C. AKUNTABILITAS KEUANGAN - gunungkidulkab.go.id · C.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013

253

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

C.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan bagian dari

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dalam rangka pemberian layanan

publik yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat

adil, makmur, dan sejahtera. Kebijakan implementasi Otonomi Daerah di Indonesia

memberikan perubahan mendasar bagi restrukturisasi pemerintahan daerah yaitu

dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah

untuk mengelola daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat masing-

masing daerah.

Pengelolaan keuangan di daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan

negara, karena pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan

subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan dan merupakan

elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mendukung

tercapainya pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta sinergis dan

terintegrasi antara pusat dan daerah, telah diterbitkan beberapa regulasi peraturan

perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);


254

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nmor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan-undangan tersebut di atas

telah disusun berbagai regulasi sebagai peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan

terpadu yang memuat beberapa kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dengan maksud

untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam

penerapannya. Beberapa peraturan pelaksanaan terkait dengan pengelolaan keuangan

daerah dan menjadi pedoman pokok bagi penyelenggara pemerintahan di daerah yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain peraturan pokok tersebut telah

pula disusun beberapa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan

pengelolaan keuangan daerah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang SAP, dan peraturan lainnya sebagai pedoman yang harus diacu oleh pemerintah

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai amanat dari peraturan

perundangan tersebut untuk Kabupaten Gunungkidul telah disusun beberapa peraturan

daerah dan peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dengan telah ditetapkannya peraturan perundangan di bidang pengelolaan

keuangan tersebut maka antara perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat

terintegrasi menuju pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien melalui

perencanaan penganggaran yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan berbasis

kinerja dan berorientasi kepada prestasi kerja dimana antara kebijakan, sasaran,

masukan, keluaran, dan hasil merupakan satu kesatuan yang terpadu. Pelaksanaan

anggaran diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

merupakan instrumen yang mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di daerah.

Penyusunan anggaran pada dasarnya bertujuan untuk memberikan arah

kebijakan perekonomian yang menyelaraskan antara kebijakan ekonomi makro,

sumber daya yang tersedia, dan mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai

dengan kebijakan pemerintah dan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam


255

mempersiapkan kondisi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik.

Dengan pelaksanaan anggaran yang berpedoman pada prestasi kerja/hasil mengandung

maksud bahwa setiap penyelenggara negara/pemerintahan berkewajiban untuk

bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya, yaitu dari sisi

pendapatan merupakan perkiraan penerimaan yang terukur dan rasional yang dapat

dicapai dari setiap sumber pendapatan. Sedangkan untuk belanja merupakan batas

tertinggi pengeluaran yang harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya

agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pelayanan publik

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah dikelompokkan dalam

belanja tidak langsung dan belanja langsung, dimana belanja tidak langsung adalah

belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program

dan kegiatan atau input yang digunakan tidak secara langsung dapat diukur dengan

outputnya sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu input yang digunakan

berkaitan dengan output yang dihasilkan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung

jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara tertib adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat

waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan

daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan

dengan membandingkan keluaran dan hasil.

4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu

atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat

harga yang terendah.

6. Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya

tentang keuangan daerah.

7. Bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan.


256

8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau

keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.

9. Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan

proporsional.

10. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk

pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik

dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan kebijakan umum pengelolaan

keuangan daerah diarahkan untuk dapat mendukung program-program yang berkaitan

dengan upaya pencapaian visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai

pelaksanan RPJMD, setiap tahun disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan RKPD dan

pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun,

Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas bersama

DPRD menjadi Kesepakatan KUA dan PPAS dan menjadi dasar dalam penyusunan

rancangan APBD.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, diuraikan berbagai permasalahan dan

tantangan pokok pembangunan yang masih dihadapi bangsa Indonesia pada tahun

2013. Secara nasional tantangan dan masalah utama yang masih dihadapi pada tahun

2013 yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dalam rangka terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi terkait dengan struktur birokrasi,

otonomi daerah, sumber daya manusia aparatur, regulasi, dan sinergi pusat dan

daerah, penegakan hukum, dan data kependudukan.

2. Pendidikan, permasalahannya antara lain: (i) belum meratanya kesempatan

memperoleh pendidikan; (ii) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan masih

rendahnya daya saing pendidikan; (iii) masih rendahnya profesionalisme guru dan

belum meratanya distribusi guru; (iv) terbatasnya kualitas sarana dan prasarana

pendidikan; (v) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa; (vi) belum

efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan (vii) belum terwujudnya

pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.


257

3. Kesehatan, permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (i) masih rendahnya

akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas yang

ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi

masyarakat; (ii) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai

dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan

penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (iii)

masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang

merata terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dan daerah

bermasalah kesehatan; (iv) masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk

memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama

bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; (v) masih rendahnya

ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat,

mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri; dan

(vi) masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi.

4. Penanggulangan Kemiskinan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) masih

tingginya disparitas jumlah dan persentase penduduk miskin antara daerah

Jawa/Bali dengan daerah lainnya di Indonesia serta masih tingginya disparitas

tingkat kemiskinan antara kawasan perkotaan dan perdesaan; (ii) ketidaktepatan

penetapan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan; (iii) semakin

berkurangnya jumlah Tanah Obyek Reforma Agraria yang berupa tanah terlantar

dan kawasan hutan; (iv) pada Klaster IV Program Pro-Rakyat di tahun 2012, belum

adanya kesesuaian antara sisi permintaan (kelompok sasaran program) dan sisi

penawaran (fasilitas yang akan dibangun); (v) belum sempurnanya penentuan

lokasi Program Rumah Murah dan Sangat Murah untuk masyarakat nelayan dan

miskin perkotaan; dan (vi) belum adanya keterpaduan dan sinergi antara Program

Rumah Murah dan Sangat Murah dengan program terkait lainnya, seperti

penyediaan PSU (listrik, air minum, sanitasi, jalan, sarana sosial, sarana ekonomi),

kredit mikro perumahan, dan pemberdayan ekonomi masyarakat.

5. Ketahanan Pangan, permasalah dan tantangan yang dihadapi antara lain: (i)

ketersediaan lahan dan air irigasi yang semakin terbatas untuk pengembangan

komoditas pangan dan perikanan; (ii) terjadinya overfishing; (iii) sistem

penyediaan input produk siperti pupuk, induk dan benih, bibit ternak/ikan, serta

pakan, yang masih perlu sempurnakan; (iv) dukungan infrastruktur pertanian,

perikanan dan kelautan yang relatif masih terbatas dan terkendala dengan kondisi

iklim ekstrim; (v) masih lemahnya penerapan dan diseminasi hasil penelitian dan

pengembangan pertanian dan perikanan dalam mendukung peningkatan produksi,

produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk; (vi) aksesibilitas petani terhadap


258

sumber pembiayaan masih lemah dan cenderung terkendala dengan persyaratan

administrative; (vii) dampak perubahan iklim yang mempengaruhi budidaya dan

hasil produksi; (viii) peran penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang

masih rendah terhadap upaya diseminasi dan peningkatan produksi; (ix) distribusi

bahan pangan antar wilayah yang terkendala dengan kondisi geografis dan iklim;

(x) aksesibilitas masyarakat miskin terhadap bahan pangan sangat rentan

dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan; (xi) kerentanan penduduk terhadap rawan

pangan akibat ancaman kegagalan produksi dan terhambatnya distribusi; dan (xii)

proses diversifikasi pangan yang berjalan lambat, yang diantaranya ditunjukkan

masih tingginya konsumsi beras penduduk per kapita serta rendahnya tingkat

konsumsi bahan pangan sumber protein.

6. Infrastruktur, permasalahan pokok yang dihadapi terkait dengan pengendalian

banjir, penyediaan air baku pembangunan transportasi, perumahan, komunikasi dan

informatika, penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan

swasta (KPS), dan penyelenggaraaan Penataan Ruang.

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha, permasalahan terbagi kedalam dua faktor yaitu

ekternal dan internal; Faktor eksternal antara lain: (i) kondisi perekonomian dunia

tahun 2013 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2012, namun masih

akan diliputi dengan resiko; (ii) Permintaan dunia diperkirakan akan lebih baik dari

tahun 2012, tetapi belum sepenuhnya pulih; dan (iii) Harga minyak dunia yang

cenderung naik karena konflik di Iran. Sedangkan faktor internal antara lain: (i)

rendahnya peringkat Indonesia dalam survei Doing Business dari IFC Bank Dunia

dan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business); (ii)

masih tingginya biaya logistik antar wilayah di Indonesia; dan (iii) kondisi pasar

kerja yang belum menunjukkan perbaikan.

8. Energi, permasalahan dan tantangannya bermuara pada 4 isu strategis yaitu: (i)

peningkatan ketersediaan energi; (ii) diversifikasi energi; (iii) efisiensi penggunaan

energi; dan (iv) pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, permasalahan yang dihadapi terkait

dengan penanggulangan perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan, sistem peringatan dini, dan penanggulangan bencana.

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, tantangan dan

permasalahannya adalah rendahnya kinerja perekonomian daerah dan rendahnya

kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari rendahnya akses terhadap pelayanan

dasar kesehatan, pendidikan, dan air bersih.


259

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, tantangannya antara lain: (i)

memperkuat karakter dan jati diri bangsa; (ii) meningkatkan kualitas pelindungan,

pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya; (iii) meningkatkan pengelolaan

museum dan perpustakaan sebagai edukasi, informasi, rekreasi, dan pengembangan

kebudayaan; (iv) meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana seni

budaya; (v) meningkatkan kemampuan sumber daya penelitian; (vi) meningkatkan

pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta pelindungan

terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI); dan (vii) meningkatkan kapasitas dan

kreativitas sumber daya pembangunan iptek dan kepemudaan.

12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, di penegakan hukum, tantangan utama

adalah kemampuan SDM yang menguasai ilmu perundang-undangan (legislative

drafter) tidak hanya di level kementerian akan tetapi juga perlu juga peningkatan

SDM di tingkat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, menyelesaikan

beberapa RUU tersebut dalam jangka waktu satu tahun mengingat materi dari RUU

KUHP dan RUU KUHAP cukup berat, dan memberantas TPK. Di bidang

pertahanan dan keamanan, dalam hal industri pertanahan permasalahannya adalah

besarnya komponen impor masih menjadi kendala dalam menghasilkan produk

yang berdaya saing dan pasar dalam negeri yang masih sangat terbatas (by order),

menjadikan hasil industri pertahanan dalam negeri sulit mencapai skala ekonomi.

13. Bidang Perekonomian, industri pengolahan masih menghadapi berbagai kendala

antara lain: (i) belum kuatnya postur populasi usaha industri; (ii) struktur industri

belum kuat; dan (iii) masih rendahnya produktivitas usaha industri. Dalah hal

pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan pokok yang

dihadapi dalam penempatan TKI adalah pemalsuan dokumen dan penipuan yang

jumlah kasusnya mencapai hampir 50 persen dari kasus TKI yang ada.

14. Bidang Kesejahteraan Rakyat, di bidang kepariwisataan, permasalahan yang

dihadapi antara lain: (i) destinasi pariwisata belum sepenuhnya siap bersaing di

pasar global; (ii) belum efektifnya pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata;

(iii) terbatasnya daya saing sumberdaya pariwisata; dan (iv) belum optimalnya

sinergi antarpemangku kepentingan di pusat maupun di daerah dalam mendukung

pembangunan kepariwisataan. Dari sisi kepemudaan dan keolahragaan,

permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) rendahnya partisipasi pemuda dalam

pendidikan; (ii) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda; (iii) rendahnya

kesadaran pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan

zat adiktif (NAPZA) lainnya, HIV dan AIDS serta kekerasan di kalangan pemuda;

(iv) belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan pemuda;

(v) terbatasnya prasarana dan sarana kepemudaan untuk mengembangkan


260

kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda; (vi) terbatasnya prasarana

dan sarana keolahragaan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat

dalam kegiatan olahraga; (vii) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (viii)

belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam

rangka peningkatan prestasi; (ix) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan

pembina keolahragaan; (x) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan

dan tenaga keolahragaan yang berprestasi. Dalam kehidupan beragama masih

dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan upaya peningkatan kerukunan

beragama dan peningkatan penyelenggaraan haji yang ditandai dengan pelaksanaan

haji yang tertib dan lancar. Sedangkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak permasalahan yang dihadapi, antara lain: (i)

masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; (ii) masih rendahnya

perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan; (iii) masih lemahnya

kelembagaan pengarusutamaan gender; (iv) masih kurang terlindunginya anak-anak

dari tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; (v) masih

rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak; (vi) masih rendahnya

pemahaman keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak; dan (vii) pengetahuan

dan keterampilan keluarga tentang pengasuhan yang baik juga masih rendah.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun

2013 antara lain:

1. URUSAN PENDIDIKAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Faktor sosial

ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua siswa yang masih rendah sehingga tidak

bisa mempertahankan anaknya untuk bersekolah; b) Pembinaan pendidikan inklusi

belum optimal; c) Penanganan anak kebutuhan khusus belum optimal; d)

Pembinaan SDM Pendidikan belum optimal; e) Menurunnya minat baca siswa dan

generasi muda; f) Masih ada beberapa sekolah (swasta) yang membebankan biaya

pendidikan yang agak tinggi kepada orang tua; g) Keyakinan masyarakat terhadap

sekolah masih lebih rendah dibandingkan dengan bimbingan belajar terutama dalam

menghadapi ujian nasional yang menggambarkan bahwa proses belajar mengajar di

sekolah belum berkualitas dan mantap; h) Sikap mental kejujuran, kepercayaan diri

dan tanggungjawab siswa/generasi muda masih lemah/rendah; i) Belum ada

standar/acuan bagi sekolah dalam penyusunan RAPBS; j) Penurunan minat

pelajar/mahasiswa untuk belajar di Yogyakarta karena mahalnya biaya pendidikan.

2. URUSAN KESEHATAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a)

permasalahan kesehatan semakin variatif dan komplek dari tahun ke tahun dan


261

terdapat kecenderungan stagnasi perbaikan dalam pencapaian indikator baik

indikator AKI, AKB maupun AKABA; b) Peran sektor swasta dan sektor

pemerintah di luar kesehatan dalam pembangunan berwawasan kesehatan, masih

belum optimal; c) Masih terdapat prevalensi gizi buruk, meningkatnya prevalensi

gizi kurang dan gizi lebih; d) Implementasi Pola Hidup Bersih dan Sehat untuk

kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik;

e) Implementasi Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) di Provinsi DIY

memerlukan dukungan dari berbagai pihak; f) Sistem rujukan kesehatan belum

berjalan dengan baik; g) Kemampuan anggaran yang belum merata berpengaruh

pencapaian target pembangunan kesehatan; h) Permasalahan mendasar yang

dihadapi dalam pembangunan kesehatan jiwa di Provinsi DIY : 1) Masalah

kesiapan keluarga pasien menerima kembali paska perawatan di RS Ghrasia, 2)

Selisih klaim Jamkesda / Jamkesos pasien yang bermasalah sehingga

mengakibatkan piutang rumah sakit tidak tertagih; 3) Kurangnya pengetahuan

masyarakat umum tentang masalah kesehatan jiwa dan deteksi dini-nya.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, permasalahan yang dihadapi antara lain: a)

Letusan erupsi Gunung Merapi yang terjadi tahun 2010 menyebabkan perubahan

kualitas air sungai, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, serta

perubahan bentang lahan terutama di daerah Kabupaten Sleman dalam kurun

waktu yang panjang; b) anggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah

lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar ongkos produksi

sehingga memperkecil keuntungan atau menghambat investasi; c) Keberhasilan

pengelolaan lingkungan hidup memerlukan kesadaran dan keterlibatan berbagai

pihak, lintas pelaku, lintas wilayah administrasi serta lintas kepentingan; d) Pola

pikir, sikap dan prilaku sebagian besar warga kita yang masih belum berorientasi

kuat dan mengedepankan aspek lingkungan.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM, permasalahan yang dihadapi antara lain: a)

Adanya keterbatasan sumber air baku air minum; b) Kontribusi pemerintah

kabupaten/kota sebagai pemegang tanggung jawab utama penanganan drainase

belum maksimal; c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air

limbah serta keterbatasan kapasitas keuangan; d) Manajemen jasa pengujian belum

optimal; e) Belum optimalnya pemahaman pihak-pihak terkait terhadap regulasi

jasa konstruksi; f) Belum optimalnya penyediaan data dan updating terbarukan

terkait informasi permukiman dan bahan bangunan.

5. URUSAN PENATAAN RUANG, permasalahan yang dihadapi antara lain: a)

Rencana Tata Ruang Provinsi DIY belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai

dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat


262

untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang; b) Belum optimalnya

ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan

alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, permasalahan yang dihadapi

antara lain: a) Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan

proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam

menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran; b) Belum

optimalnya pengelolaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan; c) Belum

optimalnya hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan perencanaan

pembangunan karena masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing SKPD; d)

Belum optimalnya Koordinasi/kerjasama antar sektor dan antar daerah

(kabupaten/kota); e) Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program/kegiatan pembangunan sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan

daerah periode selanjutnya; f) Belum optimalnya evaluasi perencanaan

pembangunan terhadap perencanaan pembangunan kabupaten/kota; g) Belum

adanya tenaga fungsional perencana di Bappeda.

7. URUSAN PERUMAHAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Belum

maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan

pembangunan di bidang perumahan; b) Adanya kebutuhan masyarakat akan

perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih

fungsi lahan tidak terbendung; c) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan

menengah ke bawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran

pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama

bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, permasalahan yang dihadapi

antara lain: a) Belum adanya bantuan permodalan untuk pemuda sebagai tindak

lanjut pelatihan kewirausahaan; b) Sarana latihan para atlet semakin berkurang; c)

Pembibitan atlet masih memerlukan optimalisasi; d) Sikap mental atlet seperti

sportifitas, disiplin dan semangat juang masih rendah.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL, permasalahan yang dihadapi antara lain: a)

Identifikasi potensi investasi sektor unggulan di Provinsi DIY masih memerlukan

telaah lebih lanjut; b) Peluang-peluang investasi yang sudah ada belum detail dan

jelas; c) Permasalahan lahan, masalah klasik yang dihadapi oleh investor adalah

minimnya ketersediaan tanah/lahan terkait dengan luas wilayah DIY yang sempit

dan harga tanah yang cenderung semakin mahal; d) Belum adanya aturan khusus

terkait peningkatan iklim investasi di Provinsi DIY; e) Kurangnya koordinasi antar

stakeholder penanaman modal di Provinsi DIY dalam melaksanakan perencanaan


263

investasi; f) Perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan pameran investasi yang

dikoordinir oleh BKPM RI; g) Belum semua perusahaan (investor) yang terdaftar,

merealisasikan investasinya di DIY; h) Aliran listrik yang tidak stabil (sering

padam secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu), menyebabkan

beberapa perusahaan mengalami kerugian karena gangguan proses produksi dan

komunikasi.

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, permasalahan yang

dihadapi antara lain: a) Kurangnya tenaga untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan

koperasi, tim verifikasi dan proses badan hukum koperasi, penilai kesehatan

koperasi, penilai pemeringkatan koperasi, pembinaan kelembagaan, pembinaan

usaha, monitoring dan evaluasi; b) Belum adanya sumber daya manusia yang

berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, padahal organisasi koperasi banyak

bersentuhan dan rentan dengan masalah hukum baik pidana maupun perdata; c)

Pengurus dan pengelola koperasi rata-rata masih belum professional dalam

pengelolaan kegiatan usaha dan kurang memahami kewirausahaan; d) Belum

semua koperasi melaksanakan kemitraan usaha antar koperasi yang sebenarnya

potensinya cukup besar; e) Pengurus koperasi rata-rata belum mampu

memanfaatkan dan menangkap peluang usaha serta belum mampu mencari

terobosan usaha baru; f) Terbatasnya kemampuan, ketrampilan, pengetahuan

UMKM untuk mengelola usahanya; g) Lemahnya UMKM untuk mengakses

Permodalan ke Lembaga Keuangan Bank /Non Bank karena terbatasnya

Pengetahuan dan Pemenuhan persyaratan yang harus di penuhi oleh UMKM; h)

Belum semua UMKM memahami pentingnya HAKI dan sertifikasi halal; i)

Lemahnya pengetahuan terhadap proses ekspor produk UMKM ke luar negeri/

kerjasama dengan buyer dan terkendalanya bahasa asing yang dikuasainya; j)

Laporan perkembangan data UMKM dari Kab/Kota secara periodik belum dapat

terpenuhi; k) sulitnya mengakses sumber-sumber pembiayaan dan permodalan

serta terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan modal yang dimiliki; l) sumber

pembiayaan yang berasal dari Perbankan dalam memperkuat permodalan usaha

yang dikembangkan relatif masih kecil; m) Perbankan masih terikat kepada

beberapa persyaratan klasik yang mempersulit KUKM di dalam memperoleh

sumber permodalan.

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, permasalahan yang

dihadapi antara lain: a) Masih adanya perbedaan data orang asing pemegang Izin

Tinggal Terbatas /Izin Tinggal Tetap (ITAS/ITAP) antar instansi yang berwenang;

b) Masih terjadi keterlambatan pencatatan dan pelaporan perkawinan pemeluk

agama non Islam; c) Aplikasi SIAK yang merupakan sistem program yang bersifat


264

nasional sering menemui berbagai kendala; d) Jaringan komunikasi database

kependudukan khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki topografi

pegunungan belum terkoneksi dengan baik; e) Petugas Registrasi Kependudukan di

Desa/Kelurahan dan operator SIAK di kecamatan, kota dan kabupaten saat ini

masih sering dipindah tugas ke tempat lain, sehingga petugas baru perlu mendapat

pelatihan pengoperasian SIAK; f) Masih terbatasnya pemahaman pelaksana

administrasi kependudukan mengenai SIAK secara on line dan jaringan

komunikasi database kependudukan bagi petugas kecamatan, kota/kabupaten,

provinsi.

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a)

Data penganggur yang tidak berdasar nama (by name) atau kurang akurat, serta

sistem informasi pendukung yang kurang; b) Rendahnya keterampilan dan keahlian

pencari kerja, sehingga sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah,

maupun luar negeri; c) Kurangnya semangat dan inovasi kewirausahaan para

pencari kerja maupun buruh atau pengusaha kecil; d) Produktivitas tenaga kerja

yang masih relatif rendah; e) Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang

bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing; f) Kurangnya fungsi

pemberdayaan masyarakat (community development) maupun tanggung jawab

sosial (social responsibility) dari perusahaan.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a)

Perlunya pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pihak; b)

Masih munculnya kesulitan dalam pendataan keluar masuk bahan pangan dari dan

ke DIY karena data yang diperoleh dari jembatan timbang masih sangat terbatas

baik komoditas maupun keakuratan datanya; c) Pola konsumsi pangan di tingkat

rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah makanan yang

beragam, bergizi, berimbang, dan aman; d) Masih sangat tergantungnya pola

konsumsi rumah tangga hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau

tepung terigu; e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk

mengkonsumsi/memproduksi makanan yang aman, bermutu, halal, dan

bermartabat.

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Implementasi PUG dan Perencanaan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan

kesetaraan gender masih belum optimal; b) Pemahaman aparat tentang

penyelenggaraan Data Pilah Gender dan Anak sebagai data pembuka wawasan

dalam penyusunan PPRG masih rendah; c) Jumlah kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak yang ditangani P2TPA dari tahun ke tahun semakin


265

meningkat; d) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-

undangan terkait perlindungan perempuan dan anak (UUPA, UUPKDRT,

UUPTPPO).

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA,

permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Masih adanya duplikasi kelembagaan

KB di daerah; b) Rendahnya partisipasi pria terhadap program KB dan Kesehatan

Reproduksi, serta masih dominannya pemakaian kontrasepsi dengan metode

sederhana; c) Rendahnya tingkat pemahaman remaja terhadap kesehatan

reproduksi; d) Program penguatan ketahanan keluarga melalui kegiatan BKB

mengalami penurunan akibat kurang tersosialisasikannya secara merata, rutin dan

berkesinambungan.

16. URUSAN PERHUBUNGAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) belum

tercapainya load factor angkutan umum.

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, permasalahan yang dihadapi

antara lain: a) Pelaksanaan Program DGS belum sesuai dengan harapan; b) Kondisi

jaringan masih lemah dikarenakan masih sangat tergantung dengan pihak lain; c)

Kurang optimalnya fungsi Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi

(TiMPII) DGS; d) SDM yang memiliki kemampuan TI relatif sedikit.

18. URUSAN PERTANAHAN, permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Belum

adanya kepastian hak pemanfaatan tanah baik SG, PAG dan Tanah Kas Desa: b)

Kurang lancarnya proses pengumpulan berkas pendaftaran tanah di Desa

Glagaharjo, sehingga dari target 500 sertifikat hanya tercapai 428 sertifikat sampai

batas waktu yang telah ditentukan; c) Masih banyaknya permasalahan di bidang

pertanahan; d) Masih ada kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang

belum ditindaklanjuti secara administrasi, serta masih ditemuinya pemanfaatan

tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI,

permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Dinamika kehidupan dan mobilitas

kegiatan orang asing pemegang KITAS/KITAP yang cukup tinggi dan komplek

tidak selalu dapat terpantau; b) Belum adanya keterpaduan antar daerah dalam

rangka melakukan koordinasi dan saling tukar menukar informasi yang didapatkan

yang berkaitan dengan aktivitas, kegiatan dan keberadaan orang asing didaerahnya;

c) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing pemegang surat

pemberitahuan penelitian dari Kementerian Dalam negeri tidak seluruhnya

melapor; d) Data orang asing pemegang visa kunjungan singkat sulit di peroleh

data yang akurat; e) DIY belum memiliki tempat penampungan imigran atau yang


266

dikenal dengan Rumah Deteksi Imigran (Rudenim); f) Masih kurangnya sosialisasi

peraturan perundangan yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian imigran

ilegal; g) Kasus pencurian kendaraan bermotor masih merupakan kasus yang

menonjol. Semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial yang

semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan

kerawanan sosial; h) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Perundangan lainnya diperlukan peningkatan pemberdayaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS); i) Terdapat Perda Provinsi yang perlu dilakukan perubahan

atau penyempurnaan karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini

khususnya yang menyangkut sanksi pidana dan besaran denda; j) Permasalahan

perbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis,

perjudian, dan miras.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, juga masih terdapat permasalahan

yang lain yang menyangkut: urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, kepegawaian, dan persandian, urusan pemberdayaan masyarakat dan

desa, urusan sosial, urusan kebudayaan, urusan statistik, urusan kearsipan, urusan

pariwisata, urusan perpustakaan, urusan kelautan dan perikanan, urusan pertanian,

urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan industri, urusan

perdagangan, dan urusan ketransmigrasian.

Sedangkan permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan di

Kabupaten Gunungkidul yang masih dihadapi pada tahun 2013 sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 antara lain:

1. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi;

2. Masih cukup tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan

masih rendahnya jaminan sosial masyarakat;

3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk

mendukung perekonomian daerah yang lestari;

4. Belum optimalnya pengeloaan investasi dan industri yang berakibat masih

rendahnya investasi;

5. Rendahnya daya saing produk Kabupaten Gunungkidul pada lingkup nasional

maupun internasional;

6. Kurangnya kualitas manajemen usaha kecil menengah, inovasi produk, dan belum

optimalnya kemitraan antar pelaku usaha, serta belum optimalnya pengembangan

pasar tradisional;

7. Belum optimalnya pengembangan industri olahan hasil pertanian;


267

8. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan

objek dan daya tarik pariwisata;

9. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan masih adanya ancaman penyakit;

10. Terbatasnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan kurangnya peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;

11. Belum memadainya sarana dan prasarana wilayah termasuk diantaranya belum

optimalnya pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)/Pantai Selatan Jawa

(Pansela);

12. Belum optimal pengembangan kawasan Pantai Selatan (Sadeng, Baron, Krakal,

Kukup, dan sebagainya) menjadi kawasan yang terintegrasi dalam pengembangan

kawasan;

13. Belum optimalnya tataguna dan tatakelola air;

14. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan rencana tata ruang;

15. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya dan penerapan nilai-nilai luhur

budaya;

16. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dan tata kelola

pemerintahan desa; dan

17. Belum optimalnya sistem informasi layanan publik dan masih lemahnya reformasi

birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan permasalahan pembangunan terkait dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah antara lain:

Tabel 3.48

Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No Prioritas Sasaran Permasalahan

1 Pengembangan

industri kecil dan

menengah (IKM)

1) Sasaran 1 Misi 1 yaitu

sentra produksi memiliki

infrastruktur air dan

sanitasi yang handal.

2) Sasaran 1 Misi 2,5,7 yaitu


infrastruktur transportasi,

energi, air, telekomunikasi,

dan sanitasi yang handal.

3) Sasaran 4 Misi 2,5,7

yaituseluruh potensi

sumber daya alam dipeta-

kan dan dipromosikan

secara tepat sasaran dengan

data yang akurat untuk

mendorong investasi.

1) Belum optimalnya

pengelolaan investasi dan

industri yang berakibat

masih rendahnya

investasi;

2) Rendahnya daya saing

produk Kabupaten

Gunungkidul pada

lingkup nasional maupun

internasional;

3) Belum optimalnya

pengembangan industri

olahan hasil pertanian


268



setiap kecamatan memiliki

komoditas unggulan yang

dikelola secara lestari

dengan menerapkan

teknologi produksi dan

pengolahan yang tepat

guna.



unit pelayanan bisnis dan

lembaga pembiayaan yang

mampu memfasilitasi

pengembangan komoditas

unggulan.

2 Pengembangan

usaha mikro, kecil

dan menengah

(UMKM)







seluruh potensi sumber

daya alam dipetakan dan

dipromosikan secara tepat

sasaran dengan data yang

akurat untuk mendorong

investasi.





dengan menerapkan



guna.







unit pelayanan bisnis dan

lembaga pembiayaan yang

mampu memfasilitasi

pengembangan komoditas

unggulan.

1) Rendahnya daya saing

produk Kabupaten

Gunungkidul pada

lingkup nasional maupun

internasional;

2) Belum optimalnya

pengembangan industri

olahan hasil pertanian

3) Kurangnya kualitas

manajemen usaha kecil

menengah, inovasi

produk, dan belum

optimalnya kemitraan

antar pelaku usaha,

4) Sarana dan prasarana

pasar pemerintah belum

semuanya representatif .

5) Belum lancarnya arus

pemasaran produk-

produk lokal dan kendala

transportasi untuk

kawasan tertentu

6) Kebutuhan sosial dan

ketergantungan musim

sering menghambat

produktivitas masyarakat.

3 Pengembangan

daya dukung

sektor pariwisata


Kabupaten Gunungkidul

menjadi destinasi wisata

unggulan dengan

infrastruktur yang handal

1) Belum adanya dokumen

perencanaan/tata ruang

objek wisata.

2) Pariwisata rentan

terhadap berbagai isu


269



Seluruh potensi sumber

daya alam dipetakan dan

dipromosikan secara tepat

sasaran dengan data yang

akurat untuk mendorong

investasi.

keamanan, sosial, budaya

dan politik lokal,

nasional, maupun

internasional sehingga

berpengaruh terhadap

kunjungan wisata.

3) Kurangnya pemetaan

potensi wisata secara

rinci dan up to date.

4) Banyaknya potensi dan

objek pariwisata

sehingga belum tergarap

secara komprehensif/

pengembangan

pariwisata unggulan

belum terfokus.

5) Regulasi pengelolaan di

bidang Pariwisata belum

cukup untuk mengatur

pola dan optimalisasi

keterlibatan masyarakat

dalam pengembangan

pariwisata.

6) Objek wisata

Gunungkidul sebagian

besar bukan tujuan utama

(masih hanya alternatif

lanjutan) wisata.

7) Belum semua kawasan

objek wisata terjangkau

listrik PLN dan jaringan

telekomunikasi.

8) Potensi budaya lokal

belum dioptimalkan oleh

masyarakat untuk

mendukung pariwisata.

4 Peningkatan

pengelolaan

sumber daya alam

didukung

pelestarian

lingkungan

1) Sasaran 4 Misi 2,5,7

yaituseluruh potensi

sumber daya alam

dipetakan dan dipromosi-

kan secara tepat sasaran

dengan data yang akurat

untuk mendorong investasi.





dengan menerapkan



guna.


Gunungkidul mencapai

ketahanan pangan.

1) Kurangnya kesadaran

masyarakat dalam

pelaksanaan rencana tata

ruang;

2) Belum optimalnya

tataguna dan tatakelola

air;


270






5 Pengembangan

pelayanan dasar

murah


kawasan pemukiman

memiliki infrastruktur

dasar transportasi, energi,

air, telekomunikasi dan

sanitasi

2) Sasaran 1 Misi 4 yaitu anak

usia dini terlayani PAUD.


Pendidikan Dasar,

Menengah dan Anak usia

sekolah lulus SLTA dan

memiliki keterampilan

Bahasa Inggris, komputer,

agrobisnis, dan

kewirausahaan


Rumah sakit, puskesmas,

dan jaringannya memenuhi

standar mutu serta mampu

menjangkau/dijangkau oleh

masyarakat di wilayahnya


Keluarga sadar gizi,

berperilaku hidup bersih

sehat, dan menerapkan

norma keluarga kecil,

bahagia, dan sejahtera


angkatan kerja menjadi

pekerja profesional atau

wirausaha yang peduli

memajukan daerahnya.


keluarga sadar gizi,

berperilaku hidup bersih

sehat, dan menerapkan

norma keluarga kecil,

bahagia dan sejahtera.

8) Sasaran 6 yaitu pemuda

pemudi Gunungkidul

meraih prestasi regional,

nasional dan internasional.


pendidikan dasar,

menengah dan anak usia

sekolah lulus SLTA dan

memiliki keterampilan

1) Cakupan pelayanan

pendidikan yang

dibutuhkan semakin

luas, di samping juga

harus

mempertimbangkan

sebaran jumlah

penduduk usia sekolah.

2) Kualitas manajemen

penyelenggaraan

pendidikan yang

beragam.

3) Kualifikasi tenaga

pendidik yang memenuhi

persyaratan sebagai

tenaga pendidik belum

mencukupi.

4) Kenakalan remaja dan

ancaman narkoba di

kalangan pemuda.

5) Letak Puskesmas yang

berjauhan dan tersebar

sehingga menyebabkan

pembinaan dan

pemantauan memerlukan

waktu yang agak lama.

6) Sarana gedung

Puskesmas/Pustu/Rumah

Dinas Dokter/Rumah

Dinas Paramedis yang

cukup banyak, sehingga

pemantauan dan

pengendalian rehabilitasi

gedung kurang

maksimal.

7) Kejadian kasus KLB

tidak dapat diprediksi

dan kesiapan biaya yang

belum optimal serta

kesiapan jejaring dan

SDM yang belum

memadai.

8) Produsen obat (BUMN)

belum mampu

menyediakan seluruh

jenis obat DOEN untuk

PKD pada saat proses

pelaksanaan pengadaan


271


bahasa Inggris, komputer,

agrobisnis dan

kewirausahaan.

9) Masih terbatasnya

jumlah sampel pangan

yang diperiksa, karena

terbatasnya sumber dana.

6 Peningkatan

infrastruktur desa

dan kabupaten






kawasan permukiman




sanitasi







kawasan permukiman




sanitasi.

5) Sasaran 3 Misi 2,5,7yaitu

pelabuhan pendaratan ikan

Sadeng ditingkatkan

menjadi pelabuhan

perikanan nusantara

dengan infrastruktur

minapolitan yang memacu

pengembangan kawasan

perikanan pantai selatan.


Gunungkidul menjadi

destinasi wisata unggulan

dengan infrastruktur yang

handal.

1) Belum memadainya

sarana dan prasarana

wilayah termasuk

diantaranya belum

optimalnya

pengembangan Jalur

Jalan Lintas Selatan

(JJLS)/Pantai Selatan

Jawa (Pansela);

2) Belum optimalnya

pengembangan kawasan

Pantai Selatan (Sadeng,

Baron, Krakal, Kukup,

dan sebagainya) menjadi

kawasan yang terintegrasi

dalam pengembangan

kawasan;

7 Peningkatan

kualitas

pelayanan publik


Seluruh SKPD dan

pemerintahan desa

memiliki aparatur yang

kompeten sesuai kebutuhan

serta menerapkan

akuntabilitas kinerja dan

bebas KKN


Seluruh perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian

dan pelaporan dilaksanakan

secara tepat waktu dan

terintegrasi dengan data

yang akurat

1) Penataan SDM aparatur

belum dapat sepenuhnya

sesuai dengan

kualifikasi jabatan dan

beban kerja SKPD.

2) Target sasaran kinerja

belum optimal sehingga

membutuhkan etos kerja

dan pengendalian.

3) Belum semua SKPD

memiliki sistem Data

(Profil) yang up to date

dan akurat.

4) Keterbatasan jumlah dan

kompetensi aparatur


272



Pelayanan publik

dilaksanakan sesuai standar

pelayanan prima serta

menciptakan iklim usaha

yang kondusif


Masyarakat memperoleh

perlindungan dan kepastian

hukum dalam

melaksanakan kegiatannya

secara tertib dan damai

pengawasan/JFA

dengan sasaran layanan.

5) Masih adanya

keterbatasan SDM

aparatur di bidang

akuntansi dan pegawai

yang sertifikasi

pengadaan barang dan

jasa.

6) Tenaga medik veteriner

dan dokter hewan

terbatas.

7) Keterbatasan sarana

mobilitas dan sarana

pendukung perkantoran.

8) Pelayanan administrasi

kepegawaian bersifat

tingkatan kewenangan

dari BKD Kabupaten,

BKD Provinsi, BKN

Regional/Pusat dan

Kementrian PAN dan

Reformasi Birokrasi,

sehingga sering

mengalami

keterlambatan

administratif.

9) Pengelolaan dan

pelaporan keuangan

belum dapat tepat waktu

sesuai standar.

10) SKPD pengelola

pendapatan belum

optimal dalam menarik

pajak/retribusi.

11) Kurangnya kesadaran

wajib pajak/retribusi .

12) Keterbatasan SDM

pemungut pajak karena

pajak yang akan dikelola

daerah ada 11 (sebelas)

macam termasuk PBB.

13) Kecepatan regulasi atau

produk hukum nasional

berubah-ubah berakibat

aturan kinerja tidak

dapat dipahami secara

komprehensif.

14) Belum dilaksanakannya

kegiatan rekrutmen

unsur pengarah BPBD

yang disebabkan

struktur organisasi

BPBD baru terbentuk


273


tanggal 20 Januari 2012,

masih sebatas mencari

referensi mencari

personil yang

berdomisili dan

mempunyai keahlian

bidang penanganan

bencana, serta belum

adanya sarana dan

prasarana yang

memadai.

15) Pada kegiatan

pencegahan dan

pengendalian bahaya

kebakaran pencapaian

target standar pelayanan

minimal masih relatif

rendah, karena luas

daerah layanan tidak

sebanding dengan

wilayah manajemen

kebakaran dalam hal ini

keterbatasan jumlah

UPT yang ada.

16) Pemahaman masyarakat

terhadap regulasi dan

layanan publik

pemerintah daerah

belum merata.

17) Sarana dan prasarana

pendukung layanan

perkantoran belum

tersedia optimal (mobil,

jaringan internet, listrik

dll).

18) Standar operasional dan

prosedur kegiatan dan

pelayanan pemerintah

belum menyeluruh.

19) Penegakan Perda belum

optimal.

20) Untuk akses layanan

pemerintah, masyarakat

belum semua dapat

memenuhi syarat dan

prosedur.

21) Pengelolaan dokumen

dan arsip belum

terkoordinasi secara

integrasi.

22) Tatakala kinerja belum

semuanya dapat

dilaksanakan secara

konsisten sehingga


274


kegiatan masih banyak

yang harus dipacu di

akhir tahun.

23) Belum optimalnya

sinkronisasi

perencanaan kegiatan

antar SKPD.

24) Data base/data dasar

belum tersedia pada

seluruh SKPD.

25) Belum mantapnya

hubungan koordinasi

antara pemerintah

desa/kecamatan dengan

instansi vertikal atau

SKPD sehingga kinerja

program kegiatan kurang

pendampingan dan

pengendalian.

26) Permasalahan desa dan

layanan tertentu tidak

dapat diselesaikan di

kecamatan.

27) Kebijakan/regulasi

pemerintahan desa

belum komprehensif dan

sinkron antar regulasi.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 antara lain:

Tabel 3.49

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan

Permasalahan dan Solusi

I Urusan Wajib

1 Pendidikan Adanya dukungan

pendanaan pendidikan

dari pemerintah pusat

(BOS Pusat, BOS

Provinsi, Beasiswa

Siswa Miskin,

Tunjangan Sertifikasi,

dan DAK)

Permasalahan:

1. Cakupan pelayanan pendidikan yang

dibutuhkan semakin luas, harus

mempertimbangkan sebaran jumlah

penduduk usia sekolah.

2. Kualifikasi tenaga pendidik yang

memenuhi persyaratan sebagai

tenaga pendidik belum mencukupi.

3. Terbatasnya dunia usaha dan dunia

industri untuk praktek lapangan.

4. Lulusan SMK belum siap memasuki

dan bersaing di pasar kerja.


275

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


Solusi:

1. Perluasan dan pemerataan

kesempatan memperoleh pendidikan

yang bermutu

2. Perluasan dan pemerataan

Kesempatan memperoleh

peningkatan mutu guru dan Kepala

Sekolah.

3. Meningkatkan kualitas dan relevansi

pandidikan :

4. Meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dengan memberikan

pengetahuan dan bekal ketrampilan

untuk meningkatkan kesejahteraan

warga belajar.

2 Kepemudaan dan

Olahraga

1. Adanya kelembagaan

daerah yang

menangani pemuda

dan olahraga

2. Adanya partisipasi

masyarakat di bidang

keolahragaan

Permasalahan:

1. Sangat terbatasnya sarana dan

prasarana olahraga serta belum

adanya gelanggang pemuda/remaja

2. Kenakalan remaja dan ancaman

narkoba di kalangan pemuda.

3. Minimnya pencapaian prestasi

olahraga.

Solusi:

1. Peningkatan sarana dan prasarana

pemuda dan olahraga. Pemberdayaan

pemuda sebagai aset pembangunan

melalui pembinaan mental dan

spiritual serta minat bakat

2. Meningkatkan usaha pembibitan dan

pembinaan olahraga prestasi

termasuk organisasi olahraga

penyandang cacat.

3. Meningkatkan kualitas SDM yang

menangani/membidangi olahraga

prestasi.

3 Kesehatan Adanya dukungan

lintas sektor dan

kemitraan dalam

pembangunan

kesehatan serta adanya

dukungan dana berupa

Dana Alokasi Khusus

Bidang Kesehatan,

Dana Tugas

Pembantuan untuk

Biaya Operasional

Puskesmas (BOK),

Dana Jamkesmas, serta

Dana Jampersal

Permasalahan:

1. Biaya untuk konsultan

pendampingan, sertifikasi, dan audit

Puskesmas ISO mahal.

2. Kejadian kasus KLB tidak dapat

diprediksi dan kesiapan biaya yang

belum optimal serta kesiapan

jejaring dan SDM yang belum

memadai.

3. Masih sulitnya pemantauan terhadap

terjadinya kasus malaria, karena

adanya tambak udang di wilayah


276

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


pantai, adanya nelayan yang keluar

masuk antar pulau dan adanya

migrasi penduduk antar pulau.

4. Belum adanya Peraturan Daerah

tentang pengawasan obat dan

makanan, dan retribusi laboratorium

kesehatan sehingga dalam

melakukan kegiatan tersebut masih

belum maksimal, karena belum

adanya payung hukum.

5. Masih terbatasnya jumlah sampel

pangan yang diperiksa, karena

terbatasnya sumber dana.

Solusi:

1. Melaksanakan sistem ISO Mandiri

Pemda. Pemantauan dan

pengendalian kegiatan rehabilitasi

dimaksimalkan dengan melibatkan

kepala Puskesmas ikut melakukan

pengawasan.

2. Memonitor kinerja konsultan

pengawas agar bekerja sesuai

dengan ketentuan.

3. Memberikan laporan secara berkala.

4. Mengadakan pertemuan secara

periodik antara panitia pemeriksa

dan tim monitoring Dinas

membahas kegiatan rehabilitasi

fisik.

5. Pembinaan teknis internal dan

merencanakan pembentukan tim

mutu Dinas Kesehatan.

6. Mengaktifkan Sistem Kewaspadaan

Dini (SKD) Kabupaten disamping

pemantapan jejaring dan pelatihan

SDM serta usulan biaya yang siap

pakai.

7. Selalu melaksanakan kewaspadaan

dini dari daerah-daerah yang

potensial terjadinya kasus malaria

8. Pembinaan pelayanan kesehatan

swasta lintas Dinas dan organisasi

profesi.

9. Melakukan pembinaan secara

berkesinambungan terutama pada

pihak produsen untuk

meminimalkan terjadinya keracunan

baik pada obat maupun pangan.


277

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


4 Lingkungan

Hidup

Adanya kelembagaan

yang menangani

lingkungan hidup dan

adanya pendukung

Dana Alokasi Khusus

(DAK) Bidang

Lingkungan Hidup

Permasalahan:

1. Keterbatasan sumber daya manusia

dan sarana dan prasarana

laboratorium lingkungan yang

dimiliki sehingga belum bisa

melaksanakan uji kualitas

lingkungan secara mandiri.

2. Fungsi sebagai koordinator upaya

pengendalian dampak lingkungan

perlu ditingkatkan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana

laboratorium lingkungan dan alat

uji kualitas lingkungan beserta

analisisnya.

4. Kesadaran dan tanggungjawab

masyarakat akan lingkungan bersih

dan sehat masih dirasa kurang.

Solusi:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja

sama dengan SKPD/lembaga yang

terkait di bidang lingkungan hidup.

2. Pengadaan laboratorium lingkungan

dan perlengkapannya, serta

penambahan sarana prasarana

terkait dengan kegiatan penunjang

operasional kegiatan secara

bertahap.

3. Mengaktifkan kegiatan penyuluhan,

sosialisasi, pembinaan, dan

pendampingan terkait kebijakan

bidang lingkungan hidup bagi

masyarakat dan pengusaha.

4. Meningkatkan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi tentang

pengelolaan lingkungan hidup.

5 Pekerjaan Umum Adanya SKPD dan

dukungan lintas sektor

dalam pembangunan

infrastruktur daerah

serta semakin

bertambah jenis Dana

Alokasi Khusus (DAK)

Lingkup Pekerjaan

Umum yang meliputi:

DAK Bidang Jalan dan

Jembatan, DAK

Bidang Pengairan,

DAK Bidang Air

Bersih, DAK Bidang

Sanitasi, dan DAK

Bidang Sarana

Prasarana

Pemerintahan

Permasalahan:

1. Kondisi jalan kabupaten, sanitasi

RT dan jaringan irigasi perlu

perhatian dalam rangka pemenuhan

layanannya, kecepatan pencapaian

kinerja sasaran sangat terhambat

oleh adanya alokasi dana yang

terbatas.

2. UPT Kebersihan Pertamanan

kurang sarana prasarana untuk

kegiatan kebersihan baik meliputi

kendaraan dump truck, serta

personil atau tenaga operasionalnya

berkurang karena beberapa orang

telah diangkat PNS dan ditempatkan

di unit kerja yang berbeda. Hal

tersebut tidak sebanding dengan

semakin luasnya area yang harus


278

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


dijangkau pelayanan kebersihan,

baik permukiman di kota kecamatan

maupun pasar di seluruh Kabupaten

Gunungkidul.

Solusi:

1. Peningkatan pembangunan

infrastruktur desa dan kabupaten

untuk mendukung kawasan

produksi dan kawasan permukiman

2. Dengan petugas, sarana, dan

prasarana yang ada dimanfaatkan

semaksimal mungkin dan

pengambilan sampah dari pasar-

pasar dilaksanakan setelah selesai

pembuangan sampah dari dalam

kota.Untuk petugas kebersihan di

lingkungan kota kabupaten dan IKK

kecamatan diberlakukan shift (baik

untuk pagi dan sore hari).

6 Perumahan Adanya SKPD dan

dukungan SKPD lain

dibidang perumahan

Permasalahan:

1. Pemenuhan kebutuhan air bersih

untuk rumah tangga masih sangat

terbatas walaupun selalu

diupayakan secara berkelanjutan.

2. Keterbatasan alat dan tenaga yang

tersedia terutama dalam

pelaksanaan pembangunan dan

pemeliharaan jalan lingkungan

perdesaan maupun perkotaan.

Solusi:

1. Meningkatkan cakupan penyediaan

air bersih baik di wilayah perkotaan

dan perdesaan dengan cara

perluasan cakupan layanan PDAM,

pengembangan SIPAS, konservasi

sumber daya air, dropping air, dan

swadaya mandiri.

2. Mengoptimalkan personil yang ada

dan mengoptimalkan peralatan yang

tersedia dalam pelaksanaan

pembangunan dan pemeliharaan

jalan, termasuk penggunaan stoom

wals dari luar Kabupaten

Gunungkidul apabila volume

pekerjaan meningkat dan harus

segera diselesaikan.

7 Perencanaan

Pembangunan

Adanya regulasi

terbaru di bidang

perencanaan

pembangunan yaitu

Permendagri Nomor 54

Tahun 2010

Permasalahan:

1. Belum adanya sinergitas antar

SKPD terhadap dokumen

perencanaan daerah secara optimal.


279

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


2. Ditetapkannya uang persediaan

dalam jumlah terbatas sehingga

mengakibatkan kegiatan yang

direncanakan, khususnya pada awal

tahun anggaran tidak semuanya

dapat terlaksana sesuai dengan time

schedule yang telah ditetapkan.

Solusi:

1. Meningkatkan koordinasi antar

pemangku kepentingan

(stakeholders) maupun antar

instansi berkaitan dengan proses

perencanaan , sehingga akan

tercapai perencanaan pembangunan

yang lebih sinergis.

2. Membangun sistem pendataan yang

komprehensif sehingga akan

tersusun profil daerah yang mampu

menggambarkan kondisi dan

potensi riil di Kabupaten

Gunungkidul.

3. Meningkatkan kinerja pengelolaan

keuangan daerah dalam tata kelola

perbendaharaan dan pelayanan

administrasi keuangan bagi SKPD

8 Penataan Ruang Adanya kelembagaan

Badan Koordinasi

Penataan Ruang

Daerah (BKPRD)

Permasalahan:

1. Dokumen-dokumen tataruang untuk

tahun 2012 khususnya RDTRK

akan berakhir maka perlu kesiapan

dalam rangka pemenuhan dokumen

tersebut.

2. Terbatasnya informasi tentang tata

ruang bagi masyarakat dan swasta.

3. Terbatasnya perangkat peraturan

daerah tentang pelaksanaan,

pengawasan, dan pengendalian

pemanfaatan ruang

Solusi:

1. Meningkatkan koordinasi antar

SKPD yang ketugasannya berkaitan

dengan penataan ruang dengan


(stakeholders) yang ada agar

penyusunan kebijakan penataan

ruang lebih komprehensif.

2. Sosialisasi kepada warga

masyarakat sampai ke tingkat

kecamatan dan desa agar informasi

tentang tata ruang dapat diketahui

dan ditaati oleh seluruh masyarakat

dan pihak-pihak yang

berkepentingan/swasta.


280

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


3. Penyusunan perangkat peraturan

daerah tentang pelaksanaan,

pengawasan, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

9 Statistik Adanya dukungan

lembaga BPS di daerah

sebagai mitra daerah

dalam pengelolaan

statistik daerah

Permasalahan:

1. Belum optimalnya koordinasi antar


(stakeholders) maupun antar

instansi dalam proses pengumpulan

data bagi perencanaan

pembangunan.

2. Belum optimalnya dukungan

seluruh SKPD yang terkait dengan

proses pembangunan database yang

valid dan akurat.

3. Ketersediaan data yang kurang

akurat bagi kepentingan

perencanaan pembangunan.

Solusi:

1. Kebijakan satu data untuk

perencanaan

2. Sosialisasi kepada warga

masyarakat sampai ke tingkat

kecamatan dan desa akan

pentingnya ketersediaan data yang

valid dan akurat

3. Membangun sistem pendataan yang

komprehensif sehingga akan

tersusun profil daerah yang mampu

menggambarkan kondisi dan

potensi riil di Kabupaten

Gunungkidul.

10 Penanaman modal Adanya kelembagaan

Kantor Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu

Permasalahan:

1. Belum lengkapnya profil dan peta

investasi daerah

2. Belum optimalnya kerjasama dan

promosi investasi daerah

3. Kurangnya sarana dan prasarana

perhubungan, ketersediaan listrik,

dan belum adanya pelabuhan untuk

mendukung investasi di Kabupaten

Gunungkidul

Solusi:

1. Menyusun peta investasi daerah dan

identifikasi potensi sumber daya

daerah di Kabupaten Gunungkidul

yg terdiri dari sumber daya alam,

kelembagaan dan sumber daya

manusia termasuk pengusaha mikro,

kecil, menengah, koperasi, dan

besar.


281

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


2. Memfasilitasi kerjasama dengan

dunia usaha di bidang penanaman

modal.

3. Melaksanakan dan memfasilitasi

kerjasama internasional di bidang

penanaman modal di tingkat

kabupaten.

4. Melaksanakan pelayanan terpadu

satu pintu berdasarkan

pendelegasian atau pelimpahan

wewenang dari lembaga atau

instansi yang memiliki kewenangan

perizinan dan nonperizinan yang

menjadi kewenangan kabupaten.

11 Koperasi dan

Usaha Kecil dan

Menengah

Adanya peluang

pendanaan koperasi

dan usaha kecil dan

menengah dari

perbankan dan

Lembaga Keuangan

Mikro

Permasalahan:

1. Koperasi aktif masih belum optimal

karena lemahnya kelembagaan

koperasi dan akses pelaku usaha

koperasi dalam memasuki pasar.

2. Masih kurangnya pengetahuan dan

ketrampilan pelaku usaha kecil dan

menengah dalam mengelola

usahanya.

3. Keterbatasan modal pelaku usaha

koperasi dan usaha kecil dan

menengah mengakibatkan sulitnya

pelaku usaha koperasi dan usaha

kecil dan menengah menjalankan

dan mengembangkan usahanya.

4. Lemahnya akses usaha kecil dan

menengah dalam memasuki pasar.

5. Lemahnya UKM.

6. Kurangnya kerja sama pelaku usaha

koperasi dan UKM dalam

melakukan kerja sama usaha dengan

pihak ketiga.

Solusi:

1. Meningkatkan kualitas

kelembagaan usaha industri,

perdagangan, koperasi dan UMKM.

2. Meningkatkan daya saing pelaku

usaha industri, perdagangan,

koperasi dan UMKM serta

pertambangan.

3. Meningkatkan anggaran dari APBD

dengan memberikan bantuan modal

usaha bagi koperasi dan UKM.

4. Pembinaan secara berkelanjutan

dan memfasilitasi informasi peluang

dan perluasan akses pasar serta

kerja sama dengan pihak ketiga.


282

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


5. Memfasilitasi secara lebih luas bagi

partisipasi dalam kegiatan

promosi/pameran lokal dan

nasional.

6. Meningkatkan monitoring dan

pemantauan secara lebih intensif

kepada para peminjam dana

penguatan modal.

12 Kependudukan

dan Catatan Sipil

Permasalahan:

1. Kepemilikan akta kelahiran masih

perlu diupayakan untuk

ditingkatkan, karena lemahnya

kesadaran, pemahaman dan

kepentingan masyarakat akan akta

kelahiran dimungkinkan karena

masalah geografis dan sosial

ekonomi masyarakat.

2. Ada sebagian masyarakat yang

sudah menikah akan tetapi tidak

memiliki akta nikah, atau tidak

dicatat dalam buku register nikah di

Kantor Urusan Agama (KUA) yang

bersangkutan.

Solusi:

1. Meningkatkan sosialisasi dan

penyuluhan tentang arti pentingnya

akta kelahiran

2. Mengalokasikan anggaran lewat

APBD Kabupaten Gunungkidul

untuk sidang Isbath di Pengadilan

Agama Wonosari serta koordinasi

dengan instansi terkait.

13 Ketenaga

kerjaan

Adanya dukungan

pendanaan dari

pemerintah pusat

melalui dana tugas

pembantuan

Permasalahan:

1. Keterampilan tenaga kerja belum

memadai.

2. Kurangnya variasi dan jenis

pelatihan.

3. Minimnya pegawai yang

mempunyai keahlian tertentu di

bidang ketenagakerjaan.

4. Sistim informasi ketenagakerjaan

yang belum memadai

5. Terbatasnya lapangan kerja disektor

formal

Solusi:

1. Menjalin kerjasama yang kondusif

antar instruktur dan peserta

pelatihan, sehingga akan dapat

menciptakan tenaga kerja yang

berkualitas, disamping pemilihan


283

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


peserta secara selektif dan

pendayagunaan instruktur dari

segala kejuruan.

2. Diversifikasi kegiatan pelatihan

untuk meningkatkan keterampilan

kerja dan berusaha.

3. Peningkatan Jalinan kerjasama

dengan BKK dan Perusahaan /

LPPS/PJTKI dalam memperoleh

informasi lowongan kerja melalui

mekanisme AKL,AKAD dan

AKAN

4. Peningkatan kerjasama dengan

Stakeholder yang bergerak di

bidang sosial dan ketenagakerjaan

untuk peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja.

5. Peningkatan metode, cara dan

strategi yang cepat dan tepat dalam

peningkatan kesempatan kerja

untuk mengurangi pengangguran.

14 Sosial Adanya dukungan

pendanaan dari pusat

untuk penanganan

PMKS melalui dana

dekonsentrasi bidang

sosial serta adanya

dukungan program

penanggulangan

kemiskinan melalui

Program Keluarga

Harapan (PKH)

Permasalahan:

1. Masih tingginya jumlah

penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS) yang belum

menerima bantuan dari pemerintah.

2. Meningkatnya jumlah penduduk

lanjut usia terlantar.

3. Jumlah penduduk miskin masih

relatif tinggi.

4. Adanya urbanisasi penduduk usia

produktif ke kota – kota besar.

5. Kurangnya sarana dan prasarana

pembangunan kesejahteraan sosial

dengan sistem panti maupun non

panti.

6. Masih terbatas dan rendahnya

kualitas SDM di bidang pelayanan

sosial.

7. Tidak adanya tenaga pendampingan

/ pekerja sosial sebagai pekerja

lapangan

Solusi:

1. Penumbuhan kelompok–kelompok

sosial baru.

2. Pelaksanaan monitoring dan

evaluasi terhadap kegiatan

kelompok–kelompok sosial yang

ada.

3. Pengembangan kelompok–

kelompok sosial yang aktif.


284

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


4. Pelaksanaan bimbingan dan

motivasi terhadap Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS).

5. Pelaksanaan pelatihan keterampilan

pada saat penumbuhan kelompok

ekonomi produktif.

6. Pemberian bantuan modal kegiatan,

stimulan UEP dan santunan jaminan

sosial.

7. Peningkatan efektivitas peran dan

fungsi lembaga sosial masyarakat

dalam upaya pengembangan

kearifan lokal guna pengentasan

PMKS

15 Ketahanan

Pangan

1. Adanya tenaga

fungsional

penyuluh yang

mampu

menggerakan

pembangunan

pertanian

2. Adanya dukungan

pendanaan dari

Pemerintah Pusat

melalui dana tugas

pembantuan

Permasalahan:

1. Sebagai lembaga baru sangat

kesulitan untuk mengkondisikan

pelaksanaan kegiatan secara baik,

mengingat keterbatasan tempat,

sarana prasarana, anggaran dan

personil.

2. Keterlambatan anggaran untuk

kegiatan yang dilaksanakan pada

musim kemarau yang berbentuk

pendampingan dan lain-lain.

Solusi:

1. Mengoptimalkan sumberdaya yang

ada agar kinerja instansi tetap

terpelihara secara efektif dan

efisien.

2. Mengembangkan mutu penyuluhan

melalui peningkatan pemahaman

penyuluh dan petugas programer,

keikutsertaan pemangku

kepentingan serta menggalang

dukungan stakeholders dan

keterlibatan instansional.

3. Melaksanakan berbagai pelatihan

baik di tingkat petugas maupun

petani dalam rangka

mengembangkan kualitas

sumberdaya manusia pertanian

menuju pertanian tangguh dan

mandiri.

4. Mengupayakan adanya dana-dana

pusat untuk dialokasikan di daerah,

khususnya di Kabupaten

Gunungkidul dalam rangka

mendukung operasional penyuluhan

dan untuk mewujudkan ketahanan

pangan yang berkelanjutan.


285

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


16 Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Adanya kelembagaan

khusus yang

menangani

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

Permasalahan:

Masih rendahnya partisipasi

perempuan di berbagai bidang dan

ditemukannya tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak dalam

rumah tangga.

Solusi:

1. Peningkatan kondisi kehidupan

perempuan di berbagai bidang.

Meningkatkan akses perempuan ke

jabatan publik dan politik dengan

cara melakukan sosialisasi dan

penyadaran perempuan di

Kabupaten Gunungkidul;

2. Meningkatkan penanganan dan

pelayanan korban tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak

dalam rumah tangga

17 Keluarga

Berencana dan

Keluarga

Sejahtera

Adanya dukungan

pendanaan dari

pemerintah pusat

melalui dana alokasi

khusus bidang keluarga

berencana

Permasalahan:

Jumlah PLKB sangat kurang, idealnya

1 desa 1 PLKB.

Solusi:

1. Meningkatkan koordinasi lintas

sektoral untuk penggarapan

program Keluarga Berencana.

2. Mekanisme operasional program

KB di tingkat lini lapangan sangat

membantu kesinambungan dan

keberhasilan program KB. Peran

PPKBD dalam pelaksanaan

Program KB tingkat lini lapangan

sangat menonjol, melalui

pembinaan para keluarga.

18 Permberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Adanya dukungan

pendanaan dari

pemerintah pusat

melalui dana urusan

bersama PNPM MPd

Permasalahan:

1. Belum semua usulan hasil verifikasi

dalam PNPM Mandiri Perdesaan

dapat dipenuhi.

2. Keterbatasan personil yang ada.

Solusi:

1. Meningkatkan sumber pendanaan

pemberdayaan dari sumber-sumber

lain.Meningkatkan upaya

pemberdayaan masyarakat disemua

bidang.

2. Meningkatkan kapasitas

kelembagaan dan aparatur serta

kelompok masyarakat di bidang

pemberdayaan melalui pelatihan.


286

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


19 Perhubungan Adanya dukungan

pendanaan

pembangunan dari

pemerintah pusat

melalui dana alokasi

khusus dan dana

sharing APBN dan

APBD Provinsi

Permasalahan:

1. Jumlah Angkutan umum yang

terbatas baik dari segi jumlah

maupun kualitas angkutan.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

(SDM) sesuai kualifikasi yang

dibutuhkan.

3. Belum optimal dan meratanya

pembangunan di seluruh wilayah

baik menyangkut fisik maupun

sistem manajemen transportasi yang

dikembangkan

4. Masih adanya simpul-simpul

transportasi yang sulit

dikembangkan mengingat kondisi

geografis yang tidak mendukung

dan kondisi sosial ekonomi

masyarakat yang akhir–akhir ini

menurun.

5. Prospek angkutan umum di jalan

yang kurang menguntungkan dari

segi perhitungan bisnis karena

pergeseran alternatif moda angkutan

dan maraknya jumlah sepeda motor

yang beroperasi di jalan.

Solusi:

1. Meningkatkan mobilitas pelayanan

transportasi secara sistematis dan

terpadu.

2. Mendorong membuka daerah yang

relatif terisolir (belum lancar

tingkat aksesibilitasnya) dengan

meningkatkan pelayanan

transportasi yang aman dan lancar.

3. Mengupayakan pelayanan jasa

transportasi yang terjangkau

(murah) oleh masyarakat melalui

peningkatan sarana dan prasarana

transportasi.

4. Meningkatkan keselamatan dalam

pelayanan transportasi kepada para

pengguna jasa perhubungan.

5. Meningkatkan koordinasi pelayanan

jasa transportasi terhadap pengguna

jasa dan pengusaha angkutan umum

serta pihak-pihak terkait.

20 Komunikasi dan

Informatika

Permasalahan:

1. Belum tersedianya tenaga

fungsional sehingga pelayanan

informasi belum optimal

menjangkau seluruh wilayah

pelosok pedesaan.


287

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


2. Kondisi geografis Kabupaten

Gunungkidul yang berbukit–bukit,

sehingga terdapat wilayah blank

spot (tidak terjangkau melalui

media elektronik) dan daya akses

informasi masyarakat yang masih

cukup rendah sebagai akibat masih

rendahnya kemampuan di bidang

teknologi informasi.

3. SDM yang menangani Informasi

dan Komunikasi masih dirasakan

kurang dalam penguasan teknologi

Informasi

4. Belum optimalnya penggunaan

jaringan informasi antar unit kerja.

5. Keterbatasan sarana dan prasarana

penunjang dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi.

Solusi:

1. Mengupayakan pengisian jabatan

fungsional bidang informasi,

dengan demikian akan mampu

memberikan pelayanan informasi

kepada masyarakat diseluruh

pelosok wilayah Gunungkidul

secara optimal dan profesional.

2. Memberdayakan Kelompok

Informasi Masyarakat yang ada,

sehingga dapat didayagunakan

sebagai agen informasi bagi

lingkungan masyarakatnya.

3. Meningkatkan kualitas SDM dalam

bidang Informasi dan Komunikasi

dalam penguasaan teknolgi

informasi, dengan memprogramkan

pelatihan bidang teknologi

informasi.

4. Mengoptimalkan jaringan informasi

yang telah dibangun.

5. Mengupayakan pengadaan sarana

dan prasarana penunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

secara bertahap.

21 Pertanahan Adanya dukungan

pendanaan dari

Pemerintah Provinsi

DIY untuk pengadaan

tanah

Permasalahan:

1. Harga tanah yang diminta oleh

warga masyarakat di beberapa

tempat relatif tinggi di atas plafon

anggaran yang tersedia.

2. Negosiasi harga ganti rugi sangat

sulit dan memakan waktu relatif

lama.


288

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


Solusi:

1. Melakukan sosialisasi lebih intensif

dalam rangka pengadaan tanah

untuk kepentingan pembangunan

agar masyarakat lebih menyadari

manfaat yang akan diperoleh

dengan terlaksananya pembangunan

di daerah tersebut. Sehingga

kecenderungan untuk mengambil

keuntungan sesaat dengan

menaikkan harga tanah yang tidak

wajar dapat dikurangi.

2. Mengoptimalkan peran Camat,

Kepala Desa dan tokoh masyarakat

dalam proses pengadaan tanah.

22 Kesatuan Bangsa

dan Politik dalam

Negeri

Permasalahan:

1. Adanya wilayah kecamatan yang

berbatasan dengan kabupaten lain

di zone utara yang rawan dengan

bencana tanah longsor khususnya di

musim penghujan.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat

dalam mensikapi ancaman bahaya

tanah longsor.

3. Kurangnya sarana mobilitas

penunjang kelancaran tugas-tugas

operasional khususnya berkaitan

dengan penanggulangan bencana.

Solusi:

1. Membentuk satuan tugas reaksi

cepat penanggulangan bencana

alam.

2. Melakukan pelatihan berkaitan

dengan upaya mitigasi bencana dan

penanggulangan pasca bencana.

3. Mengoptimalkan sarana mobilitas

penunjang kelancaran tugas-tugas

operasional khususnya berkaitan

dengan penanggulangan bencana.

23 Otonomi Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian,

dan Persandian

Permasalahan:

1. Belum optimalnya pelayanan publik

di daerah.

2. Masih rendahnya kapasitas aparatur

pemerintah daerah.

3. Masih rendahnya kapasitas

keuangan daerah.

4. Masih kurangnya sarana dan

prasarana aparatur pemerintah

daerah untuk mendukung kinerja

yang optimal.


289

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


Solusi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan

publik dengan sistem pelayanan

terpadu.

2. Peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan daerah dibidang

perencanaan, keuangan,

pelaksanaan urusan dan

pengawasan.

3. Peningkatan sumber-sumber

pendapatan daerah.

4. Memanfaatkan sarana dan

prasarana yang ada seoptimal

mungkin untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi.

24 Kebudayaan Permasalahan:

1. Belum terpenuhinya formasi

Pamong Budaya, sehingga

pembinaan dan pengembangan

kebudayaan hanya mengandalkan

personil yang tersedia.

2. Belum tersedianya anggaran untuk

program pelestarian benda cagar

budaya

Solusi:

1. Mengusulkan penambahan personil

di bidang kebudayaan sebagai

pamong budaya

2. Mengusulkan anggaran kebudayaan

kepada pemerintah pusat

25 Kearsipan Permasalahan:

1. Terbatasnya tenaga fungsional baik

pustakawan maupun arsiparis

berakibat pelayanan kepada

masyarakat maupun kepada SKPD

khususnya dalam hal pembinaan

menjadi kurang optimal.

2. Kurangnya pemahaman dan

kesadaran aparatur akan pentingnya

pengelolaan arsip

3. Selama ini pemahaman dan

kesadaran akan pentingnya

pengelolaan arsip masih kurang.

Arsip dipahami hanya sebatas

proses surat menyurat dan

selanjutnya menjadi tumpukan

dokumen yang tidak berarti yang

harus disingkirkan. Pemahaman

yang kurang ini menjadi penyebab

kurangnya kepedulian terhadap

pengelolaan arsip yang terjadi pada

sebagian besar SKPD.


290

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


4. Disamping itu, ketidakpedulian

terhadap arsip juga dicerminkan

dari anggaran SKPD yang sering

luput mengalokasikan anggaran

untuk sarana pendukung

pengelolaan arsip. Hal tersebut

menjadi kendala bagi petugas arsip

SKPD untuk bisa mengelola arsip

instansinya secara baik karena tidak

memperoleh dukungan sarana

prasarana kearsipan yang memadai.

Solusi:

1. Menambah tenaga fungsional baik

di bidang perpustakaan maupun

kearsipan dengan mengangkat

pegawai baru sesuai dengan

kompetensi jabatan yang

dibutuhkan atau dengan

menyelenggarakan diklat fungsional

kearsipan dan perpustakaan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan

dengan penerapan teknologi

informasi, sehingga pengolahan,

pelayanan, dan pelaporan

perpustakaan dan kearsipan

dilakukan dengan komputerisasi.

3. Sejalan dengan meningkatnya

kesadaran dari masing-masing

SKPD untuk melaksanakan serah

simpan terhadap dokumen/arsip

daerah, maka perlu dibuatkan

tempat penyimpanan arsip daerah

(depo arsip) yang memadai

sehingga dapat menjamin arsip

yang disimpan tidak rusak atau

hilang.

4. Melaksanakan pembinaan dan

sosialisasi secara terus menerus

dengan diikuti pendampingan

pengelolaan arsip untuk

meningkatkan kesadaran dan

kepedulian aparatur akan

pentingnya pengelolaan arsip.

26 Perpustakaan Permasalahan:

1. Keterbatasan koleksi di

perpustakaan daerah.

2. Terbatasnya tenaga fungsional baik

pustakawan maupun arsiparis

berakibat pelayanan kepada

masyarakat maupun kepada SKPD

khususnya dalam hal pembinaan

menjadi kurang optimal.


291

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


3. Pelaksanaan perpustakaan keliling

yang diminati masyarakat belum

bisa menjangkau ke wilayah

kecamatan se Kabupaten

Gunungkidul, mengingat baru

memiliki satu unit mobil

perpustakaan keliling.

Solusi:

1. Menambah koleksi buku

perpustakaan

2. Menambah tenaga fungsional baik

di bidang perpustakaan maupun

kearsipan dengan mengangkat

pegawai baru sesuai dengan

kompetensi jabatan yang

dibutuhkan atau dengan

menyelenggarakan diklat fungsional

kearsipan dan perpustakaan.

3. Menambah jumlah mobil unit

perpustakaan keliling agar dapat

dipergunakan untuk pelayanan

perpustakaan ke seluruh wilayah

kecamatan di Kabupaten

Gunungkidul.

II Urusan Pilihan

1 Kelautan dan

Perikanan

Adanya dukungan

pendanaan dari

pemerintah pusat

melalui dana tugas

pembantuan

Permasalahan:

1. Faktor alam yang langsung

berhadapan dengan Samudera

Indonesia, gelombang arus laut

yang cukup besar menyebabkan

sering terjadinya cuaca yang

ekstrim di laut.

2. Sumber daya manusia kelautan dan

perikanan, baik aparatur dan

nelayan kapasitasnya masih kurang.

3. Rendahnya penguasaan teknologi

tepat guna bagi nelayan

4. Kurangnya permodalan dalam

pengembangan usaha di bidang

kelautan dan perikanan.

Solusi:

1. Pengembangan alternatif

pengembangan kelautan perikanan

dengan model lele lahan kering

dengan menggunakan terpal.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya

kelautan dengan berbagai jenis

pelatihan di bidang kelautan dan

perikanan.


292

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


3. Pengembangan teknologi tepat guna

dibidang kelautan dan perikanan.

4. Pemberian fasilitas dan

permodalan, seperti: stasiun

pengisian bahan bakar,

pengembangan koperasi nelayan,

lembaga keuangan mikro, fasilitasi

kredit perbankan dan sebagainya.

2 Pertanian Adanya dukungan

pendanaan dari

pemerintah pusat

melalui dana tugas

pembantuan

Permasalahan:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan pengadaan dan droping

bibit rumput adalah tidak serentak

dengan datangnya musim penghujan

di tiap wilayah serta adanya

pedatan hujan. Untuk mengatasi

pedatan hujan dilakukan penundaan

droping rumput dan setelah hujan

turun terus-menerus baru diberikan.

2. Isu wabah penyakit utamanya AI

diantisipasi dengan pengawasan

kesehatan ternak ayam secara lebih

sungguh-sungguh.

3. Tenaga medik veteriner dan dokter

hewan Poskeswan/Laboratorium

Kesehatan Hewan belum semua

terisi.

4. Keterbatasan keberadaan sapronak

karena tergantung pabrik luar

daerah.

5. Masuknya produk asal ternak dan

ternak hidup dari luar negeri

mempengaruhi turunnya harga

ternak lokal Gunungkidul

Solusi:

1. Pengawasan lalu lintas ternak dari

dan ke luar daerah.

2. Pengembangan budidaya ternak

secara intensif.

3. Penambahan tenaga dokter hewan

dan ahli di bidang peternakan.

4. Mengusulkan kepada pemerintah

pusat agar tidak melakukan impor

produk daging sapi.

3 Kehutanan Adanya dukungan

pendanaan dari

Pemerintah Pusat

melalui dana tugas

pembantuan

Permasalahan:

1. Kemampuan teknis sumber daya

manusia yang ada masih belum

mencukupi untuk mengemban

tanggung jawab tugas pokok dan

fungsi.Peningkatan sumber daya

manusia merupakan prioritas utama

untuk meningkatkan kemampuan

teknis personil Dinas Kehutanan


293

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


dan Perkebunan dengan

mengikutsertakan ke berbagai

bentuk pelatihan yang ada baik

yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah maupun

Pemerintah Pusat.

2. Kelembagaan kelompok tani

sebagian besar belum mantap.

Kelompok tani sebagai forum

organisasi dan komunikasi petani

kehutanan dan perkebunan sebagian

besar perlu ditingkatkan.

Keterbatasan pendidikan dan

minimnya kemampuan manajemen

merupakan penyebab lemahnya

keberadaan kelompok tani sebagai

stakeholders sehingga ke depan

diperlukan pembinaan dan

bimbingan secara intensif dan terus

menerus dari petugas lapangan

untuk meningkatkan

kemampuannya dengan demikian

diharapkan kebijakan-kebijakan

Dinas dapat segera direspon dengan

baik dan benar oleh kelompok tani

kehutanan dan perkebunan.

3. Terbatasnya pengetahuan,

ketrampilan dan permodalan

sebagian besar petani. Sebagai

pelaku utama pembangunan,

kemampuan, ketrampilan, dan

ketersediaan modal pada petani

akan sangat besar pengaruhnya

terhadap keberhasilan program,

apabila faktor-faktor tersebut

kondisnya serba terbatas sehingga

akan menjadi hambatan bagi

keberhasilan program tersebut.

4. Sarana dan prasarana yang belum

memadahi untuk mendukung

operasional tugas dinas.Terbatasnya

gedung dan ruang perkantoran serta

sarana dan prasarana kantor apabila

dibandingkan dengan Sumber Daya

Manusia dan kebutuhan operasional

tugas dinas masih sangat kurang

memadai. Untuk itu perlu segera

tertangani agar pelaksanaan tugas

Dinas bisa berjalan dengan lancar.

Solusi:

1. Peningkatan kemampuan sumber

daya manusia di bidang kehutanan

dan perkebunan.


294

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


2. Peningkatan kualitas produk

kehutanan dan perkebunan.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan

kehutanan dan perkebunan

4. Peningkatan sarana dan prasarana

di bidang kehutanan dan

perkebunan

4 Energi dan

sumber daya

mineral

Permasalahan:

1. Kurangnya kesadaran dan wawasan

pengetahuan masyarakat tentang

pentingnya pelestarian kawasan

karst.

2. Masih ditemukannya kegiatan

pertambangan rakyat yang belum

berizin.

3. Pemanfaatan sumberdaya alam

yang tidak berwawasan lingkungan.

Solusi:

1. Meningkatkan penyuluhan dan

pendidikan teknik penambangan

kepada pengusaha tambang.

2. Meningkatkan pengawasan

penertiban kegiatan pertambangan

rakyat.

3. Meningkatkan koordinasi dan

pengelolaan air bawah tanah;

koordinasi dan pengelolaan minyak,

gas, energi baru dan terbarukan;

serta pemantauan distribusi BBM.

5 Pariwisata Adanya dukungan

pendanaan dari

pemerintah pusat

melalui dana PNPM

Pariwisata

Permasalahan:

1. Pemasaran dan promosi wisata

dirasa masih lemah dan terkendala

tiadanya sarana promosi yang

memenuhi syarat dan mengikuti

perkembangan teknologi baik SDM

maupun perangkat/peralatannya,

sehingga berpengaruh terhadap

efektivitas promosi.

2. Belum tersedianya anggaran untuk

menata kawasan pantai meliputi

percontohan penataan kios,

percontohan pengelolaan sampah,

dan percontohan pengelolaan

limbah.

3. Masih terbatasnya fasilitas objek

wisata yang belum memadai antara

lain: areal parkir, tempat ibadah,

MCK, dan kios

cinderamata/cinderarasa serta

terbatasnya jaringan listrik.


295

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


Solusi:

1. Menggerakkan sarana serta sumber

daya manusia yang ada dengan

seoptimal mungkin dan

meningkatkan koordinasi dengan

stake holder dan dinas instansi

terkait.

2. Mengefektifkan promosi dan

menjalin kerja sama (komitmen)

dengan pelaku wisata baik lokal

maupun luar daerah.

3. Pengembangan objek wisata

unggulan lainnya yang sangat

potensial di Kabupaten

Gunungkidul juga diupayakan pada

arah pengembangan, seperti

geowisata karst, wisata bahari, desa

wisata, dan wisata tirta.

6 Industri Permasalahan:

1. Pangsa pasar produk daerah

Kabupaten Gunungkidul masih

terbatas.

2. Terbatasnya pengetahuan

pengrajin/pengusaha mengenai

potensi pasar produk daerah, masih

rendahnya daya saing, serta

manajemen pengelolaan usaha juga

masih terbatas.

3. Faktor kesadaran pelaku usaha

kaitannya dengan legalitas usaha

bidang perdagangan masih rendah.

Solusi:


dan memfasilitasi informasi

peluang dan perluasan akses pasar.

2. Meningkatkan pelatihan manajemen

kewirausahaan dan pengembangan

konsultasi bisnis bagi pedagang.

3. Pelatihan secara berkelanjutan

untuk meningkatkan kualitas baik

dari segi manajerial maupun desain

dan pengemasan pengrajin industri

kecil dan menengah.




nasional.

5. Pemberian kemudahan izin usaha

industri kecil dan menengah.


296

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


7 Perdagangan Permasalahan:

1. Pangsa pasar produk daerah

Kabupaten Gunungkidul ke luar

daerah dan nasional masih terbatas.

2. Terbatasnya pengetahuan

pengrajin/pengusaha mengenai

potensi pasar produk daerah, masih

rendahnya daya saing, serta

manajemen pengelolaan usaha juga

masih terbatas.

3. Faktor kesadaran pelaku usaha

kaitannya dengan legalitas usaha

bidang perdagangan masih rendah.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana

pasar yang ada, sehingga belum

memenuhi kriteria sebagai pasar

tradisional yang bersih dan sehat.

5. Bertambahnya ritel-ritel modern di

beberapa kota kecamatan

berpengaruh terhadap

perkembangan pasar tradisional.

6. Kesadaran pedagang pasar dalam

menata dagangan dan menjaga

kebersihan pasar kurang terjaga,

sehingga berpengaruh terhadap

kenyamanan konsumen di pasar

tradisional

Solusi:

1. Pelatihan secara berkelanjutan

untuk meningkatkan kualitas baik

dari segi manajerial maupun desain

dan pengemasan pengrajin industri

kecil dan menengah.


dan memfasilitasi informasi

peluang dan perluasan akses pasar.


kewirausahaan dan pengembangan

konsultasi bisnis bagi pedagang.




nasional.


dan administrasi usaha UKM,

pengembangan pasar bagi pengelola

koperasi.


297

No. Urusan

(Wajib/Pilihan)

Faktor-Faktor

Penentu

Keberhasilan


6. Mengembangkan, membangun, dan

merehabilitasi fasilitas pasar yang

memadai sebagai bentuk

peningkatan pelayanan terhadap

masyarakat pengguna jasa.

7. Melaksanakan pembinaan pedagang

pasar.

8 Ketransmi

grasian

Adanya dukungan

kebijakan dari

pemerintah pusat

berupa kuota peserta

transmigrasi dan

adanya kerjasama antar

daerah dalam hal

pengiriman calon

transmigran

Permasalahan:

1. Minat masyarakat untuk mengikuti

program transmigrasi dengan

semangat memperbaiki kehidupan

ekonomi masih relatif rendah

2. Kuota transmigran di daerah tujuan

transmigrasi juga terbatas. Sehingga

ketika secara kuantitas calon

transmigran terpenuhi, belum

dibarengi dengan kuota yang

tersedia di daerah tujuan

transmigrasi.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana

permukiman dan sarana pendukung

di lokasi transmigrasi.

Solusi:

1. Memanfaatkan sarana prasarana,

sumber daya manusia dan dana

yang ada di bidang

ketransmigrasian secara optimal

untuk melaksanakan kegiatan sesuai

dengan kebijakan, program dan

kegiatan yang ada.

2. Peningkatan kerjasama antar daerah

dalam rangka mobilisasi penduduk.

3. Pemberian bekal ketrampilan di

bidang pertanian, perikanan,

peternakan, usaha kecil dan

menengah sebagai bekal bagi bagi

para calon transmigran.

4. Peningkatan kerjasama dengan

stakeholder yang bergerak di bidang

ketransmigrasian guna mengarah

kepada peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa

pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Dengan demikian tema dan prioritas pembangunan di


298

kabupaten, selain harus selaras dan mengacu dengan tema dan prioritas pembangunan

nasional juga harus selaras dan mengacu dengan tema dan prioritas pembangunan

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tema dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2013, yakni : “Memperkuat Perekonomian Domistik Bagi Peningkatan dan

Perluasan Kesejahteraan Rakyat” dengan prioritas (1) Reformasi Birokrasi dan Tata

Kelola, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Penanggulangan Kemiskinan, (5)

Ketahanan Pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8) Energi,

(9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (10) Daerah Tertinggal, Terdepan,

Terluar, dan Pasca Konflik, (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, (12)

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (13) Bidang Perekonomian, dan (14) Bidang

Kesejahteraan Rakyat.

Sedangkan Tema RKPD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2013 sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun

2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 yakni : ”Penguatan

Daya Saing dan Daya Tahan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat”. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, telah

ditetapkan beberapa prioritas pembangunan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2013

adalah: (1). Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2). Pendidikan; (3). Kesehatan; (4).

Penanggulangan kemiskinan; (5). Ketahanan pangan; (6). Infrastruktur; (7). Iklim

investasi dan usaha; (8). Energi; (9). Lingkungan hidup dan bencana; (10). Daerah

tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, dan (11) Kebudayaan, kreativitas, dan

inovasi teknologi.

Selanjutnya berdasarkan uraian tentang kendala dan permasalahan yang masih

dihadapi dalam upaya pembangunan daerah ke depan, serta sinkronisasi dengan

kebijakan nasional maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema

pembangunan daerah tahun 2013 yaitu “Peningkatan Industri dan Usaha

Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Dasar serta Pengembangan Investasi

Industri dan Pariwisata.”

Dari tema pembangunan di atas, selanjutnya dirumuskan prioritas

pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 sebagai berikut:

a. peningkatan industri kecil dan menengah (IKM);

b. peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);

c. pengembangan fasilitasi investasi industri;


299

d. pengembangan fasilitasi investasi pariwisata;

e. peningkatan pelayanan dasar murah;

f. pemeliharan dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa dan kabupaten;

g. pengembangan sistem informasi pelayanan publik; dan

h. reformasi birokrasi dan tata kelola.

Dikaitkan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJM Daerah 2010-2015,

fokus dan kegiatan-kegiatan pokok tersebut merupakan rencana aksi tahunan.

Disamping prioritas nasional, prioritas pembangunan daerah di Kabupaten

Gunungkidul juga memperhatikan upaya pencapaian sasaran 8 (delapan) tujuan

pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs) pada tahun 2015 yang

terdiri dari (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan; (2) menyediakan pelayanan

pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu;

(6) memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan

keberlanjutan lingkungan; dan (8) membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2013 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013

sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 903/1641 dan

Nomor 18/KPTS/2012 serta pada perubahan anggaran dengan Nota Kesepakatan

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Nomor 903/3077.a dan Nomor 21/KPTS/2012.

Sedangkan untuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Nota

Kesepakatan Nomor 903/1642 dan Nomor 19/KPTS/2012 serta untuk perubahan

anggaran dengan Nota Kesepakatan Nomor 903/3131.a dan Nomor 22/KPTS/2013.

Kebijakan Umum APBD memuat kebijakan mengenai pendapatan daerah, kebijakan

belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah yang memuat komponen-komponen

pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dari setiap bidang kewenangan

yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Untuk PPAS memuat pagu

indikatif sementara berdasarkan urusan wajib dan pilihan serta masing-masing bidang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dengan

rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.172.722.551.792,65, Belanja Daerah

Rp1.236.639.665.427,00, dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp63.917.113.634,35.

Dengan adanya perubahan asumsi dan kondisi perekonomian daerah yang tidak sesuai


300

dengan asumsi kebijakan umum APBD yang telah disusun maka melalui perubahan

anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12

Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka Pendapatan

Daerah direncanakan menjadi Rp1.232.294.627.656,53 atau bertambah

Rp59.572.075.863,88, Belanja Daerah menjadi Rp1.329.895.597.478,50 atau

bertambah Rp93.255.932.051,50, serta Pembiayaan Daerah menjadi

Rp97.600.969.821,97 atau bertambah sebesar Rp33.683.856.187,62.

C.2. PENGELOLAAN PENDAPATAN

Sumber penerimaan daerah dalam APBD Kabupaten Gunungkidul sebagian

besar berasal dari dana perimbangan. Dengan adanya ketergantungan dana

perimbangan maka untuk mengurangi kesenjangan fiskal, kebijakan yang diambil

adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah terutama pendapatan asli daerah, menggali potensi bantuan keuangan dari

pemerintah provinsi maupun sumber-sumber lain dari pemerintah pusat seperti dana

tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi. Selain itu dilaksanakan pengajuan usulan

program dan kegiatan yang dapat didanai dari pusat melalui kementerian teknis

maupun bantuan keuangan dari Pemerintah DIY.

C.2.1. Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebijakan pendapatan daerah maka untuk dapat mencapai

rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2013 beberapa upaya yang

akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

a. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dilaksanakan melalui pencermatan dan

pengkajian terhadap obyek pendapatan baik berupa pajak maupun retribusi

daerah yang telah ada dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan baik

melalui perubahan tarif maupun peningkatan pemungutannya. Kebijakan

dalam bentuk regulasi yang sudah dilakukan adalah dengan mereview dan

menyusun Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah, sosialisasi

peraturan daerah kepada masyarakat dan dunia usaha, dan penegakan

pelaksanaan peraturan daerah serta intensifikasi pemungutannya;

b. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah, dilaksanakan melalui upaya pencarian

sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat, antara

lain melalui:

1. Pembentukan BUMD Perusahaan Daerah Aneka Usaha.


301

2. Pendapatan sewa lahan milik Pemda yang belum dimanfaatkan, sewa

media reklame/tiang pancang spanduk/reklame.

3. Pengkajian, penyusunan, dan penyesuaian regulasi yang terkait dengan

pendapatan daerah dan bidang investasi yang potensial dan mampu

meningkatkan pendapatan daerah.

c. Pengkajian potensi penerimaan daerah dan penyusunan regulasi sebagai

dasar pelaksanaan mendasarkan pada peraturan perundangan yang baru;

d. Peningkatan pelayanan perizinan di seluruh tingkatan dan semua bidang

perizinan, melalui perbaikan prosedur serta percepatan proses pelayanan;

e. Pemanfaatan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan;

f. Penjualan asset daerah yang sudah tidak layak;

g. Pemanfaatan iddle cash dalam bentuk deposito on call;

h. Peningkatan kualitas aparat yang mengelola pendapatan asli daerah melalui

pembinaan dan pelatihan;

i. Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pemungutan pendapatan

daerah;

j. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah melalui pengawasan melekat, rotasi petugas pemungut, serta

penertiban administrasi;

k. Koordinasi dengan pihak ketiga dan instansi vertikal dalam rangka

peningkatan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan

anggaran dari rencana Rp1.232.294.627.656,53 realisasinya mencapai

Rp1.242.092.675.330,20 atau telah mencapai 100,80 % yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Rencana Pendapatan Asli Daerah Rp76.674.187.127,23 realisasinya

mencapai Rp83.427.447.822,42 atau 108,81 % yang berasal dari:

a. Pajak Daerah dari rencana Rp10.970.075.000,00 realisasi

Rp12.350.676.839,00 atau 112,59 % yang terdiri atas :

1) Pajak Hotel dari rencana Rp40.000.000,00 realisasi

Rp42.987.911,00 atau 107,47 %.

2) Pajak Restoran dari rencana Rp1.067.000.000,00 realisasi

Rp1.339.666.031,00 atau 125,55 %.


302

3) Pajak Hiburan dari rencana Rp.18.000.000,00 realisasi

Rp23.178.000000,00 atau 128,77 %.

4) Pajak Reklame dari rencana Rp607.075.000,00 realisasi

Rp608.757.500,00 atau 100,28 %.

5) Pajak Penerangan Jalan dari rencana Rp7.370..000.000,00 realisasi

Rp7.715.068.292,00 atau 104,68 %.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan dari rencana

Rp400.000.000,00 realisasi Rp800.572.730,00 atau 200,14 %.

7) Pajak Parkir dari rencana Rp12.000.000,00 realisasi

Rp13.981.500,00 atau 116,51 %.

8) Pajak Air Tanah dari rencana Rp250.000.000,00 realisasi

Rp296.211.908,00 atau 118,48 %.

9) Pajak Sarang Burung Walet dari rencana Rp.6.000.000,00 realisasi

Rp1.000,00 atau 16,67 %.

10) BPHTB dari rencana Rp1.200.000.000,00 realisasi

Rp1.509.252.967,00 atau 125,77 %.

b. Retribusi Daerah dari rencana Rp24.538.644.077,00 realisasi

Rp25.024.939.544,00 atau 101,98 % yang terdiri atas:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan rencana Rp13.033.271.300,00

realisasi Rp11.926.822.980,00 atau 91,51 %.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan rencana


3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil rencana


4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum rencana


5) Retribusi Pelayanan Pasar dari rencana Rp1.106.249.000,00 realisasi

Rp1.183.714.050,00 atau 101,50 %.

6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor rencana


7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari rencana

Rp1.030.662.277,00 realisasi Rp1.054.285.363,00 atau 102,29 %.

8) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT dari rencana



303

9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah rencana Rp534.576.000,00

realisasi Rp644.268.850,00 atau 120,52 %.

10) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan rencana


11) Retribusi Terminal rencana Rp251.850.500,00 realisasi

Rp259.595.726,00 atau 103,08 %.

12) Retribusi Tempat Khusus Parkir rencana

Rp720.463.000, 00 realisasi Rp717.105.000,00 atau 99,53 %.

13) Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

rencana Rp22.000.000,00 realisasi Rp20.300.000,00 atau 92,27 %.

14) Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga rencana


15) Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah rencana

Rp730.980.000,00 realisasi Rp.671.830.000,00 atau 91,91 %.

16) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rencana


17) Retribusi Izin Gangguan/Keamanan rencana Rp.249.000.000,00

realisasi Rp345.470.000,00 atau 138,74 %.

18) Retribusi Izin Trayek rencana Rp.38.865.000,00 realisasi

Rp47.915.000,00 atau 123,29 %.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari

rencana Rp6.654.257.071,25 realisasi Rp6.815.317.916,25 atau 102,42%

yang terdiri dari:

Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank:

1) Perusahaan Daerah Bank Daerah Gunungkidul rencana


2) Bank Pembangunan Daerah rencana Rp5.648.532.670,57 realisasi

Rp5.648.532.670,57 atau 100,00 %.

3) BUKP rencana Rp3.851.400,68 realisasi Rp3.851.400,68 atau 100%.

d. Lain-lain PAD yang Sah dengan rencana Rp34.511.210.979,08 dan

realisasi Rp39.236.513.523,17 atau 113,70 % yang terdiri dari:

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan dari rencana

Rp289.000.000,00 realisasi Rp691.797.750,00 atau 239,38%.


304

2) Penerimaan Jasa Giro dari rencana Rp2.100.000.000,00 realisasi Rp

2.997.220.474,00 atau 142,72%.

3) Pendapatan Bunga Deposito dari rencana Rp7.000.000.000,00

realisasi Rp10.594.348.670,11 atau 151,35%. Peningkatan

pendapatan bunga deposito disebabkan dana DAK bidang pendidikan

yang belum terserap dan disimpan dalam bentuk deposito.

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah rencana Rp439.607.104,93 realisasi

Rp635.244.296,93 atau 144,50%.

5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari

rencana Rp1.000.000,00 realisasi Rp87.267.412,18 atau 8.726,74%

6) Pendapatan Denda Retribusi dari rencana Rp456.659.480,00 realisasi

Rp681.105.380,00 atau 149,15%.

7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan

Tunjangan dari rencana Rp 0,00 realisasi Rp976.678.080,75

8) Hasil Operasi dari Penegakan Perda dari rencana Rp1.315.000,00

realisasi Rp 5.266.000,00 atau mencapai 400,46%

9) Pendapatan Bunga dari Pinjaman Penguatan Modal dari rencana


10) Pendapatan Hasil Kerjasama dengan pihak Ketiga dari rencana


Rendahnya realisasi disebabkan bagi hasil penangkap ikan kapal

Handayani tercapai sebesar Rp9.303.200,00 dari anggaran

Rp40.000.000,00 (23,26%) disebakan karena sesuai MOU yang telah

disepakati, besarnya setoran bagi hasil berdasarkan jumlah hasil

penjualan/tangkapan dikurangi biaya operasional. Disamping itu

MOU telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan sampai saat ini

belum diperpanjang dikarenakan kondisi 2 (dua) buah kapal rusak

berat sedangkan yang lainnya juga memerlukan perbaikan, sementara

dukungan APBD tidak ada.

11) Pendapatan BLUD dari rencana Rp23.709.373.294,00 realisasi

Rp22.069.956.270,00 atau 93,09%.

12) Penerimaan Penempatan/Perpanjangan Kios dan Los dari rencana


13) Pendapatan dari pengelolaan BUKP dari rencana Rp73.960.329,21

realisasi Rp73.960.329,20 atau 100%.


305

2. Dana Perimbangan

Dari rencana penerimaan Rp880.664.275.030,00 realisasi mencapai

Rp877.414.789.454,00 atau 99,63 % yang terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rencana Rp34.080.164.452,00


b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari rencana

Rp2.231.262.578,00 realisasinya Rp2.479.297.400,00 atau 111,12 %.

c. Dana Alokasi Umum rencana Rp779.069.238.000,00 realisasi

Rp779.069.238.000,00 atau 100,00%.

d. Dana Alokasi Khusus rencana Rp65.283.610.000,00 realisasi

Rp59.793.058.000,00 atau 91,59 %.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah rencana Rp274.956.165.499,20 realisasi

Rp281.250.438.053,78 atau 102,29 % yang terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi rencana Rp.39.008.836.499,20


b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk percepatan pembangunan

infrastruktur daerah dari rencana sebesar Rp199.384.329.000,00 realisasi

sebesar Rp.199.359.049.100,00 atau 99,99 %.

c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi DIY rencana Rp36.563.000.000,00

realisasi Rp36.223.400.000 00 atau 99,07 %.

C.2.2. Permasalahan dan Solusi

Secara keseluruhan penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2013 dapat

melebihi target walaupun dengan prosentase yang kecil. Realisasi PAD sebesar

Rp83.427.447.822,42 atau 108,81% dari target Rp76.674.187.127,33.

Untuk Dana Perimbangan rencana penerimaan Rp880.664.275.030,00

realisasi mencapai Rp877.414.789.454,00 atau 99,63%. Untuk Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah penerimaannya rencana Rp274.956.165.499,20

realisasi Rp281.250.438.053,78 atau 102,29%.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah membawa konsekwensi adanya tambahan sumber

pendapatan yang baru maupun berkurangnya sumber pendapatan yang telah ada.

Adanya perubahan tersebut disikapi dengan penyiapan dan penyusunan regulasi

sebagai pengganti peraturan perundangan yang tidak sesuai.


306

Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah terbatasnya jumlah

personil petugas pemungut pajak dan retribusi daerah pada masing-masing

SKPD yang bertugas memungut pendapatan. Sesuai dengan PP 48 Tahun 2005

maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengangkat tenaga honorer

baru, sementara di sisi lain jumlah pegawai negeri yang bertugas memungut

pendapatan daerah banyak yang telah memasuki masa pensiun. Beberapa

langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan

mengefektifkan personil yang masih ada, mengangkat tenaga harian lepas yang

membantu petugas pemungut, serta dilaksanakannya kerjasama dengan pihak

ketiga melalui sistem kontrak sesuai peraturan perundangan.

C.3. PENGELOLAAN BELANJA

C.3.1. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja

tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja bunga,

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa,

belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan target kinerja,

indikator/tolok ukur kinerja, standar satuan harga, analisis standar belanja (ASB), dan

standar pelayanan minimal (SPM). Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja daerah secara keseluruhan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri

dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan penetapan target capaian kinerja setiap belanja berdasarkan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 dan berpedoman pada RPJM

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, baik dalam lingkup pemerintah

daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maupun program dan kegiatan, yang

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan meningkatkan

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.


307

Penerimaan dana yang berasal dari dana perimbangan keuangan yaitu berupa

transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar digunakan untuk belanja yang

mengikat dan wajib yaitu: belanja gaji pegawai dan tunjangan, pendamping minimal

10 (sepuluh) persen untuk DAK, sedangkan dana perimbangan yang berupa Dana

Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan pedoman harus dimanfaatkan dalam bentuk

program kegiatan yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam

petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterbitkan oleh

Kementerian Teknis.

C.3.2. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun

dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil

dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja adalah:

1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan

yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur daerah dan

desa, pengelolaan sumber daya alam, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang

layak, pelayanan kependudukan, serta mengembangkan sistem jaminan pelayanan

kesehatan daerah.

Kebijakan belanja daerah pada APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013

secara umum diarahkan untuk:

1. Pemenuhan belanja gaji pegawai dan tunjangan.

2. Perencanaan belanja dititikberatkan pada upaya pencapaian tema dan prioritas

pembangunan Tahun 2013.

3. Pemenuhan pelaksanaan belanja program dan kegiatan prioritas pembangunan

dalam rangka pencapaian target RPJMD.

4. Pemenuhan belanja program dan kegiatan hasil kesepakatan bersama (trilateral

desk) antara pemerintah provinsi DIY dengan pemerintah Kabupaten Gunungkidul

yang meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pengembangan pasar

tradisional, pariwisata berupa pengembangan sarana dan prasarana dan pengadaan

tanah, dan pengadaan tanah Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau Jalan Pansela;


308

5. Pemenuhan belanja daerah dari sumber dana yang telah ditentukan peruntukannya

berdasarkan pedoman yang ada yaitu:

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) beserta dana pendamping yang meliputi: DAK

Bidang Pendidikan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Keluarga

Berencana, DAK Bidang Infrastruktur Air Minum, DAK Bidang Sanitasi,

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi, DAK Bidang Infrastruktur Jalan, DAK

Bidang Pertanian, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, DAK Bidang

Keselamatan Transportasi Lalu Lintas, DAK Bidang Kehutanan, DAK Bidang

Perdagangan, DAK Bidang Lingkungan Hidup, dan DAK Bidang

Pemerintahan.

b. Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai tembakau yang digunakan untuk peningkatan

kualitas bahan baku, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan pembinaan

lingkungan sosial.

c. Penggunaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk pemberdayaan

masyarakat desa, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan

pengurangan pengangguran.

6. Pemenuhan Dana Pendampingan (Cost Sharing) selain DAK yaitu:

a. Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dari Direktur

Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri.

b. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) atau

PNPM MPd Integrasi dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kementerian Dalam Negeri.

c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah.

d. Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA).

e. Program WISMP 2 (Water resource and Irrigatition Sector Management

Program).

f. Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat

(PLKSDA-BM)

7. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak

daerah yang harus dilaksanakan paling lambat pada tahun 2014.

8. Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.


309

9. Kebijakan alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pendanaan

terhadap urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat

capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik serta mempedomani Standar Pelayanan

Minimal (SPM). Bidang pendidikan mendapatkan alokasi belanja memenuhi

ketentuan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari belanja daerah. Dalam

rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan

berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10

(sepuluh) persen dari total belanja APBD di luar gaji. Sedangkan di bidang

keolahragaan adalah pembiayaan penyiapan kontingen atlet dan penyelenggaraan

event pekan olahraga provinsi (Porprov) DIY Tahun 2013 dengan tuan rumah di

Kabupaten Gunungkidul.

10. Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulasi bantuan

kepada masyarakat dan swasta untuk berperan serta dalam pembangunan.

Belanja Daerah setelah perubahan anggaran dari rencana sebesar

Rp1.329.895.597.478,50 realisasinya sebesar Rp1.180.155.596.325,00 atau 88,74 %

yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung dari anggaran Rp892.880.402.319,50 realisasi sebesar

Rp819.458.447.899,00 atau 91,78 % terdiri dari :

1) Belanja Pegawai dari anggaran Rp802.894.556.642,06 realisasi

Rp732.809.398.948,00 atau 91,27 %.

2) Belanja Bunga dari anggaran Rp26.850.000,00 realisasi Rp.26.836.255,00 atau

99,94 %.

3) Belanja Hibah dari anggaran Rp11.634.876.250,00 realisasi

Rp11.489.842.250,00 atau 98,75 %.

4) Belanja Bantuan Sosial dari anggaran Rp23.144.178.000,00 realisasi

Rp22.926.163.500,00 atau 99,05 %.

5) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa dari anggaran

Rp3.177.565.796,00 realisasi Rp.3.177.565.700,00 atau 99,99 %.

6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah

Desa dan Partai Politik dari anggaran Rp.50.948.440.000,00 realisasi

Rp49.028.641.246,00 atau 96,23 %.

7) Belanja Tidak Terduga dari anggaran Rp1.053.935.631,44 realisasi

Rp0,00 atau 0,00 %.


310

b. Belanja Langsung dari anggaran Rp437.015.195.159,00 realisasi sebesar

Rp360.697.148.426,00 atau 82,53 % terdiri dari:

1) Belanja Pegawai dari anggaran Rp49.813.746.200,00,00 realisasi

Rp42.742.861.900,00 atau 85,80 %.

2) Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp185.460.119.019,00 realisasi

Rp161.581.107.589,00 atau 87,12 %.

3) Belanja Modal dari anggaran Rp201.741.329.940,00 realisasi

Rp156.373.178.937,00 atau 77,51 %.

Rincian Belanja Langsung per SKPD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.50

Rincian Belanja Langsung per SKPD Tahun 2013

No Urusan/SKPD Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Selisih (Rp.)

Urusan Wajib

1 Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olah Raga 124.546.110.900,00 80.579.667.090,00 43.966.443.810,00

2 Dinas Kesehatan 34.689.479.525,00 31.943.806.037,00 2.745.673.488,00

3 RSUD Wonosari 25.979.539.294,00 24.564.223.707,00 1.415.315.587,00

4 Dinas Pekerjaan Umum 86.507.834.600,00 84.611.118.025,00 1.896.716.575,00

5 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 3.960.201.500,00 3.739.656.462,00 220.545.038,00

6 Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan

Informatika

6.887.501.100,00 6.405.464.311,00 482.036.789,00

7 Kantor Pengendalian

Dampak Lingkungan 2.131.568.000,00 2.048.861.427,00 82.706.573,00

8 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 5.068.014.340,00 4.428.422.896,00 639.591.444,00

9 Dinas Sosial, Tenaga Kerja,

dan Transmigrasi 9.737.737.100,00 9.152.037.385,00 585.699.715,00

10 Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, dan

ESDM

3.683.180.000,00 3.260.236.818,00 422.943.182,00

11 Dinas Kebudayaan dan

Kepariwisataan 5.860.425.400,00 5.130.442.685,00 729.982.715,00

12 Kantor Kesbang Pol 1.178.077.500,00 963.847.203,00 214.230.297,00


311


13 BPBD 982.301.600,00 851.947.030,00 130.354.570,00

14 Satpol PP 4.539.240.000,00 1.357.341.180,00 3.181.898.820,00

15 DPRD

16 Kepala daerah dan Wakil

17 Sekretariat Daerah 20.758.751.000,00 13.331.899.234,00 7.426.851.766,00

18 Sekretariat DPRD 16.125.011.000,00 12.185.072.320,00 3.939.938.680,00

19 DPPKAD 23.069.724.000,00 21.348.617.256,00 1.721.106.744,00

20 Inspektorat Daerah 1.553.814.500,00 1.191.083.160,00 362.731.340,00

21 Kecamatan Wonosari 370.755.000,00 319.180.147,00 51.574.853,00

22 Kecamatan Paliyan 345.930.000,00 301.152.840,00 44.777.160,00

23 Kecamatan Panggang 373.952.500,00 315.343.736,00 58.608.764,00

24 Kecamatan Tepus 384.635.000,00 294.971.346,00 89.663.654,00

25 Kecamatan Rongkop 393.952.000,00 310.564.604,00 83.387.396,00

26 Kecamatan Semanu 351.406.500,00 288.135.571,00 63.270.929,00

27 Kecamatan Ponjong 332.582.500,00 278.722.278,00 53.860.222,00

28 Kecamatan Karangmojo 254.300.000,00 252.585.570,00 1.714.430,00

29 Kecamatan Playen 295.535.000,00 290.795.661,00 4.739.339,00

30 Kecamatan Nglipar 268.180.000,00 266.913.225,00 1.266.775,00

31 Kecamatan Ngawen 288.707.000,00 286.075.900,00 2.631.100,00

32 Kecamatan Semin 300.630.000,00 291.839.005,00 8.790.995,00

33 Kecamatan Patuk 384.024.000,00 295.381.097,00 88.642.903,00

34 Kecamatan Saptosari 496.519.000,00 462.323.150,00 34.195.850,00

35 Kecamatan Gedangsari 406.110.000,00 353.334.318,00 52.775.682,00

36 Kecamatan Girisubo 390.170.000,00 313.814.717,00 76.355.286,00

37 Kecamatan Tanjungsari 411.005.000,00 335.166.208,00 75.838.792,00

38 Kecamatan Purwosari 403.327.500,00 350.993.422,00 52.334.078,00

39 KPMPT 687.205.500,00 591.530.112,00 95.675.388,00

40 Badan Kepegawaian Daerah 6.415.063.400,00 4.924.275.098,00 1.490.788.302,00

41 Badan Pelaksana

Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

4.464.523.000,00 3.902.292.427,00 562.230.573,00

42 Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, dan

KB

13.464.806.500,00 12.988.365.427,00 476.441.073,00


312


43 Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah 1.203.893.000,00 1.124.602.197,00 79.290.803,00

Urusan Pilihan

44 Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura 7.253.710.750,00 6.950.179.078,00 303.531.672,00

45 Dinas Peternakan 3.302.056.000,00 2.693.052.372,00 609.003.628,00

46 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan 4.205.872.950,00 7.772.802.593,00 433.070.357,00

47 Dinas Kelautan dan

Perikanan 5.797.224.200,00 5.320.278.430,00 476.945.770,00

48 Kantor Pengelolaan Pasar 6.510.607.500,00 5.728.733.691,00 781.873.829,00

JUMLAH 437.015.195.159,00 360.697.148.426,00 76.318.046.733,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Adanya belanja daerah yang belum dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran

2013 pada beberapa SKPD antara lain dikarenakan adanya penghematan dan sisa

dana dari pengadaan barang dan jasa serta belanja modal. Sisa dana pada beberapa

SKPD yang diantaranya:

a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga terdapat sisa dana Rp98.458.953.809,45

milyar lebih antara lain dikarenakan DAK bidang pendidikan dari tahun 2010

sampai dengan 2013 serta pengadaan peralatan olah raga dalam rangka

PORPROV belum dapat dilaksanakan karena gagal lelang.

b. Dinas Kesehatan terdapat sisa dikarenakan belum semua tagihan klaim Jamkesta

dibayarkan, dari sisa lelang pengadaan barang dan jasa, serta efisiensi.

c. RSUD terdapat dana sisa anggaran karena dengan penerapan PPK BLUD maka

pengeluaran belanja mengacu pada pendapatan operasional.

d. Dinas Pekerjaan Umum selain dari penghematan belanja juga berasal dari sisa

lelang.

e. Sekretariat DPRD sisa dana berasal dari efisiensi penyelenggaraan kunjungan

kerja pimpinan dan anggota dewan keluar daerah, kegiatan reses serta efisiensi

kegiatan rutin.


313

C.3.2. Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaan belanja daerah setiap tahunnya selalu terdapat sisa

anggaran yang disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan

peningkatan pendapatan daerah namun juga dari sisa anggaran yang belum dapat

dilaksanakan maupun diselesaikan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

Besarnya SilPA beberapa tahun terakhir lebih disebabkan karena DAK

Bidang Pendidikan dari TA 2010 sampai dengan 2013 belum seluruhnya dapat

terserap/dilaksanakan. Agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan baik telah

dilaksanakan koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan melalui Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah.

Permasalahan pelaksanaan belanja daerah dari sisi perencanaan yaitu:

a. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pelaksanaan program

dan kegiatan sesuai dengan hasil yang diinginkan/sesuai dengan target yang akan

dicapai.

b. Sebagian besar penerimaan daerah berasal dari dana perimbangan dan sebagian

besar pula digunakan untuk belanja pegawai sehingga pendanaan untuk program

kegiatan pada belanja langsung tergantung pada besarnya dana perimbangan yang

diterima dikurangi dengan belanja pegawai (gaji).

c. Adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang

Desa dimana 10 % dari DAU yang diterima dikurangi belanja gaji pegawai

diberikan sebagai bantuan keuangan kepada pemerintah desa, Permendagri

Nomor 37 tahun 2007 dimana daerah wajib memberikan penghasilan tetap

kepada kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan UMR.

d. Petunjuk teknis DAK definitif pada beberapa kementerian baru diterbitkan pada

akhir tahun anggaran dan diterima serta disosialisasikan pada awal tahun

berjalan sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara juknis definitif dengan

DPA SKPD sehingga memerlukan perubahan anggaran.

e. Untuk DAK Bidang Pendidikan juknis baru terbit pada pertengahan tahun

sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya yang berakibat beberapa

kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

f. Adanya petunjuk teknis program dan kegiatan dari kementerian terkait yang

kurang sesuai dengan kondisi daerah.


314

g. Masih terbatasnya kemampuan personil/kualitas SDM dalam perencanaan

program dan kegiatan sehingga program dan kegiatan yang diusulkan masih

bersifat rutinitas dan belum sepenuhnya mengakomodasi target-target dalam

RPJMD maupun RKPD.

Permasalahan belanja daerah dari sisi pelaksanaan anggaran antara lain:

a. perencanaan anggaran baik obyek belanja maupun anggaran kas yang tidak sesuai

dengan kondisi lapangan sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

b. Masih terbatasnya kualitas SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang

berakibat target dan sasaran belum seperti yang diinginkan serta tidak selesainya

program dan kegiatan.

c. Kecenderungan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran sehingga

pekerjaan dilaksanakan terkesan tergesa-gesa berdampak pada kualitasnya

menjadi kurang sempurna.

d. Masih terbatasnya SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Untuk menjawab permasalahan di atas, beberapa langkah/solusi yang

ditempuh antara lain:

a. Peninjauan/peyesuaian setiap tahun terhadap harga satuan dalam Standarisasi

Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

b. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan melalui monitoring dan

evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan untuk

mengukur tingkat keberhasilan dan manfaat atas program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas anggaran

sehingga pelaksanaan pada tahun yang akan dapat lebih baik.

c. peningkatan koordinasi internal SKPD dan antar SKPD serta koordinasi dengan

pemerintah pusat maupun Provinsi;

d. Peningkatan kemampuan SDM melalui pembinaan, pendidikan, serta pelatihan

baik administratif maupun teknis.

e. Peningkatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pemeriksaan dan

pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan.


315

C.4. PEMBIAYAAN DAERAH

C.4.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan

dan pengeluaran pembiayaan yang jumlahnya harus dapat menutup defisit

anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran

tahun anggaran sebelumya (SilPA), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran

pembiayaan mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah,

pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran atau

memanfaatkan surplus dalam bentuk penerimaan atau pengeluaran daerah.

Pembiayaan daerah juga dimanfaatkan untuk penyertaan modal dan pembayaran

utang. Pembiayaan daerah setelah perubahan anggaran dari rencana sebesar

Rp97.600.969.821,970 realisasinya sebesar Rp97.636.685.050,97 atau 100,03%.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan APBD, dari rencana

Rp112.170.296.731,97 realisasi Rp112.105.011.960,97 atau 99,94%, yang

terdiri:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

dari rencana Rp110.770.296.731,97 realisasi Rp110.770.296.731,97 atau

100%.

2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dari rencana

Rp1.400.000.000,00 realisasi Rp1.334.715.229,00 atau 95,34%.

b. Pengeluaran Pembiayaan dari rencana Rp14.569.326.910,00 realisasi

Rp14.469.326.910,00 atau 99,31%, yang terdiri dari:

1) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah dari anggaran

Rp13.000.000.000,00 realisasi Rp13.000.000.000,00 atau 100%.

2) Pembayaran Pokok Utang dari anggaran Rp69.326.910,00 realisasi

Rp69.326.910,00 atau 100%.

3) Pemberian Pinjaman Daerah dari anggaran Rp1.500.000.000,00 realisasi

Rp1.400.000.000,00 atau 93,33 %.


316

c. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2013 sebesar

Rp159.572.764.055,17.

C.4.2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pembiayaan daerah adalah masih tingginya Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran, hal ini mengindikasikan perencanaan yang kurang

baik karena banyak dana APBD yang tidak terserap namun disisi lain apabila

kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan dan efisiensi pelaksanaan

program kegiatan akan memberi dampak yang positif. Untuk mengurangi sisa

anggaran dari belanja telah dilaksanakan evaluasi dan pengendalian belanja

daerah serta evaluasi pencapaian pendapatan daerah sehingga kelebihan

pendapatan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perubahan anggaran.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN - gunungkidulkab.go.id · C.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan

Documents