RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011-2016 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Unit 1 : Jl Perwakilan No. 2 Wates Telp/Fax (0274) 775208 Unit 2 : Jl. KHA. Dahlan Wates Telp/Fax (0274) 774402 Website : bpmpt.kulonprogokab.go.id
58
Embed
RENCANA STRATEGIS - dpmpt. · PDF fileBAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ... 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011-2016
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo
Unit 1 : Jl Perwakilan No. 2 Wates Telp/Fax (0274) 775208 Unit 2 : Jl. KHA. Dahlan Wates Telp/Fax (0274) 774402
Website : bpmpt.kulonprogokab.go.id
Renstra BPMPT 2011-2016
1
1.1. Latar Belakang
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan
masyarakat.
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1)
penyusunan rencana;(2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara
berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang
utuh.
Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka
panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana
pembangunan tahunan. Pada tingkat SKPD, disusun juga Rencana Strategis (Renstra)
yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi,
tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD. Renstra merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk
jangka waktu lima tahunan. Demikian juga dengan Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu (BPMPT) Kulon Progo yang menyusun Renstra Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kulon Progo untuk periode 2011-2016. Renstra
Kulon Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW,
Renstra BKPM Pusat/KL, Renstra BKPM DIY, dan sejumlah dokumen terkait lainnya.
RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan
tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat indikator kinerja
program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang
sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur
(kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran
pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan
pencapaian program, sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan
dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program.
Selain itu juga terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
BAB I
PENDAHULUAN
Renstra BPMPT 2011-2016
2
daerah yang berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik proyeksi pendapatan
maupun belanja daerah.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan
persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan
kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-
2016. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, demikian juga Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Tepadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) “baru” di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
berkewajiban menyusun perubahan terhadap Renstra KPM dan KPT sekaligus
penyusunan Renstra tahun 2011-2016.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan
Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Tepadu (BPMPT)
Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2011-2016;
Renstra BPMPT 2011-2016
3
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
j. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan
Koordinasi Penanaman Modal Th 2010-2014;
k. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Penanaman Modal;
l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada
Unsur Organisasi Terendah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
m. Keputusan Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY No. 050/10524/S
Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD) BKPM DIY
n. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 297 tahun 2013 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal
kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
o. Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun
2011-2016 dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kulon Progo Tahun
2012 tentang Rencana Strategis Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016.
1.3. Maksud dan Tujuan
Renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011-2016 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun
2011-2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan
berkesinambungan. Sedangkan Perubahan Renstra Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu (BPMPT) dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan sasaran,
strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016
sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam upaya
percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi
dan permasalahan yang dihadapi daerah, juga karena adanya penggabungan Kantor
Penanaman Modal (KPM) dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) menjadi SKPD baru
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).
Tujuan disusunnya Rencana strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (BPMPT) adalah:
Renstra BPMPT 2011-2016
4
1. Sebagai pedoman bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Perubahan
RPJMD Tahun 2011-2016.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu (BPMPT).
Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra BPMPT adalah seperti halnya
penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan
tahunan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) tahun 2015 dan
2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016,
sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu (BPMPT).
1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPT
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu (BPMPT)
2.2 Sumber Daya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT)
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
2 Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional
Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi / Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota
4 Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Renstra BPMPT 2011-2016
16
No. Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD
IKU SKPD 1 Cakupan realisasi nilai investasi 100 114.207 121.059 17.128.322 17.136.021 17.144.182 3.236.109 5.765.630 100 100 2 Peningkatan jumlah investor PMA/PM
DN 22 3 3 3 4 5 3 3 100 100
3 Jumlah izin yang diterbitkan Izin 34.176 3.850 3.900 4.000 4.100 4.200 4.516 4.126 117 105 4 Jumlah pengaduan yang ditangani Kali 70 10 12 14 16 18 8 12 80 100
Renstra BPMPT 2011-2016 17
Berdasarkan tabel di atas, target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah tercapai 100 %,
target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sudah tercapai 100 %. Sedangkan Anggaran dan realisasi
belanja pendanaan pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) serta
anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.
Renstra BPMPT 2011-2016
18
Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan SKPD
Kabupaten Kulon Progo
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan rata- rata pertumbuhan
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (BPMPT)
2.4.1. Tantangan dan Peluang
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) merupakan institusi yang
mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu (BPMPT) mempunyai tantangan sebagai berikut :
(1) Adanya resistensi sebagian masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten
Kulon Progo.
(2) Lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat
harganya tinggi, sehingga menimbulkan investasi biaya tinggi (high cost invesment).
(3) Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai
kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri.
(4) Dasar hukum terkait dengan penanaman modal dan perizinan sebagai acuan
pelaksanaan tugas baik secara yuridis teknis maupun operasional belum maksimal / ada
tumpang tindih.
(5) Koordinasi antar instansi/lembaga baik pemerintah maupun dunia usaha belum optimal.
(6) Pelayanan Perizinan membutuhkan transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum
pelayanan untuk terwujudnya pelayanan prima.
Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) dalam pengembangan pelayanan adalah :
(1) Mega proyek di Kulon Progo berupa pembangunan pelabuhan perikanan dan rencana
pembangunan bandara internasional, pabrik pengolahan pasir besi.
(2) Potensi pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi.
(3) Minat investasi di kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan
industri.
(4) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional
(5) Perkembangan teknologi informasi.
(6) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan pelayanan prima.
2.4.2. Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah maka urusan penanaman
Modal menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).
Renstra BPMPT 2011-2016 22
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah maka Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu (BPMPT) memberikan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan.
Untuk pelayanan perizinan terdapat 61 izin yang menjadi kewenangan Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT).
Renstra BPMPT 2011-2016 23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu,
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal
dan perizinan terpadu,
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu, dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan
terpadu.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
mempunyai tugas pokok :
a) Melaksanakan kegiatan penanaman modal;
b) Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaduan;
c) Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengelolaan data dan informasi; dan
d) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu
dilaksanakan melalui kegiatan penanaman modal. Fungsi pemberian dukungan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu
dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan dan pengaduan. Fungsi pembinaan dan pelaksanaan
tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu dilaksanakan melalui pengawasan,
pengelolaan data dan informasi.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu (BPMPT) dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel
3.2:
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Renstra BPMPT 2011-2016
24
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Kabupaten Kulon Progo
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat
ini Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan
SKPD INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN
SKPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Gambaran pelayanan SKPD
Pelayanan fasilitasi investasi
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik
Promosi potensi investasi
Belum representatifnya sarana prasarana kerja (ruangan pelayanan, kendaraan operasional untuk melayani investor, ruang kerja)
Koordinasi antar SKPD dalam fasilitasi investasi
Anggaran promosi Ketersediaan aturan tentang
tata ruang Rendahnya realisasi
investasi
Keterbatasan lahan untuk investasi
Tingginya harga lahan untuk investasi
Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi,
Aktualitas data potensi investasi
Renstra BPMPT 2011-2016
25
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat
ini Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan
SKPD INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN
SKPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032
Pelayanan perizinan
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
Belum representatifnya sarana prasarana kerja (ruangan pelayanan, mobil survey, ruang kerja, papan nama, plakat penunjuk arah)
Koordinasi antar SKPD
Beberapa perizinan masih ada yang dilaksanakan oleh SKPD lain
Adanya perbedaan peraturan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara BKPM RI dengan Kementerian Dalam Negeri
Renstra BPMPT 2011-2016
26
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat
ini Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan
SKPD INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN
SKPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2013. tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032
Belum optimalnya jaringan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan
Renstra BPMPT 2011-2016
27
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat
ini Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan
SKPD INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN
SKPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 297 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala
Pelayanan penyediaan data
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik
Belum representatifnya sarana prasarana kerja (jaringan internet masih terbatas)
Koordinasi antar SKPD
Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dari investor
Masih ada perbedaan penghitungan data realisasi investasi
Renstra BPMPT 2011-2016
28
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat
ini Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan
SKPD INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN
SKPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2013. tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032
Kajian terhadap Renstra SKPD BKPM DIY
Koordinasi dengan BKPM DIY
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Koordinasi antar SKPD Koordinasi dengan BKPM DIY
Belum optimalnya koordinasi Penanaman modal dan perizinan
Renstra BPMPT 2011-2016
29
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat
ini Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan
SKPD INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN
SKPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pelaporan ke BKPM DIY tepat waktu
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2013. tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kajian terhadap Renstra BKPM RI
Kesesuaian produk perencanaan dengan peraturan diatasnya
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Koordinasi antar SKPD Koordinasi dengan BKPM RI
Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang Penanaman modal dan perizinan
Renstra BPMPT 2011-2016
30
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat
ini Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan
SKPD INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN
SKPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wiayah (RTRW)
Kesesuaian lokasi investasi dan perizinan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Koordinasi antar SKPD Telah memiliki Perda RTRW Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi dan perizinan
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain (1) (2) (3) (4) (5)
1 Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (perdagangan bebas, perkembangan Teknologi Informasi, dan lain-lain)
Masih rendahnya daya saing
Iklim investasi nasional yang kurang kondusif
Minimnya infrastruktur pendukung Megaproyek dan investasi lainnya
Persepsi masyarakat terhadap investasi
-
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan
sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”
Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:
1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan
kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan
kualitas keagamaan.
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi
pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good
governance).
3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas,
industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada
pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang
diselenggarakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) maka fungsi dan tugas
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) terkait erat dengan pencapaian misi 3
yaitu mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas,
industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan
masyarakat.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu (BPMPT) terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
Renstra BPMPT 2011-2016 32
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 3 Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Belum optimalnya iklim investasi dan realisasi investasi
Keterbatasan lahan untuk investasi
Tingginya harga lahan untuk investasi
Kepastian tata ruang untuk investasi
Belum ada standar yang baku dalam penghitungan nilai realisasi investasi sehingga terjadi perbedaan data realisasi investasi
Potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia
Banyaknya investor yang berminat menanamkan modalnya di Kulon Progo
Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerima investor
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Belum terwujudnya Pelayanan Prima
Adanya perbedaan peraturan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara BKPM RI dengan Kementerian Dalam Negeri
Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat / dunia usaha akan pentingnya perizinan (legalitas). Adanya fasilitasi
dan kemudahan dalam pengurusan perizinan
Renstra BPMPT 2011-2016 33
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Belum optimalnya jaringan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pengurusan perizinan dengan adanya (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) SPIPISE
3.3 Telaahan terhadap Renstra BKPM
Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah
menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha
secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian
nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.
Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim
penanman modal, Persebaranan penamanam modal, focus pengembangan pangan infrastruktur, dan
energy, Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro,
menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahaan atau insentif penanaman modal
dan promosi penanaman modal
Visi dan misi sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan
dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap
dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya
tidak terlepas dari permasalahan/hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan
Investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.
Renstra BPMPT 2011-2016 34
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan terhadap Renstra BKPM beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Kebijakan Nasional Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kebijakan penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.
Minimnya anggaran promosi
Keterbatasan lahan untuk investasi
Tingginya harga lahan untuk investasi
Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi
Keterbatasan lahan untuk investasi
Tingginya harga lahan untuk investasi
Kepastian tata ruang untuk investasi
Potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia
Banyaknya investor yang berminat menanamkan modalnya di Kulon Progo
Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerima investor
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi menempatkan Kulon Progo dalam rencana struktur ruang dan pengembangan
infrastruktur wilayah, yaitu pengembangan sitem perkotaan yang menetapkan Wates sebagai kota
besar (hirarki II) Sentolo, Nanggulan, Galur dan Temon sebagai kota hirarki III, Kokap, Pengasih,
Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang sebagai kota hirarki IV. Kabupaten Kulon Progo menetapkan
Kawasan Industri Sentolo, Kawasan Industri Temon, Kawasan Peruntukan Industri Nanggulan,
Kawasan Strategis Ekonomi (Galur, Lendah, Sentolo), dan Kawasan Strategis Koridor yang
menghubungkan Temon-Wates-Yogyakarta. Kawasan-kawasan yang tersebut diatas direncanakan
sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan khusunya Kulon
Progo.
Semakin dinamisnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dimana Kabupaten Kulon Progo
menjadi primadona tujuan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta maka rencana tata ruang wilayah
menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah.
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas
dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Fasilitasi Investasi dan Perizinan
Belum optimalnya fasilitasi investasi dan Perizinan
Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi
Telah memiliki Perda RTRW
Renstra BPMPT 2011-2016 35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk
mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-3 yaitu mengembangkan
keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata
yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, maka
dirumuskan isu strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yaitu :
(1) Pengembangan investasi yang mendukung Mega proyek di Kulon Progo.
(2) Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Peruntukan
Industri.
(3) Pengembangan kerjasama dan promosi inventasi.
(4) Pengembangan teknologi informasi penanaman modal dan perizinan.
(5) Ketersediaan lahan untuk investasi.
(6) Peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan dan penanganan pengaduan.
Dengan telah dimulainya tahapan awal Pembangunan Bandara, Pelabuhan Perikanan Tanjung
Adikarto, Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa
mega proyek segera akan terealisasikan. Oleh karena itu perlu dipersiapkan pengembangan
investasi untuk mendukung mega proyek tersebut antara lain hotel dan restoran, industri perikanan,
industri besi dan baja.
Sesuai tata ruang Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan Kawasan Strategis Bidang
Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Peruntukan Industri. Kawasan tersebut memiliki potensi yang
sangat luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan yang bernilai
ekonomi tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan
ekonomi yang mendominasi di kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi kegiatan
perdagangan dan jasa (non industri), dengan kegiatan pendukungnya antara lain perkantoran
pemerintah dan pemukiman.
Kabupaten Kulon Progo memiliki berbagai macam potensi sumber daya daerah yang sangat
potensial. Peluang dan potensi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat baik dalam
maupun luar negeri terutama para investor. Guna mendukung pengembangan investasi di
Kabupaten Kulon Progo, salah satu upaya untuk menarik dan memberikan informasi kepada
investor tentang peluang dan potensi yang ada di Kulon Progo maka perlu dilakukan pengembangan
kerjasama dan promosi inventasi.
Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat pesat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Untuk itu pengembangan
teknologi informasi penanaman modal dan perizinan dirasa sangat penting untuk memberikan
kemudahan bagi calon investor dan para pemohon izin untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.
Salah satu daya tarik investasi adalah ketersediaan lahan yang dukung dengan peningkatan
infrastruktur dan pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Guna
mendukung ketersediaan lahan untuk investasi, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Renstra BPMPT 2011-2016 36
memfasilitasi investor dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memperoleh lahan
investasi.
Dalam rangka meningkatan kualitas pelayan publik, pengawasan dan penanganan pengaduan,
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menerapkan sistem Pelayan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) yang lebih efisien dan akomodatif. Selain itu Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu telah menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE) dalam melayani investor.
Dengan dirumuskannya isu – isu strategis diatas diharapkan iklim investasi akan meningkat
sehingga dengan sendirinya daya saing investasi di Kabupaten Kulon Progo juga akan meningkat.
Hal ini akan menjadi modal besar untuk menghadapi persaingan yang intens dengan daerah lain
dalam realisasi investasi sehingga realisasi investasi di Kabupaten Kulon Progo juga akan turut
meningkat.
Renstra BPMPT 2011-2016 37
4.1. Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
Rumusan visi dan misi jangka menengah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
(BPMPT) didasarkan pada isu strategis dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan jangka
menengah daerah.
4.1.1. Visi
Visi yang ingin dicapai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah
“Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan serta berbasis pada sumber daya daerah dan pelayanan perizinan yang
prima”.
Pernyataan visi tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :
Berdaya Saing : dalam arti persaingan yang kompetitif untuk kemajuan dan peningkatan
perekonomian daerah sehingga dapat mewujudkan peningkatan investasi baik nilai
investasi maupun jumlah investasi yang sesuai dengan kekuatan/daya dan potensi yang
ada untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain.
Berkelanjutan : Diharapkan bahwa investasi dapat berkembang dan berkesinambungan.
Berwawasan Lingkungan : Diharapkan peningkatan investasi yang berdaya saing dan
berkesinambungan tersebut tetap memperhatikan keselamatan dan keselarasan
lingkungan yang ideal sebagai tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berbasis pada Sumber Daya Daerah : Diharapkan peningkatan investasi di Kulon Progo
dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki Kulon Progo secara optimal baik SDM maupun
SDA sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomian dan kemandirian daerah.
Pelayanan Perizinan Prima : Bahwa Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
siap memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan dunia usaha secara
mudah, cepat, transparan dan pasti.
4.1.2. Misi
Untuk mencapai visi, dirumuskan misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan peningkatan daya saing daerah.
2. Mewujudkan pelayanan prima perizinan
Misi mewujudkan peningkatan daya saing daerah : peningkatan investasi sangat
dipengaruhi adanya iklim investasi yang kondusif yaitu terciptanya situasi yang aman,
nyaman, adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, jaminan keamanan dan
insentif serta kemudahan-kemudahan dalam perijinan serta perpajakan. Selain itu juga
dengan kesiapan sarana prasarana /infrastruktur dibidang investasi seperti ketersediaan
lahan investasi dan infrastruktur pendukung. Kerjasama strategis dan hubungan yang sinergis
antar instansi pemerintah dan dunia usaha merupakan katalisator realisasi investasi,
disamping itu untuk meningkatkan investasi juga perlu adanya peningkatan daya tarik
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Renstra BPMPT 2011-2016 38
investasi dengan peningkatan promosi secara intensif dan berkelanjutan. Peningkatan data
informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal dan perizinan
diperlukan untuk mendukung meningkatknya investasi dan realisasi investasi. Data potensi
investasi yang akurat sebagai sumber informasi, pengendalian, pengawasan serta
pengembangan Penanaman Modal,
Misi mewujudkan pelayanan prima perizinan : peningkatan investasi perlu didukung
dengan Pelayanan Prima dalam bidang investasi. Pelayanan prima tersebut dapat tercapai
dengan adanya regulasi/kebijakan yang jelas di bidang investasi, peningkatan SDM yang
kompeten dibidangnya serta didukung adanya fasilitas pendukung PTSP yang memadai
sehingga terwujud pelayanan prima.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (BPMPT) ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai
sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah.
2. Terwujudnya pelayanan prima perizinan
Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
adalah :
1. Meningkatnya realisasi nilai investasi
2. Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu.
Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5
tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanaman Modal dan
4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)
Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah
sebagai berikut:
Renstra BPMPT 2011-2016 39
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : “Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berbasis pada sumber daya daerah dan pelayanan perizinan yang prima”. MISI I : Mewujudkan peningkatan daya saing investasi daerah.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya saing investasi investasi daerah
Meningkatnya realisasi nilai investasi
Meningkatkan daya saing investasi daerah melalui perbaikan iklim investasi berupa ketersediaan lahan untuk investasi yang dukung dengan peningkatan infrastruktur pendukung investasi dan promosi investasi
Pemberian fasilitas dan kemudahan di bidang investasi,
Peningkatan infrastruktur pendukung investasi
Peningkatan promosi investasi
MISI II : Mewujudkan pelayanan prima perizinan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya pelayanan prima perizinan
Meningkatnya pelayanan perizinan
Meningkatkan sistem pelayanan perizinan
Meningkatkan kualitas SDM pelayanan perizinan
Penerapan PTSP dan SPIPISE
Diklat SDM pelayanan perizinan
Renstra BPMPT 2011-2016 40
Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (BPMPT) maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target
kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Renstra BPMPT 2011-2016
41
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD BPMPT Kabupaten Kulon Progo
(Tahun 2012-2014)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Kegiatan Indikator kinerja program (outcomes) dan kegiatan
(outputs)
Satuan Data capaian
pada tahun awal
perencanaan 2011
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012 2013 2014
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah
Meningkatnya realisasi nilai investasi
Nilai Investasi PMA/PMDN
1.16.16 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan fungsi dan tugas SKPD (%)
sistem 1 1 30.080.750,00 1 79.327.200,00 - - BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Penyederhanaan prosedur perizinan
Tersusunnya 1 draft perbup sistem dan prosedur pelayanana perijinan dan fasilitasi investasi
kali - - - 1 4.203.000,00 - - BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Penyusunan kebijakan investasi bagi pengembangan fasilitas infra struktur
Tersedianya aturan kebijakan investasi untuk pengembangan fasilitas infra struktur
draft raperbup
- - - 1 23.104.550,00 - - BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Peningkatan pengembangan sarana & prasarana investasi
Terlakasananya pengemabangan investasi
kecamatan
4 - - 4 16.602.900,00 - - BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Pengembangan dan Pengolahan sistim informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Tersusunya dan tersedianya sistem informasi investasi
sistem - - - - - 1 24.999.900,00 BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Renstra BPMPT 2011-2016
46
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan Indikator kinerja program (outcomes) dan kegiatan
(outputs)
Satuan Data capaian
pada tahun awal
perencanaan 2011
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012 2013 2014
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyusunan data & informasi PM
Tersusunya dan tersedianya data potensi investasi yang lengkap dan akurat dalam bentuk profil investasi, booklet, lieflet dan teraksesnya data potensi investasi dalam
Booklet, leaflet
- - - - - 500; 3000
45.475.000,00 BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Pengembangan sarana dan prasarana investasi
Terlaksananya penembangan sarana dan prasarana investasi
kecamatan
- - - - - 3 30.000.000,00 BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Pemantauan, pengendalian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PM
Pemantauan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal
PMA 25 - - - - 25 29.900.000,00 BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Program Peningkatan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Investasi
Peningkatan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Investasi
% 100 100 33.339.200,00 - - - - BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Penyiapan sarana & prasarana investasi
Tersedianya sarana & prasarana Investasi
bulan 12 12 17.465.500,00 - - - - BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
fasilitasi investasi & promosi investasi
Terfasilitasinya investor bulan 12 12 15.873.700,00 - - - - BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
1.16.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kode Kegiatan Indikator kinerja program (outcomes) dan kegiatan
(outputs)
Satuan Data capaian
pada tahun awal
perencanaan 2011
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
2012 2013 2014
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan PMA/PMDN
Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan PMA dan PMDN
bulan 12 12 15.405.950,00 - - - - BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal
Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal antar instansi pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif (usaha besar, menengah dan kecil) (%)
kali 2 - - 2 19.017.800,00 4 50.000.000,00 BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal Daerah, Regional dan Nasioanal
Terlaksananya perencanaan dan pengembanga penanaman modal daerah, regional dan nasional
kali 5 5 5.461.300,00 - - - - BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Pemantauan, pengendalian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PM
Pemantauan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal
kali 2 2 3.838.000,00 25 19.016.000,00 - - BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Penyelenggaran pameran investasi
Pameran investa dan promosi potensi investasi (Invesda Expo, PRJ, Surabaya Fair, Kabupaten Expo, Batam TTI) (%)
kali 3 3 150.534.000,00 5 169.056.400,00 4 147.240.000,00 BPMPT Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Renstra BPMPT 2011-2016
48
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Kegiatan Indikator kinerja program (outcomes) dan kegiatan
(outputs)
Satuan Data capaian
pada tahun awal
perencanaan 2011
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit kerja SKPD
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..................................... 37
4.1 Visi dan Misi BPMPT .............................................................................................. 37
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPT ..................................................... 38
4.3 Strategi dan Kebijakan BPMPT ............................................................................... 38
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....................................................................
40
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................................................................................
53
BAB VII PENUTUP………………………………………………………………………………………… 54
DAFTAR ISI
ii
Halaman
Tabel 2.1.
Data Pegawai Badan Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo menurut Golongan Ruang Tahun 2014 …………………………..
9
Tabel 2.2.
Data Pegawai Badan Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo menurut Jenis Kelamin Tahun 2014………………………………
10
Tabel 2.3.
Data tingkat pendidikan pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 ……….
12
Tabel 2.4.
Kondisi Asset Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2014 ……………………………….
13
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo ………………….
15
Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan SKPD Kabupaten Kulon Progo …………………………………………………….
18
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo …………………………………………………….
19
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kabupaten Kulon Progo ……………………………………………………..
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ………………………………………………………………………….
32
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan terhadap Renstra BKPM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ………………………………………………
34
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
34
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) ………………………………….
38
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ………………………………. 39
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BPMPT Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2012 - 2014) ………………………………………………………………….
41
Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2015 - 2016) …………………………………………………………………………..
49
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011-2016 …………………………………………………..
53
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Bupati yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ………………………………………………………………………..
53
DAFTAR TABEL
iii
Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPMPT Kulon Progo ………………………………….. 7
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang …………………………. 10
Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin …………………………….. 11
Gambar 2.4 Gambar Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan ……………. 12