BAPPEDA DAN LITBANG Bab III - 2 REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANYUASIN 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda dan PM yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:
36
Embed
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN ...bappeda-litbang.banyuasinkab.go.id/wp-content/... · REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAPPEDA DAN LITBANG Bab III - 2
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA DAN LITBANGKABUPATEN BANYUASIN
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan
yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana organisasi perangkat daerah
menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang
disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan
proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan
top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai
pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah
kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah
perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah selama ini.
Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis
perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya
aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan
yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik
lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama
ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi
perencana dalam hal ini Bappeda dan PM yang membantu Kepala Daerah dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam
bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah
menentukan dalam mewujudkan good governance.
Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan
belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan.
Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara
lain:
BAPPEDA DAN LITBANG Bab III - 2
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur
mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada
tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat
waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses
dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam
rangkaian kegiatan yang berurutan;
4. Kompetensi SDM perencana belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan
yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan
komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian
perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program
pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan,
alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD
Penetapan Visi oleh seluruh jajaran pegawai Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banyuasin yaitu “ Visioner dan Berkualitas ” berbasis pada posisi
dan peran Bappeda dan Litbang dalam mendukung pencapaian misi Lima yang
terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018
(RPJMD). Misi dalam RPJMD yang menjadi basis tersebut adalah Mewujudkan
tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kemampuan
Pemerintah Daerah yang Amanah, Profesional dan berwibawa untuk
pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
Pada misi RPJMD diatas, peran Bappeda dan Litbang Banyuasin
terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bappeda dan
Litbang. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dilihat dari sudut
pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang Visioner dan
BAPPEDA DAN LITBANG Bab III - 2
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Berkualitas. Dengan visi ini diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di
Kabupaten Banyuasin terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat
dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.
Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda
dan Litang Kabupaten Banyuasin dengan menentukan misi berupa:
1. Meningkatkan sistem penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan yang selaras dan dinamis.
2. Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi rencana dan
evaluasi pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang Profesional dan sarana prasarana yang
memadai.
Visi dan misi Bappeda dan Litbang terjabar dalam program yang
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD, program dan kegiatan
dimaksud adalah :
- Program Pengembangan Data / Informasi
- Program Kerjasama Pembangunan
- Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar
- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strastegis dan Cepat
Tumbuh
- Program Perencanaaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- Program Perencanaan Pembangunan rawan Bencana
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi
- Program Publikasi dan Intermimediasi Hasil Litbang Daerah
- Program Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah
- Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BAPPEDA DAN LITBANG Bab III - 2
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
- Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan
- Program Pembangunan Manusia dan Masyarakat
- Program Pengembangan Wilayah
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Institusi perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung
jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses
perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud
dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan
mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar
fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan
dan sasaran institusi perencana pembangunan harus selaras dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banyuasin, sebagai institusi perencana di daerah, menyusun program dan
kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan
kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencana di tingkat pusat.
Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappenas adalah:
- Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang,
antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan
dengan kebijakan pembangunan.
BAPPEDA DAN LITBANG Bab III - 2
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah
Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang disusun oleh Bappeda dan Litbang
masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:
a. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum
sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat
pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
b. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana
pembangunan di daerah.
c. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan
penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang
menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan
antar daerah serta antara pusat dan daerah.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
3.4.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah
3.4.1.1. Sistem Pusat Pelayanan
1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)
PKWp yang terdapat di Kabupaten Banyuasin merupakan
perubahan dari perkembangan pembangunan pelabuhan Tanjung Api-
Api, dalam hal ini pertumbuhan yang diharapkan lebih cepat untuk
menunjang akses transportasi nasional, adapun Sungsang sesuai
arahan RTRWP Sumatera Selatan ditetapkan sebagai PKWp
merupakan permukiman desa sehingga diarahkan untuk menjadi pusat
jasa, perdagangan, industri dan pariwisata.
Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp terletak di
Wilayah Sungsang Kecamatan Banyuasin II.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
BAPPEDA DAN LITBANG Bab III - 2
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Pusat Kegiatan Lokal merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa
kecamatan. PKL yang diarahkan dalam RTRWP Sumatera Selatan di
Kabupaten Banyuasin berada di Kota Pangkalan Balai Kecamatan
Banyuasin III.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa. Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK terletak
di:
kawasan perkotaan Betung di Kecamatan Betung;
kawasan perkotaan Mariana di Kecamatan Banyuasin I;
kawasan perkotaan Sukajadi di Kecamatan Talang Kelapa;
kawasan perkotaan Telang Jaya di Kecamatan Muara Telang;
kawasan perkotaan Jakabaring di Kecamatan Rambutan ; dan
kawasan perkotaan Makarti Jaya di Kecamatan Makarti Jaya.
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Desa yang
ditetapkan sebagai pusat permukiman yang mempunyai prasarana dan
sarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan desa-desa yang ada
disekitarnya, mempunyai potensi untuk tumbuh dengan investasi kecil,
dapat berfungsi sebagai tempat penyedia pelayanan pada desa-desa
disekitarnya dan berfungsi sebagai pusat perantara antar kota dengan
desa-desa disekitarnya. Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL
terletak di:
Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur;
Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago;
Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau;
Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang;
BAPPEDA DAN LITBANG Bab III - 2
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan;
Salek Mukti Kecamatan Air Salek;
Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir;
Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh; dan
Sembawa Kecamatan Sembawa.
Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang
Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang
3.4.1.2. Sistem Jaringan Prasarana
a. sistem jaringan transportasi transportasi
Jaringan jalan adalah jaringan jalan umum yang mengemban
fungsi jalan arteri, kolektor, jalan lokal, jalan bebas hambatan. Sistem
transportasi darat meliputi sistem jaringan transportasi penumpang,
sistem jaringan transportasi barang, dan sistem jaringan transportasi
kereta api.
b. sistem jaringan prasarana energi;
Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Energi dan
Kelistrikan meliputi : 1)pembangkit tenaga listrik;2)jaringan transmisi
tenaga listrik; dan 3)jaringan minyak dan gas bumi.
Rencana sistem pembangkit tenaga listrik terdiri atas: 1)PLTG
terletak di Kecamatan Pulau Rimau; 2)PLTGU terletak di Kecamatan
Banyuasin I;3)PLTU terletak di Kawasan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat
dan Kecamatan Rantau Bayur; 4)PLTGB terletak di Gasing Kecamatan
Talang Kelapa; dan 5)Gardu Induk di Betung, Talang Kelapa, dan
Tanjung Api-Api/Tanjung Carat.
Rencana sistem jaringan transmisi tenaga meliputi: 1)SUTT
terletak di Kecamatan Rantau Bayur, jangkauan pelayanannya meliputi
Kecamatan Rantau Bayur - Kecamatan Betung - Kecamatan Pulau Rimau
dan Kecamatan Banyuasin II; 2)SUTT terletak di Kecamatan Betung,
jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Betung - Kecamatan
BAPPEDA DAN LITBANG Bab III - 2
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Banyuasin III - Kecamatan Pulau Rimau - Kecamatan Sembawa -
Kecamatan Talang Kelapa; 3)SUTT terletak di Kecamatan Betung,
jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Betung - Kecamatan
Tungkal Ilir - Kecamatan Pulau Rimau - Kecamatan Tanjung Lago -
Kecamatan Muara Telang – Kecamatan Sumber Marga Telang -
Kecamatan Mekarti Jaya - Kecamatan Banyuasin I – Kecamatan Air
Kumbang; dan 4)SUTT terletak di Kecamatan Talang Kelapa, jangkauan
pelayanannya meliputi Kecamatan Talang Kelapa - Kecamatan Tanjung
Lago - Kecamatan Muara Telang - Kecamatan Sumber Marha Telang -
Kecamatan Banyuasin II.
Rencana sistem jaringan minyak dan gas bumi meliputi: 1)Trans
Nasional Betung - Pagar Dewa khusus gas; dan 2)Trans Regional
Sungai Lilin - Pusri - Pertamina Sungai Gerong (merah mata) - Plaju -
Jakabaring - Prabu.
c. sistem jaringan telekomunikasi;
Rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi peningkatan
kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu
dan merata di wilayah Kabupaten.
Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas: 1)jaringan terestrial;
dan 2)jaringan satelit. Jaringan terestrial terdiri atas: 1)jaringan kabel
telepon yang menjangkau seluruh kecamatan; dan 2)jaringan nirkabel
dengan pengembangan Base Transciver Station (BTS) yang dikelola
dengan sistem menara telekomunikasi bersama yang berlokasi di seluruh
kecamatan.
Jaringan satelit akan dikembangkan untuk wilayah perairan dan
kawasan tertinggal.
d. sistem jaringan sumber daya air;
Rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air
meliputi:1)sistem wilayah sungai; 2)sistem jaringan reklamasi rawa; dan
3)sistem jaringan air baku. Sistem wilayah merupakan wilayah sungai
dengan fungsi, terdiri atas : a)Sungai lintas provinsi dan wilayah sungai
BAPPEDA DAN LITBANG Bab III - 2
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
strategis, meliputi wilayah sungai Banyuasin ; dan b)wilayah sungai lintas
provinsi, meliputi wilayah sungai Musi.
Sistem jaringan reklamasi rawa meliputi: pengembangan daerah
reklamasi rawa (DRR) untuk mendukung kawasan sentra produksi
pertanian. pengembangan daerah reklamasi rawa (DRR) untuk
mendukung kawasan sentra produksi pertanian, meliputi: 1)DRR Delta Air
Sugihan Kiri dengan luas lebih kurang 49.557 (empat puluh sembilan ribu
lima ratus lima puluh tujuh) hektar; 2)DRR Pulau Rimau dengan luas lebih
kurang 40.263 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga)
hektar;3)DRR Delta Telang I dengan luas potensial 26.680 (dua puluh
enam ribu enam ratus delapan puluh) hektar;4)DRR Karang Agung Hilir
dengan luas lebih kurang 20.317 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh belas)
hektar;5)DRR Air Saleh dengan luas lebih kurang 19.090 (sembilan belas
ribu sembilan puluh) hektar;60DRR Karang Agung I Hulu dengan luas
lebih kurang 9.000 (sembilan ribu) hektar;7)DRR Telang II dengan luas
lebih kurang 13.800 (tiga belas ribu delapan ratus) hektar; 8)DRR Air
Senda dengan luas lebih kurang 6.730 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh)
hektar;9)DRR Air Limau dengan luas lebih kurang 2.576 (dua ribu lima
ratus tujuh puluh enam) hektar; 10)DRR Gasing Puntiani dengan luas
lebih kurang 6.900 (enam ribu sembilan ratus) hektar;11)DRR Delta
Upang dengan luas lebih kurang 8.420 (delapan ribu empat ratus dua
puluh) hektar; 12)DRR Delta Cinta Manis dengan luas lebih kurang 6.084
(enam ribu delapan puluh empat) hektar; 13)DRR Bertak II dengan luas
potensial 8.100 (delapan ribu seratus) hektar;140 DRR Bertak I dengan
luas lebih kurang 7.300 (tujuh ribu tiga ratus) hektar; 15)DRR Karang
Agung Tengah dengan luas lebih kurang 5.715 (lima ribu tujuh ratus lima
belas) hektar; 16)DRR Air Rengit dengan luas lebih kurang 2.411 (dua
ribu empat ratus sebelas) hektar;17)DRR Kumbang Padang dengan luas
lebih kurang 14.227 (emapt belas ribu dua ratus dua puluh tujuh) hektar;
18)DRR. Rambutan dengan luas lebih kurang 1.901 (seribu sembilan
ratus satu) hektar;19)DRR Rantau Bayur dengan luas lebih kurang 2.000
(dua ribu) hektar; dan 20)DRR Air Tenggulang dengan luas lebih kurang
3.080 (tiga ribu delapan puluh) hektar.
BAPPEDA DAN LITBANG Bab III - 2
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air juga meliputi;
1) Pemeliharaan saluran secara rutin, berkala dan darurat; 2)Mengatur
kembali sistem jaringan irigasi yang berhirarki dan terpadu sesuai
fungsinya baik secara kuantitas ataupun kualitas; 3)Normalisasi dan
rehabilitasi saluran irigasi/draenase lahan pertanian pasang surut dan
anak-anak sungai yang digunakan untuk irigasi; dan 4)Pengembangan
kanal-kanal sebagai sistem jaringan irigasi primer (utama) sesuai dengan
topografinya.
Pengembangan jaringan air baku terdiri atas: 1)pembangunan
sumber dan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan air terutama
untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan
permukiman perkotaan; 2)peningkatan pelayanan air bersih melalui
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan lingkup pelayanan
Pangkalan Balai, Sembawa, Betung, Air Batu, Sungai Pinang, Srimulyo
dan Mariana di setiap ibukota; 3)pengembangan sumber air baku melalui
sumur air baku eksisting dari Sungai Musi, sumur gali dan mata air; dan
4)pengaturan kebutuhan air sesuai dengan prioritas kebutuhan air dalam
rangka menjaga neraca air.
e. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lingkungan
Rencana kawasan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri
Program PerencanaanTata Ruang harustetap dilanjutkandenganmempertimbangkanprinsip-prinsippembangunanberkelanjutan sertamempergunakankonsep-konsep yangberwawasanlingkungan
3 PerencanaanPrasaranaWilayah danSDA
CakupanPengembanganPrasaranaWilayah dan SDAsangat luas