Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

8/2/2019 Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

1/20

K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h | III- 1111

LKPJ Bupati Pakpak Bharat, Tahun 2010

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAANKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAANKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAANKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN

KEUANGANKEUANGANKEUANGANKEUANGAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH

A.A.A.A. PENGELOLAAN PENDAPATANPENGELOLAAN PENDAPATANPENGELOLAAN PENDAPATANPENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH

Pengelolaan penerimaan Daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan

hati hati. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat

yang dapat menjamin seluruh penerimaan Daerah dapat terkumpul, diterima di kas

Daerah dan dicatat sesuai sistem akuntansi pemerintah Daerah.

Dalam hal ini pemerintah Daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern

yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang

telah ditetapkan. Perangkat yang digunakan harus mampu mendeteksi adakah

penerimaan yang tidak disetor ke kas Daerah dan disalah gunakan oleh

petugas/kolektor di lapangan. Disamping itu perlu ditinjau pula adanya para subjek

pajak Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya, pemberian sanksi penggelapan

pajak serta pemberian reward bagi subjek pajak yang melunasi kewajibannya tepat

waktu bahkan sebelum periode yang ditentukan.

Untuk meningkatkan minat para subjek pajak maka perlu dilakukan penyederhanaan

prosedur administrasi namun disisi lain prosedur pengendalian perlu ditingkatkan.

Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak

sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak Daerah, disisi lain

peningkatan prosedur pengendaliannya dimaksudkan untuk menjamin keamanan

dan akuntabilitas penerimaan Daerah.Dalam rangka otonomi Daerah maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah

melakukan kajian serius atas upaya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

sedangkan untuk penerimaan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan

diperlukan manajemen dan optimalisasi baik dalam alokasi maupun penggunaannya.

Walaupun pada saat ini pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan

pinjaman Daerah, namun alternatif ini hendaknya perlu dipertimbangkan secara

matang berhubung pengembalian pinjaman khususnya pinjaman jangka panjang

akan sangat membebani anggaran Daerah untuk jangka waktu yang cukup lama.

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam pengelolaan pendapatan Daerah telah

berupaya semaksimal mungkin untuk terus berupaya menggali maupun

mengoptimalkan potensi potensi yang ada. Disamping itu administrasi penerimaan

Daerah menyangkut prosedurnya telah beberapa kali mengalami penyederhanaan

untuk mempermudah para penyetor pajak maupun retribusi Daerah dalam

melakukan penyetoran. Adapun langkah nyata yang telah ditempuh antara lain

penerapan pelayanan satu atap dalam hal pengurusan berbagai macam perijinan


2/20



meliputi perdagangan, perindusrian maupun jasa pemborongan, jasa konsultan dan

jasa pelayanan lainnya. Sedangkan menyangkut peningkatan prosedur pengendalian

pengelolaan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat senantiasa dari

tahun ke tahun terus membenahi sistem dan mekanisme yang ada.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, disamping berupaya

memperbaiki data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dana perimbangan

Pusat maupun Propinsi melalui pengiriman data dan rekonsiliasi Dana

Perimbangan, maka arah dan kebijakan umum pendapatan Daerah adalah

mengintensifkan sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki Kabupaten

Pakpak Bharat, tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan tetap

menjaga penciptaan kondisi bagi pengembangan dunia usaha.

Sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam

melaksanakan fungsi pelayanan dasar bagi masyarakat, masih banyak

bergantung pada penerimaan Dari Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU,

DAK, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Adanya otonomi Daerah diharapkan dapat memacu Daerah menuju ke tingkat

kemampuan keuangan yang lebih baik, yang tercermin dengan semakin

meningkatnya Kapasitas Fiskal dan menyempitnya celah fiskal dari tahun ke

tahun.

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya

kesenjangan fiskal adalah dengan jalan intensifikasi pendapatan melalui upaya-

upaya:

1) Mengadakan kajian untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan

pajak, retribusi,dan upaya pelayanan dan pembenahan regulasi yang

bertujuan untuk meningkatkan kegiatan sektor swasta;

2) Menaikkan pendapatan dari pajak dan retribusi Daerah melalui peningkatan

self assesmentpajak, pencarian obyek pajak/ retribusi, dan meminimalisir

tingkat kebocoran;

3) Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan dan belanja

Daerah (revenue and spending administration);

4) Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil Dari Pajak Dan Bukan Pajak.

5) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerahyang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD

masih relatif rendah hanya berkisar 1,94 %. Untuk mengetahui posisi

komponen PAD sebagai sumber pendapatan Daerah, dengan menganalisis

rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya

terhadap rata-rata total penerimaan Daerah.


3/20



Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi Daerah adalah

besarnya pendapatan Daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian

pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu,

pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju

pembangunan di Daerah. Di dalam rangka memacu roda perekonomian

masyarakat dari segi administrasi pengelolaan pajak dan retribusi dilaksanakan

dengan pelayanan yang mudah dan cepat sehingga usaha ekonomi tersebut

diharapkan akan mampu memberikan kontribusi terhadap pemerataan

pendapatan masyarakat.

Dengan memperhatikan arah pendapatan di atas, maka kebijakan

ekstensifikasi pendapatan yang diambil yaitu:

1) Meningkatkan manajemen pengelolaan dan sistem akutansi pendapatan

Daerah sehingga terwujud kinerja yang efisien, efektif, transparan dan

akuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, baik pelayanan administrasi

maupun pelayanan kontra prestasi terhadap fasilitas-fasilitas yang

digunakan dan dipungut atas penggunaannya sehingga peran serta

masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan retribusi Daerah dapat

meningkat.

3) Peningkatan efektivitas pengawasan internal atas penyelenggaraan dan

proses pengelolaan pendapatan Daerah.

2. Target dan Realisasi PendapatanSumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan

Daerah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan Daerah

dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan tujuan

memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada

masyarakat.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah harus dilakukan secara

cermat dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Upaya untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (fiscal capacity) tidak hanya

dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat

dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya

peningkatan PAD tidak boleh memiliki dampak langsung terhadap penurunan

pendapatan kelompok masyarakat tertentu. Peningkatan Kapasitas Fiskal juga

harus mempertimbangkan Tata Kelola (governance) tentang keuangan Daerah,

karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru


4/20



akan menimbulkan masalah, sehingga arah kebijakan pengelolaan pendapatan

Daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yang meliputi fungsi perencanaan,

distribusi dan stabilisasi.

Perkembangan target dan capaian realisasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat selama Tahun Anggaran 2010 adalah dirinci dalam

tabel berikut ini:

Tabel.III.1Target Anggaran dan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2010

No UraianAnggaran Kontribusi

Terhadap

PendapatanTarget Realisasi Lebih/(Kurang) %

Pendapatan 230,927,338,404.00 233,935,451,589.25 3,008,113,185.25 101.30

1Pendapatan Asli

Daerah4,136,963,517.00 4,533,364,577.25 396,401,060.25 109.58 1.94

2Dana

Perimbangan213,755,923,027.00 217,108,249,224.00 3,352,326,197.00 101.57 92.81

3

Lain-Lain

PendapatanDaerah Yang

Sah

13,034,451,860.00 12,293,837,788.00 (740,614,072.00) 94.32 5.26

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah

Melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensisfikasi pendapatan daerah

sebagaimana tersebut di atas, secara keseluruhan untuk target pendapatan

tahun 2010 dapat terealisasi sebesar Rp. 233,935,451,589.25 bila dibandingkan

dengan targetnya yaitu sebesar Rp. 230,927,338,404. Dari realisasi penerimaan

tersebut pendapatan yang bersumber dari PAD mencapai 109.58 % sementara

yang bersumber dari Dana Perimbangan mencapai 101,57 % dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 94,32 %. Harus diakui bahwa

kontribusi Pendapatan Daerah yang terbesar berasal dari jenis Dana

Perimbangan yakni sebesar 92,81 %, sementara Pendapatan Asli Daerah hanya

memberi kontribusi sebesar 1,94 % dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah sebesar 5,26 %.

Secara rinci masing-masing jenis Pendapatan Daerah dijelaskan sebagai

berikut :

2.1 Pendapatan Asli Daerah.

Capaian penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari

target sebesar Rp. 4,136,963,517,- dengan realisasi mencapai Rp.

4,533,364,577.25,- atau 109,58 %, yang dapat digambarkan dalam tabel

sebagai berikut ;


5/20



Tabel. III.2Target Anggaran dan Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2010

No UraianAnggaran Kontribusi

Terhadap

PADTarget Realisasi Lebih/(Kurang) %

PENDAPATAN ASLI

DAERAH

4,136,963,517.00 4,533,364,577.25 396,401,060.25 109.58

1 Pajak Daerah 484,138,850.00 767,893,553.45 283,754,703.45 158.61 16.94

2 Retribusi Daerah 886,445,399.00 679,454,820.00 (206,990,579.00) 76.65 14.99

3

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

670,738,568.00 670,738,568.00 - 100.00 14.80

4Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah2,095,640,700.00 2,415,277,635.80 319,636,935.80 115.25 53.28


Dari capaian tersebut pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dari

target Rp. 484,138,850,- realisasi sebesar Rp. 767,893,553.45, - atau

158,61 %, sementara untuk Pendapatan Retribusi dari target Rp.886,445,399, - realisasi mencapai Rp. 679,454,820,- atau 76,65 % dan

pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

mencapai Rp. 670,738,568,- atau 100 % dari target Rp. 670,738,568,-

serta yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah mencapai Rp.

2,415,277,635.80,- atau 115,25 % dari target Rp. 2,095,640,700,- dari

data yang ada terlihat bahwa Retribusi Daerah belum dapat memenuhi

target sebagaimana yang telah ditetapkan.

Namun jika dilihat dari besarnya kontribusi masing masing jenis

terhadap total penerimaan PAD maka persentase tertinggi terdapat pada

jenis penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang

mencapai 53,28 % sedangkan kontribusi terendah diperoleh dari jenis

penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang hanya mencapai

14,80%.

Untuk lebih jelasnya perkembangan capaian dari masing masing jenis

PAD dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut :

2.1.1 Pajak Daerah.

Tabel. III.3Target Anggaran dan Capaian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2010

No Uraian

Anggaran Kontribusi

Terhadap

Pajak

DaerahTarget Realisasi Lebih/(Kurang) %

1 Pajak Daerah 484,138,850.00 767,893,553.45 283,754,703.45 158.61

1 Pajak Hotel 1,680,000.00 100,000.00 (1,580,000.00) 5.950.01

2 Pajak Restoran 302,463,200.00 527,636,478.45 225,173,278.45 174.4568.71


6/20



2 Pajak Hiburan 1,560,000.00 1,200,000.00 (360,000.00) 76.920.16

3 Pajak Reklame 18,435,650.00 23,150,175.00 4,714,525.00 125.573.01

4Pajak Penerangan

Jalan 60,000,000.00 138,316,580.00 78,316,580.00 230.53 18.01

5

Pajak Pengambilan

Bahan Galian

Golongan C 100,000,000.00 77,490,320.00 (22,509,680.00)

77.49

10.09


Dari tabel data tersebut realisasi penerimaan dari Pajak sebesar

Rp. 767,893,553.45,- atau 158,61 % hal telah melampaui target

sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh

karena terdapat beberapa jenis pajak yang realisasinya telah

melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan seperti

Pajak Penerangan Jalan yang mencapai 230,53 %, Pajak

Restoran mencapai 174,45 % serta Pajak Reklame mencapai

125,57 % sedangkan jenis pajak yang belum dapat melampaui

target antara lain Pajak Hotel hanya mencapai 5,95 %, Pajak

Hiburan 76,92 %, serta Pajak Pengambilan Bahan Galian

Golongan C 77,49 %. Jika dilihat dari besarnya kontribusi masing

masing jenis terhadap total penerimaan Pajak daerah maka

Pajak Restoran memberikan kontribusi yang tinggi terhadap

penerimaan Pajak Daerah yang mencapai 68,71 % sedangkan

kontribusi terendah diperoleh dari jenis penerimaan Pajak Hotel

yang hanya mencapai 0,01%.

2.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa

Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu. Total penerimaan

Retribusi daerah adalah sebesar Rp.679,454,820,- atau 91,47 %

dari target Rp. 886.445.399,- Untuk lebih jelasnya perkembangan

capaian penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4Target Anggaran dan Capaian Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2010

No Uraian AnggaranTarget Realisasi Lebih/(Kurang) %

2 Retribusi Daerah 886,445,399.00 679,454,820.00 (206,990,579.00) 76.65

1 Retribusi Jasa Umum 427,092,600.00 390,660,320.00 (36,432,280.00) 91.47

Retribusi PelayananKesehatan 119,250,000.00 213,032,970.00 93,782,970.00 178.64

Retribusi PenggantianBiaya KTP dan Akte Catatan

Sipil82,750,000.00 41,627,000.00 (41,123,000.00) 50.30


7/20



Retribusi Pelayanan Parkirdi Tepi Jalan Umum 10,080,000.00 9,240,000.00 (840,000.00) 91.67

Retribusi Pelayanan Pasar 51,060,000.00 54,245,750.00 3,185,750.00 106.24

Retribusi PenggantianPenggandaan Dokumen

Pengadaan Barang dan Jasa163,952,600.00 72,514,600.00 (91,438,000.00) 44.23

2 Retribusi Jasa Usaha 399,230,000.00 202,169,000.00 (197,061,000.00) 50.64

Retribusi PemakaianKekayaan Daerah

355,660,000.00 166,023,000.00 (189,637,000.00) 46.68

Retribusi PasarGrosir/Pertokoan 360,000.00 360,000.00

-100.00

Retribusi Terminal 2,500,000.00 2,750,000.00 250,000.00 110.00

Retribusi Rumah PotongHewan

210,000.00 210,000.00 - 100.00

Retribusi Penjualan

Produksi Usaha Daerah 40,500,000.00 32,826,000.00 (7,674,000.00) 81.05

3Retribusi Perizinan

Tertentu 60,122,799.00 86,625,500.00 26,502,701.00 144.08

Retribusi Izin MendirikanBangunan 18,828,000.00 35,225,800.00 16,397,800.00 187.09

Retribusi IzinGangguan/Keramaian 15,784,799.00 21,569,700.00 5,784,901.00 136.65

Retribusi SIUP/TDP 12,020,000.00 14,720,000.00 2,700,000.00 122.46

Retribusi Izin UsahaIndustri 640,000.00 640,000.00

-100.00

Retribusi Izin UsahaKonstruksi 9,150,000.00 10,450,000.00 1,300,000.00 114.21

Retribusi IzinPertambangan Bahan

Galian Gol. "C"400,000.00 400,000.00

-100.00

Retribusi Izin PemanfaatanKayu Rakyat 2,100,000.00 2,270,000.00 170,000.00 108.10

Retribusi Izin Penutupan

Jalan 500,000.00 650,000.00 150,000.00 130.00

Retribusi Izin

Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan700,000.00 700,000.00

-100.00


Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Realisasi Retribusi Jasa

Umum mencapai 91,47 %, Retribusi Jasa Usaha mencapai 50,64

% dan Retribusi Jasa Perijinan tertentu mencapai 144,08 %.

Walaupun secara total realisasi retribusi daerah mencapai target

yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa jenis

retribusi yang mencapai target. Dari 19 jenis Retribusi Daerah

yang mencapai target sebanyak 14 jenis retribusi sementara yang

belum mencapai target sebanyak 5 jenis retribusi.

2.1.3. Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Capaian penerimaan bagian hasil pengelolaan kekayaan daerah

dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 670,738,568,- realisasi

mencapai Rp. 670,738,568,- atau 100 %. Untuk jelasnya Jenis


8/20



penerimaan dari Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dapat

dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel III.5Target Anggaran dan Capaian Realisasi Bagian Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Tahun 2010

No UraianAnggaran

Target Realisasi Lebih/(Kurang) %

3Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan 670,738,568.00 670,738,568.00- 100.00

1

Bagian Laba Atas

Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

670,738,568.00 670,738,568.00-

100.00


2.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Capaian penerimaan lain lain pendapatan asli daerah dari target

yang ditetapkan sebesar Rp. 2.095.640.700,- terealisasi sebesar

Rp. 2.415.277.635,80,- atau 115,25 %. Untuk jelasnya jenis

penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada

tabel berikut ini ;

Tabel III.6Target Anggaran dan Capaian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah Tahun 2010

No UraianAnggaran


1Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah 2,095,640,700.00 2,415,277,635.80 319,636,935.80115.25

1Hasil Penjualan Aset Daerahyang Tidak Dipisahkan 40,500,000.00 29,367,000.00 (11,133,000.00)

72.51

2 Penerimaan Jasa Giro 2,000,000,000.00 1,429,997,494.00 (570,002,506.00) 71.50

3Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah (TGR)-

202,869,925.00 202,869,925.00-

4

Pendapatan Denda

Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

-115,974,536.80 115,974,536.80

-

5Pendapatan Dari

Pengembaliaan

-

618,219,917.00 618,219,917.00

-

6 Penerimaan Lain-lain 55,140,700.00 18,848,763.00 (36,291,937.00) 34.18


Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan jasa giro

selang tahun anggaran 2010 capaiannya sangat tinggi yakni

115,25 % dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan


9/20



terdapat komponen penerimaan yang sebelumnya diprediksi

target anggaran 0 namun dalam pelaksanaannya memperoleh

realisasi yang capaiannya cukup tinggi. Komponen penerimaan

tersebut antara lain penerimaan bunga deposito sebesar Rp.

102.063.356,- penerimaan dari Tuntutan ganti kerugian daerah

sebesar Rp. 202,869,925,- Pendapatan denda dari keterlambatan

pekerjaan sebesar Rp. 115,974,536.80,- pendapatan dari

pengembalian sebesar Rp. 618,219,917,-.

2.2. Dana Perimbangan.

Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa dana

perimbangan yang merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat

yang masih mendominasi total penerimaan daerah. Tahun Anggaran 2010

jumlah penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan mencapai

Rp. 410.158.375.656,- atau 100,74% dari target yang ditetapkan sebesar

Rp. 407.150.306.585,- Adapun dana perimbangan yang teranggarkan

pada Tahun 2010 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini ;

Tabel III.7Target Anggaran dan Capaian Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2010

No Uraian

Anggaran KontribusiTerhadap

Dana

PerimbanganTarget Realisasi Lebih/(Kurang) %

1DANA

PERIMBANGAN 213,755,923,027.00 217,108,249,224.00 3,352,326,197.00 101.57 92.81

1

Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

21,364,878,027.00 24,717,204,224.003,352,326,197.00 115.69 11.38

1 Bagi Hasil Pajak 20,915,259,369.00 24,228,421,409.00 3,313,162,040.00 115.84 98.02

Bagi Hasil dari

Pajak Bumi dan

Bangunan15,469,627,750.00 19,358,951,878.00 3,889,324,128.00 125.14

Bagi Hasil dari

Bea Perolehan

Hak Atas Tanahdan Bangunan

3,023,553,732.00 2,756,700,777.00 (266,852,955.00) 91.17

Bagi Hasil dari

PajakPenghasilan

Pasal 25, Pasal

29 WP Orang

Pribadi dan PPhPasal 21

2,322,077,887.00 2,012,768,754.00 (309,309,133.00) 86.68

Bagi Hasil dariPajak Cukai

100,000,000.00100,000,000.00

-100.00

2

Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber

Daya Alam

449,618,658.00 488,782,815.00 39,164,157.00 108.71 0.23

Bagi Hasil dari

Iuran Hak

Pengusahaan

Hutan

26,515,166.00 256,634,609.00 230,119,443.00 967.88


10/20



Bagi Hasil dari

Pungutan HasilPerikanan

241,448,692.00133,334,511.00 (108,114,181.00) 55.22

Bagi Hasil dariPertambangan

Minyak Bumi

54,092,000.00 64,496,232.00 10,404,232.00 119.23

Bagi Hasil dariPertambangan

Gas Bumi

96,222,000.00 27,191,514.00 (69,030,486.00)

28.26 Bagi Hasil dari

Pertambangan

Umum

31,340,800.00 7,125,949.00(24,214,851.00) 22.74

2Dana Alokasi

Umum167,780,345,000.00 167,780,345,000.00 - 100.00 77.28

3Dana Alokasi

Khusus24,610,700,000.00 24,610,700,000.00 -

100.00 11.34


Dari 3 komponen penerimaan yang berasal dari dana perimbangan

masing-masing Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU serta DAK, prosentase

realisasi paling tinggi adalah dari komponen penerimaan yang berasal dari

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yakni sebesar 115,69 %. Dari capaian

tersebut penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak mencapai

115,84 % sementara untuk penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil

Bukan Pajak mencapai 108,71 %.-, jika dilihat dari besarnya kontribusi

masing masing komponen penerimaan terhadap total penerimaan Dana

Perimbangan maka penerimaan yang berasal dari DAU memberikan

kontribusi yang tinggi mencapai 77,28 % sementara penerimaan yang

berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak memberikan kontribusi mencapai

11,38 % dan DAK sebesar 11,34 %.

2.3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Penerimaan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi cukup besar

terhadap APBD setelah Dana Perimbangan yakni sebesar 5,26 %.

Komponen pendapatan yang berasal dari Pos ini antara lain Dana Bagi

Hasil Pajak Provinsi dan Dana Penyesuaian, serta Bantuan Keuangan Dari

Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya, dengan total capaian realisasi

sebesar Rp. 12,293,837,788,- atau 94,32 % dari target anggaran Rp.

13,034,451,860,-. Untuk jelasnya capaian masing-masing koponen

penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut ini ;


11/20



Tabel III.8Target Anggaran dan Capaian Realisasi Lain-lain Daerah yang sah

Tahun 2010

No UraianAnggaran


1

LAIN-LAIN

PENDAPATAN DAERAHYANG SAH 13,034,451,860.00 12,293,837,788.00 (740,614,072.00) 94.32

1

Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah

Lainnya

3,597,459,260.00 2,548,371,188.00 (1,049,088,072.00)70.84

Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi 3,597,459,260.00 2,548,371,188.00 (1,049,088,072.00)70.84

Bagi Hasil dari PajakKendaraan Bermotor 785,350,156.00 780,407,525.00 (4,942,631.00) 99.37

Bagi Hasil dari Bea Balik

Nama Kendaraan

Bermotor629,268,222.00 629,268,222.00

-100.00

Bagi Hasil dari Pajak

Bahan Bakar KendaraanBermotor

2,012,157,000.00 987,685,437.00 (1,024,471,563.00) 49.09

Bagi Hasil dari PajakPengambilan dan

Pemanfataan Air Bawah

Tanah

54,335,482.00 34,661,604.00 (19,673,878.00) 63.79

Bagi Hasil dari Pajak

Pengambilan dan

Pemanfaatan Air

Permukaan

116,348,400.00 116,348,400.00-

100.00

2Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus5,004,532,600.00 5,888,857,600.00 884,325,000.00 117.67

3

Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau

Pemerintah Daerah

Lainnya

4,432,460,000.00 3,856,609,000.00 (575,851,000.00)87.01

Bantuan Keuangan dariProvinsi 4,432,460,000.00 3,856,609,000.00 (575,851,000.00) 87.01


3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah

daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi saat ini

banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya

meningkatkan penerimaan daerah, antara lain :1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah ( fiscal need) yang tidak seimbang

dengan kapasitas fiskal ( fiscal capasity) yang dimiliki daerah.

2. Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil sehingga

volume Pendapatan Asli Daerah dirasa masih sangat kurang.

3. Kualitas layanan Public yang Belum efektif dan maksimal menyebabkan

produk layanan Public yang sebenarnya dapat dijual kemasyarakat kurang


12/20



direspon secara positif, bahkan keadaan tersebut juga berakibat pada

keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

4. Sistem Perpajakan Pusat tidak memberikan peluang kepada daerah untuk

memungut pajak lain karena selalu terbentur pada permasalahan pajak

ganda (tumpang tindih)

5. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam perpajakan (Tax Assigment)

tidak selalu dapat disesuaikan dengan pemberian kewenangan dalam

tanggung jawab pengeluaran (expenditure assigment) yang artinya,

kebutuhan pengeluaran daerah tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari pajak

daerah atau PAD.

6. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat

memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya

PAD.

7. Jenis retribusi yang tidak efektif diakibatkan oleh karena jenis retribusi

tersebut tidak diikuti oleh penyediaan jasa maupun sarana pelayanan bagimasyarakat.

Fakta menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis retribusi yang ditetapkan

dengan PERDA yang kurang memberikan kontribusi terhadap PAD.

Solusi

Permasalahan diatas ditanggulangi dengan melakukan upaya-upaya sebagai

berikut :

1. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada

Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat

dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai.2. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang mulai dari

tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi.

3. Secara bertahap membangun serta memperbaiki dan melengkapi fasilitas

sarana dan prasarana penunjang peningkatan pengelolaan pendapatan

daerah.

4. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin

agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.

5. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan

daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah

akan lebih tinggi.

6. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya intensifikasi

dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan pajak dan

retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif

7. Peningkatan kualitas Pelayanan publik antara lain peningkatan peran

pemerintah daerah dalam bidang perijinan.


13/20



8. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh multiplayer

kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek

pendapatan daerah.

9. Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan dalam

Perda pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mengkaji

ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang

efektif.

10.Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan

daerah melalui sistem pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas

pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan

jumlah pendapatan daerah.

B.B.B.B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAHPENGELOLAAN BELANJA DAERAHPENGELOLAAN BELANJA DAERAHPENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan

pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung

tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu :

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat

2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah

3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi

dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya, untuk dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

sumber daya daerah, maka anggaran daerah sebagai salah satu alat kebijakan

pemerintah daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sudah

selayaknya diarahkan seoptimal mungkin dengan penerapan efisiensi dan efektivitas

dalam pengalokasiannya.

Setiap daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya

diwajibkan melakukan penyusunan anggaran sebagai salah satu dokumen

perencanaan daerah yang berfungsi sebagai acuan ataupun pedoman dikarenakan

beberapa alasan yaitu :

1) Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan

pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan

kualitas hidup masyarakat.2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang

tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya.

3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah

bertanggungjawab pada rakyat, dimana hal ini dapat dilihat dalam besaran alokasi

anggaran yang langsung diarahkan pada kepentingan masyarakat dan publik.


14/20



Khusus untuk penetapan anggaran belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pakpak

Bharat telah berupaya mengarahkan pengalokasian anggaran agar dari tahun ke

tahun dapat lebih berpihak kepada kepentingan rakyat melalui pelaksanaan program

dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

1. Kebijakan Umum Keuangan DaerahSebelum anggaran daerah disusun maka Pemerintah Daerah perlu menyusun arah

kebijakan keuangan daerah yang sekaligus merupakan cerminan dari arah

kebijakan umum anggaran daerah. Proses perencanaan APBD pada saat ini lebih

menekankan pada pendekatan bottom-up planning dengan tetap memperhatikan

arah kebijakan serta prioritas pembangunan pemerintah pusat dalam rangka

harmonisasi kegiatan pembangunan atar Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya arah kebijakan umum keuangan daerah ditetapkan setelah proses

penjaringan aspirasi dilaksanakan. Tahapan selanjutnya mengharuskan tim

perumus anggaran eksekutif dan legislatif untuk menyusun arah kebijakan umum

anggaran untuk seterusnya menetapkan skala prioritas program kegiatan.

Penetapan skala prioritas dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya

yang dihadapkan dengan banyaknya kebutuhan yang ditampung dalam

penjaringan aspirasi.

Pada tahun 2010 kebijakan umum keuangan daerah Kabupaten Pakpak Bharat

diarahkan untuk menanggulangi isu isu strategis yang memerlukan penanganan

pemerintah daerah. Antara lain isu isu strategis tersebut adalah :

1) Jumlah penduduk miskin masih relatif besar

2) Masih rendahnya produksi dan produktivitas sektor pertanian

3) Penduduk masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan

dan kesehatan serta kualitas pelayanan publik masih rendah.

4) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi

5) Proses desentralisasi masih belum berjalan sepenuhnya

6) Kondisi perekonomian global saat ini masih jauh berbeda

7) Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan dan masih belum optimalnya

peran sektor swasta dalam pemberdayaan masyarakat.

Memperhatikan permasalahan tersebut diatas maka alokasi anggaran belanja

daerah tahun 2010 diarahkan pada program dan kegiatan dalam rangkapenuntasan permasalahan tersebut di atas.

2. Target dan Realisasi Belanja

Sesuai data yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan

bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010, realisasi Belanja

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tercatat sebesar Rp. 231.573.004.143,- atau


15/20



sebesar 92,13 % dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 251.368.844.804,-

atau terjadi penghematan sebesar Rp. 19.795.141.439,90,-. Dari jumlah ini

117.032.027.330,- atau 92,63 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar

Rp. 126.339.844.804,90 atau terjadi penghematan sebesar Rp.

9,307,817,474.90,-. Sedangkan realisasi untuk Belanja Langsung adalah sebesar

Rp. 114.540.976.813,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.

125.028.300.773,- atau terjadi penghematan sebesar Rp. 10.487.323.960,-.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi belanja daerah tahun

2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.9Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010

No UraianAnggaran


BELANJA 251,368,145,577.90 231,573,004,143 19,795,141,434.90 92.13

1.BELANJA TIDAKLANGSUNG

126,339,844,804.90 117,032,027,330 9,307,817,474.90 92.63

1 Belanja Pegawai 97,576,387,393.90 91,827,217,876 5,749,169,517.90 94.11

2 Belanja Hibah 10,473,280,778 10,336,539,154 136,741,624.00 98.69

3 Belanja Bantuan Sosial 13,535,776,633 11,055,481,300 2,480,295,333.00 81.68

4Belanja BantuanKeuangan KepadaPemerintaha Desa

3,754,400,000 3,754,400,000 - 100.00

5 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 58,389,000 941,611,000.00 5.84

2.BELANJALANGSUNG

125,028,300,773 114,540,976,813 10,487,323,960 91.61

1 Belanja Pegawai 5,401,359,550 4,993,909,500 407,450,050 92.46

2Belanja Barang danJasa

63,507,958,741 56,606,657,711 6,901,301,030 89.13

3 Belanja Modal 56,118,982,482 52,940,409,602 3,178,572,880 94.34


2.1. Belanja Pegawai

Dapat dijelaskan bahwa Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai

yang terealisasi sebesar Rp. 117.032.027.330,- atau 92,63 % dari total

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 126.339.844.804,90 atau terjadi

penghematan sebesar Rp. 9,307,817,474.90,-. Belanja ini ditujukan untuk

pembayaran gaji PNS, Pejabat Negara, Tunjangan Representasi DPRD,

Tambahan Penghasilan, serta Operasional Kepala Daerah dan DPRD.

Adapun jenis belanja ini mencapai 39,65 % dari total realisasi Belanja

Daerah.


16/20



2.2 Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 10.336.539.154,-

atau 94,11 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.473.280.778,-

atau terjadi penghematan sebesar Rp. 136.741.624,-. Belanja Hibah pada

tahun 2010 ditujukan untuk, Operasional KONI, KPUD, Polres dan Panwaslu

dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Belanja ini

mencapai 4,46 % dari total realisasi Belanja Daerah.

2.3 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dari anggaran sebesar Rp. 13.535.776.633,- dengan

realisasi sebesar Rp. 11.055.481.300,- atau mencapai 81,68 % dari alokasi

yang tersedia pada tahun 2010 sehingga terjadi penghematan sebesar Rp.

2.480.295.333,-. Belanja ini ditujukan untuk membantu Organisasi

Kemasyarakatan, Partai Politik, Keagamaan, Kemahasiswaaan, Kepemudaan

Dan Olah Raga, Organisasi Profesi Serta Bantuan Keuangan Lainnya. Belanja

ini mencapai 4,77 % dari total realisasi Belanja Daerah.

2.4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dari anggaran

sebesar Rp. 3.754.400.000,- dengan realisasi 100 %. Belanja ini ditujukan

untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Belanja ini mencapai 1,62 % dari total

realisasi Belanja Daerah.

2.5 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dari anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-

direalisasikan sebesar Rp. 58.389.000,- atau sebesar 5,84 % dari total

alokasi anggaran yang tersedia. Dari total realisasi Belanja Daerah, belanja

tidak terduga mencapai realisasi sebesar 0,03 % dari total Belanja Daerah.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja Tidak

Langsung Tahun Anggaran 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.10Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2010

No UraianAnggaran


1.BELANJA TIDAKLANGSUNG

126,339,844,804.90 117,032,027,330 9,307,817,474.90 92.63

1 Belanja Pegawai 97,576,387,393.90 91,827,217,876 5,749,169,517.90 94.11

2 Belanja Hibah 10,473,280,778 10,336,539,154 136,741,624.00 98.69


17/20



3 Belanja Bantuan Sosial 13,535,776,633 11,055,481,300 2,480,295,333.00 81.68

4Belanja BantuanKeuangan KepadaPemerintaha Desa

3,754,400,000 3,754,400,000 - 100.00

5 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 58,389,000 941,611,000.00 5.84


Untuk melihat gambaran perbandingan antara target dan realisasi Belanja

Tidak Langsung per SKPD Tahun Anggaran 2010 dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel III.11Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung Per SKPD

Tahun 2010

No SKPD

BELANJA TIDAK LANSUNG SISA

ANGGARAN

(Rp)

Persentase

(%)Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah2,509,015,000 2,381,876,035 (127,138,965) 94.93

2Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah286,102,377.90 234,337,382 (51,764,996) 81.91

3 Sekretariat Daerah 5,968,010,459 5,185,222,197 (782,788,262) 86.88

4 Sekretariat DPRD 1,151,194,419 1,094,675,300 (56,519,119) 95.09

5 Inspektorat Kabupaten 1,312,845,483 1,277,716,695 (35,128,788) 97.32

6Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah1,492,267,718 1,414,725,670 (77,542,048) 94.80

7

Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Pemerintahan

Desa, Perempuan Dan KB

1,308,722,888 1,190,250,893 (118,471,995) 90.95

8

Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan Dan

Kehutanan

2,651,768,295 2,200,177,817 (451,590,478) 82.97

9Badan Penanggulangan

Bencana Daerah159,300,000 98,000,000 (61,300,000) 61.52

10Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah31,461,194,996 27,120,288,627 (4,340,906,369) 86.20

11 Dinas Pendidikan 47,657,074,681 46,509,523,490 1,147,551,191) 97.59

12 Dinas Kesehatan 7,892,204,210 7,604,521,953 (287,682,257) 96.35

13 Dinas Pekerjaan Umum 2,568,518,295 2,292,281,687 (276,236,608) 89.25

14 Dinas Pertanian DanPerkebunan 2,122,377,850 1,946,170,388 (176,207,462) 91.70

15

Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi Dan

Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah

1,735,454,281 1,648,348,847 (87,105,434)94.98

16Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi 1,297,664,364 1,222,848,851 (74,815,513)94.23


18/20



17

Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Perhubungan, Pertamanan Dan

Kebersihan1,351,695,468 1,224,181,411 (127,514,057)

90.57

18Dinas Kehutanan, Lingkungan

Hidup Dan Pertambangan 1,780,449,744 1,590,870,105 (189,579,639)89.35

19Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil 271,962,228 132,892,862 (139,069,366)48.86

20 Kantor Kepegawaian Daerah 887,351,976 841,509,256 (45,842,720) 94.83

21Kantor Kependudukan Dan

Catatan Sipil 545,221,940 540,030,187 (5,191,753)99.05

22

Kantor Pelayanan Perijinan

Satu Pintu Dan Penanaman

Modal

512,542,133 472,937,829 (39,604,304) 92.27

23 Satuan Polisi Pamong Praja 731,413,722 665,988,316 (65,425,406) 91.05

24 Kecamatan Salak 906,880,260 831,516,714 (75,363,546) 91.69

25 Kecamatan Kerajaan 947,541,937 892,805,972 (54,735,965) 94.22

26Kecamatan Sitellu Tali Urang

Jehe757,179,358 718,015,924 (39,163,434) 94.83

27

Kecamatan Pergetteng-Getteng

Sengkut 726,748,000 700,923,235 (25,824,765) 96.45

28 Kecamatan Pagindar 614,643,709 541,300,927 (73,342,782) 88.07

29 Kecamatan Siempat Rube 546,240,237 505,218,500 (41,021,737) 92.49

30 Kecamatan Tinada 748,031,680 718,268,108 (29,763,572) 96.02

31Kecamatan Sitellu Tali Urang

Julu693,570,026 653,968,039 (39,601,987) 94.29

32Rumah Sakit Umum Daerah

Salak2,744,657,070 2,580,634,113 (164,022,957) 94.02

TOTAL 126,339,844,804.90 117,032,027,330 (9,307,817,475) 92.63

2.6 Belanja Pegawai

Selanjutnya untuk Belanja Pegawai untuk keperluan Pembayaran Honor

PNS, Non PNS, Beasiswa Serta Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan

Teknis sebesar Rp. 4.995.959.500,-. dari anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp. 5.401.359.000,- atau 92,46 % sehingga terdapat penghematan sebesar

Rp.10.487.323.960,- dari alokasi anggaran yang tersedia untuk belanja ini.

Jika dilihat dari total realisasi Belanja Daerah maka jenis Belanja Pegawai

mencapai 2,16 % dari total realisasi Belanja Daerah.

2.7 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.

63.507.958.741,- dengan realisasi mencapai angka Rp. 56.636.543.011,-

atau dengan sebesar 88,49% sehingga terjadi penghematan sebesar Rp.

6.871.415.730,- dari anggaran yang ada. Alokasi Belanja Barang Dan Jasa

mencapai 24,44 % dari total realisasi Belanja Daerah. Belanja Barang Dan

Jasa diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Satuan


19/20



Kerja antara lain dalam Bentuk Belanja Bahan Habis Pakai Kantor, Jasa

Kantor, Premi Asuransi, Perawatan Kendaraan Bermotor, Keperluan Barang

Cetakan Dan Penggandaan, Belanja Sewa, Makan Minum, Pakaian Dinas

Dan Perjalanan Dinas.

2.7 Belanja Modal

Belanja Modal mencapai realisasi sebesar Rp. 52.908.474.302,- dari

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 56.118.982.482,- atau sebesar 94,34

% dari alokasi yang tersedia sehingga terjadi penghematan sebesar

Rp.3.210.508.180,- . Belanja ini ditujukan untuk pelaksanaan program dan

kegiatan yang bersifat fisik dan menambah volume Aset Daerah. Belanja

Modal ditujukan untuk Pengadaan Tanah, Alat Berat Dan Alat Angkut Darat

Dan Air, termasuk didalamnya Alat Pengolahan Pertanian, Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor, Pengadaan Komputer, Meubelair, Alat Kedokteran,

Kontruksi Jalan, Jaringan Dan Irigasi, Pengadaan Buku Serta Hewan TernakDan Tanaman. Belanja ini mencakup 26,76% dari total realisasi belanja

daerah.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat penghematan

Belanja Daerah sebesar Rp. 19.795.141.434,90,-dari Total Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2010 dan bila jika diperhadapkan dengan jumlah

pendapatan daerah terjadi selisih lebih jumlah pendapatan terhadap belanja

yang mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. 2.362.447.446,25,-

dalam laporan realisasi APBD Tahun 2010.

Tabel III.12Target Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010

No UraianAnggaran


2.BELANJALANGSUNG

125,028,300,773 114,540,976,813 10,487,323,960 91.61

1 Belanja Pegawai 5,401,359,550 4,993,909,500 407,450,050 92.46

2Belanja Barang danJasa

63,507,958,741 56,606,657,711 6,901,301,030 89.13

3 Belanja Modal 56,118,982,482 52,940,409,602 3,178,572,880 94.34


Untuk melihat besaran Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja

Langsung Per SKPD Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel III.12 dan Tabel

III.13 berikut;


20/20



3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait

belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali diperhadapkan akan

tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas

fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal.

Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas

pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar

dalam merealisasikannya.

Solusi

Olehnya menghadapi situasi ini ini diperlukan penangan ataupun solusi sebagai

upaya pemecahan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak

kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar pula.

2. Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik

ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan

lain.

3. Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk

standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi

dalam penganggaran belanja daerah.

4. Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing masing

kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan

kegiatan.5. Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil karena tidak

selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

Bab III Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Documents