan.

Upaya intensifikasi pada retribusi daerah diarahkan terhadap

objek-objek retribusi yang memiliki potensi untuk dikembangkan,

antara lain :

(a) Kemetrologian pada tahun 2010 penteraan diarahkan pada

objek-objek yang memiliki tarif relatif tinggi, seperti pengukuran

KWH meter listrik dan produk-produk pabrikan.

(b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dalam tahun 2010

telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sebanyak 1.443

SKRD.

(c) Dibidang kehutanan dilakukan upaya optimalisasi retribusi

pengelolaan Taman Hutan Raya dengan membuka objek retribusi

baru dan penambahan sarana prasarana yang diperlukan

(d) Upaya yang dilakukan pada bidang perhubungan antara lain

intensifikasi dari sisi waktu pelayanan; sosialisasi terhadap para

pemilik baik kendaraan darat maupun laut; peningkatan Usaha

Jasa Titipan; peningkatan pengguna frekwensi radio siaran,

koneksi maupun penyelenggaraan komunikasi serta

penyempurnaan tata administrasi sebagai upaya peningkatan

kinerja yang efektif dan efisien.

(e) Upaya yang dilakukan pada bidang perikanan antara lain dengan

memberlakukan Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2005

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

secara efektif sejak tanggal 1 Juni 2006; mendorong

kabupaten/kota melaksanakan penyusunan peraturan daerah

pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengadaan

lahan untuk perluasan kolam di Balai Pelestarian Perairan Umum,

peningkatan manajemen induk dan penambahan corong

penetasan larva.

(f) Pembinaan intensif oleh Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu

Hasil Perikanan Cirebon berdampak terhadap berkembangnya

jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang melakukan ekspor.

(g) Melakukan regulasi Peraturan Daerah tentang retribusi daerah

yang mengatur jenis pungutan retribusi daerah diselaraskan

dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD.


c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Dalam rangka optimalisasi peran BUMD Provinsi Jawa Barat

terhadap pembangunan di daerah diperlukan upaya perbaikan

kinerja BUMD Provinsi Jawa Barat ke depan sebagaimana telah

dirancang dalam strategi Penataan BUMD Provinsi Jawa Barat.

Dimana dalam pelaksanaanya dilakukan melalui pembenahan pada

berbagai aspek yaitu aspek yuridis, aspek organisasi, aspek

manajemen dan penataan aset serta perkuatan permodalan dan

pembiayaan.

Upaya perkuatan permodalan BUMD Provinsi Jawa Barat

dilakukan melalui penyertaan modal Daerah dari Pemerintah Provinsi

Jawa Barat yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban modal

disetor terhadap modal dasar perusahaan sesuai dengan porsi

kepemilikan modal/saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun

dalam pelaksanaan penyertaan modal Daerah dimaksud

direalisasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan

sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana perusahaan baik

untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Kontribusi hasil Pengelolaan BUMD terhadap PAD telah

menunjukan perkembangan ke arah yang lebih baik bila

dibandingkan dengan rasio penyertaan Modal yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah, yaitu penyertaan modal kepada BUMD Tahun

Anggaran 2010 sebesar Rp. 60.870.000.000,00, sedangkan

setoran bagian laba/Deviden Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari

BUMD pada Tahun anggaran yang sama sebesar Rp.

226.291.348.409,00. Realisasi setoran bagian laba/deviden ini

apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar

Rp 179.835.133.266,24 mengalami peningkatan sebesar 25,8%. Namun

demikian dalam pendekatan lain keberadaan dan efektivitas BUMD

tidak hanya diukur dari konstribusi terhadap PAD tetapi juga

mempunyai misi terhadap pengembangan investasi, perluasan

kesempatan kerja, kesempatan usaha dan berusaha serta dalam

menumbuhkembangkan perekonomian di Jawa Barat.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah

Provinsi Jawa Barat bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang

tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga. Penerimaan jasa giro


dan pendapatan bunga dari rekening deposito merupakan hasil dari

kebijakan memanfaatkan idle money.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan

Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Pajak dan Bagi

Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendanaan bagi daerah

dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan

satu dengan lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan

tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber APBN yang

dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu

dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Alokasi Umum

bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui

penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja

pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Kebutuhan daerah

dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk,

tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dan tingkat

pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal

dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan

Sumber Daya Alam. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai

kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas

nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas

kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Melalui prinsip-prinsip, mekanisme dan penambahan persentase

beberapa komponen dana perimbangan, diharapkan daerah dapat

meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam

pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat

di daerah, berupaya untuk tetap menjaga dan menjalankan perannya

dalam meningkatkan dana perimbangan.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Barat merupakan upaya yang bersifat menunjang optimalisasi

pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang

dilaksanakan melalui Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi Dana


Perimbangan Provinsi Jawa Barat, yaitu Tim Intensifikasi PBB, Tim

Intensifikasi BPHTB, Tim Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan

Intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, Tim Koordinasi dan

Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Minyak Bumi, Gas Bumi,

Pertambangan Umum dan Panas Bumi, Tim Koordinasi Optimalisasi

Penerimaan Dana Alokasi Umum dan Tim Pengarah dan Pelaksana

Operasional Kegiatan DBH Cukai Hasil Tembakau.

Upaya-upaya tersebut antara lain:

1) Untuk mendorong peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB

dilakukan kegiatan intensifikasi baik PBB maupun BPHTB, yaitu

melalui Rapat Kerja Tim Intensifikasi PBB dan BPHTB Provinsi

dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam rangka pengamanan

rencana penerimaan PBB dan BPHTB, setiap tahun memberikan

apresiasi/penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang

berhasil dalam upaya pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB

sektor perdesaan dan perkotaan, rekonsiliasi data realisasi

penerimaan bagi hasil PBB dan BPHTB bagian Provinsi dan

Kabupaten/Kota se Jawa Barat, selain itu dilakukan pula monitoring

dan evaluasi kegiatan intensifikasi PBB dan BPHTB di

Kabupaten/Kota se Jawa Barat serta meningkatkan koordinasi dan

konsultasi ke Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam rangka

menindaklanjuti implementasi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pengalihan BPHTB menjadi

Pajak Kabupaten/Kota per tanggal 1 Januari 2011 telah dilaksanakan

Rapat Koordinasi Akselerasi Pengalihan BPHTB menjadi Pajak

Kabupaten/Kota sebagai upaya memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk

mempersiapkan pengalihan pengelolaan BPHTB menjadi Pajak

Kabupaten/Kota secara tepat waktu.

2) Guna meningkatkan penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21

dilakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi PPh

perseorangan melalui Tim Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan

Intensifikasi PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Provinsi Jawa Barat yaitu antara lain melalui pendataan potensi PPh

Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, koordinasi dan

konsultasi ke Pemerintah Pusat, rapat koordinasi penetapan alokasi

sementara dan definitif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam


Negeri dan PPh Pasal 21 dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se

Jawa Barat.

3) Dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil bukan

pajak/sumber daya alam, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan

Kabupaten/Kota melaksanakan rekonsiliasi setiap triwulan

mengenai data lifting dan penyaluran dana bagi hasil minyak bumi,

gas bumi, panas bumi dan pertambangan umum dengan

Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral/ESDM), serta meningkatkan koordinasi

dan konsultasi ke pemerintah pusat.

4) Dalam upaya meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan

melalui penyediaan data dasar yang akurat untuk perhitungan DAU,

yaitu data kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal dan alokasi dasar/gaji

pegawai, pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD terkait dan

Badan Pusat Statistik (BPS) serta koordinasi dan konsultasi dengan

Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam

Negeri), Anggota DPR-RI dan DPD asal pemilihan Jawa Barat.

3) Lain lain Pendapatan daerah yang sah

Dalam hal penerimaan dari Lain-lain pendapatan yang sah pada

Tahun Anggaran 2010 ditargetkan sesuai dengan potensi dari jenis

penerimaan tersebut, antara lain : pendapatan hibah, dana penyesuaian,

Bantuan dari PT. Jasa Raharja, dana insentif daerah, dan dana

penyesuaian tambahan penghasilan guru.

b. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2010 secara

keseluruhan dapat direalisasikan sebesar 115,80 % dari target yang telah

ditetapkan dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis

penerimaan:

a. PAD dapat direalisasikan sebesar 115,99 % dari target yang ditetapkan

dengan rincian Penerimaan Pajak Daerah dapat dicapai sebesar 114,80

%. Penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai sebesar 97,13 %.

Penerimaan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan dapat

direalisasikan sebesar 100,31 % dan Lain lain PAD yang sah sebesar

146,46 %.


b. Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 115,71 % dari target

yang ditetapkan dengan rincian Penerimaan dari Dana Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dapat direalisasikan sebesar 133,86 %,

Dana Alokasi Umum sebesar 100,00 % dan Dana Alokasi Khusus sebesar

100 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar

100,02 % dari target yang ditetapkan dengan rincian penerimaan dari

pendapatan hibah dapat direalisasikan sebesar 100,00 %, dana

penyesuaian dapat direalisasikan sebesar 90,17 %, bantuan keuangan

dari provinsi/kabupaten/kota lainnya dapat direalisasikan sebesar 101,10

% dan lain-lain penerimaan sebesar 110,04%.

Adapun target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran

2010 selengkapnya disajikan dalam daftar sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2010

No Pendapatan Daerah Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi *)

Pencapaian Target

(Rp.) (Rp.) % 1 2 3 4 5

A. PENDAPATAN DAERAH 8.412.972.777.180,00 9.742.186.078.074,00 115,80 1. Pendapatan Asli Daerah 6.252.651.060.299,00 7.252.241.209.921,00 115,99 a. Pajak Daerah 5.636.846.433.981,00 6.470.866.063.031,00 114,80 a). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1.982.966.171.868,00 2.207.515.916.750,00 111,32

b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2.361.920.000.000,00 2.995.696.916.470,00 126,83

c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 1.200.000.000.000,00 1.162.038.257.928,00 96,84

d). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

91.960.262.113,00 105.614.971.883,00 114,85

b. Retribusi Daerah 33.201.178.296,00 32.248.949.068,00 97,13 a). Retribusi Pelayanan Kesehatan 16.828.498.000,00 15.902.490.553,00 94,50

b). Retribusi Laboratorium Kemetrologian 3.015.460.250,00 3.648.484.850,00 120,99

c). Pelayanan Laboratorium Kebumian 570.000.000,00 636.899.309,00 111,74

d). Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan

95.000.000,00 126.572.750,00 133,23

e). Pembinaan dan Pengawasan TPI 229.059.790,00 229.059.790,00 100,00

f). Pelayanan Pengujian Mutu Benih, Pestisida serta Pupuk Tanaman Pangan dan Hortikultura

63.301.470,00 82.507.035,00 130.34

g). Retribusi Jasa Pelayanan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 179.439.385,00 -

h). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.137.404.809,00 1.619.248.033,00 142,36

i). Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 486.183.152,00 486.183.151,00 100,00

j). Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah 7.240.640.750,00 5.791.391.235,00 79,98

k). Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Bahan Asal antar Provinsi Makanan Ternak serta Penyidikan Penyakit Hewan

97.285.075,00 150.141.000,00 154,33

l). Penerimaan dari Taman Hutan Raya (TAHURA) 1.400.000.000,00 1.300.185.000,00 92,87

m). Retribusi Izin Trayek 1.957.895.000,00 1.994.062.450,00 101,85


n). Retribusi Izin Usaha Angkutan Laut dan ASDP 44.350.000,00 47.954.427,00 108,13

o). Retribusi Izin Ketinggian Bangunan dan Angkutan Udara 11.100.000,00 20.330.100,00 183,15

p). Retribusi Izin Usaha Titipan 25.000.000,00 34.000.000,00 136,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 225.674.515.017,00 226.365.879.978,00 100,31

a). Perusahaan Milik Daerah 1.449.605.000,00 1.449.605.660,00 100,00 1) P.D. Jasa dan Kepariwisataan 368.899.000,00 368.899.600,00 100,00

2) P.T. Jasa Sarana 1.080.706.000,00 1.080.706.060,00 100,00

b). Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank

224.183.800.000,00 224.841.742.749,00 100,29

1) Bank bjb 220.387.795.000,00 220.387.795.821,00 100,00

2) PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) 3.358.255.000,00 3.799.343.751,00 113,13 3) PD. Perkreditan Kecamatan (PD.PK) 437.750.000,00 654.603.177,00 149,54 c). Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan

Patungan/Milik Swasta 41.110.017,00 74.531.569,00 181,30

1) PT. BPR Koperasi Jawa Barat 41.110.017,00 74.531.569,00 181,30

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 356.928.933.005,00 522.760.317.844,00 146,46 a). Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 736.625.684,00 826.126.180,00 112,15 1) Pelepasan Hak Atas Tanah 736.625.684,00 733.549.327,00 99,58 2) Penjualan peralatan/perlengkapan kantor 0,00 37.400.000,00 - 3) Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 0.00 36.679.100,00 - 4) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 0.00 447.753,00 - 5) Penjualan Drum Bekas 0.00 13.150.000,00 - 6) Penjualan Bahan Bekas Bangunan 0.00 4.900.000,00 -

b). Penerimaan Jasa Giro 72.137.000.000,00 76.058.644.296,00 105,44

c). Pendapatan Bunga 64.000.000.000,00 86.736.301.367,00 135,53

d). Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0.00 280.322.500,00 -

e). Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan 0,00 2.401.355.443,00 -

f). Pendapatan Denda Pajak 66.820.182.999,00 106.845.548.487,00 159,90

g). Pendapatan Denda Retribusi 8.500.882.000,00 9.976.135.000,00 117,35

h). Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0,00 2.419.356.383,00 -

i). Pendapatan Dari Pengembalian 3.994.329.658,00 2.492.807.966,00 62,41

j). Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 63.910.586.132,00 64.559.288.138,00 101,02

k). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 76.829.326.532,00 170.164.432.084,00 221,48

2 DANA PERIMBANGAN 2.098.248.000.654,00 2.427.857.461.051,00 115,71 a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 973.553.760.654,00 1.303.163.221.051,00 133,86 a). Bagi Hasil Pajak 827.241.760.654,00 1.113.053.611.677,00 134,55 1). Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 315.575.000.000,00 439.773.587.878,00 139,36

2). Bagi Hasil Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 162.000.000.000,00 234.839.441.732,00 144,96

3). Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

328.800.000.000,00 415.648.319.321,00 126,41

4). Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 20.866.760.654,00 22.792.262.746,00 109,23

b). Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam 146.312.000.000,00 190.109.609.374,00 129,93

1). Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 1.772.000.000,00 2.055.306.325,00 115,99

2). Bagi Hasil dari Iuran Tetap/Landrent 40.000.000,00 53.277.535,00 133,19 3). Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi 4.500.000.000,00 5.851.790.434,00 130,04


4). Bagi Hasil dari Pungutan Minyak Bumi 55.000.000.000,00 74.913.540.040,00 136,21

5). Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam 21.000.000.000,00 26.434.865.530,00 125,88

6). Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 64.000.000.000,00 80.800.829.510,00 126,25

b. Dana Alokasi Umum 1.086.123.940.000,00 1.086.123.940.000,00 100,00 c. Dana Alokasi Khusus 38.570.300.000,00 38.570.300.000,00 100,00 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 62.073.716.227,00 62.087.407.102,00 100,02 a. Pendapatan Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 100,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 25.766.457.000,00 23.234.811.708,00 90,17 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya 12.028.587.133,00 12.160.727.500,00 101,10

d. Lain-lain Penerimaan 24.028.672.094,00 26.441.867.894,00 110,04 Sumber Data :Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 sebelum audit BPK RI,

c. Permasalahan dan Solusi

a. Pajak Daerah

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;

2) Ketersediaan fasilitas pelayanan yang masih belum memadai;

3) Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengelola;

4) Regulasi dasar pemungutan dan dasar penetapan pajak daerah.

Solusinya adalah :

1) Meningkatkan upaya optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan Pajak Daerah melalui pengembangan koordinasi dengan

berbagai pihak terkait dan tertib administrasi;

2) Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya

sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap;

3) Peningkatan Pola Pelayanan melalui Standar Operasional Prosedur,

Standar Pelayanan Minimal, Citra Pelayanan Prima (CPP), ISO

9001:2008 dan pelayanan-pelayanan khusus seperti Samsat Outlet,

Samsat Mobile, Samsat Drive Thru dan Samsat Online;

4) Melakukan penataan pegawai dan peningkatan capacity building

serta penambahan pegawai yang didasarkan analisis beban kerja;

5) Melakukan upaya-upaya penggalian potensi penerimaan di luar

sektor pajak;

6) Melakukan regulasi terhadap dasar penetapan pajak daerah dan

dasar pemungutan pajak daerah.

b. Retribusi Daerah

Sumber-sumber pendapatan retribusi daerah yang potensial belum digali

secara optimal karena:



2) Terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya;


4) Kepatuhan (kesadaran) sebagai wajib retibusi masih perlu

ditingkatkan.

Solusinya adalah :

1) Meningkatkan upaya optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi

retribusi daerah diorientasikan kepada potensinya;

2) Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya

sesuai dengan standar pelayanan seara bertahap;

3) Penambahan aparatur pengelola potensial dengan melakukan alih

tugas (tour of area) antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa

Barat serta penyelenggaraan Diklat teknis / fungsional;

4) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan serta

peningkatan sosialisasi Perda kepada masyarakat;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan BUMD, antara

lain :

1) Belum optimalnya pihak manajemen perusahaan dalam

mengimplementasikan pengelolaan perusahaan yang baik (Good

Corporate Governance);

2) Terbatasnya Kualitas SDM pengelola Perusahaan;

3) Terbatasnya pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha dan

investasi;

4) Belum optimalnya upaya membangun image dan publikasi

kompetensi perusahaan disertai rendahnya daya saing (competitive

advantage) perusahaan;

5) Belum optimalnya sinergitas baik diantara sesama BUMD maupun

antara BUMD dengan BUMN/Swasta.

6) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus tentang

operasional BUMD;

7) Permasalahan beberapa asset (status).

Solusinya adalah :

1) Melakukan penataan terhadap perusahaan melalui restrukturisasi

yaitu restrukturisasi organisasi, manajemen, asset, permodalan dan

keuangan;

2) Meningkatkan profesionalisme manajemen perusahaan;


3) Meningkatkan Kualitas SDM perusahaan melalui pendidikan dan

pelatihan (In or Out house training) serta mengembangkan

wawasan;

4) Meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber-sumber

pembiayaan baik bersifat konvensional maupun non konvensional;

5) Mempromosikan kompetensi BUMD secara terintegasi dalam upaya

membangun pencitraan;

6) Meningkatkan sinergitas antar sesama BUMD, BUMD dengan

BUMN/Swasta

7) Mengusulkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Dalam Negeri untuk

segera menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang BUMD;

8) Penataan asset.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Permasalahan yang dihadapi, antara lain :



3) Belum lengkapnya perangkat hukum sebagai acuan dalam

pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan belum

optimalnya sistem pengawasannya.

Solusinya adalah :

1) Meningkatkan upaya optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah;

2) Penambahan aparatur pengelola potensial dengan melakukan alih

tugas (tour of area) antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa

Barat serta penyelenggaraan Diklat teknis / fungsional;

3) Mereview peraturan perundangan pengelolaan lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah dan melakukan sosialisasi pembinaan dan

penyuluhan serta harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

e. Dana Perimbangan

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Dana bagi hasil pajak (PBB, BPHTB dan PPh Perseorangan)

Masih belum akuratnya data obyek dan subyek pajak, masih

rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ditambah

dengan muncul kasus-kasus perpajakan yang berimbas kepada

antipati masyarakat dalam membayar pajak, sehingga perlu


ditingkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada

masyarakat/wajib pajak.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Keterlbatan Pemerintah Daerah (Penghasil Migas) dalam

perhitungan, monitoring data produksi dan lifting migas masih

minim, mekanisme penghitungan dan penyaluran dana bagi hasil

migas dan pertambangan umum ke daerah tidak tepat waktu,

terjadinya kelebihan penyaluran migas sebagai akibat tidak

tercapainya lifting/produksi migas, sehingga mengakibatkan

penetapan rencana penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil

migas dan pertambangan umum kurang akurat dan harus dilakukan

koreksi terhadap APBD.

3) Dalam penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) masih

dihadapkan pada permasalahan belum adanya keselarasan program

penggunaan DBHCHT di Pusat dengan Daerah, sesuai roadmap

kegiatan DBHCHT dari Kementerian Keuangan.

4) Penetapan alokasi DBHCHT ke daerah melalui Peraturan Menteri

Keuangan dilaksanakan setelah APBD ditetapkan, yang

mengakibatkan pelaksanaan kegiatannya pada APBD Perubahan,

sehingga efektitiftas pelaksanaan program dan kegiatan DBHCHT

tidak optimal.

Solusinya adalah :

1) Memberikan fasilitasi dan motivasi kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota yang berhasil dalam pencapaian realisasi dan

pengeloaan administrasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan,

meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan BPHTB

dan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan

melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta

memberikan sosialisasi kepada masyarakat ;

2) Guna mengetahui perhitungan lifting dan penyaluran dana bagi hasil

sumber daya alam, setiap triwulan dilakukan rekonsiliasi data antara

Pemerintah yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan

Kementerian Keuangan dengan Provinsi/Kabupaten/Kota penghasil.

3) Meningkatkan upaya koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif

dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Anggota

DPR-RI dan DPD asal pemilihan Jawa Barat;


4) DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) termasuk komponen dana

perimbangan, maka dalam hal penggunaannya, perlu dilakukan

pengkajian kembali, sehingga alokasi DBHCHT bersifat block grant

yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi.

5) Guna efektifitas pelaksanaan kegiatan DBHCHT, Pemerintah Provinsi

Jawa Barat mengusulkan dalam forum-forum koordinasi di

Pemerintah (Kementerian Keuangan) agar penetapan alokasi

DBHCHT dilakukan sebelum APBD ditetapkan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan belanja daerah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010 berpedoman pada prinsip-prinsip

penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja

yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan

memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis

kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta

menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam

program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk

mendukung pencapaian target IPM 80. Dengan perencanaan anggaran yang

konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM 80 dapat terwujud pada tahun

2015. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM tersebut

diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,

infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2010 diupayakan dengan

pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif menuju

pencapaian sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2008-2013, pencapaian IPM

(RPJPD 2005-2025 dan PP No. 6 Tahun 2008, isu-isu aktual nasional dan regional

yang disusun berlandaskan anggaran berbasis kinerja). Strategi pencapaian belanja

daerah tersebut antara lain adalah :

a. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja

daerah tahun 2010 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum

selesai tahun sebelumnya (multi years), dalam rangka peningkatan indeks


pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan

RLS), dan program peningkatan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi

Perguruan Tinggi Negeri (PTN), serta meningkatkan kinerja pengelolaan

Universitas Winaya Mukti dengan pola kerjasama dengan PTN.

b. Mengalokasikan anggaran dalam rangka pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur

yang mengalami kerusakan pasca bencana gempa bumi Jawa Barat pada

September 2009.

c. Mengupayakan meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan dengan maksud

untuk peningkatan kualitas dan aksebilitas pelayanan dasar kesehatan dalam

rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat, termasuk didalamnya

peningkatan kualitas bidan dengan pemberian beasiswa lanjutan bidang PNS dari

srata D1 ke D3.

d. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost dan variable cost secara terukur

dan terarah, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Fixed Cost

Biaya yang berorientasi kepada efisiensi dan efektivitas untuk mencapai

pelayanan publik bermutu tinggi dan bersifat rutin tahunan, dibagi dalam 2

kategori :

a) Basic Supporting Cost : biaya untuk mendanai fasilitas dasar bagi

keberlangsungan kerja OPD (contoh : biaya listrik, telepon, air bersih,

BBM, internet, jasa kebersihan, penggantian suku cadang dan service

mobil).

b) Internal Basic Activity Cost : biaya untuk mendanai aktivitas dasar

bagi keberlangsungan kerja OPD (contoh : alat tulis kantor, pengadaan

dan pencetakan, perjalanan dinas, belanja makan dan minum dan lain-

lain).

2) Variabel Cost

Biaya yang berorientasi kepada pengembangan dapat bersifat tahun jamak

multiyears) atau satu tahun, dibagi dalam 3 kategori :

a) Publik Services Basic Activity Cost : biaya untuk mendanai aktivitas

pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab OPD (contoh :

Penyusunan RKPD, Musrenbang, Penyusunan RAPBD, pemberian pakan

ternak, pemberian makan penghuni panti, pemeliharaan jalan dan

jembatan, pemeliharaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya, dan

kegiatan lain yang sejenis).

b) Committed Cost : biaya untuk mendanai program yang sudah menjadi

komitmen bersama yang mempunyai dimensi waktu tertentu.


c) New/Inovation Cost : biaya untuk mendanai program yang merupakan

inovasi/unggulan/terobosan baru OPD yang mempunyai dimensi waktu

tertentu.

e. Mendukung percepatan pembangunan pada 2010, dengan mengupayakan

peningkatan alokasi anggaran untuk bidang infrastrukur, lingkungan hidup, untuk

bidang ekonomi.

f. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lanjutan seperti pembebasan lahan

Bandara Internasional Jawa Barat, pembebasan lahan Jalan Tol Cisumdawu dan

Soroja, SOR Gedebage, dan pengelolaan persampahan regional di Jawa Barat.

g. Mengembangkan sistem transportasi melalui reaktivasi jalur kereta di Jawa Barat.

h. Mengalokasikan belanja untuk peningkatan produksi budidaya pertanian,

perikanan, dan peternakan diantaranya melalui program GAPURA.

i. Mendukung pengembangan fasilitas umum yang berskala regional Jawa Barat

seperti stadion olah raga, pusat pembinaan olahraga terpadu, perpustakaan dan

gedung kesenian.

j. Pengembangan seni tradisi dan budaya Jawa Barat dalam rangka mendukung

destinasi pariwisata melalui gelar budaya dan seni Jawa Barat , serta pelestarian

dan promosi seni budaya lokal.

k. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS,

belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja

bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang,

serta belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak

diharpakan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan

sebelumnya.

l. Memperbaiki kesejahteraan pegawai melalui perbaikan tambahan penghasilan

pegawai (TPP).

m. Peningkatan pelayanan publik antara lain dengan percepatan layanan

pembayaran pajak kendaraan bermotor, pelelangan umum melalui layanan

pengadaan secara elektronik (LPSE), peningkatan kualitas pelayanan balai/UPTD,

dan percepatan penyelesaian administrasi bantuan keuangan.

n. Mengefisienkan pelaksanaan kegiatan melalui pengurangan item kegiatan yang

bersifat seremonial, pemberian honorarium kegiatan lebih selektif,

memaksimalkan pemanfaatan gedung pemerintah dalam penyelenggaraan rapat

koordinasi, serta perjalanan dinas dilaksanakan secara lebih selektif.

o. Belanja honorarium bagi PNS pada semua penyelenggaraan kegiatan dihilangkan

kecuali untuk panitia lelang, narasumber non PNS Provinsi Jawa Barat, dan OPD

tertentu.


p. Penyempurnaan kode rekening kegiatan-kegiatan yang disesuaikan kebutuhan

dalam menunjang upaya perbaikan kinerja aparatur dan kebutuhan-kebutuhan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

q. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja

dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi

dan misi Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat, serta anggaran belanja yang

direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

r. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan, Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat akan merintis skema pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan melalui Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan ini adalah

merupakan penugasan dari Pemerintah Provinsi ke daerah (kabupaten/kota dan

desa) untuk melaksanakan tugas terterntu terutama dalam melaksanakan

pembangunan di perdesaan termasuk diantaranya bantuan untuk Desa

Peradaban (Desa Mandiri) dan Kinerja Desa.

s. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada

kabupaten/kota dengan pola :

1) Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional, guna

memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi

daerah;

2) Alokasi yang bersifat specific grant dari pos bantuan kepada Kabupaten/Kota

yang diarahkan, dengan kewajiban kabupaten /kota untuk menyediakan Dana

Pendamping, dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi

Jawa Barat 2008-2013 yaitu :

a) Berdasarkan pola penyaluran yang bersifat kompetisi melalui Program

Pendanaan Kompetisi (PPK).

b) Membagi alokasi menjadi tiga bagian yaitu dana pemerataan, dana

proporsional dan dana penyeimbang. Dana pemerataan dialokasikan sama

untuk setiap Kabupaten/Kota, dana proporsional dihitung berdasarkan

indeks Kabupaten/Kota, dan dana penyeimbang ditentukan berdasarkan

variable kualitatif seperti Ibu Kota Provinsi, Kabupaten/Kota perbatasan

dengan Provinsi lain serta Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan

even khusus yang berskala regional atau nasional.

Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung indeks Kabupaten/Kota

adalah Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Luas

Wilayah, Jumlah Penduduk Miskin, PDRB/Kapita, Pendapatan Asli Daerah,

Proporsi Pengangguran, dan Proporsi Kawasan Lindung. Adapun kriteria

kegiatan yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan Kabupaten/Kota


adalah mendukung secara signifikan upaya peningkatan IPM Jawa Barat;

menanggulangi masalah kemiskinan; menanggulangi masalah

pengangguran dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan khususnya

kawasan lindung. Dalam rangka mewujudkan keselarasan program

pembangunan yang dicanangkan Provinsi Jawa Barat, maka dana bantuan

kabupaten/kota akan diarahkan untuk digunakan sesuai dengan proporsi

20% untuk dana pembangunan bidang pendidikan, 10% untuk kesehatan,

20% untuk infrastruktur, 20% untuk peningkatan daya beli masyarakat, dan

30% untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (capacity building).

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan

dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok

belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta

belanja modal.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung

dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja

yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah

belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan

keuangan dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan proyeksi indikator makro ekonomi dan IPM, usulan belanja

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, pada dasarnya diorientasikan untuk

peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan peningkatan IPM, khususnya

pada bidang infrastruktur dan peningkatan daya beli masyarakat. Untuk itu

kebijakan belanja sesuai dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran

2010 adalah:

1. Belanja APBD diarahkan untuk mendukung untuk mendukung pencapaian visi dan

misi Gubernur sesuai RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 (sesuai revisi), serta

mendukung pencapaian target indicator pembangunan daerah sesuai PP No. 6

Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah,

2. Belanja APBD terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja

langsung adalah yang menjadi kewenangan/urusan provinsi, sedangkan Belanja

Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada

atau tidak adanya program/kegiatan, biasanya digunakan secara periodic

(umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan

pemerintahan daerah yang bersifat umum,

3. Pemenuhan kewajiban penyertaan modal dasar BUMD,


4. Penelusuran asset daerah dan kegiatan lainnya menuju target opini Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) wajar tanpa pengecualian,

5. Pemantapan komitmen tentang Akuntabilitas keuangan dan Barang daerah,

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,

7. Meningkatkan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan,

8. Meningkatkan pelayanan kesehatan,

9. Meningkatkan infrastruktur perdesaan,

10. Tindak lanjut Pelaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan

terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja daerah (LP2APBD) 2009.

Kebijakan Belanja secara umum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi

hendaknya proporsional,

2. Secara kewulayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan proporsional.

Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu diadakan anggaran

penyeimbang.

a. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah alokasi belanja APBD Provinsi Jawa Barat yang

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Alokasi

belanja langsung pada Perubahan APBD Tahun 2010 didasarkan pada kebijakan

yang diarahkan sebagai berikut:

a) Kegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh tujuan bersama (common goals).

b) Kegiatan yang lanjutan dan sudah menjadi komitmen pada APBD Perubahan

TA 2010.

c) Program/kegiatan baru sebagai landasan kegiatan TA. 2011.

d) Penambahan alokasi belanja operasional, pemeliharaan kantor dan

peningkatan kualitas sumber daya aparatur (fixed cost).

e) Belanja sebagai dana pendukung program/kegiatan yang didanai APBN.

b. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung diarahkan :

a) Mengalokasikan belanja wajib/mengikat, meliputi belanja pegawai dan belanja

bagi hasil.

b) Belanja bantuan sosial dan belanja hibah.


c) Belanja bantuan keuangan kab/kota:

1) Bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota berupa block grant dan

specific grant.

2) Alokasi bantuan keuangan kabupaten dan kota dibagi menjadi dana

pemerataan, dana proporsional, dan dana penyeimbang.

3) Dana pemerataan dialokasikan sama untuk setiap kabupaten dan kota.

4) Dana proporsional dialokasikan berdasarkan perhitungan indeks kabupaten

dan kota yang berdasarkan pada penilaian indeks pendidikan, indeks

kesehatan, indeks daya beli, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah

penduduk miskin, PDRB per kapita, pendapatan hasil daerah, proporsi

pengangguran dan proporsi kawasan lindung.

5) Dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variabel kualitatif seperti

ibukota provinsi, kabupaten dan kota yang berbatasan dengan provinsi lain

serta kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan event khusus yang

berskala nasional atau regional.

6) Bantuan organisasi kemasyarakatan dialokasikan berdasarkan tingkat

kepentingan yang dinilai berdasarkan proposal yang diajukan.

7) Kriteria kegiatan bantuan kabupaten dan kota serta organisasi

kemasyarakatan harus berada dalam koridor sebagai berikut: mendukung

secara signifikan upaya peningkatan IPM Jawa Barat, menanggulangi

masalah kemiskinan, menanggulangi masalah pengangguran serta

meningkatkan upaya pelestarian lingkungan.

c. Kebijakan belanja Khusus

Alokasi belanja dalam APBD juga dilaksanakan berdasarkan kebijakan khusus

yang ditetapkan oleh pimpinan daerah yang antara lain terdiri:

1)Memenuhi kekurangan gaji daerah 2010,

2)Pemenuhan pelayanan dasar OPD,

3)Pembebasan lahan Bandara Kertajati,

4)Pembebasan lahan Jalan Tol Cisumdawu,

5)Tambahan dana pembebasan lahan TPPAS Legok Nangka,

6)Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar OPD lingkup Provinsi Jawa Barat,

7)Kekurangan Insentif Kepala Desa,

8)Penyediaan barang dan jasa untuk bencana dan dana tanggap bencana,

9)Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan rujukan,


10) Perbaikan infrastruktur di tiga desa di Wilayah Sarimukti,

11) Jamkesda untuk KTP Jawa Barat,

12) Bantuan pengadaan tangki mobil air bersih di wilayah Pantura,

13) Pengembangan dan penguatan perbibitan ternak domba dan sapi,

14) Penelusuran aset tanah dan/atau bangunan yang dikelola/digunakan oleh

18 OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat,

15) Pembebasan lahan untuk Rusunawa di Batujajar.

Secara keseluruhan kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD TA 2010

difokuskan untuk:

a. Belanja yang merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya committed budget,

merespon dampak perubahan asumsi dan untuk kegiatan yang berorientasi

sebagai landasan pencapaian common goals (sepuluh kebijakan pembangunan) dan

kekurangan kebutuhan belanja tetap (fixed cost) yang harus dianggarkan.

b. Kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis yang diharapkan mampu

mempercepat proses pembangunan Jawa Barat

2. Target dan Realisasi Belanja

Dalam Tahun Anggaran 2010, Belanja Daerah dianggarkan sebesar

Rp.10.162.773.421.245,40 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp.9.020.665.842.979,45 atau 88,76 %. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk

belanja tidak langsung Rp.7.066.088.766.728,83 dan belanja langsung dialokasikan

sebesar Rp. 3.096.684.654.516,54.

Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat

disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

No. Belanja Daerah

Anggaran Setelah Perubahan Realisasi *) Pencapaian

Target

(Rp.) (Rp.) %

A. BELANJA DAERAH 10.162.773.421.245,40 9.020.665.842.979,45 88,76 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.066.088.766.728,83 6.265.791.547.603,45 88,678

a. Belanja Pegawai 1.846.059.664.503,54 1.380.844.676.432,00 74,80

b. Belanja Subsidi 12.195.120.550,00 12.194.120.550,00 99,99

c. Belanja Hibah 160.385.180.400,00 156.022.745.600,00 97,28

d. Belanja Bantuan Sosial 225.108.207.808,87 192.865.500.000,00 85,68


e. Belanja Bagi Hasil Kepada Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.180.046.307.852,22 2.064.745.163.385,45 94,71

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.637.294.285.614,20 2.458.555.861.864,00 93,22

g. Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 563.479.772,00 11,27

2. BELANJA LANGSUNG 3.096.684.654.516,54 2.754.874.295.376,00 88.96 a. Belanja Pegawai 278.428.358.893,00 255.874.243.553,00 91,90

b. Belanja Barang dan Jasa 1.655.234.512.139,94 1.443.463.310.806,00 87,21 c. Belanja Modal 1.163.021.783.483,60 1.055.536.741.017,00 90,76

Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 sebelum audit BPK RI

3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

(1) Belanja Tidak Langsung

Untuk belanja tidak langsung dari alokasi sebesar

Rp. 7.066.088.766.728,83 direalisasikan sebesar Rp.6.265.791.547.603,45

atau 88,67 %. Belanja yang penyerapannya rendah terdiri dari belanja

pegawai, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Penyebabnya yaitu terdapat

beberapa proposal yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana

peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja Langsung

Untuk belanja langsung dari alokasi sebesar

Rp.3.096.684.654.516,54 dan direalisasikan sebesar

Rp. 2.754.874.295.376,00 atau 88,96%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi

pada beberapa kegiatan dan adanya bagian kegiatan yang belum dan/tidak

jadi direalisasikan sehubungan waktu pelaksanaan tidak mencukupi, dan

sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemertinbtah

Kabupaten/Kota belum terlaksana secara optimal, sehingga beberapa

kegiatan yang memerlukan kerjasama (MoU) terlambat dilaksanakan,

terutama kegiatan yang memerlukan sharing pembiayaan.

b) Solusi :

(1) Memberikan informasi kepada organisasi masyarakat mengenai tata cara

pengajuan bantuan sosial.

(2) Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk

direalisasikan.

(3) Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.


C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih

besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab

utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah

yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang. Penerimaan

pembiayaan tahun anggaran 2010 adalah bersumber dari SiLPA tahun lalu.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik

pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,

mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman.

Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut

sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit

APBD.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2010 adalah :

a. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.

b. Penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilaksanakan setelah

mempertimbangkan hasil due diligence serta ditindaklanjuti dengan upaya

revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik

daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

c. Pembayaran (tahun terakhir) pokok utang terhadap Asian Development Bank

(ADB/BUDP) dan USAID-FID.

d. Pengeluaran pembiayaan berupa pemenuhan kewajiban penyertaan modal dasar

pada PT. Tirta Gemah Ripah dan PT. Jasa Sarana, pembayaran pokok hutang dan

bunga hutang, serta pendanaan operasional BLUD RS. Al Ihsan.


2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2010, Pembiayaan dianggarkan sebesar

Rp. 1.749.800.644.065,37 sedangkan realisasinya sebesar

Rp 1.719.586.153.181,10 atau 98,27 %.

Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan

daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2010

NO PEMBIAYAAN

Anggaran Setelah Perubahan Realisasi

Pencapaian Target

(Rp.) (Rp.) % 6 PEMBIAYAAN

6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.820.060.110.218,00 1.789.756.684.218,00 98,34

6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Daerah Tahun Sebelumnya Koreksi (Contra Pos)

1.820.060.110.218,00

0,00

1.820.060.110.218,00

(30.303.426.000,00)

100,00

- 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DAERAH 70.259.466.152,63 70.170.531.036,90 99,87

6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

60.870.000.000,00 60.870.000.000,00 100,00

6 2 3 Pembayaran Pokok Utang 812.506.681,63 723.571.565,90 89,05

6 2 4 BLUD 8.576.959.471,00 8.576.959.471,00 100,00

PEMBIAYAAN NETTO 1.749.800.644.065,37 1.719.586.153.181,10 98.27

6 3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

2.441.106.388.275,65

-


a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar

Rp. 1.820.060.110.218,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.789.756.684.218,00

atau 98,34%. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

dianggarkan sebesar Rp. 1.820.060.110.218,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp. 1.820.060.110.218,00 atau sebesar 100 %, dan koreksi (Contra Pos) sebesar

(Rp. 30.303.426.000,00), koreksi (Contra Pos) dilakukan karena terdapat dana

hibah untuk bencana di Jawa Barat yang bersumber dari APBN sebesar

Rp. 30.303.426.000,00 yang tertuang dalam DIPA Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2009 Nomor : 0520.4/999-06.17/2009,

Revisi IV tanggal 16 Nopember 2009 yang masuk ke Rekening Kas Daerah.


b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar

Rp. 70.259.466.152,63 dan telah direalisasikan sebesar

Rp. 70.170.531.036,90 atau 99,87 % terdiri dari :

Penyertaan Modal dianggarkan sebesar Rp. 60.870.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp 60.870.000.000,00 atau 100%, digunakan untuk

Penyertaan Modal kepada :

PT. Jasa sarana Rp 54.750.000.000,-

PT. Tirta Gemah Ripah Rp. 6.120.000.000,-

Adapun rekapitulasi Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Provinsi

Jawa Barat per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Daftar Penyertaan Modal Kepada BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010

No Nama BUMD

Jumlah Penyertaan

Modal Per 1 Januari

2010

(Rp.)

Jumlah Penyertaan

Modal selama Tahun

Anggaran 2010

(Rp.)

Jumlah Penyertaan

Modal per 31

Desember 2010

(Rp.)

1 PT. Bank Jabar Banten 927.498.683.463,79 0,00 927.498.683.463,79

2 PT. Agronesia 221.080.000.000,00 0,00 221.080.000.000,00

3 PD. Agrobisnis dan

Pertambangan 72.771.688.651,00 0,00 72.771.688.651,00

4 PD. Jasa dan Kepariwisataan 48.413.799.592,00 0,00 48.413.799.592,00

5 PT. Jasa Sarana 162.250.000.000,00 54.750.000.000,00 217.000.000.000,00

6 PT. Tirta Gemah Ripah 3.300.000.000,00 6.120.000.000,00 9.420.000.000,00

7 BPR dan PDPK 88.700.000.000,00 0,00 88.700.000.000,00

8 PT. Askrida 530.000.000,00 0,00 530.000.000,00

1.524.014.171.706,00 60.870.000.000,00 1.585.414.171.706,79


Pembayaran pokok utang dianggarkan sebesar Rp. 812.506.681,63 dan telah

direalisasikan sebesar Rp. 723.571.565,90 atau 89,05 %, dengan pembayaran

utang tersebut seluruh utang Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lunas.

Pendanaan operasional BLUD RS AL IHSAN dianggarkan sebesar

Rp. 8.576.959.471,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 8.576.959.471,00

atau 100 %.

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN … · Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah

Documents